harta warisan yang di kuasai oleh pihak lain dengan
TRANSCRIPT
HARTA WARISAN YANG DI KUASAI OLEH PIHAK LAIN
DENGAN MELAWAN HUKUM
(Studi Kasus Putusan No.02/Pdt.G/2013/PN-Binjai)
SKRIPSI
Diajukan untuk melengkapi tugas - tugas dan
memenuhi syarat – syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum
Oleh :
MUHAMMAD RIZKY HUTABARAT
140200305
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA BW
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2018
Universitas Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK
Muhammad Rizky Hutabarat*)
Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., MS
**)
Eko Yudistira, S.H., M.Kn***)
Pembagian harta warisan sering kali menimbulkan permasalahan di antara para ahli waris, karena terdapat hak milik atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang sudah dibagi atau belum sempat dibagi. Konflik dalam studi kasus ini adanya sengketa atas hak milik atas tanah waris yang belum sempat dibagi oleh si pewaris. Adapun permasalahan dalam penelitian Bagaimana kedudukan harta benda perkawinan dan kedudukan ahli waris dalam hukum di Indonesia. Apa yang menyebabkan terjadinya daluwarsa terhadap gugatan yang telah diajukan oleh penggugat di pengadilan. Bagaimana penerapan hukum tanah (UUPA) yang dikuasai pihak lain oleh Pengadilan.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sifat penelitian bersifat deskriptif, penelitian ini bersumber pada studi kepustakaan (library research), teknik pengumpulan data, yaitu penelitian kepustakaan/library reseach.
Kedudukan Ahli waris menurut KUHPerdata, yaitu: ahli waris diberi hak untuk berpikir lebih dulu untuk dapat menyelidiki keadaan warisan. Ahli waris hanya bertanggung jawab terhadap utang-utang yang ditinggalkan si pewaris sepanjang harta warisan yang ditinggalkan cukup untuk membayar utang itu. Harta warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris atau dengan kata lain tidak terjadi percampuran harta kekayaan (confusio) antara kekayaan ahli waris dengan harta. Adapun yang menyebabkan terjadinya daluwarsa terhadap gugatan yang telah diajukan oleh penggugat di pengadilan, yaitu karena gugatan a quo telah daluarsa berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan ataupun perorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk. Penerapan hukum tanah (UUPA) yang dikuasai pihak lain oleh Pengadilan, yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan menurut hukum tanah seluas 550 m
2 terletak di Jalan T. Amir Hamzah, Lingkungan I, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai adalah hak dan kepunyaan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII, sebagai Ahli WAris Alm. Amat Barus, Menyatakan menurut Hukum Surat Ganti Rugi tertanggal 5 Juni 1973 adalah cacat Hukum dan tidak berkekuatan Hukum, menyatakan Sertifikat Hak Milik No.896 / kelurahan Jati Makmur tahun 2011 atas nama SUKINI (i.c Tergugat VII) adalah cacat Hukum, dan tidak berkekuatan Hukum; menyatakan perbuatan Alm. Nawari suami Tergugat I dan Ayah Kandung Tergugat II, III, IV, dan Tergugat VI telah menyerahkan tanah terperkara kepada Paijo dengan Surat Ganti Rugi tanggal 5 Juni 1973 adalah merupakan perbuatan melawan Hukum;
Kata Kunci: Harta Warisan, Dikuasai Pihak Lain, Melawan Hukum
*)
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **)
Dosen Pembimbing I ***)
Dosen Pembimbing II
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas segala rahmad dan
karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah
satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara Medan. Adapun judul dari skripsi ini adalah Harta
Warisan Yang Di Kuasai Oleh Pihak Lain Dengan Melawan Hukum (Studi
Kasus Putusan No.02/Pdt.G/2013/PN-Binjai). Untuk penulisan skripsi ini
penulis berusaha agar hasil penulisan skripsi ini mendekati kesempurnaan yang
diharapkan, akan tetapi walaupun demikian penulisan ini belumlah dapat dicapai
dengan maksimal, karena ilmu pengetahuan penulis masih terbatas. Oleh karena
itu, segala saran dan kritik akan penulis terima dari semua pihak dalam rangka
penyempurnaan penulisan skripsi ini.
Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari
berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan
terima kasih kapada :
1. Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum selaku Rektor Universitas Sumatera Utara.
2. Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H, MHum selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara.
3. Prof. Dr. OK. Saidin, S.H, MHum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara.
4. Ibu Puspa Melati Hasibuan, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
5. Bapak Dr. Jelly Leviza, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum, selaku Ketua Departemen
Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
7. Bapak Syamsul Rizal, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Departemen
Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
8. Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., MS, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah
meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk dan bimbingan pada
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Eko Yudhistira, S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing II, yang
telah meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk dan bimbingan
pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh staf Fakultas Hukum USU yang dengan penuh dedikasi menuntun
dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan
menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis
Rahmadsyah Hutabarat dan Cicik Lilita Rasyid yang telah banyak
memberikan dukungan moril, materil, dan kasih sayang mereka yang
tidak pernah putus sampai sekarang dan selamanya.
12. Terima kasih kepada Terima kasih kepada teman spesial penulis Maudy
Halimah Siregar, S.H yang selalu memberikan inspirasi, menyemangati
dan memberikan motivasi kepada penulis.
13. Terima kasih kepada teman-teman stambuk 2014 Fakultas Hukum USU
telah memberikan semangat kepada penulis.
Universitas Sumatera Utara
Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang telah kita
lakukan mendapatkan Balasan dari Allah Swt. Penulis memohon maaf kepada
Bapak atau Ibu dosen pembimbing, dan dosen penguji atas sikap dan kata yang
tidak berkenan selama penulisan skripsi ini.
Medan, Juli 2018
Penulis,
MUHAMMAD RIZKY HUTABARAT
140200305
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
ABSTRAK ................................................................................................... i
KATA PENGANTAR ....................................................................................... ii
DAFTAR ISI ................................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ........................................................................... 1
B. Permasalahan ............................................................................ 9
C. Tujuan Penulisan ...................................................................... 9
D. Manfaat Penulisan .................................................................... 10
E. Keaslian Penulisan .................................................................... 10
F. Metode Penelitian ...................................................................... 12
G. Sistematika Penulisan ................................................................ 15
BAB II KEDUDUKAN HARTA BENDA PERKAWINAN DAN
KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM HUKUM
DI INDONESIA .............................................................................. 17
A. Pemahaman dasar harta benda dalam kedudukan ahli waris
menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. ..................... 17
B. Harta benda perkawinan menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata. .......................................................................... 23
C. Harta perkawinan yang berlaku menurut Undang-
Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 ...................................... 24
D. Kedudukan Ahli Waris dalam Hukum Perdata BW .................... 28
Universitas Sumatera Utara
BAB III YANG MENYEBABKAN TERJADINYA DALUWARSA
TERHADAP GUGATAN YANG DIAJUKAN
OLEH PENGGUGAT DI PENGADILAN DALAM
PUTUSAN No. 02/ Pdt.G/2013/PN-Binjai .................................... 31
A. Pengertian Dalurwarsa. ............................................................... 31
B. Macam-macam daluwarsa. ......................................................... 32
C. Dalurwarsa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. ... 33
D. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Daluwarsa terhadap
Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat di Pengadilan
dalam Putusan No. 02/ Pdt.G/2013/PN-Binjai ........................... 37
BAB IV PENERAPAN HUKUM TERHADAP TANAH YANG
DIKUASAI PIHAK MENURUT HUKUM PERDATA
DALAM PENGADILAN NEGERI NO. 02/Pdt.G/2013/
PN-BINJAI ..................................................................................... 40
A. Posisi kasus putusan pengadilan Negeri No. 02/Pdt.G/2013/
PN-Binjai. ................................................................................... 40
B. Legal receveing mengenai daluwarsa pada gugatan ahli waris. .. 66
C. Legal receiving mengenai daluwarsa gugatan penggugat .......... 70
D. Analisis putusan hakim tentang hak ahli waris terhadap harta
warisan yang telah dikuasai oleh pihak lain. .............................. 74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ....................................................... 78
A. Kesimpulan ................................................................................. 78
B. Saran ........................................................................................... 80
DAFTAR PUSTAKA
Universitas Sumatera Utara
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hukum waris perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(selanjutnya disebut KUHPerdata) termasuk dalam bidang hukum perdata yang
memiliki sifat dasar, yaitu bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Sebagai
salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur, adalah apa saja yang
dibuat oleh pewaris terhadap hartanya semasa ia masih hidup merupakan
kewenangannya. Ada banyak asas dan dasar hukum waris menurut Burgerlijk
Wetboek (selanjutnya disebut BW) terhadap pembagian warisan. Mengenal dan
memahami makna hakiki dari asas-asas dan dasar-dasar tersebut, pembagian
warisan kepada ahli waris yang berhak besar kemungkinan akan mencapai hasil
yang adil. Pada hukum waris berlaku asas, bahwa hanya hak dan kewajiban dalam
lapangan hukum harta benda saja yang dapat diwariskan atau hak dan kewajiban
yang dapat dinilai dengan uang. Jadi hak dan kewajiban dalam lapangan hukum
kekeluargaan atau kepribadian, misalnya hak dan kewajiban sebagai suami atau
ayah, tidak dapat diwariskan.1
Hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta
kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para
ahli warisnya.2 Pada asasnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam
lingkungan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwariskan. Beberapa
1Sabungan Sibarani. Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian
Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor
320/PDT/G/2013/PN.JKT.BAR). Volume 5 No. 2 Februari 2015-Juli 2015, hlm 2 2 Effendi Perangin, Hukum Waris, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2010, hlm. 3
Universitas Sumatera Utara
pengecualian seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak
dan hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari
bapak dan/atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum
kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya.
Pasal 830 KUHPerdata dinyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung
karena kematian.3 Jadi, harta meninggal baru terbuka jika si pewaris telah
meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam
hal ini, ada ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUHPerdata, yaitu anak yang ada
dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan bila kepentingan
anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada.
Pewarisan hanya terjadi bilamana ada kematian (dari pewaris). Prinsip ini
ditegaskan dalam ketentuan Pasal 830 KUHPerdata (Civil Code/ Burgerlijke
Wetboek). Pada dasarnya setiap orang bisa menjadi ahli waris dan berhak
memperoleh warisan. Lebih jauh lagi, ketentuan Pasal 2 KUHPerdata menetapkan
bahwa dalam rangka melindungi kepentingan ahli waris, bayi dalam kandungan
ibunya akan dianggap telah dilahirkan. Untuk dapat dikualifikasikan sebagai ahli
waris, seseorang harus bernyawa (hidup) atau merupakan makhluk hidup,
termasuk bayi dalam kandungan, pada waktu pewaris meninggal dunia. Dengan
kata lain, embrio yang tercipta pada waktu pewaris meninggal dan kemudian
dilahirkan hidup juga berhak mewaris karena seolah-olah dianggap hidup pada
waktu pewaris masih hidup. Persoalan hukum muncul bilamana pewaris (pemilik
harta benda) dan ahli waris meninggal dunia bersamaan dan tidak jelas siapa yang
3 Ibid.
Universitas Sumatera Utara
meninggal terlebih dahulu. Ketentuan Pasal 831 KUHPerdata menyatakan bahwa
dalam hal demikian harus diandaikan keduanya meninggal pada saat bersamaan,
dan dengan demikian tidak telah terjadi pewarisan dari satu ke lainnya4
Kendati begitu ketentuan Pasal 838 KUHPerdata menyebutkan juga siapa-
siapa saja yang dianggap tidak berhak menjadi ahli waris dan menerima
pewarisan, yaitu:
1. Seseorang ahli waris yang diputus oleh pengadilan secara final dan putusan
tersebut telah memiliki kekuatan mengikat yang sah bersalah hendak
membunuh (percobaan) atau telah membunuh pewaris;
2. Seseorang ahli waris yang diputus oleh pengadilan secara final dan putusan
tersebut telah memiliki kekuatan mengikat yang sah bersalah mencemari nama
baik pewaris dan dihukum penjara lima tahun atau lebih;
3. Seseorang yang menyerang atau melakukan kekerasan terhadap pewaris dalam
rangka memaksanya membuat atau mengubah surat wasiat;
4. Seseorang yang memalsukan, merusak/menghancurkan surat wasiat dari
pewaris.5
Ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata, semua ahli waris dengan
sendirinya, karena hukum memperoleh hak milik atas segala harta kekayaan
peninggalan pewaris. Menurut ketentuan Pasal 874 KUHPerdata juga menentukan
bahwa segala harta kekayaan peninggalan pewaris adalah milik semua ahli waris
4 Wilbert D. Kolkman, dkk. Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris
Di Belanda Dan Indonesia, Jakarta, Pustaka Larasan, 2012, hlm 147 5 Ibid. hlm 147-148
Universitas Sumatera Utara
sesudah dikurangi wasiat berdasar pada ketetapan yang sah.6 Pewaris merupakan
orang yang telah meninggal dan memiliki harta peninggalan. Harta warisan
merupakan harta benda peninggalan dari pewaris, harta benda tersebut dapat
berupa harta kekayaan, hak kekayaan intelektual, merek dagang/perusahaan, dan
hak kebendaan.7
Ahli waris sebagai orang-orang yang mempunyai keperluan atas kejadian
meninggalnya seorang yang pada hubungannya dengan adanya harta kekayaan
yang disiapkan untuk dimanfaatkan akan kebutuhan keselamatan masyarakat.
Inilah salah satu dari ketiga unsur dari pengetian tentang warisan. Meninggalnya
seseorang selalu menyebabkan goncangnya kestabilan atau kejiwaan pada
masyarakat (verstring van maqisch ven wicht in de maatschappuj).8
Pembagian harta warisan sering kali menimbulkan permasalahan di antara
para ahli waris, karena terdapat hak milik atas harta warisan yang ditinggalkan
oleh pewaris baik yang sudah dibagi atau belum sempat dibagi. Konflik dalam
studi kasus ini adanya sengketa atas hak milik atas tanah waris yang belum sempat
dibagi oleh si pewaris. Disebabkan karena para ahli waris tidak dapat saling
bertenggang rasa, menjaga diri dan menahan hawa nafsu dari godaan kebendaan
dan kebutuhan hidup yang konsumtif, sehingga tidak dapat menjaga kerukunan
hidup dalam keluarga serta menimbulkan pertentangan antara para ahli waris
6 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010,
hlm 212. 7 Ibid., hlm 193.
8 Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 2012,
hlm 33.
Universitas Sumatera Utara
untuk berebut harta peninggalan dari pewaris. Pembagiannya harus dialihkan
secara adil dengan semua ahli waris mendapatkan bagiannya masing-masing.9
Hak milik (eigendom) dalam buku ketiga Pasal 570 KUHPerdata
merupakan hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa,
dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya,
asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang
ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak
mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi
kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas
ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.10
Orang yang
menguasai suatu barang untuk orang lain, begitu pula ahli warisnya, sekali-kali
tidak dapat memperoleh sesuatu dengan jalan daluwarsa, berapa lama pun waktu
yang telah lewat.
Demikian pula seorang penyewa, seorang penyimpan, seorang penikmat
hasil, dan semua orang lain yang memegang suatu barang berdasarkan suatu
persetujuan dengan pemiliknya, tak dapat memperoleh barang itu. Mengandung
arti bahwa orang yang menyewa, menyimpan dan sebagainya barang milik orang
lain tidak dapat memperoleh kepemilikan barang tersebut dengan jalan daluwarsa,
meskipun dengan lewat waktu berapa lamanya, tidak akan mempengaruhi
sedikitpun. Orang-orang yang menyewa, menyimpan dan sebagainya dapat
memperoleh hak milik dengan jalan daluwarsa dengan syarat hak penguasaan
telah berganti dari orang sebelumnya dia.
9 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2015, hlm 23.
10 Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Paradnya Pramita, 2004, hlm
171.
Universitas Sumatera Utara
Orang dapat memindahkan hak milik barang yang disewakan, digadaikan
dan sebagainya dengan jalan daluarasa dengan syarat apabila orang yang
mempunyai benda tersebut telah menyerahkan hak kepemilikan kepada penyewa
dan lain sebagainya dan si penyewa dapat memiliki hak atas benda tersebut.
