hubungan kelembagaan di esdm

KEMENTERIANESDM

HUBUNGAN KELEMBAGAAN

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALSEKRETARIAT JENDERAL

Disampaikan dalam Program On Boarding Bagi Pekerja BaruSKMIGAS Angkatan XVIII

Oleh :

SUSYANTOKepala Biro Hukum dan Humas

Sentul, 28 Desember 2012

KEMENTERIANESDM

AGENDA

1. PERANAN SUB SEKTOR MIGAS BAGIPEMBANGUNAN NASIONAL

2. DASAR HUKUM PENGELOLAAN MIGAS

3. STRUKTUR KEMENTERIAN ESDM DAN3. STRUKTUR KEMENTERIAN ESDM DANHUBUNGAN KELEMBAGAAN

4. PELAKSANAAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN

KEMENTERIANESDM

1. PERANAN SUB SEKTOR MIGAS BAGI PEMBANGUNAN NASIONAL1. PERANAN SUB SEKTOR MIGAS BAGI PEMBANGUNAN NASIONAL

Pembangunan Nasionalyang Berkelanjutan

SUMBERSUMBER

PENDAPATANPENDAPATAN

MEMENUHIMEMENUHI

KEBUTUHANKEBUTUHAN

BAHANBAHAN

SUMBERSUMBERBAHANBAHAN

MENCIPTAKANMENCIPTAKAN

EFEKEFEK

INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMIINDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI

PENDAPATANPENDAPATAN

NEGARANEGARA

BAHANBAHAN

BAKARBAKAR

DOMESTIKDOMESTIK

BAHANBAHANBAKUBAKU

INDUSTRIINDUSTRI

EFEKEFEK

BERANTAIBERANTAI

PADATPADAT

TEKNOLOGITEKNOLOGI

PADATPADAT

MODALMODAL

PADATPADAT

RESIKORESIKO

KEMENTERIANESDMPENERIMAAN SEKTOR ESDM 2009 - 2013

150

200

250

300

350

400

450

Trili

un

Ru

pia

h

*) Perkiraan Realisasi **) Rencana

0

50

100

150

2009 2010 2011 2012* 2013**

Total 238,02 288,84 387,97 415,20 403,36

Lainnya 0,64 0,52 1,89 1,87 1,08

Panas bumi 0,43 0,52 0,43 0,74 0,40

Pertambangan umum 52,27 66,82 107,27 123,59 144,60

Minyak dan Gas Bumi 184,69 220,99 278,39 289,00 257,28

KEMENTERIANESDM LANJUTAN…

(SASARAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL BAURAN ENERGI NASIONAL s.d TAHUN 2050)

2010

2025

2015

2030 2050

KEMENTERIANESDM

Pelaksana

RegulatorHulu

(KESDM)

Sebelum Sebelum UU Migas NO. 22/2001 Sekarang Sekarang UU Migas NO. 22/2001

PERTAMINA

2. DASAR HUKUM PENGELOLAAN MIGAS2. DASAR HUKUM PENGELOLAAN MIGAS

RegulatorHilir

(BPH Migas)

• Pengatur dan Pelaksana Hulu

• Pengatur danPemain Hilir

PelaksanaHulu

(BPMIGAS)

PT. Pertamina(Persero) sebagai

Salah satuPemain

1970 - 2001 2001 - Saat ini

PERTAMINA

Pemain-PemainLain

KEMENTERIANESDM

LANJUTAN…LANJUTAN…

UU MIGAS No. 22/2001UU MIGAS No. 22/2001Putusan MK 21 Desember 2004Putusan MK 21 Desember 2004HULU

(Bab IV Pasal 11 s.d Pasal 21)

HILIR(Bab V Pasal 23 s.d Pasal

30)

Hak penguasaan negara atas sumber daya alam (Pengertian MK atas Psl 33 UUD 1945):• Merumuskan kebijakan (beleid)• Pengaturan (regelendaad)• Pengurusan (bestuurdaad)• Pengelolaan (beheerdaad)• Pengawasan (toezichthoudendaad)

Pasal 21) 30)

