HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT DENGAN

PERUSAHAAN FARMASI DALAM PENGADAAN OBAT-OBATAN

DI RUMAH SAKIT TRIHARSI SURAKARTA

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh : DIAN UMBUL PRAKOSO

NIM. E.1103055

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2010

2

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT DENGAN

PERUSAHAAN FARMASI DALAM PENGADAAN OBAT-OBATAN

DI RUMAH SAKIT TRIHARSI SURAKARTA

Disusun oleh :

DIAN UMBUL PRAKOSO NIM. E.1103055

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing

Lego Karjoko, SH. MH. NIP. 196305191988031001

3

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT DENGAN

PERUSAHAAN FARMASI DALAM PENGADAAN OBAT-OBATAN

DI RUMAH SAKIT TRIHARSI SURAKARTA

Disusun oleh :

DIAM UMBUL PRAKOSO NIM. E.1103055

Telah diterima dan di sahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

pada :

Hari :

Tanggal :

TIM PENGUJI

1. ................................................................ ……………………………... Ketua

2. ................................................................ ……………………………... Sekretaris

3. Lego Karjoko, SH. MH. ……………………………... Anggota

MENGETAHUI

Dekan,

Mohammad Jamin, S.H. M.Hum. NIP. 19610930198601101

4

M O T T O

Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya adalah sesuatu yang utama.

Kemenangan yang seindah – indahnya dan sesukar – sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah

menundukan diri sendiri. (Ibu Kartini )

Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan / diperbuatnya.

( Ali Bin Abi Thalib )

Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri. ( Benyamin Franklin )

5

PERSEMBAHAN

-

-

6

- -

-

7

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan, pembawa terang di alam nyata dan sumber dari

segalaNya. Pemilik segala cinta yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia

kepada kita. Dengan terselesainya Penulisan Hukum (Skripsi) dengan judul

”HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT DENGAN

PERUSAHAAN FARMASI DALAM PENGADAAN OBAT-OBATAN DI

RUMAH SAKIT TRIHARSI SURAKARTA”

Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk melengkapi salah satu persyaratan

untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta. Juga menambah wawasan atau pengetahuan setiap

pembaca karya ilmiah ini. Penulis menyadari bahwa, terselesainya penulisan

hukum ini karena bantuan, bimbingan, petunjuk, dukungan moral dan spiritual

dari berbagai pihak yang selalu diberikan kepada penulis dalam

menyelesaikan penulisan hukum ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syamsulhadi, dr. Sp., KJ. Selaku Rektor Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

2. Bapak Mohammad. Jamin, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin dan

kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Lego Karjoko, SH., MH, selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi

yang telah memberikan waktu, tenaga, pemikiran, motivasi dan bimbingannya

kepada penulis, hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah

memberikan ilmu kepada penulis, sehingga dapat menjadi bekal dalam

penulisan skripsi ini.

5. Direktur Rumah Sakit Triharsi Surakarta yang telah memberikan ijin kepada

penulis untuk melakukan penelitian di Poltabes Surakarta.

8

6. Kedua orang tuaku yang telah mendidik, mengorbankan semuanya demi anak-

anaknya, doa, cinta, kasih sayang dan ridho kalian menjadi kekuatan dan bekal

dalam menjalankan kehidupan ini.

7. Keluarga besarku, terima kasih atas perhatian, nasehat, dukungan, doa, dan

pengorbanannya selama ini.

8. Rekan-rekan ku semua terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama ini,

sehingga membantu terselesainya skripsi ini.

9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan penulisan hukum

ini, dan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini belum sempurna, kritik dan

saran membangun atas penulisan hukum ini senantiasa penulis harapkan demi

perbaikan dan kemajuan penulis di masa datang. Penulis berharap penulisan hukum

ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi siapa saja yang membacanya.

Surakarta, Januari 2010

Penulis

9

DAFTAR ISI

Hal.

HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN............................................................................ ii

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................ iii

MOTTO .............................................................................................................. iv

PERSEMBAHAN............................................................................................... v

KATA PENGANTAR ........................................................................................ vi

DAFTAR ISI....................................................................................................... viii

ABSTRAK.......................................................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.............................................................. 1

B. Rumusan Masalah ....................................................................... 5

C. Tujuan Penelitian ........................................................................ 6

D. Manfaat Penelitian ...................................................................... 7

E. Metode Penelitian........................................................................ 7

1. Jenis Penelitian .................................................................... 8

2. Sifat Penelitian..................................................................... 8

3. Pendekatan Penelitian.......................................................... 8

4. Jenis Data............................................................................. 8

5. Sumber Data ........................................................................ 9

6. Teknik Pengumpulan Data .................................................. 9

7. Teknik Analisis Data ........................................................... 10

F. Sistematika Penulisan ................................................................. 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori............................................................................ 12

1. Tinjauan Umum tentang Hukum Kesehatan ....................... 12

a. Pengertian dan Pengaturan Hukum Kesehatan ............ 12

b. Tujuan dan Asas Hukum Kesehatan ............................ 15

2. Hubungan Hukum antara Rumah Sakit, Dokter dan Pasien 19

10

a. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit ................................ 19

b. Hak dan Kewajiban Dokter.......................................... 21

c. Hak dan Kewajiban Pasien .......................................... 23

3. Hubungan Hukum antara Dokter dengan Perusahaan

Farmasi ................................................................................ 27

4. Hubungan Kerjasama antara Rumah Sakit dengan

Perusahaan Farmasi ............................................................. 30

B. Kerangka Pemikiran.................................................................... 40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyusunan Formularium di Rumah Sakit Triharsi

Surakarta ...................................................................................... 42

B. Perjanjian Pengadaan Obat-obatan antara Rumah Sakit Triharsi

Surakarta dengan Preusan Farmasi .............................................. 50

C. Masalah-masalah yang Dihadapi Rumah Sakit Triharsi dalam

Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Obat-obatan antara

Perusahaan Farmasi dengan Rumah Sakit Triharsi .................... 69

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan ..................................................................................... 74

B. Saran-saran.................................................................................. 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

11

ABSTRAK

DIAN UMBUL PRAKOSA. E. 1103055. HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT DENGAN PERUSAHAAN FARMASI DALAM PENGADAAN OBAT-OBATAN DI RUMAH SAKIT TRIHARSI SURAKARTA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Penulisan Hukum (Skripsi). 2010.

Penulisan Hukum ini bertujuan mengetahui proses penyusunan formularium di Rumah Sakit Triharsi Surakarta, mengetahui pelaksanaan perjanjian pengadaan obat-obatan antara antara Rumah Sakit Triharsi Surakarta dengan perusahaan farmasi serta masalah-masalah yang dihadapi.

Penelitian Hukum ini merupakan penelitian hukum preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Lokasi penelitian di Rumah Sakit Triharsi Surakarta. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, internet dan sebagainya. Untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan penelitian hukum ini digunakan silogisme deduksi dengan interpretasi gramatikal.

Hasil pengujian terhadap tiga permasalahan diketahui bahwa proses penyusunan formularium di Rumah Sakit Triharsi Surakarta Sakit juga mengacu pada pedoman pengobatan yang berlaku, yaitu mulai dari perencanaan, pengadaan, pemakaian, monitoring, dan evaluasi. Penerapan Formularium Rumah Sakit harus selalu dipantau. Hasil pemantauan dipakai untuk pelaksanaan evaluasi dan revisi agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran (Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit). Perjanjian pengadaan obat-obatan antara antara Rumah Sakit Triharsi surakarta dengan perusahaan farmasi telah sesuai dengan isi atau materi perjanjian pengadaan obat-obatan yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam hal ini pihak PT. Yekatria Husada Farma tinggal mengirim obat-obatan yang telah diminta dan dipesan oleh pihak Rumah Sakit Triharsi. Perjanjian antara Rumah Sakit Triharsi dengan PT. Yekatria Husada Farma hanya terbatas pada perjajian jual beli saja, di mana pedagang besar farmasi, yaitu PT. Yekatria Husada Farma sebagai pemberi kredit atau penjual atau kreditur. Namun demikian, mengenai hal-hal yang telah dijanjikan sudah merupakan suatu perjanjian yang sah meskipun hubungannya hanya terbatas pada penjual dan pembeli saja. PT. Yekatria Husada Farma hanyaakan mengirimkan dan menyerahkan obat-obatan, apabila ada pesanan dari Rumah Sakit Triharsi akan membayar dengan sejumlah uang mengenai harga obat yang telah ditentukan dan disepakati. Masalah-masalah yang dihadapi rumah sakit Triharsi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan obat-obatan antara perusahaan farmasi dengan Rumah Sakit Triharsi Surakarta adalah salah satu pihak ingkar janji dan tidak disiplin. Keterlambatan pengiriman obat-obatan dan penerimaan obat-obatan yang tidak tepat waktunya maupun keterlambatan dalam hal pembayaran. Apabila kendala tersebut terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan, maka permasalahan tersebut diselesaikan secara musyawarah tetapi jika dalam musyarawah tersebut tidak dicapai kata sepakat maka permasalahan tersebut diselesaikan melalui pengadilan negeri setempat

12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan kesehatan merupakan bagian terpadu dari pembangunan

sumber daya manusia, yaitu mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri sejahtera

lahir dan batin. Salah satu ciri bangsa yang maju adalah bangsa yang mempunyai

derajat kesehatan yang tinggi dengan mutu kehidupan yang tinggi pula.

Pembangunan manusia seutuhnya harus mencakup aspek jasmani, kejiwaan dan

intelektual di samping aspek spiritual dan kepribadian. Untuk itu pembangunan

kesehatan ditujukan untuk mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, produktif dan

mempunyai daya saing yang tinggi. Pembangunan kesehatan manusia dalam tiap

tahap kehidupan tersebut, sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dihadapi

selain berperan dalam pembangunan manusia sebagai insan, pembangunan

kesehatan juga berperan penting dalam membangun manusia sebagai sumber daya

pembangunan.

Kesehatan adalah kebutuhan yang sangat penting bagi manusia karena

merupakan modal utama dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk

mewujudkan suatu masyarakat yang mempunyai derajat kesehatan yang tinggi

maka pelaksanaan pembangunan di sektor kesehatan hendaknya dapat

memperbaiki dan memperbanyak sarana kesehatan, baik oleh pemerintah maupun

pihak swasta. Dengan adanya lembaga kesehatan diharapkan dapat memberikan

pelayanan kesehatan (mulai dari pencegahan hingga pengobatan) yang mempunyai

peranan penting dalam pembangunan kesehatan, yaitu meningkatkan cakupan dan

mutu layanan agar derajat kesehatan masyarakat menjadi lebih baik untuk

mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, dan produktif.

13

Dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

akan dilanjutkan dan ditingkatkan pembangunan serta kemampuan pusat kesehatan

masyarakat dan rumah sakit, penyediaan tenaga medis dan para medis dan

penyediaan obat-obatan yang semakin merata dan terjangkau oleh rakyat banyak.

Hal ini ditujukan untuk mengusahakan kesempatan lebih luas bagi setiap warga

negara guna mendapatkan derajat kesehatan yang sebaik-baiknya. Usaha ini

merupakan salah satu perwujudan dari ide kesejahteraan rakyat.

Dalam bidang hukum, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kesehatan

rakyat dengan memberlakukan peraturan yang berkaitan dengan masalah

kesehatan. Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

ditegaskan bahwa: “Derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya

dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan

dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan

ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional”.

Dokter pada rumah sakit sebagai profesinya tidak terlepas dari aturan

pelaksanaannya dalam Kode Etik Kedokteran. Dalam Pasal 3 Kode Etik

Kedokteran disebutkan bahwa dalam melakukan profesi kedokterannya seorang

dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya

kebebasan dan kemandirian profesi. Di dalam penjelasan dari pasal di atas

menyebutkan perbuatan yang dipandang bertentangan dengan etik adalah:

1. setiap perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri;

2. secara sendiri atau bersama-sama menerapkan pengetahuan dan keterampilan

kedokteran dalam segala bentuk tanpa kebebasan profesi;

3. menerima imbalan selain daripada yang layak, sesuai dengan jasanya, kecuali

dengan keikhlasan dan pengetahuan dan atau kehendak pasien;

4. membuat ikatan atau menerima imbalan dari perusahaan farmasi/obat,

perusahaan alat kesehatan/kedokteran atau badan lain yang dapat

mempengaruhi pekerjaan dokter;

14

5. melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung untuk mempromosikan

obat, alat, atau bahan lain guna kepentingan dan keuntungan pribadi dokter

(Penjelasan Pasal 3 Kode Etika Kedokteran).

Dalam hal ini dokter pada rumah sakit ditunjuk untuk melakukan jasa, yaitu

melakukan pelayanan dalam rangka menyembuhkan pasien. Dalam hubungan ini

dokter memberikan informasi mengenai obat yang diperlukan oleh pasien. Dokter

pasti mempunyai hubungan dengan penyedia jasa obat (perusahaan farmasi).

Hubungan antara dokter pada rumah sakit dengan perusahaan farmasi dapat

dilakukan dalam bentuk kerjasama pengadaan obat-obatan. Biasanya bentuk

kerjasama yang dilakukan tertuang dalam bentuk perjanjian. Perjanjian adalah

suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang

itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Subekti, 2002: 1). Dengan adanya

perjanjian tercipta perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan

kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Dengan kata lain,

para pihak terikat untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuat. Dengan kata lain,

para pihak terikat untuk mematuhi kontrak yang telah dibuat. Dalam hal ini fungsi

kontrak sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap

para pembuatnya saja (Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000: 15).

Dengan berperannya rumah sakit sebagai pusat informasi medis dan

kesehatan, maka rasionalisasi penyediaan obat akan dapat dicapai dengan

memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang sebenarnya. Dengan demikian,

maka segala sesuatu yang ada pada perusahaan dan penyaluran obat-obatan tidak

mungkin akan sampai pada masyarakat apabila tidak melalui apotik dan rumah

sakit maupun toko obat.

Hubungan antara pasien, dokter dan pihak farmasi rumah sakit sebagai

penyedia layanan kesehatan memang unik. Bila pasien menemui seorang dokter,

maka dokter akan memeriksa kondisi kesehatan pasien dan mendiagnosa penyakit.

Di sini dokter berperan memberikan jasa pengetahuannya di bidang medis sehingga

15

bisa diketahui apa yang merupakan kebutuhan kesehatan (Health Needs) dari

pasien. Dokter berperan mengusulkan dan melakukan tindakan medis atau lainnya

yang dianggap bermanfaat bagi pasien, misalnya memberikan obat baik oral

maupun suntik, merujuk rawat inap, atau bahkan sampai pada tindakan operasi.

Dengan kata lain, dokter membantu menciptakan “Demand” pelayanan kesehatan

dari pasiennya.

Peran dokter menentukan arah pengobatan pasien disebut sebagai “Agency

Relationship”, yaitu dokter berperan sebagai ‘agen’ yang mengambil alih sebagian

peran pasien untuk menentukan arah pengobatan bagi si pasien sendiri. Seseorang

yang diindikasikan mempunyai penyakit jantung koroner misalnya akan disarankan

oleh dokter untuk menjalani operasi Coronary Artery Bypass Grafting atau

prosedur lain yang dianggap sesuai. Pasien yang dalam hal ini berada dalam posisi

sebagai konsumen berada pada pihak yang lemah karena ketidaktahuan dan

ketidakmampuannya mendiagnosa apalagi mengobati penyakitnya sendiri.

Sedangkan dokter mempunyai pengetahuan, keleluasaan, dan pengaruh yang lebih

kepada pasiennya untuk melakukan apa yang dianggap baik untuk pasiennya.

(Diskusi lebih lanjut lihat Phelps, 1997).

Hubungan dokter dengan pasien terletak pada kenyataan bahwa dalam

hubungan ini lekat dengan hidup-matinya seseorang, kecacatan, kesakitan atau

ketidaknyamanan. Dalam posisinya yang sedang menderita penyakit, biasanya

pasien akan langsung menyerahkan status pengobatan dirinya langsung kepada si

dokter tanpa perlu berkonsultasi dengan dokter lainnya (second opinion).

Walaupun merupakan hak seorang pasien, pada prakteknya pasiennya sungkan,

tidak mau, atau tidak mampu mencari second opinion atas pemeriksaan status

kesehatan dan tindakan yang harus dijalaninya. Kondisi tersebut akan berdampal

pada praktek kolusi antara produsen/distributor farmasi dengan dokter. Umumnya,

dokter meresepkan apa yang dianggap dokter akan bermanfaat dalam proses

pengobatan pasiennya. Pasien lalu membeli obat yang diresepkan itu ke apotek.

16

Pasien dihadapkan pada kenyataan bahwa ia harus menerima apapun (dalam hal

jenis dan jumlah obat) yang diresepkan dokter padanya.

Perusahaan farmasi yang mempunyai merek obat komersial kemudian

memanfaatkan kondisi ini dengan memberikan insentif pada sebagian kalangan

dokter untuk meresepkan obat yang diproduksinya. Walau belum ada studi

akademis tentang kolusi dokter dengan perusahaan farmasi di Indonesia, sudah

menjadi rahasia umum bahwa perusahaan farmasi memberikan insentif finansial

atau fasilitas lainnya pada dokter yang meresepkan obat yang mereka produksi.

Kondisi ini kemudian juga membawa efek pada munculnya berbagai praktek

peresepan yang irasional (Irrational Prescribing), dimana dokter meresepkan obat

antiobiotika atau obat lainnya secara tidak semestinya kepada pasien. Dari sebuah

survey, fenomena peresepan irasional ini dilaporkan terjadi luas di Indonesia (Hadi

et al, 2008b). Walau fenomena ini tidak sepenuhnya merupakan akibat dari moral

hazard yang dikemukakan di atas, peresepan irasional akan mengarah pada

inefesiensi (ekonomi biaya tinggi), pembebanan biaya berlebihan pada pasien dan

keluarganya, serta juga bahaya munculnya resistensi obat yang akan berdampak

buruk dalam jangka panjang.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji

hubungan kerjasama antara dokter pada rumah sakit dengan perusahaan farmasi

dalam pengadaan obat-obatan. Untuk itu penulis dalam penelitian ini mengambil

judul “Hubungan Kerjasama Antara Rumah Sakit dengan Perusahaan

Farmasi dalam Pengadaan Obat-obatan di Rumah Sakit Triharsi Surakarta”.

