hukum perijinan
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
A. Pengertian Izin
Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang dalam
memohonya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, ini menyangkut perkenan bagi
suatui tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus
atasnya.1
Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari pengaturan yang
bersifat pengendalaian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegaiatan yang
dilakukan oleh masyarakat, dan izin untuk melakuakan suatu tindakan atau kegiatan
usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau
seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau usaha.
Masalah perizinan merupakan masalah yang sifatnya cukup prinsipal, dilihat
dari perkara tidak boleh ditariknya keputusan, tidak boleh dicampur baurkan dengan hal
bahwa suatu keputusan tidak lagi penting, artinya setelah beberapa waktu karena
maksudnya hanya sebagai izin untuk melakukan suatu perbuatan tertentu saja,
karenanya seseorang yang dalam melakukan tindakan berupa kegaiatan haruslah
mempunyai izin dan pada dasarnya dapat diubah atau ditarik kembali. Tinjauan dari
perizinan itu sendiri adalah untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat
undang-undang tidak seluruhnya dianggap salah.
Didalam Hukum, istilah izin disebut juga dengan Vergunning, dan tidaklah
mudah untuk memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan Izin. Menurut
beberapa pakar yang di maksud dengan izin adalah
a. Van der Pot : “ Het is Uiterst moelijk voor begrip vergunning een definitiete vinden
“ ( Sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu ).
b. Kamus Hukum : “ Overheidstoestemming door wet of verordening vereistgesteld
voor tal van handeling waarop in het algemeen belang special toezicht
1 Mr. J. B. J.M Ten Berge disuting oleh Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Cetakan I, Penerbit Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 2
1
vereist,maar die,in het algemeen,niet als onwenselijk worden beschouwd
“( perkenan / izin dari peme rintah berdasarkan undang- undang atau peraturan
pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan
pengawasan hukum, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-
hal yang sama sekali tidak dikehendaki ).
c. Sjahran Basah : Perbuatan Hukum administrasi negara bersegi satu yang
mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasar kan persyaratan dan
prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pendapat para ahli mengenai pengertian perizinan diantaranya :
1) Menurut Utrecht :
Izin adalah bilamana perbuatan tidak pada umumnya melarang suatu
perbuatan tetapi masih juga memperkenankan asal saja diadakan secara masing-
masing hal secara kongkrit maka perbuatan administrasi Negara yang
memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.2
2) Menurut Prins :
Izin (vegunning) adalah keputusan administrasi negara berupa peraturan
tidak umumnya melarang suatu perbuatan tapi masih juga memperkenankan asal
saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal yang kongkrit.3
3) N.M.Spelt dan J.B.J.M ten Berger :
“Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam
hukum administrasi.Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk
mengemudikan tingkah laku warga masyarakat.
Izin adalah suatu persetujuaan dari penguasa berdasarkan undang-undang
atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari
ketentuan –ketentuaan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa
memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan
tertentu yang sebenarnya dilarang.Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan
2 E. Utrecht. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Cet VI, PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1963, hlm. 152.
3 Prins, Hukum Administrasi, Jakarta. 1976.
2
yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khususnya atasnya.Ini
adalah paparan luas darI pengertian izin.
Adapun bentuk-bentuk lain dari perizinan itu sendiri adalah dispensasi, izin,
lisensi, dan konsesi. Dalam memberikan pengertian terhadap bentuk-bentuk dari
perizinan tersebut disini penulis akan menjelaskan satu persatu dimana bentuk-bentuk
perizinan adalah :
1) Dispensasi
Dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyebabkan suatu peraturan
undang-undang menjadi tidak berlaku lagi bagi suatu hal yang istimewa.4 Menurut
Ateng Syafrudin,dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya
secara normal tidak diizinkan., jadi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang
khusus (relaxatie legis ).
Adapun pemberian dispensasi haruslah memenuhi persyaratan tertentu yang
diatur didalam peraturan yang berlaku dan agar setiap orang dapat melakukan
perbuatan hukum yang dapat menerobos dari peraturan yang telah berlaku, namun
hal tersebut tidak terlepas dari peran yang dimiliki kekuasaan yaitu pemerintah untuk
memberikan dispensasi yang harus jelas batasnya.
2) Lisensi
Nama lisensi nampaknya tepat untuk izin dalam menjalankan suatu usaha,
izin tersebut tidak menjamin bahwa yang memperoleh lisensi tidak akan campur
tangan dalam perusahaan atau bidang usaha yang dilakukan. Meskipun lisensi
memberikan suatu keluasaan terhadap usaha tersebut.
3) Izin
Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau
peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-
ketentuan larangan perundangan.5
4) Konsesi
Bedanya dangan izin, konsesi senantiasa mengenai pekerjaan yang karena
berkaitan dengan kepentingan umum harus benar-benar dilaksanakan. Maka dari itu
pemegang konsensi baik oleh undang-undang maupun dengan cara mengadakan
4 Mr. W. F Prins-R. Kosim Adisapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, PT. Pradny Paramitta, Jakarta, hlm. 71
5 Phliphus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Penerbit Yunidika, Surabaya, 1993, hlm. 2
3
persyaratan, pemegang konsensi hamper senantiasa diwajibkan untuk
melaksanakan pekerjaan yang diizinkan kepadanya dalam waktu yang tertentu dan
dapat dilaksanakan dengan penyelenggaraan yang teratur.
Contoh konsesi adalah apabila pihak swasta memperoleh delegasi
kekuasaan dari pemerintah untuk melakukan suatu pekerjaan yang seharusnya
dikerjakan oleh pemerintah. Adapun tugas pemerintah adalah menyelenggarakan
kesejahteraan umum. Jadi kesejahteraan atau kepentingan umum harus selalu
menjadi persyaratan utama, dan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata.
Pendelegasiaan wewenang itu diberikan karena pemerintah tidak mempunyai cukup
tenaga maupun fasilitas untuk melakukan sendiri. Konsesi ini dapat diberikan
hamper dalam segala bidang.6
Sebagai perbuatan hukum yang sepihak dari pemertintah, perizinan
menimbulkan hak dan kewajiban bagi si pemohon yang perlu ditetapkan dan diatur
dalam peraturan perundangan agar terdapatnya kepastian serta kejelasan, baik
mengenai persyaratan dan juga mengenai prosedur pemberian izin.
Masyarakat pada umumnya adalah manusia yang sangat menghendaki suatu
keteraturan, maka untuk itulah diperlukan berbagai peraturan agar segala tindakan yang
ada didalam masyarakat dapat ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah. Hal tersebut
merupakan hal yang menerangkan bahwa maksud dari izin itu sendiri adalah suatu
tindakan yang pada mulanya dilarang, namun dengan memenuhi syarat yang telah
ditentukan membuat hal yang dilarang itu biar diperbolehkan.
