Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl perwakilan provinsi Bali

'ag JlEFn Oal i I\-tI:nzlll.v- ^ post

LEsu sol4tr sotu ol'iel bisata Tondn Ai rittasdn9io tdnE onsho hunjunEon L,irdtdaoanro tahun iai mdrih t.ru.

Kunjungan Wisatawan Lesu,Capaian PHR RendahAmlapura (Bali Post) -_ Realisasi Pajak Hotel dan Restoran (PHR) triwulan pertama (Januari - Maret)belum memuaskan. Data sementara menunjukkan, triwulan pertama baru ter-capai Rp 1,6 miliar. Sedangkan. target yang harus dipenuhi triwulan pertamaini mencapai Rp 3,6 rniliar. Rendahnya capaian PHR ini disebabkan kunjunganwisatarvan,vang masih lesu sejak awal tahun ini. Situasi tersebut diakui KepilaDinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Karangasem Nengah Toya saat ditemuidi ruangannya. Selasa (15/3) kemarin.

Nlelihat situasi saat ini,Toya mengaku tak yakintarget realisasi PHR triwulanpertama bisa terpenuhi. Bilatriwulan pertama tak bisadipenuhi sampai akhir I\laretini. selanjutnya DispendaKarangasen juga akan kesu"litan untuk memr:nuhi targetPHR tahun ini lang mencapai!n 18.-1 miliar. Terlebih han-ya mengandalkan akomodasipariwisata yang sama tiaD ta-hunnya. Dari +b4 akomodasipariwisata tersebut, terdiridari hotel bintanq lima hanyasatu._ brntang empat hanj.aqga. .brntang tiga _baru tiga,oan brntang dua baru satu.Sedangkan srsanya kategoriLnelati tiga 2,1 buah, melatidua 19 buah dan melati satu

hingga vila 354 buah.Toya menambahkan, tar-

get PHR tahun ini naik daritahun lalu yang mencapai Rp16,7 miliar. Tahun lalu, PHRmampu melampaui target

mencapai Rp 17,3 miliar."Kalau kunjungan wisatawanlesu, tingkat hunian juga tu-run sehingga realisasi PHRjuga jadi rendah." k44rnya-

Selama ini, kata dia, PHRmenjadi salah satu andalanDispenda untuk memenuhitareet Pendapatan Asli Daer-ah 1PAD) tiip tahun. Bilatareet PHR tak terpenuhi,mala. juga akan makin me'nyulitkan memenuhl targetPAD tahun ini.

Toya menambahkan, tar-eet PAD Karangasem tahunini Rp 233 miliar, naik daritarget tahun sebelumnYa RP232 miliar. Meski realisasiPAD tahun lalu mencaPai242 mlliar, tapi target ta'hun ini tidak naik terlalutinssi. mensingat sejumlahsui"ber PAD iudah rn u laimenurun. SePerti dari galian

C yang kini hanya difokus-kan di Kecamatan Kubu,dari sebelumnya marak diKecamatan Rendang, Selat,dan Bebandem. Meski de-mikian, pihaknya masih me-nvimoan kevakinan akan adapeningkatan pada triwulankedua, ketiga, dan keemPatPihaknS,a berharap lembagaterkait bisa menggenJot ang-ka kunjungan wisatawan den-gan berbagai program Paketpariwisata agar wisatawanmakin tertaiik datang keKarangasem. Ditegaskan,Dispendn sifatnYa ha nYamenerima pendapatan. tidakterlibat langsung dalam uPa'ya-upaya itu. (kmb31)

Edisi

Hal

I b&tl( lrlacdzo16

\

r3

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rt perwakilan provinsi Bali

Bali Post

Premi BPJS Naik, Tenag

ontrak KelimpunganMangupura (Bali Post) -_ Kebijakan menaikkan premi Badan PenyelenggaraJami!an Sosial (BPJS), membuat tenaga kerja kon-trak di Kabupaten Badung kelimpungan. Paialnva.kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presidlen(Perpres) Nomor l9 Tahun 2016 tentang JaminanKesehatan tersebut akan mengurangi penghasilanmereka. Hal itu dikarenakan potongan jaminankesehatan untuk tenaga kerja kontrak diambil daripenghasilan mereka, lantaran tidak ditanggung pe-merintah setempat.