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti tidak berkembang luas, maka perlu dibatasi

kajiannya yakni tentang hubungan kerjasama antara rumah sakit dengan

17

perusahaan farmasi dalam pengadaan obat-obatan di Rumah Sakit Triharsi

Surakarta. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyusunan formularium di Rumah Sakit Triharsi

Surakarta?

2. Apakah perjanjian pengadaan obat-obatan antara antara Rumah Sakit Triharsi

Surakarta dengan perusahaan farmasi sudah sesuai dengan formularium?

3. Masalah-masalah apakah yang dihadapi Rumah Sakit Triharsi dalam

pelaksanaan perjanjian pengadaan obat-obatan antara perusahaan farmasi

dengan Rumah Sakit Triharsi?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, karena

tujuan akan menjadi pedoman dalam pengadaan penelitian. Adapun tujuan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

a. Untuk mengetahui proses penyusunan formularium di Rumah Sakit Triharsi

Surakarta.

b. Untuk mengetahui apakah perjanjian pengadaan obat-obatan antara antara

Rumah Sakit Triharsi Surakarta dengan perusahaan farmasi sudah sesuai

dengan formularium.

c. Untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi Rumah Sakit Triharsi

dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan obat-obatan antara perusahaan

farmasi dengan Rumah Sakit Triharsi.

2. Tujuan Subjektif

a. Menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap

penerapan teori-teori yang penulis terima selama menempuh kuliah dalam

mengatasi masalah hubungan kerjasama antara rumah sakit dengan

perusahaan farmasi dalam pengadaan obat-obatan di rumah sakit.

18

b. Memperoleh data-data yang penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu

hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik

untuk kepentingan akademis maupun untuk kepentingan praktis, yaitu:

1. Untuk kepentingan akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat

untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum

Administrasi Negara.

2. Dapat dijadikan pertimbangan bagi Rumah Sakit Triharsi mengenai hal-hal

yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan kerjasama pengadaan obat-obatan

dengan perusahaan farmasi.

3. Untuk kepentingan praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan dapat

memberikan manfaat bagi pengambil kebijakan di Rumah Sakit Triharsi dalam

mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan

perjanjian pengadaan obat-obatan antara perusahaan farmasi dengan Rumah

Sakit Triharsi.

E. Metode Penelitian

Pengertian metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk

mencapai suatu maksud (Poerwodarminto, 1976: 64). Penelitian merupakan

kegiatan ilmiah guna menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu

pengetahuan yang dilakukan secara ilmiah dan sistematis sesuai dengan pedoman

penulisan suatu karya ilmiah. Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus

ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto,

19

1986: 7). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai

berikut:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum

normatif atau doktrinal yang merupakan salah satu jenis penelitian kepustakaan

yaitu dalam penelitian ini penulis mencari dan mendapatkan data yang

diperoleh dari sumber kedua, diantaranya yaitu buku-buku referensi, makalah

seminar, dan sumber pustaka lainnnya tentang perjanjian hubungan kerjasama.

Sumber pencarian data berasal dari instansi/lembaga/pusatpusat informasi dan

dokumentasi lain yang memiliki kapasitas untuk menyediakan bahan-bahan

tersebut yaitu: perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta (UNS) dan sumber-sumber lain yang representatif untuk mendukung

kesempurnaan dan kelengkapan data.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan bersifat preskriptif merupakan penelitian

hukum dalam rangka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi

(Peter Mahmud, 2006: 35). Penulis mengevaluasi lalu memberikan penilaian

terhadap realitas yang ada di lapangan dengan pendekatan normatif.

3. Pendekatan Penelitian

Menurut pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan

perundang-undangan (statue approach), yaitu menelaah undang-undang dan

regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diangkat dan pendekatan analisis

hukum (analythical approach), yaitu peneliti akan menelaah mengkaji secara

mendalam atas bunyi teks sebuah peraturan perundang-undangan.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder

yaitu berupa data yang diperoleh dari sumber kedua, diantaranya yaitu buku-

20

buku referensi, makalah, dan sumber pustaka lainnya tentang perjanjian

hubungan kerjasama.

5. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif doktrinal dipergunakan data yang bersifat

sekunder. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan

kepustakaan, adapun bahan sekunder yang dibutuhkan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat secara

langsung antara pihak Rumah Sakit Triharsi dengan perusahaan farmasi

yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Kesehatan No

36 Tahun 2009, Undang-undang Kedokteran No 29 Tahun 2004, Undang-

undang Farmasi No 7 Tahun 1963.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan

penjelasan bahan hukum primer yaitu buku-buku, majalah-majalah, karya

ilmiah, hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan

petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu: kamus hukum,

kamus Bahasa Indonesia, dan bahan hukum lainnya yang memberikan

petunjuk dalam penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab dengan

informan yaitu Direktur, Dokter dan Kepala Bagian Pengadaan Obat-obaran

Rumah Sakit Triharsi Surakarta.

21

b. Penelitian Kepustakaan

Teknik pengumpulan data ini digunakan dalam rangka memperoleh

data sekunder, yaitu dengan cara membaca, mengkaji dan mempelajari

bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

7. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan penelitian hukum

ini digunakan silogisme deduksi dengan interpretasi gramatikal. Dalam

penelitian ini, penulis menggunakan eknis analisis deduksi. Metode deduksi

adalah metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian

diajukan premis minor dan dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu

kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud, 2006: 47).

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah dengan

menggunakan interpretasi gramatikal. Interpretasi gramatikal merupakan cara

penafsiran atau penjelasan untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang

dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata atau bunyinya. Makna

ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum.

Hakim tidaklah terikat erat pada bunyi kata-kata dari undang-undang (Sudikno

Mertokusumo dan A.Pitlo, 19993:14).

F. Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penulisan hukum ini merupakan suatau uraian mengenai

susunan dari penulisan itu sendiri yang secara teratur dan terperinci disusun dalam

pembabagan, sehingga dapat memberikan suatu gambaran yang jelas tentang apa

yang ditulis. Tiap-tiap bab mempunyai hubungan satu sama lain yang tidak dapat

terpisahkan. Dalam kerangka ini, penulis akan memberikan uraian tentang hal-hal

pokok yang ada dalam penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum

ini terdiri dari empat bab, yaitu :

22

Pendahuluan, dalam bab ini penulis mengemukakan mengenai latar

belakang masalah yang merupakan hal-hal yang mendorong penulis untuk

mengadakan penelitian, perumusan masalah merupakan inti permasalahan yang

akan diteliti, tujuan penelitian berisi tujuan dari penulis dalam mengadakan

penelitian, manfaat penelitian merupakan hal-hal yang diambil dari hasil penelitian,

metode penelitian berupa jenis penelitian, sifat penelitian, jenis data, sumber data,

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data selanjutnya adalah sistematika

penulisan hukum yang merupakan kerangka atau susunan isi penelitian.

Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi tentang teori-teori kepustakaan yang

melandasi penelitian serta mendukung di dalam memecahkan masalah yang

diangkat dalam penulisan hukum ini yaitu : tinjauan umum tentang hukum

kesehatan, hubungan hukum antara rumah sakit, dokter dan pasien, hubungan

hukum antara dokter dengan apotek, hubungan kerjasama antara rumah sakit

dengan perusahaan farmasi dan kerangka pemikiran.

Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang proses

penyusunan formularium di Rumah Sakit Triharsi Surakarta, apakah perjanjian

pengadaan obat-obatan antara antara Rumah Sakit Triharsi Surakarta dengan

perusahaan farmasi sudah sesuai dengan formularium. Masalah-masalah yang

dihadapi Rumah Sakit Triharsi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan obat-

obatan antara perusahaan farmasi dengan Rumah Sakit Triharsi.

Penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

23

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Hukum Kesehatan

a. Pengertian dan Pengaturan Hukum Kesehatan

Dalam era reformasi saat ini, hukum memegang peran penting

dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk

mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang, yang

merupakan bagian integral dari kesejahteraan, diperlukan dukungan hukum

bagi penyelenggaraan berbagai kegiatan di bidang kesehatan.

Perubahan konsep pemikiran penyelenggaraan pembangunan kesehatan

tidak dapat dielakkan. Pada awalnya pembangunan kesehatan bertumpu

pada upaya pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan, bergeser pada

penyelenggaraan upaya kesehatan yang menyeluruh dengan penekanan

pada upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan. Paradigma ini

dikenal dalam kalangan kesehatan sebagai paradigma sehat.

Sebagai konsekuensi logis dari diterimanya paradigma sehat maka segala

kegiatan apapun harus berorientasi pada wawasan kesehatan, tetap

dilakukannya pemeliharaan dan peningkatan kualitas individu, keluarga dan

masyarakat serta lingkungan dan secara terus menerus memelihara dan

meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau

serta mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

Secara ringkas untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi

setiap orang maka harus secara terus menerus dilakukan perhatian yang

sungguh-sungguh bagi penyelenggaraan pembangunan nasional yang

24

berwawasan kesehatan, adanya jaminan atas pemeliharaan kesehatan,

ditingkatkannya profesionalisme dan dilakukannya desentralisasi bidang

kesehatan.

Kegiatan-kegiatan tersebut sudah barang tentu memerlukan

perangkat hukum kesehatan yang memadai. Perangkat hukum kesehatan

yang memadai dimaksudkan agar adanya kepastian hukum dan

perlindungan yang menyeluruh baik bagi penyelenggara upaya kesehatan

maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan. Pertanyaan yang

muncul kemudian adalah apakah yang dimaksud dengan hukum kesehatan,

apa yang menjadi landasan hukum kesehatan, materi muatan peraturan

perundang-undangan bidang kesehatan, dan hukum kesehatan di masa

mendatang. Diharapkan jawaban atas pertanyaan tersebut dapat

memberikan sumbangan pemikiran, baik secara teoritikal maupun praktikal

terhadap keberadaan hukum kesehatan. Untuk itu dilakukan kajian

normatif, kajian yang mengacu pada hukum sebagai norma dengan

pembatasan pada masalah kesehatan secara umum melalui tradisi keilmuan

hukum.

Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh

suatu kekuasaan dalam mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat agar

masyarakat bisa teratur. Hukum perdata mengatur subjek dan antar subjek

dalam hubungan interrelasi (kedudukan sederajat) (1887). Hukum pidana

adalah peraturan mengenai hikum KUHP di Indonesia (1 Januari 1918)

Hukum kesehatan (No. 36 Tahun 2009) adalah semua ketentuan hukum

yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan / pelayanan dan

penerapannya. Yang diatur menyangkut hak dan kewajiban baik perorangan

dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan

maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala

aspeknya, organisasi, sarana pedoman standar pelayanan medik, ilmu

25

pengetahuan kesehatan dan hukum serta sumber-sumber hukum lainnya.

Hukum kesehatan mencakup komponen-komponen yang berhubungan

dengan kesehatan, contohnya hukum pelayanan kesehatan terhadap

keluarga miskin (Gakin).

Dalam hubungan ini hukum kesehatan yang dikaji dibagi dalam 3

(tiga) kelompok sesuai dengan tiga lapisan ilmu hukum yaitu dogmatik

hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Selanjutnya untuk memecahkan

isu hukum, pertanyaan hukum yang timbul maka digunakan pendekatan

konseptual, statuta, historis, dogmatik, dan komparatif. Namun adanya

keterbatasan waktu maka kajian ini dibatasi hanya melihat peraturan

perundang-undangan bidang kesehatan.

Van der Mijn (1984: 2) di dalam makalahnya menyatakan bahwa,

“…health law as the body of rules that relates directly to the care of health

as well as the applications of general civil, criminal, and administrative

law”. Leenen (1981: 22) mendefinisikan hukum kesehatan adalah “…. het

geheel van rechtsregels, dat rechtstreeks bettrekking heft op de zorg voor

de gezondheid en de toepassing van overig burgelijk, administratief en

strafrecht in dat verband. Dit geheel van rechtsregels omvat niet alleen

wettelijk recht en internationale regelingen, maar ook internationale

richtlijnen gewoonterecht en jurisprudenterecht, terwijl ook wetenschap en

literatuur bronnen van recht kunnen zijn”.

Dari apa yang dirumuskan Leenen tersebut memberikan kejelasan

tentang apa yang dimaksudkan dengan cabang baru dalam ilmu hukum,

yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan (zorg voor de

gezondheid). Rumusan tersebut dapat berlaku secara universal di semua

negara. Dikatakan demikian karena tidak hanya bertumpu pada peraturan

perundang-undangan saja tetapi mencakup kesepakatan/peraturan

internasional, asas-asas yang berlaku secara internasional, kebiasaan,

yurisprudensi, dan doktrin.

26

Di sini dapat dilukiskan bahwa sumber hukum dalam hukum

kesehatan meliputi hukum tertulis, yurisprudensi, dan doktrin. Dilihat dari

objeknya, maka hukum kesehatan mencakup segala aspek yang berkaitan

dengan pemeliharaan kesehatan (zorg voor de gezondheid). Dengan

demikian dapat dibayangkan bahwa hukum kesehatan cukup luas dan

kompleks. Jayasuriya (1997: 16 – 28) mengidentifikasikan ada 30 (tiga

puluh) jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

kesehatan.

Secara umum dari lingkup hukum kesehatan tersebut, materi muatan

yang dikandung didalamnya pada asasnya adalah memberikan perlindungan

kepada individu, masyarakat, dan memfasilitasi penyelenggaraan upaya

kesehatan agar tujuan kesehatan dapat tercapai. Jayasuriya bertolak dari

materi muatan yang mengatur masalah kesehatan menyatakan ada 5 (lima)

fungsi yang mendasar, yaitu pemberian hak, penyediaan perlindungan,

peningkatan kesehatan, pembiayaan kesehatan, dan penilaian terhadap

kuantitas dan kualitas dalam pemeliharaan kesehatan (Jayasuriya, 1997:

33).

Dalam perjalanannya diingatkan oleh Pinet (1998: 134) bahwa

untuk mewujudkan kesehatan untuk semua, diidentifikasikan faktor

determinan yang mempengaruhi sekurang-kurangnya mencakup, “...

biological, behavioral, environmental, health system, socio economic, socio

cultural, aging the population, science and technology, information and

communication, gender, equity and social justice and human rights”.

b. Tujuan dan Asas Hukum Kesehatan

Secara global menurut Schuyt (1989: 13) bahwa tujuan yang ingin dicapat

adalah:

1) penyelenggaraan ketertiban sosial;

2) pencegahan dari konflik yang tidak menyenangkan;

27

3) jaminan pertumbuhan dan kemandirian penduduk secara individual;

4) penyelenggaraan pembagian tugas dari berbagai peristiwa yang baik

dalam masyarakat;

5) kanalisasi perubahan sosial.

Hermien Hadiati Koeswadji (1998: 22) menyatakan pada asasnya

hukum kesehatan bertumpu pada hak atas pemeliharaan kesehatan sebagai

hak dasar social (the right to health care) yang ditopang oleh 2 (dua) hak

dasar individual yang terdiri dari hak atas informasi (the right to

information) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (the right of self

determination).

Sejalan dengan hal tersebut Roscam Abing (1998: 103) mentautkan

hukum kesehatan dengan hak untuk sehat dengan menyatakan bahwa hak

atas pemeliharaan kesehatan mencakup berbagai aspek yang merefleksikan

pemberian perlindungan dan pemberian fasilitas dalam pelaksanaannya.

Untuk merealisasikan hak atas pemeliharaan bisa juga mengandung

pelaksanaan hak untuk hidup, hak atas privasi, dan hak untuk memperoleh

informasi.

Sebenarnya dalam kajian ini akan disajikan menyangkut seluruh

lingkup hukum kesehatan, namun keterbatasan waktu, maka penyajian

dibatasi pada materi muatan peraturan perundang-undangan bidang

kesehatan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan seringkali

dikatakan sebagian masyarakat kesehatan dengan ucapan saratnya

peraturan. Peraturan dimaksud dapat berupa peraturan perundang-undangan

yang berlaku umum dan berbagai ketentuan internal bagi profesi dan

asosiasi kesehatan. Agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh maka

digunakan susunan 3 (tiga) komponen dalam suatu sistem hukum seperti

yang dikemukakan Schuyt.(9) Ketiga komponen dimaksud adalah

keseluruhan peraturan, norma dan ketetapan yang dilukiskan sebagai sistem

28

pengertian, betekenissysteem, keseluruhan organisasi dan lembaga yang

mengemban fungsi dalam melakukan tugasnya, organisaties instellingen

dan keseluruhan ketetapan dan penanganan secara konkret telah diambil

dan dilakukan oleh subjek dalam komponen kedua, beslisingen en

handelingen.

Dalam komponen pertama yang dimaksudkan adalah seluruh

peraturan, norma dan prinsip yang ada dalam penyelenggaraan kegiatan di

bidang kesehatan. Bertolak dari hal tersebut dapat diklasifikasikan ada 2

(dua) bentuk, yaitu ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh penguasa dan

ketentuan yang dibuat oleh organisasi profesi dan asosiasi kesehatan.

Hubungan antara keduanya adalah ketentuan yang dibuat oleh organisasi

profesi dan asosiasi kesehatan serta sarana kesehatan hanya mengikat ke

dalam dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang dibuat oleh

penguasa. Menurut inventarisasi yang dilakukan terhadap ketentuan yang

dikeluarkan penguasa dalam bentuk peraturan perundang-undangan

terdapat 2 (dua) kategori, yaitu yang bersifat menetapkan dan yang bersifat

mengatur.

