TUGASMAKALAH

TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI

HUBUNGAN ISTIMEWA

Oleh

ACHMAD ALFIANARIF WAHYUDI

VERRA ARIESTA SARIYUSLI MARIADI

PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSIFAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG2011

1. PENDAHULUAN

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 7, laporan keuangan harus

mengungkapan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang

termasuk dalam pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah transaksi yang

dilakukan dengan:

- perusahaan yang memiliki hubungan kepemilikan,

- perorangan sebagai pemilik atau karyawan yang mempunyai pengaruh signifikan,

- anggota keluarga terdekat dari perorangan tersebut, dan

- perusahaan yang dimiliki secara subtansial oleh perorangan tersebut.

Yang wajib dilaporkan meliputi hakikat hubungan istimewa, jenis transaksi serta nilainya.

PSAK ini mengacu pada standar akuntansi internasional (International Accounting

Standard) No. 24.

Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (RPT) memiliki dua

hipotesis yang bertolak belakang yaitu sebagai transaksi opportunis atau sebagai transaksi

yang efisien. Sebagai transaksi yang opportunis dalam hal transaksi RPT menyebabkan

conflict of interest yang konsisten dengan agency theory, seperti yang dikemukakan oleh

Berle dan Means (1932) dan Jensen dan Meckling (1976). Transaksi RPT dapat digunakan

sebagai alat untuk expropriation of the firm’s resources. Hipotesis yang lain bahwa

transaksi RPT merupakan transaksi yang dilakukan dalam pertimbangan efisiensi untuk

memenuhi kebutuhan perusahaan. Seperti yang dibahas dalam artikel di Wall Street

Journal, 29 Desember 2003 ”a company might want the head of a key supplier is a director

in order to get that person’s business insights... some argue, a ban on related party dealing

could deprive a company of taleneted employees or beneficial business arrangements.”

Penelitian Deng dkk. (2006) membuktikan bahwa pemegang saham mayoritas

melakukan “ firm expropriation resources at the expense of the minority shareholders”.

Expropriation yang mereka lakukan salah satunya dengan melalui RPT.

Bertrand, dkk. (2002) menunjukkan bahwa RPT diantara perusahaan afiliasi dalam

struktur kepemilikan piramid adalah saluran terpenting yang digunakan oleh pemegang

saham kendali untuk melakukan expropriation at the expense dari pemegang saham

minoritas.

Dalam penelitian Claessens dkk. (2002b) menemukan bahwa adanya group

affiliation akan membawa dampak positif dan negatif tergantung dari struktur kepemilikan

dan siklus hidup perusahaan. Perusahaan-perusahaan di Asia Timur, termasuk Indonesia,

yang memiliki control lebih besar dari cash flow right, afiliasi tersebut akan meningkatan

nilai perusahaan jika perusahaan tersebut sudah lebih lama berdiri dan pertumbuhannya

rendah. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan di Asia Timur yang memiliki control lebih

besar dari ownership, afiliasi tersebut akan menurunkan nilai perusahaan jika

perusahaannya relatif masih muda dan memiliki potensi untuk tumbuh besar.

Jian dan Wong (2003) menemukan bahwa transaksi dengan pihak yang memiliki

hubungan istimewa (RPT) menunjukkan kecenderung opportunis. Hal ini dibuktikan

dengan ditemukannya tingginya tingkat penjualan dengan RPT, terutama kepada pemegang

saham kendali dan anggota lain perusahaan dalam grup, ketika perusahaan memiliki

insentif untuk memanipulasi laba (menjelang di delisted atau menjelang penerbitan saham

baru). Sebagai tambahan informasi, transaksi dengan RPT lebih banyak dilakukan oleh

perusahaan – perusahaan yang berada dalam grup dibandingkan dengan perusahaan yang

beroperasi independent. Selain itu, transaksi penjualan dengan RPT dipandang oleh pasar

sebagai transaksi yang kredibilitasnya lebih diragukan dibandingkan transaksi dengan

pihak-pihak independen. Hal ini tampak dengan lebih rendahnya koefisien untuk transaksi

penjualan dengan RPT dibandingkan dengan koefisien untuk transaksi penjualan dengan

pihak yang independen dalam hubungannya dengan return saham kumulatif bersih. Dalam

hal financing, rata-rata perusahaan tersebut lebih banyak memberikan pinjaman (loan) ke

pihak yang memiliki hubungan istimewa dibandingkan dengan meminjam (borrowing) dari

mereka dimana sumber dana untuk dipinjamkan ke pihak yang memiliki hubungan

istimewa tersebut berasal dari free cash flow. Makin banyak pinjaman yang diberikan

kepada RPT menyebabkan makin rendahnya penilaian pasar, yang diukur dengan Tobin’s

Q dan market to book equity. Mereka menggunakan data 131 perusahaan Cina yang

terdaftar di bursa pada satu jenis industri (industri bahan baku dasar).

Dengan menggunakan sampel 112 perusahaan Amerika yang terdaftar di bursa

periode 2000-2001, Gordon dkk. (2004) juga menemukan bahwa transaksi dengan RPT

menunjukkan kecenderungan oportunis daripada sebagai efisiensi transaksi. Hal ini tampak

dengan adanya hubungan yang negatif antara industry adjusted return dengan frekuensi

RPT dan nilai uang dari RPT tsb. Selain itu, RPT akan makin sedikit frekuensi dan nilai

uangnya jika ukuran akan penerapan corporate governance makin besar, yaitu jika

persentase kepemilikan terbesar dari pihak di luar perusahaan makin besar, makin

banyaknya komisaris independen dan makin besarnya kompensasi yang dibayarkan kepada

komisaris independen.