Pasal 49 PP 42/2002

tentang BPMIGAS

Pasal 49PP 67/2002

tentang BPHMigas

Pasal 60 huruf aPP 31/2003

tentang Pertamina

PP 36/2004 jo PP 30/2009

Perpres 15/2012

Perpres 71/2005

PP 35/2004 jis PP 34/2005 dan PP

55/2009

Permen ESDM Bidang Hilir

Permen ESDMBidang Hulu

KEMENTERIANESDM

Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Migas

Menindaklanjuti Putusan MK No. 36/PUU-X/2012, telah dikeluarkan :

• Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan

Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu minyak dan Gas Bumi;

• Keputusan Menteri ESDM Nomor 3135 K/08/MEM/2012 tentang Pengalihan

Tugas, Fungsi dan Organisasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak

dan Gas Bumi;dan Gas Bumi;

• Keputusan Menteri ESDM Nomor 3136 K/08/MEM/2012 tanggal 13 November

2012.

Tugas, fungsi dan organisasi BPMIGAS dialihkan kepada Menteri ESDM cq Satuan

Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKMIGAS)

KEMENTERIANESDM3. STRUKTUR KEMENTERIAN ESDM DAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN

MENTERI

SEKRETARIS

JENDERAL

PEMIMPIN

PEMBANTU PEMIMPIN

INSPEKTORAT

JENDERAL

PENGAWAS

Melaksanakan

pengawasan intern di

lingkungan KESDM

Menyelenggarakan urusan di bidang ESDM

dalam pemerintahan untuk membantu Presiden

dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

Melaksanakan koordinasi

pelaksanaan tugas, pembinaan, dan

pemberian dukungan administrasi

kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan KESDM

STAF AHLI

Memberikan telaahan kepada

Menteri mengenai masalah

tertentu sesuai bidang

keahliannya

PELAKSANA

BADAN

PENDUKUNG

Merumuskan serta

melaksanakan kebijakan dan

standardisasi teknis di

bidangnya

DIREKTORAT

JENDERAL MINYAK

DAN GAS BUMI

DIREKTORAT

JENDERAL

KETENAGALISTRIKAN

DIREKTORAT

JENDERAL MINERAL

DAN BATUBARA

DIREKTORAT JENDERAL

ENERGI

BARU, TERBARUKAN, DA

N KONSERVASI ENERGI

DIREKTORAT

JENDERAL

BADAN

GEOLOGI

BADAN

PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

ESDM

BADAN

PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN ESDM

melaksanakan

penelitian dan

pengembangan di

bidang ESDM

melaksanakan

penelitian dan

pelayanan di

bidang geologi

melaksanakan

pendidikan dan

pelatihan di bidang

ESDM

Bidang Komoditi:�Energi Baru�Energi Terbarukan�Konservasi Energi

Bidang Komoditi:�Mineral�Batubara

Bidang Komoditi:

�Ketenagalistrikan

Bidang Komoditi:�Minyak Bumi�Gas Bumi

KEMENTERIANESDM

LANJUTAN…

Pengendalian dan Pengawasan

Terhadap Pelaksanaan KKS

Kegiatan Usaha Hulu

(berdasarkan KKS)

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan

Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan

Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

(berdasarkan Izin Usaha)

Penyelenggaraan urusan di bidang ESDM

untuk membantu Presiden dalam

menyelenggarakan pemerintahan negara

MENTERI

ESDM

PELAKSANA KEGIATAN USAHA

Regulasi/Kebijakan

bidang ESDM

BUMN SEKTOR ESDM

BADAN USAHA

SEKTOR ESDM

BENTUK USAHA

TETAP SEKTOR

ESDM

SKMIGAS BPH MIGAS

PT. PERTAMINA(Persero)

PT. PLN(Persero)

PT. PGN(Persero), Tbk

PT. TIMAH(Persero), Tbk

PT. ANTAM(Persero), Tbk

PT. BUKIT ASAM(Persero), Tbk

PT. EMI(Persero)