Dari sudut pandang materi muatan yang ada dapat dikatakan

mengandung 4 (empat) obyek, yaitu:

1) Pengaturan yang berkaitan dengan upaya kesehatan;

2) Pengaturan yang berkaitan dengan tenaga kesehatan;

3) Pengaturan yang berkaitan dengan sarana kesehatan;

4) Pengaturan yang berkaitan dengan komoditi kesehatan.

Apabila diperhatikan dari ketentuan tersebut terkandung prinsip

perikemanusiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, manfaat, usaha

bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam

keseimbangan dan kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Selanjutnya dari ketentuan yang ada dalam keputusan dan peraturan yang

29

dibuat oleh organisasi profesi dan asosiasi bidang kesehatan serta sarana

kesehatan adalah mencakup kode etik profesi, kode etik usaha dan berbagai

standar yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan.

Apabila diperhatikan prinsip-prinsip yang dikandung dalam

ketentuan ini mencakup 4 (empat) prinsip dasar, yaitu autonomy,

beneficence, non maleficence dan justice (Beauchamp dan Childress, 1994:

38). Sebelum memasuki komponen kedua, perlu dibahas terlebih dahulu

komponen ketiga mengenai intervensi yang berupa penanganan yang

dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur. Komponen ini merupakan

aktualisasi terhadap komponen ideal yang ada dalam komponen pertama.

Bila diperhatikan isi ketentuan yang ada dimana diperlukan penanganan

terdapat 4 (empat) sifat, yaitu:

1) Perintah (gebod) yang merupakan kewajiban umum untuk melakukan

sesuatu;

2) Larangan (verbod) yang merupakan kewajiban umum untuk tidak

melakukan sesuatu;

3) Pembebasan (vrijstelling, dispensatie) berupa pembolehan khusus untuk

tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan.

4) Izin (toesteming, permissie) berupa pembolehan khusus untuk

melakukan sesuatu yang secara umum dilarang (Bruggink, 1993: 72).

Tindakan penanganan yang dilakukan apakah sudah benar atau tidak,

kiranya dapat diukur dengan tatanan hukum seperti yang dikemukakan oleh

Nonet dan Selznick, yaitu apakah masih bersifat represif, otonomous atau

responsive.

Selanjutnya dengan komponen kedua tentang organisasi yang ada

dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian

besar yaitu organisasi pemerintah dan organisasi/badan swasta.

Pada organisasi pemerintah mencakup aparatur pusat dan daerah serta

30

departemen dan lembaga pemerintah non departemen. Pada sektor swasta

terdapat berbagai organisasi profesi, asosiasi dan sarana kesehatan yang

mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

2. Hubungan Hukum antara Rumah Sakit, Dokter dan Pasien

Hak dan Kewajiban Pasien atau Dokter dan Rumah sakit merupakan unsur

yang penting untuk diketahui dan dilaksanakan oleh semua pihak untuk

menjaga rasa saling percaya dan hormat menghormati antara pasien, dokter dan

rumah sakit.

a. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit

Didalam memberikan pelayanan kepada pasien dan bermitra dengan

dokter rumah sakit memiliki hak dan kewajiban yang diatur sesuai dengan

Kode Etik Rumah Sakit (KODERSI), Surat Edaran Dirjen Yan Med No:

YM 02.04.3.5.2504 tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter

dan Rumah Sakit. Hak rumah sakit adalah kekuasaan/ kewenangan yang

dimiliki rumah sakit untuk mendapatkan atau memutuskan untuk berbuat

sesuatu

1) Membuat peraturan-peraturan yang berlaku di rumah sakit sesuai

dengan kondisi/keadaan yang ada di rumah sakit tersebut

2) Memasyarakatkan bahwa pasien harus mentaati segala peraturan rumah

sakit

3) Memasyarakatkan bahwa pasien harus mentaati segala instruksi yang

diberikan dokter kepadanya

4) Memilih tenaga dokter yang akan bekerja di rumah sakit melalui panitia

kredential

5) Menuntut pihak-pihak yang telah melakukan wanprestasi (termasuk

pasien, pihak ketiga, dan lain-lain)

6) Mendapat jaminan dan perlindungan hukum

31

7) Hak untuk mendapatkan imbalan jasa pelayanan yang telah diberikan

kepada pasien

Kewajiban Rumah Sakit :

1) Mematuhi peraturan dan perundangan yang dikeluarkan oleh

Pemerintah

2) Memberikan pelayanan pada pasien tanpa membedakan golongan dan

status pasien

3) Merawat pasien sebaik-baiknya dengan tidak membedakan kelas

perawatan (Duty of Care)

4) Menjaga mutu perawatan tanpa membedakan kelas perawatan (Quality

of Care)

5) Memberikan pertolongan pengobatan di Unit Gawat Darurat tanpa

meminta jaminan materi terlebih dahulu

6) Menyediakan sarana dan peralatan umum yang dibutuhkan

7) Menyediakan sarana dan peralatan medik sesuai dengan standar yang

berlaku

8) Menjaga agar semua sarana dan peralatan senantiasa dalam keadaan

siap pakai

9) Merujuk pasien ke rumah sakit lain apabila tidak memiliki sarana,

prasarana, peralatan dan tenaga yang diperlukan

10) Mengusahakan adanya sistem, sarana dan prasarana pencegahan

kecelakaan dan penanggulangan bencana

11) Melindungi dokter dan memberikan bantuan administrasi dan hukum

bilamana dalam melaksanakan tugas dokter tersebut mendapatkan

perlakuan tidak wajar atau tuntutan hukum dari pasien atau keluarganya

12) Mengadakan perjanjian tertulis dengan para dokter yang bekerja di

rumah sakit tersebut

32

13) Membuat standar dan prosedur tetap untuk pelayanan medik, penunjang

medik, maupun non medik.

14) Mematuhi Kode Etik Rumah Sakit (KODERSI)

b. Hak dan Kewajiban Dokter

Didalam memberikan layanan kedokteran, dokter mempunyai hak

dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Dalam Undang-Undang

Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran; Kode

Etik Kedokteran Indonesia; Pernyataan IDI; Lampiran SK PB IDI dan Surat

edaran Dirjen Yanmed No: YM 02.04.3.5.2504 th. 1997 tentang Pedoman

Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit

HAK DOKTER

Hak dokter adalah kekuasaan/kewenangan dokter untuk mendapatkan atau

memutuskan untuk berbuat sesuatu:

1) Hak pemperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas

sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.

2) Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar

prosedur operasional serta berdasarkan hak otonomi dan kebutuhan

medis pasien yang sesuai dengan jenis dan strata sarana pelayanan

kesehatan

3) Hak untuk menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan, profesi dan etika.

4) Hak untuk mengakhiri/menghentikan jasa profesionalnya kepada pasien

apabila hubungan dengan pasien sudah berkembang begitu buruk

sehingga kerjasama yang baik tidak mungkin diteruskan lagi dan wajib

menyerahkan pasien kepada dokter lain, kecuali untuk pasien gawat

darurat

5) Hak atas 'privacy’ (berhak menuntut apabila nama baiknya dicemarkan

oleh pasien dengan ucapan atau tindakan yang melecehkan atau

memalukan)

33

6) Hak memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau

keluarganya

7) Hak atas informasi atau pemberitahuan pertama dalam menghadapi

pasien yang tidak puas terhadap pelayanannya

8) Hak untuk diperlakukan adil dan jujur, baik oleh rumah sakit maupun

oleh pasien.

9) Hak mendapatkan imbalan jasa profesi yang diberikan berdasarkan

perjanjian dan atau ketentuan/peraturan yang berlaku di rumah sakit

KEWAJIBAN DOKTER

1) Mematuhi peraturan rumah sakit sesuai hubungan hukum antara dokter

tersebut dengan rumah sakit

2) Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar

prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien yang sesuai dengan

jenis dan strata sarana pelayanan kesehatan

3) Merujuk pasien ke dokter lain/rumah sakit lain yang memiliki keahlian

atau kemampuan yang lebih baik, apabila ia tidak mampu melakukan

suatu pemeriksaan atau pengobatan

4) Memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat

berhubungan dengan keluarga dan dapat menjalankan ibadah sesuai

dengan keyakinanya.

5) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien (menjaga

kerahasiaan pasien) bahkan setelah pasien meninggal dunia.

6) Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali ia

yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melaksanakan.

7) Meminta persetujuan pada setiap melakukan tindakan kedokteran,

khusus untuk tindakan yang berisiko persetujuan dinyatakan secara

tertulis. Persetujuan dimintakan setelah dokter menjelaskan tentang :

diagnosa, tujuan tindakan, alternatif tindakan, risiko tindakan,

komplikasi dan prognose.

34

8) Membuat catatan rekam medis yang baik secara berkesinambungan

berkaitan dengan keadaan pasien.

9) Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu

kedokteran

10) Memenuhi hal- hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah

dibuatnya

11) Bekerjasama dengan profesi dan pihak lain yang terkait secara timbal

balik dalam memberikan pelayanan kepada pasien

12) Dokter wajib mengadakan perjanjian tertulis dengan pihak rumah sakit

13) Dalam melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat

izin praktik dokter.

14) Dalam melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat

tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter.

15) Dokter yang berhalangan menyelenggarakan praktik kedokteran harus

membuat pemberitahuan atau menunjuk dokter pengganti

16) Wajib menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya dalam

memberikan pelayanan kesehatan.

17) Wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah

Dokter dan Kode Etik Kedokteran I ndonesia.

c. Hak dan Kewajiban Pasien

Didalam mendapatkan layanan kesehatan, pasien mempunyai hak dan

kewajiban sebagaimana Surat edaran DirJen Yan Medik No:

YM.02.04.3.5.2504 Tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter

dan Rumah Sakit, th.1997; Undang-undang Republik Indonesia No. 29

Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dan Pernyataan/SK PB. IDI,

sebagai berikut :

HAK PASIEN

Hak pasien adalah hak-hak pribadi yang dimiliki manusia sebagai pasien:

1) Hak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang

berlaku di rumah sakit. Hak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan

jujur

35

2) Hak untuk mendapatkan pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan

standar profesi kedokteran dan tanpa diskriminasi

3) Hak memperoleh asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi

keperawatan

4) Hak untuk memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan

keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit

5) Hak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat klinik

dan pendapat etisnya tanpa campur tangan dari pihak luar

6) Hak atas 'second opinion' / meminta pendapat dokter lain

7) Hak atas ”privacy” dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk

data-data medisnya kecuali apabila ditentukan berbeda menurut

peraturan yang berlaku

8) Hak untuk memperoleh informasi /penjelasan secara lengkap tentang

tindakan medik yang akan dilakukan terhadap dirinya.

9) Hak untuk memberikan persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan

oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya

10) Hak untuk menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya

dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri

sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya.

11) Hak didampingi keluarga dan atau penasehatnya dalam beribad dan atau

masalah lainya (dalam keadaan kritis atau menjelang kematian).

12) Hak beribadat menurut agama dan kepercayaannya selama tidak

mengganggu ketertiban dan ketenangan umum/pasien lainya.

13) Hak atas keamanan dan keselamatan selama dalam perawatan di rumah

sakit

14) Hak untuk mengajukan usul, saran, perbaikan atas pelayanan rumah

sakit terhadap dirinya

15) Hak menerima atau menolak bimbingan moril maupun spiritual

36

16) Hak transparansi biaya pengobatan/tindakan medis yang akan dilakukan

terhadap dirinya (memeriksa dan mendapatkan penjelasan pembayaran)

17) Hak akses /'inzage' kepada rekam medis/ hak atas kandungan ISI rekam

medis miliknya

KEWAJIBAN PASIEN

1) Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah

kesehatannya kepada dokter yang merawat

2) Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter dan perawat dalam

pengobatanya.

3) Mematuhi ketentuan/peraturan dan tata-tertib yang berlaku di rumah

sakit

4) Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

5) Berkewajiban memenuhi hal-hal yang telah disepakati/perjanjian yang

telah dibuatnya

Dalam banyak kasus, biasanya pasien datang ke dokter atau Rumah

Sakit dalam keadaan pasrah menyerahkan sepenuhnya pengobatan dirinya

kepada dokter atau Rumah Sakit yang merawatnya. Dia tidak perduli lagi

dengan apa yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya berkenaan dengan

penyakitnya. Dengan demikian hubungan pasien dan dokter lebih

menyerupai hubungan orang tua dengan anak, atau bersifat ”paternalistik”.

Dengan makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-

haknya, hubungan pasien dengan dokter atau pasien dengan Rumah Sakit

mengalami perubahan yang cukup berarti. Saat ini pasien menyadari bahwa

dia harus tahu tentang kondisi penyakitnya serta apa yang akan dilakukan

dokter atau Rumah Sakit terhadap dirinya, bahkan sering kali pasien merasa

perlu berdiskusi dengan dokter yang merawatnya. Dengan demikian

hubungan pasien-dokter atau pasien-Rumah Sakit sudah bergeser menjadi

lebih bersifat ”partnership” atau kemitraan. Tanpa kerja sama dengan

37

pasien, dokter tidak mungkin melakukan pemeriksaan dan memberikan

pengobatan secara optimal, dan keberhasilan seluruh perawatan dan

pengobatan seringkali tergantung kerjasama pasien–dokter-tim medis.

Sebagai pasien di Rumah Sakit setiap orang memiliki hak-hak

tertentu yang perlu Anda ketahui. Hak-hak pasien tersebut di antaranya

adalah:

1) Hak untuk mendapatkan pelayanan yang manusiawi,

2) Hak memperoleh asuhan perawatan yang bermutu baik,

3) Hak untuk memilih dokter yang merawat,

4) Hak untuk meminta dokter yang merawat agar mengadakan konsultasi

dengan dokter lain,

5) Hak atas ”privacy” dan kerahasiaan berkenaan penyakit yang diderita,

6) Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang: penyakit yang

diderita; tindakan medis apa yang akan dilakukan dan kemungkinan

timbulnya penyulit sebagai akibat tindakan tersebut; alternatif

pengobatan lain; prognosis atau perjalanan penyakit; serta perkiraan

biaya pengobatan,

7) Hak meminta untuk tidak diinformasikan tentang penyakitnya kepada

orang atau pihak lain,

8) Hak untuk menolak tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya,

9) Hak untuk mengajukan keluhan-keluhan dan memperoleh tanggapan

segera,

10) Hak untuk didampingi keluarga pada saat kondisi kritis,

11) Hak mengakhiri pengobatan dan rawat inap atas tanggung jawab sendiri

12) Hak untuk menjalankan ritual agama dan kepercayaannya di Rumah

Sakit, selama tidak mengganggu pengobatan dan pasien yang lain.

Kewajiban

Namun perlu diketahui dan dipahami bahwa selain hak-hak yang Anda

38

miliki seperti tersebut di atas, sebagai pasien di Rumah Sakit Anda juga

harus memenuhi kewajiban-kewajiban pasien yaitu antara lain:

1) Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan

dan tata tertib di Rumah Sakit,

2) Pasien wajib untuk menceritakan secara jujur tentang segala sesuatu

mengenai penyakit yang dideritanya,

3) Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter dalam

rangka pengobatannya,

4) Pasien dan, atau penanggungnya berkewajiban untuk memenuhi segala

perjanjian yang ditandatanganinya.

5) Dokter dan Rumah Sakit juga memiliki hak dan kewajiban-

kewajibannya, sehingga dengan memahami hak dan kewajiban masing-

masing diharapkan proses perawatan dan pengobatan di Rumah Sakit

bisa berjalan dengan baik (http://badanmutu.or.id).

3. Hubungan Hukum antara Dokter dengan Perusahaan Farmasi

Kesehatan yang semakin menjadi prioritas manusia menyebabkan

banyak timbulnya bermacam-macam obat, vitamin dan segala yang

berhubungan dengan farmasi. Hal ini memicu pertumbuhan perusahaan

farmasi. Perusahaan farmasi ini saling berlomba untuk menghasilkan

obat/vitamin terbaik dan mencetak penjualan yang tinggi akan produknya.

Salah satu cara yang digunakan oleh perusahaan farmasi ini untuk pencapaian

target penjualan adalah dengan mendekati para dokter sambil mempromosikan

produknya. Biasanya mereka akan memfasilitasi para dokter ke seminar-

seminar, dengan syarat bahwa produk mereka akan digunakan oleh dokter itu

terhadap pelayanannya kepada pasien. Hal ini jelas pada akhirnya akan

merugikan pihak pasien. Pertama, obat yang diberikan belum tentu obat yang

terbaik untuk kondisi pasien, kedua adalah perusahaan farmasi akan

mempunyai power yang kuat akan harga produk. Karenanya di Indonesia,

39

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) telah mengeluarkan surat

edaran Nomor 3509/PB/A.3/02/2009 tanggal 27 Januari 2009, yang berisi

imbauan dan larangan bagi dokter dalam hubungannya dengan industri farmasi

untuk mencegah kolusi. Seorang dokter dalam melakukan pekerjaan kedokteran

tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan

dan kemandirian profesi.

McDonough dan Doucette (2001: 682-692) mengusulkan satu metode

untuk hubungan kerja kolaboratif antara dolter dan perusahaan farmasi, ada

empat tahap yaitu:

a. Profesisional Awareness

Ini merupakan tahapan dasar (baseline). Pada tahap ini masing-

masing profesi sekedar saling mengenal dan mengetahui keberadaannya.

