ASPEK MEDIKOLEGAL

Hukum-hukum kesehatandr. Annisa Anwar Muthaher SH,M.Kes,SpFDefenisiHukum Kesehatan Van Der Mijn : Hukum yang berhubungan langsung dengan pemelihraan kesehatan meliputi penerapan perangkat hukum perdata, pidana dan tata usaha negara adalahKesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Hukum- hukum kesehatan Semua aspek yang berkaitan dengan kesehatanUUD 1945 : Kesehatan adalah hak asasi manusia

Hukum-hukum kumpulan peraturan2Ruang Lingkup Hukum Kesehatan

Kesehatan Badaniah/Fisik Kesehatan MentalKesehatan sosial secara keseluruhanKesehatan dari Aspek ekonomiLatar belakang UU pelayanan kesehatanPengaturan Pemberian jasaTingkat kualitas keahlian Tenaga kesehatanKeterarahanPengendalian biayaKebebasan warga untuk kepentingannya serta identifikasi kewajiban pemerintahPerlindungan hukum pasienPerlindungan hukum tenaga kesehatanPerlindungan hukum pihak ketiga Perlindungan hukum bagi kepentingan umum Prosedur medikolegal adalah tata-cara atau prosedur penatalaksanaan dan berbagai aspek yang berkaitan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum.Prosedur medikolegal mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan pada beberapa bidang juga mengacu kepada sumpah dokter dan etika kedokteran.Praktik Kedokteran- Pasal 36 Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik. - Pasal 37 (1) Surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan. (2) Surat izin praktik dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat.(3) Satu surat izin praktik hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.- Pasal 38 (1) Untuk mendapatkan surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dokter atau dokter gigi harus :a. memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 31, dan Pasal 32;b. mempunyai tempat praktik; danc. memiliki rekomendasi dari organisasi profesi. (2) Surat izin praktik masih tetap berlaku sepanjang :a. surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi masih berlaku; danb. tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin praktik.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat izin praktik diatur dengan Peraturan Menteri.Peran Dokter dalam Memeriksa Tindak Pidana HidupKetentuan tentang bantuan dokter untuk kepentingan peradilan didalam KUHAP tercantum di dalam pasal 133, 179, dan 180. Seorang dokter jika dimintakan kepadanya untuk membuatkan visum et repertum, maka secara hukum dokter wajib melakukan dan tidak ada alasan untuk menolak.RAfandi, D. Visum et Repertum Perlukaan: Aspek Medikolegal dan Penentuan Derajat Luka. 2010. pdfAlfred, C. Aspek Medikolegal Luka pada Forensik Klinik. Universitas Sumatera Utara. 2006. pdfSyamsuddin, R. Peranan Visum et Repertum di Pengadilan. 2011. pdfKUHAP pasal 133 ayat 1, yang berbunyi :"Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya."RAfandi, D. Visum et Repertum Perlukaan: Aspek Medikolegal dan Penentuan Derajat Luka. 2010. pdfAlfred, C. Aspek Medikolegal Luka pada Forensik Klinik. Universitas Sumatera Utara. 2006. pdfSyamsuddin, R. Peranan Visum et Repertum di Pengadilan. 2011. pdfKewenangan yang diberikan kepada penyidik untuk meminta keterangan ini, dikuatkan oleh pasal 179 ayat 1, yang mewajibkan dokter yang diminta untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan tersebut :"Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan."RAfandi, D. Visum et Repertum Perlukaan: Aspek Medikolegal dan Penentuan Derajat Luka. 2010. pdfAlfred, C. Aspek Medikolegal Luka pada Forensik Klinik. Universitas Sumatera Utara. 2006. pdfSyamsuddin, R. Peranan Visum et Repertum di Pengadilan. 2011. pdfSedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, disebutkan pada pasal 180 ayat (1) yang menyatakan:Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.RAfandi, D. Visum et Repertum Perlukaan: Aspek Medikolegal dan Penentuan Derajat Luka. 2010. pdfAlfred, C. Aspek Medikolegal Luka pada Forensik Klinik. Universitas Sumatera Utara. 2006. pdfSyamsuddin, R. Peranan Visum et Repertum di Pengadilan. 2011. pdfKeterangan ahli sebagaimana yang disebutkan dalam kedua pasal KUHAP tersebut, diberikan pengertiannya pada pasal 1 butir ke-28 KUHAP, yang menyatakan :

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.RAfandi, D. Visum et Repertum Perlukaan: Aspek Medikolegal dan Penentuan Derajat Luka. 2010. pdfAlfred, C. Aspek Medikolegal Luka pada Forensik Klinik. Universitas Sumatera Utara. 2006. pdfSyamsuddin, R. Peranan Visum et Repertum di Pengadilan. 2011. pdfKewajiban pembuatan rekam medis lebih lanjut dirinci dalam Peraturan Pemerintah No. 32/1996 tentang Tenaga KesehatanMenghormati hak pasien,Menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien,Memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukanMeminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan, danMembuat dan memelihara rekam medis.

Pasal 224 KUHPBarang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam: 1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan; 2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan. Pasal 58 UU 36 2009 tentang Kesehatan(1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggaran kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.Pasal 76 UU Praktek Kedokteran No.29 tahun 2004 : berpraktek tanpa SIP denda 100 jutaPasal 79 UU Praktek Kedokteran No.29 tahun 2004 : Dokter harus meningkatkan pengetahuan dan pendidikannya

Tatacara Pengeluaran Surat KematianAdapun dasar hukum untuk pelaporan kematian di Indonesia tercantum dalam :UU No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan;PP No. 37 Tahun 2007, tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006;Perpres No. 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan SipilPeraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No.15 Tahun 2010, tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab KematianRika, S. Paradigma Baru Peranan Dokter dalam Pelayanan. 2012. pdfSunardi, D. Prosedur Pembuatan Akta Kematian. Sukabumi. 2014. pdfTERIMA KASIH