hasil survei pertambangan kabupaten dan … 2016... · 1 ketidakpastian mengenai administrasi,...
TRANSCRIPT
Dipresentasikan Pada Acara:
HASIL SURVEI PERTAMBANGAN LINGKUP KABUPATEN DAN PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2015
LANTAI 5 GEDUNG B DITJEN MINERBA23 JUNI 2016
JAKARTA
HASIL SURVEI PERTAMBANGAN KABUPATEN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2015
Oleh:
INDONESIAN MINING INSTITUTE
Bekerja Sama dengan:
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARAKEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
Menjadi lembaga kajian yang kredibel di Indonesia dan di
Kawasan Asia Pasifik yang diakui oleh segenap stakeholders
sektor pertambangan minerba termasuk investor dan
perusahaan tambang di dunia dan menjadi referensi utama
kepentingan investasi dan penyusunan kebijakan di sektor
pertambangan di Indonesia
VISI
Membawa dunia pertambangan Indonesia menjadi sektor
utama untuk memberikan dukungan bagi perkembangan
ekonomi Indonesia, berkesinambungan, meningkatkan taraf
hidup masyarakat dan berwawasan lingkungan.
MISI
REKAN
SURVEI INVESTASI PERTAMBANGAN DI DAERAH
Survei tahunan yang di inisiasi dan dilaksanakan
oleh IMI terhadap 20 keabupaten penghasil
minerba utama di Indonesia mulai dari tahun
2014-2015
KAJIAN IMPLIKASI KENAIKAN
ROYALTI BATUBARA
Studi dilaksanakan dua kali oleh IMI bekerjasama
dengan APBI yaitu studi pertama di tahun 2013 dan
studi kedua di tahun 2015. Proses studi dilaksanakan
melalui seri FGD yang dihadiri narasumber dari
Kementerian ESDM, Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, dll.
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN
UNDANG-UNDANG
Studi secara mendalam tentang rencana
perubahan Undang-Undang No.4 Tahun 2009
dilihat dari segi akademis, yang merupakan
kerjasama antara IMI dan PERHAPI serta
didukung oleh Armila Law Office.
Dipresentasikan Pada Acara:
HASIL SURVEI PERTAMBANGAN LINGKUP KABUPATEN DAN PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2015
LANTAI 5 GEDUNG B DITJEN MINERBA23 JUNI 2016
JAKARTA
HASIL SURVEI PERTAMBANGAN KABUPATEN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2015
Oleh:
INDONESIAN MINING INSTITUTE
Bekerja Sama dengan:
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARAKEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
Survei ini bertujuan untuk membuat kajian (report card) yang
dapat digunakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas
kebijakan yang berkaitan dengan pertambangan dalam rangka
menarik investasi disektor pertambangan demi pertumbuhan
ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja yang lebih baik
TUJUAN SURVEI
OUTLINE
1.
Informasi UmumSurvei
2.
MetodologiSurvei
3.
Hasil Survei
4.
Perbandingandengan Hasil Tahun
Sebelumnya
1. INFORMASI UMUM SURVEI
Merupakan suatu survei untuk mengukur persepsi pelaku
pertambangan terhadap kebijakan pertambangan minerba di daerah-daerah utama penghasil sumber daya minerba
720Responden
72Perusahaan
25Kabupaten
2015Mar Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov
Waktu pelaksanaan survei:
17Provinsi
Apr
1. INFORMASI UMUM SURVEI
Tapanuli Selatan
Muara Enim
BangkaKetapang
Barito Utara
Tanah Bumbu
Balangan
Tabalong
Kutai TimurKutai
Kartanegara
Berau
Nunukan
SamarindaLuwu Timur
Morowali Utara
Kolaka
Minahasa Utara
Sumbawa Barat
Halmahera Timur
Mimika
25
Kusioner yangdibagikan
Kabupaten
720 Kuesioner
25 kabupaten dipilih dari sekitar lebih 80 kabupaten yang menerima dana bagi hasil lebih dari20 miliar rupiah di tahun 2014 (berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 84/PMK.07/2014)
17Provinsi
20
Kusioner yangditerima kembali
Kabupaten
339 Kuesioner
14Provinsi
Kota Baru
MurungRaya
Halmahera Utara
Lahat
PEMAHAMAN BERSAMA
Pemilihan kabupaten yang dijadikan obyek survei bukan semata-matamengambil 20 kabupaten dengan dana bagi hasil teratas, tetapi
pemilihan kabupaten tersebut juga didasarkan atas pertimbanganpemerataan sesuai dengan provinsi di Indonesia.