Hubungan masih apa adanya hanya sebatas ketika farmasis menerima resep

dari dokter, kemudian meracil obat sesuai dengan resep dan

menyerahkannya kepada pasien. Far,asis mungkin mengkontak dokter jika

terjadi hal-hal tidak jelas yang terkait dengan resep (dosis, nama obat, dan

sebagainya), dan menjawab pertanyaan dokter tentang informasi obat, jika

ada. Tidak ada diskusi lebih lanjut apakah obat telah memberikan hasil

optimal kepada pasien.

b. Professional Recognition

Pada tahapan ini usaha untuk meningkatkan frekuensi dan kualitas

hubungan dokter dan farmasis cenderung unilateral, dengan farmasis yang

harus memulai. Farmasis perlu berusaha untuk membuat dokter menjadi

paham tentang apa yang bisa disumbangkan farmasis terhadap pelayanan

pasien, misalnya menunjukkan keahliannya dalam memberikan informasi

obat yang up to date, memberikan alternatif obat untuk kondisi-kondisi

khusus pasien, dan sebagainya. Berdasarkan hal itu dokter dapat

40

membangun dasar kebercayaan dan menumbuhkan komitmen terhadap

hubungan kerja sama dengan farmasis.

c. Exploration and Trial

Setelah bentuk hubungan kerja sama di sepakati untuk berlanjut,

masuklah pada tahap kedua. Pada tahapan ini partisipan (dokter dan

farmasis) akan menuji kekompakkan, harapan, kepercayaan dan komitmen

mereka terhadap hubungan kerjasama. Dokter mnungkin akan memutuskan

untuk merujuk pasien ke farmasis untuk hal-hal yang terkait dengan obat,

misalnya penyesuaian dosis dan konseling obat, dan mengevaluasi

kompetensi farmasis untuk memutuskan apakah kerjasama ini cukup

bermanfaat dan dapat dilanjutkan. Sebaliknya, farmasis juga dapat menilai

apakah dokter tersebut dapat diajak bekerjasama yang positif.

Pada tahapan ini, jika harapan dokter terhadap farmasisi terpenuhi,

dokter akan memberikan kepercayaan kepada farmasis untuk meneruskan

kerjasama dan bersama-sama memberikan pelayanan yang terbaik pada

pasien. Sebaliknya, jika ternyata harapan masing-masing tidak terpenuhi

dari adanya hubungan ini, maka hubungan kerjasama mungkin akan

berakhir.

d. Professional relationship expansion

Pada tahap ini kuncinya adalah komunikasi, pengembangan norma

tau aturan yang disepakati, penilaian performance, dan resolusi konflik.

Pada fase ini upaya pertukaran masih belum seimbang, dengan farmasis

masih perlu secara terus menerus mengkomunikasikan mengenai

manfaatnya bagi pasien jika mendapat pelayanan farmasi yang tepat. Jika

performance farmasis sesuai dengan ekspektasi dokter, dokter dan farmasis

secara pelan-pelan akan menetapkan lingkup dan kedalaman saling

ketergantungan (interdependence) mereka. Tujuannya adalah memelihara

41

atau meningkatkan kualitas pertukaran sehingga hubungan profesional

dapat terus dikembangkan.

e. Commitment to the collaborative working relationship

Kolaborasi akan semakin mungkin terwujud jika dokter telah

melihat bahwa dengan adanya kerjasama dengan farmasis risiko praktik

pelayanannya menjadi lebih kecil, dan banyak nilai tambah yang diperoleh

dari kepuasan pasien. Komitmen akan lebih mungkin tercapai jika uasaha

dan keinginan berkerja sama dari masing-masing pihak relative sama.

Dokter akan mengandalkan pengetahuan dan keahlian farmasis mengenai

obat-obatan, sementara farmasis akan bersandar pada informasi klinis yang

diberikan oleh dokter ketika akan membantu memanage terapi pasien. Pada

tahap ini pertemuan tatap muka untuk mendiskusikan masalah pasien,

masalah pelayanan, dan hal-hal lain harus dijadwalkan, dan bisa

dikembangkan bersama tenaga kesehatan yang lain. Selain itu, adanya

komitmen kerja sama ini perlu diformulasikan kepada tenaga kesehatan

yang lain sehingga mereka dapat turut terlibat didalamnya.

4. Hubungan Kerjasama antara Rumah Sakit dengan Perusahaan Farmasi

Tenaga kesehatan yang memgang peranan cukup penting di rumah sakit

adalah dokter, di samping tenaga kesehatan lainnya. Setiap perilaku profesional

dokter di rumah sakit dapat disoroti dari segi etik maupun hukum. Pelanggaran

atas norma etik maupun yuridis akan meminta pertanggungjawaan dari

pelanggarnya. Dalam hal dokter di rumah sakit, maka baik dokter maupun

rumah sakit adalah subyek yang dapat dimintai pertanggungjawabannya baik

secara etis maupun yuridis. Dari segi etis, baik dokter maupun rumah sakit

telah memiliki kode etiknya masing-masing (kode etik kedokteran dan kode

etik rumah sakit). Dalam hal terjadi pelanggaran etika kedokteran, maka dokter

pelanggar itulah yang bertanggung jawab, sedangkan bila yang dilanggar

adalah etika rumah sakit, maka rumah sakit itulah yang bertanggung jawab.

42

Dari segi yuridis, pertanggungjawaban (perdata) atas kerugian yang

diderita pasien dapat terletak pada dokter atau rumah sakit. Hal ini tergantung

pada status hubungan kerja dokter tersebut dengan rumah sakit dan jenis kasus

yang terjadi. Layanan rumah sakit dan layanan apotik institusional lainnya telah

berubah secara dramatis dalam satu dekade ini. Perubahan-perubahan tersebut

sejajat dengan perubahan pada sistem perawatan kesehatan. Jenis-jenis obat

yang baru bermunculan dan teknologi yang inovatif telah mengubah cara

penyaluran, penelusuran, dan pemberian obat (Lawrence F. Wolper, 2001:

176).

Sistem informasi apotik dan rumah sakit membantu dokter dan apoteker

dalam menyeleksi, memantau dan mengevaluasi efek dari obat. Perubahan-

perubahan ini telah mendorong apotik berperan lebih proaktif dalam sistem

perawatan kesehatan. Oleh karena itu, untuk dapat memenuhi kebutuhan obat-

obatan yang diperlukan, maka rumah sakit menjalin kerjasama dengan

perusahaan farmasi. Kerjasama yang terjadi antara rumah sakit dengan

perusahaan farmasi dituangkan dalam bentuk perjanjian. Bentuk perjanjian

tersebut adalah perjanjian jual-beli.

Jual beli adalah perjanjian konsensuil sebagaimana diatur dalam Pasal

1548 KUH Perdata yang berbunyi: “Jual beli itu dianggap telah terjadi antara

kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat

tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum

diserahkan, maupun harganya belum dibayar”. Berdasarkan rumusan pasal di

atas, secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap

pemerimaan, yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan penerimaan, baik yang

dilakukan secara lisan, maupun yang dibut dalam bentuk tertulis, menunjukkan

saat lahirnya perjanjian.

Jual beli adalah perjanjian yang melahirkan perikatan untuk membrikan

sesatu pada kedua belah pihak dalam perjanjian. Jual beli sebagai perjanjian

43

yang melahirkan perikatan untuk menyerahkan sesuatu, maka dalam konteks

kebendaan yang diperjualbelikan, ditentukan dalam rumusan umum ketentuan

Pasal 1332 dan Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1332

menyebutkan bahwa hanya kebendaan yang dapat diperdagangkan saja yang

dapat menjadi pokok perjanjian. Adapun dalam Pasal 1333 menyebutkan

bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa

suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Selanjutnya, tidaklah

menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu

kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Dengan demikian jelaslah bahwa kebendaan yang merupakan obyek

perjanjian yang diperjualbelikan merupakan suatu hal yang mutlak sudah harus

ditentukan, dan bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1458 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata bahwa: “Jual beli itu dianggap telah terjadi

antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat

tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum

diserahkan, maupun harganya belum dibayar”. Tanpa adanya obyek jual beli

yang tertentu tersebut, yang telah ditentukan dan disepakati oleh pembeli dan

penjual, maka tidak mungkin ada jual beli. Jika bukan benda tersebut yang akan

diperjualbelikan, maka jual beli tidak akan terjadi. Hal ini sesuai dengan syarat

obyektif sahnya suatu perjanjian.

Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang

satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang,

sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga

yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik

tersebut (R. Subekti, 1995: 1). Perkataan jual-beli menunjukkan bahwa dari

satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain

dinamakan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal

balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda “koop en verkoop” yang juga

44

mengandung pengrtian bahwa pihak yang satu “verkoopt” (menjual) sedang

yang lainnya “koopt” (membeli).

Benda yang menjadi obyek perjanjian jual beli harus cukup tertentu,

setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dalam jumlahnya pada saat ia akan

diserahkan hak miliknya kepada si pembeli. Dengan demikian adalah sah

menurut hukum, misalnya jual-beli mengenai panenan yang akan diperoleh

pada suatu waktu dari sebidang tanah tertentu.

Unsur-unsur pokok perjanjian jual-beli adalah barang dan harga. Sesuai

dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian hukum perdata

di mana perjanjian jual-beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat

mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah pihak setuju tentang barang

dan harga, maka lahirlah perjanjian jual-beli yang sah (R. Subekti, 1995: 1).

Konsensualisme berasal dari kata “konsensus” yang berarti kesepakata.

Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa di antara pihak-pihak yang

bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak. Artinya, apa yang

dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain.

Kedua kehendak itu bertemu dalam “sepakat” tersebut. Tercapainya sepakat ini

dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan, miaslnya:

setuju atau dengan bersama-sama menaruh tanda tangan di bawah pernyataan-

pernyataan tertulis sebagai tanda (bukti) bahwa kedua belah pihak telah

menyetujui segala apa yang tertera di atas tulisan itu.

Sebagaimana diketahui, hukum perjanjian menurut Kitab Undang-

undang Hukum Perdata menganut asas konsesualisme. Artinya ialah hukum

perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata itu menganut suatu

asas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa

perjanjian itu (dan dengan demikian “perikatan” yang ditimbulkan karenanya)

sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus sebagaimana

45

dimaksudkan di atas. Pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat,

bukannya pada detik-detik lain yang kemudian atau yang sebelumnya.

Oleh karena itu, jual beli adalah perjanjian yang bersifat konsensuil,

dengan pengertian bahwa jual beli telah lahir dan mengikat para pihak, yaitu

penjual dan pembeli segera setelah mencapai kata sepakat mengenai kebendaan

yang diperjualbelikan dan harga yang harus dibayar. Menurut Subekti, asas

konsensualisme dapat ditemukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata, yaitu pasal-pasal yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya

suatu perjanjian dan tidak dari Pasal 1338 (1) sebagaimana diajarkan oleh

beberapa penulis. Pasal 1338 ayat (1) berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”,

maksud dari pasal tersebut adalah untuk menyatakan tentang kekuatan

perjanjian, yaitu kekukatan yang sama dengan suatu undang-undang. Kekuatan

seperti itu diberikan kepada semua perjanjian yang dibuat secara sah. Perjanjian

yang sah adalah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan satu persatu syarat-syarat

untuk perjanjian yang sah itu. Syarat-syarat itu adalah: 1. sepakat, 2. kecakapan,

3. hal tertentu, dan 4. causa (sebab isi) yang halal. Dengan hanya disebutkannya

sepakat saja tanpa dituntutnya sesuatu bentuk cara (formalitas) apapun, seperti

tulisan, pemberian tanda atau panjer dan lain sebagainya, maka dapat

disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah

perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Adanya yang dinamakan perjanjian-perjanjian formal atau pula yang

dinamakan perjanjian-perjanjian riil itu merupakan kekecualian. Perjanjian

formal adalah misalnya perjanjian perdamaian yang menurut Pasal 1851 (2)

KUH Perdata harus diadakan secara tertulis, jika tidak maka tidak sah. Adapun

perjanjian riil, misalnya adalah perjanjian pinjam-pakai yang menurut Pasal

46

1740 KUH Perdata baru tercipta dengan diserahkannya barang yang menjadi

obyeknya atau perjanjian penitipan yang menurut Pasal 1694 KUH Perdata

baru terjadi dengan diserahkannya barang yang dititipkan. Untuk perjanjian-

perjanjian ini tidak cukup dengan adanya sepakat saja, tetapi di samping itu

diperlukan suatu formalitas atau suatu perbuatan yang nyata (riil).

Oleh karena itu, jelas kiranya bahwa asas konsensualisme tersebut

disimpulkan dari Pasal 1320 KUH Perdata dan bukan dari Pasal 1338 (1) KUH

Perdata. Berdasarkan Pasal 1338 (1) KUH Perdata ini lazim disimpulkan suatu

asas lain dari hukum perjanjian KUH Perdata, yaitu adanya atau dianutnya

sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak (beginsel der contractsvrijheid).

Adapun cara menyimpulkannya ialah dengan jalan menekankan pada

perkataan “semua” yang ada dimuka perkataan “perjanjian”. Dikatakan bahwa

Pasal 1338 (1) KUH Perdata itu seolah-olah membuat suatu pernyataan

diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita

sebagaimana mengikatnya undang-undang. Pembatasan terhadap kebebasan itu

hanya berupa apa yang dinamakan “ketertiban dan kesusilaan umum”.

Sifat konsensual dari jual-beli juga ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH

Perdata yang berbunyi: “Jual-beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah

pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga,

meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

Hukum perjanjian mengambil asas konsensualisme yang berarti

perkataan sudah mengikat adalah suatu tuntutan kesusilaan. Hal tersebut

merupakan puncak peningkatan martabat manusia yang tersimpul dalam

pepatah een man een man, een woord een woord, yang maksudnya adalah

bahwa dengan diletakkannya kepercayaan pada perkataan orang, maka orang

tersebut ditingkatkan martabatnya setinggi-tingginya sebagai manusia.

Berdasarkaan pernyataan tersebut, orang harus dapat dipegang perkataannya itu

adalah suatu tuntutan kesusilaan, memang benar bahwa jika orang ingin

47

dihargai sebagai manusia, maka ia harus dapat dipegang perkataannya atau

ucapannya. Namun bagi hukum yang ingin menyelenggarakan ketertiban dan

menegakkan keadilan dalam masyarakat, asas konsensualisme itu merupakan

suatu tuntutan kepastian hukum. Bahwa orang yang hidup dalam masyarakat

yang teratur harus dapat dipegang perkataan atau ucapannya itu merupakan

suatu tuntutan kepastian hukum yang merupakan satu sendi yang mutlak dari

suatu tata hukum yang baik. Pasal 1338 (1) KUH Perdata yang menyatakan

bahwa perjanjian mengikat sebagai undang-undang tidak memberikan kriteria

untuk apa yang dinamakannya perjanjian itu. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata

perjanjian itu cukup apabila sudah tercapai sepakat (konsensus). Inilah yang

kemudian dinamakan konsensualisme.

Kesepakatan berarti persesuaian kehendak. Namun kehendak atau

keinginan ini harus dinyatakan. Kehendak atau keinginan yang disimpan di

dalam hati, tidak mungkin diketahui pihak lain dan karenanya tidak mungkin

melahirkan sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian.

Menyatakan kehendak ini tidak terbatas pada mengucapkan perkataan-

perkataan, ia dapat dicapai pula dengan memberikan tanda-tanda apa saja yang

dapat menterjemahkan kehendak itu, baik oleh pihak yang mengambil prakarsa,

yaitu pihak yang menerima penawaran tersebut.

Dengan demikian, maka yang akan menjadi alat pengukur tentang

tercapainya persesuaian kehendak tersebut adalah pernyataan-pernyataan yang

telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Undang-undang berpangkal pada asas

konsensualisme, namun untuk menilai apakah telah tercapai konsensus, maka

harus berpijak pada pernyataan-pernyataan yang telah dilakukan oleh kedua

belah pihak dan ini juga merupakan tuntutan kepastian hukum.

Pernyataan timbal-balik dari kedua belah pihak merupakan sumber

untuk menetapkan hak dan kewajiban bertimbal balik di antara mereka. Dapat

diktakan bahwa menurut ajaran yang sekarang dianut dan juga menurut

yurisprudensi, pernyataan yang boleh dipegang untuk dijadikan dasar sepakat

48

adalah pernyataan yang secara objeitf dapat dipercaya. Suatu pernyataan yang

dilakukan secara tidak sungguh-sungguh atau yang mengandung suatu

kekhilafan atau kekeliruan tidak boleh dipegang untuk dijadikan dasar

kesepakatan.

Oleh karena itu, sudah tepat apabila adanya konsensus tersebut diukur

dengan pernyataan-pernyataan yang secara bertimbal-balik telah dikeluarkan.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan bertimbal-balik itu dianggap bahwa sudah

dilahirkan sepakat yang sekaligus melahirkan perjanjian yang mengikat seperti

(undang-undang). Dengan demikian, akan menjadi jelas apa saja hak dan

kewajiban para pihak.

Sebagaimana diatur dalam pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata yang merumuskan jual beli sebagai suatu persetujuan dengan mana

pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan

pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Berdasarkan

rumusan tersebut dapat diketahui bahwa jual beli melahirkan kewajiban secara

bertimbal balik kepada para pihak yang membuat perjanjian (jual beli) tersebut.

Dari sisi penjal, penjual diwajibkan untuk menyerahkan suatu kebendaan yang

menurut ketentuan Pasal 1332 jo. Pasal 1333 ayat (1) Kitab Undang-undang

Hukum Perdata haruslah kebendaan yang dapat diperdagangkan dan paling

sedikit telah ditentukan jenisnya. Selanjutnya dari sisi pembeli, pembeli

diwajibkan untuk membayar harga pembelian kebendaan tersebut, yang juga

merupakan suatu bentuk perikatan untuk memberikan sesuatu yang dalam hal

ini adalah uang yang telah ditentukan nilai mata uang dan jumlahnya.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak memberikan penjelasan

lebih lanjut mengenai pemenuhan persyaratan subyektif dalam jual beli. Oleh

karena itu, maka terhadap pemenuhan syarat subyektif ini dapat ditemukan

dalam ketentuan umum sebagaimana diatur dalam:

49

1. Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang bersifat umum,

yang mengatur megenai syarat-syarat sahnya perjanjian, dan Pasal 1321

hingga Pasal 1328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang

berhubungan dengan ketiadaan kesepakatan bebas, dan pasal 1329 sampai

Pasal 1331 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehubungan dengan

ketidakcakapan untuk bertindak.