LAIN-LAIN�Koperasi

�Swadaya Masyarakat

�Perseorangan

KEMENTERIANESDM

PEMERINTAH SKMIGAS BPH MIGAS

•Pemerintah sebagai pemegang

Kuasa Pertambangan

•Pembinaan

� penyelenggaraan Pemerintah

• Pengawasan kegiatan usaha

hulu migas berdasarkan

Kontrak Kerja Sama

• Pengendalian manajemen

• Pengaturan terhadap pelaksanan

penyediaan dan pendistribusian

BBM dan gas bumi yang

ditetapkan Pemerintah

LANJUTAN…(TUGAS DAN FUNGSI KELEMBAGAAN MIGAS)

� penyelenggaraan Pemerintah

di bidang migas

� penetapan kebijakan kegiatan

usaha migas

•Pengawasan terhadap ditaatinya

ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku (KESDM

beserta instansi terkait lainnya)

• Pengendalian manajemen

operasi kegiatan usaha hulu

migas

ditetapkan Pemerintah

• Pengawasan terhadap

pelaksanan penyediaan dan

pendistribusian BBM dan

pengangkutan gas bumi melalui

pipa pada kegiatan usaha hilir


(PEMBAGIAN PERAN DALAM INDUSTRI MIGAS)

Menteri ESDM cq. Direktorat Jenderal MigasMenteri ESDM cq. Direktorat Jenderal Migas(Regulator Keselamatan dan Usaha Penunjang Hulu(Regulator Keselamatan dan Usaha Penunjang Hulu--Hi lir Migas)Hilir Migas)

MENTERI ESDMMENTERI ESDM(Pembuat Kebijakan Bidang Hulu (Pembuat Kebijakan Bidang Hulu –– Hilir Migas)Hilir Migas)

Menteri ESDMMenteri ESDMcq. Direktorat Jenderal Migascq. Direktorat Jenderal Migas(Regulator Usaha Hulu Migas)(Regulator Usaha Hulu Migas)

MAKRO (Kebijakan dan Regulasi) :

•Pembuat Kebijakan

•Regulator

�Aspek Keteknikan

�Aspek BisnisMenteri ESDMMenteri ESDM

cq. Direktorat Jenderal Migascq. Direktorat Jenderal Migas(Regulator Hilir BBM,(Regulator Hilir BBM,

BBL dan Gas Bumi NonBBL dan Gas Bumi Non--Pipa)Pipa)

Badan PengaturBadan PengaturBBM dan Gas PipaBBM dan Gas Pipa

(Regulator BBM** dan(Regulator BBM** danGas Bumi melalui Pipa)*)Gas Bumi melalui Pipa)*)

MIKRO (Pelaku Usaha)

• Usaha Inti

Sesuai dengan UU No.22/2001

KKS (Kontrak Kerja Sama) ; BBM (Bahan Bakar Minyak) ; BBL (Bahan Bakar Lain)

BU NiagaBU Penyimpanan

BU PengangkutanBentuk Usaha Tetap (BUT)

Usaha Hulu Migas Usaha Hilir Migas

Badan PelaksanaBadan Pelaksana

Hulu MigasHulu MigasBadan UsahaBadan Usaha

di Bidang Hulu Migasdi Bidang Hulu Migas

Badan Usaha (BU)Badan Usaha (BU)PengolahanPengolahan

BBM Non Subsidi,BBM Non Subsidi,BBL dan Gas NonBBL dan Gas Non--PipaPipa

BU NiagaBU Penyimpanan

BU PengangkutanBadan Usaha (BU)Badan Usaha (BU)

PengolahanPengolahanBBM SubsidiBBM Subsididan Gas Pipadan Gas Pipa

KKS

Regulasi Regulasi Regulasi

*) Pengaturan oleh Badan Pengatur berupa Code/Pedoman

**) BBM yang disubsidi oleh Pemerintah

KEMENTERIANESDM

LANJUTAN…(HUBUNGAN KEMENTERIAN ESDM – SKMIGAS DALAM PENYELENG GARAAN USAHA HULU MIGAS)

KEMENTERIAN ESDM

PEMERINTAHPEMERINTAHSebagaiSebagai

PemegangPemegang KuasaKuasa PertambanganPertambangan

KONTRAKTOR

(BU/BUT yang di tunjuk untuk melaksanakan kegiatan

eksplorasi dan eksploitasi)

