hb3 - perusahaan.pdf

H. Tokit Masditok, SE, MM

PERSEROAN TERBATAS (PT)

FIRMA (Fa)

COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV)

USAHA DAGANG (UD)

BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

KOPERASI

YAYASAN

1. Pengertian dan Dasar Hukum

2. Proses Pendirian

3. Tanggung Jawab Perseroan

4. Modal Perseroan

5. Saham & Hak Pemegang Saham

6. Organ-Organ Perseroan

7. Pembubaran Perseroan


Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksananya. Uraian diatas menjelaskan kegiatan Perseroan Terbatas berdasarkan dan mengandalkan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.


Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih, untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham.



Tahap PENGAJUAN NAMA PT

Tahap AKTA NOTARIS

Tahap PENGESAHAN

Tahap PENDAFTARAN dalam DAFTAR PERUSAHAAN

Tahap PENGUMUMAN dalam TAMBAHAN BERITA NEGARA


TAHAP PENGAJUAN NAMA PT :

Pengajuan nama perusahaan ini didaftarkan oleh Notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kemenkumham.

Bertujuan untuk melakukan pengecekan apakah nama PT tersebut sudah gunakan atau tidak, dimana pemakaian PT tidak boleh sama atau mirip sekali dengan nama PT yang sudah ada.


TAHAP AKTA NOTARIS :

Merupakan tahap awal pendirian.

Merumuskan akta pendirian perusahaan yang di dalamnya terdapat Anggaran Dasar perseroan.

Pada saat proses pendirian di depan Notaris, minimal 25% dari modal dasar sudah harus ditempatkan/disetor.

Nama perusahaan harus sudah ada.


TAHAP AKTA NOTARIS :

Pihak pendiri sudah mulai bisa berbisnis dengan mengatas namakan perusahaan, namun yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga atas bisnis perusahaan tersebut untuk sementara adalah para pendiri.

Setelah nanti PT terbentuk, maka tindakan hukum para pendiri akan diambil alih oleh perseroan.


TAHAP PENGESAHAN :

Akta pendirian perseroan yang dibuat notaris selanjutnya diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan.

Sejak disahkan, maka perusahaan telah mendapat statusnya sebagai badan hukum. Sehingga semua tindakan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan, maka hal tersebut bukan lagi merupakan tanggung jawab pendiri, tetapi menjadi tanggung jawab Direksi.


TAHAP PENDAFTARAN :

Permohonan pendaftaran diajukan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota/Kabupaten sesuai dengan domisili perusahaan.

Bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagai bukti bahwa perusahaan/badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan.


TAHAP PENGUMUMAN DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA (BNRI):

Setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kemenkumham, maka harus di umumkan dalam BNRI dari perusahaan yang telah diumumkan dalam BNRI, maka PT telah sempurna statusnya sebagai badan hukum.


Tanggung jawab PT hanya sebatas harta yang ada dalam perusahaan, sehingga disebut terbatas (limited).

Sehingga Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi, dalam arti jika terdapat gugatan, maka yaharta pribadi tidak boleh disita.


Modal Dasar : merupakan seluruh modal perusahaan yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

Modal Ditempatkan : merupakan modal yang ditempatkan untuk masing-masing Pemegang Saham.

Modal Setor : merupakan modal yang telah ditempatkan dan diperuntukan bagi masing Pemegang Saham dan telah disetor penuh oleh mereka sehingga sudah bisa digunakan untuk membiayai usaha perusahaan.


Penyetoran Saham : karena pada prinsipnya yang membiayai perusahaan adalah Pemegang Saham, maka Pemegang Saham pada awal berdiri perusahaan (tahap notaris) harus menyetor minimal 25% dari modal dasar perusahaan (modal dasar minimum sebesar Rp. 50 juta sesuai pasal 32 ayat 1 Undang2 no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Hak Pemegang Saham : hak suara dalam RUPS, menerima dividen, menerima sisa kekayaan jika perusahaan dilikuidasi.


RUPS : rapat umum pemegang saham merupakan kekuasaan tertinggi dalam perseroan. Melalui RUPS dilakukan rapat mengenai rencana kerja sampai dengan evaluasi kinerja perusahaan. RUPS bisa bersifat biasa (rutin/tahunan) maupun luar biasa.

Direksi : merupakan organ yang berwenang menjalankan dan mengambil kebijakan perusahaan. Direksi bertanggung jawab kepada RUPS.

Dewan Komisaris : organ yang berwenang melaksanakan pengawasan perusahaan dan bertanggung jawab kepada RUPS.


Pembubaran perusahaan (likuidasi) dapat dilakukan dengan beberapa alasan sbb :

Keputusan RUPS

Berakhirnya jangka waktu pendirian

Penetapan pengadilan

1. Pengertian & Dasar Hukum

2. Proses Pendirian

3. Sistem Tanggung Jawab Para Partner

4. Pembubaran Firma

FIRMA (Fa)

FIRMA (Fa)

Firma adalah persekutuan/ badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu perusahaan dengan memakai nama bersama dan umumnya didirikan dengan Akta Otentik sebagai Akta Pendirian dan dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia.

