hak suami sebagai ahli waris dalam kompilasi...

HAK SUAMI SEBAGAI AHLI WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

(Analisis Putusan Perkara Gugat Waris Di Pengadilan Agama Kota Cirebon

Nomor : 753/Pdt.G/2011/PA.Cn.)

Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah Dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu

Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syari’ah (S. Sy)

Oleh:

Mohamad Apip Firmansyah

NIM : 107044102095

K O N S E N T R A S I P E R A D I L A N A G A M A

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

2 0 1 4

i

HAK SUAMI SEBAGAI AHLI WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

(Analisis Putusan Perkara Gugat Waris Di Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor : 753/Pdt.G/2011/PA.Cn.)

Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah Dan Hukum Untuk Memenuhi Salah

Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syari’ah (S. Sy)

Oleh

Mohamad Apip Firmansyah NIM : 107044102095

Dibawah bimbingan

Dr. Moh. Ali Wafa, S. Ag, M. Ag. NIP. 197304242002121007

K O N S E N T R A S I P E R A D I L A N A G A M A PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH J A K A R T A

2013 M

ii

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul berjudul HAK SUAMI SEBAGAI AHLI WARIS DALAM

KOMPILASI HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Perkara Gugat Waris Di

Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor : 753/Pdt.G/2011/PA.Cn.). telah diujikan

dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2014. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu

syarat memperoleh gelar Sarjana Syari’ah (S. Sy) pada Konsentrasi Peradilan Agama,

Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Jakarta, Mengesahkan, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, S.H. M.A. M.M. NIP. 195505051982031012

PANITIA UJIAN

. 1. Ketua : Drs. H. A. Basiq Djalil, S.H., M.A (_________________)

NIP. 195003061976031001

2. Sekertaris : Hj. Rosdiana, MA (_________________) NIP. 196906102003122001

3. Pembimbing : Dr. Moh. Ali Wafa, S. Ag. M. Ag (_________________) NIP. 197304242002121007

4. Penguji I : Ali Mansur, M. A (_________________)

5. Penguji II : Dr. KH. A. Juaini Syukri, Lcs., MA (_________________) NIP. 195507061992031001

iii

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah

satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Srata 1 di Universitas Islam Negeri

(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

3. Jika dikemudian hari terbukti saya bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya

atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia

menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Jakarta (UIN) Syarif


Jakarta, 1 November 2013


iv

ABSTRAK

Mohamad Apip Firmansyah, NIM : 107044102095, HAK SUAMI SEBAGAI AHLI WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Perkara Gugat Waris Di Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor : 753/Pdt.G/2011/PA.Cn.)

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Konsentrasi Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat suatu permasalahan yaitu Bagaimana Deskripsi pada perkara Gugat Waris Nomor : 753/Pdt.G/2011/PA.Cn., Bagaimana prosedur pengajuan gugatan waris, Bagaimana konsep Kompilasi Hukum Islam tentang penyelesaian kewarisan, serta apa yang mendasari pertimbangandan putusan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara waris.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui deskripsiPerkara Gugat Waris Nomor : 753/Pdt.G/2011/PA.Cn, untuk mengetahui lebih rinci mekanisme pengajuan gugatan waris, untuk mengetahui secara jelas konsep Kompilasi Hukum Islam tentang masalah penyelesaian kewarisan, serta untuk mengetahui dan memahamidasar dari pertimbangandan putusan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara waris Nomor : 753/Pdt.G/2011/PA.Cn.

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriftif, dibantu dengan bahan-bahan sekunder berupa hasil karya ilmiah, pendapat para pakar, buku-buku rujukan, dan sebagainya. Bahan-bahan penelitian tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dalam masalah yang diteliti.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan, gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat formil, karena tidak sesuai dengan kriteria-kriteria gugatan sebagai berikut: Jelas, tegas (eminuratif), memiliki dasar hukum yang jelas dan semua tuntutan memiliki keterkaitan keterkaitan yang terdapat di posita, Menunjukan bahwa dalam menentukan bagian-bagian ahli waris, dasar pertimbagan Mjajelis Hakim adalah ayat 11 surat an-Nisa dan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian ada yang kurang dalam dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim yaitu bagian untuk suami yang seharusnya mengacu kepada pasal 179 KHI, karena dalam pasal 176 itu hanya mencakup bagian anak laki-laki dan anak perempuan saja.

Kata kunci : Waris, Kompilasi Hukum Islam, Gugat Waris Pembimbing : Dr. Moh. Ali Wafa, S. Ag, M. Ag. Daftar Pustaka : Tahun 1981 sampai Tahun 2013

v

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang

telah memberikan Rahmat dan Hidayah kepada kita semua khusisnya kepada

penulis. Shalawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada

junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan bagi kita semua.

Semasa perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini banyak

pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis. Sebagai

tanda syukur atas terselesaikannya penulisan skripsi yang berjudul HAK SUAMI

SEBAGAI AHLI WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (Analisis

Putusan Perkara Gugat Waris Di Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor :

753/Pdt.G/2011/PA.Cn.). Maka pnulis ingin mengucapkan terimakasih yang

setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Suma, SH. MA. MM., Sebagai Dekan Fakultas

Syari’ah dan Hukum Unifersitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Bapak Drs. H. A. Basiq Djalil, SH. MA., sebagai Ketua Program Studi Hukum

Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Unifersitas Islam Negeri Syarif


3. Bapak Dr. Moh. Ali Wafa, S. Ag, M. Ag., sebagai Dosen Pembimbing yang

selalu sabar membimbing penulis dalam penulisan skripsi.

4. Bapak Ali Mansur, M. A sebagai penguji I, yang sudah memberikan arahan

dan masukan-masukan pada saat menguji skripsi ini

vi

5. Bapak Dr. KH. A. Juaini Syukri, Lcs., MA sebagai Pengujui II, yang dengan

sabar memberikan nasihat-nasihat yang sangat berharga untuk menatap masa

depan yang lebih indah.

6. Perpustakaan Utama serta Perpustakaan Fakulas Fakultas Syari’ah dan Hukum

Unifersitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang telah memberikan

bantuan berupa bahan-bahan yang menjadi referensi dalam penulisan skripsi.

7. Secara khusus Kepada orang tua penulis (nenek, mamah, bapa) yang selalu

sabar dalam memotivasi serta dukungan moril maupun materil dari awal

masuk kuliah sampai selesainya perkuliahan, serta selalu mendo’akan penulis

agar penulis sukses.

8. Adik-adik tercinta yang selalu memberikan motivasi dan selalu menghibur

disaat penulis sedang jenuh dalam manulis skripsi.

9. Sodara tercinta Wisnu Ahmad Maulana dan Liha Fathiatusholihah yang selalu

memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis, semoga kalian bahagia

dan menjadi keluarga sakinah, mawadah warohmah.

10. Fitriah Rospari, S. Ked, yang telah memberikan motivasi, dukungan,

kepercayaan, do’a, dan selalu sabar dalam mengingatkan penulis agar segera

menyelesaikan skripsi. Terimakasih atas bawelnya yang selalu membuat

penulis tertawa dan terhibur.

11. Kepada para senior dan teman-teman seperjuangan Ikatan Pemuda Pelajar dan

Mahasiswa Kuningan, yang telah memberikan masukan-masukan dan selalu

menghibur sehingga penulis dapat berkonsentrasi kembali dalam

menyelesaikan skripsi.

vii

12. Kepada tim tempur Imam Hamzah Nasrullah, Tantowi el-Hazmi, Tubagus

Adam Ma’rifat S.kom, terimakasih atas dukungann dan motivasiya, terutama

untuk Tubagus Adam Ma’rifat S. Kom, terimakasih atas sindirannya agar

cepat dalam menyelesaikan skripsi. Salam hangat untuk kalian semua semoga

kita bisa sukses dengan keinginan kita masing-masing.

13. Terimakasih juga kepada Edah, Sofiyah, Winda, Dinar, yang selalu membuat

dan mengantar makanan dan minuman ketika penulis sedang mengerjakan

skripsi. Terutama dinar terimakasih kopi buantannya mantap.

14. Tak lupa terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam

kelancaran penulisan skripsi ini yang penulis tidak bisa sebutkan.

Semoga semua kebaikan, dukungan dan motivasi yang diberikan kepada

penulis dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang jauh lebih besar.

Kesempurnaan hanya milik Alah SWT, mudah-mudahan semua yang penulis

lakukan diridhoi oleh Allah SWT, dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat.

Amin.

Jakarta, 1 November 2013 Penulis


viii

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .......................................................... i

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN ...................................................... ii

LEMBAR PERNYATAAN .................................................................................... iii

ABSRAK ................................................................................................................ iv

KATA PENGANTAR ............................................................................................. v

DAFTAR ISI ........................................................................................................... viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..................................................................................... 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ................................................................. 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ........................................................................... 7

D. Review Studi...................................................................................................... 8

E. Kerangka Teori .................................................................................................. 9

F. Metode Penelitian .............................................................................................. 15

G. Sistematika Penulisan ........................................................................................ 16

BAB II : KEWARISAN, KHI DAN EKSEPSI

A. Pengertian Kewarisan ........................................................................................ 18

B. Tinjauan Teoritis Tentang Kewarisan ................................................................. 19

C. Penyelesaian Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam ................................ 28

D. Prosedur Pengajuan Gugatan atau Permohonan Waris ........................................ 32

E. Pengertian Eksepsi ............................................................................................ 38

BAB III : PROFIL PENGADILAN AGAMA CIREBON

A. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Cirebon.................................... 43

B. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Cirebon ............................................. 43

C. Visi Dan Misi..................................................................................................... 45

ix

D. Mekanisme Pengaduan Masyarakat Pencari Keadilan Di Kantor Pengadilan

Agama Cirebon ................................................................................................. 46

E. Struktur Pengadilan Agama Cirebon .................................................................. 48

F. Tugas Pokok Dan Fungsi Peradilan Agama ........................................................ 59

BAB IV : GUGATAN, KHI, DAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM

A. Prosedur Gugatan Waris..................................................................................... 61

B. KHI dan Kewarisan ............................................................................................ 64

C. Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim ......................................................... 66

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan ....................................................................................................... 72

B. Saran-Saran ....................................................................................................... 73

DAFTAR PUSAKA ............................................................................................... 75

LAMPIRAN

x

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Pembimbing

Lampiran 2 : Surat Permpohonan Data / Wawancara

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara dan Hasil Wawancara

Lampiran 4 : Putusan Pengadilan Agama Perkara Gugat Waris Nomor :

753/Pdt.G/2011/PA.Cn.

Lampiran 5 : Foto-Foto Penelitian

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segi kehidupan manusia yang diatur Allah tersebut dapat dikelompokan

kepada dua kelompok, pertama, hal-hal penciptaannya. Aturan tentang hal

ini disebut “hukum ibadat”. Tujuannya untuk menjaga hubungan atau tali

antara Allah dengan hamba-Nya yang disebut juga hablun min Allah. Kedua,

berkaitan dengan hubungan antar manusia dengan alam sekitar,aturan ini

disebut juga “hukum muamalat”. Tujuannya menjaga hubungan antar

manusia dan alamnya atau disebut juga “hablun min al-Naas”. Kedua

hubungan ini harus tetap terpelihara agar manusia terlepas dari kehinaan,

kemiskinan, dan kemarahan Allah.1

Dalam hidup, sejak proses bayi, anak-anak, tamyiz, usia baligh dan usia

selanjutnya, manusia sebagai penanggung hak dan kewajiban. Baik selaku

pribadi, anggota keluarga, warga negara, dan pemeluk agama yang harus

tunduk, taat dan patuh pada ketentuan syari’at dalam seluruh totalitas

kehidupannya.Demikian juga kematian seseorang membawa pengaruh dan

akibat hukum kepada dirinya, keluarga, masyarakat dan lingkungan

sekitarnya. Selain itu kematian tersebut, menimbulkan kewajiban orang lain

bagi dirinya (si mayit) yang berhubungan dengan pengurusan jenazah (fardu

1 Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 3.

2

kifayah). Dengan kematian itulah timbul pula akibat hukum lain secara

otomatis. Yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para

keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya.2

Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu

hukum yang menyangkut bagaimana cara peralihan atau penyelesaian harta

kepada keluarga (ahli waris) – nya, yang dikenal dengan nama : Hukum

Waris. Dalam syari’at islam dikenal dengan : Ilmu Mawaris, Fiqh Mawaris,

atau Faraid. Waris atau pusaka merupakan salah satu masalah dalam

keluarga yang mana apabila dalam pembagiannya tidak ada kemaslahatan

akan berakibat pecahnya keharmonisan keluarga.

Dalam pandangan Islam, pembagian harta peninggalan kepada yang

berhak mewarisi harta tersebut akan mewujudkan hubungan yang harmonis

dan saling tolong-menolong antara sesama keluarga.

