Hotel VS Air Tanah Jogja Pembangunan yang terjadi di massa sekarang ini khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bergerak didalam pembangunan perhotelan sudah mencapai titik yang yang mengkhawatirkan. Daerah Istimewa Yogyakarta yang hanya mempunyai luas daerah terbatas malah banyak didirikan bangunan hotel yang berdiri dengan megah nya. Dengan adanya pembangunan hotel secara besar besaran di DIY maka secara langsung akan menyebabkan berkurangnya sumber air tanah untuk masyarakat yang ada di sekitar, padahal jika kita merujuk pada Peraturan Walikota (Perwal) No.3 Tahun 2014 tentang penyediaan Air Baku Usaha Perhotelan, maka seluruh hotel di Kota Yogyakarta wajib berlangganan PDAM. Batas Toleransi bagi usaha perhotelan untuk berlangganan PDAM tersebut hingga akhir tahun 2015. Selain membuat peraturan tersebut dari sisi lain hasil yang diperoleh berupaya memacu peningkatan jumlah pelanggan PDAM, pihak PDAM juga perlu mengukur kmampuan dalam penyediaan air baku tanah. Saat ini, debit air bersih yang dihasilkan PDAM mencapai 550 liter per detik. Sumber nya berasal dari sumur dalam serta sumber dari Sleman. Tetapi selama musim kemarau terjadi penurunan debit hingga 10 persen. Debit tersebut terbagi untuk 33.700 pelanggan PDAM. Pembangunan hotel secara besar besaran di daerah DIY tersebut mempunyai alasan strategis dengan banyaknya wisatawan yang sering berkunjung di kota pelajar tersebut, di samping itu tingkat pertumbuhan dari segi keuntungan yang cukup bagus karena banyaknya wisatawan yang datang. Pada tahun 2009 dan 2013 presentase pertumbuhan hotel bintang 5 adalah 0%, 2011 ada 41.32%, tahun 2012 7.54%, tahun 2013 12.33% dan yang terbesar di 2015, 66.69%. Jumlah kamar total dijogja tahun 2015, termasuk hotel yang sedang project ada di angka12.947. Tetapi yang running baru 9.316 Kamar, berarti akan ada tambahan3.631kamar di 2015 ini. Jika dilihat secara general, dari hotel budget, bintang 1 sampai bintang 5, sekarang jumlah hotel di jogja (yang terdata PHRI) adalah 117 hotel. Kota Jogja tak lagi dianggap Istimewa karena bakal semakin sesak dengan kehadiran ratusan hotel baru pada 2015 hingga 2016 mendatang. Tetapi bagi masyarakat kecil yang dalam memenuhi kebutuhan sehari hari menggunakan air sumur, mereka sangat tidak menikmati di karenakan pembangunan hotel-hotel tersebut secara tidak langsung banyak sekali menyedot air tanah yang ada di sumur mereka. Lahan lahan yang semakin sempit untuk masyarakat kecil karena banyak nya pembangunan yang besar besaran dan hanya untuk di miliki oleh segelintir orang mampu saja. Apakah sikap seperti itu sudah mencerminkan sesuai ideologi bangsa kita yaitu Pancasila dalam hal keadilan sosial?, tentu saja tidak. Jika di tinjau dengan etika yang ada pihak pengelola hotel juga harus mempertimbangkan dan memikirkan dampak yang akan ditimbulkan setelah pembangunan tersebut terhadap masyarakat dan lingkungan nya. Apabila air tanah yang terus menerus diambil secara berlebihan, tetapi tidak disertai pembuatan serapannya. Akibatnya banjir yang diakibatkan lebih luas dan diprediksi permukaan tanah bisa menyamai muka air laut. Sebagai contoh Penurunan tanah di kota kota besar ditemukan fakta bahwa di Jakarta tanah amblas 25 cm per tahun, lalu apakah jogja akan bernasib serupa? Dalam memenuhi kebutuhan usaha perhotelan PDAM harus ada upaya penambahan debit air bersih. Salah satu upaya yang masih ditunggu ialah penyedotan air dari Kali Progo untuk diolah menjadi sumber air bersih dan didistribusikan bagi wilayah Kota Yogyakarta, Sleman, serta Bantul. Kebutuhan air untuk usaha hotel cukup tinggi. Pihak PDAM berharap, realisasi pengolahan air dari kali progo yang akan dibangun pemerintah pusat bisa segera terealisasi. Ironisnya, dari jumlah banyak nya hotel yang ada di jogja ini, baru 50 hotel yang sudah melakukan peraturan Wali Kota tersebut dan sudah menjadi pelanggan dan tersambung layanan dari PDAM Tirtamarta. Kurang nya kesadaran dari pemilik dan pengelola hotel-hotel tersebut sangatlah kurang, dari pembangunan di satu tempat maka dampak yang akan di hasilkan khususnya bagi masyarakat sekitar sangatlah besar mulai dari penyedotan air tanah secara besar besaran, penyempitan lahan dan pemukiman penduduk, serta dampak limbah yang di buang yang secara tidak langsung dapat menyebabkan pencemaran bagi masyarakat sekitarnya. Usaha usaha yang dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta gencar melakukan sosialisasi ke kalangan perhotelan. Hal ini supaya jika batas toleransi sudah berakhir, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sanksi bagi usaha perhotelan yang lalai ternyata cukup berat. Mulai dari peringatan hingga pencabutan usaha. Hotel yang tidak menjadi pelanggan PDAM jelas salah. Tapi jika PDAM juga belum bisa memenuhi kebutuhan juga salah. Seharusnya pemkot Yogyakarta memberikan dukungan penuh bagi PDAM dalam menambah debit air disamping mendesak usaha hotel menjadi pelanggan PDAM. Bukan berarti usaha hotel dilarang mengambil sumber air tanah, sumber tersebut tetap dapat dimanfaatkan namun hanya untuk menambah kebutuhan air yang belum disuplai oleh PDAM, tetapi bagi kalangan pengelola hotel yang tidak memikirkan dampak yang ditimbulkan serta menganggap lingkungan seolah olah milik sendiri, peraturan tersebut hanyalah peraturan yang hanya dianggap angin lalu. Pihak pihak pengelola hotel yang tidak mau ambil rugi dan lama mereka pasti mempunyai banyak cara agar usaha hotel yang dibangun dapat berjalan dengan lancar dan meminimalisir sanksi yang ada sehingga bagi sebagian banyak kalangan peraturan dan sanksi tidak menjadikan mereka takut.

HIKMATUL HUSNA DIAN KHARISMATEKNIK LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIANO. HP : 08993317335