HARAPAN-KENYATAAN &SOLUSI JKN(Terkait Regulasi)

HARAPAN-KENYATAAN &SOLUSI JKN(Terkait Regulasi)

SUNDOYO, SH, MKM, MHKOMPARTEMEN HUKUM PERSI

Pasal 34(1) Fakir miskin dan anak terlantar diperlihara Negara(2) Negara mengembangkan Sistem jaminan Sosial

nasional untuk seluruh penduduk(3) Negara bertanggung jawab menyediakan faslitas

umum dan fasilitas kesehatan yang layak

UUD 45Pasal 28 H (1)

Setiap Penduduk berhak atas pelayanankesehatan

UUD 45Pasal 28 H (1)

Setiap Penduduk berhak atas pelayanankesehatan 1. HANYA SEBGN KECIL MASYARAKAT

MEMILIKI JAMINAN KES.(RAKYATBELUM MEMPEROLEHPERLINDUNGAN YANG MEMADAI).

2. MANFAAT YANG DIBERIKAN ATASJAMINAN KESEHATAN BERAGAMBENTUKNYA, belum memiliki kesamaandan belum berkeadilan bagi peserta danprovider .

3. Penyelenggara Jaminan kesehatanTERPISAH-PISAH

1. HANYA SEBGN KECIL MASYARAKATMEMILIKI JAMINAN KES.(RAKYATBELUM MEMPEROLEHPERLINDUNGAN YANG MEMADAI).

2. MANFAAT YANG DIBERIKAN ATASJAMINAN KESEHATAN BERAGAMBENTUKNYA, belum memiliki kesamaandan belum berkeadilan bagi peserta danprovider .

3. Penyelenggara Jaminan kesehatanTERPISAH-PISAH

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONALUNTUK SELURUH PENDUDUK

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONALUNTUK SELURUH PENDUDUK

Pasal 34(1) Fakir miskin dan anak terlantar diperlihara Negara(2) Negara mengembangkan Sistem jaminan Sosial

nasional untuk seluruh penduduk(3) Negara bertanggung jawab menyediakan faslitas

umum dan fasilitas kesehatan yang layak

1. HANYA SEBGN KECIL MASYARAKATMEMILIKI JAMINAN KES.(RAKYATBELUM MEMPEROLEHPERLINDUNGAN YANG MEMADAI).

2. MANFAAT YANG DIBERIKAN ATASJAMINAN KESEHATAN BERAGAMBENTUKNYA, belum memiliki kesamaandan belum berkeadilan bagi peserta danprovider .

3. Penyelenggara Jaminan kesehatanTERPISAH-PISAH

1. HANYA SEBGN KECIL MASYARAKATMEMILIKI JAMINAN KES.(RAKYATBELUM MEMPEROLEHPERLINDUNGAN YANG MEMADAI).

2. MANFAAT YANG DIBERIKAN ATASJAMINAN KESEHATAN BERAGAMBENTUKNYA, belum memiliki kesamaandan belum berkeadilan bagi peserta danprovider .

3. Penyelenggara Jaminan kesehatanTERPISAH-PISAH

UU NOMOR 40TAHUN 2004

UU NOMOR 40TAHUN 2004

PELAYANAN KESEHATANMASYARAKAT

– Promotif – Rehabilitatif, menonjol dibidang promotif dan preventif

– Promkes, manajemen IT, Kesling:dominan

PELAYANAN KESEHATANPERSEORANGAN

– Promotif – Rehabilitatif, menonjol dibidang kuratif dan rehabilitatif

– Medis, Perawat, bidan, Apoteker :dominan

PEMERINTAH

UU NOMOR 24TAHUN 2011

UU NOMOR 24TAHUN 2011

Setiap orangberhak

memperolehpelayanankesehatan

Negaraberkewajibanmenyediakan

fasilitaspelayanankesehatan

•Aman,•Bermutu,• terjangkau

meningkatkanderajat

kesehatanmasyarakat

setinggi-tingginya.

meningkatkanderajat

kesehatanmasyarakat

setinggi-tingginya.

JENISFASILITAS

TENAGAKESEHATAN

FKTP &FKRTL

JKN

Setiap orangberhak

memperolehpelayanankesehatan

Pasal 28

Negaraberkewajibanmenyediakan

fasilitaspelayanankesehatan

Pasal 34•Aman,•Bermutu,• terjangkau

Pelayanan

meningkatkanderajat

kesehatanmasyarakat

setinggi-tingginya.

meningkatkanderajat

kesehatanmasyarakat

setinggi-tingginya.

