Penilaian 100 Hari Kebijakan Presiden dan Kabinet Indonesia Bersatu II

21 Oktober 2009 – 27 Januari 2010

1

Pendahuluan

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2009

diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2009-2014.

Pemungutan suara diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang

Yudhoyono-Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan

memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo

Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto, dan pada tanggal 20 Oktober 2009 SBY-

Boediono dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Sebuah sumpah yang tidak ringan. Meski begitu SBY dan Boediono siap mengemban

amanah sampai dengan masa jabatannya yaitu lima tahun mendatang. Pengalaman

sebelumnya menjadi bekal untuk memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara.

Untuk menghadapi masalah tersebut SBY memiliki tiga kunci antara lain: jangan menyerah

dan patah semangat, persatuan dan kesatuan, menjaga jati diri ke-Indonesiaan. Dalam

menjalankan amanah rakyat lima tahun mendatang, SBY dan Boediono telah menetapkan

program 100 hari, program satu tahun, dan program lima tahun dengan esensi utama

yaitu : Peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan demokrasi, penegakan keadilan.2

Ada tiga dimensi penting dalam mengevaluasi efektivitas pemimpin baru, diantaranya

bagi pemimpin baru yang harus menjadi tujuan pertama adalah mengamankan awal

kemenangan, ini berfungsi untuk membangun kredibilitas dan menciptakan

pengertian umum di antara masyarakat yang membangun momentum untuk

perubahan yang positif. solid di awal kemenangan merupakan awal yang baik. Tetapi

pemimpin harus meletakan dasar bagi perubahan dalam tahun pertamanya,

sebuah tim yang kuat sangat penting untuk fondasi tersebut. Akhirnya, pemimpin baru

harus segera mengkomunikasikan visi yang akan mereka lakukan selama masa

jabatan.

Apakah SBY sudah melakukan langkah diatas untuk mengamankan posisinya dan

mendapatkan simpatik dari rakyat?. Untuk itu Stratos mengadakan riset Media analisis

tentang penilaian kebijakan Presiden dan Kabinet Indonesia Bersatu II. Dalam rangka

memberikan informasi, gambaran situasi serta penilaian tentang kebijakan Kabinet

pada pemerintahan SBY-Boediono periode 2009-2014.

3

Tujuan

Untuk memberikan penilaian tentang kinerja dan kebijakan Presiden dan Kabinet Indonesia Bersatu II melalui pemberitaan di media cetak (Koran) selama 100 hari.

Untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan dari kebijakan Presiden dan Kabinet Indonesia Bersatu II.

4

MetodologiRiset berupa media analisis dengan menilai dari beberapa

pemberitaan di media cetak. Riset ini dilakukan dari tanggal 21 Oktober 2009– 27 Januari 2010. Dari pemberitaan yang ada mengenai kebijakan Presiden dan KIB II dinilai, kemudian pemberitaan yang sudah dinilai dikelompokan sesuai dengan bidangnya.

Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan keterlibatan manusia di dalamnya. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, dan meneliti pesan dari apa yang dipublikasikan koran-koran nasional.

5

Beberapa Kebijakan yang banyak disorot

Di lihat dari chart yang paling banyak menjadi pemberitaan yaitu kebijakan

di bidang ekonomi, yang dalam hal ini paling banyak disorot adalah masalah

PLN. Ini adalah akibat dari sering dan meluasnya pemadaman bergilir.

Banyak dampak yang diakibatkan pemadaman listrik oleh PLN terutama

Industri-industri dan perusahaan-perusahaan mengalami banyak kerugian.

Juga konflik antara Polri dan KPK dan kasus Bank Century yang resahkan

para Investor.

Pemberitaan kebijakan di bidang hukum yang paling banyak disorot oleh

media adalah mengenai kedua kasus hukum yang sangat rumit dan

berlarut-larut yaitu kasus Chandra-Bibit dan kasus Bank Century. Kedua

kasus ini berdampak sangat besar bagi beberapa bidang di antaranya

politik, sosial, dan ekonomi.

6

Dalam bidang politik pemerintahan, Citra SBY menurun, ini dikarenakan

sikap politik SBY yang tidak tegas dan lambat terhadap penanganan kasus

Bibit-Chandra.