Pada masa jahiliyyah (sebelum islam), bangsa Arab telah mengenal

sistem waris yang menjadi sebab berpindahnya hak kepemilikan atas harta

benda atau atas harta benda atau hak-hak material lainnya.3 Matinya

muwarits (pewaris) mutlak harus dipenuhi. Seseorang baru disebut muwarits

jika dia telah meninggal dunia. Itu berarti bahwa, jika seseorang memberikan

2 Suparman Usman, Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Gaya Medika

Pratama cet-II.), h. 1.

3 Komite Fakultas Syari’ah ar-Risalah ad-Dauliyah. “Ahkamaul-mawarits fil-fiqhil-mawarits-islami”. Mesir. Tahun 2000-2001. Diterjemahkan oleh H. Addys Aldizar, Lc. dan H. Fathurohman, Lc. “Hukum Waris”. (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 1.

3

harta kepada ahli warisnya ketika dia masih hidup, maka itu bukan

waris.Kematian muwaris menurut ulama, dibedakan kedalam 3 macam,

yaitu:4

a. Mati haqiqy (sejati)

b. Mati hukmy (menurut putusan hakim)

c. Mati taqdiry (menurut dugaan)

Bagi ummat Islam melaksanakan hukum – hukum islam, terutama

masalah kewarisan adalah suatu keharusan, selama belum adanya nash-nash

yang menunjukan ketidakwajibannya. Namun, dalam masalah waris, nash –

nash yang berkaitan dengan hukum membagi kewarisan tidak disebut, dan

yang disebut adalah keharusan menerapkan besar kecilnya masing – masing

bagian. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa kewajiban disini adalah

ketika seseorang menyerahkan masalah kewarisan secara (menurut) Faraidh

atau ilmu waris.5

Dalam praktiknya, banyak masyarakat yang masih bingung dalam

masalah waris, bahkan banyak yang menjadi sengketa dalam warisan. Seperti

halnya terjadi di Pengadilan Agama Cirebon, pada putusan Pengadilan

4 H. R Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, (Bandung: PT Refika

Aditama cet-II, 2006), h. 5.

5 Ahmad Ferry Firdaus, Status Hukum Ahli Waris Pengganti menurut perspektif KHI dan Fikih, (skripsi Mahasiswa Prodi Ahwal asy-Syakhsiyyah Konsentrasi Peradilan Agama, 2010), h. 5.

4

Agama Cirebon terdapat sengketa waris dalam putusan Nomor :

753/Pdt.G/2011/PA.Cn.

Dalam hal ini penulis perlu meyampaikan beberapa hal mengenai hal-

hal yang terdapat dalam putusan tersebut.

Dalam putusan tersebut, penggugat mengajukan gugatannya kepada

Pengadilan Agama Cirebon dengan alasan ingkar janji terhadap surat

Keterangan dan pernyataan para ahli waris pada tanggal 1 Januari 2003.

Keterangan dan pernyataan para tergugat yang telah disepakati itu belum ada

pelaksanaan pembagiannya, meskipun penggugat telah sering memintanya.

Maka dari itu penggugat mengajukan gugatanya ke Pengadilan Agama

Cirebon untuk dibaginya harta warisan tersebut disebabkan penggugat ingin

nikah lagi.

Para tergugat menyatakan dalam eksepsinya bahwa, hal tersebut

tidaklah benar justru inisiasi membagikan harta waris itu sebelum penggugat

menikah kembali maka dari itu penggugat dan para tergugat melakukan

kesepakatan bahwa pembagian harta waris itu dilakukan sebelum

pernikahannya dengan istri baru nya seperti yang tertuang dalam surat

keterangan dan pernyataan ahli waris tanggal 1 Januari 2003. Para tergugat

juga menerangkan dalam eksepsinya bahwa prihal pengajuan gugatan itu

adalah gugatan pembagian waris, namun penggugat mendalihkan bahwa

tergugat melakukan perbuatan ingkar janji. Hal ini lah para tergugat

menyatakan materi gugatan tersebut menjadi simpang siur (Obscuur Libel).

5

Petitum bisa juga disebut tuntutan atau permintaan penggugat kepeda

Hakim untuk dikabulkan dan diputuskan.

Rumusan petitum harus memenuhi kriteria sebagai berikut : 6

a. Jelas dan Tegas (eminuratif);

b. Memiliki dasar hukum yang jelas

c. Semua tuntutan memiliki keterkaitan keterkaitan yang terdapat di posita.

Menurut penulis dalam Pertimbangan Majelis Hakim juga terdapat

ketidaktepatan dalam menetapkan landasan hukum acaranya. Dan dalam

putusan tersebut penulis menilai tidak dijalankannya pasal 119 HIR yaitu :

ketua pengadilan negri berkuasa memberikan nasihat dan pertolongan

kepada penggugat atau wakilnya tentang hal memasukan surat gugatan.”7.

sehingga Surat Gugatan tersebut menjadi simpang siur.

Berdasarkan uraian penulis di atas, maka penulis mengangkat

permasalahan dalam skripsi yang berjudul : Hak Suami Sebagai Ahli Waris

Dalam Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Perkara Gugat Waris

Di Pengadilan Agama Cirebon Nomor : 753/Pdt.G/2011/PA.Cn.)

6 Saifuddin Arief, Notariat Syari’ah Dalam Praktik Jilid 1 Hukum Keluarga Islam,

(Jakarta : Datunnajah Publishing, 2011), h. 265.

7Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelik Wetbook) & RIB/HIR (Citra media Wacana: tt), h. 556.

6

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dalam skripsi ini tidak menyimpang dan melebar

jauh dari inti atau pokok kajian masalah yang diangkat, maka penulis disini

akan membatasinya yakni pada persoalan yang berkaitan dengan kewarisan

yang diatur dalam Fiqh dan kewarisan yang diatur dalam Kompilasi Hukum

Islam. Dalam hal ini, penulis akan lebih fokus menyoroti dan menganalisis

putusan Perkara Nomor : 753/Pdt.G/2011/PA.Cn., antara lain:

a. Pembagian waris dibatasi pengertian dan dasar hukum waris, sehingga

pembaca dapat mengerti tentang bagian-bagian yang harus diterima oleh

ahli waris.

b. Pertimbangan Majelis Hakim dibatasi pada dasar hakim dalam

pertimbangan hukumnya sehingga pembaca dapat mengetahui dan

mengerti tentang cara mempertimbangan suatu gugatan.

c. Putusan Majelis hakim dibatasi pada landasan hakim dalam memutus

suatu perkara sehingga pembaca dapat mengerti dan mengetahui tentang

landasan hakim dalam memutus suatu perkara waris.

Dari hasil kajian skripsi ini di harapkan akan dapat menjelaskan

tetang cara hakim menyelesaikan perkara di persidangan.

2. Perumusan Masalah

Dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dalam proses pengajuan

surat gugatan, surat gugatan itu harus jelas dan tegas juga mempunyai dasar

hukum yang jelas. Kenyataannya dalam surat gugatan (Petitum) yang di

7

ajukan oleh penggugat bercampur baur atau tidak jelas (Obscuur Libel)

antara gugatan pembagian waris atau gugatan perbuatan ingkar janji.

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, perumuan masalah yang

akan diangkat penyusun dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Deskripsi pada perkara Gugat Waris Nomor :

753/Pdt.G/2011/PA.Cn.?

2. Bagaimana prosedur pengajuan gugatan waris?

3. Bagaimana konsep Kompilasi Hukum Islam tentang penyelesaian

kewarisan?

4. Apayang mendasari pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam

memutuskan perkara waris?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui deskripsi Perkara Gugat Waris Nomor :

753/Pdt.G/2011/PA.Cn.

2. Untuk mengetahui lebih rinci mekanisme pengajuan gugatan waris.

3. Untuk mengetahui secara jelas konsep Kompilasi Hukum Islam tentang

masalah penyelesaian kewarisan.

4. Untuk mengetahui dan memahami dasar dari pertimbangan dan putusan

Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara waris Nomor :

753/Pdt.G/2011/PA.Cn.

8

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis menambah wawasan tentang mekanisme pengajuan dan

proses penyelesaian perkawa waris.

2. Bagi akademisi sebagai sumbangsih khasanah keilmuan kewarisan,

mekanisme pengajuan dan proses penyelesaian perkawa waris.

3. Dapat memberikan pengetahuan lebih jauh dalam pembahasan

kewarisan dengan studi putusan Nomor : 753/Pdt.G/2011/PA.Cn.

D. Review Studi

1. Milki Barokah: Disparitas Putusan Perkara Waris (Studi Putus Pengadilan

Agama Nomor. 1397/Pdt. G/2008/PA.JT) dan putusan Pengadilan Ttnggi

Agama Nomor 50/Pdt. G/2009/PTA.JK)

Dalam skripsi ini menguraikan sistem kewarisan secara jelas secara

fiqih dan letak keadilannya. Juga menguraikan secara jelas tentang kewarisan

menurut perspektif undang-undang.

2. Dodi Darwin : Kasus Penetapan Ahli Waris Pengganti Di Pengadilan

Agama Jakarta Timur

Dalam skripsi ini menguraikan pengertian tentang waris dan ahli

waris pengganti yang cukup untuk dipahami. Juga mengerangkan tentang

rukun, syarat, sebab kewarisan dan asa-asas kewarisan.

Perbedaan antara skripsi yang sudah ada di fakultas syari’ah dengan

skripsi yang ditulis oleh penulis adalah:

a. Dalam skripsi terdahulu, tentang Disparitas Putusan Perkara Waris

(Studi Putus Pengadilan Agama Nomor. 1397/Pdt. G/2008/PA.JT) dan

9

putusan Pengadilan Ttnggi Agama Nomor 50/Pdt. G/2009/PTA.JK).

membahas tentang efektifitas penerapan kaidah-kaidah dan dasar-dasar

hukum yang digunakan oleh Hakim.

Persamaannya dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah sama-

sama membahas tentang putusan hakim terhadap perkara waris.

b. Persamaan dalam skripsi “Kasus Penetapan Ahli Waris Pengganti Di

Pengadilan Agama Jakarta Timur” ini dengan yang ditulis oleh penulis

adalah sama-sama membahas tentang putusan hakim terhadap perkara

waris.

Perbedaannya adalah penulis lebih mengulas bagaimana hakim

menetapkan dan bagaimana cara pengajuan gugatan kepada Pengadilan

Agama. Dan membahas perkara waris dengan adanya gugatan waris

disebabkan adanya perbuatan ingkar janji oleh penerima waris lain.

E. Kerangka Teori

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup, dan mati.

Semua tahap itu mempunyai pengaruh dan akibat hukum dalam setiap fase

nya. Segi kehidupan manusia yang diatur Allah tersebut dapat dikelompokan

kepada dua kelompok, pertama, hal-hal penciptaan nya. Aturan tentang hal

ini disebut “hukum ibadat”. Tujuannya untuk menjaga hubungan atau tali

antara Allah dengan hamba-Nya yang disebut juga hablun min Allah. Kedua,

berkaitan dengan hubungan antar manusia dengan alam sekitar. Aturan ini

disebut juga “hukum muamalat”. Tujuannya menjaga hubungan antar

manusia dan alamnya atau disebut juga “hablun min al-Naas”. Kedua

10

hubungan ini harus tetap terpelihara agar manusia terlepas dari kehinaan,

kemiskinan, dan kemarahan Allah. 8

Dalam hidup, sejak proses bayi, anak-anak, tamyiz, usia baligh dan

usia selanjutnya, manusia sebagai penanggung hak dan kewajiban. Baik

selaku pribadi, anggota keluarga, warga negara, dan pemeluk agama yang

harus tunduk, taat dan patuh pada ketentuan syari’at dalam seluruh totalitas

kehidupannya.

Demikian juga kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat

hukum kepada dirinya, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Selain itu kematian tersebut, menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya

(si mayit) yang berhubungan dengan pengurusan jenazah (fardu

kifayah).Dengan kematian itulah timbul pula akibat hukum lain secara

otomatis. Yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para

keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya.9

Waris hanya berlangsung karena kematian.10 Adaanya kematian

seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut

bagaimana cara peralihan atau penyelesaian harta kepada keluarga (ahli

waris) – nya, yang dikenal dengan nama : Hukum Waris. Dalam syari’at

Islam dikenal dengan : Ilmu Mawaris, Fiqh Mawaris, atau Faraid. Hukum

8 Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam, h. 3.

9 Suparman Usman, Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam, h. 1.

10 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, KUHPerdata / Burgelijk Wetboek dengan tambahan: UU Pokok Agraria dan UU perkawinan, cet. 39 (Jakarta: Pradya Paramita, 2008), h. 221.