Hasil yang sama juga diperoleh Kholbeck dan Mayhew (2004). Secara khusus,

mereka menunjukkan bahwa kemungkinan adanya transaksi RPT makin besar, saat makin

lemahnya ukuran corporate governance, yaitu saat makin sedikitnya jumlah komisaris

independen, makin sedikitnya kompensasi tunai kepada CEO dan direktur, serta makin

besarnya kompensasi CEO dalam bentuk opsi saham. Transaksi RPT ini juga dipandang

sebagai oportunis oleh investor, ditunjukkan dengan adanya hubungan yang negatif antara

keberadaan transaksi RPT dengan future return. Mereka menggunakan sampel 1.261

perusahaan Amerika yang terdapat dalam Standard & Poor 1500 di tahun 2001.

Penelitian Thomas dkk. (2004) menemukan transaksi dengan afiliasi (RPT)

dilakukan sebagai salah satu cara untuk melakukan earning management pada perusahaan-

perusahaan di Jepang. Mereka melakukan dengan mengidentifkasi adanya penghindaran

kerugian, penghindaran penurunan laba dan penghindaran negative forecast error dalam

laporan keuangan induk. Hal ini akan hilang saat disusun laporan keuangan konsolidasi,

sebab tiga hal tersebut dilakukan melalui transaksi dengan perusahaan afiliasi mereka

(RPT). Mereka tidak menggunakan langsung data RPT sebab standar akuntansi di Jepang

tidak mewajibkan penyajian dan pengungkapan tersendiri untuk transaksi dengan pihak-

pihak yang memiliki hubungan istimewa. Mereka menggunakan data perusahaan terbuka di

Jepang dengan total sampel10.804 firm year selama tahun 1985-2000.

Keempat penelitian diatas secara umum menemukan bukti yang sama bahwa RPT

lebih dipandang sebagai transaksi untuk kepentingan oportunis dibandingkan untuk tujuan

efisiensi perusahaan. Walaupun terdapat beberapa perbedan, antara lain tentang bentuk

transaksi RPT yang umum terjadi dalam penelitian Gordon dkk. (2004) dengan Kholbeck

dan Mayhew (2004) walaupun menggunakan sampel perusahaan Amerika pada periode

waktu yang sama. Gordon dkk. menemukan bahwa transaksi RPT dalam bentuk pinjaman

lebih sedikit daripada yang selain pinjaman (pembelian barang atau pemberian jasa

langsung). Sebaliknya, Kholbeck dan Mayhew menemukan yang terbanyak dalam bentuk

pinjaman dengan pihak direktur, karyawan dan pemegang saham utama perusahaan.

Perbedaan ini tampaknya berkaitan dengan jumlah serta pemilihan sampel yang berbeda

diantara kedua penelitian tersebut. Hasil penelitian Kholbeck dan Mayhew ini konsisten

dengan hasil penelitian di Cina oleh Jian dan Wong (2003), dimana transaksi yang RPT

yang lebih banyak dalam bentuk pemberian pinjaman (loan) daripada menerima pinjaman

(borrowing).

Motif oportunis dalam melakukan transaksi dengan RPT ini tampaknya tidak terjadi untuk

semua jenis transaksi RPT. Gordon dan Henry (2005) mengkaitkan jenis transaksi RPT

dengan ukuran manajemen laba. Mereka menemukan bahwa motif oportunis ini hanya

terbukti untuk pada transaksi RPT dalam bentuk fixed rate financing from related party.

Kesimpulan Gordon dan Henry diperoleh dari sampel 331 perusahaan Amerika yang

terdaftar dimana tahun fiskalnya 2000-2001. Hal yang sama dibuktikan oleh Jian dan Wong

(2003) bahwa transaksi penjualan dengan RPT digunakan untuk melakukan manajemen

laba.

2. Landasan Toeri

PSAK NO 7

Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa adalah pihak-pihak yang dianggap

mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk

mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam

mengambil keputusan keuangan dan operasional.

Transaksi antara Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa adalah suatu

pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan

istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan

Pengendalian adalah kepemilikan langsung melalui anak perusahaan dengan lebih dari

setengah hak suara dari suatu perusahaan, atau suatu kepentingan substansial dalam hak

suara dan kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan keuangan dan operasi manajemen

perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian.

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa merupakan gejala normal dalam

perniagaan dan usaha. Misalnya, perusahaan seringkali melaksanakan kegiatannya secara

terpisah-pisah melalui anak perusahaan dan atau perusahaan afiliasi, memperoleh

kepentingan dalam perusahaan lain - untuk tujuan investasi atau untuk alasan perniagaan -

dalam proporsi yang cukup untuk mengendalikan atau melaksanakan pengaruh yang

signifikan dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasi perusahaan penerima

investasi (investee).

Posisi keuangan dan hasil usaha dari suatu perusahaan dapat terpengaruh oleh

hubungan istimewa dengan suatu pihak walaupun tidak terjadi sesuatu transaksi dengan

pihak tersebut. Suatu hubungan istimewa dapat mempengaruhi transaksi perusahaan

pelapor dengan pihak lain. Sebagai contoh, suatu anak perusahaan dapat mengakhiri

hubungan dengan suatu mitra dagangnya karena induk perusahaan telah mengakuisisi suatu

perusahaan lain yang berusaha dalam bidang perdagangan yang sama dengan mitra dagang

terdahulu. Di samping itu, suatu tindakan dapat tertunda karena pengaruh yang signifikan

dari pihak lain. Sebagai contoh, suatu anak perusahaan dapat diinstruksikan oleh induknya

untuk tidak ikut serta dalam riset dan pengembangan.