Tenaga kontrak di Dinas Kepala Dinas Kebersihan danKebersihan dan Pertamanan Peitamanan (DKp) Badung@KP) Badung. rnisalnya, upah Putu Eka Merthawan, Selasipegawai kebersihan yang ber- (15/3) kemarin.st.etus kontrak Rp 2.125.000 per Mentuut Eka Merthawan,bulan.-Dengan presmi BPJS, pemotongan gaji tenaga kon-akan dipotong Rp 106.250 un- trak untuk membavai premituk BPJS Keseharan dan Rp BPJS sudah terjaai s;lama131.750 untuk BPJS Ketena- setahun terakhir. BPJS Kes-gakerjadn, sehingga total pe- ehatan swadaya ini bisa meng-motongan Rp 238.000. "Nalkah cor,erempat orang, ykni tenagiyang diterima pegawai kontrak kontrak sendiri, dua anak dinsebetulnya Rp 2.125.000. Tetapi euami atau istri. '"Ienasa kon-karern dikwangi beban BPJS. trak DKP Baduns i80 orane.maka bcrsih staf membawa Sebagian besar dari tenag-apulang Rp 1.887.000," kata kontrak ini adalah petugas lie-

bersihan lapangan. Ssaya malu juga meminta BPJSswadaya ini," ujar Merthawan.

Menurutnya, membayarBPJS dad nalkah hasil kerin-gat mereka terpaksa dilaku-kan. Sebab, jika tidak diter-apkao, saat oereka sakit takdapat berobat. Terlebih jikaitu tidat dilakukan, pihaknyabisa terkena sanksi. "Savatidak punya pilihan lain selainmembuat BPJS swadaya. Yangperusahaan swasta diwajibkanmenanggung BPJS kesehatankaryawan, nlosot kami yangpemerintahan tidak melaku-kan," ucapnya.

Mantan Kabag Hr.mas Ba-dung ini mengaku belum me-nemulan formula guna men-gatasi permasalahan tersebut.Namun. pihaknya berencanamengusulkan kepada bupa-ti untuk menanggung BPJStenaga kontrak DKP ini. 'Ben-cananya saya rnau lapor pimpinan ftupati - red) membahas

ini. Kalau bisa, tenaga kontrakgajinya clinaikkan di atas I}MKsupaya biea membaran BPJS.Kalau. tid.ah, ya...'mungkinI'elrrenntal. brsa menanggur.tg,"usuulya.

Seperti diberitakan, kenai-kan iuran BPJS Kesehatdn inidilaluJran demi menutup defisitoperasionrl yang mencaoailebih dari Rp Z trrtiun sejak2014. Berdasarakan PeraturanPresiden @erpres) Nomor 19Tahun 2016, rincian iulanPekerja Bulan Penerima Upahdan Peserta bukan Pekeria punnaik. Untuh kelas III miniadiRp 30.000, kelas II meniadi Ro51.00O dan kelas I meniadi Rir80.000. Ban Peserta PekeriaPenerima Upah yang terdiriatas Pegawai Negeri Sipil, ans-gota TM, anggota Potri. felatitr\egara. punprnan dan anggotaDPRD dan Pesawai Pemerin-tah Non-Pegawai Negeri, akandrpotong 5 persen dari gaji atauupah per buJan. (kmb27)

Edisi

Hal 3

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

'l*SEJ

W Bali Post

Edisi :

Hal :

Bati posvkmbgEK_-- Wahil Bupati Klunghung Made Kasta mengecehhondisi mobil ilamhar.

Punya Tujuh Mobil Damkar

Hanya Sat+ Berisi BBMSemarapura (Bali post) -' Kantor Pemadam Xelakaran (Damkar) Klungkungdisidak Wakil Bupati Made Xart", b-"f"." ?ists) kemarin.Situasi ini membuat kag"t *1"-.trt, piiiglJyurre r"rtugas.Apala gi Kasta la ngsu n! memerini;-h,ffi ;;'g^*ai damkar""L1h-T:"gt,idup[an satu per satu mobil yang ada., beoerapa petugas damkar_kemudian berge ga Jmen ghidup_kan armada vane dinarkir. Kasta lalu men-aiii sat,, p"e, sat-.,armada mobil Damkar_milik p"r"f."f -iif"ngkung

yangberjumlah tujuh unit. Alangtah ke-;r;;" terkeiutnvaWabup, sebab hanya satu qoUii yane il"i.i ;'B[,i ;;; ;#;penuh.