2. Pasal 1446 hingga Pasal 1450 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang

berhubungan dengan ketiada pemenuhan syarat-syarat subyektif dalam

perikatan, dan Pasal 1451 dan Pasal 1452 KUH Perdata mengenai akibat

pembatalan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif

Dengan kesepakatan tersebut, pembeli terikat dengan kewajiban untuk

membayar harga pembelian, dan penjual terikat untuk menyerahkan kebendaan

yang dijual tersebut. Penyerahan tersebut, oleh penjual kepada pembeli menurut

ketentuan Pasal 1459 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan

bahwa hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama

barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613, dan 616 KUH Perdata.

Ketentuan dalam pasal ini merupakan cara peralihan hak milik dari kebendaan

yang dijual tersebut.

Dalam kaitannya dengan permasalahan penyerahan hak milik ini, perlu

memperhatikan pula ketentuan Pasal 584 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata yang menyatakan bahwa: “Hak milik atas suatu benda tidak dapat

diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan,

karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun

menurut surat wasiat, dan dengan penunjukkan atau penyerahan berdasarkan

suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh

orang yang berhak untuk berbuat bebas terhadap barang itu”.

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 584 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata tersebut adalah bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar

50

oleh siapapun juga. Ketentuan yang bersifat memaksa ini harus ditaati oleh

siapa saja. Dengan demikian, tidak mungkin terdapat cara memperoleh hak

milik selain dari yang diatur dalam Pasal 584 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata.

Oleh karena itu, jual beli adalah perjanjian yang bertimbal balik yang

melibatkan eksistensi dari sekurang-kurangnya dua perikatan (untuk

memberikan sesuatu) secara bertimbal balik. Ini berarti dalam jual beli secara

tidak langsung juga, jika memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

menerbitkan atau melahirkan hak dan kewajiban secara bertimbal balik pada

kedua belah pihak yang ada dalam jual beli tersebut (yaitu penjual dan

pembeli).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa hubungan

kerjasama antara rumah sakit dengan perusahaan farmasi merupakan kerjasama

jual beli obat-obatan. Dikatakan demikian, karena antara rumah sakit dengan

perusahaan farmasi dalam pengadaan obat-obatan, tertuang dalam bentuk

perjanjian. Perjanjian tersebut adalah perjanjian jual beli.

B. Kerangka Pemikiran

Fakta Hukum

Peraturan Perundang-undangan

1. UU No 36 Th 2009 ttg Kesehatan 2. UU No 29 Th 2004 ttg Kedokteran 3. UU No 7 Th 1963 ttg Farmasi

51

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum,

untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberi landasan hukum serta menata

kembali berbagai perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan praktik

kedokteran agar dapat berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi maka perlu diatur praktik kedokteran dalam suatu undang-undang. Untuk

itu, perlu dibentuk undang-undang berkaitan dengan kesehatan, dokter, farmasi

Formularium rumah sakit merupakan daftar obat yang disepakati bersama

informasinya yang harus diterapkan di rumah sakit. Formularium rumah sakit

disusun oleh Panitia Farmasi dan Terapi (PFT)/Komite Farmasi dan Terapi (KFT)

rumah sakit berdasarkan Daftar Obat Esensial Nasioanl (DOEN) dan

disempurnakan dengan mempertimbangkan obat lainyang terbukti secara ilmiah

dibutuhkan untuk pelayanan di rumah sakit. Penyusunan formularium rumah sakit

Peristiwa Hukum

terdapat kerjasama antara RS dengan Perusahaan

Farmasi dalam Pengadaan Obat-obatan di RS Triharsi

Surakarta

Kesimpulan

Kerjasama RS Triharsi dg Perusahaan Farmasi dalam

Pengadaan Obat-obatan sudah sesuai dengan daftar

formularium

52

harus selalu dipantau. Hasil pemantauan dipalai untuk pelaksanaan evaluasi dan

revisi agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

kedokteran.

(1) Van der Mijn, 1984, ”The Development of Health Law in the Nederlands”,

Makalah yang disampaikan dalam Seminar Sehari ”Issues of Health Law”, Tim

Pengkajian Hukum Kedokteran, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen

53

Kehakiman RI bekerja sama dengan PERHUKI dan PB IDI, Jakarta, hal 2.

(2) H.J.J. Leenen, 1981, Gezondheidszorg en recht, een gezondheidsrechtelijke

studie, Samson uitgeverij, alphen aan den rijn/Brussel, hal 22.

(3) D.C.Jayasuriya, 1997, Health Law, International and Regional Perspectives,

Har-Anand Publication PUT Ltd, New Delhi India, hal 16-28.

(4) Ibid, hal 33.

(5) Genevieve Pinet, 1998, “Health Challenges of The 21st Century a Legislative

Approach to Health Determinants”, Artikel dalam International Digest of Health

Legislations, Vol 49 No. 1, 1998, Geneve, hal 134.

(6) Hermien Hadiati Koeswadji, 1998, Hukum Kedokteran, Studi Tentang

Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak, PT. Citra Aditya

Bakti, Bandung, hal 22.

(7) Roscam Abing, 1998, “Health, Human Rights and Health Law The Move

Towards Internationalization With Special Emphasis on Europe” dalam journal

International Digest of Health Legislations, Vol 49 No. 1, 1998, Geneve, hal 103

dan 107.

(8) HJJ. Leenen, 1981, Recht en Plicht in de Gezondheidszorg, Samson Uitgeverij,

Alphen aan den Rijn/Brussel.

(9) Schuyt, 1983, Recht en Samenleving, van Gorcum, Assen, hal 11-12.

(10) Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

(11) Lihat Tom L. Beauchamp dan James F. Childress, Principles of Biomedical

Ethics, 1994, Oxford University Press, New York, hal 38.

(12) Bruggink, 1993, Rechtsrefleeties, Grondbegrippen uit de Rechtstheorie,

Kluwer, Deventer, hal 72.

(13) Philipie Nonet dan Philip Selznick, 1978, Law and Society in Transition,

Toward, Responsive Law, Hasper Torch Books, New York.

(14) Schuyt, op.cit, hal 19.

(15) Hermin Hadiati Koeswadji, 2002, Hukum Untuk Perumahsakitan, PT. Citra

Aditya Bakti, Bandung, hal 17-18.

54

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyusunan Formularium di Rumah Sakit Triharsi Surakarta

Formularium adalah himpunan obat yang diterima/disetujui oleh Tim

Farmasi dan Terapi untuk digunakan di rumah sakit dan dapat direvisi pada

setiap batas waktu yang ditentukan. Komposisi Formularium : Halaman judul

Daftar nama anggota Tim Farmasi dan Terapi Daftar Isi Informasi mengenai

kebijakan dan prosedur di bidang obat. Sistem yang dipakai adalah suatu sistem

dimana prosesnya tetap berjalan terus, dalam arti kata bahwa sementara

Formularium itu digunakan oleh staf medis, di lain pihak Tim Farmasi dan

Terapi mengadakan evaluasi dan menentukan pilihan terhadap produk obat

yang ada di pasaran, dengan lebih mempertimbangkan kesejahteraan pasien.

Pedoman penggunaan yang digunakan akan memberikan petunjuk kepada

dokter, apoteker perawat serta petugas administrasi di rumah sakit dalam

menerapkan sistem formularium. Meliputi :

1. Membuat kesepakatan antara staf medis dari berbagai disiplin ilmu dengan

Tim Farmasi dan Terapi dalam menentukan kerangka mengenai tujuan,

organisasi, fungsi dan ruang lingkup. Staf medis harus mendukung Sistem

Formularium yang diusulkan oleh Tim Farmasi dan Terapi.

2. Staf medis harus dapat menyesuaikan sistem yang berlaku dengan

kebutuhan tiap-tiap institusi.

3. Staf medis harus menerima kebijakan-kebijakan dan prosedur yang ditulis

oleh Tim Farmasi dan Terapi untuk menguasai sistem Formularium yang

dikembangkan oleh Tim Farmasi dan terapi.

4. Membatasi jumlah produk obat yang secara rutin harus tersedia di Instalasi

Farmasi.

55

5. Membuat prosedur yang mengatur pendistribusian obat yang efek terapinya

sama, seperti :

a. Apoteker bertanggung jawab untuk menentukan jenis obat yang sama

untuk disalurkan kepada dokter sesuai produk asli yang diminta.

b. Dokter yang mempunyai pilihan terhadap obat paten tertentu

c. Apoteker harus didasarkan pada pertimbangan farmakologi dan terapi.

bertanggung jawab terhadap kualitas, kuantitas, dan sumber obat dari

sediaan kimia, biologi dan sediaan farmasi yang digunakan oleh dokter

untuk mendiagnosa dan mengobati pasien.

Mengingat pengelolaan obat sangat strategis dan sensitif, maka agar

Tim Farmasi dan Terapi dapat berfungsi optimal dan efektif maka susunan

struktur organisasi Tim Farmasi dan Terapi Rumah Sakir Triharsi Surakarta

harus mengikutsertakan partisipasi dari berbagai profesi. Tim Farmasi dan

Terapi Rumah Sakir Triharsi Surakarta terdiri dari 20 Ketua SMF, 9 farmasis,

komite keperawatan, bidang perawatan dan dari jajaran administrasi struktural

dengan uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas agar Tim Farmasi dan

Terapi Rumah Sakir Triharsi Surakarta tersebut berfungsi dengan baik. Untuk

lebih jelas dapat dilihat rincian berikut:

Ketua : Dr. Dody Firmanda, Sp.A. MA

Wakil ketua : Dr. Tuti Hermawati Zakaria, Sp.S.

Sekretaris : Dra. Farida Indyastuti, Apt. SE. MM.

Seksi Pelayanan

Ketua : Dr. Dewi Lestari, SpKK.

Sekretaris : Dra. Setiani Haryani, Apt.

Anggota : Dr. Djati Prasetyo Samsuridzal.

Dr. Pratiwi Andajani, Sp.A.

Dr. Bambang Nugroho, Sp.BO

Dr. Budijatmiko, SpB.

56

Drs. Burhani Husin, Apt. MM.

Desmawati, SKp.

Tugas : 1. Melaksanakan evaluasi penulisan obat dengan nama obat,

kesesuaian dengan formularium, DOEN serta DPHO.

2. Menyusun daftar untuk obat-obatan gawat darurat.

3. Menentukan automatic stop order.

4. Melaksanakan uji coba alat kesehatan habis pakai.

5. Membuat pedoman penggunaan antibiotik.

Seksi Pendidikan

Ketua : Dr. Darma Setya Kusuma, SpP.

Sekretaris : Dra. Maria Lesilolo, Apt. M.Pharm

Anggota : Dr. Taufik Zain, SpOG

Dr. Bangun M. Hutagalung, SpPA.

Dr. Ridwan Bachri, SpAN.

Drg. Tuti Mutiah, SpKGA.

Tugas : 1. Melaksanakan pendidikan yang berkaitan dengan obat.

2. Mengatur jadwal presentasi prinsipal.

3. Melaksanakan audit promosif dan preventif.

4. Melaksanakan audit sumatif.

Seksi Penelitian

Ketua : Dr. Sulistiowati, Sp.THT

Sekretaris : Dra. Alfina Rianti, Apt. M.Pharm.

Anggota : Dr. Idjas Intan Tamba, SpJ.

Dr. Asnawi yanto, SpPK.

Dr. Letaria Aryani, SpRM.

Gustini Widyastuti, S.Si. Apt.

Sulikah, SKp. M.Kes.

57

Tugas : 1. Melaksanakan pengkajian penggunaan obat.

2. Melaksanakan permintaan rasionalitas, efektivitas dan

keamanan obat.

Seksi Pelayanan Informasi Obat

Ketua : Dra. Debby, Apt. M.Epid.

Anggota : Dr. Halim Admahd, SpBS.

: Dr. Dyah Sri Puspitaningrum, SpFt.

Dr. Arnold H. Harahap, Sp.PD.

Dr. Irma Mardiana, SpJp

Dr. Syfvia, Sp.M.

Dra. Eddy Yusuf, Apt. M.Pharm

Tugas : 1. Melaksanakan pelayanan informasi obat

2. Menerbitkan buletin

Implementasi perincian pelaksanaan langkah-langkah dan kegiatan Tim

Farmasi dan Terapi Rumah Sakit Triharsi Surakarta:

Langkah Kegiatan Pelaksana Waktu

Perencanaan 1. Pemilihan dan pengusulan obat

2. Perencanaan pengadaan obat

SMF TFT dan IF

2 mg 1 mg

Pengadaan 3. Pengadaan obat 4. Penyimpanan obat 5. Penyaluran (distribusi)

obat

TFT dan IF IF TFT dan IF

3 bln Setiap waktu Setiap waktu

Pemakaian 6. penggunaan (prescribing) dan informasi obat

7. pemberian (dispensing) dan informasi obat

Dokter SMF TFT dan IF

Setiap waktu Setiap waktu

Mobitoring 8. Pemantauan rasionalitas 9. Pemantauan efektivitas 10. Pemantauan keamanan

obat

Koord E&M SMF, TFT dan IF Kep ruangan, Koord E&M SMF, TFT dan IF Kep ruangan, Koord E&M SMF, TFT dan IF

Setiap bln Setiap bln Setiap waktu

Evaluasi (Audit)

11. Audit promotif dan preventif

12. Audit sumatif

TFT dan IF TFT dan IF

3 bln 6 bln

58

Penyusunan Formularium Rumah Sakit juga mengacu pada pedoman

pengobatan yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 43/Menkes/SK/II/1988 tentang Cara Pembuatan

Obat Yang Baik (CPOB), obat adalah tiap bahan atau campuran bahan yang

dibuat, ditawarkan untuk dibuat, ditawarkan untuk dijual atau disajikan untuk

digunakan dalam pengobatan, peredaran, pencegahan atau diagnosa suatu

penyakit, suatu kelainan fisik atau gejala-gejalanya pada manusia atau hewan,

atau dalam pemulihan, perbaikan atau pengubahan fungsi organis pada manusia

atau hewan. Pengadaan dan pelayanan obat di rumah sakit disesuaikan dengan

standar formularium obat rumah sakit, sedangkan di sarana kesehatan lain

mengacu kepada Daftar Obat Esensial Nasional.

Berkaitan dengan pengelolaan obat di rumah sakit Triharsi Surakarta,

Departemen Kesehatan RI melalui SK No. 85/Menkes/Per/1989, menetapkan

bahwa untuk membantu pengelolaan obat di rumah sakit perlu adanya Panitia

Farmasi dan Terapi, Formularium dan Pedoman Pengobatan. Panitia Farmasi

dan Terapi adalah organisasi yang mewakili hubungan komunikasi antara para

staf medis dengan staf farmasi, sehingga anggotanya terdiri dari dokter yang

mewakili spesialisasi-spesialisasi yang ada di rumah sakit dan apoteker wakil

dari Farmasi Rumah Sakit, serta tenaga kesehatan lainnya.

Sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-undang No 44 Tahun

2009 tentang Rumah Sakit bahwa pelayanan sediaan farmasi di Rumah Sakit

harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan pengelolaan alat kesehatan,

sediaan farmasi, dan bahan habis pakai di Rumah Sakit harus dilakukan oleh

Instalasi farmasi sistem satu pintu. Maksudnya adalah “instalasi farmasi”

adalah bagian dari Rumah Sakit yang bertugas menyelenggarakan,

mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan

farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian di Rumah Sakit.

Yang dimaksud dengan sistem satu pintu adalah bahwa rumah sakit hanya

59

memiliki satu kebijakan kefarmasian termasuk pembuatan formularium

pengadaan, dan pendistribusian alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan

habis pakai yang bertujuan untuk mengutamakan kepentingan pasien.

Beberapa peraturan perundangan sebagai dasar pengelolaan perbekalan

farmasi yang mendasari pelaksanaan pelayanan farmasi di RS sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang penyimpanan narkotika

2. SK Menkes RI Nomor 453/Menkes/Per/XI/1983 tentang bahan berbahaya

3. Surat Edaran Dirjen Yanmed No 1467/YanMed/RS UMDIK/YMD/XI/89.

tentang Juklak Pembentukan Komite Farmasi dan Terapi di RS.

4. SK Menkes RI No. 983/Menkes/SK/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi

RS Umum.

5. SK Dirjen Yanmed No. YM 00.03.2.3.951/95 tentang Juknis Panitia

Farmasi dan Terapi RS.

6. SK Dirjen Yanmed No. HK .00.06.2.3.730 tentang Pembentukan dan Tata

Kerja Komite Medik di RS.

7. Pedoman Standar Farmasi RS (ISFI) tahun 2001.

8. Kode Etik Apoteker Indonesia.

9. Undang-Undang Negara No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen.

10. Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

11. Standar Pelayanan RS - Depkes (1999).

Farmasi RS mempunyai kebijakan tersendiri, terutama yang berkaitan

dengan administrasi dan aturan serta petunjuk pelaksanaan kefarmasian. Oleh

karenanya, apoteker pimpinan farmasi RS harus:

1. Mampu membuat program untuk pencapaian tujuan jangka pendek dan

jangka panjang yang didasarkan pada perkembangan dan kecenderungan

dalam perawatan kesehatan di RS.

2. Mengembangkan rencana dan jadwal untuk mencapai program tersebut.

60

3. Mengawasi penerapan program tersebut.

4. Dapat melihat kesalahan/penyimpangan yang terjadi dalam mencapai tujuan

dari program tersebut di atas dan bila perlu harus dapat dikoreksi.

5. Mengerti benar fungsi RS, sistem administrasi RS, dan memadukan dengan

fungsi Farmasi RS.

6. Dapat membuat laporan secara kualitatif dan kuantitatif setiap periode

tertentu yang ditetapkan oleh pimpinan RS.