Peringkat dalam hasil survei ini bukanlah merupakan peringkat yang mutlak karena masih ada kabupaten lain yang belum diikutkan dalam
survei tahun ini.
Survei ini merupakan penilaian atas persepsi dari pelaku industripertambangan. Hasil survei sangat bergantung dari pengetahuan,
pengalaman, dan penilaian dari masing-masing individu responden.
Nilai pada provinsi merupakan akumulasi dari hasil kuesioner padatingkat kabupaten yang mewakili
2. METODOLOGI SURVEI
• 17 pertanyaan untuk memperoleh persepsiprofesional pertambangan mengenai keadaankebijakan suatu kabupaten dalam mendukungkegiatan pertambangan
Bagian 1
• Survei mengenai pola investasi perusahaanpertambangan di IndonesiaBagian 2
• Komentar umum responden tentang keadaanpenerapan kebijakan oleh pemerintah daerahyang berkaitan dengan pertambangan
Bagian 3
Survei Pertambangan Kabupaten dan Provinsi merupakan
program rutin tahunan IMI yang diadopsi dari survei serupa yang
diadakan oleh Fraser Institute untuk negara dan dimodifikasi oleh IMI
untuk kabupaten dan provinsi. Survei dibagi menjadi 3 Bagian, yaitu:
2. METODOLOGI SURVEI
No Pertanyaan
1 Ketidakpastian mengenai administrasi, interpretasi, dan penegakan peraturan yang ada
2 Ketidakpastian tentang peraturan lingkungan yang diterbitkan daerah
3 Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antar kabupaten
4 Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antar departemen
5 Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antara pusat dengan daerah
6 Sistem Hukum (proses hukum yang adil, transparan, tepat waktu, efisien)
7Perpajakan (termasuk pribadi, perusahaan, gaji, dan timbulnya pungutan yang tidak sesuai
dengan peraturan)
8 Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
9Ketidakpastian mengenai daerah mana yang akan dilindungi sebagai taman, hutan lindung,
situs arkeologi
10 Ketersediaan infrastruktur
Pertanyaan pada Bagian 1
2. METODOLOGI SURVEI
No Pertanyaan
11
Kewajiban mengenai Sosial Ekonomi / program pengembangan masyarakat (termasuk
pembelian lokal atau persyaratan pengolahan, atau infrastruktur sosial seperti sekolah atau
rumah sakit,)
12Hambatan Perdagangan (ketersediaan infrastruktur penunjang perdagangan, tambahan tarif
perdagangan)
13Stabilitas politik lokal, baik pada saat masa Pemilihan Kepala Daerah maupun pemilihan
pemimpin dan tokoh masyarakat
14 Peraturan ketenagakerjaan
15 Keamanan lokal
16 Keterlibatan instansi daerah untuk menjaga infrastruktur daerah
17 Ketersediaan tenaga kerja / keterampilan
Pertanyaan pada Bagian 1
2. METODOLOGI SURVEI
Respon untuk Bagian 1
1 = Mendukung kegiatan eksplorasi dan pertambangan.
2 = Tidak menghambat kegiatan eksplorasi dan pertambangan.
3 = Agak menghambat kegiatan eksplorasi dan pertambangan.
4 = Sangat menghambat kegiatan eksplorasi dan pertambangan.
5 = Tidak akan mengupayakan kegiatan eksplorasi dan pertambangan di kabupaten.