Daluwarsa dihitung dengan hari bukan jam dan daluwarsa dapat diperoleh apabila
hari terakhir dari jangka waktu yang telah ditentukan telah lewat.11
Contoh kasus dalam putusan Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.BJ, di mana
semasa hidupnya Almarhum (Alm) Amat Barus ada mempunyai hak atas
sebidang tanah seluas ± 7920 m2 yang terletak di Jalan T. Amir Hamzah,
Lingkungan I, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai,
Pada tahun 1968 Nawari pindah ke Pangkalan Susu Kabupaten Langkat beserta
istri dan anak-anaknya dan Nawari telah menitipkan tanah dan sebuah rumah
kepada Alm Paijo untuk menempati tanah tersebut dan menempati sebuah rumah
yang ada di atas tanah terperkara, dan Nawari mengatakan kepada Penggugat dan
Alm. Amat Barus bahwa Paijo merupakan famili Nawari, oleh karenannya Saiyah
(Penggugat I) dan Alm Amat Barus tidak keberatan atas keberadaan Paijo beserta
istri dan anak-anaknya pada masa itu dan pada tahun 1998 Amat Barus suami
Penggugat meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri yang bernama Saiyah
(Istri alm) dan meninggalkan anak kandung yaitu M. Ali Barus. Harun Barus
Zainal Barus, Siti Arbayani, Zainal Barus, Siti Nurhajiah.12
11
Fajar Yuda Pratama. Daluwarsa Penghapus Hak Milik Dalam Sengketa Perdata (Studi
Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor : 06/PDT.G/2007.PN.WT), Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2012, hlm 4. 12
Putusan No.02/Pdt.G/2013/PN-Binjai.
Universitas Sumatera Utara
Pada tahun 2003 Nawari meninggal dunia, dan meninggalkan seorang
isteri yang bernama Sainah dan meninggalkan anak kandung yaitu Nurjanah,
Nurmansyah, Ifik, Wis Nurjali Surya. Paijo meninggal dunia pada tahun 2003
dan meninggalkan seorang isteri bernama Sukini dan meninggalkan anak
kandung yaitu Kelilis Suryani, Klikanto, Sunarni Ningsih, Ruskinasi. Setelah
Alm. Paijo meninggal dunia, dan tanah milik Penggugat I dengan Alm Amat
Barus merupakan boedel warisan Alm Amat Barus, dan sebuah rumah Alm
Nawari yang dibangun di atas tanah tersebut dan merupakan objek perkara dalam
perkara ini masih tetap ditempati dan dikuasai oleh Tergugat VII,VIII,IX,X dan XI
sampai saat ini dan pada tahun 2005 para Penggugat berkeinginan untuk
membagi-bagi harta warisan Alm Amat Barus kepada ahli warisnya dengan
cara akan mengambil kembali tanah terperkara yang ditempati dan dikuasai oleh
Tergugat VII,VIII,IX,X dan Tergugat XI. Maksud dan tujuan Para Penggugat
untuk mengambil kembali atas tanah terperkara yang dikuasai oleh Tergugat VII,
VIII, IX, X dan Tergugat XI adalah sia-sia, di mana Tergugat VII,VIII,IX.X dan
Tergugat XI memperlihatkan kepada Penggugat Surat Ganti Rugi atas tanah
terperkara tertanggal 05 Juni 1973, di mana ganti rugi dilakukan oleh Nawari
kepada Paijo yaitu penyerahan tanah terperkara oleh Nawari kepada Paijo dengan
ganti rugi.13
Pasal 1967 KUHPerdata menyatakan bahwa segala tuntutan hukum baik
yang bersifat kebendaan ataupun perorangan hapus karena Daluwarsa dengan
lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu
13
Ibid.
Universitas Sumatera Utara
itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan
suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk, oleh dan karena itu secara
hukum Gugatan para Penggugat haruslah Ditolak untuk seluruhnya atau setidak-
tidaknya Gugatan Para Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet on
van kelijke verklaard), karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV,
V, VI dan juga tanah yang ditempati oleh Alm. Paijo beserta ahli warisnya yaitu
Tergugat VII, VIII, IX, X, XI telah lebih dari 30 tahun tanpa ada Gangguan
dan upaya hukum apapun dari Para Penggugat(Saiyah dkk), oleh karena itu
sangat beralasan hukum Gugatan Penggugat I, II, III, IV, V , VI untuk ditolak
untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya Gugatan Tidak Dapat Diterima (N.O)
karena Daluwarsa.
Hal yang menarik dalam putusan hakim nomor. 02/Pdt.G/2013/PN.BJ ini
merupakan di mana pertimbangan putusan majelis hakim tidak adanya bukti
menunjukan hapusnya hak milik atas tanah ahli waris yang sah secara hukum
perdata tentang konversi atas tanah sengketa tersebut apakah tanah tersebut
konversi secara hibah atau waris, serta majelis hakim menyebutkan bahwa para
penggugat merupakan ahli waris yang sah dari pewaris alm. Amat Barus serta
majelis hakim dalam pertimbangannya menyebutkan para tergugat telah mengakui
mengusai tanah sengketa tersebut tanpa memberi hak para penggugat atas tanah
sengketa tersebut, akan tetapi hakim memutuskan menerima gugatan para
Penggugat untuk sebagian, dengan alasan adanya Daluwarsa, sehingga
menyebabkan hapusnya hak milik atas tanah.
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian
mengenai Harta Warisan Yang Di Kuasai Oleh Pihak Lain Dengan Melawan
Hukum (Studi Kasus Putusan No.02/Pdt.G/2013/PN-Binjai).
B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang dan uraian yanmg telah dijelaskan di atas
maka, permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana kedudukan perdata BW dalam perkawinan dan kedudukan ahli
waris dalam hukum perdawa BW?
2. Apa yang menyebabkan terjadinya daluwarsa terhadap gugatan yang telah
diajukan oleh penggugat di pengadilan dalam Putusan No. 02/
Pdt.G/2013/PN-Binjai?
3. Bagaimana penerapan hukum tanah yang dikuasai pihak lain menurut
Hukum Perdata?
C. Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui kedudukan perdata BW dalam perkawinan dan
kedudukan ahli waris dalam hukum perdawa BW..
2. Untuk mengetahui yang menyebabkan terjadinya daluwarsa terhadap
gugatan yang telah diajukan oleh penggugat di pengadilan dalam Putusan
No. 02/ Pdt.G/2013/PN-Binjai.
3. Untuk mengetahui penerapan hukum tanah yang dikuasai pihak lain
menurut Hukum Perdata.
Universitas Sumatera Utara
D. Manfaat Penulisan
Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian skripsi ini adalah sebagai
berikut:
1. Secara teoretis
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat dalam
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam disiplin ilmu hukum di
bidang hukum waris, baik dari segi penerapan hukum waris perdata (BW)
berkaitan dengan harta warisan yang di kuasai oleh pihak lain dengan
melawan hukum.
2. Secara praktis
Diharapkan memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang
diteliti dan di samping itu peneltian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru
serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.
E. Keaslian Penulisan
Penelitian yang berjudul “Harta Warisan Yang Di Kuasai Oleh Pihak Lain
Dengan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No.02/Pdt.G/2013/PN-Binjai)
merupakan hasil pemikiran sendiri dan masukan dari dosen pembimbing.
Berdasarkan penelusuran di Perpustakaan Universitas Sumatera Utara dan
Universitas yang ada di Indonesia baik secara fisik maupun online judul tersebut
di atas belum pernah ada yang membuat. Kalaupun ada seperti beberapa judul
penelitian yang diuraikan di bawah ini dapat diyakinkan bahwa substansi
pembahasannya berbeda, namun ada beberapa penelitian skripsi yang memiliki
kemiripan dengan judul yang diangkat, antara lain:
Universitas Sumatera Utara
Ariesya Amalia Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan
(2012), dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Hak dan Bagian Anak Laki-Laki
Peranan Developer Dalam Perjanjian Jual-Beli Rumah Melalui Kredit Pemilikan
Rumah (KPR) (Studi pada Perumahan Syukur Indah). Adapun permasalahan
dalam penelitian ini adalah :
1. Hak dan bagian warisan anak laki-laki berdasarkan putusan Pengadilan
Agama Tebing Tinggi No.102/Pdt-G/2007/PA-TTD.
2. Dasar pertimbangan hakim memutuskan bagian masing-masing ahli waris
dalam dua tahap.
3. Dasar pertimbangan hakim tentang pelaksanaan hibah yang dilakukan
pewaris.
Tri Harjani Lestianingsih Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Surakarta (2010) dengan judul penelitian Pertimbangan Hakim Dalam
Menentukan Putusan Terhadap Perkara Warisan Dalam Pemeriksaan Perkara
Perdata (Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta). Adapun permasalahan
dalam penelitian ini :
1. Petimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan terhadap
perkara warisan.
2. Hambatan hakim dalam menentukan putusan terhadap Perkara warisan di
Pengadilan Negeri Surakarta.
3. Akibat dari putusan warisan di Pengadilan Negeri Surakarta.
Abu Bakar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur (2011), dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Tentang
Universitas Sumatera Utara
Penyelesaian Sengketa Harta Waris melalui Perdamaian (Studi Kasus
N0.1067/Pdt.G/2010/PA.Sda). Adapun permasalahan dalam penelitian ini:
1. Proses perdamaian dalam penyelesaian sengketa harta waris
2. Implementasi dari putusan perdamaian yang diberikan oleh pengadilan agama
Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan
secara moral dan ilmiah. Pengujian tentang kesamaan dan keaslian judul yang
diangkat di perpustakaan fakultas hukum universitas sumatera utara khususnya
dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, juga telah dilakukan
dan dilewati.
F. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengacu pada
norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.14
Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan
baku utama, menelah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum,
konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem
hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan
aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan
lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan
dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.15
14
Soerjono Soekanto dan Sri Mamadji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013, hlm 1. 15
Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Raja Grafindo Peresada,2014,
hlm. 24.
Universitas Sumatera Utara
2. Sifat penelitian
Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, maka sifat penelitian
yang sesuai adalah deskriptif. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu
yang bersifat deskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat deskriptif, ilmu
hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum,
konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.16
3. Sumber data penelitian
Penelitian ini bersumber pada studi kepustakaan (library research),
sehingga jenis data yang akan dikaji adalah data sekunder.17
Dalam penelitian ini
jenis data sekunder yang peneliti gunakan terdiri dari :
a. Bahan hukum primer: merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif
artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan,
catatan-catatan resmi. Bahan hukum primer tersebut merupakan bahan
yang terkait dengan pelarangan eksport konsentrat meliputi :
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4) Putusan No.02/Pdt.G/2013/PN-Binjai.
b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya undang-
undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan jurnal
16
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008,
hlm. 22 17
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit., hlm. 12.
Universitas Sumatera Utara
serta artikel. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang
terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus
hukum, kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.
4. Teknik pengumpul data
Untuk melengkapi penelitian ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat
dipertanggungjawabkan, penulis mengunakan metode penelitian hukum normatif.
Dengan pengumpulan data secara studi pustaka (library reseach). Penelitian ini
menggunakan penelitian kepustakaan (library reseach). Dalam hal ini penelitian
hukum dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama
dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Studi
kepustakan (library reseach) adalah mempelajari sumber-sumber atau bahan-
bahan tertulis yang dapat dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini. Berupa
rujukan beberapa buku, wacana yang dikemukakan oleh pendapat para hukum
yang sudah mempunyai nama besar dibidangnya, jurnal, artikel koran dan
majalah.
5. Analisis data
Setelah bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan
sekunder diperoleh kemudian melakukan analisis data secara kualitatif, yaitu
dengan melakukan analisis secara exploratif terhadap peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan harta warisan yang di kuasai oleh pihak lain
Universitas Sumatera Utara
dengan melawan hukum. Kemudian penulis menghubungkan dengan pendapat-
pendapat ahli, asas-asas hukum, perbandingan hukum, dan sinkronisasi aturan
hukum. Lalu penulis mencoba merumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya
ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan.
G. Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, yang tiap bab dibagi pula
atas beberapa sub bab yang disesuaikan dengan isi dan maksud dari penulisan
skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini secara singkat, sebagai berikut
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisikan latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat
penelitian, keaslian penulisan, metode penelitian dan sistematika
penulisan.
BAB II KEDUDUKAN PERDATA BW DALAM PERKAWINAN DAN
KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM HUKUM PERDATA BW
DAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
Bab ini membahas mengenai pemaahaman dasar harta benda dalam
kedudukan ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Harta benda perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata. Harta. Harta perkawinan yang berlaku menurut Undang-
Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Akibat hukum terhadap harta
warisan.
BAB III YANG MENYEBABKAN TERJADINYA DALUWARSA
TERHADAP GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT
Universitas Sumatera Utara
DI PENGADILAN DALAM PUTUSAN NO.02/PDT.G/2013/PN-
BINJAI
Bab ini membahas pengertian dalurwarsa. Macam-macam daluwarsa.
Dalurwarsa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Harta.
Sebab-sebab yang mencegah daluwarsa dan Hapusnya daluwarsa akibat
iktikad buruk dari penggugat.
BAB IV PENERAPAN HUKUM TANAH YANG DIKUASAI PIHAK LAIN
MENURUT HUKUM PERDATA
Bab ini membahas posisi kasus putusan pengadilan Negeri No.
02/Pdt.G/2013/PN-Binjai. Legal Receveing mengenai daluwarsa pada
gugatan ahli waris. Legal receiving mengenai daluwarsa gugatan
penggugat dan analisis putusan hakim tentang hak ahli waris terhadap
harta warisan yang telah dikuasai oleh pihak lain.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini merupakan intisari yang berisikan kesimpulan dan saran
berdasarkan hasil pembasan setiap bab dalam permasalahan tersebut.
Bab ini juga akan memaparkan beberapa saran yang dapat diberikan
sehubungan dengan pemaparan kesimpulan tersebut
Universitas Sumatera Utara
BAB II
KEDUDUKAN PERDATA BW DALAM PERKAWINAN DAN
KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM HUKUM
PERDATA BW
A. Pemahaman Dasar Harta Benda Dalam Kedudukan Ahli Waris Menurut
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata barat yang bersumber pada
BW, merupakan bagain dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak
dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang
akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik , hak dan kewajiban
yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula
halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini
juga tidak dapat diwariskan.18
Harta kekayaan merupakan benda milik seseorang yang mempunyai nilai
ekonomi. Dalam literatur hukum, benda adalah terjemahan dari istilah bahasa
Belanda zaak, barang adalah terjemahan dari good, dan hak adalah terjemahan dari
recht. Berdasarkan Pasal 499 KHUPerdata, pengertian benda meliputi barang dan
hak. Barang adalah benda berwujud, sedangkan hak adalah benda tak berwujud.19
Pasal 119 KUHPerdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan
dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami
18
Erman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW
Bandung, Rafika Aditama, 2014, hlm 25 19
Abdulkadir Muhammad. Hukum Harta Kekayaan. Bandung, Citra Aditya Bakti. 1994,
hlm.10.
Universitas Sumatera Utara
dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan
ketentuan lain.20
Adapun kekayaan yang dimaksud dalam rumusan di atas adalah sejumlah
harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa
kumpulan aktiva dan pasiva. Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan
seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena
kematian, oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga
persyaratan, yaitu:
a. Ada seseorang yang meninggal dunia
b. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh
warisan pada saat pewaris meninggal dunia.
c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.21
Pasal 1048 KUHPerdata, dinyatakan bahwa: “Penerimaan suatu warisan
dapat dilakukan secara tegas atau dengan diam-diam, terjadilah dengan tegas
penerimaan itu jika seorang di dalam suatu tulisan autentik atau suatu tulisan di
bawah tangan menamakan dirinya waris atau mengambil kedudukan sebagai
demikian, dengan diam-diam terjadilah penerimaan itu, jika seorang waris
melakukan suatu perbuatan, yang dengan jelas menunjukkan maksudnya untuk
menerima warisan tersebut, dan yang memang hanya dapat dilakukannya dalam
kedudukannya sebagai waris. Ahli waris atau para ahli waris yang menerima
warisan secara murni, baik secara diam-diam maupun dengan tegas,
bertanggungjawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada harta
20
A. Damanhuri, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Bandung,
Mandar Maju, 2012, hlm 5 21
Ibid, hlm 7
Universitas Sumatera Utara
warisan, artinya ahli waris harus menanggung segala macam utang-utang si
pewaris. Aktiva atau harta kekayaan dan passiva atau utang, dengan sendirinya
berpindah kepada ahli waris.22
Dalam KUHPerdata Hukum kewarisan diatur dalam Buku II KUHPerdata.
Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari
Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdata.