Izin yang diberikan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah, yang
berarti bahwa pemerintahakan memperbolehkan serta memberikan izin kepada
seseorang sebagai pemohon untuk melakukan suatu tindakan pada lokasi atau tempat
tertentu yang sebelumnya merupakan suatu tindakan yang dilarang.
Izin merupakan instrument yang banyak digunakan dalam hukum
administrasi. Pemerintah mengeluarkan izin untuk mengatur segala tindakan –tindakan
yang terdapat didalam masyarakat, agar tidak bertentangan dengan ketentuan serta
perundang-undangan yang berlaku.
Menurut E. Utrecht yang dikutip Y. W. Sunindhia dan Ninik Widiawati,
pengertian izin atau vergunning yaitu :
6 Marbun, Moh, Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 94-96.
4
Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan
tetapi masih juga memperkenankan asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk
masing-masing hal konkrit, maka perbuatan administrasi Negara yang
memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (verguning).7
Izin dapat dibagi menjadi dua bagian : 8
1. Izin dalam arti yang luas yaitu suatu tindakan dilakukan demi kepentingan umum,
maksudnya yaitu pemerintah membolehkan pemohon untuk melakukan tindakan-
tindakan yang sebenarnya dilarang.
2. Izin dalam arti yang sempit yaitu bahwa suatu perbuatan mengenai izin pada
dasarnya merupakankeinginan dari pembuat undang-undang. Tujuannya untuk
mengatur segala tindakan yang dianggap merupakan tindakan yang tercela. Izin
merupakan tindakan yang sebelumnya dilarang lalu diperkenankan agar tindakan
tersebut dapat diperbolehkan.
Yang pokok pada izin (dalam arti sempit ) ialah bahwa suatu tindakan
dilarang,terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuanketentuan yang
disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi
tiap kasus.Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-
keadaan yang sangat khsuus,tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan agar
dilakukan dengan cara tertentu ( dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan ).
B. Unsur-unsur Perizinan
Izin adalah perbuatan atau tindakan pemerintah yang bersegi satu untuk
diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu/khusus.
Dari persyaratan tersebut dapat diperoleh unsur-unsur perizinan yaitu :9
1) Instrument yuridis
2) Peraturan perundang-undangan
3) Organ pemerintah
4) Peristiwa konkret
5) Prosedur dan persyaratan
7 Y. W. Sunindhia, dan Ninik Widianti, Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm 105-106.
8 Mr. J. B. J. M Ten Berge, Op. cit, hlm 39 Ridwan. HR, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Cet ke 2, Yogyakarta, 2003, Hal 150.
5
Untuk memperjelas unsur-unsur perizinan tersebut diatas, maka akan diuraikan
sebagai berikut :10
1) Instrumen yuridis
Berkaitan dengan tugas negara, terdapat perbedaan antara tugas dari negara
hukum klasik dan tugas negara hukum modern (terutama dalam melaksanakan
tugasnya), perbedaan adalah sebagai berikut :
1. Negara hukum klasik
Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan
merupakan tugas negara hukum klasik.
2. Negara hukum modern
Tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya sekadar menjaga ketertiban
dan keamanan tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum.
Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, pemerintah diberi wewenang
dalam bidang pengaturan dengan instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa
konkret. Instrument tersebut adalah dalam bentuk ketetapan (beschikking). Beschikking
adalah instrumen hukum utama dalam penyelenggaraan pemerintah. Salah satu bentuk
ketetapan adalah izin.
Sesuai dengan jenis-jenis beschikking, izin termaksuk ketetapan konstitutif,
yang merupakan ketetapan yang menimbulkan hak baru untuk adresat dalam izin
tersebut. Izin disebut pula sebagai suatu ketetapan yang memperkenankan sesuatu
yang sebelumnya tidak dibolehkan.
2) Peraturan perundang-undangan
Sebagai negara hukum, salah satu prinsipnya adalah pemerintahan yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya setiap tindakan hukum
pemerintah dalam menjalankan fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan didasarkan
pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan dan
penegakan hukum positif perlu adanya wewenang, karena dengan wewenang dapat
melahirkan suatu instrumen yuridis yaitu ketetapan. Namun yang harus diperhatikan
oleh pemerintah adalah izin yang diterbitkan harus berdasarkan wewenang yang
diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10 Ibid.
6
Penerima kewenangan tersebut adalah pemerintah / organ pemerintah dari
presiden ( pemerintahan negara tertinggi / pusat, sampai dengan lurah ( pemerintahan
negara paling dasar ). Kewenangan pemerintah dalam menerbitkan izin bersifat bebas,
artinya pemerintah diberi kewenangan memberi pertimbangan tersebut didasarkan
inisiatif sendiri.
Pertimbangan tersebut didasarkan oleh :
1. Kondisi-kondisi dari pemohon yang dimungkinkan untuk dikeluarkan suatu izin.
2. Cara pertimbangan kondisi-kondisi yang ada.
3. Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat dari penolakan atau pemberi izin
dikaitkan dengan pembatasan perundang-undangan.
4. Prosedur yang harus dilakukan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik
penerimaan maupun penolakan pemberian izin.
3) Organ pemerintah
Organ pemerintah adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk
mengeluarkan beschikking, termaksuk yang berbentuk sebagai izin. Dalam hal ini,
organ pemerintah yang dimaksud adalah organ yang menjalankan urusan, yaitu di
tingkat pusat (presiden sebagai administratur pusat) sampai pemerintah yang palaing
dasar (lurah sebagai administratur dasar).
Akibat dari banyaknya organ pemerintah yang memiliki wewenang untuk
menerbitkan izin, seringkali menghambat aktivitas dari pemohon izin. Hal tersebut dapat
terjadi karena keputusan yang dibuat oleh organ pemerintah tersebut memakan waktu
yang panjang, yang dapat saja merugikan pemohon izin. Oleh karena itu dalam
pelaksanaannya diperlukan deregulasi dandebirokratisasi dengan batasan-batasan
tertentu. Batasan-batasan tersebut adalah :
1. Deregulasi dan debirokratisasi tersebut tidak menghilangkan esensi dari sistim
perizinan tersebut.
2. Deregulasi hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat teknis administratif dan
finansial.
3. Deregulasi dan debirokratisasi tidak menghilangkan hal-hal yang bersifat prinsip
dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan.