11

kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan

harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak

menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.11

Islam sebagai agama samawi mengajarkan hukum kewarisan,

disamping hukum-hukum lainnya untuk menjadi pedoman bagi umat

manusia agar terjamin adanya kerukunan, ketertiban, perlindungan dan

ketentraman dalam kehidupan di bawah naungan dan ridha Allah SWT.12

Hukum yang merupakan bagian dari hukum keluarga, dewasa ini mempunyai

peranan yang sangat penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem

kekeluargaan yang berlaku di masyarakat. Hazairin menyatakan bahwa,

“Dari seluruh hukum, maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang

menentukan dan mencerminkan sistem hukum kekeluargaan yang berlaku di

masyarakat.”13

Hukum kewarisan dan hukum perkawinan masing – masing

mempunyai sub sistem hukum, yaitu hukum keluarga. Oleh karena itu kedua

hukum tersebut mempunyai asas, sifat dan gaya yang sama sehingga dapat

dilaksanakan dengan baik dan selaras dalam tata kehidupan keluarga.

Demikian pula dalam Hukum kewarisan islam sebagai sub sistem hukum

11 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : Radar Jaya Ofset, 2007, cet-5), h.

155.

12 Al-‘Utsmain dan syaikh muhamad bin shalih, panduan praktis hukum waris: menurut al-Qur’an dan sunnah yang sohih, (Bogor: pustaka Ibnu Katsir, 2006), h. 2.

13 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur’an dan Hadist, (Jakarta: Tana Mas, 1981), cet 5, h. 1.

12

keluarga harus memiliki sifat, asas, dan gaya yang sama dengan hukum

perkawinan. Sebagaimana hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan

kekerabatan, dan berlaku atas dasar perkawinan, dengan arti bahwa suami

ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri ahli waris bagi suaminya

yang meninggal, begitu juga keturunan dan anak-anaknya.

Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dengan istri

didasarkan pada ketentuan tertentu. Yaitu antara keduanya telah berlangsung

akad nikah yang sah.14 Tentang akad nikah yang sah ditetapkan dalam UU

No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 yaitu perkawinan sah

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya.15

Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris

adalah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau

istri yang hidup terlama.

Dalam hal ini penulis akan membahas khusus mengenai hak suami

dalam kewarisan menurut fiqh dan KHI. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid

disebutkan sebagai berikut:

14 Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam, h. 188.

15 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, KUHPerdata / Burgelijk Wetboek dengan tambahan : UU Pokok Agraria dan UU perkawinan, h. 538.

13

ن ب ا د ل و ال ا و د ل و ك ر تـ تـ ا مل ذ ا ه ت أ ر م ا ن م ل ج ر ال ث ري ى م ل ع اء م ل ع ال ع مج وأ

16.ا ذكرناعن جا هد . وأ�ا ان تركت ولدا فله الربعم ال . ا ف ص الن

Artinya : “Fuqaha berpendapat bahwa warisan suami dari istrinya jika istrinya tidak meninggalkan anak dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka bagiannya separuh harta. Kecuali pendapat yang kami sebut dari mujahid, jika istri tersebut meninggalkan anak, maka bagian suami adalah seperempat.”17

Dalam kitab Bajuri disebutkan:

18س ف النـ ج ر خم ني نـ ثـ ا ا ه نـ أل , د اح و ف ص ن ال ج و لز ل ف

Artinya : “Seorang suami baginya setengah jika sendiri, suami adalah salah satu orang yang mendapat bagian pasti dalam urutan kedua.”

د ل و ن هل ان ك ن إ ف لى : (ع تـ ه ل و ق ل ي ) ا ن ب ال ا د ل و و د أ ل لو ا ع م ج و لز : ( ا ه ل و قـ

19.) ع ب لر ا م ك ل فـ

Arttinya : “Berkata (syekh khotib) : suami seserta anak atau cucu laki-laki, sesuai dengan firman Allah SWT: seseungguhnya bila ada anak bagi kalian (para suami) maka baginya adalah seperempat.

Dalam syarah Fathul Qarib diterangkan :

) ن ب ال ا ت ن ا (ب ه يـ ان ) ث (و ة د اح و ل ) ا ت ن ا (الب ه د ح ) ا ة س مخ ض ر فـ ف ص ان ( ف

) ) (و ب أل ◌ ن م ت خ ال ا (ا ه ع اب ) ر ) (و م ال ا و ب ال ا ن م ت خ أل ا (ا ه ثـ ال ) ث (و

16 Asyahir Abdul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyh, Bidayatul

Mujtahid wa Nihayatul Muqtasyid, (Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, tt), h 256.

17 Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Jilid 3, cet III, h.388

18 Ibrohim al-Bajuri, syarahal-Bajuri (Hisyah Fathul Qarib). h. 110

19 Ibrohim al-Bajuri, syarahal-Bajuri, h. 110

14

نب لا د ل و و ا د ل و ال ع ) م ني نـ ثـ ا ض ر فـ عب ر ل ا(و دل و ه ع م ) ن ك ي امل ذ ا ج و ز ل ا (ا ه س مخ

20

Artinya :”Yang mendapatkan bagian setenmgah itu ada 5 (lima) kelompok, yaitu : pertama anak perempuan, kedua cucu perempuan, ketiga saudara perempuan seayah seibu, keempat saudara perempuan seayah, dan kelima suami apabila tidak ada anak. Dan bagian kedua, suami dapat seperempat bagian apabila bersama dengan anak atau cucu laki-laki.”

Jika melihat dari pandangan ulama – ulama di atas semua ulama

sepakat bahwa bagian suami adalah setengah bagian apabila pewaris tidak

mempunyai anak atau cucu laki-laki, dan mendapatkan seperempat bagian

apabila pewaris mempunyai anak atau cucu laki-laki.

Dalam putusan tersebut, penggugat mengajukan gugatannya kepada

Pengadilan Agama Cirebon dengan alasan ingkar janji terhadap surat

Keterangan dan pernyataan para ahli waris pada tanggal 1 Januari 2003.

Keterangan dan pernyataan para tergugat yang telah disepakati itu belum ada

pelaksanaan pembagiannya, meskipun penggugat telah sering memintanya.

Maka dari itu penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama

Cirebon untuk pembagian harta warisan tersebut disebabkan penggugat ingin

nikah lagi. Para tergugat menyatakan dalam eksepsinya bahwa, hal tersebut

tidaklah benar justru inisiasi membagikan harta waris itu sebelum penggugat

menikah kembali itu berasal dari para tergugat. Maka dari itu penggugat dan

para tergugat melakukan kesepakatan bahwa pembagian harta waris itu

dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan dengan istri barunya. Seperti

20 Syeik an-Nawawi bin Umar al-Jawi, Tasyeh ‘ala Ibnu Qosim, (Syarah Fathul Qarib),

(ma’had islami al-salafi), h. 42

15

yang tertuang dalam surat keterangan dan pernyataan ahli waris tanggal 1

Januari 2003.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif, yaitu

penelitian yang menghasilkan data deskriftif, berupa kata-kata tertulis atau

lisan orang-orang atau prilaku yang diamati.21 Adapun jenis penelitian,

sumberdata dan jenis data adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

a. Penelitian pustaka (Library research). Dalam penelitian ini penulis

menelaah data tertulis yang berhubungan dengan topik permasalahan

penelitian baik dalam bentuk buku, makalah, brosur, dan lain-lain.

Untuk menemukan kajian teoritis.

b. Penelitian lapangan (Field research). Untuk mendapatkan data-data

secara langsung dari objek penelitian maka, penulis melakukan

wawancara dengan pihak-pihak terkait guna mendapatkan data yang

sesuai dengan kebutuhan penulis.

2. Sumber data

Yang dimaksud sumber data adalah subyek dari mana data dapat

diperoleh.22 Dalam penelitian ini yang menjadikan sumber data adalah

sebagai berikut:

21 Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja

Rosdakarya, 2004), h. 3.

22 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi V, (Jakarta: PT. Rineka Utama, 2002), h. 107.

16

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Agama

Cirebon.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian pustaka, jurnal-jurnal

terkait dan wawancara hakim-hakim di Pengadilan Agama Cirebon.

3. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data kualitatif, yaitu

penelitian yang menghasilkan data deskriftif, berupa kata-kata tertulis atau

lisan orang-orang atau prilaku yang diamati. Selain kualitatif penulis juga

menggunakan metode interview/wawancara untuk mendapatkan data, yaitu

proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka,

mendengarkan secara langsung mengenai informasi atau keterangan-

keterangan.23 Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah

pendekatan yuridis normative yakni dengan kajian perundang-undangan

(statute approach). Dengan pendekatan ini, dilakukan kajian tentang

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral

penelitian ini.24

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam menganalisis materi pembahasan

penulis memberikan sitematika penulisan sebagai berikut:

23 Cholid dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 83

24 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukuk Normatif, (Jakarta: Bayumedia, 2008), h. 295 dan 302.

17

Bab pertama adalah PendahuluanmeliputiLatar Belakang Masalah,

Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian,

Review Studi, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab kedua adalah Kewarisan, KHI dan Eksepsi meliputi Pengertian

Kewarisan, Tinjauan Teoritis Tentang Kewarisan, Penyelesaian Kewarisan

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Prosedur Pengajuan Gugatan atau

Permohonan Waris, Pengertian Eksepsi.

Bab ketiga adalah Profil Pengadilan Agama Cirebon meliputi Dasar

Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Cirebon, Sejarah Pembentukan

Pengadilan Agama Cirebon, Visi Dan Misi, Mekanisme Pengaduan

Masyarakat Pencari Keadilan Di Kantor Pengadilan Agama Cirebon,

Struktur Pengadilan Agama Cirebon, Tugas Pokok Dan Fungsi Peradilan

Agama.

Bab keempat adalah Waris, Gugatan, KHI danPutusan Hakim

meliputi Deskripsi Gugatan Waris, Prosedur Gugatan Waris, KHI dan

Kewarisan, Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim.

Bab Kelima adalah Penutup yang meliputi : kesimpulan dan saran-

saran.

18

BAB II

KEWARISAN, KHI, GUGATAN DAN EKSEPSI

A. Pengertian Kewarisan

Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata, dimana dari

dahulu sampai sekarang ini hukum waris di Indonesia sangat beraneka ragam

sekali. Adapun garis besarnya terbagi menjadi tiga bagian:

1. Hukum waris yang terdapat pada undang-undang perdata (KUH Perdata/BW)

2. Hukum waris yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI)

3. Hukum waris yang terdapat pada kitab-kitab fiqh yang tersusun dalam fiqh

mawaris atau ilmu Faraidh.

Hukum Waris Islam (HWI) atau dikenal juga ilmu Faraid

dikembangkan berdasarkan al-Qur’an, as-Sunnah, dan Ijtihad. HWI di Indonesia

berkembang dengan pesat ditandai dengan munculnya ijtihad yang dimunculkan

dengan berbagai peraturan dan pendapat dari berbagai ahli.1

Undang-undang tentang Peradilan Agama yang mengatur kewenangan

dan tatacara pemeriksaan perkara orang Islam bertambah ketika keluarnya

peraturan Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, terutama pasal

12 yang berbunyi: “Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut

persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Bahkan

pada tahun 1989, kewenangan peradilan agama mendapatkan perluasan bukan

1 Saifuddin Arief, Notariat Syari’ah Dalam Praktik Jilid 1 Hukum Keluarga Islam, h. 159.

19

hanya sebatas masalah perkawinan, namun juga masalah, kewarisan, wasiat,

hibah, wakaf, dan shadaqah.2 Ketentuan tersebut dinyatakan dalam UU No. 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991

tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang Mengatur tentang perkawinan, waris

dan wakaf. Lembaga perkawinan dan wakaf sudah diangkat menjadi undang-

undang, sedangkan waris belum diundang-undangkan. Undang-undang dan

INPRES tersebut merupakan hukum positif di Indonesia, artinya HWI adalah

undang-undang yang berlaku dan dilaksanakan oleh negara melalui Peradilan

Agama. Para Hakim telah mengacu pada KHI dalam menyelesaikannya.

B. Tinjauan Teoritis Tentang Kewarisan

a. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan dalam Islam dikenal dengan Fiqh al-Mawaris. Prof.

T.M Hasby as-Syiddiqi dalam bukunya Fiqh al-Mawaris telah memberikan

pemahaman tentang pengertian hukum waris (fiqh mawaris). Fiqh mawaris ialah:3

ع ي ز و لتـ ا ة ي ف ي ك و ث ار و ل ك ار د ق م و ومن ال يرث ث ر ي ن م ه ب ف ر ع يـ م ل ع

Artinya : “Ilmu yang dengan dia dapat diketahuin orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya.”

2 Jaenal Arifin, Peradilan Islam dalam bingkai reformasi hukum di indonesia, (Jakarta:

Kencana, 2008), h. 429.

3 Moh. Muhibbin dan Abdul Wahib, Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaruan Hukum Positif), (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.7.