,--_TTq ini jarum ampe.rly? menunjukkan E. Mobil ini]|84 tua. Kalau sepe_rti.ini, bagaimana armada damkarP.t:1, "t?*u, Panggil.Kasi !3pkar, sesera fu"ggil,.J l;gu,t{asta dengan nada kesalfilabup selailutnya menuju lin_tai II Kantor pemadam_X"l^fr"""-""1"f 'menemui KasiDamkar Putu Gede yuaiaria-varrg *"JUia"u"gi masalahoperasional mobil., A{an te-tapi, Kasta hgyq ditemui oleh Kabid peralatan

da n Perbekalan Dinas pU Xut "put""-

Ki"rill""g l-ii,f.d;Sirat. "Maaf pak, Kasi Daml<arsJda"s trdrtia^ d.i kantor.Dia tadi berpakaian adat dan d;ie;il;;uk hari ini,,,papar Sirat.__ Sirat kemudian memanggil Danton Kantor DamkarKetut Astawa. Danton a_khT"ny; -""i"f""l." srtuasi dikantor Damkar. Saat ini Damkar Kl;;;i;; memitiki 28pers o nel yan g {ipa si m e 1f d i ti ga re gu. t'; t i.E6;;;;;,}:l_gcarll BBM dan pelatihan tahun20t6 belum tunrn sam_par saar lnr. l\amun. Astawa tidak tahu penyebab anggaranBBI\4 senilai Rp 49 juta tersebui b;l;;;ii"'t'erungkap jusa bahwa selama i+,j:!lgg. Damkar salingcuk atau patungan untuk memb"ti BBM:i;i terjadi ketikaturun membantu melakuFan pemadama" .pi ai p"r."Ba4ung, Denpasar, belum lama'ini- --..'*'^ '_ W3bup-Kqsta mengaku prihatirrdengan kondisi petugasDamkar. Ia lanssuns mem-inta frlaa" Sl"at _enghubungiKasi Damkal Putu dede yudiart"

""l"ll"iang ke kan_tor kare_na persoalan ini menyangk"t[;;;;;.iaan. Akantetapi, Kasi Damkar yang dituigg"_t""gg" tetap tidak*11i1*:,,. {l I I l_e r K a s i

"o a m [ ;""i 1, d

" i: i;., u.i, t

" i^,,reorn DarK aluKan surat pengunduran diri dan minta pinlahkepada bupq t' " ungkap K.-.t;. d;;t

I

:i

n&trf; 1*

6?

7

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

wl#JtWry Bali Post-='

Edisi

Hal

I P<rbu,6 uad rc147

Target PAD Menurun

Pemerintah DinilaiTidak KreiltifDenpasar (Bali Post) -_ R.encana_target pendapatan asli daerah (pAD)Bali tahun 2017 menurun dibandingkan tahun 2016.lahu-n ini, target PAD dipasang Rp 3,J29 triliun, se-dangkan tahun depan direncanakin Rp B,Bb triliun.Pe_merintah pun dituding tidak kreatif dalam meng-gali sumber-sumber pendapatan selain dari pajakkendaraan bermotor.

"Banyak sebenarnya pe-luang yang bisa dilakukanuntuk peningkatan PAD.Apalagi sekarang ada be-berapa kewenangan yangberalih ke provinsi, sepertiABT (air bawah tanah - red)12 mil laut, dan galian C,"kata Sekretaris Komisi IIIDPRD Bali Ketut KariyasaAdnyana di sela-sela ForumPerencanaan PendapatanDaerah Provinsi Bali tahun2077 di gedung dewan. Se-lasa (15/3) kemarin.