4. Dergulasi dan debirokratisasi harus memperhatikan asas umum pemerintahan yang
layak.
7
Wewenang yang diberikan kepada organ pemerintah tersebut haruslah
diperoleh dari peraturan perundang-undangan.
4) Peristiwa konkret
Sesuai dengan bentuk dan sifat dari beschikking, maka izin sebagai salah satu
jenis dari beshickking memiliki sifat yang konkret, individual, final. Berdasarkan sifat dan
bentuk izin, yang dimaksud dengan konkret atau peristiwa konkret adalah peristiwa
yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, dan fakta hukum tertentu.
Dalam pelaksanaannya, peristiwa konkret yang dimohonkan izinya adalah
beragam (sesuai dengan perkembangan masyarakat). Selain itu dalam satu peristiwa
konkret dapat diterbitkan atau diperlukan beberapa izin, berdasarkan proses dan
prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin.
5) Prosedur dan persyaratan
Untuk mengajukan izin, pihak pemohon izin harus menempuh prosedur
tertentu yang ditentukan organ pemerintah yang berkaitan dengan memenuhi
persyaratan-persyaratan tertantu yang ditentukan secara sepihak oleh organ
pemerintah yang memiliki kewenangan memberi izin.
Berkaitan dengan syarat-syarat memperoleh izin, izin memiliki sifat konstitutif
dan dan kondisional, maksudnya adalah :
1. Konstitutif adalah terdapat perbuatan atau tingkah laku tertentu (perbuatan konkret)
yang harus terlebih dahulu dipenuhi.
2. Kondisional adalah penilaian dari suatu peristiwa yang akan diterbitkan izin.
Meskipun prosedur dan syarat permohonan izin dilakukan sepihak oleh
pemerintah, dalam hal ini pemerintah harus menentukanya berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
C. Tujuan Perizinan
8
Pemberian izin oleh penguasa atau pemerintah terhadap pemohon izin berarti
memberikan serta memperkenankan pemohon tersebut dalam melakukan tindakan
tertentu. Secara umum perizinan itu sendiri merupakan perbuatan yang pada mula-
mulanya dilarang akan tetapi hal itu diperkenankan setelah memenuhi persyaratan yang
sudah ditentukan.
Bagi pemerintah sendiri perizinan mempunyai tujuan untuk melaksanakan
peraturan untuk sedapat mungkin menjadikan sebagai peraturan yang sesuai dengan
kenyataan nanti dilapangan, dan terhadap masyarakat pada dasarnya perizinan
merupakan bentuk dari suatu kepastian hukum yang jelas terhadap sesuatu yang
sebelumnya merupakan hal yang pada mulanya dilarang dan akhirnya diperkenankan.
Sedangkan mengenai tujuan perizinan tersebut dapat ditinjau melalui 2 sisi yaitu :11
1) Dilihat dari sisi pemerintah sebagai pemberi izin, perizinan tersebut mempunyai
tujuan sebagai berikut :
1. Untuk dapat melaksanankan peraturan, apakah ketentuan yang ada didalam
peraturan perundang-undangan tersebut tlah sesuai dengan kenyataannya di
lapangan.
2. Perizinan yang diberikan oleh pemerintah secara tidak langsung telah menjadi
sumber pendapatan terhadap daerah.
2) Dilihat dari sisi pemohon yang dalam hal ini yaitu masyarakat pada umumnya.
Perizinan yang diberikan pada masyarakat bertujuan untuk :
1. Untuk adanya kepastian hukum mengenai perizinan tersebut.
2. Untuk dapat trhindar dari hal-hal yang nantinya akan menimbulkan masalah
dikemudian hari.
3. Perizinan juga merupakan suatu fasilitas bagi masyarakat.
D. Fungsi Perizinan
11 Ayu Sri Alfathia, Pelaksanaan Perda No.2 Tahun 1991 Tentang Izin Tempat Usaha di Kota Padang, Skripsi, Fakultas Hukum Bung Hatta, Padang, 2001, hlm 15
9
Sebagai suatu instrumen yuridis dari pemerintah, izin yang dianggap ujung
tombak instrumen hukum berfungsi :12
1) Pengarah
2) Perekayasa
3) Perancang masyarakat adil dan makmur
4) Pengendali
5) Penertib masyarakat (jika berkaitan dengan fungsi hukum modern)
E. Bentuk dan isi dari perizinan
Untuk kepastian hukum, diterbitkanya suatu izin harus berbentuk tertulis yang
secara umum memuat hal-hal berikut ini :13
1. Organ yang berwenang.
2. Adresat
3. Diktum
4. Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat merupakan
subtansi yang diputuskan dalam suatu izin.
5. Pemberian alasan (berkaitan dengan pertimbangan –pertimbangan yang harus
sesuai dengan kondisi objektif dari peristiwa/fakta serta subjek hukum).
6. Tambahan (dapat berisi tentang kemungkinan sanksi, kebijaksanaan, kebijakan
yang akan dikeluarkan).
F. Aspek Yuridis pada Izin
Menurut Spelt dan ten Berge, pada umumnya sistem ini terdiri atas larangan,
persetujuanyang merupakan dasar perkecualian (izin) dan ketentuan-ketentuan yang
berhubungan dengan izin :
1. Larangan
2. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin)
3. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin
BAB II
12 Ridwan. HR, Op. Cit.., Hal. 15013 Ibid.
10
IZIN SEBAGAI KETETAPAN PEMERINTAH
A. Penguasa dan masyarakat
Antara penguasa dan masyarakat terjalin suatu hubungan timbal balik.
Hubungan tersebut dapat dilihat dari 2 sisi. Pada sisi yang pertama penguasa memberi
pengaruh tertentu pada masyarakat. pada sisi lain masyarakat mempengaruhi
penguasa dalam menjalankan tugasnya. Dalam masyarakat penguasa melaksanakan
aneka ragam tugas. Tugas – tugas ini kadang kala dibedakan dalam tugas – tugas
mengatur dan tugas – tugas mengurus (ordenede en verzorgende taken).
Tugas mengatur dari seorang penguasa adalah segala sesuatu terutama yang
menyangkut peraturan – peraturan yang harus dipatuhi oleh warga. Contoh mengenai
hal ini ialah keterlibatan penguasa dalam perkembangan tata ruang. Dalam rangka
tugas – tugas mengatur inilah, pemerintah melahirkan sistem – sistem perizinan.
Sedangkan Tugas mengurus, terutama dalam sejarah masa kini, telah tumbuh pesat
seiring dengan berkembangnya konsep Negara ( sosiale verzorgingsstaat ), dengan
perluasan tugas penguasa, terjadi pula adanya perubahan dalam penggunaan
instrumen – instrumen pemerintahan.