Pengakuan akuntansi suatu pengalihan sumber daya secara normal didasarkan pada suatu

harga yang disepakati pihak yang bersangkutan. Harga yang berlaku antara pihak yang

tidak mempunyai hubungan istimewa adalah harga pertukaran antara pihak yang

independen (arm's length price). Pihak yang mempunyai hubungan istimewa mungkin

mempunyai suatu tingkat keluwesan dalam proses penentuan harga, yang tidak terdapat

dalam transaksi antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa .

Suatu cara untuk menentukan harga dalam suatu transaksi antara pihak yang

mempunyai hubungan istimewa adalah dengan metode harga pasar bebas yang dapat

diperbandingkan. Bila barang atau jasa dipasok dalam suatu transaksi antara pihak yang

mempunyai hubungan istimewa, dan keadaan yang bersangkutan itu adalah serupa dengan

keadaan dalam transaksi perdagangan normal, metode ini sering digunakan. Metode ini

juga sering digunakan untuk menentukan biaya pembelanjaan

Bila barang dialihkan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebelum

dijual kepada pihak yang independen, metode harga penjualan kembali (resale price) sering

digunakan. Metode ini mengurangi harga penjualan kembali dengan suatu margin yang

wajar. Metode ini juga digunakan untuk pengalihan/transfer sumber daya lain, seperti hak

dan jasa.

Pendekatan lain adalah metode biaya-plus (cost-plus method), yang menambahkan

suatu kenaikan (mark-up) tertentu pada biaya pemasok. Kesulitan-kesulitan mungkin

dialami baik dalam menentukan unsur biaya yang dapat diatribusikan maupun kenaikan

(mark-up) tersebut. Di antara ukuran-ukuran yang dapat membantu menentukan harga

transfer adalah hasil (return) yang dapat dibandingkan dalam industri sejenis atas volume

penjualan atau modal yang digunakan.

Berikut ini adalah contoh situasi transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan

istimewa mungkin memerlukan pengungkapan oleh suatu perusahaan pelapor:

o pembelian atau penjualan barang,

o pembelian atau penjualan properti dan aktiva lain,

o pemberian atau penerimaan jasa,

o pengalihan riset dan pengembangan,

o pendanaan (termasuk pemberian pinjaman dan penyetoran modal baik

secara tunai maupun dalam bentuk natura),

o garansi dan penjaminan (collateral), dan

o kontrak manajemen.

Jika terdapat transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa, perlu

diungkapkan hakekat transaksi dan unsur-unsur transaksi yang diperlukan agar laporan

keuangan tersebut dapat dimengerti. Unsur-unsur ini biasanya mencakup:

o suatu petunjuk mengenai volume transaksi, baik jumlahnya maupun

proporsinya,

o jumlah atau proporsi pos-pos terbuka (outstanding items),dan

o kebijakan harga

PSAK NO 38

Sejumlah entitas usaha di Indonesia memiliki karakteristik pemilikian mayoritas

dan atau pengendalian oleh pihak yang sama, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Entitas usaha yang memiliki karakteristik seperti ini disebut entitas spengendali. Dalam

transaksi restrukturisasi entitas sepengendali tidak terjadi perubahan substansi ekonomi

pemilikan, walaupun bentuk hukum (legal form) pemilikan saham atau aktiva atau

kewajiban atau instrumen kepemilikan lainnya berubah.

Pengendalian (control) adalah kekuasaan (power) untuk menentukan kebijakan

keuangan dan operasi suatu badan usaha agar dapat menikmati manfaat dari kegiatan

perusahaan tersebut. Induk perusahaan (Parent Company) adalah perusahaan yang

memiliki satu atau lebih anak perusahaan.

Anak perusahaan ( Subsidiaries) adalah perusahaan yang dikendalikan oleh

perusahaan lain (yang dikenal sebagai induk perusahaan), baik melalaui pemilikan

mayoritas atau cara lain.

Kelompok minoritas (Minority interest) adalah bagian hasil usaha dan bagian aktiva

bersih anak perusahaan, yang tidak dimiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung

(melalaui anak perusahaan), oleh induk perusahaan.

Nilai wajar (fair value) adalah suatu jumlah yang dapat digunakan sebagai dasar

pertukaran aktiva atau penyelesaian kewajiban anatara pihak yang paham (knowladgeable)

dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (arms’s lenght transaction).

Tanggal Restrukturisasi adalah tanggal pada saat kendali atas aktiva bersih dan operasi

perusahaan yang diakuisisi secara efektif beralih ke perusahaan pengakuisisi.

Entitas sepengendali (Under common control) adalah pihak (perorangan, perusahaan, atau

bentuk entitas lainnya) yang secara langsung atau tidak langsung (melalaui satu atau lebih

perantara), mengendalaikan atau dikendalaikan oleh atau berada di bawah pengendalian

yang sama.

Transaksi Restrukturisasi entitas sepengendali (restructuring transactions among under

common control companies) merupakan transaski pengalihan aktiva, kewajiban, saham

atau bentuk instrumen kepemilikan lainnya anatara pihak – pihak (perorangan, perusahaan

atau bentuk entitas lainnya) yang, secara langsung atau tidak langsung (melalui satu atau

lebih perantara), mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian

yang sama.