3. HASIL SURVEI
Terdapat 5 indeks yang menggambarkan hasil survei, yaitu:
1. Indeks Potensi Kebijakan2. Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini3. Indeks Potensi Sumber Daya Best Practice4. Ruang untuk Peningkatan5. Indeks Komposit
3. HASIL SURVEI
1. Indeks Potensi Kebijakan
Merupakan Indeks yang menggambarkan kondisidari penerapan kebijakan pada suatu daerah.Semakin tinggi indeks ini berarti semakin baik kondisikebijakan yang diterapkan pada daerah tersebut
Dinilai dari jawaban seluruh pertanyaan (1-17) dengancara menghitung persentase responden yang menjawabpilihan 1 untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut
3. HASIL SURVEI
1. Indeks Potensi Kebijakan KabupatenIndeks Potensi Kebijakan
Ranking2015
Kabupaten/KotaNilai2015
1 Mimika 21,18
2 Bangka 17,65
3 Kutai Kartanegara 15,82
4 Halmahera Timur 14,02
5 Tapanuli Selatan 13,61
6 Samarinda 12,88
7 Muara Enim 11,61
8 Berau 10,59
9 Halmahera Utara 10,59
10 Minahasa Utara 10,29
11 Balangan 9,47
12 Nunukan 9,41
13 Kutai Timur 8,98
14 Barito Utara 8,75
15 Kolaka 8,24
16 Tabalong 7,92
17 Tanah Bumbu 5,31
18 Luwu Timur 5,11
19 Tanah Laut 0,59
20 Sumbawa Barat 0,00
21.18
17.65
15.82
14.02
13.61
12.88
11.61
10.59
10.59
10.29
9.47
9.41
8.98
8.75
8.24
7.92
5.31
5.11
0.59
0.00
0 20 40 60 80 100
Mimika
Bangka
Kutai Kartanegara
Halmahera Timur
Tapanuli Selatan
Samarinda
Muara Enim
Berau
Halmahera Utara
Minahasa Utara
Balangan
Nunukan
Kutai Timur
Barito Utara
Kolaka
Tabalong
Tanah Bumbu
Luwu Timur
Tanah Laut
Sumbawa Barat
Tahun 2015
3. HASIL SURVEI
1. Indeks Potensi Kebijakan Provinsi
Potential Policy IndexRanking Provinsi Nilai
1 Papua 21,182 Bangka Belitung 17,653 Maluku Utara 14,024 Sumatera Utara 13,615 Kalimantan Timur 12,866 Sumatera Selatan 11,617 Maluku 10,598 Sulawesi Utara 10,299 Kalimatan Utara 9,41
10 Kalimantan Tengah 8,7511 Sulawesi Tenggara 8,2412 Kalimantan Selatan 5,9613 Sulawesi Selatan 5,1114 Nusa Tenggara Barat 0,00
21.18
17.65
14.02
13.61
12.86
11.61
10.59
10.29
9.41
8.75
8.24
5.96
5.11
0.00
0 20 40 60 80 100
Papua
Bangka Belitung
Maluku Utara
Sumatera Utara
Kalimantan Timur
Sumatera Selatan
Maluku
Sulawesi Utara
Kalimatan Utara
Kalimantan Tengah
Sulawesi Tenggara
Kalimantan Selatan
Sulawesi Selatan
Nusa Tenggara Barat
Indeks Potensi Kebijakan
3. HASIL SURVEI
2. Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini
Merupakan Indeks yang menggambarkan kondisidari penerapan kebijakan pada suatu daerah yangmempengaruhi potensi dari sumber daya padadaerah tersebut.
Nilai yang rendah pada indeks ini menggambarkan adanyapotensi-potensi sumber daya yang tidak dapatdikembangkan/ dieksploitasi karena adanya hambatandari kebijakan yang diterapkan .