Membentuk SKMIGAS Melaporkan Pelaksanaan KKS

SKMIGASPengendali Kegiatan

Usaha Hulu MigasBerdasarkan KKS

(Ps 1 angka 23)

Pengendalian danPengawasanatas pelaksanaanKKS

KKS adalah Kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat


(PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN HULU MIGAS)

PEMBINAAN(DESDM/DITJEN MIGAS)

a. PENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAH DI BIDANG KEGIATAN USAHA HULU MIGAS :- Penyebarluasan Informasi- Pedidikan dan Pelatihan- Penelitian dan Pengembangan

Teknologi

Ps 39

PENGUASAAN MIGASNEGARA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

PENGAWASAN

TERHADAP DITAATINYA KETENTUAN PERATURAN

PER UU AN YANG BERLAKU

PS 4 (1)

PS 4 (2)

Ps 1, 6, 41, 44

BERDASARKAN KONTRAK KERJA SAMA

Ps 41 (1)

PEMBINAAN(KESDM/DITJEN MIGAS)

a. PENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAH DI BIDANG KEGIATAN USAHA HULU MIGAS :- Penyebarluasan Informasi- Pedidikan dan Pelatihan- Penelitian dan Pengembangan

Teknologi

Ps 39



PENGAWASAN



PS 4 (1)

PS 4 (2)

Ps 1, 6, 41, 44



Ps 41 (1)

Teknologi- Peningkatan Nilai Tambah Produk- Penerapan Standardisasi- Pemberian Akreditasi- Pembinaan Industri / Badan Usaha

Penunjang- Pembinaan Usaha Kecil/ Menengah- Pemanfaatan Barang dan Jasa Dalam

Negeri- Pemeliharaan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja- Pelestarian Lingkungan Hidup- Penciptaan Iklim Investasi yang

Kondusif- Pemeliharaan Keamanan dan

Ketertiban

b. PENETAPAN KEBIJAKAN/ PENGATURAN MENGENAI KEGIATAN USAHA HULU MIGAS :- Cadangan dan Potensi SDA Migas- Kemampuan Produksi- Penguasaan Teknologi- Aspek Lingkungan dan Pelestarian

Lingkungan Hidup- Kemampuan Nasional , dan- Kebijakan Pembangunan

DEP. ESDM / DITJEN MIGAS &DEP. LAIN TERKAIT

a. Konservasi sumber daya dan cadangan Migas;b. Pengelolaan data Migas;c. Penerapan kaidah keteknikan yang baik ;d. Keselamatan dan kesehatan kerja ;e. Pengelolaan lingkungan hidup ;f. Pemanfaatan barang , jasa , teknologi , dan

kemampuan rekayasa serta rancang bangundalam negeri ;

g. Penggunaan tenaga kerja asing ;h. Pengembangan tenaga kerja Indonesia;i. Pengembangan Lingkungan dan masyarakat setempatj. Penguasaan , pengembangan , dan penerapan teknologi Mi gas;k. Kegiatan -kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Migas

sepanjang menyangkut kepentingan umum

BPMIGAS

1. Pengendalian kegiatan Usaha hulu di

bidang Migas

2. Pengendalian manajemen operasi Kontraktor :

a. Pemberian persetujuan atas rencana kerja

dan anggaran

b. Rencana pengembangan lapangan

c. Pengawasan terhadap realisasi a) dan b)

3. Pengawasan atas kegiatan usaha hulu

berdasarkan kontrak kerja sama

4. Pengawasan atas Pelaksanaan KontrakKerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Migas

Teknologi- Peningkatan Nilai Tambah Produk- Penerapan Standardisasi- Pemberian Akreditasi- Pembinaan Industri / Badan Usaha





Ketertiban

b. PENETAPAN KEBIJAKAN/ PENGATURAN MENGENAI KEGIATAN USAHA HULU MIGAS :- Cadangan dan Potensi SDA Migas- Kemampuan Produksi- Penguasaan Teknologi- Aspek Lingkungan dan Pelestarian