Pengendalaian dianggap ada apabila pihak pengendali (induk perusahaan) memiliki lebih

dari 50% hak suara pada suatu perusahaan terkendali (anak perusahaan), baik secara

langsung atau tidak langsung (melalui anak perusahaan lain).

Walaupun suatu perusahaan memiliki hak suara 50% atau kurang, pengendalian

tetap dianggap ada apabila dapat dibuktikan adanya salah satu kondisi berikut:

a. mempunyai hak suara lebih dari 50% berdasarkan perjanjian dengan investor lain;

b. mempunyai hak untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan lain

tersebut berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;

c. kekuasaaan untuk mengangkat dan memberhentikan sebagian besar anggota pengurus

perusahaan yang lain tersebut;

d. mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus.

Transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali, berupa pengalihan aktiva, kewajiban,

saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dilakukan dalam rangka reorganisasi

entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan

perubahan pemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaki demikian tidak dapat

menimbulkann laba atau rugi bagi seluruh kelompok perusahaan ataupun bagi entitas

individual dalam kelompok perusahaan tersebut.

Contoh-contoh transaksi antara entitas sepengendali adalah sebagai berikut:

a. Suatu induk perusahaan memindahkan sebagai aktiva bersih dari anak perusahaan

yang dimiliki induk perusahaan tersebut menjadi aktiva induk perusahaan yang

bersangkutan. Transaksi ini menyebabkan perubahan dalam bentuk hukum (legal

form) pemilikan atas aktiva bersih tersebut, tetapi tidak menyebabkan perubahan

substansi ekonomi (economic substance) pemilikan aktiva bersih tersebut.

b. Induk perusahaan mengalihkan sebagaian hak pemilikannya dalam suatu anak

perusahaan ke anak perusahaan lainnya yang dimiliki oleh induk perusahaan.

Transaksi ini juga merupakan perubahan bentuk hukum pemilikan anak perusahaan,

tetapi tidak merupakan perubahan substansi ekonomi pemilikan anak perusahaan

tersebut.

c. Suatu induk perusahaan menukar pemilikannya atas sebagian aktiva bersih dalam

anak perusahaan yang dimiliki induk perusahaan tersebut dengan saham tambahan

yang diterbitkan oleh anak perusahaan lainnya (yang tidak dimiliki 100%), sehingga

pemilikan induk perusahaan dalam anak perusahaan lainnya tersebut bertambah,

sedangkan presentase kepemilikan pemegang saham minoritas dalam anak

perusahaan tersebut berkurang. Dalam hal ini, walaupun bentuk hukum pemilikan

akiva bersih dalam anak perusahaan berubah (dari milik langsung induk perusahaan

menjadi milik anak perusahaan lainnya), tetapi tidak terjadi perubahan substansi

ekonomi kepemilikan atas aktiva bersih tersebut.

Transaksi pembelian saham atau akativa bersih milik pemegang saham minoritas

(yang tidak berada dalam pengendalian yang sama dengan pemegang saham mayoritas)

merupakan transaksi yang mencakup perubahan substansi ekonomi pemilikan dari

pemegang saham minoritas ke pemegang saham mayoritas, oleh karena itu transaksi ini

bukan merupakan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali.

Karena transaksi restrukturisasi anatara entitas sepengendali tidak mengakibatkan

perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aktiva, saham, kewajiban atau instrumen

kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aktiva maupun kewajiban yang

pemilikannya dialihkan (dalam bentuk hukumnya) harus dicatat sesuai dengan nilai buku

seperti penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (pooling of

interest).

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, unsur-unsur laporan keuangan

dari perusahaan yang direstrukturisasi untuk periode terjadinya restrukturisasi tersebut dan

untuk periode perbandingan yang disajikan, harus disajikan sedemikian rupa seolah-olah

perusahaan tersebut telah bergabung sejak permulaan periode yang disajikan tersebut.

Laporan keuangan suatu perusahaan tidak boleh memasukkan adanya penyatuan

kepemilikan walaupun perusahaan tersebut adalah salah satu pihak yang bergabung,

apabila penyatuan kepemilikan terjadi pada suatu tanggal setelah tanggal neraca terakhir

disajikan.

SELISIH ANTARA HARGA PENGALIHAN DAN NILAI BUKU

Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi restrukturisasi

antara entitas sepengendali dibukukan dalam akun Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi

Entitas Sepengendali. Saldo akun tersebut selanjutnya disajikan sebagai unsur Ekuitas.

Selisih harga pengalihan dengan nilai sehubungan dengan transaksi restrukturisasi antara

entitas sepengendali bukan merupakan goodwill. Saldo akun Selisih Nilai Transaksi

Restrukturisasi Antara Entitas Sepengendali tidak berubah akibat pengalihan lebih lanjut

aktiva, kewajiban, saham atau instrumen kepemilikan lainnya tersebut kepada entitas lain

yang tidak sepengendali.