Keanekaragaman obat-obatan yang tersedia serta kompleksnya masalah

keamanan dan efektivitas penggunaan obat menyebabkan pentingnya suatu RS

membentuk program untuk memaksimalkan rasionalisasi penggunaan obat,

sehingga pasien dapat menerima perawatan yang terbaik. Organisasi yang

menyusun dan menjalankan program ini ialah Panitia Farmasi dan Terapi

(PFT). PFT adalah organisasi yang mewakili hubungan komunikasi antara para

staf medis dan staf farmasi. Anggotanya terdiri dari dokter yang mewakili

spesialisasi yang ada di RS dan apoteker wakil dari farmasi RS serta tenaga

kesehatan lainnya. PFT berfungsi mengkaji penggunaan obat, menetapkan

k.ebijakan penggunaan obat, mengelola sistem formularium dan standar terapi

(merujuk pada SK Dirjen Yanmed Nomor YM 00.03.2.3.951). Peran PFT ini

sangat besar dalam perlindungan hukum tenaga kesehatan yang bekerja di RS.

Rumusan perlindungan hukum kesehatan (Undang-Undang Kesehatan No. 36

Tahun 2009 pasal 56) yang nilai normanya cukup padat apabila semua dirinci,

akan mencakup sekurang-kurangnya 11 wajib hukum sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan standar pelayanan kesehatan.

2. Wajib mematuhi standar profesi dan kewenangan ahli.

3. Wajib melaksanakan adequate informasi.

4. Wajib meminta inform consent.

5. Wajib membuat/memelihara medical record (bukan memiliki MR).

6. Wajib memperhatikan risiko medis.

61

7. Wajib menghormati 4 hak azasi pasien (hak informasi, hak memberi

persetujuan, hak rahasia dokter, dan hak atas pendapat kedua).

8. Wajib mematuhi perimbangan dan ketentuan biaya pemeliharaan kesehatan

masyarakat (The system of payment health care and price regulation)

dengan pelayanan berfungsi sosial

9. Wajib mengembangkan kualitas pelayanan kesehatan dengan akreditasi dan

mutu keahlian sesuai dengan perkembangan IPTEK.

10. Wajib menyelenggarakan peradilan profesi secara cepat, tepat, dan

komplementer yang berhubungan dengan self regulation dan self

enforcement dalam tugas profesi. Antara lain dari aktivitas "Komite Medis"

dan medical malpractice comitee maupun kegiatan Majelis Disiplin Tenaga

Kesehatan dan Majelis Pengawasan Pembinaan Etika Pelayanan Medis

(MDTK dan MPPEPM).

11. Wajib memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat dari norma

etika, norma agama, sampai norma susila dan kesopanan.

Sebelas wajib hukum tenaga kesehatan pada pelaksanaannya yang berkaitan

dengan obat telah tercakup melalui aktivitas dan hasil kerja PFT membuat

Sistem Formularium dan Standar Terapi sehingga dapat memaksimalkan

rasionalitas obat dan malpraktik yang berkaitan dengan obat dapat dihindarkan

(minimalkan).

Penerapan Formularium Rumah Sakit harus selalu dipantau. Hasil

pemantauan dipakai untuk pelaksanaan evaluasi dan revisi agar sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Perlu juga disusun

Formularium Spesialistik merupakan suatu buku yang berisi informasi lengkap

obat-obat yang paling dibutuhkan oleh dokter spesialis bidang tertentu, untuk

pengelolaan pasien dengan indikasi penyakit tertentu. Formularium Spesialistik

disusun untuk meningkatkan ketaatan para dokter spesialis Rumah Sakit

terhadap Formularium Rumah Sakit yang selama ini masih sangat rendah.

62

Bidang spesialisasi tertentu bisa saja mempunyai banyak subspesialisasi,

misalnya bidang spesialisasi Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan,

merupakan bidang spesialisasi yang mempunyai banyak subspesialisasi,

sehingga dapat disusun daftar obat esensial khusus untuk ilmu Kebidanan dan

Penyakit Kandungan. Penyusunan Formularium Spesialistik melibatkan baik

asosiasi profesi dokter spesialis terkait maupun masing-masing

subspesialisasinya. Dengan keikutsertaan serta peran aktif para spesialis

diharapkan para spesialis tersebut merasa memiliki sehingga penggunaan obat

rasional dapat diterapkan dengan baik

B. Perjanjian Pengadaan Obat-Obatan antara Antara Rumah Sakit Triharsi

Surakarta Dengan Perusahaan Farmasi

Rumah Sakit Triharsi dalam pengadaan obat-obatan untuk memenuhi

kebutuhan akan obat-obatan mengadakan kerjasama dengan PT. Yekatria

Husada Farma. Adapun isi perjanjian tersebut adalah sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA adalah PT. Yekatri Husada Farma

PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit Triharsi

Pasal 1

Macam Pekerjaan

(1) PIHAK KEDUA menunjuk PIHAK PERTAMA sebagai salah satu

pelaksanaan pengadaa obat-obatan untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan

dan peralatan kesehatan yang diperlukan PIHAK KEDUA. PIHAK

PERTAMA atas penunjukkan oleh PIHAK KEDUA tersebut dengan ini

diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA.

(2) PIHAK PERTAMA berjanji kepada PIHAK KEDUA akan memberikan

data dan menyelenggarakan pengadaan obat-obatan kepada PIHAK

KEDUA dengan sebaik-baiknya.

Pasal 2

Ruang Lingkup

63

(1) Pengadaan obat-obatan oleh PIHAK PERTAMA termasuk dalam Pasal 1

(1) meliputi:

a. Obat-obatan keras termasuk dalam Daftar G

b. Obat-obatan bebas terbatas termasuk Daftar W

c. Obat-obatan bebas

(2) Pengadaan obat-obatan dimaksud pada ayat (1) dari huruf a sampai dengan

huruf c di atas, yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA diluar fasilitas/di

luar yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA klaim biayanya menjadi tanggung

jawab PIHAK KEDUA.

(3) Jenis obat-obatan yang dapat diberikan PIHAK PERTAMA adalah obat-

obatan yang sesuai dengan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) Plus

termasuk obat-obatan Generik.

(4) Jadwal waktu pemberian pengadaan obat-obatan oleh PIHAK PERTAMA

diatur sesuai permintaan PIHAK KEDUA.

(5) PIHAK KEDUA membuat laporan terhadap pengadaan obat-obatan yang

dilaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pengiriman laporan

pengadaan obat-obatan lanjutan kepada PIHAK PERTAMA setiap

menerima obat-obatan yang diterima dan sesuai dengan pesanan PIHAK

KEDUA.

Pasal 3

Biaya Pengadaan Obat-obatan

(1) PIHAK PERTAMA akan memberikan kepada PIHAK KEDUA berdasar

dengan permintaan tertulis maupun lisan sampai kesepakatan dan daftar

jenis obat-obatan yang disepakati.

(2) Perhitungan biaya tersebut Pasal 3 ayat (1) di atas, meliputi pengadaan

obat-obatan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) di atas.

(3) Jumlah obat-obatan yang dibayar harganya oleh PIHAK KEDUA kepada

PIHAK PERTAMA adalah sejumlah tertulis dalam lajur yang disediakan

dan disepakati oleh kedua belah pihak. Pembayaran melalui rekening giro.

64

Pasal 4

Cara Pembayaran

(1) PIHAK PERTAMA mengadukan biaya pengadaan obat-obatan termaksud

dalam Pasal 3 kepada PIHAK KEDUA selambat-lamarnya tanggal 10

bulan berikutnya dengan dilengkapi laporan sebagaimana dimaksud Pasal

2 ayat (4).

(2) Pembayaran biaya pengadaan obat-obatan diberikan oleh PIHAK KEDUA

kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)

hari setelah diterimanya pengajuan biaya termaksud dalam ayat (1) pasal

ini, atau dua minggu setelah PIHAK KEDUA menerima obat-obatan yang

dipesan.

(3) Untuk kelancaran pelayanan kepada PIHAK PERTAMA, maka oleh

PIHAK KEDUA dapat diberikan Perskot Kerja (PK) maksimal 50%.

(4) Harga obat-obatan yang diminta oleh PIHAK KEDUA ditentukan oleh

PIHAK PERTAMA dengan pemberitahuan jika terjadi perubahan dalam

jangka waktu tidak kurang dari 10 (sepuluh hari sebelumnya.

Pasal 5

Jangka Waktu

(1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2008

sampai dengan tanggal 1 Mei 2009 dengan tidak mengurangi hak masing-

masing pihak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan memberitahukan

maksudnya secara tertulis, PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA

atau sebaliknya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

(2) Pengakhiran perjanjian ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk

menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

(3) Kedua belah pihak akan melakukan peninjauan atas pelaksanaan perjanjian

ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini

65

sebagai bahan pertimbangan untuk perpanjangan perjanjian berikutnya atau

mengakhiri perjanjian ini apabila ternyata hasil evaluasi tidak sesuai dengan

pelaksanaannya.

(4) Apabila perjanjian ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, kedua

belahpihak dapat melaksanakan perpanjangan perjanjian berdasarkan

persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6

Sanksi

Apabila pengadaan obat-obatan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA tidak

sesuai dengan standard yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23

Tahun 1992 atau Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993, maka PIHAK

KEDUA berhak membatalkan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 7

Perselisihan dan Domisili

Semua perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini akan

diselesakan secara musyawarah dan apabila secara musyawarah tidak berhasil,

maka akan ditempuh sesuai dengan saluran hukum yang berlaku.

Pasal 8

Keadaan Memaksa (Force Majeure)

(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah kebakaran, bencana alam,

pemogokan, huru-hara, peperangan, adanya Peraturan Pemerintah yang

secara langsung mempengaruhi kewajiban masing-masing.

(2) Kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban masing-masing jika terjadi

hal-hal di luar kekuasaan.

(3) Dalam hal terjadi keadaan dimaksud dalam ayat (2), maka PIHAK

PERTAMA berkewajiban memberitahukan kepada PIHAK KEDUA atau

sebaliknya secara tertulis dalam tempo 7 (tujuh) hari kalender setelah

terjadinya Force Majeure.

66

Pasal 9

Lain-lain

Hal-hal yang belum tercakup dalam perjanjian ini akan diatur oleh kedua belah

pihak secara musyawarah dan mufakat, dan kemudian tercantumkannya dalam

suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10

Penutup

Demikian perjanjian kerjaasma ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 4

(empat), 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup sebagai aslinya,

yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 2 (dua) rangkap lainnya

sebagai duplikat dari aslinya.

Pengadaan obat-obatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Triharsi

merupakan pengadaan yang tertuang dalam bentuk perjanjian. Oleh karena itu,

Rumah Sakit Triharsi mengadakan kerjasama dengan PT. Yekatria Husada

Farma untuk memenuhi kebutuhan akan obat-obatan yang dibutuhkan oleh

pihak rumah sakit. Kerjasama tersebut dilakukan antara pihak PT. Yekatria

Husada Farma dengan apotik dan Rumah Sakit Triharsi. Kerjasama yang

terjadi antara PT. Yekatria Husada Farma dengan apotik dan Rumah Sakit

Triharsi merupakan perjanjian yang tidak lepas dari pengawasan pemerintah,

yang artinya diawasi oleh Departemen Kesehatan setempat.

Perjanjian yang terjadi antara PT. Yekatria Husada Farma dan Rumah

Sakit Triharsi merupakan suatu perjanjian jual beli. Dikatakan sebagai

perjanjian jual-beli, karena terdapat unsur pokok, yaitu adanya barang.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Subekti yang menyatakan bahwa

jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya

untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk

membayar harga yang telah dijanjikan. Yang dijanjikan oleh pihak yang lain,

membayar harga yang telah disetujui. Meskipun tidak disebutkan dalam salah

67

satu pasal undang-undang, namun sudah semestinya bahwa “harga” ini harus

berupa sejumlah uang, karena bila tidak demikian dan harga tersebut berupa

barang, maka bukan lagi jual beli yang terjadi, tetapi tukar-menukar atau barter.

Adapun yang dimaksud barang dalam perjanjian antara PT. Yekatria

Husada Farma dan Rumah Sakit Triharsi adalah obat-obatan. Dengan demikian,

telah terjadi kesepakatan antara PT. Yekatria Husada Farma dan Rumah Sakit

Triharsi untuk melakukan kerjasama pengadaan obat-obatan, karena dalam

perjanjiannya juga mencantumkan klausul biaya. Oleh karena itu, perjanjian

jual beli yang dilakukan tersebut juga sesuai dengan pendapat dari Gunawan

Widjaja dan Kartini Muljadi yang menyatakan bahwa jual beli merupakan

suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk

memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan

kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada

penjual. Dalam hal ini adalah penyerahan uang oleh Rumah Sakit Triharsi

kepada PT. Yekatria Husada Farma dan diserahkannya obat-obata dari PT.

Yekatria Husada Farma kepada Rumah Sakit Triharsi.

Perjanjian yang dilakukan antara PT. Yekatria Husada Farma dan

Rumah Sakit Triharsi tersebut sesuai dengan asas konsensualisme sebagaimana

yang terdapat dalam hukum perjanjian, yaitu Kitab Undang-undang Hukum

Perdata. Perjanjian jual-beli sudah lahir atau ada pada saat tercapainya sepakat

antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur pokok (essentialia) yaitu

barang dan harga. Sifat konsensualisme jual beli ini ditegaskan dalam Pasal

1458 KUH Perdata yang berbunyi, “jual beli dianggap telah terjadi antara

kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan

harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Hal inilah yang juga dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Triharsi dengan PT.

Yekatria Husada Farma.

68

Pembelian obat-obatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Triharsi

dengan cara datang sendiri ke PT. Yekatria Husada Farma. Jika melalui

pemesanan, hal tersebut dapat dilakukan melalui salesman atau perantara.

Selain itu, pemesanan juga dilakukan melalui surat. Apabila melalui surat, PT.

Yekatria Husada Farma akan mengirim sesuai dengan permintaan Rumah Sakit

Triharsi atau sesuai dengan keperluan Rumah Sakit yang diantar oleh petugas

dari PT. Yekatria Husada Farma atau dapat diambil sendiri oleh petugas dari

Apotik Rumah Sakit Triharsi sebagai pihak yang memesan.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Ani Nursanti

sekali Kepala bidang Farmasi, yang mengatakan bahwa pemesanan obat-obatan

yang dilakukan oleh Rumah Sakit Triharsi biasanya dilakukan melalui

salesman atau peranara. Kadang-kadang juga dengan mengirim surat ke PT.

Yekatria Husada Farma kemudian pihak PT. Yekatria Husada Farma mengirim

obat-obatan sesuai yang dipesan oleh pihak Rumah Sakit Triharsi.

Dalam kerjasama yang dilakukan antara pihak Rumah Sakit Triharsi

dan PT. Yekatria Husada Farma juga diatur mengenai cara pembayarannya.

Dalam hal pembayaran, ada kelonggaran pembayaran yang diberikan. Adapun

kelonggaran tersebut adalah pembayaran dapat dilakukan secara kredit dengan

jangka waktu 1 (satu) bulan maupun dapat dibayar secara tunai, dengan catatan

bahwa pesanan tersebut harus ditandatangani oleh Apoteker beserta bukti-bukti

yang otentik, misalnya stempel, surat ijin dan nomor ijin kerja Apoteker yang

bersangkutan.

Dengan sistem pembayaran yang demikian, maka Rumah Sakit

merasakan keringanan dalam hal pembayaran obat-obatan yang dipesan dan

diberikan oleh PT. Yekatria Husada Farma. Dengan demikia, apotik dan

Rumah Sakit dapat mewujudkan cita-cita pemerintah dalam usahanya

meningkatkan kesehatan nasional sebagaimana yang dicanangkan oleh

pemerintah menuju Indonesia Sehat 2010.

69

Apotik dan Rumah Sakit merupakan suatu tempat penyaluran obat-

obatan PT. Yekatria Husada Farma kepada konsumen atau masyarakat. Sebagai

perusahaan farmasi besar, PT. Yekatria Husada Farma tidak boleh melayani

sendiri secara eceran, tetapi harus melalui apotik dan rumah sakit yang

merupakan jalur penyaluran terakhir.

Sebagai penjual dan penyalur obat-obatan, PT. Yekatria Husada Farma

dalam melakukan perdagangan selalu diawasi dan ditentukan oleh pemerintah,

yaitu di bawah pengawasan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

Demikian pula saluran operasional yang dilakukan oleh apotik dan rumah sakit,

sebagaimana dikatakan oleh Ibu Ani Nursanti selaku Kepala Bagian Farmasi

Rumah Sakit Triharsi, yaitu: “Apotik dan Rumah Sakit sebagai penyalur

terakhir, saluran operasionalnya selalu diawasi oleh Pengawas Obat dan

Makanan (POM) dengan ditentukan oleh Departemen Kesehatan kemudian

dapat disalurkan langsung kepada konsumen, baik melalui resep maupun

pembelian bebas ke Apotik dan Rumah Sakit, Klinik Instansi Pemerintah atau

Swasta ke Rumah Sakit yang tidak ada apotekernya maupun kepada para

Dokter dan Puskesman”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam

hal penyaluran obat-obatan, baik oleh apotik maupun rumah sakit selalu

diawasi oleh pemerintah dalam hal ini oleh Dirjen Pengawasan Obat dan

Makanan sebelum sampai kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk

menghindari penyalahgunaan obat-obatan yang diperuntukkan bagi kesehatan.

Sebagai pihak penjual, PT. Yekatria Husada Farma yang melakukan

usaha penjualannya di bidang obat-obatan, maka mempunyai kewajiban-

kewajban, yaitu:

a. Menyerahkan obat-obatan yang dipesan oleh apotik dan rumah sakit, rumah

sakit yang ada apotekernya dan tokoh-toko obat bebas dan obat bebas

terbatas.

70

b. Menanggung kerusakan obat-obatan yang dibeli apabila rusaknya masih

dalam kalangan PT. Yekatria Husada Farma, misalnya rusak atau lama di

gudang sehingga obat-obatan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi.