Ketentuan Pasal 1055 KUHPerdata dinyatakan bahwa: “hak untuk
menerima warisan secara murni, lewat waktu atau daluwarsa setelah 30 (tiga puluh)
tahun, terhitung sejak hari terbukanya warisan, asal sebelum maupun sesudah lewat
jangka waktu tersebut, warisannya telah diterima oleh salah seorang dari mereka
yang oleh undang-undang atau oleh suatu wasiat ditunjuk sebagai waris, namun
dengan tidak mengurangi hak-hak pihak ketiga atas warisan tersebut, yang
diperoleh karena suatu alasan yang sah.” Apabila sudah menyatakan menerima
dengan murni, maka tidak mungkin lagi menerima dengan benefisier, akan tetapi
ahli waris yang sudah menerima secara benefisier, ia masih dapat menerima secara
murni. Ahli waris yang sudah menerima secara murni atau benefisier tidak dapat
lagi menolak warisan.23
Ahli waris yang sudah menolak warisan, tidak dapat lagi menerima dengan
cara bagaimana pun juga, kecuali jika harta warisan belum dibagi, ia masih dapat
menerimanya. Ketentuan Pasal 1032, “hak istimewa untuk mengadakan
pendaftaran harta peninggalan mempunyai akibat:
22
Djajah S. Meliala, Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Edisi Revisi ke-II Cet. II,
Bandung, Nuansa Aulia, 2013, hlm. 218. 23
Daniel Angkow, Kedudukan Ahli Waris Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum
Perdatalex et Societatis, Vol. V/No. 3/Mei/2017, hlm 70.
Universitas Sumatera Utara
a. Bahwa si waris tidak diwajibkan membayar utang-utang dan beban-beban
warisan yang melebihi jumlah harga benda-benda yang termasuk warisan itu,
dengan menyerahkan semua benda yang termasuk warisan kepada kekuasaan
para berpiutang.
b. Bahwa benda-benda pribadi si waris tidak dicampur dengan benda-benda
warisan, dan bahwa ia tetap berhak menagih piutangpiutangnya pribadi dari
warisan.”24
Hukum kewarisan BW dikenal ada dua cara seseorang memperoleh hak
warisan, yaitu pewarisan menurut undang-undang (secara Ab Intestato) dan
pewarisan secara testamentair (wasiat).25
Ada dua cara perolehan berdasar undang-
undang yaitu karena diri sendiri (uit eigen hoofed) dan mewarisi tidak langsung
atau dengan cara mengganti (bijplaatsvervulling) merupakan mewaris untuk orang
sudah meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris. Ia menggantikan ahli waris
yang telah meninggal lebih dulu dari si pewaris. Uiteigen hoofed berdasar Pasal 852
ayat (2) KUHPerdata di mana haknya merupakan haknya sendiri, mewarisi kepala
demi kepala artinya tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya.
Adapun bij plaatsvervulling yaitu mewarisi berdasarkan pergantian yaitu pewarisan
dimana ahli waris mewarisi menggantikan ahli waris yang berhak menerima
warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu.
Menurut hukum waris barat terdapat dua unsur penting yaitu, antara lain
1. Unsur individual (menyangkut diri pribadi seseorang). Pada prinsipnya
seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya
24
Ibid. 25
Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Cet.II,
Jakarta, Kencana Renada Media Group, 2006, hlm. 16
Universitas Sumatera Utara
sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya termasuk
harta kekayaannya menurut kehendaknya.26
2. Unsur sosial (menyangkut kepentingan bersama). Perbuatan yang dilakukan
pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur individual dapat
mengakibatkan kerugian pada ahli waris sehingga undang-undang memberikan
pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli
waris.27
Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut
sistem hukum waris BW ada dua cara, yaitu:
1. Menurut ketentuan undang-undang (ab intestato) undang-undang berprinsip
bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya
setelah ia meninggal dunia, namun bila ternyata orang tersebut tidak
menentukan sendiri ketika masih hidup maka undang-undang kembali akan
menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut.
Ahli waris menurut undang-undang berdasarkan hubungan darah, terdapat
empat golongan, yaitu:
a. Golongan I: keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak dan
keturunan mereka beserta suami atau isteri yang hidup paling lama.
b. Golongan II: keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan
saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka.
c. Golongan III: kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.
26
Ahlan Sjarif dkk. Hukum Kewarisan BW “Pewarisan Menurut Undang-Undang,
Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005, hlm 13. 27
Ibid., hlm
Universitas Sumatera Utara
d. Golongan IV: anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga
lainnya sampai derajat keenam.
Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga
tidak membedakan urutan kelahiran. Hanya ada ketentuan bahwa ahli waris
golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga
lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula,
golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah
derajatnya.
2. Ditunjuk dalam surat wasiat (testament). Surat wasiat (testament) merupakan
suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia.28
Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat
surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Ahli waris
menurut surat wasiat jumlahnya tidak tentu sebab bergantung pada kehendak si
pembuat wasiat.
Dari kedua macam ahli waris tersebut di atas, ahli waris yang
diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang. Hal ini terbukti
beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat
wasiat agar tidak sekehendak hatinya, yaitu dala Pasal 881 ayat (2), yaitu
”Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pihak yang
mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak
atas sesuatu bagian mutlak”.
28
Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermasa, 2001, hlm 78
Universitas Sumatera Utara
Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan
hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak
dari orang yang meninggal itu. Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas
untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaan setelah pewaris
meninggal dunia, akan tetapi apabila ternyata seorang tidak menentukan sendiri
ketika pewaris masih hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta
kekayaannya, maka dalam hal demikian undang-undang kembali akan
menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan pewaris tersebut.29
B. Harta Benda Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata
Perkawinan, di dalam KUHPerdata tidak mengenal hal tersebut. Di dalam
KUH Perdata Pasal 26 yang dinyatakan bahwa “Undang-undang memandang
perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan.”
Setiap orang atau pasangan (pria dan wanita) jika sudah melakukan
perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka
berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan menurut
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bukan hanya merupakan
suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan
keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya
ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.30
29
Erman Suparman, Op.Cit., hlm 25 30
Arifah S. Maspeke. Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan
Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama. Jurnal Hukum Khaira
Ummah, Vol. 12. No. 2 Juni 2017, hlm 174
Universitas Sumatera Utara
Harta kekayaan merupakan benda milik seseorang yang mempunyai nilai
ekonomi. Dalam literatur hukum, benda adalah terjemahan dari istilah bahasa
Belanda zaak, barang adalah terjemahan dari good, dan hak adalah terjemahan dari
recht. Menurut Pasal 499 KHUPerdata, pengertian benda meliputi barang dan hak.
Barang adalah benda berwujud, sedangkan hak adalah benda tak berwujud.31
Harta
benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak adalah harta bawaan
masing-masing sebelum terjadinya perkawinan ataupun harta yang diperoleh
masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha
bersama, misalnya menerima warisan, hibah, hadiah dan lain sebagainya.
Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa harta perkawinan itu dapat
digolongkan menjadi empat, antara lain
1. Harta yang diperoleh suami atau isteri secara perkawinan yaitu harta bawaan.
2. Harta yang diperoleh suami atau isteri secara perkawinan perseorangan
sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan.
3. Harta yang diperoleh suami isteri bersama-sama selama perkawinan yaitu
herta pencaharian.
4. Harta yang diperoleh suami isteri bersama ketika upacara perkawinan sebagai
hadiah yang disebut hadiah perkawinan. 32
C. Harta Perkawinan Yang Berlaku Menurut Undang-Undang Perkawinan
No. 1 tahun 1974
Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 1
yang dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahirbatin antara seorang pria
31
Abdulkadir Muhammad. Op.Cit., hlm 10 32
Hilman Hadikusuma, Op.Cit., hlm 157
Universitas Sumatera Utara
dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia, kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
Seorang laki-laki atau perempuan, ketika belum menikah mereka
mempunyai hak dan kewajiban yang utuh. Hak dan kewajiban yang berkaitan
dengan kehidupannya, hak dan kewajiban akan harta miliknya dan sebagainya.
Kemudian setelah mereka mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan, maka
mulai saat itulah hak kewajiban mereka menjadi satu. Pengertian menjadi satu
tersebut bukan berarti hak dan kewajiban masing-masing pihak akan meleburkan
diri, melainkan hak dan kewajiban mereka tetap utuh walaupun mereka telah
bersatu dalam kehidupannya. Untuk itulah mereka harus memahami dan
menghormati satu sama lain. Tidak merasa salah satu sebagai penguasa dan
lainnya menjadi budak, tidak merasa salah satu dari mereka paling berjasa dan
lainnya menumpang.33
Pemahaman tentang hak dan kewajiban ini menjadi sangat penting dan
sangat mendasar, apabila akan dikaji lebih dalam tentang konsekuensi-
konsekuensi dari kehidupan perkawinan, karena dalam kehidupan perkawinan,
akan melahirkan hak dan kewajiban antara lain tentang anak dan hak kewajiban
tentang harta. Bahkan kemudian akan kemungkinan pembagian harta bila
perkawinan putus baik karena perceraian atau karena kematian. Untuk kali ini,
dalam tulisan ini hanya akan dibahas tentang hak dan kewajiban yang berkaitan
dengan harta perkawinan.34
33
https://majalahtantri.wordpress.com/2009/01/21/tentang-harta-bersama-dalam-
perkawinan-menurut-undang-undang-perkawinan-no-1-tahun-1974/diakses tanggal 15 Maret 2018 34
Ibid
Universitas Sumatera Utara
Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh
masing-masing sebagai hadiah atau warisan, merupakan di bawah penguasaan
masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 35 Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian dapat
disimpulkan, bahwa harta benda perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan
merupakan harta terpisah, artinya, segala harta yang di bawa ke dalam perkawinan
(yang disebut harta bawaan), tetap dikuasai dan dimiliki oleh pihak yang
membawa. Harta yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama,
kecuali diperoleh karena warisan dan hibah. Apabila mau menyimpang dari
prinsip harta benda perkawinan ini, maka dibuat perjanjian kawin sebelum
perkawinan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
Pengaturan harta benda dalam perkawinan. Ada jenis harta perkawinan,
yaitu Harta Bersama dan Harta Bawaan. Harta Bersama yaitu harta yang diperoleh
selama perkawinan (Pasal 35 sub 1) yang dalam hukum adat disebut harta gono
gini. Mengenai harta bersama suami-isteri tersebut dapat bertindak atas
persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 sub 1), Harta bawaan yaitu harta yang
dibawa ke dalam perkawinan (dalam hukum adat harta asal dan harta benda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan tetap dalam penguasaan
masing- masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 sub 2)).
Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal
Universitas Sumatera Utara
36 sub 2). Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut
hukumnya masing-masing..35
Hal ini pastinya akan membawa pengaruh bagi harta kekayaan suatu
perkawinan, baik selama perkawinan berlangsung ataupun jika suatu saat terjadi
perceraian. Harta di dalam perkawinan dibedakan atas harta bersama dan harta asal
atau bawaan. Hal ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:
1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.36
Masih berlakunya KUHPerdata dalam keberadaan harta perkawinan, hal ini
pernah ada keputusan Mahkamah Agung (MA) tanggal 15 Februari 1977 No.
726K/Sip/1976, dalam mana dipertimbangkan, bahwa “sekalipun Undang-Undang
Nomor1 Tahun 1974 telah berlaku, tetapi untuk peaksanaannya masih memerlukan
peraturan pelaksanaan dan karena hingga kini peraturan pelaksanaan yang
mengatur sebagai pengganti ketentuan- ketentuan yang dalam BW belum ada, maka
bagi penggugat dan tergugat yang adalah WNI Keturunan Cina masih berlaku
ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan yang tercantum dalam KUHPerdata.37
Dari hal tersebut di atas diartikan masih diberlakukan ketentuan- ketentuan hukum
dan perundang- undangan lama. Namun untuk tunduk pada peraturan KUH Perdata
35
Isetyowati Andayani., Op.Cit., hlm 354 36
Arifah S. Maspeke.Op.Cit., hlm 175 37
Isetyowati Andayani. Keberadaan Harta Perkawinan Dalam Problematika Perkawinan
Perspektif Volume X No.4 Tahun 2005 Edisi Oktober, hlm 357-358
Universitas Sumatera Utara
mengenai harta benda perkawinan, maka berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, karena dalam KUH Perdata, apabila terjadi perkawinan maka hanya
ada kebersama-an (kebulatan) harta benda perkawinan. Hal ini memang berbeda
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengenal jenis harta
perkawinan ada 2 (dua) yaitu harta bersama dan harta bawaan.38
D. Kedudukan Ahli Waris dalam Hukum Perdata BW
Ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang
menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena
meninggalnya pewaris.39
Ahli waris menurut KUH Perdata dapat diidentifikasi
melalui adanya hubungan sedarah, semenda (ikatan perkawinan), dan orang lain
yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pewaris (melalui surat wasiat).
Dalam Pasal 290 ayat (1) KUH Perdata: “keluarga sedarah merupakan pertalian
kekeluargaan antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan oang lain,
atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama”.
Pasal 1048 KUH Perdata, dinyatakan bahwa “Penerimaan suatu warisan
dapat dilakukan secara tegas atau dengan diam-diam, terjadilah dengan tegas
penerimaan itu jika seorang di dalam suatu tulisan autentik atau suatu tulisan di
bawah tangan menamakan dirinya waris atau mengambil kedudukan sebagai
demikian, dengan diam-diam terjadilah penerimaan itu, jika seorang waris
melakukan suatu perbuatan, yang dengan jelas menunjukkan maksudnya untuk
menerima warisan tersebut, dan yang memang hanya dapat dilakukannya dalam
38
Ibid., hlm 358 39
Surini Ahlan Sjarif dan nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat,
Jakarta,Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm 11
Universitas Sumatera Utara
kedudukannya sebagai waris. Ahli waris atau para ahli waris yang menerima
warisan secara murni, baik secara diam-diam maupun dengan tegas, bertanggung
jawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada harta warisan, artinya
ahli waris harus menanggung segala macam utang-utang si pewaris. Aktiva atau
harta kekayaan dan passiva atau utang, dengan sendirinya berpindah kepada ahli
waris.40
Berdasarkan ketentuan Pasal 1055 KUHPerdata dinyatakan bahwa: “hak
untuk menerima warisan secara murni, lewat waktu atau daluwarsa setelah 30
(tiga puluh) tahun, terhitung sejak hari terbukanya warisan, asal sebelum maupun
sesudah lewat jangka waktu tersebut, warisannya telah diterima oleh salah seorang
dari mereka yang oleh undang-undang atau oleh suatu wasiat ditunjuk sebagai
waris, namun dengan tidak mengurangi hak-hak pihak ketiga atas warisan
tersebut, yang diperoleh karena suatu alasan yang sah.” Apabila sudah dinyatakan
menerima dengan murni, maka tidak mungkin lagi menerima dengan benefisier,
akan tetapi ahli waris yang sudah menerima secara benefisier, ia masih dapat
menerima secara murni. Ahli waris yang sudah menerima secara murni atau
benefisier tidak dapat lagi menolak warisan.41
Sedangkan menurut Pasal 1056
KUHPerdata, dinyatakan bahwa: “si waris yang sudah menolak warisannya masih
juga dapat menerimanya, selama warisan itu belum diterima oleh mereka yang
40
Djajah S. Meliala, Op.Cit., hlm. 218. 41
Eman Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia, Bandung, Bandar Maju, 1995, hlm.
41.
Universitas Sumatera Utara
ditunjuk oleh undang-undang atau wasiat, dengan tidak mengurangi hak-hak
pihak ketiga.42
Hukum kewarisan BW dikenal ada dua cara seseorang memperoleh hak
warisan, yaitu pewarisan menurut Undang-undang (secara Ab Intestato) dan
pewarisan secara testamentair (wasiat).43
Ada dua cara perolehan berdasar
Undang-Undang yaitu karena diri sendiri (uit eigenhoofed) dan mewarisi tidak
langsung atau dengan cara mengganti (bijplaatsvervulling) merupakan mewaris
untuk orang sudah meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris. Ia
menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari si pewaris. Uiteigen
hoofed berdasar Pasal 852 ayat (2) KUHPerdata dimana haknya adalah haknya
sendiri, mewarisi kepala demi kepala artinya tiap-tiap ahli waris menerima bagian
yang sama besarnya. Adapun bij plaatsvervulling yaitu mewarisi berdasarkan
pergantian yaitu pewarisan dimana ahli waris mewarisi menggantikan ahli waris
yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu.44
42
Ibid 43
Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Cet.II ,
Jakarta, Kencana Renada Media Group, 2006, hlm. 16 44
Effendi Perangin, Op.Cit, hlm.14
Universitas Sumatera Utara
BAB III
YANG MENYEBABKAN TERJADINYA DALUWARSA TERHADAP
GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT DI
PENGADILAN DALAM PUTUSAN
No. 02/ Pdt.G/2013/PN-Binjai
A. Pengertian Daluwarsa
Istilah daluwarsa sudah tidak asing lagi didengar. Kata daluwarsa sering
digunakan untuk menunjukkan keadaan di mana barang/jasa tidak dapat digunakan
atau dipakai lagi karena telah melewati masa berlakunya barang tersebut.45
Daluwarsa merupakan suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu
alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan
dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.