Untuk semua transaksi restrukturisasi entitas sepengendali, pengungkapan berikut

harus dibuat dalam laporan keuangan pada periode terjadinya restrukturisasi:

a. jenis, nilai buku dan harga pengalihan aktiva, kewajiban, saham atau instrumen

kepemilikan lainnya yang dialihkan

b. tanggal transaksi restrukturisasi anatara entitas sepengendali

c. nama entitas terkait

d. metode akutansi yang digunakan

SIFAT TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI

1. Transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali, berupa pengalihan aktiva,

kewajiban, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dilakukan dalam rangka

reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama,

bukan merupakan perubahan pemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga

transaksi demikian tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi seluruh kelompok

perusahaan ataupun bagi entitas individual dalam kelompok perusahaan tersebut.

2. Pihak tidak sepengendali diperlukan sebagai entitas sepengendali apabila dalam jangka

waktu dua puluh empat bulan atau kurang:

a. Pihak tidak sepengendali tersebut pernah berada di bawah pengendalian yang sama,

atau

b. Aktiva, kewajiban, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dialihkan pernah

dimiliki entitas sepengendali.

3. Transaksi pembelian saham atau aktiva bersih milik pemegang saham minorias (yang

tidak berada dalam pengendalian yang sama dengan pemegang saham mayoritas)

merupakan transaksi yang mencakup perubahan substansi ekonomi pemilikan dari

pemegang saham minoritas ke pemegang saham mayoritas, oleh karena itu transaksi ini

bukan merupakan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali.

4. Karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan

perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aktiva, saham, kewajiban atau instrumen

kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aktiva maupun kewajiban yang

pemilikannya dialihkan (dalam bentuk hukumnya) harus dicatat sesuai dengan nilai

buku seperti penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (pooling

of interest).

5. Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, unsur-unsur laporan keuangan dari

perusahaan yang direstrukturisasi untuk periode terjadinya restrukturisasi tersebut dan

untuk periode perbandingan yang disajikan, harus disajikan sedemikian rupa seolah-

olah perusahaan tersebut telah bergabung sejak permulaan periode yang disajikan

tersebut. Laporan Keuangan suatu perusahaan tidak boleh memasukkan adanya

penyatuan kepemilikan walaupun perusahaan tersebut adalah salah satu pihak yang

bergabung, apabila penyatuann kepemilikan terjadi pada suatu tanggal setelah tanggal

neraca terakhir disajikan.

PSAK NO 39

Dunia Bisnis selalu ditandai oleh keinginan untuk melakukan investasi pada usaha

yang menguntungkan dengan risiko yang kecil. Keinginan dunia bisnis untuk melakukan

investasi seringkali melebihi kemampuan satu entitas usaha untuk menyediakan dana.

Seorang pengusaha yang memiliki peluang investasi, tetapi tidak memiliki dana atau aset

yang cukup, akan berusaha mengajak mitra usaha untuk memanfaatkan peluang tersebut

dengan membentuk Kerjasama Operasi (KSO).

Kerjasama Operasi berlandaskan Hukum Perdata umumnya. Hukum perikatan khususnya,

sehingga hak, kewajiban, kepemilikan, pola kepemilikan aset, pola bagi pendapatan-beban-

hasil akibat perikatan tersebut hendaknya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keungan.

Kerjasama Operasi antara entitas akuntansi Indonesia dan pihak luar negeri

berlandas pada kesepakatan antar pihak, dengan memperhatikan hukum di negara masing-

masing dan hukum internasional, mempunyai konsekuensi pengungkapan yang sama Inti

dari semua bentuk KSO adalah sama, yakni pengusaha berusaha memperoleh dana dan atau

aset yang mencukupi untuk melakukan investasi yang diinginkan, dan atau memperoleh

sinerji dari aliansi stratejik, dan atau membagi risiko investasi dengan pengusaha lain.

Seorang pengusaha yang memiliki akses ke dana dan sumber daya lain yang cukup, dan

tidak ingin membagi risiko dengan pengusaha lain, mungkin tidak akan tertarik dengan

bentuk-bentuk kerjasama. Dia mungkin merasa lebih baik bila meminjam uang di bank atau

mencari dana di pasar modal. Dengan demikian ada perbedaan pokok antara KSO dengan

bentuk-bentuk pendanaan lain, yaitu KSO memiliki unsur adanya keterbatasan seorang

pengusaha untuk memanfaatkan dana dari institusi keuangan yang ada, atau memiliki

kesulitan dalam perolehan sumber daya atau hak usaha tertentu, dan atau adanya kehendak

untuk membagi risiko investasi

Bentuk-bentuk KSO berkembang dengan berbagai variasi, tetapi bisa dibagi menjadi

dua golongan, yakni:

KSO dengan entitas hukum yang terpisah (separate legal entity) dari entitas hukum

para partisipan KSO, dan

KSO tanpa pembentukan entitas hukum yang terpisah.

KSO yang pertama bisa berbentuk badan hukum atau persekutuan. Sedang KSO tanpa

entitas hukum bisa berbentuk Pengendalian Bersama Operasi (PBO) dan Pengendalian

Bersama Aset (PBA), atau KSO dimana hanya satu pihak saja dari partisipan KSO yang

memiliki kendali yang signifikan atas operasi atau aset KSO. Dalam KSO dengan pola

PBO dan PBA, masing-masing partisipan KSO memilki kendali yang signifikan atas

operasi atau aset KSO, karena itu nama kerjasama ini adalah pengendalian bersama

(jointly controlled). KSO yang diatur dalam Pernyataan ini adalah KSO dengan batasan

dimana hanya satu pihak saja yang secara signifikan (berarti) memiliki kendali atas aset

dan operasi KSO.

Kerjasama Operasi (KSO) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana masing-

masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunkan aset dan atau

hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut.