Demikianlah keterlibatan penguasa dalam bidang – bidang kesejahteraan
social – ekonomi dan pemeliharaan kesehatan sangat besar. Dalam rangka tugas –
tugas mengurus,penguasa bertindak aktif dengan menyediakan sarana – sarana
( financial dan personal ). Ungkapan dari hal ini ialah sebagai peraturan jaminan social
dan pembayaran – pembayaran yang terkait, peraturan – peraturan subsidi dan adanya
berbagai lembaga penguasa dalam bidang ini.
Dengan perluasan tugas penguasa terjadi perubahan pula dalam instrumen –
instrumen pemerintah. Organ – organ pemerintah, dalam melaksanakan tugas itu,
memerlukan wewenang – wewenang baru dan instrumen – instrumen lain. Disamping
itu juga diperlukan adanya keputusan – keputusan yang bersifat individual ( seprti
member izin atau tidak ), sanksi – sanksinya ( yang berupa pemaksaan pemerintah atau
penarikan kembali izin ).
Namun, dalam Negara hukum demokratis, penguasa tidak dapat
menggunakan instrumen – instrumen yang tersedia baginya tanpa batas dan syarat.
11
Karena itu penggunaannya dibatasi dengan peraturan perundang – undangan yang
ada. Aturan – aturan yang menjadi dasar diadakan pembatasan atas wewenang
penguasa, telah diatur dan ditetapkan oleh Hukum Tata Negara ( HTN ) dan Hukum
Administrasi Negara ( HAN ).
Suatu batas umum dari wewenang penguasa ialah kemungkinan bagi
masyarakat secara keseluruhan untuk menolak kebijaksanaan penguasa yang tidak
dikehendaki dengan tidak memilih kembali suatu pemerintahan, jika mereka tidak
menyetujui kebijaksanaan yang dijalankan oleh pemerintah itu. Lebih khusus, dibanyak
Negara diberi kemungkinan pada yang berkepentingan untuk mempengaruhi suatu
keputusan sebelumnya atas dasar peraturan – peraturan peran serta tertentu ( inpraak ;
perlindungan hukum preventif ) dan atau mengajukan keberatan kemungkinan terhadap
suatu keputusan tertentu perlindungan hukum refrensif. Dalam hal terakhir pengawasan
dilakukan, tergantung pada peraturan undang – undang, dengan mengajukan keberatan
pada organ pemerintah yang lebih tinggi atau dengan banding pada hakim yang bebas.
B. Izin sebagai sebuah Beschkking ( ketetapan Pemerintah )
Pengertian “ Beschikking “ diperkenalkan di Negeri Belanda oleh Van der Pot
dan Van Vollenhoven dan masuk ke Indonesia melalui Prins . Perkataan “ Beschikking “
ini di Indonesia antara sarjana yang satu dengan yang lain tidak terdapat persamaan di
dalam menterjemahkannya kedalam Bahasa Indonesia . Ada yang menterjemahkannya
dengan :
+ Ketetapan ....... Menurut E. Utrecht
+ Keputusan ....... Menurut Prof . Koentjoro
+ Penetapan ........Menurut Prayudi Atmosudirdjo
Beberapa sarjana telah membuat definisi tentang ketetapan yang agak
berlainan satu dengan yang lain :
a. Menurut Prins adalah susatu tindak hukum sepihak di bidang pemerintahan
dilakukan oleh alat penguasa berdasarkan kewenangan khusus.
b. E.Utrecht menyatakan ketetapan adalah suatu perbuatan berdasrkan hukum
public yang bersegi satu, ialah yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan
berdasarkan sesuatu kekuasaan istimewa.
12
c. Van der Pot berpendapat bahwa ketetapan adalah perbuatan hukum yang
dilakukan alat-alat pemerintahan itu menyelenggarakan hal khusus, dengan
maksud mengadakan perubahan dalam lapangan hubungan hukum.
d. Van Vollenhoven berpendapat bahwa penetapan/keputusan yang bersifat
legislative yang mempunyai arti berlainan.
Selain pendapat para sarjana diatas, dalam hukum positif kita juga mengenal
apa yang disebut dengan Beschkking dalam ketentuan UU PTUN adalah penetapan
tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah attau pejabat tata usaha Negara yang
mengakibatkan adanya tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan
perundangan, dan bersifat kongkrit, individual, dan final ( pasal 1 ayat 3 UUPTUN )
dapat dilihat unsure yang membentuk pengertian itu meliputi :
1. Penetapan tertulis.
2. Badan / Pejabat tata usaha Negara.
3. Tindakan hukum tata usaha Negara.
4. Peraturan perundangan yang berlaku.
5. Konkrit
6. Ditujukan kepada individu. Final akibat hukum.
7. Seorang badan hukum / perdata.
Dari norma – norma yang disebutkan diatas apa dan bagaimana di kenal
adanya beberapa kombinasi, diantaranya norma yang ditujukan kepada umum ( sifat
abstrak ) tidak menunjukan hal yang konkrit. Contoh lain seperti rambu lalu lintas yang
melarang untuk melakukan parkir. Yang demikian hal ini lebih konkrit yakni hanya
diperuntukkan untuk parkir bukan untuk hal yang lain, yang lainnya norma yang
ditujukan kepada individu yang memuat hal abstrak contohnya izin gangguan ditujukan
tertentu kepada si pemohon izin.
C. Jenis – jenis Ketetapan
13
Dalam buku-buku hukum administrasi berbahasa Indonesia, dapat dibaca
beberapa pengelompokan keputusan. E.Utrecht menyebutnya “ketetapan”, sedangkan
Prajudi Atmosudirjo menyebutnya “penetapan”. Pengelompokkan tersebut antara lain
oleh: E.Utrecht dan Prajudi Atmosudirjo.
Pertama-tama disini diketengahkan dulu pengelompkkan E.Utrecht
membedakan keputusan atas:
1. Ketetapan Positif dan Negatif
Ketetapan positif menimbulkan hak atau kewajiban bagi yang dikenai
ketetapan. Sedangkan ketetapan negatif tidak menimbulkan perubahan dalam keadaan
hukum yang telah ada. Ketetapan negatif dapat berbentuk: pernyataan tidak berkuasa,
pernyataan tidak diterima atau suatu penolakan.