Seseorang tidak boleh melepaskan daluwarsa sebelum tiba waktunya, tetapi boleh
melepaskan suatu daluwarsa yang telah diperolehnya.46
Pelepasan daluwarsa dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam.
Pelepasan secara diam-diam disimpulkan dari suatu perbuatan yang menimbulkan
dugaan bahwa seseorang tak hendak menggunakan suatu hak yang telah
diperolehnya.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu sarana
hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu
perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat
yang ditentukan dalam undang-undang. Seseorang tidak boleh melepaskan
45
Nico Angurah https://www.academia.edu/20260645/DALUWARSA_HSB, diakses
tanggal 15 Maret 2018 46
A. Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa, Jakarta, Intermasa, 1986, hlm, 162
Universitas Sumatera Utara
daluwarsa sebelum tiba waktunya tetapi boleh melepaskan suatu daluwarsa yang
telah diperolehnya.
B. Macam-Macam Daluwarsa
Ada dua macam Daluwarsa (verjaring), yaitu
1. Daluwarsa Memperoleh (Acquisitieve Verjaring), yaitu lampau waktu untuk
memperoleh hak milik atas suatu benda
2. Daluwarsa membebaskan (Extinctieve Verjaring), yaitu lampau waktu untuk
dibebaskan dari suatu perjanjian atau dibebaskan dari tuntutan.47
Menurut ketentuan Pasal 1963 KUHPerdata, untuk memperoleh hak milik
atas suatu benda berdasar pada daluwarsa (lampau waktu) harus dipenuhi unsur-
unsur adanya iktikad baik, ada alas hak yang sah, menguasai benda itu terus
menurus selam 20 (dua puluh) tahun tanpa ada yang menggugat atau jika tanpa alas
hak, menguasai benda itu harus terus menerus selama 30 (tiga puluh) tahun. Pasal
1967 KUHPerdata menentukan bahwa segala tuntutan, baik yang bersifat
kebendaan maupun yang bersifat perorangan harus karena daluwarsa dengan lewat
waktu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan orang yang menunjukkan adanya daluwarsa
itu tidak dapat diajukan kehadapan tangkisan yang berdasar pada iktikad buruk,
terhadap benda yang bergerak yang bukan bunga atau piutang yang bukan atas
tunjuk (niet toonder), siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya.
Walaupun demikian jika ada orang yang kehilangan atau kecurian suatu benda
dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak hari hilangnya atau dicurigainya
47
Abdulkadir Muhammad, Loc.Cit.
Universitas Sumatera Utara
benda itu, dia dapat menuntut kembali bendanya yang hilang atau dicuri itu sebagai
miliknya dari tangan siapapun yang menguasainya.
Pemegang benda terakhir dapat menuntut kepada orang yang terakhir yang
menyerahkan atau menjual kepadanya suatu ganti kerugian Pasal 1977
KUHPerdata. Daluwarsa tidak dapat berjalan atau tertangguh dalam hal-hal seperti
tersebut di bawah ini :
1. Terhadap anak yang belum dewasa, orang yang di bawah pengampunan
2. Terhadap istri selama perkawinan (ketentuan ini tidak berlaku lagi)
3. Terhadap piutang yang digantungkan pada suatu syarat selama syarat itu tidak
terpenuhi
4. Terhadap seorang ahli waris yang telah menerima suatu warisan dengan hak
istimewa untuk membuat pendaftaran benda peninggalan mengenai piutan-
piutangnya Pasal 1967 – 1991 KUHPerdata.48
Mengenai lewatnya waktu dalam daluwarsa, di mana kalau dilihat dari
waktu menurut undang-undang bisa berjangka pendek yaitu sekitar 1 (satu) bulan
sampai dengan 5 (lima) tahun bisa berjangka waktu panjang yaitu 20 (dua puluh)
tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun. Biasanya untuk kurun waktu panjang
ini berlaku untuk barang-barang tidak bergerak, misalnya tanah, bangunan, dan
lainnya.
C. Dalurwarsa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Daluwarsa merupakan batas waktu akhir untuk memperoleh dan atau
melepaskan sesuatu hak secara sah. Pengertian daluwarsa atau verjaring sesuai
48
Ibid
Universitas Sumatera Utara
dengan Pasal 1946 KUHPerdata suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk
dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan atas syarat
yang telah ditentukan oleh undang-undang.49
Batas waktu akhir untuk memperoleh
dan atau melepaskan sesuatu hak merupakan batasan waktu terakhir untuk
memperoleh dan atau melepaskan suatu hak secara sah. Apabila ternyata batas
waktu akhir tersebut telah lewat, maka batasan untuk memperoleh dan atau
melepaskan sesuatu hak secara sah telah kadaluwarsa atau waktu yang disediakan
oleh hukum telah tertutup karena pihak yang seharusnya dapat memperoleh dan
atau melepaskan suatu hak tidak menggunakan batasan waktu yang telah disediakan
oleh hukum sebagaimana mestinya, sehingga hak yang ada padanya telah hilang
secara sah.
Ketentuan Pasal 1946 KUHPerdata, lampau waktu merupakan alat untuk
memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya
suatu waktu tetentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. 50
Jadi dengan lewatnya waktu batas kadaluwarsa yang ditentukan, secara
yuridis seseorang yang seharusnya mempunyai hak untuk memperoleh sesuatu hak
tidak dapat dipergunakan haknya, begitu juga dengan seseorang yang seharusnya
mempunyai hak untuk melepaskan sesuatu hak tidak dapat mempergunakan haknya
karena batasan waktu yang diberikan oleh hukum telah lewat, sehingga
kadaluwarsa telah berjalan.51
49
Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm.
289. 50
Abdulkadir Muhammad., Op.Cit., hlm 287. 51
Sarwono., Loc.Cit
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
daluwarsa merupakan suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu
alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan
dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.
Pasal 1865 KUHPerdata dinyatakan bahwa Setiap orang yang mengaku
mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya
itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu
atau kejadian yang dikemukakan itu.52
Batas kadaluwarsa menurut undang-undang adalah batas kadaluwarsa yang
penentuannya telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Penentuan
batas waktu menurut undang-undang umumnya ketentuan-ketentuannya mengatur
tentang batas berakhirnya kadaluwarsa yang penentuannya berdasarkan peraturan
perundang-undangan, baik undang-undang yang bersifat umum maupun yang
bersifat khusus yang mengatur tentang kadaluwarsa. 53
Adapun sebab-sebab yang mencegah daluwarsa, antara lain disebabkan:
1. Daluwarsa dicegah bila pemanfaatan barang itu dirampas selama lebih dari
satu tahun dari tangan orang yang menguasainya, baik oleh pemiliknya semula
maupun oleh pihak ketiga.
2. Daluwarsa itu dicegah pula oleh suatu peringatan, suatu gugatan, dan tiap
perbuatan-perbuatan berupa tuntutan hukum, masing-masing dengan
pemberitahuan dalam bentuk yang telah ditentukan, ditandatangani oleh
52
R Subekti Op.Cit, hlm 215 53
http://artikelddk.com/makalah-hukum-perdata-daluwarsa/diakses tanggal 15 Maret
2018
Universitas Sumatera Utara
pejabat yang berwenang dalam hal itu atas nama pihak yang berhak, dan
disampaikan kepada orang yang berhak dicegah memperoleh daluwarsa itu.
3. Gugatan di muka hakim yang tidak berkuasa, juga mencegah daluwarsa.
4. Namun daluwarsa tidak dicegah, bila peringatan atau gugatan dicabut atau
dinyatakan batal, entah karena penggugat menggugurkan tuntutannya, entah
karena tuntutan itu dinyatakan gugur akibat daluwarsanya.
5. Pengakuan akan hak seseorang yang terhadapnya daluwarsa berjalan, yang
diberikan dengan kata-kata atau dengan perbuatan oleh orang yang
menguasainya atau dibitur, juga mencegah daluwarsa.
6. Pemberitahuan kepada salah seorang debitur dalam perikatan tanggung-
menanggung, atau pengakuan orang tersebut, mencegah daluwarsa terhadap
para debitur lain, bahkan pula terhadap para ahli waris mereka.
7. Pemberitahuan kepada ahli waris salah seorang debitur dalam perikatan
tanggung- menanggung, atau pengakuan ahli waris tersebut, tidaklah
mencegah daluwarsa terhadap para ahli waris debitur lainnya, bahkan juga
dalam hal suatu utang hipotek, kecuali untuk bagian ahli waris tersebut.
8. Dengan pemberitahuan atau pengakuan itu maka daluwarsa terhadap para
debitur lain tidak dicegah lebih lanjut, kecuali untuk bagian ahli waris
tersebut.
9. Untuk mencegah daluwarsa seluruh utang terhadap para debitur lainnya, perlu
ada sesuatu pemberitahuan kepada semua ahli waris atau suatu pengakuan dari
semua ahli waris itu.
Universitas Sumatera Utara
10. Pemberitahuan yang dilakukan kepada debitur utama atau pengakuan yang
diberikan oleh debitur utama mencegah daluwarsa terhadap penanggung
utang.
11. Pencegahan daluwarsa yang dilakukan oleh salah seorang kreditur dalam suatu
perikatan tanggung-menanggung berlaku bagi semua kreditur lainnya.54
D. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Daluwarsa terhadap Gugatan Yang
Diajukan Oleh Penggugat di Pengadilan dalam Putusan No. 02/
Pdt.G/2013/PN-Binjai
Daluwarsa (rechtsverweking) merujuk pada istilah daluwarsa dalam
hukum tanah yaitu untuk mendapatkan hak milik atas tanah. Rechtsverweking
(daluwarsa) merupakan lembaga yang dengan lewat waktu dimana:
1. Orang yang telah memegang hak atas tanah, menjadi kehilangan hak atas
tanah yang dikarenakan pemegang hak atas tanah, selama waktu tertentu tidak
mengusahakan tanah tersebut;
2. Orang yang dengan itikad baik telah menguasai dan memanfaatkan serta
mengelolah tanah tersebut, berhak untuk memperoleh hak atas tanah yang
telah dimanfaatkan olehnya.55
Pasal 1963 KUHPerdata merumuskan daluwarsa sebagai suatu cara dalam
memperoleh sesuatu yaitu,“Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu
alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu
piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya,
54
Fuad Fahmi. https://angintimur8.wordpress.com/2011/01/17/daluwarsa-lewat-waktu-
menurut-kuh-perdata/diakses tanggal 12 Maret 2018. 55
Putri Gracia Lempoy, Kajian Hukum Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat Yang Diduduki
Seseorang Menurut Pasal 1963 KUHPerdata. Lex Crimen. Vol. VI/No. 2/Mar-Apr/2017, hlm 102-
103
Universitas Sumatera Utara
dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa
yang dengan itikad baik menguasainya selama tigapuluh tahun, memperoleh hak
milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya. Untuk
memperoleh hak milik atas sesuatu seseorang diharuskan untuk menguasainya
secara terus-menerus, tak terputus-putus, tak terganggu didepan umum, dan secara
tegas menyatakan dirinya sebagai pemilik, jika seseorang yang sekarang
menguasai suatu kebendaan dan membuktikan bahwa ia menguasainya sejak dulu
kala, maka ia dianggap juga telah menguasainya selama selang waktu antara dulu
dan sekarang, dengan tidak mengurangi pembuktian hal yang sebaliknya.56
Gugatan yang diajukan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII
No.02/Pdt.G/2013/PN.Bj pada dasarnya telah daluarwarsa menurut ketentuan
undang undang yang berlaku, karena Penggugat dalam uraian Gugatanya bahwa
menyebutkan sejak tahun 1957 Penggugat I dan suaminya Alm. Amat Barus
ada menyewakan tanah kepada Nawari, dan kemudian pada tahun 1968 Nawari
telah menitipkan tanah terperkara kepada Alm. Paijo (suami Tergugat VII, dan
bapak dari Tergugat VIII, IX, X dan XI) dan kemudian Nawari telah menjualkan
tanah tersebut kepada Alm. Paijo pada tahun 1973 berdasarkan Surat Ganti
Rugi tertanggal 5 Juni 1973 dan saat ini telah memiliki Sertifikat Hak Milik No.
896 atas nama Sukini (Tergugat VII), sehingga penguasaan objek sengketa oleh
Alm. Nawari sejak tahun 1957 sampai bulan Maret 2013 berarti sudah 56 tahun,
dan tidak pernah dilakukan upaya hukum oleh para Penggugat ataupun ahli
warisnya dan jika dihitung Penguasaan tanah oleh Alm. Paijo yang telah
56
Ibid
Universitas Sumatera Utara
mengganti rugi objek sengketa dari Alm. Nawari sejak tahun 1973, maka jika
dihitung sejak tahun 1973 sampai gugatan ini diajukan berarti sudah
berlangsung selama 40 tahun lamanya dan juga tidak pernah dilakukan upaya
hokum, oleh karenanya gugatan a quo telah daluarwarsa berdasarkan pasal 1967
KUHPerdata yang dinyatakan bahwa “Segala tuntutan hukum baik yang bersifat
kebendaan ataupun perorangan hapus karena daluarwarsa dengan lewatnya waktu
30 tahun sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah
menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan
yang didasarkan pada itikad buruk.”;
Universitas Sumatera Utara
BAB IV
PENERAPAN HUKUM TERHADAP TANAH YANG DIKUASAI PIHAK
MENURUT HUKUM PERDATA DALAM PENGADILAN NEGERI
NO. 02/Pdt.G/2013/PN-BINJAI
A. Posisi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 02/Pdt.G/2013/PN-Binjai.
Semasa hidupnya Almarhum (alm) Aman Barus dan Penggugat I ada
mempunyai hak atas sebidang tanah seluas ± 7920 m2 yang terletak di Jalan T.
Amir Hamzah, Lingkungan I, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai
Utara, Kota Binjai, berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 12 Februari 1957
dengan batas-batas sebagai berikut :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ramli Hasan ± 330 m
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Nurdin ± 330 m
3. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Irwasnsyah ± 21 m
4. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah T. Amir Hamzah ± 24 m
Pada tahun 1968 Nawari pindah ke Pangkalan Susu Kabupaten Langkat
beserta istri dan anak-anaknya dan Nawari telah menitipkan tanah yang
merupakan hak milik Penggugat I dengan Alm Amat Barus, pada tahun 1957 telah
disewakan kepada Nawari seluas 550 m2 terletak di Jalan T. Amir Hamzah
Lingkungan I Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai
dengan batas-batas sebagai berkut :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amat Barus ± 50 m
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Nurdin ± 50 m
3. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Amat Barus ± 11 m
4. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah T. Amir Hamzah ± 11 m
Universitas Sumatera Utara
dan menitipkan sebuah rumah oleh Nawari untuk tempat tinggal Nawari beserta
isterinya Sainah dan bersama anak-anaknya kepada Alm. Paijo untuk menempati
tanah tersebut dan menempati sebuah rumah yang ada di atas tanah terperkara,
dan Nawari mengatakan kepada Penggugat dan Alm. Amat Barus bahwa Paijo
adalah famili Nawari, dan oleh karenannya Penggugat I dan Alm. Amat Barus
tidak keberatan atas keberadaan Paijo beserta istri dan anak-anaknya pada masa
itu.