Pemilik Aset adalah pihak yang memilki aset atau hak penyelenggaraan usaha

tertentu yang dipakai sebagai obyek atau sarana Kerjasama Operasi. Misalnya orang yang

memiliki tanah untuk dibangun gedung perkantoran diatasnya dalam perjanjian KSO, atau

PT Jasa Marga yang memiliki hak penyelenggaraan jalan tol.Investor adalah pihak yang

menyediakan dana, baik seluruh atau sebagian, untuk memungkinkan aset atau hak usaha

pemilik aset diberdayakan atau dimanfaatkan dalam KSO. Pembatasan ini berbeda dengan

PSAK No. 12, karena investor di Pernyataan ini memiliki pengendalian atas aset dan

operasi KSO, bisa pula tidak, tergantung dari bentuk KSO yang ada dalam perjanjian

Aset KSO adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan

kegiatan KSO Pengelola KSO adalah pihak, yang mengoperasikan aset KSO. Pengelola

KSO mungkin pemilik aset , mungkin juga pihak lain yang ditunjuk.

Masa Konsesi adalah jangka waktu dimana investor dan pemilik aset masih terikat

dengan perjanjian bagi hasil atau bagi pendapatan atau bentuk pembayaran lain yang

tercantum di dalam perjanjian KSO.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Pembangunan Aset Kerjasama Operasi

Aset yang diserahkan pemilik aset untuk diusahakan dalam perjanjian Kerjasama

Operasi (KSO) harus dicatat oleh pemilik aset sebagai aset KSO sebesar biaya

perolehannya.

Dana yang ditanamkan pemilik aset dalam KSO dicatat sebagai penyertaan KSO. Di sisi

lain investor mencatat dana yang diterima ini dalam penyertaan KSO oleh pemilik aset

sebagai kewajiban.

Pengoperasian Aset Kerjasama Operasi

Aset KSO yang dibangun dengan didanai oleh investor harus dicatat oleh pihak

yang mengelola aset KSO tersebut, dalam hal yang mengelola adalah salah satu dari

investor atau pemilik asset.

Aset KSO harus dicatat sebesar biaya perolehannya, atau biaya pembangunan yang

tercantum di perjanjian KSO, atau sebesar nilai wajar, dipilih yang paling obyektif atau

berdaya uji.

Investor mencatat penyerahan aset KSO kepada pemilik aset di akhir masa konsesi dengan

menghapus seluruh akun yang timbul berkaitan dengan KSO yang bersangkutan. Pemilik

aset, pada sisi lain, mencatat penyerahan ini sebagai aset dengan mengkredit penghasilan

KSO apabila memiliki kepastian tentang adanya manfaat ekonomi dari aset tersebut, atau

mengkredit penghasilan tangguhan (deffered income) apabila tidak memiliki kepastian

yang cukup tentang manfaat ekonomi dari aset tersebut.

Bila investor melakukan penyerahan aset KSO kepada pemilik aset untuk dioperasikan

pada saat aset KSO selesai di bangun, penyerahan ini harus dicatat sebagai hak bagi

pendapatan atau penghasilan KSO. Penerimaan kas atau hak atas pendapatan/penghasilan

secara periodik dari bagi hasil atau bagi pendapatan atau bentuk lain yang timbul dari KSO

ini diakui sebagai pendapatan KSO.

Dari transaksi pada paragraf 40, pemilik aset mencatat penyerahan tersebut dalam akun

aset KSO dengan mengkredit akun kewajiban jangka panjang KSO. Pembayaran periodik

kepada kepada investor karena adanya perjanjian KSO ini dicatat sebagai pelunasan utang

beserta bunga dan beban atau penghasilan KSO.

Penghitungan bunga untuk transaksi yang termuat dalam paragraf 40 dan 41 adalah dengan

mengacu pada tingkat bunga normal dikalikan dengan sisa kewajiban atau sisa piutang bagi

investor. Selisih anatara beban bunga (atau penghasilan bunga bagi investor) dan bagian

dari kewajiban KSO (atau piutang KSO bagi investor) dari jumlah yang dibayarkan (atau

diterima investor) dimasukkan sebagai penghasilan atau beban KSO.

Aset KSO harus disusutkan secara sistematis oleh pengelola KSO selama umur

ekonominya. Untuk investor, masa penyusutan tidak boleh lebih panjang dari masa konsesi

KSO.

Hak bagi pendapatan atau hasil diamortisasi oleh investor.

Pengungkapan

Sehubungan dengan perjanjian Kerjasama Operasi (KSO), pengungkapan berikut

ini harus dibuat:

a) pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian KSO,

b) hak dan kewajiban dari masing-masing partisipan KSO berkenaan dengan perjanjian

KSO,

c) ketentuan tentang perubahan perjanjian KSO, bila ada.

Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aktiva tetap, pengungkapan berikut

harus dibuat untuk aset Kerjasama Operasi (KSO):

a) klasifikasi aktiva yang membentuk aset KSO,

b) penentuan biaya perolehan aset KSO,

c) penentuan depresiasi atau amortisasi aset KSO.

Sehubungan dengan perjanjian bagi pendapatan/hasil KSO, pengungkapan berikut ini harus

dibuat:

a) penghitungan atau penentuan hak bagi pendapatan/hasil KSO,

b) penentuan amortisasi hak bagi pendapatan /hasil KSO,

c) penghitungan (tambahan) beban atau penghasilan KSO yang timbul dari

pembayaran bagi pendapatan/hasil KSO.