20

Waris berasal dari kata یرس – ورس dan kata masdarnya مرس.

Dan dalam pengertian etimologis kata موارس adalah bentuk jamak dari kata

yang artinya adalah harta pusaka atau warisan.4 Sedangkan menurut مرس

terminologi warisan adalah adalah pindahnya hak milik orang lain yang

meninggal, peninggalan itu berupa benda bergerak maupun tidak bergerak atau

berupa hak-hak syara’.5

Namun banyak dalam literatur kitab fiqh yang tidak menggunakan kata

mawaris karena yang digunakan sinonimnya yaitu Faraid. Menurut sejarah

menggunakan kata Faraid lebih dahuli daripada waris. Rasulullah SAW

menggunakan kata Faraid dan tidak menggunakan kata mawaris. Hadits riwayat

Ibnu Mas’ud berbunyi:

ا و م ل ع تـ ة ر يـ ر ا ه ب ا أ : ي م ل س و ه ي ل ع اهللا لى ص اهللا ل و س ر ال : ق ة ر يـ ر ه يب ا ن ع

ىت م ا ن م ع ز ن يـ ئ ي ش ل و ا و ه ى و س ن يـ و ه و م ل ع ال ف ص ن ه ن ا ا ف ه و م ل ع و ض ائ ر ف ل ا

Artinya : “Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda : wahai Abu Hurairah pelajarilah Ilmu Faraid dan ajarilah kepada yang lain, sesungguhya ia merupakan sebagian dari Ilmu dan hal yang paling pertama yang akan dilupakan oleh umatku.”6

4 Mahud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara

Penterjemah/penafsir al-Qur’an cet. Ke-1, 1973), hal. 496.

5 Muhamad Ali ash-Sabuni, Hukum warisan dalam syariat islam (terjemah), (Bandung: CV Diponegoro, 1988), h. 40.

6 Elfid Nurfitra M, Penyelesaian Gugatan Kewarisan Anak Perempuan Dengan Saudara Kandung (Studi Analisis Pada Putusan Peradilan Agama), (skripsi Mahasiswa Prodi Ahwal asy-Syakhsiyyah Konsentrasi Peradilan Agama, 2008), h. 15.

21

Kemudian al-Qurtubiy berkata: “Apabila hal ini diakui kebenarannya,

maka ketahuilah bahwa Faraid adalah merupakan ilmu yang besar bagi para

sahabat dan sangat hebat teori-teori mereka, tetapi sayang banyak orang yang

menyia-nyiakan ilmu ini.(tafsir al-Qurtubiy : juz 5 halaman : 56).7

Adapun yang dimaksud dengan Faraid adalah masalah-masalah

pembagian harta warisan, yakni :

اه ق ح ت س م لى ع ة ك ر لتـ ة ا م س ق ة ي ف ي ك ه ب ف ر ع يـ م ل ع

Artinya: “Ilmu untuk mengetahui cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya.”8

Kata al-Faraid adalah bentuk jamak dari al-Faridhah yang bermakna

al-Mafrudhah atau sesuatu yang diwajibkan. Artinya, pembagian yang telah

ditentukan kadarnya.9

Seperti yang dicontohkan dalam surat an-Nisa ayat 12:

7 Muhammad Ali ash-Shabuniy, alih bahasa: Sarmin Syukur, Hukum Waris Islam,

(Surabaya: al-Ikhlas, 1995) h. 22.

8 Moh. Muhibbin dan Abdul Wahib, Hukum Kewarisan Islam, h. 7.

9 Komite Fakultas Syari’ah ar-Risalah ad-Dauliyah. “Ahkamaul-mawarits fil-fiqhil-mawarits-islami”. Mesir. Tahun 2000-2001. Diterjemahkan oleh H. Addys Aldizar, Lc. dan H. Fathurohman, Lc. “Hukum Waris”. (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 11.

22

Artinya : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)10. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.(Q. S. An-Nisa : 12)

Ayat di atas menunjukan bahwa ilmu Faraid adalah ilmu yang sudah

pasti hitungannya dan sudah ditentukan kadarnya. Fiqh Mawaris adalah ilmu

yang mempelajari siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima, serta bagian-

bagian tertentu yang diterimanya.11 Berdasarkan para ahli di atas, maka penulis

menyimpulkan bahwa hukum waris adalah adalah hukum yang mengatur

10 Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan

lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

11 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta: PT Raja Grafindo cet. II, 1995), h. 1.

23

mengenai apa yang harus terjadi terhadap harta kekayaan seseorang yang

meninggal dunia, dan menurut hukum Faraidh, bagian waris yang harus diterima

itu sudah ditentukan atau tertentu, dan besar atau kecilnya bagian tergantung

kepada keberadaan ahli waris lain yang secara bersama-sama mempunyai hak

waris sehingga bagian hak waris satu samalain dapat berbeda.

Namun meskipun demikian hak waris adalah hak individu yang tidak

boleh diganggu haknya oleh orang lain. Dengan demikian ada beberapa point

penting dalam sistem waris Islam, yaitu:

a. Waris adalah pindahnya hak milik orang lain yang meninggal, baik yang

ditinggalkannya itu benda bergerak maupun tidak bergerak atau berupa hak-

hak syara’

b. Warisan hanya terbatas pada lingkungan keluarga dengan adanya hubungan

perkawinan dan hubungan nasab.

c. Hukum waris Islam membagikan harta warisan dengan bagian tertentu kepada

ahli warisnya.

Semua penjelasan di atas mengenai pengertian dan dasar-dasar Faraid

menjelaskan bahwa ilmu kewarisan atau Faraid adalah ilmu untuk membagi harta

peninggalan yang wajib dibagikan kepada ahli waris. Mengingat pentingnya

Faraidh, maka setiap muslim tidak hanya diperintahkan untuk mempelajari ilmu

Faraidh saja, namun sekaligus diperintahkan untuk mengajarkan ilmu Faraidh

kepada orang lain.

24

b. Pengertian Hukum Kewarisan Menurut Undang-Undang

Pengaturan mengenai hukum waris tersebut dapat ditemukan dalam

pasal 830 sampai dengan pasal 1130 KUH Perdata. Meski demikian, pengertian

mengenai hukum waris itu sendiri tidak dapat ditemukan pada bunyi pasal-pasal

yang mengatur dalam KUH Perdata tersebut. Untuk mengetahui pengertian

mengenai hukum waris selanjutnya kita akan coba melihat beberapa pengertian

mengenai hukum waris yang diberikan oleh para ahli, sebagai berikut:

Hukum waris menurut Vollmar merupakan perpindahan harta kekayaan

secara utuh, yang berarti peralihan seluruh hak dan kewajiban orang yang

memberikan warisan atau yang mewariskan kepada orang yang menerima warisan

atau ahli waris. Pengertian hukum kewarisan dalam KUH Perdata menurut

Hartono Suryopratikno hukum waris adalah keseluruhan peraturan yang mengatur

akibat hukum dari meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaannya,

perpindahan kepada ahli waris dan hubungannya dengan pihak ketiga. 12

Menurut Mr. B. Ter Haar Bzn Hukum waris adalah aturan-aturan

hukum menegnai cara bagaimana penerusan dan peralihan harta kekayaan baik

yang berujud maupun yang tidak berujud dari turunan ke keturunan.

Menurut Prof. Mr. A. Pitlo Hukum waris adalah kumpulan peraturan

yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang.13

12 Suparman Usman, Ikhtisat Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (BW), (Serang: Darul Ulum Press cet. 2, 1993), h. 50.

13https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDsQFjAC&url=http%3A%2F%2Ffile.upi.edu%2FDirektori%2FFPIPS%2FJUR._PEND._KEWARGANEGARAAN%2FDrs._H._Dadang_Sundawa%2C_M.Pd%2FH.PERDATA%2FHUKUM_WARIS.ppt&ei=uuxCUaSWN4b9rAfhp4DgDQ&usg=AFQjCNFfjQ-yGgSt3CzkRPztZSwAqMLSIA&sig2=S5_2_JX_M7rCjzYH-tf3RQ&bvm=bv.43828540,d.bmk.

25

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mantan ketua Mahkamah Agung

Indonesia, mengatakan:14 Bahwa hukum waris adalah hukum atau peraturan-

peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan

kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggalkan dunia akan

beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Sedangkan menurut Subekti dalam Pokok-Pokok Hukum Perdata

tidak menyebutkan definisi hukum kewarisan, hanya beliau mengatakan asas

hukum waris, menurut Subekti : Dalam hukum waris Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata berlaku sesuatu asa, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-

kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat

diwariskan.

Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang

dapat dinilai dengan uang. Namun menurut Subekti ada juga satu atau dua

pengecualian, misalnya hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya anaknya dan

di pihak lain hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak

yang sah dari bapak dan ibunya.15

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) hukum kewarisan adalah

hukum yang mengatur pengalihan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah)

14 Mohd. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata

Barat (Burgelik Watboek), (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), h. 43.

15 Mohd. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelik Watboek), h. 44.

26

pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa

bagiannya masing-masing.16

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum waris adalah hukum yang

mengatur mengenai kedudukan harta dan kekayaan seseorang setelah meninggal

dunia dan mengatur mengenai cara-cara berpindahnya harta kekayaan tersebut

kepada orang lain.

Jadi menurut KUH Perdata maupun Hukum Islam pengertian tentang

hukum kewarisan hampir sama walaupun tidak persis sama. Namun untuk lebih

jelasnya Pokok-pokok hukum kewarisan dalam KHI adalah sebagai berikut:

a. Secara garis besar tetap berpedoman pada garis-garis hukum Faraidh.

b. Tetap menempatkan status anak angkat diluar ahli waris dengan modifikasi

melalui wasiat wajibah.

c. Porsi anak perempuan bagiannya tetap dan tidak mengalami reaktualisasi,

bagian anak laki-laki dua banding satu (2:1) dengan bagian anak perempuan,

tetapi melalui perdamaian dapat disepakati oleh para ahli waris jumlah

pembagian yag menyimpang dari ketentuan pasal 171 KHI.

c. Rukun dan Syarat Waris

Sebab-sebab terjadinya kewarisan adalah adanya hubungan darah dan

adanya perkawinan.

16 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : Radar Jaya Ofset, 2007, cet-5), h.

155.

27

Rukun waris ada tiga yakni :

1. Adanya Pewaris

Adalah seorang yang meninggal dunia setelah memastikan wafatnya, dan

meninggalkan harta kekayaan.17 Wafatnya seseorang menurut ulama terbagi

menjadi tiga bagian yaitu wafat haqiqi (sejati), wafat hukmi (dengan putusan

hakim), mati taqdiri (secara dugaan).

2. Ahli waris

Adalah orang yang bernisbah kepada mayit karena mempunyai hubungan

perkawinan ataupun hubungan nasab. Yakni orang yang akan mewarisi/menerima

harta warisan18.

3. Harta warisan

Adalah sejumlah harta peninggalan serta segala hak dari yang meninggal

dunia dalam keadaan bersih (setelah dikurangi oleh hutang-hutang si mayit,

pengurusan jenazah, dan keperluan-keperluan lainya yang menyangkut keperluan

si mayit).

Kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris itu merupakan suatu

kumpulan aktiva dan pasiva, yang dinamakan harta peninggalan atau warisan.19

17 MR. A. Pilto (Alih Bahasa: M. Isa Arief), Hukum Waris menurut Kitab Undang-

Undang Perdata Belanda Jilid 1, (Jakarta: PT Intermasa cet-2, 1986), h. 1

18 H. R Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, (Bandung: PT Refika Aditama cet-II, 2006), h. 4.

19 MR. A. Pilto (Alih Bahasa: M. Isa Arief), Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Perdata Belanda Jilid 1, h. 1

28

Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH, memberikan batasan-

batasan mengenai kewarisan, antara lain:20

1. Seseorang yang meninggalkan warisan (elflater) pada saat orang tersebut

meninggal dunia.

2. Seseorang atau beberapa orang ahli waris (elfenaam), yang mempunyai hak

menerima kekayaan yang ditinggalkannya itu.

3. Harta warisan (nalaten schap), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan

selalu beralih kepada para ahli waris tersebut.

Syarat – Sayarat waris antara lain:21

1. Meninggalnya seseorang (pewaris)

2. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada saat warisan terbuka

(pewaris meninggal)

3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti dan mengetahui jumlah bagian

masing-masing.

C. Penyelesaian Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dasar hukum positif pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia adalah

dalam intruksi presiden (inpres) No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Islam (KHI). INPRES ini salah satu bab nya mengatur masalah kewarisan.

peraturan ini menjadi acuan seluruh Peradilan Agma di Indonesia untuk

menangani masalah kewarisan. Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

20 Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),

h. 4.