Kariyasa sangat me-nyayangkan, PemprovBali sampai saat ini belummembuat regulasi terkaitkewenangan itu. Padahalkalau dianggap penting,regulasi cukup hanya den-gan Peraturan Gubernursebelum dibuatkan Perila.Dengan demikian, tidakterjadi kekosongan hukumyang bisa dimanfaatkan olehoknum yang tidak bertang-gung jawab. Begitu jugaterkait dengan regulasi yangmengatur tentang aset, tidakpernah direvisi selama ham-pir 25 tahun.

"Aset kita kan nilai ekono-misnya juga tinggi sekali.

Sebagai contoh banyak asetdj. Renon, Kuta, Legian, Jl.Imam Bonjol, dan Jl. TeukuUmar, itu kan aset yang luarbiasa masak harganya disa-maratakan karena Perda(aset) umurnya sudah ham-pir 25 tahun tidak pernahdiubah," jelasnya.

Kariyasa pun mengkri-tik pemerintah yang justruberencana menaikkan tarifpajak kendaraan bermotordari 1,5 persen menjadi 2persen. Begitu juga tarifBBNKB II, rencananya naikdari 0,5 persen menjadi 1persen. Kendati bertujuanuntuk mendongkrak PAD,namun yang terjadi justruseolah-olah mengorbankanrakyat.

Anggota Komisi I DPRDBali Wayan Gunawan men-

. gatakan, bila Pernprov Baliakan menaikkan BBNKBII dan PKB seharusnya itumenj adi sumber pendapatanbaru yang berkisar di angkaRp 30 miliar sampai Rp 50miliar., Rancangan penda-patan itu mestinya bisamengangkat rencana PADdi tahun 2017.

"Kenapa (target 2017)

justru menurun dari target2016? Paling tidak kan haiussama dengan target 2016,"uJarnya-

Anggota Komisi II DPRDBaIi A.A. Ngurah Adhi Ar-dana mengatakan,.pemer-intah semestinya bisa me-nambah PAD dari Izin Mem-pekerjakan Tenaga Asing(IMTA) terkait MEA. Bil;nilai tukar rupiah dipatok13.000, maka pendapatanyang bisa diraup bisa men-capai Rp 28 miliar.

Sementara itu, KepalaDinas Pendapatan Bali IMade Santha membantahbila ada penurunan rencanatarget PAD. Menurutnya,target 2016 dan 2017 sejat-inya sama Rp 3,35 triliun.Namun, di tahun 2016 adapenambahan target penda-patan tidak terduga sebesarRp 29 miliar dari BadanDiklat dan Pajak Rokok.(kmb32)

"Banyak sebedarnyapeluang yang bisa dilaku-

kan untuk peningkatanPAD. Apalagisekarang

ada beberapa kewenanganyang beralih ke provinsi,sepertiABT (air bawah

tanah, red) 12 mil laut, dangalian G."

Sekretaris Komisi IIIDPRD Bali,

Ketut Kariyasa Adnyana

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

\- --rr h- l

tLnii;ij1d;UqEffi Bali Post

Edisi

Hal

: (t&t J6 t/girat ?abB

Terkait Kasus UP

Kejaks aanPeriksa

Ngakan Kutha PanvataBangli (Bali Post) -

Kejaksaan Negeri Bangli terus mendalamikasus upah pungt-rt (UP) PBB Pertambangantahun 2006-2010. Pada Selasa (15/3) kemarin,Jaksa memeriksa Ngakan Kutha Parwataselaku mantan ketua DPRD Bangli periode2004-2009.

Pemeriksaan terhadap Ngakan Kutha Par-wata dilakukan mulai pukul 11.00 hingga 12.00wita. Pria yang kini menjabat Ketua DPRDperiode 2Ol4-2OLg ini diperiksa di ruang pidanakhusus Kejari Bangli.

Ditemui usai menjalani pemeriksaan ke-marin. Ngakan Kutha Parwata mengata-kan, dalam pemeriksaan dirinya dicecar 16pertanyaan. "Yang ditanyakan tadi terkaitpembahasan APBD dan munculnya SK yangdipermasalahkan," terangnya. Sesuai denganjawaban yang disampaikan ke jaksa, NgakanKutha mengaku bahwa dirinya di DPRD Bangirtidak tahu terkait penerbitan SK Bupati ten-tang alokasi pembagian biaya pemungutan PBBpertambangan. Sebab penerbitan SK, kata dia,ada di ranah eksekutif. "Kita di DPRD hanvadapat tembusan saja. Setelah APBD selesardibahas dan mendapat persetujuan. penjabaransampai dengan eksekusi APBD sudah menjadrranah kewenangan eksekutif." jelasnya.