Lingkungan Hidup- Kemampuan Nasional , dan- Kebijakan Pembangunan

KESDM / DITJEN MIGAS &DEP. LAIN TERKAIT

a. Konservasi sumber daya dan cadangan Migas;b. Pengelolaan data Migas;c. Penerapan kaidah keteknikan yang baik ;d. Keselamatan dan kesehatan kerja ;e. Pengelolaan lingkungan hidup ;f. Pemanfaatan barang , jasa , teknologi , dan

kemampuan rekayasa serta rancang bangundalam negeri ;

g. Penggunaan tenaga kerja asing ;h. Pengembangan tenaga kerja Indonesia;i. Pengembangan Lingkungan dan masyarakat setempatj. Penguasaan , pengembangan , dan penerapan teknologi Mi gas;k. Kegiatan -kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Migas


BPMIGAS


bidang Migas



dan anggaran






SKMIGAS


bidang Migas



dan anggaran







(HUBUNGAN MENTERI ESDM – BADAN PENGATUR)

MENTERIMENTERIENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(ESDM)(ESDM)Pembuat Kebijakan Hilir Regulator Keteknikan Hilir

Regulator Usaha Hilir(Ditjen Migas)

Regulator Usaha Hilir

(Badan Pengatur)

Kebijakan *)Hilir

RegulasiUsahaHilir

RegulasiKeteknikan/

Keselamatan Perizinan**)

Regulator ***)Usaha

Hilir

Kebijakan

Hilir

Pembuat

Kebijakan/

Regulator

BADAN USAHA

HilirHilir

Keselamatan Hilir

*) Sesuai Pasal 39 huruf b, penetapan kebijakan kegiatan usaha hilir.

**) Sesuai Pasal 23 ayat (1), Kegiatan usaha hilir dapat dilakukan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah.

***) Sesuai Pasal 46(1) dan (3), melakukan pengaturan atas penyediaan dan pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa

Pelaku

Usaha


(PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN HILIR MIGAS)

PEMBINAAN(DESDM/DITJEN MIGAS)

a. PENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAH DI BIDANG KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS :- Penyebarluasan Informasi- Pedidikan dan Pelatihan- Penelitian dan Pengembangan

Teknologi- Peningkatan Nilai Tambah Produk

Ps 39



PENGAWASAN



DEP. ESDM / DITJEN MIGAS &DEP. LAIN TERKAIT

PS 4 (1)

PS 4 (2)

Ps 41 (3), 46 (1) (3) (4)

BERDASARKAN IZIN USAHA

Badan Pengatur

Ps 41 (1)

PEMBINAAN(KESDM/DITJEN MIGAS)

a. PENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAH DI BIDANG KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS :- Penyebarluasan Informasi- Pedidikan dan Pelatihan- Penelitian dan Pengembangan

Teknologi- Peningkatan Nilai Tambah Produk

Ps 39



PENGAWASAN



KESDM / DITJEN MIGAS &DEP. LAIN TERKAIT

PS 4 (1)

PS 4 (2)

Ps 41 (3), 46 (1) (3) (4)

BERDASARKAN IZIN USAHA

Badan Pengatur

Ps 41 (1)

- Peningkatan Nilai Tambah Produk- Penerapan Standardisasi- Pemberian Akreditasi- Pembinaan Industri/ Badan Usaha





Ketertiban

b. PENETAPAN KEBIJAKAN/ PENGATURAN MENGENAI KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS :- Cadangan dan Potensi SDA Migas- Kemampuan Produksi- Kebutuhan BBM dan Gas Bumi dalam

Negeri- Penguasaan Teknologi- Aspek Lingkungan dan Pelestarian

Lingkungan Hidup- Kemampuan Nasional, dan- Kebijakan Pembangunan

DEP. LAIN TERKAIT

a. Konservasi sumber daya dan cadangan Migas;b. Pengelolaan data Migas;c. Penerapan kaidah keteknikan yang baik;d. Jenis dan mutu hasil olahan Minyak dan Gas Bumie. Alokasi dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan bahan bakuf. Keselamatan dan kesehatan kerja;g. Pengelolaan lingkungan hidup;h. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan

kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;i. Penggunaan tenaga kerja asing;j. Pengembangan tenaga kerja Indonesia;k. Pengembangan Lingkungan dan masyarakat setempatl. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Mi gas;m. Kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Migas