21 media.isnet.org/islam/waris/syarat.html

29

mengenai kewarisan terdapat pada BUKU II HUKUM KEWARISAN Bab 1

Ketentuan Umum, yaitu : 22

Pasal 171 a) hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang

pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-

siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Dalam kewarisan ada yang berhak menerima warisan namun menjadi

terhalang haknya dalam menerima warisan dikarenakan perbuatan yang

dilakukan oleh ahli waris kepada pewaris. Misal ahli waris membunuh atau

percobaan pembunuhan kepada pewaris. Hal ini dijelaskan dalam pasal 173 KHI

yang mana dalam huruf a dan b. Kewajiban ahli waris sebelum membagikan harta

warisan dalam pasal 175 KHI adalah wajib menyelesaikan hutang-hutang pewaris.

a. Menentukan ahli waris

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 174 menegaskan bahwa sanya

kelompok-kelompok hali waris adalah:

1. Menurut hubungan darah, yaitu : a) golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak

laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek. b) golongan perempuan terdiri dari

ibu, anak perempuan, sadara perempuan dan nenek.

2. Menurut hubungan perkawinan yaitu: Duda atau Janda.

3. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan

adalah, anak, ayah, ibu, janda atau duda.

22 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, h. 155-160

30

b. Menentukan bagian masing-masing ahli waris

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh

bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua

pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak

laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan

anak perempuan (KHI Pasal 176). Ayah mendapat sepertiga bagian bila

pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat

seperenam bagian (KHI Pasal 177).Ibu mendapat seperenam bagian bila ada

anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orangsaudara

atau lebih,maka ia mendapat sepertiga bagian (KHI pasal 178 (1)).Ibu mendapat

sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila

bersama-sama dengan ayah (KHI pasal 178 (2)).

Duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan

anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat

bagian (KHI pasal 179). Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris

tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda

mendapat seperdelapan bagian (KHI pasal 180).Bila seorang meninggal tanpa

meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara

perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila

mereka itu dua orang ataulebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga

bagian (KHI pasal 181). Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak

dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau

31

seayah, maka ua mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan

tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah

dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga

bagian.Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara

laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding

satu dengan saudara perempuan (KHI pasal 182).

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu

melaksanakan hak dankewajibannya, maka baginya diangkat wali

berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga (KHI pasal 184).

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling

mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya (KHI pasal 186). Ahli

waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya

dapat (KHI pasal 185 (1)). Digantikan oleh anaknya, kecuali mereka

yangtersebutdalam Pasal 173. (KHI pasal 185 (2)). Bagian ahli waris pengganti

tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan

yangdiganti (KHI pasal 185 (3)).

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan

saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya (KHI pasal 186).

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing

isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan

suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli

warisnya (KHI pasal 190). Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama

32

sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta

tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya

kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan

umum (KHI pasal 191).

c. AUL dan RAAD

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli

warisnya Dzawilfurud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar

dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka

pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut

angka pembilang (KHI pasal 192).

Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris

Dzawilfurud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka

penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah,maka pembagian harta

warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing

ahli waris sedang sisanya dibagiberimbang diantara mereka (KHI pasal 193)

D. Prosedur Pengajuan Gugatan atau Permohonan

Gugatan adalah suatu hal yang mana dilakukan oleh seseorang atau lebih

yang merasa haknya atau hak mereka telah dilanggar. Gugatan dimana terdapat

pihak penggugat dan pihak tergugat.23 Gugatan diajukan secara tertulis atau tidak

tertulis. Gugatan tertulis terdapat dalam pasal 118 HIR, dalam pasal ini ditentukan

23 Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam

Teori Dan Prektek, (Bandung: CV. Mandar Maju, Cet 5, 2009), h. 10

33

bahwa gugatan ini harus diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada ketua

pengadilan yang berwenang dan harus ditandatangani oleh penggugat atau kuasa

hukumnya. Adapun yang bertandatangan kuasa hukumnya sesuai yang diatur

dalam pasal 123 ayat (1) HIR. Gugatan yang tidak tertulis diatur dalam pasal 120

yang mana bilamana penggugat itu buta huruf, maka gugatannya bisa dimasukan

secara lisan kepada ketua pengadilan yang berwenang.

Surat gugatan yang dibuat harus jelas yaitu, bertanggal, nama penggugat

dan tergugat jelas dan lengkap, umur, agama, alamat tempat tinggal.24

Surat gugatan atau permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani

diajukan ke panitera Pengadilan Agama (surat gugatan diajukan kepada sub

kepanitraan gugatan sedangkan permohonan diajukan kepada sub panitra

permohonan). Sebelum perkara terdaftar, panitera melakukan penelitian terlebih

dahulu terhadap kelengkapan berkas perkara (penelitian terhadap bentuk dari isi

gugatan atau permohonan). Apabila terjadi kesalahan dalam gugatan atau

permohonan, maka tidak boleh didaftarkan sebelum petitum dan posita jelas.25

Jika terjadi kesalahan maka gugatan tersebut harus diperbaiki, panitera sebagai

pihak yang mempunyai otoritas dalam meneliti berkas gugatan atau permohonan

sebaiknya melakukan penelitian tersebut disertai dengan membuat resume

24 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama

(Jakarta: Kencana, 2005, cet. 3, 2005), h.27

25 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Jakarta: Pustaka Pelajar, cet. 4, 2003), h. 76

34

tersebut diarahkan kepada ketua Pengadilan Agama dengan disertai saran,

misalnya berbunyi “syarat-syarat cukup siap untuk disidangkan.”26

Setelah semua persyaratan lengkap maka penggugat atau pemohon

membayar panjar biaya perkara sesuai yang tertera pada skum kepada kasir.

Kemidian kasir menerima panjar biaya perkara dan membukukan,

menandatangani, memberi nomor perkara, dan tandatangan lunas dari skum. Surat

gugatan atau permohonan yang telah diterima oleh Pengadilan Agama kemudian

diberi nomor dan didaftar pada buku register, dalam waktu 3 (tiga) hari kerja,

harus diserahkan kepada ketua Pengadilan Agama untuk ditetapkan Majelis

Hakimnya yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut.27

Berikut adalah langkah-langkah mengajukan guigatan atau permohonan di

Pengadilan Agama:

a. Di tingkat pertama

1. Pihak berperkara datang ke pengadilan agama dengan membawa surat gugatan

atau permohononan

2. Pihak berperkara menghadap petugas meja I dan menyerahkan surat gugatan

atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah

sejumlah Tergugat

3. Petugas meja pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu

berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara

26 Raihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

ed. 2, cet. 8, 2001), h. 129

27Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari’ah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010, cet. 2, 2010), h. 83

35

kemudian ditulis dalam skum (surat kuasa untuk membayar). Besarnya biaya

perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara

teersebut. ( pasal 182 ayat (1) hir. Jo. Psl. 90 undang undang ri no. 3 tahun

2006 tentang perubahan atas undang undang no. 7 tahun 1989 tentang

peradilan agama).

4. Petugas meja I menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada

pihak berperkara disertai dengan skum (surat kuasa untuk menbayar) dalam

rangkap 3 (tiga)

5. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank yang ditunjuk dan mengisi slip

penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut

sesuai dengan skum (surat kuasa untuk membayar), seperti nomor urut, dan

besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip

bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip

bank tersebut

6. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidsi dari petugas

layanan bank, pihak berperkara meyerahkan slip bank tersebut dan

menyerahkan (skum) surat kuasa untuk membayar kepada pemegang kas

(kasir)

7. Pemegang kas (kasir) mencatat panjar biaya tersebut kedalam jurnal keuangan

perkara serta menandatangani skum (surat kuasa untuk membayar),

membubuhkan nomor perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam skum

(surat kusasa untuk membayar) dan dalam surat gugatan / permohonan sesuai

dengan nomor dan tanggal saat pencatatan dalam jurnal keuangan perkara.

36

8. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam skum (surat kuasa untuk

membayar), dan meyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli skum

(surat kuasa untuk membayar) serta satu salinan surat gugatan atau

permohonan yang telah diberi nomor perkara dan tanggal pendaftaran.

b. Pendaftaran selesai

1. Para pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk

menghadap ke persidangan setelah ditetapkan susunan Majelis Hakim dan hari

sidang pemeriksaan perkaranya. Hari sidang pertama, paling lambat 30 hari

sejak pendaftaran. Pemanggilan pihak pihak dilakukan paling lambat tiga hari

sebelum persidangan (hari waktu manggil tidak dihitung).

2. Pihak pihak hadir dipersidangan sesuai dengan panggilan sidang

3. Setelah Majelis Hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka

untuk umum, ketua majelis memberitahukan pada Penggugat atau pemohon

untuk menghadap kasir guna mengecek panjar biaya perkara yang

bersangkutan (dengan menggunakan instrumen) para pihak meyampaikan

bukti bukti yang diperlukan dalam meneguhkan dalil gugatannya atau

bantahannya

4. Pemohon atau Penggugat selanjutnya menghadap kepada pemegang kas untuk

menayakan perincian penggunaan panjar biaya yang telah ia bayarkan, dengan

memberikan informasi nomor perkaranya.

5. Pemegang kas berdasarkan buku jurnal keuangan perkara memberi penjelasan

mengenai rincia penggunaan biaya perkara kepada pemohon atau Penggugat

37

Catatan: Apabila terdapat sisa panjar biaya perkaranya, maka pemegang

kas membuatkan kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan

menuliskan jumlah uang sesuai dengan sisa yang ada dalam buku jurnal dan

diserahkan kepada pemohon atau Penggugat untuk ditanda tangani. Kwitansi

pengembalian sisa panjar biaya perkara terdiri dari 3 (tiga) lembar :

a) Lembar pertama untuk pemegang kas

b) Lembar kedua untuk Pemohon dan Penggugat

c) Lembar ketiga dimasukkan kedalam berkas perkara

6. Pemohon atau Penggugat setelah menerima kwitansi pengembalian sisa panjar

biaya perkara dan menanda tanganinya, kemudian meyerahkan kembali

kwitansi tersebut kepada pemegang kas.

7. Pemegang kas menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi

tersebut beserta tindasan pertama kwitansi kepada pihak pemohon/Penggugat.

Catatan: Apabila pemohon/Penggugat tidak hadir dalam sidang

pembacaan putusan atau tidak mengambil sisa panjarnya pada hari itu, maka oleh

panitera melalui surat akan diberitahukan adanya sisa panjar biaya perkara yang

belum ia ambil. Dalam pemberitahuan tersebut diterangkan bahwa apabila

Pemohon Penggugat tidak mengambil dalam waktu 6 (enam) bulan, maka uang

sisa panjar biaya perkara tersebut akan dikeluarkan dari buku jurnal keuangan

yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan

(psl. 1948 kuhp), yang selanjutnya uang tak bertuan tersebut akan disetorkan ke

kas negara

38

8. Para pihak dapat mengajukan banding dalam tempo 14 hari setelah putusan

dijatuhkan atau 14 hari setelah pemberitahuan amar putusan apabila pihak

tidak hadir saat putusan diucapkan. Para pihak dapat meminta salinan

putusan/penetapan pada panitera.

E. Pengertian Eksepsi

Exceptie (Belanda), exception (Inggris) secara umum berarti pengecualian.

Akan tetapi, dalam konteks Hukum Acara bermakna tangkisan atau bantahan.

Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi : 28

a) Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat formil atau

formalitas gugatan.

b) Dengan demikian bantahan tersebut tidak menyinggung terhadap pokok

perkara.

Jadi eksepsi adalah sanggahan terhadap sesuatu gugatan yang tidak

mengenai pokok perkara dengan maksud untuk menghindari gugatan dengan

suatu cara agar Hakim menetapkan gugatan tersebut tidak diterima atau ditolak.

gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang

mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima

(inadmissible), dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi

tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. Dalam

Hukum Acara eksepsi atau tangkisan terbagi dalam dua, yaitu: 29

28 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012, cet. 12), h. 418

29 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, h. 218

39

a. Eksepsi formal atau prossessual exeptie

Eksepsi ini disebut juga dengan eksepsi tolak, tangkisan atau eksepsi yang

termasuk kedalam kelompok ini adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi absolut

Eksepsi ini adalah eksepsi agar hakim menyatakan bahwa dirinya tidak

berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut, karena perkara tersebut

bukan menjadi kewenangan pengadilan yang bersangkutan. Tangkisan ini dapat

diajukan setiap saat sepanjang pemeriksaan perkara (pasal 134 HIR)

2. Eksepsi relatif

Eksepsi ini bertujuan agar hakim menyatakan bahwa dirinya tidak

berwenang memeriksa perkara a quo karena perkara tersebut menjadi kewenangan

pengadilan lain dalam satu lingkunagn pengadilan. Eksepsi ini diajukan pada saat

permulaan sidang pertama atau pada kesempatan pertama sesuai dengan ketentuan

pasal 125 HIR ayat (2).