Sementara itu Kasi Pidsus Kejari Bangli Ba-gus Putra mengatakan, pemeriksaan terhadapNgakan Kutha Parwata dilakukan untuk me-lengkapi berkas penyidikan. Dalam pemerilsaankemarin. pihaknya mengaku sempat menanyarNgakan Kutha tentang ada tidaknya persetujuanDPRD sebagai bagian pemerintah daerah dalampelaksanaan pencairan biaya pemungutan PBB."Sementara ini yang disampaikan tidak pernahada persetujuan," terangnya.

Selain memeriksa Ngakan Kutha, kemarinjaksa juga merneriksa I Nengah Merta. mantananggota dewan periode 2004-2009 dari PDI-P.Pemeriksaan terhadap I Nengah Merta dilaku-kan sekitar pukul 13.00 wita. Merta diperiksaberkaitan dengan posisinya saat meniabat se-bagai ketua Komisi C. (kmb40)

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl

\- .{t k-- /'lt.;:-:::.;4i

W Bali Post

Perwakilan Provinsi Bali

Terkait Piutang Pajak

Eksekutif Aj ukan Ranperdalgnagihan dengan Su rat Paksa

Bangli (Bali Post) -, Pglagiha4 piutang pajak oleh Pemkab Bangli mela-lui.Dinas Pendapatan selama ini dilakukan-dengancara'konvensional. Cara ini terbukti belum -6--berikan hasil optimal. Menyikapi hal itu, pemkab punmen gaj u_kan Rancangan Peraturan Daerali (Ranperda)tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ke DpRDBa-ngli, Selasa (15_/3) kemarin. Dengan adanya payunghukum_ yang memberikan ke wenan gan lebih be Jar bagtipgm-ka!, diharapkan upaya penagihan ke depan bisalebih efektif.

Dalam pidato pengantarBupati Bangli yang dibaca-kan Wakil Bupati Sang Nyo-man Sedana Arta pada RapatParipurna DPRD, ranperdayang diajukan tersebut di-maksudkan untuk melengkapiperaturan yang telah ada, su-paya permasalahan piutangpajak terutama dari wajibpajak yang tidak memenuhikewajibannya bisa diselesai-kan secara baik, proseduraldan beradab. "Ranperda inisebagai salah satu menyikapipiutang yang selama ini belumbisa tertagih," katanya.

Dari sisi materi, ranper-da itu mengatur ketentuantentang tata cara tindakanpenagihan pajak daerah yangberupa penagihan seketika dansekaligus, pelaksanaan suratpaksa. penyitaan, pencegahandan atau penyanderaan sertapelelangan. Surat paksa itu

juga diberi kekuatan ekseku-torial dan kedudukan hukumyang sama dengan putusahpengadilan yang telah mem-punyai kekuatan hukum tetapdan tidak dapat diajukan band-ing sehingga langsung dapatdilaksanakan dan ditindak-lanjuti sampai pelelanganbarang penanggung pajak."Bagaimana cara penagihanpajak. itu diatur dalam perdatersebut." ucapnya.

Dalam rangka menegakkankeadilan, pada ranperda terse-but dicantumkan adanva per-lindungan hukum baik kepadapenanggung pajak maupunpihak ketiga berupa hak untukmengajukan gugatan. Meng-ingat peiaksanaan sanggahantidak berbeda dengan pelaksa-naan gugatan, ketentuan dalamranperda itu mengatur bahwagugatan penanggung pajakte_rhadap tindakan pelaksanaan

Edisi

Hal

| 0&rtl6 f"lar€t zst6I

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali\ .. r!-fr ':::.:.:.' J.r'A_'*!g

eW Bali Post

Edisi

Hal

z Pdu,l6 t'br4 rc(6t8

Sgnfutryq r t.

surat paksa, sita, atau lelangdiajukan kepada Badan PenYe-lesaian Sengketa Pajak.