3. HASIL SURVEI
2. Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini
Dinilai dari jawaban seluruh pertanyaan (1-9,13,15) dengan caramenghitung presentase responden yang menjawab pilihan 1 dan 2untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk perhitungan indeksini dilakukan pembobotan sebagai berikut:
Bobot Respon 1 (Mendukung kegiatan eksplorasi danpertambangan) dibanding dengan Bobot Respon 2 (Tidakmenghambat kegiatan eksplorasi dan pertambangan) adalah 2 : 1
3. HASIL SURVEI
2. Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini KabupatenIndeks Potensi Sumber Daya Saat Ini
Ranking2015
Kabupaten/KotaNilai2015
1 Halmahera Utara 62,712 Bangka 58,333 Tapanuli Selatan 41,184 Berau 37,215 Kutai Kartanegara 35,656 Tabalong 35,277 Minahasa Utara 34,788 Samarinda 33,339 Muara Enim 32,31
10 Balangan 31,9011 Kutai Timur 29,0212 Mimika 27,0513 Kolaka 26,9614 Tanah Laut 26,3615 Tanah Bumbu 25,0016 Nunukan 21,9317 Halmahera Timur 19,3018 Barito Utara 18,7319 Luwu Timur 13,1920 Sumbawa Barat 12,12
62.71
58.33
41.18
37.21
35.65
35.27
34.78
33.33
32.31
31.90
29.02
27.05
26.96
26.36
25.00
21.93
19.30
18.73
13.19
12.12
0 20 40 60 80 100
Halmahera Utara
Bangka
Tapanuli Selatan
Berau
Kutai Kartanegara
Tabalong
Minahasa Utara
Samarinda
Muara Enim
Balangan
Kutai Timur
Mimika
Kolaka
Tanah Laut
Tanah Bumbu
Nunukan
Halmahera Timur
Barito Utara
Luwu Timur
Sumbawa Barat
Tahun 2015
3. HASIL SURVEI
2. Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini Provinsi
Indeks Potensi Sumber Daya Saat IniRanking Provinsi Nilai
1 Maluku 62,712 Bangka Belitung 58,333 Sumatera Utara 41,184 Sulawesi Utara 34,785 Kalimantan Timur 33,766 Sumatera Selatan 32,317 Kalimantan Selatan 29,268 Papua 27,059 Sulawesi Tenggara 26,96
10 Kalimatan Utara 21,9311 Maluku Utara 19,3012 Kalimantan Tengah 18,7313 Sulawesi Selatan 13,1914 Nusa Tenggara Barat 12,12
62.71
58.33
41.18
34.78
33.76
32.31
29.26
27.05
26.96
21.93
19.30
18.73
13.19
12.12
0 20 40 60 80 100
Maluku
Bangka Belitung
Sumatera Utara
Sulawesi Utara
Kalimantan Timur
Sumatera Selatan
Kalimantan Selatan
Papua
Sulawesi Tenggara
Kalimatan Utara
Maluku Utara
Kalimantan Tengah
Sulawesi Selatan
Nusa Tenggara Barat
Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini
3. HASIL SURVEI
3. Indeks Potensi Sumber Daya Best Practice
Merupakan Indeks yang menggambarkan kondisi daripenerapan kebijakan pada suatu daerah yangmempengaruhi potensi dari sumber daya padadaerah tersebut apabila kebijakan suatu daerah dikelola dengan
baik. Indeks ini mengasumsikan beberapa kebijakan telah dikeloladengan baik.
Dinilai dari jawaban seluruh pertanyaan (1-9,13,15) dengan caramenghitung presentase responden yang menjawab pilihan 1 dan 2untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk perhitungan indeksini dilakukan pembobotan sebagai berikut:
3. HASIL SURVEI
3. Indeks Potensi Sumber Daya Best Practice
Bobot Respon 1 (Mendukung kegiatan eksplorasi danpertambangan) dibanding dengan Bobot Respon 2 (Tidakmenghambat kegiatan eksplorasi dan pertambangan) adalah 2 : 1
Namun untuk pertanyaan 1,2,7,8,9,13 jawaban responden akandiasumsikan menjadi pilihan 1 karena diasumsikan kebijakan didaerah tersebut telah dikelola dengan baik.