Adapun apotik dan rumah sakit berkewajiban untuk membayar harga

pembelian sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan dan di tempat

sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian.

Perjanjian antara Rumah Sakit Triharsi dengan PT. Yekatria Husada

Farma hanya terbatas pada perjanjian jual beli saja, di mana pedagang besar

farmasi, yaitu PT. Yekatria Husada Farma sebagai pemberi kredit atau penjual

atau kreditu. Adapun Rumah Sakit Triharsi sebagai pembeli atau debitur.

Namun demikian, mengenai hal-hal yang telah dijanjikan sudah merupakan

suatu perjanjian yang sah meskipun hubungannya hanya terbatas pada penjual

dan pembeli saja. PT. Yekatria Husada Farma hanya akan mengirimkan dan

menyerahkan obat-obatan, apabila ada pesanan dari Rumah Sakit Triharsi akan

membayar dengan sejumlah uang mengenai harga obat yang telah ditentukan

dan disepakati secara kredit atau cash lunak dengan jangka waktu 1 (satu)

bulan, maupun dapat secara tunai. Khusus untuk obat-obatan terlarang seperti

obat bius atau narkotika pembayarannya dilakukan secara tunai dan terbatas

dalam pembeliannya.

Mengenai obat-obatan atau narkotika, tidak semua perusahaan farmasi

dapat memenuhi permintaan akan jenis obat ini. Biasanya, hanya perusahaan

farmasi tertentu saja yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan obat-

obat tersebut. Hal tersebut dikarenakan, obat terlarang termasuk dalam daftar

golongan O dan cara memperolehnya memerlukan syarat-syarat atau prosedur

khusus, yaitu:

1. Mengisi surat pesanan atau permintaan obat-obatan terlarang/narkotika

yang telah disediakan oleh perusahaan farmasi yang ditunjuk.

71

2. Menyebutkan dalam hal kebutuhan obat tersebut untuk kepentingan apa dan

siapa.

3. Memberikan tanda tangan dan nama terang serta nomor surat, Surat Ijin

Kerja Apoteker dari Apotik dan Rumah Sakit yang memesan sebagai

penanggung jawab obat terlarang tersebut.

4. Menyebutkan alamat terang apotik dan rumah sakit/lembaga lain yang

membutuhkan obat tersebut dalam surat permintaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa semua barang-

barang farmasi termasuk obat-obatan dari PT. Yekatria Husada Farma tidak

mungkin akan sampai pada konsumen atau masyarakat apabila tidak melalui

apotik dan rumah sakit, toko obat atau rumah sakit yang ada apotekernya.

Apotik, rumah sakit, toko obat atau rumah sakit yang ada apotekernya

merupakan jalur terakhir dan sebagai pengecer obat atau barang-barang farmasi

kepada masyarakat atau konsumen.

Untuk melaksanakan suatu perjanjian, lebih dahulu harus ditetapkan

secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut. Dengan kata, apa saja

hak dan kewajiban masing-masing pihak. Biasanya orang mengadakan suatu

perjanjian dengan tidak mengatur atau menetapkan secara teliti hak dan

kewajiban mereka. Biasanya perjanjian tersebut hanya menetapkan hal-hal

yang pokok dan penting saja. Misalnya, dalam jual beli hanya ditetapkan

tentang barang mana yang dibeli, jenisnya, jumlahnya, dan harganya. Dalam

jual beli tidak ditetapkan tentang tempat penyerahan barang, biaya pengantaran,

tempat dan waktu pembayaran, bagaimana jika barang musnah di perjalanan

dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan obat-obatan antara Rumah

Sakit Triharsi dengan PT. Yekatria Husada Farma telah sesuai dengan isi atau

materi perjanjian pengadaan obat-obatan yang telah disepakati. Adapun

pelaksanaan perjanjian pengadaan obat-obatan tersebut adalah:

1. Pengadaan Obat-obatan

72

Prosedur pengadaan obat-obatan telah sesuai materi perjanjian, yaitu

sesuai Pasal 1 ayat (1) baik untuk pengadaan obat-obatan daftar O, dattar G,

daftar W maupun obat-obatan bebas.

Pengadaan di luar fasilitas yang tidak dirujuk pihak kedua, klaim

biayanya ditanggung oleh pihak kedua untuk obat-obatan kategori obat

bebas sesuai Pasal 2 ayat (2). Pengadaan obat-obatan ini sesuai dengan

Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) Plus, termasuk obat-obatan generik

sesuai Pasal 2 ayat (3). Sedangkan jadwal waktu penyerahan obat-obatan

dari pihak pertama yang diatur dan disesuaikan dengan permintaan pihak

kedua (Rumah Sakit Triharsi) sesuai dengan Pasal 2 ayat (4).

2. Pembiayaan dan Cara Pembayaran

Untuk pengadaan obat-obatan, pihak pertama akan memberikan

obat-obatan yang dipesan dan diminta oleh pihak kedua baik secara lisan

maupun tertulis atas dasar perjanjian pengadaan obat-obatan (sesuai Pasal 3

ayat (1)). Dalam hal pembayaran ini pihak pertama mengajukan biaya

pengadaan obat-obatan yang telah diterima oleh pihak kedua setiap tanggal

10 tiap bulan, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1). Perhitungan biaya tersebut

meliputi pengadaan obat-obatan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1).

Pembayaran biaya pengadaan obat-obatan diberikan oleh pihak

kedua kepada pihak pertama dapat diberikan uang muka kerja maksimal

50% (lima puluh persen) dari harga obat yang harus dibayar sesuai Pasal 4

ayat (3).

3. Sanksi Hukum

Jika terjadi ketidaksesuaian pengadaan obat-obatan yang diberikan

oleh pihak pertama dengan standard yang telah diatur dalam Undang-

undang Nomor 36 Tahun 2009, pihak kedua sesuai Pasal 6 Perjanjian

Pengadaan Obat-obatan berhak membatalkan perjanjian kerjasama

pengadaan obat-obatan tersebut.

73

Dalam hubungannya dengan kejadian perselisihan antara pihak pertama

dengan pihak kedua dalam hal pengadaan obat-obatan, jika tidak dapat

diselesaikan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, yaitu dengan

menunjuk peradilan tetap, yaitu Pengadilan Negeri Surakarta (Pasal 7). Dalam

pelaksanaan perjanjian pengadaan obat-obatan ini kedua belah pihak

menghargai dan mentoleransi keadaan memaksa yang bukan dikehendaki oleh

masing-masing pihak, di mana kedua pihak saling memberitahukan keadaan

memaksa ini sesuai Pasal 8 ayat (3).

Mekanisme yang dilakukan oleh Rumah Sakit Triharsi untuk

mendapatkan obat-obatan melalui prosedur yang dikembangkan berdasar isi

perjanjian pengadaan obat-obatan yang dibutuhkan. Selain dilakukan dengan

pesanan, Rumah Sakit Triharsi tidak menggunakan mediator atau perantara,

tetapi dilakukan secara langsung.

Perantara sebagai penyalur tidak sah dalam hubungannya dengan

pekerjaan sebagai penyalur obat atau barang-barang farmasi. Hal tersebut

dikarenakan dapat menimbulkan akibat diluar tanggungan perusahaan atau

distributor farmasi. Kecuali jika perantara itu resmi bekerja pada PT. Yekatria

Husada Farma, maka secara otomatis memikul tanggung jawab dan dapat

terkena saksi. Namun, secara hukum tidak bertanggung jawab tentang akibat

yang menimpa diri perantara sebagai penyalur yang tidak sah, baik berupa

sanksi pidana maupun sanksi-sanksi lain yang dibebankan kepada diri perantara

tersebut.

Dalam melakukan pendistribusian dan penyaluran obat PT. Yekatria

Husada Farma mempunyai kewajiban bahwa setiap 3 (tiga) bulan sekali wajib

melaporkan barang-barang yang dibeli maupun yang dijual ke Apotik maupun

Rumah Sakit kepada Departemen Kesehatan Daerah dengan melalui Badan

Penelitian Pengawasan Pembinaan Obat dan Makanan (BP3OM).

74

Perantara dalam dunia perdagangan farmasi atau obat-obatan memikul

tanggung jawab hukum serta akibat hukum yang terbagi dalam 2 (dua) macam,

yaitu:

1. Perantara yang dimaksud sebagai tenaga salesman. Yang dimaksudkan

perantara sebagai tenaga salesman adalah tugas mereka menjual ke toko

atau apotik dan rumah sakit, tetapi tidak sembarangan obat dapat

diperjualbelikan secara bebas.

Salesman adalah perantara dalam arti yang sah. Salesman masih

dapat melaksanakan tugasnya meskipun dalam menjual obat-obatan melalui

instansi PT. Yekatria Husada Farma. Atau perantara tersebut mendapat

pesanan di luar kota dan salesman dapat memperoleh order langsung dari

PT. Yekatria Husada Farma.

2. Perantara dengan kata lain sebagai calo atau sales freelance dalam dunia

perdagangan farmasi atau obat-obatan. Meksipun, calo dilarang dan juga

suatu bentuk pelanggaran tetapi dalam perdagangan farmasi, masih tetap

ada. Calo adalah orang yang tidak mempunyai hak dan melakukan

penyaluran kepada pembeli. Dengan kata lain bahwa calo adalah perantara

liar. Bagi calo sebagai perantara liar yang tidak mempunyai ijin kerja dapat

terkena sanksi, sehingga penjual pun juga akan terkena sanksi apabila masih

melayani penjualan obat terhadap calo.

Sanksi dari perantara sebagai calo tersebut adalah:

a. Bagi penyalur dapat berakibat dicabutnya ijin usaha perdagangan

farmasi atau obat, karena menjual barang atau obat kepada orang lain

yang tidak mempunyai ijin usaha dagang di bidang kefarmasian. Tidak

adanya penanggung jawab farmasi, tidak adanya domisili kantor dan

sebagainya, maka perjanjian ini merupakan suatu perjanjian yang tidak

sah menurut undang-undang.

75

b. Barang-barang disita untuk negara dan untuk mengedarkan obat

tersebut (calo) dikenakan sanksi hukum.

c. Demikian pula terhadap si pembeli dianggap sebagai si pelanggar,

karena membeli barang-barang yang tidak diawasi oleh pemerintah.

Tidak melalui penyalur-penyalur obat yang telah ditentukan oleh apotik

da rumah sakit maupun PT. Yekantria Husada Farma.

Hubungan perantara dengan sub bagian agen yang terdapat pada PT.

Yekatria Husada Farma adalah perantara sebagai salesman, yaitu kewajiban-

kewajiban dari tenaga sales untuk menjual atau mengirim obat-obatan ke sub-

sub agen di daerah Surakarta dengan melihat jenis-jenis obat yang dikirim.

Apotik dan rumah sakit, toko obat dan rumah sakit sebagai agen

merupakan badan usaha yang menyalurkan obat-obatan ke konsumen, sehingga

konsumen atau masyarakat mengharapkan supaya harga obat-obatan di apotik

dan rumah sakit, toko obat maupun rumah sakit dapat dijangkau oleh

masyarakat luas, dengan kata lain perkataan, bahwa masyarakat menghadapkan

adanya harga obat yang serendah-rendahnya agar semua orang mampu

membelinya.

Jadi, hubungan antara perantara dengan sub agen di sini adalah

perantara sebagai salesman yang mengirimkan obat-obatan ke apotik dan

rumah sakit. Adapun sub agen adalah tempat di mana obat dikirim dari PT.

Yekatria Husada Farma dengan melalui perantara. Sedangkan dalam

hubungannya dengan pelaksanaan pengadaan obat-obatan dengan Rumah Sakit

Triharsi tidak melalui perantara. Sesuai dengan isi perjanjian pihak Rumah

Sakit Triharsi memesan secara langsung, baik tertulis maupun lisan dengan

pihak PT. Yekatria Husada Farma untuk pengadaan obat-obatan guna

memenuhi kebutuhan pokok pihak Rumah Sakit Triharsi.

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata (KUH Perdata) disebutkan tentang definisi perjanjian, yaitu suatu

76

perbutan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

orang lain atau lebih. Tetapi dalam pengertian tersebut sama sekali tidak

menjelaskan tentang perikatan padahal ada hubungan erat antara perikatan

dengan perjanjian. Oleh karena itu, dengan adanya perjanjian antara Rumah

Sakit Triharsi dengan PT. Yekatria Husada Farma maka timbul suatu hubungan

antara dua orang atau dua perusahaan yang dinamakan perikatan atau

perjanjian.

Sebagaimana yang dinytakan oleh Mark A. Hall sebagai berikut: “Law

has always regarded those who receive medical care much more as patients

that as cconsumers. Like family law, medical law is as much about status as it

is about contract. Patients and physicians contractual obligations are forged in

the context of someone who is sick and vulnerable seeking care in a therapeutic

relationship that entails special responsibility for the patient’s welfare”.

(Hukum selalu memperhatikan siapa yang membutuhkan perawatan kesehatan

lebih dari sekedar pasien sebagai konsumen. Seperti kesehatan keluarga, hukum

kesehatan adalah mengenai posisi konsumen dalam sebuah kontrak. Pasien dan

tenaga kesehatan terkadang terlupakan dalam isi perjanjian dimana orang yang

sakit dan membutuhkan perawatan dalam transaksi terapeutik merupakan

tanggung jawab khusus untuk kesehatan para pasien)”.

Sehubungan dengan syarat kesepakatan mereka yang mengikat diri

dalam KUHPerdata dicantumkan beberapa hal yang merupakan faktor yang

dapat menimbulkan cacat pada kesepakatan tersebut. Dilihat dari syarat-syarat

sahnya perjanjian ini, maka Asser (dalam Nugroho Hariadi, P, 2008)

membedakan bagian perjanjian, yaitu bagian inti (wezenlijk oordeel) dan

bagian yang bukan inti (non wezenlijk oordeel). Bagian inti disebutkan

esensialia, bagian non inti terdiri dari naturalia dan aksidentialia.

1. Esensialia, bagian ini merupakan sifat yang harus ada di dalam kontrak,

sifat yang menentukan atau menyebabkan kontrak itu tercipta

77

(constructieve oordeel). Seperti, persetujuan antara para pihak dan objek

perjanjian.

Apabila dilihat dari perjanjian antara Rumah Sakit Triharsi dengan

PT. Yekatria Husada Farma, maka perjanjian tersebut telah memenuhi

unsur esensialia, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1).

Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan tentang kesepakatan untuk pengadaan

obat-obatan. Adapun bunyi kesepakatan tersebut adalah perjanjian

kerjasama ini berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2008 sampai dengan

tanggal 1 Mei 2009 dengn tidak mengurangi hak masing-masing pihak

untuk mengakhiri perjanjian ini dengan memberitahukan maksudnya secara

tertulis, PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atau sebaliknya

selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Berdasarkan isi perjanjian tersebut, maka telah tercipta suatu

kontrak kerjasama antara Rumah Sakit Triharsi dengan PT. Yekatria

Husada Farma. Kontrak kerjasama tersebut merupakan suatu bentuk

kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak untuk dapat memenuhi hak

dan kewajiban masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

2. Naturalia, bagian ini merupakan sifat bawaan (natuur) perjanjian sehingga

secara diam-diam melekat pada kontrak, seperti menjamin tidak ada cacat

dalam benda yang dijual (vrijwaring)

Apabila diperhatikan lebih lanjut dalam perjanjian antara Rumah

Sakit Triharsi dengan PT. Yekatria Husada Farma, maka perjanjian ini telah

memenuhi unsur naturalia. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6. Dalam Pasal

6 disebutkan bahwa apabila pengadaan obat-obatan yang diberikan oleh

PIHAK PERTAMA tidak sesuai dengan standard yang telah diatur dalam

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 atau Peraturan Pemerintah Nomor

78

23 Tahun 1993, maka PIHAK KEDUA berhak membatalkan perjanjian

kerjasama ini.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka ada jaminan dari PIHAK

PERTAMA untuk dapat memenuhi permintaan dari PIHAK KEDUA sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini

disebabkan telah ada standar tersendiri dalam hal pengadaan obat-obatan.

Oleh karena itu, dalam pengadaan obat-obatan ini harus sesuai dengan

standar yang berlaku, apabila tidak maka perjanjian dapat dibatalkan.

3. Aksidentialia, bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian

dalam hal secara tegas diperjanjian oleh para pihak, seperti ketentuan-

ketentuan mengenai domisili para pihak.

Dalam perjanjian antara Rumah Sakit Triharsi dengan PT. Yekatria

Husada Farma juga telah memenuhi unsur aksidentialia. Unsur ini

ditunjukkan dalam Pasal 7 yang berunyi bahwa semua perselisihan yang

timbul sebagai akibat dari perjanjian ini akan diselesaikan secara

musyarawah, dan apabila secara musyawarah tidak berhasil, maka akan

ditempuh sesuai dengan saluran hukum yang berlaku.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka ketentuan tentang domisili

juga telah dicantumkan. Pencantuman domisili ini untuk mempermudah

bagi para pihak apabila terjadi perselisihan. Dengan adanya ketentuan

tentang domisili ini, akan membuat kedudukan masing-masing pihak

menjadi lebih jelas

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa perjanjian

antara Rumah Sakit Triharsi dengan PT. Yekatria Husada Farma tidak

menimbulkan kecacatan dalam kesepakatan yang telah mereka buat. Hal

tersebut dikarenakan syarat kesepakatan mereka yang mengikat diri dalam

KUHPerdata yang sudah tercakup semuanya. Dalam perjanjian tersebut sudah

memenuhi unsur esensialia, naturalia, aksidentialia.