Di bidang sosial merupakan dampak dari kebijakan SBY pada bidang

hukum yang terkesan lambat dan tidak tegas, sehingga kasus Bibit-

Chandra melebar menjadi masalah sosial, banyak aksi demo masyarakat

menuntut penegakan hukum dan akibatnya terjadi People Power yang

akan mengancam kelangsungan kekuasaan SBY.

Di bidang pendidikan, terjadi penolakan terhadap kebijakan Menteri

Pendidikan tentang Ujian Negara oleh Persatuan Guru Indonesia dan

mendesak agar Menteri Pendidikan untuk mendukung Anti-Bullying. Akan

tetapi pemerintah tetap putuskan Ujian Negara tetap dilaksanakan karena

menurut Mendiknas Ujian Negara masih merupakan metode yang terbaik.

7

Dalam bidang kesehatan, Kementrian Kesehatan membuka layanan pengaduan bagi

masyarakat. Pengaduan ini guna menampung aspirasi dan keluhan masyarakat seputar

kesehatan. Juga untuk mengoptimalkan kinerja Puskesmas, pemerintah memberikan

kucuran dana sebesar 100 juta per Puskesmas.

Dalam bidang perindustrian, yang banyak disorot oleh media adalah tentang perjanjian

perdagangan bebas Asean – Cina yang dapat mengakibatkan industri dalam negeri

gulung tikar, sehingga pemerintah perlu nego lagi mengenai perdagangan bebas ini.

Dalam bidang Perhubungan , Kementerian Perhubungan meminta kepada maskapai RI

untuk meningkatkan pelayanan

Dalam bidang perumahan rakyat, kementrian Perumahan rakyat menertibkan biaya

perizinan perumahan, dan mendorong penyediaan dana murah perumahan dengan

dana 7 triliun.

8

Kesimpulan

Langkah pertama bagi pemimpin baru dipilih kembali, maka yang harus

menjadi tujuan pertama adalah mengamankan awal kemenangan. Ini

berfungsi untuk membangun kredibilitas dan menciptakan pengertian

umum di antara masyarakat untuk membangun momentum bagi

perubahan yang positif. Hal ini yang tidak dimiliki SBY pada awal masa

jabatan periode 2009 – 2014, adalah bahwa SBY tidak bisa

mengamankan di awal kemenangannya. Ini dibuktikan pada pemberitaan

media bahwa Pemerintahan SBY darurat hukum. Ini diakibatkan oleh dua

kasus hukum yang berlarut-larut untuk ditangani yaitu kasus Chandra-

Bibit dan kasus Bank Century. Akibatnya masyarakat kurang percaya

pada pemerintahan SBY, sehingga kredibilitas SBY menurun. Dalam

dimensi ini pemerintahan SBY mendapat nilai C.

9

Solid di awal kemenangan merupakan sesuatu yang baik. Tetapi pemimpin harus

meletakan dasar bagi perubahan dalam tahun pertamanya. Sebuah tim yang kuat

sangat penting untuk fondasi tersebut. Dalam menjalankan pemerintahannya SBY

membentuk jajaran Kabinet yang sekarang dinamai Kabinet Indonesia Bersatu II.

Keputusan SBY untuk merombak menteri-menteri lama merupakan sesuatu yang

positif, bertujuan untuk memperbaiki dan melanjutkan kinerja KIB I yang masih

belum tercapai. Oleh karena itu KIB II dituntut agar dapat membuktikan

profesionalisme dan integritas dengan mendorong percepatan ekonomi Indonesia.

Akan tetapi, ada beberapa menteri yang belum memiliki track record dalam

bidangnya sehingga menjadi tantangan buat mereka untuk membuktikan

kinerjanya. Dalam dimensi kedua ini Pemerintahan SBY hanya memperoleh nilai

B-.

10

Akhirnya, pemimpin harus segera mengkomunikasikan visi untuk apa yang

akan mereka lakukan selama masa jabatan mereka. Dalam dimensi ini, SBY

dan Boediono telah menetapkan program 100 hari, program satu tahun, dan

program lima tahun dengan esensi utama yaitu : Peningkatan kesejahteraan

rakyat, penguatan demokrasi, penegakan keadilan. Akan tetapi pada 100 hari

pertama masa jabatannya ternyata kinerja beberapa menteri tidak

mendukung esensi utama kebijakan SBY-Boediono untuk mensejahterkan

rakyat. Maka terlihat bahwa kabinet ini mengalami masalah dalam hal

komunikasi. Misalkan pemberitaan tanggal 2 Desember bahwa Kementrian

Perindustrian program 100 harinya tidak terarah karena Kemnterian

Perindustrian belum memikirkan program jangka pendek, menengah dan

jangka panjang.