3. HASIL SURVEI
3. Indeks Potensi Sumber Daya Best Practice KabupatenIndeks Potensi Sumber Daya Best Practice
Ranking2015 Kabupaten/Kota
Nilai2015
1 Bangka 88,892 Halmahera Utara 84,093 Berau 83,404 Balangan 82,185 Tapanuli Selatan 81,716 Tabalong 81,497 Kutai Kartanegara 81,288 Samarinda 81,209 Tanah Laut 80,59
10 Minahasa Utara 80,0011 Kutai Timur 79,5812 Mimika 79,3313 Muara Enim 78,9814 Kolaka 78,1615 Nunukan 77,0116 Sumbawa Barat 76,4717 Barito Utara 76,1618 Tanah Bumbu 76,0319 Halmahera Timur 75,7420 Luwu Timur 75,71
88.89
84.09
83.40
82.18
81.71
81.49
81.28
81.20
80.59
80.00
79.58
79.33
78.98
78.16
77.01
76.47
76.16
76.03
75.74
75.71
0 20 40 60 80 100
Bangka
Halmahera Utara
Berau
Balangan
Tapanuli Selatan
Tabalong
Kutai Kartanegara
Samarinda
Tanah Laut
Minahasa Utara
Kutai Timur
Mimika
Muara Enim
Kolaka
Nunukan
Sumbawa Barat
Barito Utara
Tanah Bumbu
Halmahera Timur
Luwu Timur
Tahun 2015
3. HASIL SURVEI
3. Indeks Potensi Sumber Daya Best Practice Provinsi
Indeks Potensi Sumber Daya Best PracticeRanking Provinsi Nilai
1 Bangka Belitung 88,892 Maluku 84,093 Kalimantan Timur 81,174 Sulawesi Utara 80,005 Papua 79,336 Kalimantan Selatan 79,277 Sumatera Selatan 78,988 Sulawesi Tenggara 78,169 Kalimatan Utara 77,01
10 Nusa Tenggara Barat 76,4711 Kalimantan Tengah 76,1612 Maluku Utara 75,7413 Sulawesi Selatan 75,7114 Sumatera Utara 54,47
88.89
84.09
81.17
80.00
79.33
79.27
78.98
78.16
77.01
76.47
76.16
75.74
75.71
54.47
0 20 40 60 80 100
Bangka Belitung
Maluku
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Papua
Kalimantan Selatan
Sumatera Selatan
Sulawesi Tenggara
Kalimatan Utara
Nusa Tenggara Barat
Kalimantan Tengah
Maluku Utara
Sulawesi Selatan
Sumatera Utara
Indeks Potensi Sumber Daya Best Practice
3. HASIL SURVEI
4. Ruang untuk Peningkatan
Merupakan Indeks yang menggambarkan seberapajauh suatu daerah dapat berkembang apabilakebijakan dikelola dengan baik
Dinilai dari selisih hasil Indeks Potensi Sumber Daya BestPractice dan Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini
3. HASIL SURVEI
4. Ruang untuk Peningkatan KabupatenRuang untuk Peningkatan
Ranking2015 Kabupaten/Kota
Nilai2015
1 Sumbawa Barat 64,352 Luwu Timur 62,533 Barito Utara 57,434 Halmahera Timur 56,445 Nunukan 55,086 Tanah Laut 54,227 Mimika 52,288 Kolaka 51,209 Tanah Bumbu 51,03
10 Kutai Timur 50,5611 Balangan 50,2912 Samarinda 47,8713 Muara Enim 46,6714 Tabalong 46,2315 Berau 46,1916 Kutai Kartanegara 45,6317 Minahasa Utara 45,2218 Tapanuli Selatan 40,5419 Bangka 30,5620 Halmahera Utara 21,38
64.35
62.53
57.43
56.44
55.08
54.22
52.28
51.20
51.03
50.56
50.29
47.87
46.67
46.23
46.19
45.63
45.22
40.54
30.56
21.38
0 20 40 60 80 100
Sumbawa Barat
Luwu Timur
Barito Utara
Halmahera Timur
Nunukan
Tanah Laut
Mimika
Kolaka
Tanah Bumbu
Kutai Timur
Balangan
Samarinda
Muara Enim
Tabalong
Berau
Kutai Kartanegara
Minahasa Utara
Tapanuli Selatan
Bangka
Halmahera Utara
Tahun 2015
3. HASIL SURVEI
4. Ruang untuk Peningkatan Provinsi
64.35
62.53
57.43
56.44
55.08
52.28
51.20
50.00
47.42
46.67
45.22
40.54
30.56
21.38
0 20 40 60 80 100
Nusa Tenggara Barat
Sulawesi Selatan
Kalimantan Tengah
Maluku Utara
Kalimatan Utara
Papua
Sulawesi Tenggara
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sumatera Selatan
Sulawesi Utara
Sumatera Utara
Bangka Belitung
Maluku