79

Butir-butir kesepakatan dalam perjanjian antara Rumah Sakit Triharsi

dengan PT. Yekatria Husada Farma, khususnya dalam salah satu pasalnya

menyebutkan pengadaan obat-obatan yang dilakukan harus memenuhi standar

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal

tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi pasien supaya tidak

menimblkan masalah di kemudian hari. Terutama obat-obatan diberikan kepada

pasien sebagai salah satu faktor penunjang kesembuhan pasien. Oleh karena itu,

dalam perjanjiannya menyebutkan tentang standar pengadaan obat-obatannya.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Markus Hartmann dan Florence

Hartmen-Vareilles yang menyatakan sebagai berikut: “protecting patients,

either in medical interventions or as consumers of medicinal products or as

participants in clinical trials, and facilitating access to innovative medicinal

products are tqo distinct but interacting regulatory processes”. (Melindungi

pasien, selain merupakan intervensi kesehatan atau sebagai konsumen dari

suatu produk kesehatanatau sebagai tenaga kesehatan serta terhadap akses

fasilitas pada inovasi produk kesehatan merupakan dua hal yang berbeda tetapi

saling berkaitan dalam proses regulasinya).

Senada dengan pendapat yang dinyatakan oleh Dhrubajyoti

Bhattacharya sebagai berikut: “a developing country’s fear of being left behind

and not having access to future medicines is a legitimate concern, particularly

during a state of public health emergency”. (negara berkembang tidak perlu

takut ketinggalan dan tidak mempunyai akses dalam hal legitimasi dalam hal

pengobatan selama negara tersebut dalam keadaan darurat masalah kesehatan

masyarakat).

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam

hal pelayanan kesehatan perlindungan terhadap pasien merupakan hal yang

utama. Oleh karena itu, segala peraturan yang dibuat oleh rumah sakit

80

dimaksudkan untuk dapat melindungi pasien. Termasuk dalam hal ini adalah

pengadaan obat-obatan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan

kerjasama antara rumah sakit dengan perusahaan farmasi dalam pengadaan

obat-obatan adalah berdasarkan perjanjian antara dokter dengan perusahaan

farmasi dalam hal pemenuhan kebutuhan akan obat-obatan yang dibutuhkan

oleh rumah sakit. Dengan demikian, hubungan kerjasama tersebut berdasarkan

pada asas kepercayaan antara pihak rumah sakit yang dalam hal ini diwakili

oleh dokter dengan perusahaan farmasi.

Dokter sebagai profesinya tidak terlepas dari aturan pelaksaannya dalam

kode Etik Kedoktera. Dalam Pasal 3 Kode Etik Kedokteran disebutkan bahwa

dalam melakukan kedokterannya seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh

sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.

Perbuatan yang dianggap bertentangan dengan etik kedokteran dalam

hal pengadaan obat-obatan, yaitu membuat ikatan atau menerima imbalan dari

perusahaan farmasi/obat yang dapat mempengaruhi pekerjaan dokter. Hal inilah

yang sering kali terjadi antara dokter dengan perusahaan farmasi, di mana

dokter sering menerima imbalan dari perusahaan farmasi jik telah terjadi

kesepakatan. Padahal perbuatan tersebut secara etika tidak diperbolehkan.

Selain itu, dengan adanya unsur kepercayaan tersebut, dokter dapat

melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan, misalnya jika telah

terikat pada satu produk, maka dokter akan menggunakan produk tersebut.

Padahal dalam kenyataan dokter dapat melakukan pembelian tidak hanya pada

satu produk tertentu saja, tetapi dapat melakukan pembelian terhadap produk

lainnya. Hal ini dikarenakan tiap-tiap rumah sakit memiliki kode-kode tertentu

sehingga dokter hanya melakukan pembelian pada satu produk obat tertentu

sesuai dengan yang telah disepakati antara dokter dengan perusahaan farmasi.

81

C. Masalah-masalah yang Dihadapi Rumah Sakit Triharsi dalam

Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Obat-obatan antara Perusahaan

Farmasi dengan Rumah Sakit Triharsi

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji

kepada seorang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan

sesuatu. Berdasarkan macam hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian

dibagi dalam tiga macam, yaitu: perjanjian untuk memberikan/menyerahkan

suatu barang, perjanjian untuk berbuat sesuatu, dan perjanjian untuk tidak

berbuat sesuatu. Adapun perjanjian pengadaan obat-obatan yang dilakukan oleh

PT. Yekatria Husada Farma dan Rumah Sakit Triharsi merupakan perjanjian

untuk memberikan/menyerahkan suatu barang, yaitu perjanjian jual beli. Suatu

persoalan dalam hukum perjanjian ialah jika si debitur tidak menepati janjinya.

Hal inilah yang sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan suatu kegiatan

usaha yang berdasarkan pada perjanjian.

Setiap melakukan suatu kegiatan, pasti terdapat kendala-kendala atau

hambatan-hambatan yang terjadi. Termasuk juga dalam hal ini adalah kendala

dalam hal pelaksanaan perjanjian pengadaan obat-obatan yang dilakukan antara

PT. Yekatria Husada Farma dengan Rumah Sakit Triharsi. Kendala-kendala

yang dihadapi tersebut adalah:

1. Masalah Kedudukan Para Pihak

Apabila telah timbul hubungan hukum antara PT. Yekatria Husada

Farma dengan Rumah Sakit Triharsi, dimana PT. Yekatria Husada Farma

berkedudukan sebagai penjual/keditu dan Rumah Sakit Triharsi

berkedudukan sebagai pembeli/debitur, jika terjadi perselisihan, misalnya

dalam hal ketidaktepatan dalam waktu pembayaran atau keterlambatan

dalam pengiriman barnag-barang farmasi, termasuk obat-obatan, perkara ini

dapat diselesaikan sendiri oleh Rumah Sakit Triharsi, karena PT. Yekatria

Husada Farma tidak mempunyai peraturan khusus, maka penyelesaian

82

masalahnya diselesaikan di Pengadilan Negeri setempat jika tidak ada kata

mufakat dalam musyawarah.

Dengan demikian, perkara-perkara yang terjadi di Rumah Sakit

Triharsi dalam hubungan dengan perjanjian pengadaan obat-obatan dengan

pihak PT. Yekatria Husada Farma, pada umumnya mengenai masalah

utang-piutang dan pada kenyataannya penyelesaiannya belum ada yang

sampai ke pengadilan, karena pihak rumah sakit selalu memenuhi isi

perjanjian pengadaan obat-obatan dan masalah yang timbul dapat

diselesaikan dengan baik.

2. Masalah Kepatuhan pada Isi Perjanjian

Kepatuhan terhadap isi perjanjian oleh para pihak apabila dilakukan,

akan menimbulkan saling percaya dari para pihak. Akan tetapi, jika

kepatuhan akan perjanjian tidak dilakukan akan menimbulkan saling

percaya dari para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

Ketidakpatuhan Rumah Sakit Triharsi dapat terjadi apabila obat-

obatan yang telah dikirim oleh PT. Yekatria Husada Farma tidak dibayar

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian, PT.

Yekatria Husada Farma tidak akan mengirim obat-obatan lagi ke apotik dan

rumah sakit tersebut, selama pembayaran belum dipenuhi serta apotik dan

rumah sakit dilarang untuk melakukan pemesanan obat-obatan. Apabila

kepatuhan-kepatuhan antara kedua belah pihak dilakukan dengan baik,

maka hubungan kerjasama dagang antara penjual dan pembeli akan terus

berjalan lancar dan pemutusan hubungan kerja dalam dunia perdagangan

kemungkinan kecil sekali terjadi.

Jadi, kepatuhan hukum antara Rumah Sakit Triharsi sebagai

pemesan dan pembeli obat-obatan, wajib dikirim atau diberikan obat-obatan

yang dipesan dan dibeli oleh Rumah Sakit Triharsi setelah melalui prosedur

yang ditetapkan. Kemudian pihak Rumah Sakit Triharsi wajib membayar

83

dengan tepat seperti apa yang telah dijanjikan. Apabila hal tersebut tidak

dipatuhi, maka akibatnya bagi rumah sakit adalah tidak dilayani lagi

pengiriman obat-obatan yang telah dipesan oleh PT. Yekatria Husada

Farma.

Apabila PT. Yekatria Husada Farma tidak mematuhi isi dari

peraturan perundang-undangan, maka akan mendapatkn peringatan dari

Departemen Kesehatan. Peringatan dari pihak Departemen Kesehatan ini

akan membawa konsekuensi bahwa rumah sakit, kemungkinan tidak akan

memesan dan membeli obat-obat ke PT. Yekatria Husada Farma dan

berpindah ke perusahaan lainnya. Oleh karena itu, antara PT. Yekatria

Husada Farma dan Rumah Sakit Triharsi diharapkan selalu menjaga

hubungan kerja dalam lapangan perdagangan obat-obatan. Kedua belah

pihak selalu bekerjasama antara keduanya saling menjaga dan mematuhi

peraturan perundangan mengenai pengadaan obat-obatan dengan sebaik-

baiknya agar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih dari itu kedua

belah pihak berupaya mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan baik

oleh pemerintah maupun oleh kedua belah pihak sendiri.

3. Cara menyelesaikan masalah yang timbul sebagai akibat hubungan hukum

yang terjadi antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian

Apabila perusahaan mengadakan suatu hubungan hukum atau suatu

perjanjian dengan perusahaan lain, maka ada kemungkinan akan terjadi

adanya suatu penyimpangan. Penyimpangan tersebut dapat terjadi hanya

berupa penyimpangan kecil. Artinya, penyimpangan tersebut dapat

diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Namun, apabila

terjadi penyimpangan dari perjanjian yang tidak dapat segera diselesaikan

oleh kedua belah pihak, maka keputusan dapat sampai ke pengadilan negeri

yang merupakan putusan terakhir atau penyelesaian akhir.

84

Apabila pelaksanaan perjanjian pengadaan obat-obatan antara

Rumah Sakit Triharsi dan PT. Yekatria Husada Farma terjadi suatu

penyimpangan, maka sebelum diadakan pemutusan hubungan kerjasama,

perselisihan tersebut diselesaikan secara damai, yaitu melalui Departemen

Kesehatan setempat sebelum diajukan ke pengadilan negeri.

Lain halnya apabila Rumah Sakit Triharsi sebagai pembeli di mana

setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan berkewajiban untuk melaporkan ke

Departemen Kesehatan. Hal tersebut dikarenakan setiap pembelian obat-

obatan harus dilaporkan ke Departemen Kesehatan setempat. Oleh karena

itu, jika terjadi penyimpangan, misalnya dalam hal pembayaran, Rumah

Sakit Triharsi dapat dikenakan sanksi dan mendapat surat teguran keras

dengan memerintahkan PT. Yekatria Husada Farma dilarang melayani

rumah sakit tersebut selama belum menyelesaikan tanggung jawab atas

laporan tersebut.

Demikan pula, dengan PT. Yekatria Husada Farma apabila tidak

menyelesaikan kewajibannya mengenai laporan tentang pendistribusian

obat-obatannya juga akan dikenakan sanksi. Sanksi yang diberikan oleh

Departemen Kesehatan kepada PT. Yekatria Husada Farma adalah dilarang

untuk menyalurkan obat-obatan maupun teguran keras dari Departemen

Kesehatan setempat.

Apabila timbul perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri dalam

kaitannya dengan masalah atau kasus yang dihadapi, baik yang menyangkut

perdata maupun pidana, maka hal-hal tersebut tidak akan dapat diselesaikan

oleh Departemen Kesehatan apabila tidak dibantu oleh penegak hukum

yang berwenang. Sehubungan dengan hal tersebut setelah mengadakan

wawancara dengan Ibu Hartiyah, selaku Kepala Bidang Personalia, jika ada

permasalahan antara pihak Rumah Sakit Triharsi dengan PT. Yekatria

Husada Farma yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri setempat biasanya

85

hanya perkara-perkara kecil seperti lalai dalam pembayaran. Namun,

semuanya itu dapat diselesaikan secara musyawarah.

86

BAB IV

PENUTUP

D. Simpulan

1. Proses penyusunan formularium di Rumah Sakit Triharsi Surakarta Sakit

juga mengacu pada pedoman pengobatan yang berlaku, yaitu mulai dari

perencanaan, pengadaan, pemakaian, monitoring, dan evaluasi. Penerapan

Formularium Rumah Sakit harus selalu dipantau. Hasil pemantauan dipakai

untuk pelaksanaan evaluasi dan revisi agar sesuai dengan perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran (Pasal 15 ayat (2) dan (3)

Undang-undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit).

2. Perjanjian pengadaan obat-obatan antara antara Rumah Sakit Triharsi

surakarta dengan perusahaan farmasi telah sesuai dengan isi atau materi

perjanjian pengadaan obat-obatan yang telah disepakati kedua belah pihak.

Dalam hal ini pihak PT. Yekatria Husada Farma tinggal mengirim obat-

obatan yang telah diminta dan dipesan oleh pihak Rumah Sakit Triharsi.

Perjanjian antara Rumah Sakit Triharsi dengan PT. Yekatria Husada Farma

hanya terbatas pada perjajian jual beli saja, di mana pedagang besar

farmasi, yaitu PT. Yekatria Husada Farma sebagai pemberi kredit atau

penjual atau kreditur. Namun demikian, mengenai hal-hal yang telah

dijanjikan sudah merupakan suatu perjanjian yang sah meskipun

hubungannya hanya terbatas pada penjual dan pembeli saja. PT. Yekatria

Husada Farma hanyaakan mengirimkan dan menyerahkan obat-obatan,

apabila ada pesanan dari Rumah Sakit Triharsi akan membayar dengan

sejumlah uang mengenai harga obat yang telah ditentukan dan disepakati.

3. Masalah-masalah yang dihadapi rumah sakit Triharsi dalam pelaksanaan

perjanjian pengadaan obat-obatan antara perusahaan farmasi dengan Rumah

Sakit Triharsi Surakarta adalah salah satu pihak ingkar janji dan tidak

disiplin. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Subekti yang menyatakan

bahwa persoalan dalam hukum perjanjian ialah jika si debitur tidak

menepati janjinya. Hal inilah yang sering kali menjadi kendala dalam

pelaksanaan suatu kegiatan usaha yang berdasarkan pada perjanjian.

87

Permasalahan ini dapat saja terjadi pada kedua belah pihak. Keterlambatan

pengiriman obat-obatan dan penerimaan obat-obatan yang tidak tepat

waktunya maupun keterlambatan dalam hal pembayaran. Apabila kendala

tersebut terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan, maka

permasalahan tersebut diselesaikan secara musyawarah tetapi jika dalam

musyarawah tersebut tidak dicapai kata sepakat maka permasalahan

tersebut diselesaikan melalui pengadilan negeri setempat

E. Saran

Sehubungan dengan pelaksanaan pendistribusian dan penyaluran

barang-barang farmasi yang dilakukan oleh PT. Yekatria Husada Farma dengan

Rumah Sakit Triharsi meskipun telah sesuai dengn perjanjian yang dibuat tetapi

hendaknya dapat lebih tepat lagi dalam hal pengiriman obat-obatan maupun

pembayarannya. Hal tersebut dikarenakan ketersediaan obat-obatan berkaitan

dengan kesehatan pasien yang sedang berobat.

88

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2002. Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Jakarta: IDI.

Burhan Ashshofa. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Genevieve Pinet, 1998, “Health Challenges of The 21st Century a Legislative

Approach to Health Determinants”, Artikel dalam International Digest of Health Legislations, Vol 49 No. 1, 1998, Geneve

HB. Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya

dalam Penelitian. Surakarta: UNS Press. HFA. Vollamar. 1996. Pengantar Studi Hukum Perdata Jilim II. Terjemahan IS

Adiwimarta. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hermien Hadiati Koeswadji, 1998, Hukum Kedokteran, Studi Tentang Hubungan

Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

_______________________, 2002, Hukum Untuk Perumahsakitan, PT. Citra

Aditya Bakti, Bandung Ismail Saleh. 1990. Hukum dan Ekonomi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Jayasuriya, 1997, Health Law, International and Regional Perspectives, Har-Anand

Publication PUT Ltd, New Delhi India J. Satrio. 1999. Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya. Bandung: Alumni. J. Satrio. 1999. Hukum Periktan yang Lahir dari Perjanjian, Buku 1. Bandung: PT.

Citra Aditya Bhakti. Matthew B. Miles and A. Michael Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif.

Jakarta: UI Press. Nugroho Hariadi P, 2008. Aspek Hukum Perdata dalam Kontrak Dagang

Elektronik, Artikel, www.google.com. Patrik Purwahid.1986. Asas Etikad Baik dan Kepatuhan dalam Perjanjian.

Semarang: UNDIP. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006

89

R. Subekti. 2002. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT. Intermassa. R. Subekti. 1995. Aneka Perjanjian, Cetakan Kesepuluh. Bandung: Citra Aditya

Bakti. R. Subekti. 1996. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermassa. R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo. 2005. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Jakarta: Pradnya Paramita. R. Setiawan. 1999. Pokok-pokok Hukum Perikatan. Bandung: Putra Aabardin. Roscam Abing, 1998, “Health, Human Rights and Health Law The Move Towards

Internationalization With Special Emphasis on Europe” dalam journal International Digest of Health Legislations, Vol 49 No. 1, 1998, Geneve, hal 103 dan 107.

Sanusi Bintang dan Dahlan. 2000. Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis.

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Sudikno Mertokusumo. 1983. Aneka Perjanjian. Jakarta: Bina Cipta. Sunaryati Hartono. 1988. Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia. Jakarta:

BPHN-Bina Cipta. Van der Mijn, 1984, ”The Development of Health Law in the Nederlands”,

Makalah yang disampaikan dalam Seminar Sehari ”Issues of Health Law”, Tim Pengkajian Hukum Kedokteran, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI bekerja sama dengan PERHUKI dan PB IDI, Jakarta

Wolper, Lawrence F. 2001. Administrasi Layanan, Prinsip, Praktik, Struktur dan

Penyampaian, Edisi 2. Jakarta: EGC. Undang-undang No 7 Th 1963 tentang Farmasi Undang-undang No 29 Th 2004 tentang Kedokteran Undang-undang No 36 Th 2009 tentang Kesehatan Undang-undang No 44 Th 2009 tentang Rumah Sakit