3. Eksepsi van gewedjsde zaak

Eksepsi ini bertujuan agar Hakim menyatakan bahwa gugatan tersebut

tidak dapat diterima, karena perkara tersebut sudah pernah diputus, diperiksa, dan

diputus lagi untuk kedua kalinya (nebis in idem).

4. Eksepsi gemis aan hoedanigheid

Eksepsi ini bertujuan untuk menggagalkan suatu gugatan karena

penggugat atau tergugat tidak punya permasalahan atau gugatan salah alamat, bisa

juga tergugat bukan orangyang seharusnya digugat.

40

b. Eksepsi materiil atau material exeptie

1. Dilatoir eksepsi

Eksepsi ini bertujuan untuk menggagalkan suatu gugatan, karena gugatan

yang diajukan belum tiba saatnya. Eksepsi ini disebut juga dengan esceptie van

braad. Misalnya masalah perjanjian yang belum jatuh tempo jadi belum ada

wanprestasi.

2. Eksepsi aan hanging beding

Adalah eksepsi yang menyatakan bahwa perkara yang diajukan sekarang

masih bergantung, dan masih dalam proses pengadilan lain, dan belum ada

putusan yang berkekuatan hukum tetap.

3. Eksepsi van connenxiteit

Eksepsi ini sama halnya dengan eksepsi aan hanging beding, bedanya

adalah perkara yang sedang berproses sekarang ada hubungannya dengan perkara

yang sedang diperiksa di pengadilan yang lain. Dan belum ada keputusan yang

pasti.

4. Eksepsi plurium litis consortium

Tangkisan yang menyatakan bahwa seharusnya digugat pula tergugat-

tergugat yang lainnya, tidak hanya tergugat itu sendiri, sehingga subjek gugatan

menjadi tidak lengkap.

5. Eksepsi non adipleti contractus

Eksepsi ini mengemukakan bahwa penggugat juga tidak melaksanakan isi

dari perjanjian, maka tergugat juga tidak mau memenuhi persetujuan.

6. Eksepsi karena Gugatan yang kadaluarsa atau Paremtoire exceptie

41

Eksepsi ini bertujuan agar hakim memutus agar gugatan yang diajukan

tidak dapat diterima, oleh karena itu persoalan yang diajukan telah lampau jauh.

7. Kerugian tidak rinci

Eksepsi ini yang diajukan oleh tergugat yang meminta kepada Majlis

Hakim agar dihentikan pemeriksaan gugatan tersebut tidak rinci dengan jelas

berapa kerugian yang harus dibayar oleh tergugat.

Dalam praktik hukum acara di Pengadilan Agama, selain eksepsi yang

sudah dikemukakan di atas terdapat pula jenis eksepsi lain yaitu:

1. Eksepsi obscuur libel

Eksepsi ini adalah eksepsi yang diajukan bertujuan agar hakim

memutuskan bahwa gugatan penggugat itu tidak jelas, gugatan kabur, tidak dapat

dipahami, atau bertentangan.30

2. Posita dan petitum berbeda

Tangkisan ini berupa permintaan Majelis Hakim agar menghentikan

pemeriksaan perkaranya, karena gugatan penggugat tidak di dasari oleh posita.

c. Bantahan Mengenai Pokok Perkara (Eksepsi Prematoir)

Tangkisan yang mengenai masalah pokok, atau meskipun tergugat

mengakui dalil gugatan tersebut tetapi tergugat mengemukakan dalil yang sangat

prinsipal. Oleh karenanya gugatan tersebut agar tidak diteruskan

pemeriksaannya.misalnya hutang yang telah dibayar oleh penggugat.

Bantahan terhadap pokok perkara ini merupakan bantahan langsung

terhadap dalil gugatan, keadaan, fakta kejadian, pembuktian, dan sebagainya.

30 Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari’ah, h. 86

42

Setelah tergugat mengajukan bantahan baik berupa eksepsi maupun bantahann

terhadap pokok perkara tersebut, maka majelis hakim memberi kesempatan

kepada penggugat untuk menjawab bantahan atau eksepsi tersebut hal ini sama

seperti Replik yang berarti menjwab kembali, dan setelah penggugat menjawab

kembali (Replik) lalu majelis hakim memberikan kesempatan kembali kepada

tergugat untuk menjawab replik dari penggugat, hal ini disebut Duplik. Mengenai

hal Replik dan Duplik dalam HIR tidak diatur, ketentuan ini diatur dalam Rv, Stb.

1847 Nomor 52 dan Stb. Nomor 63 pasal 142:31

Dalam tenggang waktu yang sama para pihak dapat saling menyampaikan surat jawaban (Replik) dan jawaban balik (duplik) yang dengan cara yang sama bersama-sama dengan surat-surat yang bersangkutan diserahkan kepada panitera.

HIR tidak menyebutkan tentang tatacara dan persyaratan mengajukan

jawaban hanya dalam pasal 113 Rv diisayaratkan agar jawaban tergugat yang

diiringi dengan bantahan terhadap pokok perkara harus disertai alasan-alasan

rasional.32

31 Ropaun Rambe, Hukum acara Perdata Lengkap, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. 6, 2010),

h.36

32 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, h. 226

43

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA CIREBON1

A. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Cirebon

Pengadilan Agama Cirebon dibentuk semula berlokasi di Jalan

Kartini disamping Masjid Agung At-Taqwa Cirebon, kemudian terjadi

perubahan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama Cirebon pada

tahun 1986 yang meliputi Kota Cirebon dan menempati gedung baru yang

beralamat di Jalan Dr.Ciptomangunkusumo No.42 Cirebon, sedangkan untuk

Kabupaten Cirebon wilayah hukumnya oleh Pengadilan Agama Sumber yang

berlokasi di Jalan Sunan Malik Ibrahim Nomor 11 Sumber, Kabupaten Cirebon.

B. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Cirebon

Hukum Islam sudah ada di Indonesia sejak Agama Islam masuk ke

Bumi Nusantara ini yaitu sejak abad ke tujuh Masehi atau bertepatan dengan

abad ke satu Hijriyah. Pada saat itu Wilayah Nusantara dikuasai oleh para Sultan,

antara lain di Cirebon. Hukum Islam diberlakukan di dalam Wilayah

kekuasaannya masing-masing. Sultan sebagai penanggung jawabnya dan

untuk urusan yang berkenaan dengan hukum Islam seperti hukum keluarga,

perkawinan, waris dan wakaf maka diangkatlah penghulu sebagai qadhi

syari’ah dan pemberi fatwafatwa Agama.

1 http://www.pa-cirebon.go.id/

44

Pada saat VOC datang ke Indonesia kebijaksanaan yang telah

dilaksanakan oleh para Sultan tersebut tetap dipertahankan, dan keberadaan

Peradilan Agama di Jawa dan Madura dikukuhkan dengan Staatsblad 1882

Nomor 152 juncto Staatsblad 1937 Nomor 116 dan 610.

Setelah Indonesia merdeka keberadaan Pengadilan Agama

dikuatkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 29), Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perubahan Keempat/10 Agustus

2002), Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Peraturan Pemerintah

Nomor 45 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006. Pada tahun 1986 wilayah hukum Pengadilan Agama Cirebon dimekarkan

menjadi dua wilayah hukum, yaitu Pengadilan Agama Cirebon (Kota

Cirebon) dan Pengadilan Agama Sumber (Kabupaten Cirebon). Pengadilan

Agama Cirebon menempati gedung yang terletak di Jalan Dr.

Ciptomangunkusumo Nomor 42 Cirebon dan Pengadilan Agama Sumber

menempati gedung yang terletak di Jalan Sunan Malik Ibrahim Nomor 11 Sumber

Kabupaten Cirebon.

45

C. Visi Dan Misi

a. Visi

"Mewujudkan peradilan yang agung"

b. Misi

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang - Undang dan Peraturan

serta keadilan masyarakat.

2. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan

pihak lain;

3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang Peradilan kepada masyarakat;

4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses Peradilan;

5. Mewujudkan Institusi Peradilan yang efektif, efisien, bermartabat, dan

dihormati;

6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan

transparan.

c. Visi Badan Peradilan

" Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"

d. Misi Badan Peradilan 2010-2035

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan Kepada Pencari Keadilan

3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Badan Peradilan

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transpransi Badan Peradilan

46

e. Komitmen Aparat Pengadilan Agama Cirebon

1. Komitmen Nilai

a) Bertanggung Jawab Kepada Tuhan YME

b) Bekerja dengan semangat dan komitmen kolektif dengan mengutamakan

keteladanan kepemimpinan yang jujur dan profesional

2. Komitmen Moral

a) Senantiasa Jujur dalam kata dan perbuatan

b) Senantiasa terbuka dalam menerima dan menyanpaikan pendapat

c) Senantiasa menjaga kebersihan hati, pikiran dan sumber rizki

d) Seantiasa sabar dalam melaksanakan segala proses pelaksanaan kewenangan

dan tugas.

e) senantiasa amanah dalam menjalankan setiap tanggung jawab profesional dan

individu

f) Senantiasa berani menyuarakan dan menegakkan kebenaran.

g) Senantiasa menghargai perbedaan pendapat baik di kalangan internal maupun

interaksi dengan pihak luar.

D. Mekanisme Pengaduan Masyarakat Pencari Keadilan Di Kantor

Pengadilan Agama Cirebon

Dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari

keadilan, Pengadilan Agama Cirebon telah menyiapkan beberapa jalur mekanisme

pengaduan bilamana ada masyarakat yang kurang puas terhadap keadilan yang

didapatnya dengan menyampaikan laporan pengaduan baik lisan maupun tertulis .

47

a. Cara menyampaikan pengaduan ke Pengadilan Agama Cirebon

1. Secara lisan

a) Melalui telepon (0231) 205100, yakni pada saat jam kerja mulai pukul

08.00 s/d 16.00 WIB

b) Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Cirebon Jl. Dr.

Ciptomangunkusumo No. 42 Cirebon.

2. Secara tertulis

a) Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini

Ketua Pengadilan Agama Cirebon, dengan cara diantar langsung, dikirim

melalui facsimile, atau melalui pos ke alamat kantor di Jl. Dr.

Ciptomangunkusumo No. 42 Cirebon Kode Pos 45131

b) Melalui e-mail : [email protected]

c) Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan

dokumen pendukung lainnya seperti dokumen lainnya yang berkaitan

dengan pengaduan yang akan disampaikan.

b. Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Agama Cirebon

1. Pengadilan Agama Cirebon akan menerima setiap pengaduan yang

diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.

48

2. Pengadilan Agama Cirebon akan memberikan penjelasan mengenai

kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat

mengajukan pengaduan.

3. Pengadilan Agama Cirebon akan memberikan tanda terima, jika

pengaduan diajukan secara tertulis.

4. Pengadilan Agama Cirebon hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang

mencantumkan identitas pelapor.

E. Struktur Pengadilan Agama Cirebon

Drs. Dudung, SH.MH. NIP 19661130-199203-1-003 tempat tanggal

lahir Ciamis, 30 November 1966. Jabatan Ketua Pengadilan Agama sejak 30

July 2012, Hakim Utama Muda (IV/b). Riwayat pendidikan SD tahun 1979,

MTs tahun 1982, PGAN tahun 1985, S1 Fak. Syari’ah tahun 1989, S1 Fak.

Hukum tahun 1998, S2 Fak. Hukum tahun 2004. Riwayat jabatan Majelis

Hakim Pengadilan Agama. Medan tahun 1995, Wakil Ketua Pengadilan

Agama. Tanjung Balai tahun 2002, Ketua PENGADILAN AGAMA.

Pematang Siantar tahun 2006, Ketua Pengadilan Agama. Bukit Tinggi tahun

2010, Ketua Pengadilan Agama. Cirebon Tahun 2012.

Drs. Lanjarto, MH. NIP. 19581009-198803-1-001, Temat tanggal lahir

Seragen, 09 Oktober 1958. Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agam sejak 17

Januari 2012 Hakim Madya Muda (IV/b). Riwayat pendidikan SD tahun 1971,

Madrasah KMI 6Th tahun 1978, S1 Fak Syariah tahun 1986, S2 Ilmu

Hukum Majelis Hakim tahun 2009. Riwayat jabatan Majelis Hakim

49

Pengadilan Agama. Majene tahun 1990, Majelis Hakim Pengadilan Agama.

Wates tahun 1995, Majelis Hakim Pengadilan Agama. Sleman tahun

2005,Wakil Ketua Pengadilan Agama. Magelang tahun 2010, Wakil Ketua

Pengadilan Agama. Cirebon tahun 2012.