2. Ketetapan Deklaratur dan ketetapan konstitutif
Ketetapan deklaratoir adalah ketetapan dimana untuk menetapkan
mengikatnya suatu hubungan hukum atau ketetapan itu maksudnya mengakui suatu
hak yang sudah ada. Sedangkan, ketetapan konstitutif adalah ketetapan yang
melahirkan atau menghapus suatu hubungan hukum atau ketetapan itu menimbulkan
hak baru yang tidak dipunyai sebelumnya. Ketetapan konstitutif ini dapat berupa :
Ketetapan-ketetapan yang meletakkan kewajiban untuk melakukan sesuatu, tidak
melakukan sesuatu, atau memperkenalkan sesuatu.
Ketetapan yang memberikan status pada seseorang, lembaga, atau perusahaan.
Oleh karena itu, seseorang atau perusahaan itu dapat menerapkan aturan hukum
tertentu.
Ketetapan yang meletakkan prestasi atau harapan pada perbuatan pemerintah.
Ketetapan yang mengizinkan sesuatu yang sebelumnya tidak diizinkan.
Ketetapan yang menyetujui atau membatalkan berlakunya ketetapan organ yang
lebih rendah.
3. Ketetapan Kilat dan Ketetapan yang Tetap
14
- Menurut Prins, ada empat macam ketetapan kilat: ketetapan yang
bermaksud mengubah redaksi ketetapan lama.
- Suatu ketetapan negatif.
- Penarikan atau pembatalan suatu ketetapan.
- Suatu pernyataan pelaksanaan.
4. Dispensasi, izin, Lisensi dan konsesi
Prof. van der Pot mengadakan pembagian dalam tiga pengertian : dispensasi-
izin-konsesi. Yang dimaksud dengan “ dispensasi” adalah keputusan administrasi
negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak
perbuatan itu.
Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi
masih juga memperkenankannya asalsaja diadakan secara yang ditentukan masing-
masing hal konkrit maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan
perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning).
Kadang-kadang pembuat peraturan beranggapan bahwa suatu perbuatan yang
penting bagi umum, sebaik-baiknya dapat diadakan oleh suatu subjek hukum partikelir,
tetapi dengan turut campur dari pihak pemerintah. Suatu keputusan administrasi negara
yang memperkenankan ya g bersangkutan mengadakan perbuatan tersebut, membuat
suatu konsensi ( concessive).
Sedangkan Prajudi Atmosudirdjo membedakan dua macam penetapan yaitu
penetapan negatif (penolakan) dan penetapan positif (permintaan dikabulkan).
Penetapan negatif hanya berlaku satu kali saja, sehingga permintaannya boleh diulangi
lagi.
Penetapan positif terdiri atas lima golongan yaitu:
- Yang menciptakan keadaan hukum baru pada umumnya.
- Yang menciptakan keadaan hukum baru hanya terhadap suatu objek saja
- Yang membentuk atau membubarkan suatu badan hukum
- Yang memberikan beban (kewajiban)
- Yang memberikan keuntungan. Penetapan yang memberikan keuntungan
adalah: dispensasi, izin, lisensi dan konsesi.
15
Selain itu ada pula ketetapan membebani dan ketetapan menguntungkan.
Ketetapan pemerintah ada yang bersifat membebani dan ada pula yang
menguntungkan. Suatu ketetapan dapat dikatakan sebagai ketetapan yang
menguntungkan bila bagi pihak yang dikenai ketetapan itu akan mendapatkan satu atau
lebih keuntungan. Dengan adanya ketetapan itu, yang bersangkutan dapat memperoleh
keuntungan tertentu. Sebaliknya, suatu ketetapan dapat dikatakan sebagai ketetapan
yang membebani apabila ketetapan yang dimaksud menimbulkan beban atau kewajiban
– kewajiban tertentu pada pihak yang dikenai. Jadi, dalam hal ini apakah suatu
ketetapan dikatakan bersifat menguntungkan atau membebani apabila pihak yang
menerbitkan ketetapan (organ pemerintah) dikatakan sebagai pihak pertama dan pihak
yang dikenai ketetapan sebagai pihak kedua, dalam hal ini kita menilai apakah
ketetapan itu mennguntungkan atau membebani.
Ketetapan eenmalig adalah ketetapan yang hanya berlaku sekali atau
ketetapan kilat (vluctige beschikking). Sedangkan, ketetapan permanen adalah
ketetapan yang memiliki masa berlaku yang relatif lama.
Ketetapan bebas adalah ketetapan yang didasarkan kewenangan bebas (vrije
beveogdheid) atau kebebasan bertindak pejabat atau pejabat TUN. Sedangkan,
ketetapan terikat adalah ketetapan yang didasarkan kepada kewenangan pemerintah
yang bersifat terikat (gebonden beveogdheid).
Ketetapan perorangan adalah ketetapan yang diterbitkan berdasarkan kualitas
pribadi orang tertentu atau berkaitan dengan orang. Sedangkan, ketetapan kebendaan
adalah keputusan yang diterbitkan atas dasar kualitas kebendaan atau menyangkut
kebendaan.
D. Syarat-Syarat Pembuatan Ketetapan
Pemerintahan dalam membuat suatu keputusan harus memperhatikan
ketentuan - ketentuan / syarat - syarat tertentu.Apabila syarat - syarat itu tidak
diperhatikan maka ada kemungkinan dibuat suatu keputusan yang mengandung
kekurangan ataupun cela - cela, sehingga kekurangan dalam suatu keputusan itu dapat
menjadi keputusan itu tidak sah (niet - rechtsgeldig ).
Syarat - syarat yang harus dipenuhi agar supaya keputusan itu sebagai
keputusan yang sah ialah sebagai berikut :
16
a.Syarat – syarat Materiil :
1. Alat pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang ( berhak )
2. Dalam kehendak alat pemerintahan yang membuat keputusan tidak boleh ada
kekurangan yuridis
3. Keputusan harus diberi bentuk ( vorm ) yang ditetapkan dalam peratur an yang
menjadi dasarnya dan pembuatnya, harus juga memperhati - kan prosedur
membuat keputusan , bilamana prosedur itu ditetapkan dengan tegas dalam
peraturan itu ( rechtmatig ) .
4. Isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan yang hendak
dicapai ( doelmatig ) .
b. Syarat - syarat Formil :
1. Syarat - syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya
keputusan dan berhubung dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi.
2. Harus diberi bentuk yang telah ditentukan
3. Syarat - syarat , berhubung dengan pelaksanaan keputusan itu dipenuhi
4. Jangka waktu harus ditentukan , antara timbulnya hal - hal yang menyebabkan
dibuatnya dan diumumkannya keputusan itu , dan tidak boleh dilupakan.