Ruang untuk Peningkatan
Room for ImprovementRanking Provinsi Nilai
1Nusa Tenggara Barat 64,35
2 Sulawesi Selatan 62,533 Kalimantan Tengah 57,434 Maluku Utara 56,445 Kalimatan Utara 55,086 Papua 52,287 Sulawesi Tenggara 51,208 Kalimantan Selatan 50,009 Kalimantan Timur 47,42
10 Sumatera Selatan 46,6711 Sulawesi Utara 45,2212 Sumatera Utara 40,5413 Bangka Belitung 30,5614 Maluku 21,38
3. HASIL SURVEI
5. Indeks Komposit
Merupakan Indeks gabungan yang menggambarkankeadaan kebijakan dari suatu daerah dan potensisumber daya pada daerah tersebut
Dinilai dari rata-rata hasil Indeks Potensi Kebijakan danIndeks Potensi Sumber Daya Best Practice denganpembobotan beturut-turut 40 : 60. Diasumsikan bahwapotensi sumber daya lebih mempengaruhi keadaanpertambangan di suatu daerah.
3. HASIL SURVEI
5. Indeks Komposit KabupatenComposite Index
Ranking Kabupaten/KotaNilai2015
1 Bangka 60,39
2 Mimika 56,07
3 Kutai Kartanegara 55,10
4 Halmahera Utara 54,69
5 Tapanuli Selatan 54,47
6 Berau 54,27
7 Samarinda 53,87
8 Balangan 53,10
9 Minahasa Utara 52,12
10 Tabalong 52,06
11 Muara Enim 52,03
12 Kutai Timur 51,34
13 Halmahera Timur 51,05
14 Kolaka 50,19
15 Nunukan 49,97
16 Barito Utara 49,19
17 Tanah Laut 48,59
18 Tanah Bumbu 47,74
19 Luwu Timur 47,47
20 Sumbawa Barat 45,88
60.39
56.07
55.10
54.69
54.47
54.27
53.87
53.10
52.12
52.06
52.03
51.34
51.05
50.19
49.97
49.19
48.59
47.74
47.47
45.88
0 20 40 60 80 100
Bangka
Mimika
Kutai Kartanegara
Halmahera Utara
Tapanuli Selatan
Berau
Samarinda
Balangan
Minahasa Utara
Tabalong
Muara Enim
Kutai Timur
Halmahera Timur
Kolaka
Nunukan
Barito Utara
Tanah Laut
Tanah Bumbu
Luwu Timur
Sumbawa Barat
Tahun 2015
3. HASIL SURVEI
5. Indeks Komposit Provinsi
Composite Index
Ranking Provinsi Nilai
1 Bangka Belitung 60,39
2 Papua 56,07
3 Maluku 54,69
4 Sumatera Utara 54,47
5 Kalimantan Timur 53,85
6 Sulawesi Utara 52,12
7 Sumatera Selatan 52,03
8 Maluku Utara 51,05
9 Sulawesi Tenggara 50,19
10 Kalimatan Utara 49,97
11 Kalimantan Selatan 49,94
12 Kalimantan Tengah 49,19
13 Sulawesi Selatan 47,47
14 Nusa Tenggara Barat 45,88
60.39
56.07
54.69
54.47
53.85
52.12
52.03
51.05
50.19
49.97
49.94
49.19
47.47
45.88
0 20 40 60 80 100
Bangka Belitung
Papua
Maluku
Sumatera Utara
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Sumatera Selatan
Maluku Utara
Sulawesi Tenggara
Kalimatan Utara
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Sulawesi Selatan
Nusa Tenggara Barat
Composite Index
Composite Index
3. HASIL SURVEI
6. Hasil Indeks untuk Indonesia Secara Keseluruhan
IndeksIMI Fraser
2015 2015Indeks Potensi Kebijakan 10,92 12,02Indeks Potensi Sumber DayaSaat Ini 30,54 29Indeks Potensi Sumber DayaBest Practice 79,94 82Ruang untuk Peningkatan 49,40 53Indeks Komposit 52,33 54
Perbandingan Hasil Indeks Indonesia antara IMI dengan Fraser Institute
3. HASIL SURVEI
7. Hambatan yang Dihadapi oleh Pelaku Pertambangan SecaraKeseluruhan
Peringkat Hambatan yang dihadapi
1 Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
2 Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antar departemen
3 Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antar kabupaten
4 Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antara pusat dengandaerah
5 Ketidakpastian mengenai administrasi, interpretasi, dan penegakan peraturan yang ada