PSAK NO 40

Akuntansi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi

Transaksi yang mengubah ekuitas anak perusahaan/perusahaan asosiasi antara lain:

a) Transaksi yang mengubah persentase kepemilikan investor pada anak

perusahaan/perusahaan asosiasi antara lain:

1) Transaksi antara anak perusahaan/perusahaan asosiasi dengan investor:

i. Anak perusahaan/perusahaan asosiasi menjual saham tambahan kepada

investor,

ii. Anak perusahaan/perusahaan asosiasi asosiasi memperoleh kembali saham

beredar yang dimiliki oleh investor.

2) Transaksi antara anak perusahaan/perusahaan asosiasi dengan pihak ketiga

(selain investor):

i. Anak perusahaan/perusahaan asosiasi menjual saham tambahan kepada

pihak ketiga,

ii. Anak perusahaan/perusahaan asosiasi memperoleh kembali saham beredar

yang dimiliki oleh pihak ketiga.

b) Transaksi yang tidak mengubah persentase kepemilikan investor pada anak

perusahaan/perusahaan asosiasi: anak perusahaan/perusahaan asosiasi melakukan

revaluasi aktiva tetap sehingga muncul akun “Selisih Penilaian Kembali Aktiva

Tetap”.

Pengakuan

Apabila nilai ekuitas anak perusahaan/perusahaan asosiasi yang menjadi bagian

perusahaan investor sesudah transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan/perusahaan

asosiasi lebih besar dari nilai ekuitas anak perusahaan/perusahaan asosiasi yang menjadi

bagian perusahaan investor sebelum transaksi perubahan ekuitas anak

perusahaan/perusahaan asosiasi, maka perbedaan tersebut, oleh investor diakui sebagai

bagian dari ekuitas dengan akun “Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Anak

Perusahaan/Perusahaan Asosiasi”.

Pada saat pelepasan investasi yang bersangkutan, jumlah selisih transaksi

perubahan ekuitas anak perusahaan/perusahaan asosiasi yang terkait diakui sebagai

pendapatan atau beban dalam periode yang sama pada waktu keuntungan atau kerugian

pelepasan diakui.

Pengungkapan

Unsur-unsur utama akun “Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Anak

Perusahaan/Perusahaan Asosiasi/Anak Perusahaan” harus diungkapkan secara terpisah

pada catatan atas laporan keuangan.

ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS ISAK 7

Latar Belakang dari diterbitkannya ISAK 7 adalah suatu entitas dapat didirikan

untuk mencapai suatu tujuan khusus yang terbatas (misalnya untuk melakukan sewa,

kegiatan riset dan pengembangan atau sekuritisasi aset keuangan). Suatu entitas bertujuan

khusus (EBK) atau special purpose entities (SPE) dapat berbentuk perusahaan,

perserikatan, firma atau entitas yang tidak berbentuk badan hukum. EBK umumnya

dibentuk dengan ketentuan kontraktual yang mengatur secara ketat atau memberikan

batasan tetap atas kewenangan pimpinan, wali amanat, atau manajemen untuk membuat

keputusan mengenai pengoperasian EBK. Ketentuan ini sering kali menjelaskan bahwa

kebijakan dalam mengoperasikan EBK tidak dapat dimodifikasi atau diubah (beroperasi

dengan autopilot), kecuali mungkin oleh pendiri atau sponsornya.

Paragarf 2 ISAK 7 menyebutkan, sponsor (entitas yang diwakili EBK) sering kali

mengalihkan atau menjual asetnya ke EBK, memperoleh hak pemakaian aset yang dikuasai

oleh EBK, atau memberikan jasa untuk EBK, sementara pihak lain ("penyedia modal")

mungkin menyerahkan dana kepada EBK. Entitas yang bertransaksi dengan EBK (sering

kali adalah pendiri atau sponsor) mungkin secara substansi mengendalikan EBK.

Hak (beneficial interest) dalam suatu EBK, misalnya, dapat berupa instrumen

utang, instrumen ekuitas, hak partisipasi, hak residual, atau sewa. Beberapa hak, mungkin

memberikan tingkat pengembalian yang tetap atau pasti kepada pemegangnya, sementara

yang lain memberikan akses terhadap keuntungan ekonomi di masa depan dari kegiatan

EBK. Dalam banyak hal, pendiri atau sponsor (atau entitas yang menjadi alasan

pembentukan EBK atau yang diwakili) memperoleh manfaat utama dari kegiatan EBK,

walaupun ia hanya memiliki sebagian kecil ekuitas EBK atau bahkan tidak memiliki sama

sekali.

Pengalihan aset dari suatu entitas ke suatu EBK mungkin dapat dikategorikan

sebagai penjualan oleh entitas tersebut. Meskipun pengalihan tersebut memang benar

merupakan penjualan, ketentuan dalam PSAK 4 (revisi 2009): Laporan Keuangan

Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri dan Interpretasi ini mensyaratkan entitas

untuk mengonsolidasikan EBK tersebut

Deskripsi Kasus

Sebelum tahun 2003, PT. Indosat Tbk yang saat itu masih bernama PT. Indonesian

Satellite Corporation Tbk bersama dengan PT. Telkom Tbk adalah dua perusahaan plat

merah yang menjalankan lini bisnis yang sejenis yaitu bidang telekomunikasi. Berdasarkan

kebijakan pemerintah waktu itu (Presiden Megawati Sukarnoputri) PT. Indosat Tbk pada

akhir tahun 2002 diprivatisasi. Perusahaan ini dijual ke Temasek Holdings yang berbasis di

Singapura.