PENYEBARAN SARANA DANPRASARANA

FKTP &FKRTL

JKN

TAHUN 2004

Undang-Undang No. 29

TAHUN 2009

1. Undang-Undang No. 35

2. Undang-Undang No. 36

3. Undang-Undang No. 44

Setiap orangberhak

memperolehpelayanankesehatan

Pelayanankesehatan

YangAman,

Bermutu,Dan

terjangkau

Pelayanankesehatan

YangAman,

Bermutu,Dan

terjangkau

PSL 28UUD 45

MUTUPELAYANAN

DANPACIENTSAVETY

FASK

ESFKTP &FKRTL

3. Undang-Undang No. 44

4. Undang-Undang No. 52

TAHUN 2014

1. Undang-Undang No. 18

2. Undang-Undang No. 36

3. Undang-Undang No. 38

Negaraberkewajibanmenyediakan

fasilitas pelayanankesehatan

Pelayanankesehatan

YangAman,

Bermutu,Dan

terjangkau

Pelayanankesehatan

YangAman,

Bermutu,Dan

terjangkau

PSL 34UUD 45

MUTUPELAYANAN

DANPACIENTSAVETY

FASK

ESFKTP &FKRTL

BPJS

UU NOMOR 40TAHUN 2004

UU NOMOR 40TAHUN 2004

UU NOMOR 24TAHUN 2011

UU NOMOR 24TAHUN 2011

PERATURANPEMERINTAHPERATURANPEMERINTAH

PERATURANPRESIDEN

PERATURANPRESIDEN

PERATURANMENTERI

PERATURANMENTERI

PERATURANPEMERINTAHPERATURANPEMERINTAH

PERATURANPRESIDEN

PERATURANPRESIDEN

PERATURANMENTERI

PERATURANMENTERI

REGULATOR

PESERTA FASKES

PERATURANMENTERI

PERATURANMENTERI

SURATEDARANSURAT

EDARAN

PERATURANMENTERI

PERATURANMENTERI

SURATEDARANSURAT

EDARAN

FKRTL

PENILAIAN DANKREDENSIALING

1. SUMBERDAYAMANUSIA

2. SARANA DANPRASARANA

3. LINGKUPPELAYANAN

4. KOMITMENTPELAYANAN

ISUKREDENSIALING &

AKREDITASI

BPJSKESEHATAN

1. SUMBERDAYAMANUSIA

2. SARANA DANPRASARANA

3. LINGKUPPELAYANAN

4. KOMITMENTPELAYANAN

ISUKREDENSIALING &

AKREDITASI(1)

Undang-undangNo.44 Tahun

2009, Pasal, 40ayat 1

FASILITA

S PELAYAN

AN

AKREDITASIMENINGKATKAN MUTU

PELAYANAN

ISUKREDENSIALING &

AKREDITASI(2)

Adalah suatu pengakuanyang diberikan ke pada

manajemen fasilitaskesehatan

Telah memenuhi standaryang ditetapkan.

PERMENKESNO. 46/2014

FASILITA

S PELAYAN

AN

AKREDITASIMENINGKATKAN MUTU

PELAYANAN

Adalah suatu pengakuanyang diberikan ke pada

manajemen fasilitaskesehatan

Masyarakat yang semakin selektifdan berhak mendapatkan pelayanan

yang bermutu

I 2 3

ISUKREDENSIALING &

AKREDITASI(3)

SALING MENDUKUNG

IZIN AKREDITASI KREDENSIALINGVS

VS VS

VS

ISUKEPESERTAAN

19 2016

ISUKEPESERTAAN

(1)

PERPRES NO.28/2014

ISUMANFAAT

19 201619 2016

UU NOMOR 40TAHUN 2004

PERPRES NO.28/2014

FASILITAS KESEHATANMANFAAT FKTP

ISUMANFAAT

(1)

ISUIUR BIAYA & COB

UU NOMOR 40 TAHUN 2004

ISUIUR BIAYA & COB

(1)

IUR BIAYANAIK KELAS (STANDAR) COB

19 2016

PERPRES NO.28/2014

PMKNo.11/2016

ISUSATU KELAS (KELAS

STANDART)

19 2016

KAJIANMENDALAM

SATU KELAS(KELAS

STANDART)

PERPRES NO.28/2014

STANDARISASIKELAS

PERAWATANRUMAH SAKIT

PROGRAM JKN

ISUPEMBAYARAN &

KOMPENSASI

INA CBG”s KOMPENSASI

Pasal 23 (3) UU NO. 40 TAHUN2004

PERMENKES 59/2015

Berbagaipermasalahan

termasuk potensiKecurangan

(Fraud)

Perlu dicegahdengan

kebijakannasional

pencegahanKecurangan

(Fraud)

Pelaksanaanprogram jaminan

kesehatannasional dalamsistem jaminansosial nasionaldapat berjalandengan efektifdan efesien

tindakan yang dilakukandengan sengaja olehpeserta, petugas BPJSKesehatan, pemberipelayanan kesehatan, sertapenyedia obat dan alatkesehatan untukmendapatkan keuntunganfinansial dari programjaminan kesehatan dalamSistem Jaminan SosialNasional melalui perbuatancurang yang tidak sesuaidengan ketentuan.

KECURANGAN JKNISU

FRAUD

PID

AN

A

KEB

IJA

KA

N P

ENC

EGA

HA

N F

RA

UD

Berbagaipermasalahan

termasuk potensiKecurangan

(Fraud)

Perlu dicegahdengan

kebijakannasional

pencegahanKecurangan

(Fraud)

Pelaksanaanprogram jaminan

kesehatannasional dalamsistem jaminansosial nasionaldapat berjalandengan efektifdan efesien

tindakan yang dilakukandengan sengaja olehpeserta, petugas BPJSKesehatan, pemberipelayanan kesehatan, sertapenyedia obat dan alatkesehatan untukmendapatkan keuntunganfinansial dari programjaminan kesehatan dalamSistem Jaminan SosialNasional melalui perbuatancurang yang tidak sesuaidengan ketentuan.