Badan Pengatur

1. Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha

Hilir berdasarkan Izin Usaha

2. Pengawasan thd pelaksanaan penyediaan dan

pendistribusian BBM dan pengangkutan

Gas Bumi melalui pipa

3. Pengawasan atas:

a. ketersediaan dan distribusi BBM

b. Cadangan BBM Nasional

c. Pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan

Penyimpanan BBM

d. Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa

e. Harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan

pelanggan kecil

f. Pengusahaan transmisi dan distribusi

Gas Bumi

- Peningkatan Nilai Tambah Produk- Penerapan Standardisasi- Pemberian Akreditasi- Pembinaan Industri/ Badan Usaha





Ketertiban

b. PENETAPAN KEBIJAKAN/ PENGATURAN MENGENAI KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS :- Cadangan dan Potensi SDA Migas- Kemampuan Produksi- Kebutuhan BBM dan Gas Bumi dalam

Negeri- Penguasaan Teknologi- Aspek Lingkungan dan Pelestarian

Lingkungan Hidup- Kemampuan Nasional, dan- Kebijakan Pembangunan

DEP. LAIN TERKAIT

a. Konservasi sumber daya dan cadangan Migas;b. Pengelolaan data Migas;c. Penerapan kaidah keteknikan yang baik;d. Jenis dan mutu hasil olahan Minyak dan Gas Bumie. Alokasi dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan bahan bakuf. Keselamatan dan kesehatan kerja;g. Pengelolaan lingkungan hidup;h. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan

kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;i. Penggunaan tenaga kerja asing;j. Pengembangan tenaga kerja Indonesia;k. Pengembangan Lingkungan dan masyarakat setempatl. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Mi gas;m. Kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Migas


Badan Pengatur

1. Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha

Hilir berdasarkan Izin Usaha

2. Pengawasan thd pelaksanaan penyediaan dan

pendistribusian BBM dan pengangkutan

Gas Bumi melalui pipa

3. Pengawasan atas:

a. ketersediaan dan distribusi BBM

b. Cadangan BBM Nasional

c. Pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan

Penyimpanan BBM

d. Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa

e. Harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan

pelanggan kecil

f. Pengusahaan transmisi dan distribusi

Gas Bumi

KEMENTERIANESDM

4. Pelaksanaan Hubungan Kelembagaan(vide PP 35/2004)

Antara lain :

• Penawaran Wilayah Kerja kepada BU atau BUT dilakukan olehMenteri melalui koordinasi dengan SKMIGAS.

• Menteri menetapkan BU atau BUT sebagai Kontraktor untukmelakukan kegiatan usaha hulu pada Wilayah Kerja melaluimelakukan kegiatan usaha hulu pada Wilayah Kerja melaluikoordinasi dengan SKMIGAS.

• Kontraktor wajib mengembalikan sebagian atau seluruhWilayah Kerjanya kepada Menteri melalui SKMIGAS sebelumatau setelah jangka waktu Kontrak Kerja Sama berakhir.

• Kontraktor melalui SKMIGAS wajib menyerahkan kepadaMenteri seluruh data dari hasil eksplorasi dan eksploitasi diWilayah Kerjanya.

KEMENTERIANESDM

Lanjutan…

• Menteri menetapkan bentuk dan ketentuan pokok Kontrak Kerja Samasetelah mendapat pertimbangan dari Kepala SKMIGAS.

• Kontraktor melalui SKMIGAS mengajukan permohonan perpanjanganKontrak Kerja Sama.

• SKMIGAS melakukan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan• SKMIGAS melakukan evaluasi terhadap permohonan perpanjanganKontrak Kerja Sama sebagai bahan pertimbangan Menteri dalammemberikan persetujuan atau penolakan permohonan Kontraktor.

• Kontraktor dapat mengalihkan, menyerahkan dan memindahtangankansebagian atau seluruh hak dan kewajibannya (Participating Interest)kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Menteri berdasarkanpertimbangan SKMIGAS.

KEMENTERIANESDM

hubungan kelembagaan di esdm

Documents