6 Ketidakpastian tentang peraturan lingkungan yang diterbitkan daerah
7 Ketidakpastian mengenai daerah mana yang akan dilindungi sebagai taman, hutanlindung, situs arkeologi
8 Perpajakan (termasuk pribadi, perusahaan, gaji, dan timbulnya pungutan yang tidaksesuai dengan peraturan)
9 Hambatan Perdagangan (ketersediaan infrastruktur penunjang perdagangan, tambahantarif perdagangan)
3. HASIL SURVEI
7. Hambatan yang Dihadapi oleh Pelaku Pertambangan SecaraKeseluruhan (lanjutan)
Peringkat Hambatan yang dihadapi
10 Ketersediaan infrastruktur
11 Stabilitas politik lokal, baik pada saat masa Pemilihan Kepala Daerah maupun pemilihanpemimpin dan tokoh masyarakat
12 Sistem Hukum (proses hukum yang adil, transparan, tepat waktu, efisien)
13 Keamanan lokal
14 Keterlibatan instansi daerah untuk menjaga infrastruktur daerah
15 Kewajiban mengenai Sosial Ekonomi / program pengembangan masyarakat (termasukpembelian lokal atau persyaratan pengolahan, atau infrastruktur sosial seperti sekolahatau rumah sakit,)
16 Ketersediaan tenaga kerja / keterampilan
17 Peraturan ketenagakerjaan
3. HASIL SURVEI
8. Hambatan Utama yang Dihadapi oleh Pelaku Pertambangan di Masing-Masing Kabupaten
Kabupaten/ Kota Hambatan utama yang dihadapi
Tapanuli Selatan • Ketidakpastian mengenai administrasi, interpretasi, danpenegakan peraturan yang ada
• Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindihkewenangan antar kabupaten
• Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindihkewenangan antar departemen
• Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindihkewenangan antara pusat dengan daerah
Muara Enim • Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindihkewenangan antar departemen
• Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
Bangka • Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
Berikut merupakan uraian hambatan yang yang paling dirasakan oleh pelakupertambangan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam peningkatan kualitaskebijakan di masing-masing kabupaten.
3. HASIL SURVEI
8. Hambatan Utama yang Dihadapi oleh Pelaku Pertambangan di Masing-Masing Kabupaten
Kabupaten/ Kota Hambatan utama yang dihadapi
Barito Utara • Ketidakpastian tentang peraturan lingkungan yang diterbitkandaerah
• Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindihkewenangan antara pusat dengan daerah
Nunukan • Ketidakpastian mengenai administrasi, interpretasi, danpenegakan peraturan yang ada
Kutai Timur • Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
Kutai Kartanegara • Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
Berau • Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
Samarinda • Perpajakan (termasuk pribadi, perusahaan, gaji, dan timbulnyapungutan yang tidak sesuai dengan peraturan)
• Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
3. HASIL SURVEI
8. Hambatan Utama yang Dihadapi oleh Pelaku Pertambangan di Masing-Masing Kabupaten
Kabupaten/ Kota Hambatan utama yang dihadapi
Tanah Bumbu • Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindihkewenangan antara pusat dengan daerah
• Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
Tanah Laut • Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
Tabalong • Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
Balangan • Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