11

Dalam hal ini, Kementrian Perindustrian hanya mengutamakan dalam pembahasan

cetak biru pengembangan industri manufaktur nasional yang sudah menjadi blue

print akhir Desember 2009. selain itu, perdagangan bebas ASEAN – Cina (ACFTA)

yang membuat industri dalam negeri terancam gulung tikar, akibat kalah bersaing

dengan produksi dari Cina. Dalam perjanjian ACFTA Kementrian Perdagangan tidak

mencantumkan poin notifikasi negosiasi ulang 228 pos tarif dalam perdagangan

bebas ASEAN-Cina (ACFTA) di surat yang dikirimkan kepada Sekjen ASEAN, sehingga

menurut DPR Perdagangan bebas ini dinilai tidak transparan. Akan tetapi ada

beberapa program pemerintah yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya

yaitu pembangunan 44 kota terpadu mandiri, guna menyerap tenaga kerja lebih

dari 120.000 – 480.000 orang. Pada dimensi ini pemerintahan SBY memperoleh

nilai C+.

12

Dari ketiga dimensi itu, di awal pemerintahan SBY tidak bisa mengangkat

kredibilitasnya yang pada pemerintahan sebelumnya SBY mempunyai kekuatan,

mayoritas masyarakat terus memilihnya pada PEMILU 2009 lalu. Tapi sekarang

masyarakat menilai bahwa SBY tidak mempunyai ketegasan dan terkesan lamban

dalam kasus Bibit-Chandra dan kasus Bank Century, sehingga masyarakat tidak

percaya lagi terhadap pemerintahan SBY terutama pada bidang hukum, dari kedua

kasus tersebut tidak hanya masalah hukum saja tetapi sudah merambah ke masalah

sosial. Ini akan mengganggu kelangsungan pemerintahan SBY. Dari sisi lain

kelihatannya SBY mencoba untuk tidak masuk ranah yudikatif dengan menganjurkan

penyelesaian di luar pengadilan. Namun demikian pemberhentian Susno Duadji dan

Kejaksaan Agung mengeluarkan SKPP (Surat Ketetapan Pemberhentian Penuntutan)

pada kasus Bibit-Chandra. Sepertinya SBY memberikan tekanan kepada kepolisian

dan Kejaksaan Agung dengan cara tidak langsung.

13

Sedangkan dalam kasus Bank Century masyarakat menilai bahwa aliran dana Bank

Century mengalir ke Partai Demokrat untuk pemenangan SBY menjadi Presiden.

sehingga presiden SBY pun mempersilahkan tim pansus Bank century untuk membuka

aliran dana tersebut. Dalam pembentukan kabinetnya SBY-Boediono melakukan seleksi

kelayakan kepada calon para menterinya bertujuan untuk membentuk tim yang sangat

kuat dan bisa memudahkan tercapainya tujuan pemerintah. Keputusan SBY untuk

merombak menteri-menteri lama merupakan sesuatu yang positif yang bertujuan

untuk memperbaiki dan melanjutkan kinerja kabinet yang lama yang masih belum

tercapai. Akan tetapi, dalam mewujudkan visi dan misinya para menteri masih belum

efektif dalam bertugas sehingga sampai saat ini beberapa kinerja kabinetnya belum

mendukung dari esensi utama kebijakan SBY-Boediono untuk mensejahterakan rakyat,

penguatan demokrasi, penegakan keadilan. Untuk itu secara keseluruhan selama 100

hari masa jabatan pemerintahan SBY memperoleh nilai C.

14

Rekomendasi

Sebaiknya pemerintahan SBY – Boediono melalui Kabinet

Indonesia Bersatu II mampu menyelesaikan tahun pertamanya

dengan baik, misalnya pemerintah ‘low profile’, namun mantap

dalam menolong dan mendukung kehidupan mayoritas

masyarakat.

Pemerintah harus lebih bersemangat dan lebih menekankan

terhadap pelayanan kepada masyarakat, bukan dengan

kekuasaan yang mengatur semua sendi kehidupan masyarakat.

15

Terima KasihAtas

Perhatiannya

16