PID

AN

A

KEB

IJA

KA

N P

ENC

EGA

HA

N F

RA

UD

ISUKLAIM

19 2016

KLAIMFKTP & FKRTL

TIDAKLENGKAP/DIRAGUKAN

DIKEMBALIKAN DANDITUNDA

PEMBAYARANNYA

MENGGANGGUKEUANGAN RS

MEN

GG

ANG

GU

PELAYAN

AN

KES

PERPRES NO.28/2014

MENGGANGGUKEUANGAN RS

SOLU

SI TDK

MEN

GG

ANG

GU

PELAYAN

AN

KES

1. TDKLENGKAP/MERAGUKAN DIKEMBALIKAN

2. LENGKAPDIBAYAR

PS 28 DUUD 45

setiap orang berhakatas pengakuan,

jaminan,perlindungan dankepastian hukum

yang adil sertaperlakuan yang

sama di hadapanhukum.

Perlindungan hukumdan kepastian hukum

bagi tenagakesehatan

penyelenggarapelayanan kesehatanadalah peluang dansekaligus doronganuntuk memberikan

pelayanan kesehatanterbaik bagi

masyarakat di setiapwilayah Republik

Indonesia

ISUPERLINDUNGAN

HUKUMPEMERINTAH

UNDANG-UNDANGUNDANG-UNDANG

PERATURANPEMERINTAHPERATURANPEMERINTAH

PERATURANPRESIDEN

PERATURANPRESIDEN

PREVENTIF

PS 28 DUUD 45

setiap orang berhakatas pengakuan,

jaminan,perlindungan dankepastian hukum

yang adil sertaperlakuan yang

sama di hadapanhukum.

Perlindungan hukumdan kepastian hukum

bagi tenagakesehatan

penyelenggarapelayanan kesehatanadalah peluang dansekaligus doronganuntuk memberikan

pelayanan kesehatanterbaik bagi

masyarakat di setiapwilayah Republik

Indonesia

PERATURANPRESIDEN

PERATURANPRESIDEN

PERATURANMENTERI

PERATURANMENTERI

SURATEDARANSURAT

EDARAN

NAKES &FASKES

Tenaga kesehatan berhakmendapatkan imbalan

dan pelindungan hukumdalam melaksanakan

tugas

sepanjang melaksanakantugas sesuai dengan

Standar Profesi, StandarPelayanan Profesi, dan

Standar ProsedurOperasional

Harus dipatuhi dandilaksanakan

Menjamin Upaya terbaik Tidak menjamin keberhasilan

upaya atau kesembuhanpasien

Modifikasi hanya dilakukanatas dasar keadaan yangmemaksa untuk kepentinganpasien

PERAN STANDARISUPERLINDUNGAN

HUKUM(1)

Tenaga kesehatan berhakmendapatkan imbalan

dan pelindungan hukumdalam melaksanakan

tugas

sepanjang melaksanakantugas sesuai dengan

Standar Profesi, StandarPelayanan Profesi, dan

Standar ProsedurOperasional

Harus dipatuhi dandilaksanakan

Menjamin Upaya terbaik Tidak menjamin keberhasilan

upaya atau kesembuhanpasien

Modifikasi hanya dilakukanatas dasar keadaan yangmemaksa untuk kepentinganpasien

MEMATUHI=

DILINDUNGI SECARA HUKUM

MA

KN

APER

LIND

UN

GA

N H

UK

UM

Perlindungan hukum bukanlah ketentuan yangmenghilangkan adanya kemungkinan penuntutanhukum oleh orang lain, tetapi memberikan perlindunganuntuk:

Memberikan Yankes sesuai ketentuan perundang-undanganBekerja bebas sesuai profesi, tanpa paksaan dan ancaman

oleh pihak lainMemperoleh kewenangan yang sesuai dengan kompetensi

keprofesiannyaMemperoleh kesempatan untuk membela diri dan diproses

secara adil apabila diduga melakukan pelanggaran profesi,baik di sidang profesi, institusi RS, maupun di peradilanumum.

ISUPERLINDUNGAN

HUKUM(2)

MA

KN

APER

LIND

UN

GA

N H

UK

UM

Perlindungan hukum bukanlah ketentuan yangmenghilangkan adanya kemungkinan penuntutanhukum oleh orang lain, tetapi memberikan perlindunganuntuk:

Memberikan Yankes sesuai ketentuan perundang-undanganBekerja bebas sesuai profesi, tanpa paksaan dan ancaman

oleh pihak lainMemperoleh kewenangan yang sesuai dengan kompetensi

keprofesiannyaMemperoleh kesempatan untuk membela diri dan diproses

secara adil apabila diduga melakukan pelanggaran profesi,baik di sidang profesi, institusi RS, maupun di peradilanumum.

23