Pada tahun 1998 Amat Barus suami Penggugat meninggal dunia dan
meninggalkan seorang istri yang bernama Saiyah (Penggugat I) dan
meninggalkan anak kandung yaitu :
1. M. Ali Barus ( Penggugat II )
2. Harun Barus ( Penggugat III)
3. Zainal Barus ( Penggugat IV )
4. Siti Arbayani (Penggugat V)
5. Zainal Barus (Penggugat VI )
6. Siti Nurhajiah (Penggugat VII)
Yang kesemuanya itu merupakan ahli waris Alm.Amat Barus
Pada tahun 2003 Nawari meninggal dunia, dan meninggalkan seorang
isteri yang bernama Sainah ( i.c. Tergugat) dan meninggalkan anak kandung
yaitu:
1. Nurjanah (i.c. Tergugat II)
2. Nurmansyah (i.c. Tergugat III)
3. Ifik (i.c. Tergugat IV)
Universitas Sumatera Utara
4. Wis (i.c. Tergugat V)
5. Nurjali Surya (i.c. Tergugat VI)
Yang kesemuanya tersebut di atas merupakan ahli waris Alm.Nawari;
Paijo meninggal dunia pada tahun 2003 dan meninggalkan seorang
isteri bernama Sukini (i.c Tergugat VII) dan meninggalkan anak kandung yaitu :
1. Kelilis Suryani ( i.c Tergugat VIII )
2. Klikanto ( i.c Tergugat IX )
3. Sunarni Ningsih (i.c Tergugat X )
4. Ruskinasi ( i.c Tergugat XI )
Yang kesemuanya tersebut di atas merupakan ahli waris Alm. Paijo;
Setelah Alm. Paijo meninggal dunia, dan tanah milik Penggugat I dengan
Alm Amat Barus merupakan boedel warisan Alm Amat Barus, dan sebuah
rumah Alm Nawari yang dibangun di atas tanah tersebut dan merupakan objek
perkara dalam perkara ini masih tetap ditempati dan dikuasai oleh Tergugat
VII,VIII,IX,X dan XI sampai saat ini dan pada tahun 2005 para Penggugat
berkeinginan untuk membagi-bagi harta warisan Alm Amat Barus kepada
ahli warisnya dengan cara akan mengambil kembali tanah terperkara yang
ditempati dan dikuasai oleh Tergugat VII,VIII,IX,X dan Tergugat XI. Maksud
dan tujuan Para Penggugat untuk mengambil kembali atas tanah terperkara
yang dikuasai oleh Tergugat VII,VIII,IX,X dan Tergugat XI adalah sia-sia, di
mana Tergugat VII,VIII,IX.X dan Tergugat XI memperlihatkan kepada
Penggugat Surat Ganti Rugi atas tanah terperkara tertanggal 05 Juni 1973, di
mana ganti rugi dilakukan oleh Nawari kepada Paijo yaitu penyerahan tanah
Universitas Sumatera Utara
terperkara oleh Nawari kepada Paijo dengan ganti rugi dan ukuran 11 x 50 meter
yang terletak di Pasar I Guntungan Luar Kampung Tandam Hulu Kecamatan
Hamparan Perak dengan batas-batas sebagai berikut :
1. Sebelah utara berbatasan dengan tanah sarudara Achmat
2. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sarudara Ngadiman
3. Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sarudara Ngadiman
4. Sebelah barat berbatasan dengan tanah Pasar Umum Jalan Tj. Pura
Berdasarkan surat ganti rugi tertanggal 5 Juni 1973 berbeda dengan
fakta tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara ini. Di mana para
Penggugat sangat keberadaan adanya Surat Ganti Rugi tertanggal 5 Juni 1973
yang dilakukan oleh Alm Nawari (Suami Tergugat I, dan ayah kandung Tergugat
II,III,IV,V,dan Tergugat VI) yang dibuat secara di bawah tangan tersebut dan
tidak dapat dibenarkan, sebab objek yang diganti rugikan tersebut bukan
merupakan hak milik Alm. Nawari melainkan hak milik Penggugat dengan
Alm. Amat Barus, sehingga Surat Ganti Rugi tertanggal 5 Juni 1973 tersebut
patut dinyatakan tidak berkekuatan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal
1471 KUHPerdata yang dinyatakan bahwa “ Jual Beli Barang Kepunyaan Orang
Lain adalah Batal “ dan oleh karena itu Surat Ganti Rugi tanggal 5 Juni 1973
adalah cacat hukum, dan tidak berkekuatan hukum. Akibat dari perbuatan Alm.
Nawari (suami Tergugat I, dan ayah kandung Tergugat II,III,IV,V,dan Tergugat
VI) tersebut, para Penggugat sangat dirugikan, baik secara bateril maupun
immaterial, sebab para Penggugat tidak dapat menikmati tanah tersebut, oleh
karena itu perbuatan Alm. Nawari suami Tergugat I, dan ayah kandung Tergugat
Universitas Sumatera Utara
II,III,IV,V, dan Tergugat VI tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan
melawan hukum.
Atas dasar surat ganti rugi tanggal 5 Juni 1973 tersebut Tergugat
VII,VIII,IX,X dan Tergugat XI menempati menguasai tanah terperkara dengan
tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum. Belakangan ini diketahui oleh
para Penggugat tanah terperkara yang dikuasai oleh Tergugat VII,VIII,IX,X dan
Tergugat XI telah disertifikasikan oleh Tergugat VII dengan Sertifikat Hak Milik
(selanjutnya disebut SHM) No. 896/Kelurahan Jati Makmur tahun 2011 atas
nama Sukini ( i.c Tergugat VII ) dengan asal hak merupakan pemberian hak atas
tanah negara. Pembuatan SHM No. 896/ Kelurahan Jati Makmur Tahun 2011
atas nama Sukini (i.c Tergugat VII) tersebut tanpa sepengetahuan para Penggugat
selaku pemilik tanah, sehingga oleh karenanya perbuatan SHM No. 896/
Kelurahan Jati Makmur Tahun 2011 atas nama Sukini ( i.c Tergugat VII)
oleh Tergugat XII yang dilakukan tanpa terlebih dahulu menelusuri asal usul
kepemilikan tanah telah menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat yaitu
tertutu
Berdasarkan penjelasan para Tergugat VII, VIII, IX, X dan XI yang
tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Negeri Binjai i.c Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keputuskan hukum yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Tentang eksepsi :
Menerima Eksepsi Tergugat VII, VIII, IX, X, XI untuk seluruhnya ;
Universitas Sumatera Utara
1. Tentang Pokok Perkara :
Menolak Gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII untuk seluruhnya atau
setidak-tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII
Tidak Dapat Diterima (N.O) karena Daluwarsa ;
b. Dalam rekonpensi .
para Tergugat VII, VIII, IX, X, XI dalam Konpensi selanjutnya dengan
ini mengajukan Gugatan Rekonpensi, sehingga Tergugat VII, VIII, IX, X, XI
dalam Konpensi (d.K) sekarang menjadi Para Penggugat I, II, III, IV, V dalam
Rekonpensi (d.R) dan kebalikannya Penggugat I, II, , III, IV, V, VI, VII dalam
Konpensi sekarang menjadi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII (Para Tergugat
dalam Rekonpensi (d.R), antara Penggugat I, II, III, IV, V, VI dalam
Rekonvensi (d.r) merupakan Pemilik yang sah secara Hukum sesuai
Kepemilikan Surat SHM No : 896/Kel. Jati Makmur atas nama Penggugat I d.r(
Sukini) akan tetapi para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII d.r telah
mengKlaim tanah tersebut adalah Miliknya dengan alasan yang mengada-ada dan
tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum dengan mengajukan Gugatan ke
Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 18/Pdt.G/2008/PN.BJ tanggal 14 Agustus
2008, kemudian mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Binjai Nomor
:10/Pdt.G/2009/PN.BJ tanggal 04 Mei 2009 dan Mengajukan kembali gugatan
Nomor : 02/Pdt.G/2013/PN.BJ pada bulan Maret 2013.
Dengan dilakukannya Gugatan ke Pengadilan Negeri sampai tiga kali
tersebut maka Penggugat I, II, III, IV, V, (d.r) telah mengalami malu terhadap
masyarakat sekeliling dan Para Tergugat (d.r) selalu cerita kepada orang-orang
Universitas Sumatera Utara
sekeliling bahwa tanah yang ditempati Penggugat I, II, III,IV, V (d.r) adalah
Milik Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII (d.r) seolah olah Penggaugat I, II, III,
IV, V (d.r) merampas Tanah Milik Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII (d.r).
Tergugat II (d.r) yang bernama Ali Barus telah merusak tanaman-tanaman yang
ada di atas tanah milik Para Penggugat (d.r) dan atas perbuatan pidana tersebut
telah diputus oleh Pengadilan Negeri Binjai dengan Surat Putusan nomor:
07/Pid.TPR/2013/PN.BJ tanggal 11 April 2013 dengan Putusan terdakwa
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana
Pengrusakan.
Perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII (d.r) yang telah mengklaim
Tanah Milik Penggugat I, II, III, IV, V (d.r) miliknya dan perbuatan tersebut telah
Membuat malu dimata masyarakat dan sangat merugikan Penggugat I,II,III, IV,
V (d.r) baik secara Material dan immaterial maka perbuatan Tergugat I, II, III,
IV, V, VI, VII (d.r) dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
Kerugian materril yang di timbulkan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII (d.r)
dapat dikalkulasikan, antara lain:
a. Biaya untuk honor advokat dan transport perkara nomor;
18/Pdt.G/2008/PN.BJ sebesar Rp. 30.000.000,-
b. Biaya untuk honor advokat dan transport perkara nomor;
10/Pdt.G/2009/PN.BJ sebesar Rp. 30.000.000,-
c. Biaya untuk honor Advokat dan transport perkara nomor;
02/Pdt.G/2013/PN.BJ sebesar Rp. 40.000.000,-
Kerugian Immateriil yang ditimbulkan tidaklah dapat dihitung secara
Universitas Sumatera Utara
pasti dengan uang, namun untuk memudahkan perhitungannya karena rasa
malu kepada masyarakat sekeliling maka dapat dihitung sebesar
Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Putusan Pidana yang dilakukan oleh
Ali Barus (Tergugat II d.r) maka Para Penggugat (d.r) telah dirugikan sebesar
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kerugian Materill dan Immateriil Para
Penggugat d.r dapat dikalkulasikan seluruhnya adalah sebesar Rp.
600.500.000,- (enam ratus juta lima ratus ribu rupiah). Kerugian Materril dan
Kerugian Immateriil sebesar Rp. 600.500.000,- ini dapat dimintakan pertanggung
jawabkan secara hukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII (d.r) secara
tunai dan seketika. Atas perbuatan Para Tergugat d.R terhadap Penggugat d.R
maka perbuatan Tergugat d.R dapat di katagorikan perbuatan melawan hukum.
Perbuatan melawan hukum Para Tergugat d.R kepada Para Penggugat d.R, maka
Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII d.R harus dihukum untuk membayar
kerugian Penggugat I, II, III, IV, V, d.R sebesar Rp. 600.500.000,- (enam ratus
juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai.
Gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat d.R tidak nihil maka perlu
di letakan sita jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap harta harta yang
dikuasai oleh Para Tergugat d.R, dan di tambah tanah dan rumah milik Para
Tergugat d.R yang akan dimohonkan kemudian ; Bahwa ada dugaan bilamana
putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Para
Tergugat d.R tidak mau melaksanakan isi putusan secara Sukarela, maka sangat
beralasan hukum terhadap Tergugat d.R dikenakan Uang Paksa (Dwang soom)
sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap hari Tergugat d.R
Universitas Sumatera Utara
melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Gugatan Rekonpensi
ini cukup alasan diajukan serta didasari oleh bukti-bukti yang autentik, maka
cukup beralasan hukum kiranya Putusan yang akan diberikan dalam perkara
ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding
maupun kasasi (Uit voerbaar bij vooraad).
Berdasarkan dalil dalil Gugatan Rekonpensi (d.R) yang telah terurai di
atas, dengan ini dimohon kan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan hukum yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah di letakan dalam
perkara ini;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat d.R adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan Surat Sertifikat hak Milik Nomor : 896/ Kelurahan Jati
Makmur atas nama Sukini adalah Sah dan Berkekuatan Hukum ;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV. V, VI, VII d.r untuk membayar kepada
Penggugat I, II, III, IV, V d.R sebesar Rp. 600.500.000,- (Enam ratus juta
lima ratus ribu rupiah):
6. Menghukum Para Tergugat d.r untuk membayar uang paksa (dwaang
soom) sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan
Tergugat melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap ;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan secara serta merta
Universitas Sumatera Utara
walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII d.R untuk membayar
segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang
berlaku.
Untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan saksi
dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :
Saksi Tumpak Simanjuntak
Saksi kenal dengan Penggugat, akan tetapi tidak ada hubungan
keluarga maupun pekerjaan dan saksi tidak kenal dengan Para Tergugat, tetapi
kenal dengan orangtua Para Tergugat kecuali Tergugat XII. Saksi tinggal sekira
200 meter dari objek sengketa sejak 1957 sampai sekarang dan Amat Barus
tinggal di objek sejak tahun 1954. Amat Barus telah meninggal dan
meninggalkan seorang istri bernama Saiyah dan 7 (tujuh) orang anak. Alm.
Amat Barus memiliki tanah yang terletak di Jalan T. Amir Hamzah (dahulu
Jalan Tanjung Pura) dengan panjang 250 meter kebelakang dan lebar 24 meter
dimana sebahagian tanah diatasnya berdiri 2 (dua) rumah semi permanen dan
sisanya berupa tanam-tanaman
Objek sengketa perkara ini adalah rumah milik Alm. Amat Barus yang
berdiri di atas tanah objek sengketa dengan lebar 11 meter dan berada di
samping rumah yang ditempati oleh Saiyah (istri alm. Amat Barus). Awal objek
sengketa ditempati oleh Alm. Nawari dan istrinya karena menumpang dan
dipinjamkan untuk ditempati oleh Alm. Amat Barus tahun 1968. Objek sengketa
tidak ditempati oleh keturunan Alm. Nawari, akan tetapi sekarang dikuasai
Universitas Sumatera Utara
oleh keturunan Alm. Paijo.
Saksi Mahmudi Ahmad;
Saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga
maupun pekerjaan dan saksi kenal dengan Paijo tapi tidak kenal dengan Nawari
dan Tergugat XII, saksi tinggal disamping objek sengketa sejak 1978 sampai
tahun 1985, Amat Barus telah meninggal dan meninggalkan seorang istri
bernama Saiyah dan 7 (tujuh) orang anak. Alm. Amat Barus memiliki tanah yang
terletak di Jalan T. Amir Hamzah (dahulu Jalan Tanjung Pura) dengan panjang
250 meter kebelakang dan lebar 24 meter dimana sebahagian tanah diatasnya
berdiri 2 (dua) rumah semi permanen dan sisanya berupa tanam-tanaman dan
diseberang parit juga masih tanah Alm. Amat Barus. Amat Barus menempati
rumah diatas tanahnya sedangkan disebelahnya ada rumah yang ada bengkel
sepedanya dan ditempati oleh Paijo.
Saksi Daulat Ginting
Saksi kenal dengan Penggugat, akan tetapi tidak ada hubungan
keluarga maupun pekerjaan dan saksi tidak kenal dengan Para Tergugat kecuali
Paijo dan Sukini (Tergugat VII), saksi tinggal sekira 200 meter dari objek, saksi
tinggal dekat objek sengketa sejak tahun 1960 sampai sekarang. Alm. Amat
Barus memiliki tanah ± 7000 meter dan sudah ada yang dijual beberapa
bagian, saksi tidak tahu kepemilikan tanah Paijo, saksi Alm. Amat Barus tidak
pernah menjual tanah objek sengketa kepada orang lain. Saksi tidak pernah
dengar ribut-ribut tentang objek sengketa dan tidak tahu kapan masuknya
Paijo ke objek sengketa, yang saksi tahu adalah ada orang yang menumpang di
Universitas Sumatera Utara
objek tersebut.
Saksi dengan Penggugat dan kenal Para Tergugat beserta anak-anaknya,
kecuali Tergugat XII, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan. Saksi
sejak kecil kenal dengan Nawari dan pernah tinggal di objek sengketa. Pada tahun
1970 saksi tinggal di objek sengketa selama 3 (tiga) tahun atas perintah Nawari,
lalu saksi keluar dari objek sengketa karena menurut Nawari objek akan dijual
oleh Nawari kepada Paijo. Ketika saksi masuk tahun 1970, objek sengketa dalam
keadaan kosong, ketika saksi tinggal di objek sengketa tidak pernah ada rebut-
ribut soal objek sengketa, selain saksi, ada keluarga lain tinggal di objek sengketa
yaitu marga Pasaribu.
Saksi Dedi Amin
Saksi dengan Penggugat dan kenal Para Tergugat, kecuali Tergugat
XII, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, saksi dahulu pemilik
tanah di sebelah kiri objek sengketa (Barat), saksi tinggal di sebelah kiri objek
sejak tahun 1963 sampai tahun 1978, Bapak saksi bernama Untung Ngadimin
lalu tanah saksi dijual kepada Haji Alit, Amat Barus tinggal di sebelah kanan
objek sengketa. Bahwa saksi tidak tahu secara pasti siapa pemilik objek.
Sebelum Paijo, yang tinggal di objek sengketa adalah Nawari
bersama keluarganya. Ketika tahun 1978 saksi pindah dari rumah saksi dan
setahu saksi yang tinggal di objek sengketa bukan lagi Nawari melainkan Paijo.