Drs. H. Saluki, SH.MH. NIP. 19621007-199203-1-002, Tempat tanggal

lahir Cirebon, 07 Oktober 1962. Jabatan Hakim sejak 19 Maret 2010, Hakim

Madya Muda (IV/b). Riwayat Pendidikan SDN tahun 1974, MTSN tahun

1977, MAN tahun 1981, S1 Fak Syariah tahun 1987, S1 Fak Hukum tahun

2003, PMIH. UNTAN tahun 2006. PLH Wasek tahun 1993, Majlis Hakim

Pengadilan Agama Pontianak tahun 1995, Wakil Ketua Pengadilan Agama

Bengkayang tahun 2005, Wakil Ketua Pengadilan Agama Sanggau 2007,

Majlis Hakim Pengadilan Agama. Cirebon 2010,

Drs. Muchammadun Nip. 19670302.199403.1.009. Tempat tanggal

lahir Cirebon, 02 Maret 1967, Hakim Sejak 25 September 2012 Hakim Madya

Pratama (IV/a). Riwayat pendidikan SDN tahun 1981, MTsN tahun 1984,

MAN tahun 1987, S1 Fak Syariah tahun 1993. Sub kepaniteraan Hukum

Pengadilan Agama Martapura tahun 1994, Riwayat jabatan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Barabai tahun 1999, Majelis Hakim Pengadilan Agama

Banggai tahun 2006, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan tahun 2008,

Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon tahun 2012.

Drs. Syaifulloh NIP 19630407.199203.1.003. Tempat tanggal lahir

Indramayu, 07 April 1963. Jabatan Hakim sejak 19 September 2011 Hakim

50

Madya Pratama (IV/a). Riwayat pendidikan SD tahun 1975, MTS tahun 1979,

MAN tahun 1982, D III tahun 1986, S1 Fak Syariah 1989. Riwayat jabatan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang, Majelis Hakim Pengadilan Agama

Gunung Sugih tahun 2010, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon tahun

2011.

Drs. Tauhid, SH.MH. NIP. 19640315-199103-1-002. Tempat tanggal

lahir Dukuhpuntang 15 Maret 1964. Jabatan Hakim sejak 16 September 2010

Hakim Madya Pratama (IV/a). Riwayat pendidikan SDN tahun 1977, MTSN

tahun 1981, MAN tahun 1984, S1 Fak Syariah tahun 1990, S1 Fak

Hukum tahun 2004, S2 Fak Hukum. Riwayat jabatan Wakil Sekretaris

Pengadilan Agama Labuha tahun 1993, Panitera Pengganti Pengadilan Agama

Labuha Tahun 1995, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa tahun

2000, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2001,

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda Tahun 2006, Majelis Hakim

Pengadilan Agama Cirebon tahun 2010.

Drs. H. Ebor S. Nip 19550412.198101.1.001. Tempat tanggal lahir

Kuningan. 12 April 1955. Panitera/Sekretaris Sejak 11 Oktober 2012 Pembina

(IV/a). Riwayat pendidikan SDN tahun 1968 SMP tahun 1973, SMA tahun

1980, S1 Fak Syariah tahun 1991. Riwayat jabatan Kepala Sub Bagian

Keuangan Pengadilan Agama. Kuningan Tahun 1982, Jurusita Pengganti

Pengadilan Agama. Kuningan tahun 1990, Panitera Pengganti Pengadilan

Agama. Kuningan tahun 1991, Panitera Muda Permohonan Pengadilan

51

Agama. Kuningan Tahun 1999, Wakil Panitera Pengadilan Agama. Kuningan

Tahun 2001, Wakil Panitera Pengadilan Agama. Indramayu Tahun 2006,

Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama. Cibadak Tahun 2008, Panitera /

Sekretaris Pengadilan Agama. Cirebon tahun 2012,

Syahrul Effendy NIP 19560620.199003.1.003. tempat tanggal lahir

Kotabumi, 20 Juni 1956, Jabatan Wakil Panitera sejak 07 Oktober 2012

Penata TK. I (III/d). Riwayat pendidikan SD tahun 1967, SLTP tahun 1974,

SLTA tahun 1982, S1 IAIN tahun 1987. Riwayat jabatan Panitera pengganti

Pengadilan Agama Indramayu tahun 1995, Pamud Hukum Pengadilan Agama

Indramyu tahun 2003, Wakil Panitera Pengadilan Agama Cirebon tahun 2012.

Mochamad Drajat NIP. 19720505.199402.1.002 Tegal, 05 Mei 1972,

Jabatan Wakil Sekretaris sejak 05 Maret 2012 Penata TK. I (III/d). Riwayat

pendidikan SD tahun 1985, SMP tahun 1988, SMA tahun 1991, SI Fak.

Syariah tahun 2000. Riwayat jabatan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama.

Indramayu tahun 1996, Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama. Indramayu

Kepegawaian Tahun 2000, Panitera Pengganti Pengadilan Agama. Indramayu

tahun 2005, Kepala Sub Bagian umum Pengadilan Agama. indramayu tahun

2005, wakil sekretaris Pengadilan Agama. cirebon tahun 2012.

Masyhuri K., S.Ag. NIP. 19540501-197603-1-002. Tempat tanggal

Lahir Cirebon, 01 Mei 1954, Jabatan Pamud Permohonan sejak 07 Oktober

2011 Penata TK. I (III/d). Riwayat Pendidikan SD tahun 1967, MTs tahun

1973, MA tahun 1975, S1 Fak Syariah tahun 1999. Riwayat Jabatan Kepala

52

Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Agama Cirebon tahun 1986, Panitera

Pengganti Pengadilan Agama. Cirebon tahun 1987, Panitera Muda Hukum

Pengadilan Agama Cirebon tahun 2002, Panitera Muda Permohonan

Pengadilan Agama. Cirebon tahun 2011.

H. Agus Wahib, S.Ag. 19570315-198203-1-004. Brebes, 15 Mei 1957.

Jabatan Pamud Gugatan sejak 07 Oktober 2011 Penata TK. I (III/d). Riwayat

pendidikan SD tahun 1969, SMP tahun 1972, SMA tahun 1975, S1 Fak

Syariah tahun 1996. Riwayat jabatan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama

Cirebon tahun 1990, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Cirebon Tahun

1987, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cirebon Tahun 2000,

Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Cirebon Tahun 2002, Panitera

Muda Gugatan Pengadilan Agama Cirebon Tahun 2011.

Moch. Jalaluddin, S.Ag. NIP 19650110-199203-1-004. Tempat tanggal

lahir Pekalongan, 10 Januari 1965. Jabatan Pamud Hukum sejak 07 Oktober

2011 Penata TK. I (III/d). Riwayat Pendidikan SD tahun 1976, SMP tahun

1980, SMA tahun 1983, S1 Fak Syariah tahun 1990, Panitera Pengganti

Pengadilan Agama Sumber Tahun 1996, Panitera Muda Gugatan Pengadilan

Agama Cirebon Tahun 2007, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama

Cirebon tahun 2011

Ahmad Sudianto, SH. NIP 19700219-200112-1-001. Cirebon, 19

Oktober 1970. Jabatan Kaur Umum sejak 30 Juli 2010, Penata Muda (III/a).

Riwayat pendidikan SD tahun 1984, SMP tahun 1987, SMA tahun 1990, S1

53

Fak Hukum tahun 2005. Riwayat Jabatan jurusita pengganti Pengadilan

Agama cirebon tahun 1997, Kaur Umum Pengadilan Agama Cirebon tahun

2010.

Makhasin, SHI., NIP 19670706-199003-1-001, Tempat tanggal lahir

Kebumen, 06/07/1967 jabatan Kaur Keuangan sejak 15 Mei 2006 Penata

Muda TK. I (III/b). Riwayat pendidikan SD tahun 1981, SMP tahun

1984, SMA tahun 1987, S1 Fak Syariah tahun 2003. Riwayat jabatan Jurusita

Penggantin PENGADILAN AGAMA. Cirebon tahun 1995, Kaur Umum

Pengadilan Agama. Cirebon Tahun 2004, Panitera Pengganti Pengadilan

Agama. Cirebon tahun 2005, Kaur Keuangan Pengadilan Agama. Cirebon

Tahun 2006.

Titi Suwarti. NIP. 19620131-198503-2-001. Tempat tanggal lahir

Cirebon, 31 Januari 1962. Jabatan Kaur Kepegawaian sejak 21 Pebruari 2003

Penata Muda TK. I (III/b). Riwayat Pendidikan SD tahun 1974, SMP tahun

1979, SMA tahun 1982. Riwayat jabatan Kaur Kepegawaian Pengadilan

Agama. Cirebon tahun 2003.

Syatibi, S.Ag., NIP 19541110.198003.1.010, Tempat tanggal lahir

Indramayu, 10 November 1954 Jabatan Panitera Pengganti sejak 10 Agustus

2000 Penata Tk. I (III/d). Riwayat pendidikan SD tahun 1968, SMP tahun

1973, SMA tahun 1977, SM Tarbiyah Tahun 1985, S1 Fak Syariah Tahun

1999, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama. Cirebon tahun 1990, Panitera

Pengganti Pengadilan Agama. Cirebon tahun 1985, Panitera Muda Gugatan

54

tahun 1982, PJS Kepala Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama. Cirebon

Tahun 1988.

Hj. Churotul Aenijah, BA., NIP 19540919.197903.2.001, Brebes, 19

September 1954. Jabatan Panitera Pengganti sejak 01 Pebruari 2006 Penata

(III/c). Rirayat pendidikan SD tahun 1963 PGA 4 tahun 1976, SMA tahun

1977, Diploma Syariah tahun 1997. Riwayat jabatan Panitera Pengganti

Pengadilan Agama Purwakarta tahun 1994, Panitera Muda Permohonan

Pengadilan Agama Cirebon tahun 2000, Panitera Pengganti Pengadilan

Agama. Cirebon Tahun 1994, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama

Cirebon tahun 2004, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Cirebon Tahun

2006.

Endang S., S.Ag., NIP 19620204.198303.2.004. Tempat tanggal lahir

Ponorogo, 04 Februari 1962. Jabatan Panitera Pengganti 02 Januari 2004

Penata TK. I (III/d). Riwayat Pendidikan SD tahun 1973, SMP tahun 1977,

SMA tahun 1982, S1 Fak Syariah tahun 1999. Riwayat jabatan Panitera

Pengganti Pengadilan Agama Cirebon tahun 1994, PJS PAMUD Permohonan

Pengadilan Agama Cirebon 1995, Panitera Pengganti Pengadilan Agama

Cirebon 2004.

Dra. N. Imas. NIP 19650425.199303.2.003. Tempat tanggal lahir

Bandung, 25 April 1965. Jabatan Panitera Pengganti sejak 08 Juli 2004 Penata

TK. I (III/d). Riwayat pendidikan SD tahun 1977, MTsN tahun 1981, SMA

55

tahun 1984, S1 Fak Syariah tahun 1991. Riwayat jabatan Panitera Pengganti


Drs. Bisri. NIP 19660424.199403.1.003. Tempat tanggal lahir Cirebon,

24 April 1966, Jabatan Panitera Pengganti sejak 28 Juni 2011 Penata TK. I

(III/d). Riwayat pendidikan SD tahun 1980, MTsN tahun 1983, SMA tahun

1986, S1 Fak Syariah tahun 1991. Riwayat Jabatan Wakil Sekretaris

Pengadilan Agama Cirebon tahun 1996, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama

Cirebon Tahun 1998, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Cirebon tahun

2001.

Atikah Komariah, S.Ag. 19681212.200003.2.003. Tempat tanggal lahir

Cirebon, 12 Desember 1967, Jabatan Panitera Pengganti sejak 02 Mei 2005

Penata (III/c). Riwayat pendidikan SD tahun 1981, MTs tahun 1984, MA

tahun 1987, S1 Fak Syariah tahun 1994. Riwayat jabatan Kaur Keuangan

PENGADILAN AGAMA. Cirebon Tahun 2005, Panitera Pengganti


Arief Rakhman. NIP 19790609 200604 1 001. Tempat tanggal lahir

Jakarta, 09 Juni 1979 Panitera Pengganti sejak 03 April 2012 Penata (III/a).

Riwayat pendidikan SD tahun 1991, SMPN tahun 1994, SMAN tahun 1997,

Diploma 3 ALTRI tahun 2002, S1 Fak Hukum tahun 2007. Riwayat Jabatan

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang, Panitera Pengganti

Pengadilan Agama Cirebon.

56

Arief Rakhman. NIP 19790609 200604 1 001. Tempat tanggal lahir

Jakarta, 09 juni 1979. Jabatan Panitera Pengganti sejak 03 April 2012 Penata

(III/a). Riwayat pendidikan SD tahun 1991, SMPN tahun 1994, SMAN tahun

1997, Diploma 3 ALTRI tahun 2002, S1 Fak Hukum tahun 2007. Riwayat

jabatan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang, Panitera Pengganti

Pengadilan Agama Cirebon.