Pada tahun 2001 sebelum Telkom dan Indosat terpisah pengendalian, kedua

perusahaan melakukan transaksi kepemilikan silang saham di beberapa perusahaan

affiliasi. Rinciannya adalah:

a. Menjual 35% investasi perusahaan di PT Telekomunikasi Selular

b. Mengakuisisi 22,5% investasi Telkom di Satelindo

c. Mengakuisisi 37,21% investasi Telkom di Lintasarta

Pada saat transaksi, Indosat dan Telkom adalah entitas sepengendali oleh Pemerintah

sebagai pemegang saham mayoritas kedua perusahaan. Transaksi dengan Telkom ini

dicatat dengan metode penyatuan kepemilikan. Bila selisih transaksi di atas adalah sebesar

Rp 4.359.259, bagaimana cara pengungkapannya?

Kasus 2

Pada tahun 2006 PT Central Pertiwi (CP) dan PT Surya Hidup Satwa (SHS) sebagai

pemegang kendali PT BISI International melakukan restrukturisasi dalam kelompok

perusahaan. Hal ini untuk menjadikan Perusahaan induk untuk usaha pembibitan benih.

Transaksinya adalah:

a. Akuisisi PT Tanindo Subur Prima (TSP)

Desember 2006 PT BISI membeli dan membayar lunas 54,2% kepemilikan saham

atau sebanyak 49864000 saham di TSP dari CP dan SHS, dengan harga RP 1.009

per lembar saham atau total sebesar Rp 50,3 miliar.

b. Akuisisi PT Multi Sarana Indotani (MSI)

Desember 2006 PT BISI juga membeli dan melunasi 99,99% kepemilikan saham

atau sebanyak 11.499.999 saham di MSI dari CP dan Jialipto, dengan harga Rp

1.042 per lembar sahamatau sebesar Rp 12 miliar.

Akuisisi diatas dibiayai dari penerimaan atas penerbitan saham sebanyak 63.000.000 saham

atau sebesar Rp 63 miliar pada Desember 2006. Bagaimana pengakuan transaksi ini?

Analisa Kasus

Kasus pertama.

Sesuai dengan PSAK 38 selisih bersih sebesar Rp 4.359.259 antara nilai wajar yang

dibayar atau diterima dan aktiva bersih perusahaan yang peroleh atau dijual dikreditkan

pada “selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali”. Mulai tahun 2003, Karena

antara Telkom dan Indosat telah terpisah secara pengendaliannya, maka dalam laporan

keuangan konsolidasi tahun 2003 “selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas pengendali”

diakui sebagai realisasi laba. Pengakuan laba ini disajikan ke dalam akun “Pos Luar biasa –

laba yang direalisasi atas selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali”

Kasus kedua

Asumsi nilai buku bersih TSP adalah Rp 55.693.000.000 dan MSI adalah

Rp12.466.000.000, maka selisih harga pengalihan saham dengan nilai buku bersih anak

perusahaan yang diakuisisi adalah (dalam juta):

Harga Pengalihan Nilai buku bersih Selisih

PT TSP 50.313 55.693 5.380

PT MSI 11.983 12.466 483

jumlah 62.296 68.159 5.863

Sesuai dengan PSAK 38 selisih harga pengalihan saham dengan nilai buku bersih anak

perusahaan yang diakuisisi sebesar Rp 5.863 juta disajikan pada akun “selisih nilai

restrukturisasi entitas pengendali” di bagian ekuitas.

3. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Yang termasuk dalam pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah transaksi

yang dilakukan dengan:

- perusahaan yang memiliki hubungan kepemilikan,

- perorangan sebagai pemilik atau karyawan yang mempunyai pengaruh signifikan,

- anggota keluarga terdekat dari perorangan tersebut, dan

- perusahaan yang dimiliki secara subtansial oleh perorangan tersebut.

2. Transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa perlu untuk

diungkapkan guna menilai kewajaran transaksi tersebut.

3. Selisih nilai restrukturisasi entitas terjadi pada transaksi pada perusahaan yang

sepengendali.

REFERENSI

Anwar, Yusuf. 2004. Strategi Pengembangan Akuntan Dan Pasar Modal Indonesia. Pidato Pembukaan Konvensi Nasional Akuntansi V 2004. Yogyakarta.

FCGI. 2001. Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan). Jilid II. Jakarta: FCGI.

Feliana, Yie Ke. 2007. Pengaruh Struktur Kepemilikan Perusahaan dan Transaksi dengan Pihak-pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa terhadap Daya Informasi Akuntansi. Simposium Nasional Akuntansi IX 2006. Padang. Hal. 1-28.

IAI (2009). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Salemba Empat, Jakarta.

KNKG, 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Jakarta: KNKG.

Rahmawati, Yacob Suparno dan Nurul Qomariyah. 2006. Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Praktik Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Publik Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta. Simposium Nasional Akuntansi IX 2006. Padang. Hal. 1-28.

Toha, Akhmad. 2004. Efektivitas Peranan Komite Audit Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Studi Kasus Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kajian Ekonomi dan Keuangan. Vol. 8. No. 3. September 2004. Hal. 17-41.

Wallman, SMH (1996). The futura Accounting And Financial Reporting Part II; The Colorized Approach. Accounting Horizon, Vol. 10 No. 2, June, pp. 138-148.

www.ortax.org