Nawari tidak ada hubungan keluarga dengan Amat Barus. Saksi tidak pernah
melihat ada petugas BPN mengukur tanah objek sengketa. Objek sengketa dijual
Nawari kepada Paijo.
Universitas Sumatera Utara
Tentang Pertimbangan Hukum
Dalam konpensi : dalam eksepsi :
a. Tentang Gugatan Penggugat Daluwarsa ;
Tergugat VII s/d XI menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah
Daluwarsa menurut Ketentuan Undang-Undang yang berlaku, karena Penggugat
dalam uraian Gugatannya menyebutkan bahwa sejak tahun 1957 Penggugat I dan
suaminya Alm. Amat Barus ada menyewakan objek sengketa kepada Alm.
Nawari, dan kemudian pada tahun 1968 Nawari telah menitipkan objek sengketa
kepada Alm. Paijo (suami Tergugat VII, dan ayah kandung dari Tergugat
VIII, IX, X dan XI) dan kemudian Nawari telah mengalihkan dengan menjual
objek sengketa kepada Alm. Paijo pada tahun 1973 berdasarkan Surat Ganti
Rugi tertanggal 5 Juni 1973 dan saat ini telah memiliki Sertifikat Hak Milik
No. 896 atas nama SUKINI (Tergugat VII). Sehingga penguasaan objek sengketa
oleh Alm. Nawari sejak tahun 1957 sampai saat ini bulan Maret 2013 berarti
sudah 56 tahun, dan tidak pernah dilakukan upaya hukum oleh para Penggugat
ataupun ahli warisnya dan jika dihitung Penguasaan tanah oleh Alm. Paijo yang
telah mengganti rugi objek sengketa dari Alm. Nawari sejak tahun 1973, maka
jika dihitung sejak tahun 1973 sampai Gugatan ini diajukan berarti sudah
berlangsung selama 40 tahun lamanya dan juga tidak pernah dilakukan upaya
hukum. Oleh karenanya gugatan a quo telah daluwarsa berdasarkan pasal 1967
KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Segala tuntutan hukum baik yang bersifat
kebendaan ataupun perorangan hapus karena Daluwarsa dengan lewatnya waktu
30 tahun sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah
Universitas Sumatera Utara
menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan
yang didasarkan pada itikad buruk.”
Dalam eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa
penguasaan fisik tanah haruslah penguasaan seutuhnya terhadap suatu objek
yang sejak semula tidak pernah ada yang menguasai lalu dikuasai olehnya
seluruhnya lalu dikemudian hari timbul gugatan setelah lewat masa daluwarsa.
Sedangkan terhadap objek sengketa menurut saksi Tumpak Simanjuntak dan
saksi Daulat Ginting bahwa Alm. Amat Barus memiliki tanah yang paling luas
didaerah di mana objek sengketa berada, kemudian Alm. Nawari disuruh
menempati/menumpang oleh Alm. Amat Barus tanpa menyewa dan tidak
ditentukan lamanya yang selanjutnya objek dikuasai oleh Alm. Paijo. Dengan
demikian sengketa a quo tidak dapat dikatakan mem-bezit sebagaimana Pasal
1967 KUHPerdata tersebut karena sebelum tanah dikuasai oleh Nawari dan Paijo,
telah lebih dulu dikuasai oleh Amat Barus secara keseluruhan. Selain itu
berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 157 K/Sip/1975, tanggal 18
September 1975 menyatakan bahwa “Hak Para Penggugat untuk mengajukan
gugatan atas sebidang tanah yang telah lama dikuasai oleh Tergugat, maka
gugatan Para Penggugat tersebut menurut hukum adat tidak terkena
kadaluwarsa”. Oleh karenanya eksepsi ini harus ditolak karena tidak beralasan
hukum
b. Gugatan para penggugat tidak dapat diterima karena dasar gugatan
tidak jelas.
Menurut Tergugat VII sampai XII bahwa Gugatan para Penggugat
Universitas Sumatera Utara
tidak jelas dan kabur di mana para Penggugat menguraikan bahwa pada tahun
1957 Alm. Amat Barus telah menyewakan tanahnya seluas 550 m2 kepada
Nawari, akan tetapi pernyataan para Penggugat tidak didasari oleh Surat Sewa
Menyewa atau Perjanjian Pinjam pakai antara Alm. Amat Barus dengan Nawari,
sehingga Gugatan para Penggugat tidak memiliki dasar untuk mengajukan
gugatan kepada Tergugat I s/d Tergugat XII, terhadap eksepsi tersebut,
berdasarkan ketentuan Pasal 8 RV jo. jurisprudensi MARI tanggal 16 agustus
1970 No.492 K/SIP/1970 yang menyatakan bahwa “obscuur libel terletak pada
surat gugatan yang tidak jelas posita maupun petitumnya sehingga pihak
tergugat tidak dapat menjawab surat gugatan tersebut termasuk diantaranya posita
yang kontradiktif satu sama lain.” Akan tetapi Majelis Hakim mencermati bahwa
dalam perkara ini Para Tergugat telah memahami surat gugatan Para Penggugat
sehingga dapat menjawab pokok perkara. Oleh karenanya eksepsi ini harus
ditolak karena tidak beralasan hukum.
c. Tentang para pihak kurang lengkap :
Menurut Tergugat VII sampai XI bahwa Ahli Waris Alm. Amat
Barus adalah: 1. Saiyah, 2. Umar Barus, 3. M. Ali Barus, 4. Harun Barus, 5.
Zainal Barus, 6. Ani Barus, 7. Syahrul Barus, 8. Muhajijah sebagaimana
indentitas para Penggugat dalam Gugatan No. 18/Pdt.G/2008/PN.BJ. dan
Gugatan No. 10/Pdt.G/2009/PN.BJ yang pernah diajukan oleh Para Penggugat.
Namun Umar Barus dan Ani Barus tidak tercantum dalam daftar Ahli Waris
Alm. Amat Barus perkara a quo dan nama Arum Barus, Siti Arbayani, serta Siti
Nurhajiah masih asing bagi Para Tergugat dan perlu dipertanyakan. Sehingga
Universitas Sumatera Utara
gugatan ini tidak lengkap pihaknya. Bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis
mempedomani Put.MA No.64 K/Sip/1974 tgl 1-5-1975 bahwa “bila harta
warisan dikuasai oleh pihak ketiga tanpa alasan yang sah, cukup seorang ahli
waris saja yang bertindak sebagai penggugat “ sehingga jika Penggugat tidak
lengkap pihaknya menurut Tergugat, maka tidak menjadi alasan untuk
dikabulkannya eksepsi a quo, oleh karenanya eksepsi ini harus ditolak karena
tidak beralasan hukum;
d. Gugatan harus ditolak karena nebis in idem ;
Menurut Tergugat VII sampai XI bahwa perkara a quo telah pernah
diajukan ke Pengadilan Negeri Binjai dengan alasan dan objek perkara yang
sama yaitu Perkara No. 18/Pdt.G/2008/PN.Bj tanggal 14 Agustus 2008, dan
No.Perkara 10/Pdt.G/2009/PN.BJ tanggal 04 Mei 2009 sehingga nebis in idem.
Bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa ketentuan
Nebis in idem adalah karena kesamaan objek sengketa yang telah diberi status
oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai
Putusan MA No.647 K.Sip/1973 tagl.3-10-1972. Sedangkan Perkara No:
18/Pdt.G/2008/PN.Bj tanggal 14 Agustus 2008 dan Perkara No.
10/Pdt.G/2009/PN.BJ tanggal 04 Mei 2009 (Bukti T.VII s/d XI- 4)
tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Binjai dengan pertimbangan
sampai kepada pokok perkaranya, akan tetapi setelah Majelis Hakim
memperhatikan bukti yang diajukan maka amar putusan pokok pekara adalah
menyatakan tidak dapat diterima (Niet on vakelijke verklard), sehingga
meskipun subjek dan objeknya sama maka perkara a quo tidak dapat dikatakan
Universitas Sumatera Utara
nebis in idem karena Pengadilan Negeri Binjai belum pernah memberikan status
terhadap objek sengketa melalui putusannya.
Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap eksepsi tersebut
diatas, maka disimpulkan bahwa seluruh eksepsi tergugat VII sampai XII harus
dinyatakan ditolak
Dalam pokok perkara :
Untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan
surat-surat Bukti P-1 sampai P-4 dan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan
keterangannya dibawah sumpah yaitu Tumpak Simanjuntak, Mahmudi Ahmad,
dan Daulat Ginting. Tergugat I sampai VI tidak pernah hadir dan tidak pula
mengirimkan kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka
Tergugat I samapi VI dianggap mengesampingkan haknya terhadap perkara a
quo. Tergugat VII sampai XI untuk mengukuhkan dalil-dalil sangkalannya
telah mengajukan bukti surat bertanda T.VII s/d XI-1 sampai T.VII s/d XI-5
dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Rantiem dan Dedi Amin. Tergugat XII
untuk mengukuhkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti bertanda T.XII-1
s/d T.XII-5 tanpa mengajukan saksi.
Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas ±
7920 m2 yang terletak di Jl. T. Amir Hamzah Lingkungan I Kelurahan Jati
Makmur Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, yang mana sebahagiannya
menjadi objek sengketa yaitu tanah dengan lebar 11 meter dan panjang 50
meter, yang diatasnya berdiri sebuah rumah dan saat ini dikuasai secara tanpa
hak oleh Ahli waris Alm. Paijo (Tergugat VII s/d XI) yang membeli objek
Universitas Sumatera Utara
sengketa dari Alm. Nawari (Tergugat I s/d VI) dan telah diterbitkan sertifikat
Hak Milik atas nama Sukini (Tergugat VII) oleh Badan Pertanahan Nasional
(Tergugat XII).
Objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat VII s/d XI dan merupakan
bagian tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat. Berdasarkan hasil Pemeriksaan
Setempat dihubungkan dengan bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi Penggugat
dan Tergugat VII s/d XI maka di peroleh fakta bahwa objek sengketa adalah
milik dari Para Penggugat sebagai ahli Waris dari Alm. Amat Barus (Bukti P-2,
P-3 dan P-4). Hal tersebut disimpulkan oleh Majelis karena Tergugat I s/d
Tergugat VI (Ahli Waris Alm. Nawari) tidak pernah hadir dan tidak
membuktikan bukti kepemilikannya sebagai alas hak untuk dipindahtangankan
kepada Alm. Paijo (in casu Tergugat VII s/d XI), demikian juga Tergugat VII s/d
XI yang membuktikan kepemilikannya hanya dengan Sertifikat Hak Milik.
Meskipun objek dikuasai Tergugat VII s/d XI berdasarkan Sertifikat Hak Milik
896/Jati Makmur, namun perolehannya patut diragukan sebab sesuai Bukti T.XII-
3 dan T.XII-5 yang diajukan oleh Badan Pertanahan Nasional ditemukan fakta
bahwa batas-batas tanah Timur, Selatan, dan Barat objek sengketa telah sesuai
dengan hasil pemeriksaan setempat, akan tetapi terjadi pengkaburan fakta di
bagian Utara objek yaitu tertulis berbataskan Achmat, padahal sesuai dengan
keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat dihubungkan bukti P-1, bahwa
Alm. Amat Barus dan ahli warisnya (Para Penggugat in casu) telah
menempati tanah dan bangunan bagian utara objek sengketa yang berbatasan
langsung dengan objek sengketa sejak tahun 1954 sehingga seharusnya tertulis
Universitas Sumatera Utara
berbatasan dengan Amat Barus.
Sesuai Bukti T. XII-3 tentang Surat keterangan Ganti Rugi Sebidang
Tanah tertanggal 5 Juni 1973 yang menjadi dasar pengajuan SHM 896 atas nama
SUKINI (Tergugat VII) hanya ditanda tangani oleh Paijo, Nawari dan 1 (satu)
orang saksi serta diketahui oleh Kepala Lingkungan saja. Selain itu tidak ada
dasar kepemilikan Alm. Nawari sebagai bukti kepemilikan tanahnya yang
mendasari terjadinya peralihan objek sengketa sesuai bukti T.XII-3 a quo serta
menurut keterangan saksi Tumpak Simanjuntak bahwa Alm. Nawari menempati
objek sengketa karena menumpang tinggal atas izin dari Alm. Amat Barus.
Dengan demikian jelas bahwa perolehan tanah oleh Alm. Nawari (in casu ahli
waris Nawari : Tergugat I s/d VI) yang selanjutnya di alihkan kepada Alm.
PAIJO (in casu ahli waris Paijo : Tergugat VII s/d XI) tidak didukung oleh bukti
kepemilikan yang sah dan sekaligus menjelaskan kebenaran bahwa Alm. Nawari
menempati objek karena menumpang atas izin Alm. Amat Barus yang tentunya
benar tidak pernah terjadi keributan sebab ahli waris mengetahui bahwa Alm.
Nawari hanya menumpang tinggal dan bukan membeli objek sengketa, di mana
Tergugat I s/d XI tidak dapat membuktikan sebaliknya. Oleh karenanya objek
sengketa adalah merupakan hak dari Para Penggugat sebagai ahli waris Alm.
Amat Barus yang belum pernah dialihkan. Dengan demikian petitum ke-3
beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan
Unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 1365 BW adalah :
a. Adanya suatu perbuatan
Universitas Sumatera Utara
b. Perbuatan tersebut melawan hukum ;
c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku ;
d. Adanya kerugian bagi korban ;
e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian;
Unsur esensial dari kelima unsur tersebut adalah unsur ke-2 yaitu
perbuatan tersebut melawan hukum yang menurut putusan Hoge Raad
Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus Linden baum versus
Cohan diartikan seluas-luasnya yakni meliputi hal-hal sebagai berikut :
1. Perbuatan yang melanggar Undang-undang yang berlaku ;
2. Yang melanggar hak orang lain yang di jamin oleh Hukum, atau ;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau ;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zaken) atau ;
5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam pergaulan
masyarakat untuk memperhatikan orang lain;
Oleh karena petitum ke-3 dan ke-5 dikabulkan, maka perbuatan Alm.
Nawari (suami Tergugat I dan ayah kandung Tergugat II, III, IV, V dan VI) yang
telah mengalihkan objek sengketa secara tanpa hak kepada Alm. Paijo (Suami
Tergugat VII dan ayah kandung Tergugat VIII, IX, X, XI) dengan surat Ganti
Rugi tanggal 5 Juni 1973 (sesuai bukti T.XII-3) yang cacat hukum merupakan
perbuatan melawan hukum karena melanggar hak Para Penggugat dan telah
menimbulkan kerugian bagi in casu Para Penggugat. Dengan demikian petitum
ke-4 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan. Oleh karena petitum ke-4,
ke-5 dan ke-8 dikabulkan maka perbuatan Tergugat VII, VIII, IX, X dan
Universitas Sumatera Utara
Tergugat XI yang menguasai tanah terperkara secara tanpa hak adalah
merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian petitum ke-6
beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan
Tergugat XII telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 896/ Kelurahan
Jati Makmur tahun 2011 atas nama SUKINI (Tergugat VII) yang cacat hukum
dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diharuskan dalam perolehan hak atas
tanah serta tidak disertai dengan sikap kehati-hatian dan pemeriksaan lebih rinci
mengenai objek sengketa dihubungkan dengan keterangan saksi DEDI AMIN
bahwa saksi selaku tetangga yang berbatasan langsung dengan objek perkara
tidak pernah melihat Tergugat XII melakukan pengukuran dan cek bersih
terhadap objek, kemudian Tergugat XII juga tidak menerima penjelasan
secara tertulis mengenai riwayat perolehan tanah kepada Nawari dan dari
Nawari kepada Paidjo dan terakhir kepada Sukini, kecuali Surat keterangan
Ganti rugi (Bukti T.XII-3) yang dibuat dibawah tangan dan diketahui oleh
Kepala Lingkungan Tandam Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak, tanpa bukti
pendukung lainnya seperti Surat dari Kelurahan dan Kecamatan, terlebih lagi
bahwa objek sengketa berada di Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara,
Kota Binjai sebagaimana hasil pemeriksaan setempat dan dibenarkan oleh Para
Penggugat dan Tergugat VII s/d XI yang hadir pada saat pemeriksaan
setempat. Oleh karena itu perbuatan Tergugat XII yang menerbitkan
Sertifikat Hak Milik atas nama Sukini tanpa bukti pendukung pedaftaran tanah
yang akurat adalah bertentangan dengan hak Alm. Amat Barus dan ahli warisnya
serta menimbulkan kerugian sehingga merupakan perbuatan melawan hukum.