Badan usaha ini lebih banyak digunakan oleh beberapa atau sekelompok orang yang memiliki keahlian sama untuk memberikan pelayanan atau melaksanakan kegiatan usaha yang pada umumnya dibidang Jasa.

FIRMA (Fa)

Para pendiri Firma umumnya telah saling mengenal dan percaya satu sama lain serta masing-masing anggota telah mengetahui dan memahami segala resiko yang timbul dan menjadi tanggung jawab para pendirinya.

Resiko usaha dari badan usaha ini ditanggung bersama oleh para sekutu/pendiri termasuk dengan harta pribadinya.

FIRMA (Fa)

Karena persekutuan Firma merupakan bagian dari persekutuan perdata, maka dasar hukum persekutuan firma terdapat pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan pasal-pasal lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang terkait.

FIRMA (Fa)

Dalam Pasal 22 KUHD disebutkan bahwa persekutuan firma harus didirikan dengan akta otentik tanpa adanya kemungkinan untuk disangkalkan kepada pihak ketiga bila akta itu tidak ada.

Pasal 23 KUHD dan Pasal 28 KUHD menyebutkan setelah akta pendirian dibuat, maka harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana firma tersebut berkedudukan dan kemudian akta pendirian tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

FIRMA (Fa)

Tahap Akta Otentik : suatu firma harus didirikan dengan Akta Otentik dalam hal ini dengan Akta Notaris.

Tahap Pendaftaran Akta Firma : Setelah akta firma dibuat dengan Akta Notaris, selanjutnya didaftarkan dalam register khusus di kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah firma berkedudukan.

Tahap Pengumuman dalam Berita Negara : Petikan akta firma harus diumumkan dalam BNRI agar diketahui oleh pihak ketiga.

FIRMA (Fa)

Setiap tindakan yang dilakukan untuk dan atas nama firma, maka seluruh persero bertanggung jawab secara renteng untuk seluruh hutang, tanpa melihat siapakan diantara persero yang secara riil melakukan tindakan.

Hal ini wajar, mengingat suatu firma bukan merupakan badan hukum dan tidak memiliki kekayaan yang disisihkan untuk berbisnis, namun harta yang digunakan untuk berbisnis adalah harta pribadi para persero.

FIRMA (Fa)

Pembubaran Persekutuan Firma diatur dalam ketentuan Pasal 1646 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdata dan Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 KUHD.

FIRMA (Fa)

Pasal 1646 KUHPerdata menyebutkan bahwa ada 5 hal yang menyebabkan Persekutuan Firma berakhir, yaitu :

1. Jangka waktu firma telah berakhir sesuai yang telah ditentukan dalam akta pendirian;

2. Adanya pengunduran diri dari sekutunya atau pemberhentian sekutunya;

3. Musnahnya barang atau telah selesainya usaha yang dijalankan persekutuan firma;

4. Adanya kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu;

5. Salah seorang sekutu meninggal dunia atau berada di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit.

1. Pengertian

2. Proses Pendirian CV

3. Pembubaran CV


Commanditaire Vennootschap (CV) atau Persekutuan Komanditer adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh satu orang atau lebih.

Satu orang atau lebih pendirinya bertindak selaku persero aktif, yaitu pihak yang menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas kekayaan pribadinya.

Satu orang atau lebih pendirinya bertindak selaku persero pasif (persero komanditer), yang hanya bertanggung jawab sebatas uang yang disetor saja.


Dalam KUH Dagang tidak ada aturan tentang pendirian, pendaftaran, maupun pengumumannya, sehingga persekutuan komanditer dapat diadakan berdasarkan perjanjian dengan lisan atau sepakat para pihak saja (Pasal 22 KUH Dagang).

Dalam praktik di Indonesia untuk mendirikan persekutuan komanditer dengan dibuatkan akta pendirian/berdasarkan akta notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. Dengan kata lain prosedur pendiriannya sama dengan prosedur mendirikan persekutuan firma.


Karena persekutuan komanditer pada hakikatnya adalah persekutuan perdata (Pasal 16 KUH Dagang), maka mengenai berakhirnya persekutuan komanditer sama dengan berakhirnya persekutuan perdata dan persekutuan firma (Pasal 1646 s/d 1652 KUH Perdata).


Usaha Dagang (UD) dalam bahasa inggris disebut sebagai Sole Proprietorship

Merupakan cara berbisnis secara pribadi (tanpa partner).

Tanpa badan hukum, sehingga tidak ada harta yang disisihkan sebagaimana halnya badan hukum.

Jika ada tuntutan dari pihak ketiga, maka tanggung jawab hukumnya bersifat pribadi dari pemiliknya.