Mimika • Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindihkewenangan antar departemen
• Ketersediaan infrastruktur
Sumbawa Barat • Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindihkewenangan antar departemen
3. HASIL SURVEI
8. Hambatan Utama yang Dihadapi oleh Pelaku Pertambangan di Masing-Masing Kabupaten
Kabupaten/ Kota Hambatan utama yang dihadapi
Halmahera Utara • Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindihkewenangan antara pusat dengan daerah
Halmahera Timur • Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindihkewenangan antara pusat dengan daerah
Kolaka • Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindihkewenangan antara pusat dengan daerah
Minahasa Utara • Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindihkewenangan antar kabupaten
• Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindihkewenangan antar departemen
• Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindihkewenangan antara pusat dengan daerah
4. PERBANDINGAN DENGAN HASIL TAHUN SEBELUMNYA
Perubahan Ranking dan Hasil Indeks Komposit
BANGKA 60,39
Ranking Nilai
49,78113
MIMIKA 56,147,61215
KUTAI KARTANEGARA 55,155,6632
HALMAHERA UTARA 54,74
TAPANULI SELATAN 54,5
Ranking Nilai
47,12517
BERAU
SAMARINDA
54,354,665
BALANGAN 53,153,1289
53,950,29712
Perubahan Ranking dan Hasil Indeks Komposit
4. PERBANDINGAN DENGAN HASIL TAHUN SEBELUMNYA
MINAHASA UTARA
Ranking Nilai
TABALONG
MUARA ENIM
52,153,12109
KUTAI TIMUR
52,19
5254,62114
51,362,5121
Perubahan Ranking dan Hasil Indeks Komposit
4. PERBANDINGAN DENGAN HASIL TAHUN SEBELUMNYA
HALMAHERA TIMUR
Ranking Nilai
KOLAKA
NUNUKAN
50,255,2143
BARITO UTARA
51,113
5047,651514
49,253,63168
Perubahan Ranking dan Hasil Indeks Komposit
4. PERBANDINGAN DENGAN HASIL TAHUN SEBELUMNYA
TANAH LAUT
Ranking Nilai
TANAH BUMBU
LUWU TIMUR
47,747,171816
SUMBAWA BARAT
48,617
47,552,871911
45,953,82206
Perubahan Ranking dan Hasil Indeks Komposit
4. PERBANDINGAN DENGAN HASIL TAHUN SEBELUMNYA
Perbandingan Indeks Komposit Kabupaten
60.39
56.07
55.10
54.69
54.47
54.27
53.87
53.10
52.12
52.06
52.03
51.34
51.05
50.19
49.97
49.19
48.59
47.74
47.47
45.88
0 20 40 60 80 100
Bangka
Mimika
Kutai Kartanegara
Halmahera Utara
Tapanuli Selatan
Berau
Samarinda
Balangan
Minahasa Utara
Tabalong
Muara Enim
Kutai Timur
Halmahera Timur
Kolaka
Nunukan
Barito Utara
Tanah Laut
Tanah Bumbu
Luwu Timur
Sumbawa Barat
62.50
55.66
55.20
54.62
54.60
53.82
53.68
53.63
53.12
53.12
52.87
50.29
49.78
47.65
47.61
47.17
47.12
0 20 40 60 80 100
Kutai Timur
Kutai Kartanegara
Kolaka
Muara Enim
Berau
Sumbawa Barat
Morowali
Barito Utara
Balangan
Tabalong
Luwu Timur
Kota Samarinda
Bangka
Nunukan
Mimika
Tanah Bumbu
Tapanuli Selatan
Tahun 2015 Tahun 2013-2014
4. PERBANDINGAN DENGAN HASIL TAHUN SEBELUMNYA
Hasil Indeks untuk Indonesia Secara Keseluruhan
IndeksIMI Fraser Institute
2013 -2014
20152012 -2013
2013 2014 2015
Indeks Potensi Kebijakan 13,29 10,92 9,4 15,30 15,83 12,02
Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini 34,89 30,54 25 23 22 29
Indeks Potensi Sumber Daya Best Practice 80,48 79,94 79 73 69 82
Ruang untuk Peningkatan 45,59 49,40 54 50 47 53
Indeks Komposit 53,60 52,33 51,16 49,8 47 54
Perbandingan Hasil Indeks Indonesia antara IMI dengan Fraser Institute
4. PERBANDINGAN DENGAN HASIL TAHUN SEBELUMNYA