Universitas Sumatera Utara
Dengan demikian petitum ke-7 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan.
Bahwa oleh karena petitum ke-3, 4, 5, 6, 7 dan ke-8 dikabulkan, maka
Tergugat VII s/d XI harus mengembalikan objek sengketa kepada Para
Penggugat dalam keadaan baik dan utuh. Dengan demikian petitum ke-9
beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan. Petitum ke-10 Penggugat
mengenai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet,
banding, maupun kasasi sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR jo
SEMA RI No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta
(Uitvoerbaar bij Voorrad) dan Provisionil jo SEMA R.I. No. 4 tahun 2001
tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta
(Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil, maka dari beberapa ketentuan
tersebut terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dijatuhkannya
putusan serta merta yaitu :
1. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik,
2. Didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui atau dianggap diakui jika
putusan dijatuhkan verstek,
3. Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
(in kracht van gewijsde) yang menguntungkan pihak Penggugat
dan putusan itu ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan,
4. ada gugatan provisi yang dikabulkan,
5. Apabila objek gugatan adalah barang milik Penggugat yang dikuasai oleh
Tergugat.
Selain syarat-syarat tersebut, dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 dan
Universitas Sumatera Utara
ditegaskan kembali dalam SEMA No. 4 tahun 2001 tersebut bahwa putusan serta
merta juga “harus disertai dengan pemberian jaminan yang nilainya sama dengan
nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak
lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan
putusan pengadilan tingkat pertama”. Sehingga dengan tidak adanya diberikan
jaminan yang senilai dengan objek yang dimintakan oleh Penggugat maka petitum
ke-10 tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak. Oleh karena gugatan Para
Penggugat dikabulkan sebagian maka gugatan selain dan selebihnya dinyatakan
ditolak
Dalam rekonpensi :
Bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat
VII s/d XI Konpensi / Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut
di atas
Tergugat VII s/d XI Konpensi selanjutnya disebut Penggugat
Rekonpensi dan Para Penggugat Konpensi selanjutnya disebut Para Tergugat
Rekonpensi; Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi gugatan Rekonpensi
tersebut, maka menurut Majelis Hakim bahwa pada pokoknya gugatan
Rekonpensi tersebut adalah mengenai : mengenai Sita Jaminan yang sah
dan berharga terhadap objek sengketa, Perbuatan Tergugat d.R adalah
perbuatan melawan hukum, Sertifikat hak Milik Nomor : 896/ Kelurahan Jati
Makmur atas nama Sukini adalah Sah dan Berkekuatan Hukum, permintaan
ganti rugi serta uang paksa dari Penggugat DR kepada Tergugat DR serta
permohonan putusan serta merta ;
Universitas Sumatera Utara
Memperhatikan dan mencermati isi gugatan Rekonpensi tersebut, pada
pokoknya berhubungan pula dengan sengketa kepemilikan objek sengketa dalam
gugatan konpensi, sehingga segala sesuatu yang telah dipertimbangkan
dalam gugatan Konpensi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan pula dalam
pertimbangan gugatan rekonpensi ini. Sebagaimana telah dipertimbangkan dalam
gugatan konpensi bahwa telah terbukti Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat
Rekonpensi sebagai pemilik dari objek sengketa dalam gugatan konpensi,
maka atas dasar itu tidaklah dapat dipandang bahwa perbuatan Para
Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi yang mengajukan gugatan a
quo sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan diri Penggugat
Rekonpensi/Tergugat VII s/d XI Konpensi, terlebih pula tuntutan pembayaran
ganti rugi dimaksud yang sama sekali tidak dibuktikan oleh Penggugat
Rekonpensi/Tergugat VII s/d XI Konpensi. Kemudian meskipun telah ada
putusan Tindak Pidana Ringan atas nama Terdakwa Ali Barus (T.VII s/d XI – 5)
sebagai salah satu Ahli Waris yang telah dihukum karena merusak tanaman milik
Tergugat VII s/d XI diatas objek sengketa, namun terhadap putusan pidana
tersebut tidak dapat dijadikan sebagai patokan mutlak bukti dasar kepemilikan
Tergugat VII s/d XI terhadap objek sengketa melainkan harus didukung oleh
bukti-bukti autentik lainnya.
Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
maka Majelis Hakim menolak gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat
Rekonpensi/Tergugat VII s/d XI Konpensi. Bahwa didalam gugatan Rekonpensi
ini, pihak Penggugat Rekonpensi/Tergugat VII s/d XI Konpensi yang dikalahkan,
Universitas Sumatera Utara
maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat VII s/d XI Konpensi dihukum untuk
membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Dalam konpensi dan rekonpensi :
Berdasarkan uraian pertimbangan dalam konpensi dan rekonpensi, oleh
karena gugatan konpensi dikabulkan sebagian dan gugatan rekonpensi ditolak,
maka Tergugat VII s/d Tergugat XI Konpensi / Pengugat Rekonpensi dan
Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat XII Konpensi haruslah dihukum untuk
membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng
(severally liabel) yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini. Undang-
Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-
undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.
Mengadili
Dalam konpensi :
Dalam eksepsi :
1. Menolak eksepsi Tergugat VII s/d Tergugat XII secara keseluruhan.
Dalam pokok perkara :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan menurut hukum tanah seluas 550 m2 terletak di Jalan T. Amir
Hamzah, Lingkungan I, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara,
Kota Binjai dengan batas-batas sebagai berikut ;
Universitas Sumatera Utara
a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amat barus / Penggugat ± 50 m
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Nurdin ± 50 m
c. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Amat Barus / Penggugat ± 11 m
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan T. Amir Hamzah ± 11 m
Merupakan hak dan kepunyaan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII,
sebagai Ahli WAris Alm. Amat barus ;
3. Menyatakan menurut Hukum Surat Ganti Rugi tertanggal 5 Juni 1973
adalah cacat Hukum dan tidak berkekuatan Hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.896 / kelurahan Jati Makmur tahun 2011
atas nama SUKINI (i.c Tergugat VII) adalah cacat Hukum, dan tidak
berkekuatan Hukum;
5. Menyatakan perbuatan Almarhum NAWARI suami Tergugat I dan
Ayah Kandung Tergugat II, III, IV, dan Tergugat VI telah menyerahkan
tanah terperkara kepada PAIJO dengan Surat Ganti Rugi tanggal 5 Juni 1973
adalah merupakan perbuatan melawan Hukum;
6. Menyatakan Menurut Hukum perbuatan Tergugat VII, VIII, IX, X dan
Tergugat XI yang menguasai tanah terperkara dengan tanpak hak adalah
merupakan perbuatan melawan Hukum;
7. Menyatakan menurut Hukum tindakan Tergugat XII yang telah
menerbitkan sertipikat Hak Milik No. 896 / Kelurahan Jati Makmur Tahun
2011, atas nama Sukini (i.c Tergugat VII) adalah merupakan perbuatan
melawan Hukum;
8. Menghukum Tergugat VII, VIII, IX, X dan Tergugat XI, agar
Universitas Sumatera Utara
mengembalikan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik
dan utuh;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
Dalam rekonpensi :
Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat VII s/d XI Konpensi untuk
seluruhnya;
Dalam konpensi dan rekonpensi :
Menghukum Tergugat VII s/d Tergugat XI Konpensi / Pengugat Rekonpensi dan
Tergugat I, II, III, IV, V, VI serta Tergugat XII Konpensi untuk membayar
biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.4.614.000,- (Empat juta enam
ratus empat belas ribu rupiah).
B. Legal Receveing mengenai daluwarsa pada gugatan ahli waris
Perkara yang diajukan ke Pengadilan dibagi menjadi dua, pertama perkara
gugatan dan kedua adalah permohonan. Perkara contentiosa (gugatan) yaitu perkara
yang di dalamnya terdapat sengketa dua pihak atau lebih yang sering disebut
dengan istilah gugatan perdata. Artinya ada konflik yang harus diselesaikan dan
harus diputus pengadilan, apakah berakhir dengan kalah memang atau damai
tergantung pada proses hukumnya. Misalnya sengketa hak milik dan warisan.
Dalam suatu gugatan ada satu orang atau beberapa orang merasa haknya telah
diambil oleh orang lain, namun hak tersebut tidak begitu saja bisa diambil orang
tersebut. Agar diketahui apakah hak itu milik siapa, maka dibutuhkan keputusan
pengadilan. Dari keputusan Hakim tersebut perkara yang disengketakan bisa di
eksekusi. Atas adanya perkara ini maka akan timbul beberapa istilah antara lain
Universitas Sumatera Utara
penggugat, tergugat dan turut tergugat. Sedangkan perkara permohonan adalah
perkara yang didalamnya tidak ada sengketa hanya mengajukan penetapan dari
Pengadilan atas perkara yang telah diajukan. Misalnya perkara waris yang semua
ahli warisnya bersepakat agar pembagian harta warisannya ditetapkan oleh
Pengadilan Agama.57
Ahli waris merupakan setiap orang yang berhak atas harta peninggalan
pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutang dari pewaris. Hak dan
kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia karena pada hakikatnya
hak waris berupa aktiva dan pasiva. Hak waris itu didasarkan pada hubungan
perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat, yang diatur dalam undang-undang.
Surat wasiat ini adalah surat yang berisi pesan dari seseorang yang masih hidup,
untuk dilaksanakan setelah seseorang tersebut meninggal, akan tetapi legatimaris
bukanlah ahli waris, walaupun ia berhak atas harta peninggalan pewaris, karena
bagiannya terbatas pada hak atas benda tertentu tanpa kewajiban.58
Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata dinyatakan bahwa sekalian ahli waris
dengan sendirinya, karena hukum memperoleh hak milik atas semua harta
kekayaan orang yang meninggal dunia (pewaris). Pasal 874 KUHPerdata juga
dinyatakan bahwa segala harta kekayaan orang yang meninggal dunia adalah
kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu
dengan surat wasiat tidak diambil suatu ketetapan yang sah. Ketentuan pasal-pasal
di atas pada dasarnya didasari oleh asas “le mort saisit le vif”, artinya orang yang
57
Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam
Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 10. 58
Oemar Moechthar. Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta
Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk WetboekYuridika: Volume 32 No. 2,
Mei 2017 hlm 290.
Universitas Sumatera Utara
mati berpegang pada orang yang masih hidup. Asas ini mengandung arti bahwa
setiap benda harus ada pemiliknya.59
Tindakan yang dilakukan Tergugat XII yang telah menerbitkan SHM
No. 896/ Kelurahan Jati Makmur Tahun 2011 atas nama Sukini ( i.c Tergugat
VII ) merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga SHM No. 896/ Kelurahan
Jati Makmur Tahun 2011 atas nama Sukini (i.c Tergugat VII ) adalah cacat
hukum, salah dan bertentangan dengan hukum oleh karenanya tidak
berkekuatan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-
Tergugat tersebut di mana para Penggugat telah dirugikan yaitu tidak dapat
menguasai dan menikmati tanah terperkara. Dengan demikian adalah pantas dan
beralasan menurut hukum, untuk menghukum Tergugat VII,VIII,IX,X dan
Tergugat XI agar mengembalikan tanah terperkara kepada para Penggugat
I,II,III,IV,V,VI dan VII dalam keadaan baik dan utuh. Untuk menjaga agar tanah
terperkara tidak dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak, maka cukup
beralasan menurut hukum untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag)
terhadap objek perkara yaitu :“Sebidang tanah seluas 550 m2 terletak di Jalan
T. Amir Hamzah, Lingkaungan I, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai
Utara.
Apabila juga dihitung Penguasaan tanah oleh Alm. Paijo yaitu suami
Tergugat VII dan ayah dari Tergugat VIII, IX, X, dan XI telah mengganti rugi
tanah alm. Nawari sejak tahun 1973, yang mana jika dihitung sejak tahun 1973
sampai dengan gugatan ini diajukan pada saat ini Maret 2013 berarti sudah
59
Ibid.
Universitas Sumatera Utara
berlangsung selama 40 tahun lamanya, selama itu pula para Penggugat ataupun
pewaris para Penggugat tidak pernah melakukan upaya hukum apapun.
Berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdata d i nyatakan bahwa “Segala tuntutan
hukum baik yang bersipat kebendaan ataupun perorangan hapus karena
Daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan orang yang menunjuk
adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya
tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk” Oleh dan
karena itu secara hukum Gugatan para Penggugat haruslah ditolak untuk
seluruhnya atau setidak tidaknya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat
diterima (Niet on van kelijke verklaard), karena tanah yang dikuasai oleh
Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan juga tanah yang ditempati oleh Alm. Paijo
beserta Ahli warisnya yaitu Tergugat VII, VIII, IX, X, XI telah lebih dari 30
tahun tanpa ada gangguan dan upaya hukum apapun dari Para Penggugat
(Saiyah dan anak-anaknya), oleh karena itu sangat beralasan hukum Gugatan
Penggugat I, II, III, IV, V , VI untuk ditolak untuk seluruhnya atau setidak
tidaknya Gugatan Tidak Dapat Diterima (N.O) karena Daluwarsa.
Ada beberapa alasan tidak diterimanya gugatan penggugat, dengan
kemungkinan;
1. gugatan tidak berdasarkan hukum. Jadi kalau tidak ada dasar hukum dari
gugatan yang diajukan, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima.
2. gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat
pada diri penggugat.
3. gugatan kabur (obscur libel).
Universitas Sumatera Utara
4. gugatan masih prematur; gugatan belum semestinya karena ketentuan
undang-undang belum terpenuhi.
5. gugatan Nebis In Idem; gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah pernah
diputus oleh pengadilan yang sama, dengan objek sengketa yang sama dan
pihak yang bersengketa juga sama.
6. gugatan salah alamat (error in persona).
7. daluwarsa atau gugatan telah lampau waktu.
8. pengadilan tidak berwenang mengadili.60
Gugatan ditolak adalah gugatan tidak beralasan hukum yaitu apabila tidak
diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan. Putusan hakim dengan
melakukan penolakan bermaksud menolak setelah mempertimbangkan pokok
perkara. Dalam hal ini penggugat tidak ada kesempatan mengajukan kembali tapi
haknya adalah banding. Penolakan gugatan tersebut lebih kepada tidak memenuhi
syarat materil (perkara positif)
C. Legal receiving mengenai daluwarsa gugatan penggugat
Gugatan yang diajukan Para Penggugat No. 02/Pdt.G/2013/PN.BJ pada
dasarnya telah Daluwarsa menurut ketentuan undang undang yang berlaku,
karena gugatan para Penggugat menyebutkan sejak tahun 1957 Penggugat I
dan suaminya Alm. Amat Barus ada menyewakan tanah kepada Nawari, dan
kemudian pada tahun 1968 Nawari telah menitipkan tanah terperkara kepada
Alm. Paijo (suami Tergugat VII, dan bapak dari Tergugat VIII, IX, X dan XI)
60
Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan peradilan agama.
Kencana Prenada Media group,Jakarta, 2006, hlm 299-302.
Universitas Sumatera Utara
dan kemudian Nawari telah menjualkan tanah tersebut kepada Alm. Paijo pada
tahun 1973 berdasarkan Surat Ganti Rugi tertanggal 5 Juni 1973.
Penguasaan tanah oleh Alm. Nawari dan keluarganya sejak tahun 1957
sampai dengan Gugatan ini diajukan sekarang ini Maret 2013 berarti sudah 56
tahun, selama itu para Penggugat ataupun pewaris para Penggugat tidak pernah
melakukan upaya hukum apapun. Penguasaan tanah oleh Alm. Paijo yaitu
suami Tergugat VII dan Ayah dari Tergugat VIII, IX, X, dan XI telah mengganti
rugi tanah alm. Nawari sejak tahun 1973, yang mana jika dihitung sejak tahun
1973 sampai dengan Gugatan ini diajukan pada saat ini Maret 2013 berarti
sudah berlangsung selama 40 tahun lamanya, selama itu pula para Penggugat
ataupun pewaris para Penggugat tidak pernah melakukan upaya hukum apapun.