Dari berbagai syarat yang telah disebutkan di atas , menurut Prof .Philipus M
Hadjon , yang dapat dikatakan sebagai syarat - syarat terdasar yaitu :
1. Mengenai kewenangan ( bevoegdheid ) organ administrasi negara
2. “ Rechmatigheid “ dari keputusan pemerintah
3. Tidak ada kekurangan dalam pembentukan kehendak ( wilsvorming ) dari
organ administrasi negara
4. Doelmatigheid dari Keputusan Pemerintah
5. Menyangkut prosedur pembentukan keputusan
6. Penuangan Keputusan dalam bentuk yang tepat .
1) Mengenai kewenangan Organ administrasi negara
17
Keputusan harus dibuat oleh organ administrasi negara yang berwenang.
Organ administrasi adalah Pemangku jabatan negara ( Philipus , l982,11). Jabatan
Negara adalah lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna
kepentingan negara . Yang dimaksudkan dengan lingkungan tetap ialah dapat
dinyatakan dengan tepat dan teliti dan sifatnya langgeng .
Jabatan itu sendiri merupakan subyek hukum dengan demikian merupakan
pendukung hak dan kewajiban . Dari jabatan itulah lahir wewenang organ administrasi
negara untuk melakukan tindak pemerintahan .
Seseorang yang tidak memangku jabatan tidak dapat melahirkan suatu tindak
pemerintah dan kalau toh dilakukan tindakan tersebut sama sekali tidak membawa
akibat hukum . Jabatan sebagai suatu lingkungan yang tetap mempunyai garis - garis
batas tertentu .Batas - batas tersebut meliputi : materi , tempat dan waktu .Berdasarkan
batas - batas tersebut, setiap penggunaan wewenang di luar batas - batas itu
merupakan “ tindakan melanggar wewenang “ ( onbevoeg-dheid ).
Berdasarkan batas - batas tersebut di atas , “Waline” , seorang sarjana
Perancis ,membedakan ada 3 ( tiga ) macam onbevoegdheid , yaitu :
1. Onbevoegdheid ratione materiae ....... tindakan melanggar wewenang yang
menyangkut materi .
2. Onbevoegdheid ratione loci ...... tindakan melanggar wewenang yang menyangkut
Wilayah Kekuasaan .
3. Onbevoegdheid ratione temporis ....tindakan melanggar wewenang yang
menyangkut waktu .
2) Mengenai rechtmatigheid dari Keputusan Pemerintah
Syarat “ rechtmatigheid “ menghendaki keputusan Pemerintah sesuai dengan
ukuran - ukuran hukum .
3) Tidak ada kekurangan dalam pembentukan kehendak dari organ
administrasi negara ;
Kekurangan yuridis dalam pembentukan kehendak organ administrasi negara
dapat timbul karena adanya ; kekhilafan ( dwaling ) , paksaan ( dwang ) atau penipuan (
bedrog ) .
18
4) Keputusan Pemerintahan haruslah “ doelmatig “ ;
Tindakan Pemerintah haruslah diarahkan kepada tujuan yang telah ditetapkan
oleh peraturan yang menjadi dasarnya. Dalam hal Pemerintah menyimpan dari tujuan
yang telah ditetapkan , pemerintah telah melakukan tindakan yang “ Ondoelmatig “ .
( tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan )
Menurut praktek di Perancis, tindakan yang demikian disebut “ de tournament
de pouvoir “ .Tindakan pemerintahan yang dikwalifikasikan sebagai de tournament de
pouvoir , apabila :
1. Seorang pejabat pemerintahan menggunakan suatu wewenang dengan suatu
tujuan yang nyata - nyata bukan untuk kepentingan Umum melainkan dengan suatu
tujuan pribadi atau tujuan politik .
2. Seorang pejabat Pemerintahan menggunakan suatu wewenang dengan suatu
tujuan yang bertentangan dengan ketentuan dari Undang – Undang yang memuat
dasar dari wewenang itu ;
3. Seorang pejabat Pemerintahan menjalankan suatu wewenang dengan suatu tujuan
lain daripada yang nyata - nyata dikehendaki oleh Undang - undang dengan
wewenang itu .
5) Pembuatan Keputusan Harus Menurut Tata Cara Yang Telah Ditetapkan ;
Setiap pembuatan Keputusan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang
telah digariskan .
6) Keputusan Harus Dituangkan dalam bentuk Yang Tepat ;
Van Poelje merumuskan keputusan Pemerintah sebagai pernyataan
tertulis.Namun E.Utrecht menyatakan bahwa dalam hal - hal tertentu keputusan bisa
atau dapat dalam bentuk lisan . Keputusan dapat dikeluarkan secara lisan dalam hal :
1. Keputuasn yang tidak membawa akibat kekal dan tidak begitu penting bagi
administrasi negara .
2. Yang membuat keputusan menghendaki suatu akibat yang timbul dengan segera.
Selain dalam bentuk lisan . keputusan yang lazim adalah dalam bentuk tertulis.
Ada berbagai macam bentuk keputusan tertulis , tergantung dari organ administrasi
negara yang membuat keputusan dan tergantung juga dari sifat dan isi keputusan .
19
Misalnya : Yang dibuat oleh Presiden disebut Keputusan Presiden , yang dibuat oleh
Presiden dan D P R disebut : Undang - Undang dan sebagainya .
Keputusan yang tertulis harus memuat pertimbangan – pertimbangan
yangmenjadi dasar dikeluarkannya keputusan, baik factual maupun yuridis.
Pertimbangan tersebutlah yang akan menopang dictum dari pada suatu keputusan
Pemerintah .Pertimbangan yang jelas akan memberikan kemungkinan kelegaan bagi
yang menerima keputusan dan memberikan kesempatan untuk naik banding bagi yang
menolak keputusan.
E. KTUN ( Keputusan Tata Usaha Negara )
Yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara ( KTUN ) Berdasarkan
pada UU No.5 Tahun l986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara,yo UU No.9 Tahun
2004, ialah : berdasarkan pada pada ketentuan yang terdapat di dalam Pasal l ( 3 ) +
Pasal 3 – Pasal 2.
Dinyatakan di dalam Pasal l.(3) , KTUN adalah : “ Suatu penetapan tertulis
yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan
Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang bersifat konkrit individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau Badan Hukum Perdata .” Sedangkan di dalam Pasal 3 dinyatakan
sebagai berikut : Merupakan pengecualian Positif :
1. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan,
sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal itu disamakan dengan KTUN
( Keputusan Tata Usaha Negara ).