USAHA DAGANG (UD)


2. Jenis-Jenis BUMN


Merupakan perusahaan milik negara, dimana pemerintah memegang andil yang besar termasuk dalam hal kepemilikan saham yang bersifat mayoritas.

Bidang usahanya menyangkut kepentingan umum dan hajat hidup orang banyak (pasal 33 UUD 1945).


BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat.


Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN.

BUMN di Indonesia berbentuk : 1)Perusahaan Perseroan (Persero), 2)Perusahaan Umum (Perum) dan 3)Perusahaan Jawatan (Perjan).


1. Perusahaan Perseroan, disingkat persero : Perusahaan perseroan (persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh pemerintah (atas nama negara) yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.


1. Perusahaan Perseroan, disingkat persero :

Pada beberapa persero, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuat persero tersebut menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik. Contoh : PT. Telekomunikasi Indonesia (persero), Tbk


1. Perusahaan Perseroan, disingkat persero :

Adanya persero terbuka sesuai kebijakan pemerintah tentang privatisasi.

Dimana Privatisasi adalah penjualan sebagian atau seluruh saham persero kepada pihak lain untuk peningkatan kualitas. Persero yang diprivatisasi adalah yang unsur usahanya kompetitif dan teknologinya cepat berubah.


2. Perusahaan Umum (Perum) :

Adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.


3. Perusahaan Jawatan (Perjan) :

Perusahaan jawatan (perjan) sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Saat ini hanya TVRI yang merupakan satu-satunya perjan yang dimiliki oleh BUMN. Besarnya modal perjan ditetapkan melalui APBN.


1. Pengertian Koperasi

2. Dasar Hukum Koperasi Indonesia

3. Prinsip-Prinsip Koperasi

4. Kepengurusan

5. Jenis-Jenis Koperasi

KOPERASI

Koperasi Indonesia berdasarkan UU No. 25 tahun 1992, merupakan suatu badan usaha yang dipandang oleh undang-undang sebagai suatu perusahaan. Dimana dibentuk oleh anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan usaha dan menunjang kepentingan ekonomi anggotanya.

Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

KOPERASI

UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

UU ini disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1992.

Diumumkan pada Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116.

Dengan terbitnya UU 25 Tahun 1992 mengganti UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.

KOPERASI

Bersifat sukarela dan terbuka bagi para anggotanya.

Bersifat demokratis kekeluargaan dalam pengelolaannya.

Pembagian hasil adil dan proporsional dengan pengorbanan anggotanya.

Mengutamakan kesejehteraan anggota.

Prinsip kemandirian, swakarsa dan swasembada.

KOPERASI

Pada prinsipnya Pengurus Koperasi dipilih dari anggota dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota.

Pengurus yang dipilih anggota biasanya anggota yang dianggap memiliki kecakapan dan tanggung jawab yang memadai untuk mengelola koperasi.

KOPERASI

Jenis-Jenis Koperasi dapat diklasifikasi berdasarkan :

1. fungsinya,

2. cakupan luas kerjanya,

3. jenis usahanya,

4. homogenitas anggotannya.

KOPERASI

Jenis Koperasi berdasarkan fungsinya :

1. Koperasi Konsumsi : didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya.

2. Koperasi Produksi : didirkan untuk membantu penyediaan bahan baku, peralatan produksi, membantu memproduksi jenis barang tertentu s.d memasarkannya hasil produksi tersebut.

3. Koperasi Jasa : memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada para anggotanya.

KOPERASI

Jenis Koperasi berdasarkan cakupan luas kerjanya :

1. Koperasi Primer : koperasi yang yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

2. Koperasi Sekunder : koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer.

KOPERASI

Jenis Koperasi berdasarkan jenis usahanya :

1. Koperasi Simpan Pinjam : koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Anggota yang menabung (menyimpan) akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa.

2. Koperasi Serba Usaha : koperasi yang memiliki banyak unit usaha. Misalnya : unit usaha simpan pinjam, unit pertokoan, unit produksi, unit warnet, dll.

KOPERASI

Jenis Koperasi berdasarkan homogenitas anggota :

1. Koperasi Unit Desa (KUD)

2. Koperasi Pegawai (Koppeg)

3. Koperasi Sekolah

KOPERASI


2. Pendirian Yayasan

3. Organ Yayasan

4. Penggabungan & Pembubaran Yayasan

YAYASAN

Yayasan (foundation) adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang.

Di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

YAYASAN

Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan mempunyai status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk.

Permohonan pendirian yayasan dapat diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan yayasan. Yayasan yang telah memperoleh pengesahan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

YAYASAN

Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus.

Pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan yayasan.

Pengawas bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.

YAYASAN

Perbuatan hukum penggabungan yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan satu atau lebih yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

Pembubaran Yayasan dilakukan karena : 1)jangka waktu yang ditetapkan Anggaran Dasar berakhir, 2)tujuan yang ditetapkan tercapai atau tidak tercapai, 3)putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.

YAYASAN

hb3 - perusahaan.pdf

Documents