Gugatan yang diajukan oleh penggugat telah melampaui waktu yang
ditentukan oleh undang-undang. Misalnya dalam Pasal 27 undang-undang Nomor
1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa seorang suami atau isttri
dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan
dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Kemudian
dikemukakan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan
pembatalan perkawinan apabila dalam waktu berlangsungnya perkawinan terjadi
salah sangka mengenai istri atau suami. Apabila ancaman telah berhenti, atau
yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam waktu 6 bulan
setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan
haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Dengan
hal tersebut diatas, apabila penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan, maka
Universitas Sumatera Utara
gugatannya tidak diterima karena mengajukan gugatan telah lewat waktu yang
telah ditentukan undang-undang.61
Berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdata dinyatakan bahwa
“Segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan ataupun perorangan hapus
karena Daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun sedangkan orang yang
menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan
terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad
buruk”, oleh dan karena itu secara hukum gugatan para Penggugat haruslah
Ditolak untuk seluruhnya atau setidak tidaknya Gugatan Para Penggugat
Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet on van kelijke verklaard) karena
tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan juga tanah yang
ditempati oleh Alm. Paijo beserta Ahli warisnya yaitu Tergugat VII, VIII, IX,
X, XI telah lebih dari 30 tahun tanpa ada Gangguan dan upaya hukum
apapun dari Para Penggugat(Saiyah dkk) , oleh karena itu sangat beralasan
hukum Gugatan Penggugat I, II, III, IV, V , VI untuk ditolak untuk seluruhnya
atau setidak tidaknya Gugatan Tidak Dapat Diterima (N.O) karena
Daluwarsa.
Perbuatan Tergugat XII (BPN) selaku Pejabat yang berhak atas Penerbitan
Sertifikat Hak Atas Tanah tidak dapat dipersalahkan sebagai perbuatan melawan
hukum dalam menerbitkan SHM Nomor : 896/ Jati Makmur atas nama Tergugat
VII (SUKINI) sebab Penerbitan SHM No. 896 atas nama Tergugat VII tersebut
telah melalui proses yang panjang terhadap syarat dan dasar surat pemegang hak
61
Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.
Kencana Prenada Media group,Jakarta, 2006, hlm 301-302
Universitas Sumatera Utara
yang diajukan, dan telah melalui uji lapangan dan pengukuran tanah tersebut
sesuai dengan ketentuan dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
sehingga produk yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional / Tergugat XII
adalah sah dan berkekuatan hukum. Alasan Gugatan Para Penggugat menurut
Para Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan telah melakukan
perbuatan yang merugikan Para Penggugat, karena Para Penggugat telah
dirugikan oleh Para Tergugat, sehingga Para Penggugat meminta untuk
mengembalikan tanah yang ditempati para Tergugat alam keadaan baik dan utuh
merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan oleh hukum, karena tanah tersebut
bukanlah tanah kepunyaan Penggugat I, II, III, IV, V, VI.
Tergugat VII, VIII, IX, X, XI merasa keberatan dan menolak dalil para
Penggugat tersebut, karena Para Tergugat menempati dan mengusahai tanah
tersebut dengan jalan yang dibenarkan oleh hukum, dengan Mengganti rugi tanah
tersebut dari Nawari dari Kepunyaan Nawari sendiri, dan Para Tergugat
dapat dikwalifisir sebagai Pembeli yang beritikad baik dan hal tersebut jelas tidak
merugikan para Penggugat , oleh karena itu Tergugat VII, VIII, IX, X, XI tidak
dapat dipersalahkan sebagai perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu
pula Tergugat VII, VIII, IX, X, XI tidak berkewajiban dihukum untuk
menyerahkan tanah Milik Tergugat VII, VIII, IX, X, XI kepada Para Penggugat.
Penggugat I, II, III, IV, V , VI, VII yang meminta diletakkannya sita jaminan
(conservatoir beslaag) atas tanah Milik Para Tergugat seluas 550 m2 yang disebut
oleh para Penggugat sebagai objek perkara dalam perkara ini, karena tanah
seluas 487 m2 sesuai dengan SHM No. 896 Jati Makmur adalah tanah milik
Universitas Sumatera Utara
Tergugat VII, VIII, IX,X,XI sendiri yang didapat secara Mengganti Rugi dari
Nawari sejak tahun 1973, dan tanah tersebut bukanlah Milik atau Kepunyaan
Para Penggugat, dengan demikian gugatan Para Penggugat harus Ditolak
seluruhnya.
Sertifikat Hak Milik No. 896 Jati Makmur atas nama Tergugat VII
adalah sah dan berharga dan berkekuatan hukum dimana dalam proses
penerbitannya telah melalui mekanisme dan memenuhi syarat syarat dan
ketentuan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu gugatan para
Penggugat(Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII baik terhadap Tergugat I, II, III,
IV, V, VI, dan terhadap Tergugat VII, VIII, IX, X, XI Haruslah ditolak untuk
seluruhnya. Permintaan Para Penggugat agar perkara aquo diputus dengan
putusan dapat dijalankan secara serta merta (Uit voerbaar bij vorraad) haruslah
ditolak, karena tanah tersebut bukanlah milik para Penggugat melainkan milik
Tergugat VII, VIII, IX, X, XI secara sah menurut hukum, oleh karena itu
haruslah ditolak.
D. Analisis Putusan Hakim Tentang Hak Ahli Waris Terhadap Harta
Warisan Yang Telah Dikuasai Oleh Pihak Lain
Berdasarkan Pasal 584 KUHPerdata merupakan salah satu cara untuk
memperoleh hak kebendaan termasuk hak atas benda tak bergerak (tanah). Hak
milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan
dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik
menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan
Universitas Sumatera Utara
atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk menyerahkan hak
milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuatbebas terhadap kebendaan itu.
Orang yang menguasai suatu barang untuk orang lain, begitu pula ahli
warisnya, sekali-kali tidak dapat memperoleh sesuatu dengan jalan daluwarsa,
berapa lama pun waktu yang telah lewat. Demikian pula seorang penyewa,
seorang penyimpan, seorang penikmat hasil, dan semua orang lain yang
memegang suatu barang berdasarkan suatu persetujuan dengan pemiliknya, tak
dapat memperoleh barang itu. Mengandung arti bahwa orang yang menyewa,
menyimpan dan sebagainya barang milik orang lain tidak dapat memperoleh
kepemilikan barang tersebut dengan jalan daluarasa.
Menurut Pasal 1967 KUHPerdata, segala tuntutan hukum, baik yang
bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena
daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan siapa yang
menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas
hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang
didasarkan kepada iktikadnya yang buruk. Dalam Nomor. 02/Pdt.G/2013/PN.BJ.
ini seharusnya jika mengacu pada Pasal 1967 KUHPerdata hak milik atas
sengketa jatuh pada penggugat karena orang tua penggugat sudah menghidupkan
tanah tersebut bahkan sebelum tahun 1982 ketika orang tua penggugat meninggal.
Itu berarrti sudah lebih dari 30 tahun dan tergugat I, Nurjanah (i.c. Tergugat II),
Nurmansyah (i.c. Tergugat III), Ifik (i.c. Tergugat IV), Wis (i.c. Tergugat V)
dan Nurjali Surya (i.c. Tergugat VI) tidak berhak. Meskipun tergugat I memiliki
Universitas Sumatera Utara
bukti bahwa dari jual beli tanah sengketa itu dirinya mempunyai bukti. Salah satu
syarat memperoleh daluwarsa tersebut adalah secara terus menerus.
Orang dapat memindahkan hak milik barang yang disewakan, digadaikan
dan sebagainya dengan jalan daluarasa dengan syarat apabila orang yang
mempunyai benda tersebut telah menyerahkan hak kepemilikan kepada penyewa
dan lain sebagainya dan si penyewa dapat memiliki hak atas benda tersebut.
Daluwarsa dihitung dengan hari bukan jam dan daluwarsa dapat diperoleh apabila
hari terakhir dari jangka waktu yang telah ditentukan telah lewat. Menurut
pendapat penulis, tindakan mengajukan gugatan baru kepada Penggugat tersebut
adalah sudah tepat. Alasannya, kondisi nebis ini idem, sebagaimana dikehendaki
Pasal 1917 KUHPerdata, adalah kondisi saat terdapatnya perkara baru, yang mana
terhadap perkara baru tersebut telah ada perkara sebelumnya yang subjek dan
objeknya sama, dan perkara tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Selama putusan sebelumnya itu belum berkekuatan hukum tetap, maka nebis ini
idem belum melekat. Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu
barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar
atas tunjuk dengan suatu bezit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik
atasnya dengan jalan daluwarsa. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai
sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk
menunjukkan alas haknya. Suatu tanda alas hak yang batal karena suatu cacat
dalam bentuknya tidak dapat digunakan sebagai dasar suatu daluwarsa selama dua
puluh tahun.
Universitas Sumatera Utara
Itikad baik harus selalu dianggap ada, dan barangsiapa mengajukan
tuntutan atas dasar itikad buruk, wajib membuktikannya. Cukuplah bila pada
waktu memperoleh sesuatu itu itikad baik itu sudah ada.
Universitas Sumatera Utara
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Setelah melakukan penelitian yang berupa harta warisan yang di kuasai oleh
pihak lain dengan melawan hukum, sebagaimana dikemukakan dalam bab-bab di
atas, maka dapat ditarik kesimpulan.
1. Kedudukan perdata BW dalam perkawinan dan kedudukan ahli waris dalam
hukum perdawa BW yaitu karena diri sendiri (uit eigenhoofed) dan mewarisi
tidak langsung atau dengan cara mengganti (bijplaatsvervulling) merupakan
mewaris untuk orang sudah meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris. Ia
menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari si pewaris.
Uiteigen hoofed berdasar Pasal 852 ayat (2) KUHPerdata dimana haknya
adalah haknya sendiri, mewarisi kepala demi kepala artinya tiap-tiap ahli
waris menerima bagian yang sama besarnya. Adapun bij plaatsvervulling
yaitu mewarisi berdasarkan pergantian yaitu pewarisan dimana ahli waris
mewarisi menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah
meninggal dunia lebih dahulu
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya daluwarsa terhadap gugatan yang telah
diajukan oleh penggugat di pengadilan dalam putusan 02/Pdt.G/2013/PN.Bj,
yaitu karena gugatan a quo telah daluwarsa berdasarkan Pasal 1967
KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Segala tuntutan hukum baik yang
bersifat kebendaan ataupun perorangan hapus, karena daluwarsa dengan
lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat
Universitas Sumatera Utara
waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat
diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.
3. Penerapan hukum terhadap tanah yang dikuasai pihak lain oleh pengadilan,
yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan menurut
hukum tanah seluas 550 m2 terletak di Jalan T. Amir Hamzah, Lingkungan
I, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai adalah hak
dan kepunyaan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII, sebagai Ahli Waris
Alm. Amat Barus, Menyatakan menurut Hukum Surat Ganti Rugi tertanggal
5 Juni 1973 adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan Hukum, menyatakan
Sertifikat Hak Milik No.896 / kelurahan Jati Makmur tahun 2011 atas nama
SUKINI (i.c Tergugat VII) adalah cacat Hukum, dan tidak berkekuatan
Hukum; menyatakan perbuatan Alm. Nawari suami Tergugat I dan Ayah
Kandung Tergugat II, III, IV, dan Tergugat VI telah menyerahkan tanah
terperkara kepada Paijo dengan Surat Ganti Rugi tanggal 5 Juni 1973 adalah
merupakan perbuatan melawan Hukum; menyatakan Menurut Hukum
perbuatan Tergugat VII, VIII, IX, X dan Tergugat XI yang menguasai tanah
terperkara dengan tanpak hak adalah merupakan perbuatan melawan
Hukum; Menyatakan menurut Hukum tindakan Tergugat XII yang telah
menerbitkan sertipikat Hak Milik No. 896 / Kelurahan Jati Makmur Tahun
2011, atas nama SUKINI (i.c Tergugat VII) adalah merupakan perbuatan
melawan Hukum; Menghukum Tergugat VII, VIII, IX, X dan Tergugat
XI, agar mengembalikan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam
keadaan baik dan utuh; Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
Universitas Sumatera Utara
Penulis sependapat dengan putusan yang diberikan oleh majelis hakim karena
penggugat telah melakukan upaya hukum.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran dalam
penelitian ini:
1. Untuk mencegah munculnya kezaliman dalam rumah tangga akibat pembagian
harta bersama yang tidak tepat, maka ada baiknya jika setiap harta yang tumbuh
dari masing-masing harta bersama tersebut didaftarkan.
2. Adanya daluwarsa dari penggugat dalam kasus tersebut di atas, perlu penemuan
hukum guna menentukan cara yang layak dan adil bagi para pihak baik bagi
maupun Tergugat guna menemukan formulasi yang tepat dan adil dalam
menentukan besaran ganti rugi immateriil dalam suatu kasus Perbuatan
Melawan hukum.
3. Disarankan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memutus perkara
tersebut agar dapat meneliti dengan seksama mengenai dasar hukum dan
pertimbangan hukum, serta mempertimbangkan kepentingan umum sebagai
salah satu penerapan dari asas-asas kepastian hukum, dengan asumsi bahwa
putusan Pengadilan agama tersebut dapat dijadikan salah satu pembanding
dalam memutuskan kasus yang serupa..
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Damanhuri,A. 2012. Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama,
Bandung, Mandar Maju.
Hadikusuma, Hilman. 2015. Hukum Waris Adat, Bandung, Citra Aditya Bakti.
Kolkman, Wilbert D. dkk. 2012. Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan
Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia, Jakarta, Pustaka Larasan.
Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan peradilan
agama. Kencana Prenada Media group,Jakarta, 2006
Marzuki, Peter Mahmud.2008. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media,
Jakarta.
Meliala, Djajah S. 2013. Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Edisi Revisi ke-II
Cet. II, Bandung, Nuansa Aulia.
Muhammad, Abdulkadir. 1994. Hukum Harta Kekayaan. Bandung, Citra Aditya
Bakti.
____________________. 2010. Hukum Perdata Indonesia, Bandung, Citra
Aditya Bakti.
Oemarsalim, 2012. Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Jakarta, Rineka
Cipta.
Perangin, Effendi. 2010. Hukum Waris, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
Pitlo, A. 1986. Pembuktian dan Daluwarsa, Jakarta, Intermasa, 1986.
Sarwono,2016. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Jakarta, Sinar Grafika.
Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, 2006. Hukum Kewarisan Perdata Barat,
Cet.II, Jakarta, Kencana Renada Media Group, 2006.
Sjarif, Ahlan dkk. 2005. Hukum Kewarisan BW “Pewarisan Menurut Undang-
Undang, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. 2006. Hukum Kewarisan Perdata Barat,
Cet.II , Jakarta, Kencana Renada Media Group.
Universitas Sumatera Utara
Soekanto, 2013. Soerjono dan Sri Mamadji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu
Tinjauan Singkat, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
Subekti, 2001. Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermasa,
_______2004. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Paradnya Pramita.
Suparman, Erman. 2014. Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat
dan BW Bandung, Rafika Aditama.
__________________. 1995. Intisari Hukum Waris Indonesia, Bandung, Bandar
Maju.
Supranto, J. 2003. Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta, RajaGrafindo
Persada.
Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata,Hukum Acara Perdata dalam
Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2007.
Peraturan Perudang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Dan Ketentuan-
Ketentuan Pokok (UUPA)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Putusan No.02/Pdt.G/2013/PN-Binjai.
Jurnal/Makala/Artikel/Skripsi
Arifah S. Maspeke. Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih
Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama.
Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 2 Juni 2017, hlm 174
Daniel Angkow, Kedudukan Ahli Waris Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang
Hukum Perdatalex et Societatis, Vol. V/No. 3/Mei/2017.
Fajar Yuda Pratama. Daluwarsa Penghapus Hak Milik Dalam Sengketa Perdata
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor : 06/PDT.G/2007.PN.WT),
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2012.
Universitas Sumatera Utara
Isetyowati Andayani. Keberadaan Harta Perkawinan Dalam Problematika
Perkawinan Perspektif Volume X No.4 Tahun 2005 Edisi Oktober, 2005.
Mohammad Yasir Fauzi. Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia, Vol. 9, No. 2, Agustus 2016.
Oemar Moechthar. Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta
Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk
WetboekYuridika: Volume 32 No. 2, Mei 2017.
Sabungan Sibarani. Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam
Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Studi
Kasus Putusan Nomor 320/PDT/G/2013/PN.JKT.BAR). Volume 5 No. 2
Februari 2015-Juli 2015.
Website
https://majalahtantri.wordpress.com/2009/01/21/tentang-harta-bersama-dalam-
perkawinan-menurut-undang-undang-perkawinan-no-1-tahun-1974/diakses
tanggal 15 Maret 2018.
Nico Angurah https://www.academia.edu/20260645/DALUWARSA_HSB,
diakses tanggal 15 Maret 2018
http://artikelddk.com/makalah-hukum-perdata-daluwarsa/diakses tanggal 15
Maret 2018
Fuad Fahmi. https://angintimur8.wordpress.com/2011/01/17/daluwarsa-lewat-
waktu-menurut-kuh-perdata/diakses tanggal 12 Maret 2018.
Universitas Sumatera Utara