2. Jika suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan
keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap telah menolak mengeluarkan
Keputusan yang dimaksud.
3. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak
menentukan Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ), maka
20
setelah jangka waktu 4 bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan
keputusan penolakan .
Sedangkan Pasal 2, adalah merupakan pengecualian negatif, yang
menyatakan :
“ bahwasannya yang tidak termasuk di dalam pengertian KTUN menurut
Undang – Undang adalah :
1. KTUN yang merupakan Hukum Perdata
2. KTUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum
3. KTUN yang masih memerlukan Persetujuan
4. KTUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP atau KUHAP atau Peraturan
perundang-undangan lain yang bersifat Pidana
5. KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilaan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. KTUN mengenai Tata Usaha tentara Negara Indonesia ;
7. Keputusan Komisi Pemilihaan Umum baik di Pusat maupun di daerah mengenai
hasil Pemilihan Umum .
Perorangan ialah KTUN yg diterbitkan berdasarkan kualitas pribadi orang
tertentu; seperti SK Pengangkatan dalam jabatan Negara, SIM, dan tidak bisa dialihkan.
Sedangkan
Kebendaan adalah KTUN yg terbit atas kualitas kebendaan; Sertifikat Hak atas
tanah, KTUN ini bisa dialihkan kepemilikannya.
Syarat sahnya KTUN yaitu :
1. Wewenang
2. Prosedur
3. Substansi
21
WEWENANG yakni :
Dalam arti yuridis adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh Peraturan Per-uu-an
yang berlaku untuk menimbulkan akibat hukum.
Cara Memperoleh yakni :
ATRIBUSI : wewenang utk membuat KTUN yang langsung bersumber dari UU dalam
arti materil; wewenang asli yg berarti timbulnya kewenangan baru yang semula
kewenangan tsb tdk dimiliki oleh organ pemerintahan yg bersangkutan.
- Organ Administrasi adalah pemangku jabatan.
- Jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan
guna kepentingan negara
- Lingkungan tetap ialah dapat dinyatakan dengan tepat dan teliti dan
sifatnya langgeng( durzam)
- Dari Jabatan itu sendiri lahir wewenang organ Adm Negara untuk
melakukan tindak pemerintahan
- Jabatan dilaksanakan oleh pemangku jabatan.
- Jabatan sbg lingk pekerjaan mempunyai garis batas-batas tertentu, meliputi
materi, tempat dan waktu.
DELEGASI yaitu :
- Diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat KTUN oleh
Pejabat Pemerintahan (Pejabat TUN) kepada pihak lain.
- Konsep penyerahan wewenang berarti ada perpindahan tanggung jawab
dari yg memberi delegasi (delegans) kepada yg menerima delegasi (delegetaris)
Syarat-syarat Delegasi yaitu :
- Definitif : delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri weweng yg telah
dilimpahkan
- Harus berdasarkan Per-UU-an : hanya dimungkinkan jika ada ketentuan dalam Per-
uu-an
22
- Delegasi tidak kepada bawahan
- Kewajiban memberi keterangan, delegans berwenang utk meminta penjelasan
tentang pelaksanaan weweng tsb.
- Peraturan Kebijakan (beleidsregel), delegans memberi instruksi petunjuk tentang
penggunaan weweng tersebut.
MANDAT yaitu :
- Diartikan sbg pelimpahan wewenang kepada bawahan untuk membuta
KTUN a/n pejabat TUN yg memberi mandat.
- Tanggung jawab tidak berpindah
- Semua akibat hukum yg timbul tanggung jawab pemberi mandat
PROSEDUR yakni :
Prosedur bertumpu atas tiga landasan utama hukum administrasi :
- Asas negara hukum
- Asas demokrasi
- Instrumental
Susunan intern KTUN:
- Nama organ yg berwenang;
- Nama yg dialamatkan / obyek ttt, dan konkretisasi lbh lanjut;
- Kesempatan yg menimbulkan suatu keputusan;
- Ihtisar dr perat per-UU-an yg cocok (motivasi yuridis);
- Penetapan fakta2 yg relevan à kecermatan dlm give pertimbangan.
- Pertimbangan2 hukum à inteprestasi perat per-UU-an yg cocok;
- Keputusan à hak & kewajiban;
23
- Motivasi dlm arti sempit à Pertimbangan2 konkret mengapa kep dittpkan;
- Pemberitahuan2 lebih lanjut;
- Penandatanganan oleh organ yg berwenang
MACAM-MACAM KTUN
a. Menurut Utrecht à Ketetapan.
1. Ketetapan Positif & Negatif;
2. Ketetapan Deklaratoir & Konstitutif;
3. Ketetapan Kilat & Tetap;
4. Dispensasi; Izin, Lisensi & Dispensasi.
b. Menurut Prajudi Atmosudirdjo:
1. POSITIF (Permintaan Dikabulkan)
- Yg menciptakan keadaan hk baru pd umumnya;
- Yg menciptakan keadaan hk baru hanya thd suatu obyek saja;
- Memberikan beban;
- Memberikan keuntungan.
2. NEGATIF (Penolakan)
c. Menurut P de Haan:
1. Perorangan & Kebendaan (Persoonlijk & Zakelijk);
2. Deklaratif & Konstitutif (Rechtvasstellend & Rechtscheppend) ;
3. Terikat & Bebas (Vrij & Gebonden);
4. Menguntungkan & Membebani (Belastend & Begunstigend); &
24
5. Seketika & Langgeng (Eenmalig & Voortdurend).
F. Instrumen Yuridis
Dalam negara hukum modern tugas,kewenangan pemerintah tidak hanya
sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (rust en orde ),tetapi juga mengupayakan
mengupayakan kesejahteraan umum (bestuurszorg).Tugas dan kewenangan
Pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang
sampai kini masih tetap dipertahankan.Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada
Pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan (regelen atau besluiteen van
algemeen strekking ),yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis
untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan.Sesuai
dengan sifatnya individual dan konkret,ketetapan ini merupakan ujung tombak dari
instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup
dalam rangkaian norma hukum.Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin.
Instrumen yuridis lainnya :
1. Peraturan perundang-undangan
Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah wetmatigheid van bestuur atau
pemerintahan berdasarkan peraturan perundaang-undangan.Dengan kata
lain ,setiap tindakan pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan
maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Keputusan Tata Usaha Negara / KTUN (Beschikking) ® Pasal 1 ayat 3 UU No. 5
tahun 1986 tentang PTUN
3. Peraturan kebijaksanaan (Diskresi)
4. Rencana
5. Perizinan
6. Instrumen hukum keperdataan
25
Peraturan perundang-undangan yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh
lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum ( Pasal 1
angka 2 UU No. 10 tahun 2004 ). Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 2 UU No.5
Tahun l986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,peraturan perundang-undangan
adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh
Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah,baik di tingkat pusat maupun di tingkat
daerah,serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara,baik tingkat pusat
maupun ditingkat daerah,yang juga mengikat umum.