Sementara itu, gugatanpihak ketiga terhadaP kePemi-likan barang yang disita. diaju-kan ke Pengadilan Negeri. Halini sejalan dengan ketentuandalam Undang-Undang Nomor6 Tahun 1983 tentang Keten-tuan Umum dan Tata CaraPerpaiakan sebagaimana Yangtelai diubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1994."Beberapa hal itu Yang ter-tuanq dalam RanPerda Yangdiaiulan." kata Sedana Arta.

Sebelumnya, KePala DinasPendapatan KabuPaten BangliI Gede Suryawan menyamPal-kan, piutang Pajak berasal dariwajib pajak hotel dan restoranuuns me.tcaPai 840 juta danPBE to"tt.apai sekitar RP8 miliar. Penagihan diakuicukup sulit dilakukan sebab

beberapa hotel dan restoran te-Iah bangkrut, bahkan identitasow ner-iv a tidak diketahui.

Sementara itu, Wakil KetuaDPRD Bangli I Nyoman Basmamenielaskin, selain ranPerdatentane Penagihan Pajak den-ean Sirat Piksa. eksekrrtifi.tea m"ttgaiukan enam ran-p"idu tuitt. Iianperda itu akanmulai dibahas Pada raPatparip.urna yang dilangsungkan

ari-ini. (kmba5)

RApAT pARIpURNA - Suasana rapat paripurna DPRD BonglL Selasa (15/3) hemarin'

F"-

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

'Llt3J

W Bali Post

Perbekel Tak Cair

Anggota Dewa'n GiaDyar satu syarat pencairannya yaituIda Bagus Nyoman Rai men- pelaporan penggunaan danagatakan, sudah sejak Januari, desa tahun 2015 belum bisagaji untuk seluruh perbekel di dinmpungkan. Dilatakannya,Kabupdten Gianyar tidak cair. sampai kemarin, dari 64 desa,Kondisl ini terjadi laritaran 11 di antaranya belum bisaadanya kendala dalam penyu- melengkapi peisyaratan. 'tnisunan Anggaran Pendapatan membuat mereka tidak bisadan Be.lanja Desa (APBDes). mengajukan amprah danadesa."Sampai saat ini sudah genap Bahkan berkali-kali perangkattiga bulan, semua perbekel di desa harus bolak-balik melaku-Gianyar belum menerima gaji," . kan perbailan," katanya.ucapnya, Selasa (15/3) kemarin. Gus Rai pun urenuding pi-

Kon{isi ini teiadi laltaran hak y3llpalng bertanggung

Edisi :

Hal i I

Tiga Buliln, Gaji 64

tansi tugas-memberikan

untul menJrusun

desa bolak-baiik," ungkaPnYa.Selain tidak mendaPat gaji,

perangkat desa pun kini se-makin terbebani dalam Pem-buatan persyaratan Pencai'ran lantaran tidak ada danaopera.sional. "Pastinya, haIitu membutuhkan dana sep-erii biaya beli kertas, printdan sebagainya. TaPi sekarangbiava operasional tidak adaKaiena-itu, sayi harap ekse'kutif segera menYelesaikanpersoalan ini, PaParnYa

Sementara itu, Kepala Ba-gian Pemdes Setda GianYarDewa Putu YadnYa mengakui.

memang belum Paham tugas."Memang masil ada PendamP-ing yang belum paham. Mrrng-kin karena ini progran barudan dananya besar, jadi dibu-.tuhkan kehati-hatian dalammembuat laporan," katanya

Selain itu, ia juga men'eeluhkan minimnYa jumlahSDM yang disediakan uirtukmelakukan pendamPingan.Dia menyebut, satu orang bisabertugas mendamPingi tigasampa-i empat desa. "IdealnYasatu desa, satu PendamprngIni kan satu pendamPing urt-tik tisa bahkan empat desa.Sava k=ira memang kurang danakin kewalahan," tandasnya.

dasar permasalahan lambatnYapencairan dana desa dikarena-

_kan tena ga PendamPLng_J3!g (krntr35)