BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIAPERWAKILAN VII DI MAKASSARJl. A. P. Pettarani Telp. (0411) 854977 Fax (0411) 854995 Makassar 90222Kepada Yth1. Komisaris PT. Perusahaan Air Minum (PT. PAM) Bitung2. Direksi PT. Perusahaan Air Minum (PT. PAM) Bitung di BitungLAPORAN AUDITOR INDEPENDENKami telah mengaudit laporan keuangan PT. PAM Bitung tanggal 31 Desember 2004 danuntuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan telah menerbitkan laporan kamiNomor: .. tanggal 2005.Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit Pemerintahan yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan dan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit untukmemperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material.Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kontrak, dan bantuan yang berlaku bagi PT. PAM Bitung merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan PT. PAM Bitung terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak, dan bantuan. Namun, tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadappasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.Hal material dari ketidakpatuhan adalah kegagalan untuk mematuhi persyaratan, ataupelanggaran terhadap larangan, yang terdapat dalam peraturan, kontrak, atau bantuan yang menyebabkan kami mengambil kesimpulan bahwa kumpulan salah saji sebagai akibat dari kegagalan atau pelanggaran adalah material terhadap laporan keuangan. Hasil pengujian kepatuhan kami mengungkapkan hal material dari ketidakpatuhan berikut ini, yang dampaknya telah dikoreksi dalam laporan keuangan PT. PAM Bitung tahun 2004 (atauberdampak material terhadap kewajaran laporan keuangan).Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bitung No. 17 Tahun 2003, bentuk hukum PDAM Bitung telah berubah dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas dan aktapendiriannya telah disahkan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-22795 HT . 01.01. TH. 2004 tanggal 10 September 2004. PT. PAM Bitung dalam menyajikan komposisi modal pada Neraca per 31 Desember 2004 tidak sesuai dengan komposisi modal yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan dan terdapat selisih yang signifikan yaitu sebesar Rp 74.063.883.489,59 antara nilai modalyang ada di Neraca dengan nilai dalam akta pendirian, yang tidak bisa ditelusuri sebagai akibat tidak adanya bukti-bukti penyetoran dan kepemilikan saham sebagaimana diaturdalam akta pendirian. Selain itu, PT. PAM Bitung tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran angsuranpokok dan biaya administrasi pinjaman yang telah jatuh tempo seluruhnya sebesarRp 15.655.657.919,43, sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia, masing-masing perjanjian No. RDI-216/DDI/1989 tanggal 28 Maret1989, perjanjian No. RDA-75/DDI/1992, tanggal 6 Januari 1992 dan perjanjian No.RDA.P5-137/DP3/1993 tanggal 5 Oktober 1993. Untuk lebih jelasnya, masalah ini kami kemukakan dalam temuan no. 1 dan no. 4 padaLampiran AKami mempertimbangkan hal material dari ketidakpatuhan tersebut dalam merumuskanpendapat kami apakah laporan keuangan PT. PAM Bitung menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dan laporan ini mempengaruhi laporan kami Nomor: tanggal.. atas laporan keuangan.Kecuali sebagaimana dijelaskan di atas, hasil pengujian kepatuhan kami menunjukkan bahwa, berkaitan dengan unsur yang diuji, PT. PAM Bitung mematuhi, dalam semua hal yang material, pasal-pasal sebagaimana disebutkan dalam paragraf ketiga laporan ini, dan berkaitan dengan unsur yang diuji, tidak ada satu pun yang kami ketahui yang menyebabkan kami percaya bahwa PT. PAM Bitung tidak mematuhi, dalam semua hal yang material, pasal-pasal tersebut.Namun, kami mencatat masalah-masalah tertentu berkaitan dengan kepatuhan PT. PAM Bitung terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak, dan persyaratan bantuan disertai saran perbaikannya yang kami kemukakan dalam temuan no. 2 sampai dengan no.4 pada Lampiran A.Kepala Perwakilan VII BPK RIdi Makassaru.b. Pemimpin Tim Audit

Harliani Mustafa.Reg. Negara D-16.468Makassar, 23 Februari 2005