Jenisnya menurut Pasal 7 UU No. 10 tahun 2004 yaitu :
1. UUD 1945
2. UU / Perpu
3. PP
4. Perpres
5. Perda (Prov, Kab/kota dan Desa)
(bandingkan dengan TAP MPRS No. XX / MPRS / 1966 dan TAP MPR No. III / MPR /
2000.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam makalah ini, maka penulis
menyimpulkan bahwa:
o Pengertian izin berdasarkan Utrecht adalah bilamana perbuatan tidak pada
umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankan asal saja
diadakan secara masing-masing hal secara kongkrit maka perbuatan administrasi
Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.
26
o Penggunaan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya untuk
mengatur, tetapi juga untuk menetapkan. Dalam hal penetapan yang ditujukan
kepada individu, kewenangan pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan pada
hukum yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu penetapan
yang banyak dikeluarkan oleh pemerintah adalah izin.
o Dispensasi adalah suatu pengecualian dari ketentuan-ketentuan umum, dalam hal
pembuat undang-undang, lisensi adalah izin untuk melakukan sesuatu yang
bersifat komersial serta mendatangkan keuntungan atau laba. Dan Konsesi adalah
suatu penetapan administrasi Negara yang secara yuridis sangat kompleks karena
merupakan seperangkat dispensasi, izin, lisensi, disertai pemberian semacam
wewenang pemerintahan.
o Izin dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu izin dalam arti sempit dan izin dalam arti
luas.
o Bagi pemerintah sendiri perizinan mempunyai tujuan untuk melaksanakan
peraturan untuk sedapat mungkin menjadikan sebagai peraturan yang sesuai
dengan kenyataan nanti dilapangan, dan terhadap masyarakat pada dasarnya
perizinan merupakan bentuk dari suatu kepastian hukum yang jelas terhadap
sesuatu yang sebelumnya merupakan hal yang pada mulanya dilarang dan
akhirnya diperkenankan.
o Sebagai suatu instrumen yuridis dari pemerintah, izin yang dianggap ujung tombak
instrumen hukum berfungsi Pengarah, Perekayasa, Perancang masyarakat adil dan
makmur, Pengendali, dan Penertib masyarakat (jika berkaitan dengan fungsi
hukum modern).
o Unsur – unsur perizinan diantaranya :
1. Instrumen yuridis
2. Peraturan perundang-undangan
3. Organ pemerintah
4. Peristiwa kongkret
5. Prosedur dan persyaratan
o Mengenai tujuan perizinan secara umum adalah sebagai berikut :
27
1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan sturen) aktivitas-aktivitas terentu
(misalnya izin bangunan).
2. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang,izin membongkar pada
monument-monumen)
4. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat
penduduk).
5. Izin memberikan pengarahan,dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-
aktivitas (izin berdasarkan “drank en horecawet” dimana pengurus harus
memenuhi syarat-syarat tertentu).
o Secara umum izin memuat hal – hal antara lain :
1. organ yang berwenang
2. Yang dialamatkan
3. Dictum
4. Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat
5. Pemberi alasan
6. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan
o Antara penguasa dan masyarakat terjalin suatu hubungan timbal balik. Hubungan
tersebut dapat dilihat dari 2 sisi. Pada sisi yang pertama penguasa memberi
pengaruh tertentu pada masyarakat. Pada sisi lain masyarakat mempengaruhi
penguasa dalam menjalankan tugasnya.
o Pengertian ketetapan berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang
PTUN, yaitu: suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat
tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
o Ada beberapa unsur yang terdapat yang terdapat dalam Bescikking,yaitu:
- Penetapan tersebut tertulis dan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara.
- Berisi tindakan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara.
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bersifat konkrit, individual dan final.
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
28
o Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam pembuatan ketetapan mencakup
syarat-syarat material dan syarat formal.
o Menurut Prof .Philipus M Hadjon , yang dapat dikatakan sebagai syarat - syarat
terdasar yaitu :
1. Mengenai kewenangan ( bevoegdheid ) organ administrasi negara
2. “ Rechmatigheid “ dari keputusan pemerintah
3. Tidak ada kekurangan dalam pembentukan kehendak ( wilsvorming ) dari
organ administrasi negara
4. Doelmatigheid dari Keputusan Pemerintah
5. Menyangkut prosedur pembentukan keputusan
6. Penuangan Keputusan dalam bentuk yang tepat .
o Yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara ( KTUN ) Berdasarkan
pada UU No.5 Tahun l986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara,yo UU No.9
Tahun 2004, ialah : berdasarkan pada pada ketentuan yang terdapat di dalam
Pasal l ( 3 ) + Pasal 3 – Pasal 2.
o Peraturan perundang-undangan yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh
lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum (Pasal
1 angka 2 UU No. 10 tahun 2004.
B. Saran
Ketetapan dapat menyangkut tindakan yang berlaku satu kali dan akan
berakhir atau dapat menyangkut suatu keadaan yang berjalan lama. Dalam keadaan
tertentu ketetapan berjalan lama dapat dilakukan pengubahan-pengubahan.
Pengubahan itu sewajarnya dilakukan dengan kecermatan yang diperlukan.
29
DAFTAR PUSTAKA
N.M.Spelt dan J.B.J.M. ten Berger,Pengantar Hukum Perizinan,disunting oleh Philipus M
Hadjon,Yuridika,Sby,1993.
Markus Lukman, Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan
pelaksanaan Rencana Pembangunan di daerah serta Dampaknya terhadap
Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional, Disertasi,Universitas
Padjadjaran,Bandung,l996
30
Ridwan,HR,Hukum Administrasi Negara,UII Press,Yogyakarta,2003.
Soehino,Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan,Liberty,Yogyakarta,1984
Sj.Fockema Andrea, rechtsgeleerd Haadwoordenboek,Tweede Druk,JB Wolter
Uitgevers-maatschappij NV.Groningen,l951.
Sjahran Basah, Pencabutan Izin salah satu Sanksi Hukum Administrasi. Makalah pada
penataran Hukum Administrasi dan Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas
Airlangga,Sby,l995.
WE.Prins dan R.Kosim Adisapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi
Negara,Pradnya Paramita,Jakarta,1983.
.
31