Dedi Supriadi. NIP. 19570806-198203-1-00. Kuningan, 06 Agustus

1957. Jabatan Jurusita Pengganti sejak 15 Mei 2006 Penata Muda TK. I

(III/b). Riwayat pendidikan SD tahun 1969, SMP tahun 1973, SLTA/SP IAIN

tahun 1975. Riwayat jabatan Kepala Urusan Umum Pengadilan Agama

Cirebon tahun 1992, Kepala Urusan Kepegawaian Pengadilan Agama Cirebon

tahun 1988, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cirebon tahun 2006.

M. Nurul Huda. Tempat tanggal lahir Nganjuk, 14 Agustus 1958.

Jabatan Jurusita Pengganti 10 Juli 1992 Penata Muda Tk I (III/b). Riwayat

penddidikan SD tahun 1969, SMP tahun 1976, SMA tahun 1991. Jurusita

Pengganti Pengadilan Agama Cirebon tahun 1992.

Sri Andarwati. NIP. 19690403-199403-2-004. Tempat tanggal lahir

Sitanggal, 03 April 1969. Jabatan Jurusita Pengganti sejak 25 Pebruari 2004

Penata Muda (III/a). Riwayat pendidikan SD tahun 1982, SMP tahun 1985,

SMA tahun 1988. Riwayat jabatan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama

Cirebon tahun 2004.

57

Erizal. NIP. 19630720-198703-1-002. Tempat tanggal lahir Agam, 20

Juli 1963. Jabatan Jurusita Pengganti sejak 30 Juli 2010 Penata Muda (III/a).

Riwayat pendidikan SD tahun 1977, SMP tahun 1984, SMA tahun 1984.

Riwayat jabatan Kaur Umum Pengadilan Agama Ruteng tahun 1988, Jurusita

Pengganti Pengadilan Agama Ruteng Tahun 1990, Jurusita Pengadilan Agama

Bukit Tinggi tahun 2002, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cirebon tahun

2005.

Siti Suaedah. NIP 19641121-198503-2-002. Tempat tanggal lahir

Cirebon, 21 November 1964. Jabatan Jurusita Pengganti sejak 01 April 2004

Penata Muda Tk I (III/b). Riwayat pendidikan SD tahun 1977. SMP tahun

1981. SMA tahun 1984. Riwayat jabatan Jurusita Pengganti Pengadilan

Agama cirebon tahun 2004.

Oom Maryamah. NIP. 19641003-198503-2-002. Tempat tanggal lahir

Cirebon, 04 Oktober 1964. Jabatan Jurusita Pengganti sejak 08 Juli 2004

Penata Muda TK. I (III/b). Riwayat pendidikan SD tahun 1975, MTs tahun

1980, SMA tahun 1983. Riwayat jabatan Jurusita Pengganti PENGADILAN

AGAMA. Cirebon tahun 2004.

Achmad Busyaeri, S. Pdi. NIP. 220002343. Tempat tanggal lahir

Cirebon, 04 April 1981. Jabatan Jurusita Pengganti sejak 09 April 2010 Penata

muda TK. I (III/b). Riwayat pendidikan SD tahun 1992, SMP tahun 1995,

SMA tahun 1998, S1 Fak Tarbiyah tahun 2004. Riwayat jabatan Jurusita

Pengganti Pengadilan Agama. Cirebon Tahun 2010.

58

Mukholik. 19861010-200604-1-001. Tempat tanggal lahir Cilacap, 10

Oktober 1986. Jabatan Jurusita Pengganti sejak 09 April 2010 Pengatur Muda

TK. I (II/b). Riwayat pendidkkan SD tahun 1999, SMP tahun 2002, SMA

tahun 2005. Riwayat jabatan Jurusita Pengganti PENGADILAN AGAMA.

Cirebon tahun 2010.

Imbar Priyatna. NIP. 19860609-200604-1-003. Tempat tanggal lahir

Bandung, 09 juni 1986. Jabatan Jurusita Pengganti sejak 09 April 2010

Pengatur Muda TK. I (II/b). Riwayat pendidikan SD tahun 1998, SMP tahun

2001, SMA tahun 2005. Riwayat jabatan. Riwayat jabatan Jurusita Pengganti

PENGADILAN AGAMA. Cirebon tahun 2010.

Pety Patria Sandi. NIP. 19840709-200604-2-001. Tempat tanggal lahir

Cirebon, 09/07/1984. Jabatan Jurusita Pengganti sejak 2011Pengatur Muda

TK. I (II/b). Riwayat pendidikan SD tahun 1995, SMP tahun 1998, SMA

tahun 2001, S1 Fak Tekstil 2005. Riwayat jabatan Jurusita Pengganti

PENGADILAN AGAMA. Cirebon tahun 2011.

Moch. Suyana, SEI. NIP. 19801104-200904-1-002. Tempat tanggal

lahir Cirebon, 04 November 1980. Jabatan CPP/Staf Pamud Hukum sejak 07

September 2009 Penata Muda (III/a). riwayat pendidikan SD tahun 1993,

SMP tahun 1996, SMA tahun 1999, S1 Fak Syariah tahun 2004. Riwayat

jabatan Staf Pamud Hukum Pengadilan Agama Cirebon Tahun 2009.

59

Asep Jeri M. Kusumah, SHI., NIP. 19850505-201101-1-008. Tempat

tanggal lahir Ciamis, 05 Mei 1985. Jabatan Staf Pamud Permohonan Sejak 09

Mei 2011 CPNS/CPP (III/a). Riwayat pendidikan SD tahun 1998, MTsN

tahun 2001, MAN tahun 2004, S1 Fak Syariah tahun 2009. Riwayat jabatan

Staf Pamud Permohonan Pengadilan Agama Cirebon tahun 2011.

F. Tugas Pokok Dan Fungsi Peradilan Agama

a. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-

perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang

perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum

Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama

mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan

bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;

2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan

peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;

60

3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di

lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan

kecuali biaya perkara);

4. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum

Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta

sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun

1989 tentang Peradilan Agama;

5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan

pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang

beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana

diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Peradilan Agama;

6. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan

deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;

7. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,

pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset atau penelitian dan sebagainya.

61

BAB IV

GUGATAN, KHI, DAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM

A. Prosedur Gugatan Waris

Seorang Penggugat adalah suami dari pewaris yang meninggal pada

tanggal 8 September 2001. Pewaris meninggalkan harta warisan dan 6 (enam)

ahli waris yaitu, suami, 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Setelah

beberapa lama suami mempunyai keinginan untuk menikah lagi. Namun

sebelum pembagian harta warisan, para ahli waris melakukan perjanjian tertulis

di bawah tangan pada tanggal 1 Januari 2003. Karena harta warisan itu tidak

kunjung di bagikan padahal sang suami ini telah sering memintanya, maka suami

mengajukan gugatan waris kepada Pengadian Agama Cirebon pada 28 Desember

2010.

Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil

mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, hingga mediasi pun tidak dapat

mendamaikan. Setelah mediasi gagal mendamaikan maka sidang dilanjutkan

kepada pembacaan gugatan. Berdasarkan surat perjanjian tanggal 1 Januari 2003

itu maka Penggugat dalam Petitum (gugatan) memohon kepada Majelis Hakim

mengabulkan seluruh gugatannya, menyatakan Penggugat, tergugar I, Tergugat

II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sebagai ahli waris, dan menyatakan

62

para Tergugat secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama melakukan

perbuatan ingkar janji.

Meninjau prosedur pembuatan gugatan waris pada putusan Perkara

Nomor : 753/Pdt.G/2011/PA.Cn. Penulis menilai tidak di jalankannya pasal 119

HIR sehingga Surat Gugatan tersebut menjadi simpang siur antara gugatan

pembagian waris dengan gugatan perbuatan ingkar janji.

Pada prinsipnya ketika Surat Gugatan atau Permohonan yang telah

dibuat dan di tandatangani diajukan ke Panitera Pengadilan Agama (Surat

Gugatan diajukan kepada Sub Kepanitraan Gugatan sedangkan permohonan

diajukan kepada Sub Panitra Permohonan). Sebelum perkara terdaftar, Panitera

melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap kelengkapan berkas perkara

(penelitian terhadap bentuk dari isi gugatan atau permohonan). Apabila terjadi

kesalahan dalam gugatan atau permohonan, maka tidak boleh di daftarkan

sebelum petitum dan posita jelas.1 Jika terjadi kesalahan maka gugatan tersebut

harus diperbaiki, Panitera sebagai pihak yang mempunyai otoritas dalam

meneliti berkas gugatan atau permohonan sebaiknya melakukan penelitian

tersebut disertai dengan membuat resume tersebut diarahkan kepada Ketua

Pengadilan Agama dengan disertai saran, misalnya berbunyi “syarat-syarat

1 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, h. 76.

63

cukup siap untuk di sidangkan.”2 Setelah gugatan itu ketua Pengadilan harus

memeriksa ulang isi gugatan tersebut apakah gugatan tersebut itu sudah benar

atau tidak. Dan kemudian Ketua Pengadilan berkuasa untuk memberikan arahan

jika ada kekurangan dalam surat gugatan tersebut atau surat gugatan tersebut

tidak lengkap syarat formil. sesuai pasal 119 HIR yaitu : Ketua pengadilan

berkuasa memberikan nasihat dan pertolongan kepada Penggugat atau wakilnya

tentang hal memasukan surat gugatan.”3. karena menurut Wakil Ketua

Pengadilan Agama, gugatan dikabulkan apabila gugatan itu memenuhi syarat

formil.4 Sesuai yang pernah di jelaskan dalam bab satu di latar belakang bahwa

rumusan petitum harus memenuhi kriteria sebagai berikut : 5

a. Jelas dan Tegas (eminuratif);

b. Memiliki dasar hukum yang jelas

c. Semua tuntutan memiliki keterkaitan keterkaitan yang terdapat di posita.

Jadi menurut penulis ada kekeliruan dalam gugatan yang diajukan oleh

Penggugat. Penulis menilai surat gugatan tersebut sudah sepatutnya ditolak

karena dalam gugatan tersebut penggugat memohon kepada Majelis Hakim

untuk menyatakan dan menghukum para tergugat telah melakukan ingkar janji.

2 Raihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, h. 129.

3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelik Wetbook) & RIB/HIR, h. 556.

4 Wawancara dengan wakil ketua Pengadilan Agama, Cirebon , 26 September 2013.

5 Saifuddin Arief, Notariat Syari’ah Dalam Praktik Jilid 1 Hukum Keluarga Islam, h. 265.

64

Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut menjadi simpang siur antara

gugatan pembaguan waris dan gugatan ingkar janji dan gugatan tersebut tidak

jelas (obsuur libel).

B. KHI dan Kewarisan

Dalam Pertimbangan Hukum pada putusan disebutkan: Menimbang

berdasarkan dalil Penggugat yang diakui Terguigat serta bukti T.1 s.d T.4 dan

saksi-saksi terbukti bahwa harta sebagaimana tertuang pada halaman 2 dan 3 surat

gugatan Penggugat merupakan harta Penggugat dan almarhumah (pewaris) oleh

karena itu Penggugat dan almarhumah mendapatkan masing-masing berhak

mendapatkan setengah bagian. Hal sejalan dalam Kompilasi Hukum Islam yang

menyatakan bahwa “Apabila terjadi cerai mati maka separoh harta bersama

menjadi hak milik pasangan hidup yang lebih lama.” Menimbang bahwa

berdasarkan dalil Penggugat yang diakui Tergugat maka yang berhak menerima

harta warisan almarhumah berikut pembagiannya dengan ketentuan bagian anak

laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan hal ini sejalan dengan al-

Qur’an surat an-Nisaa ayat 11 dan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam adalah

sebagai berikut;6

1. Suami mendapatkan 8/32 atau 25%

2. Anak laki-laki 1 mendapatkan 6/32 atau 18,750%

3. Anak perempuan 1 mendapatkan 3/32 atau 9,375 %

6 Putusan Perkara Nomor : 753/Pdt.G/2011/PA.Cn., h. 35.

65


5. Anak perempuan 2 mendapatkan 3/32 atau 9,376%


Pada putusan Perkara Nomor : 753/Pdt.G/2011/PA.Cn. Dalam menentukan

bagian-bagian ahli waris, dasar pertimbagan Mjajelis Hakim adalah ayat 11 surat

an-Nisa dan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. Menurut penulis dasar hukum ini

sudah tepat dalam menentukan bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Namun

ada yang kurang dalam dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim yaitu

bagian untuk suami yang seharusnya mengacu kepada pasal 179 KHI, karena

dalam pasal 176 itu hanya mencakup bagian anak laki-laki dan anak perempuan

saja.

Lalu mengenai pembagian harta bersama dasar pertimbangan dalam

pertimbanan hukumnya Majelis Hakim menyatakan bahwa separo harta bersama

menjadi milik suami dan yang separo lagi menjadi boedel waris. Kemudian yang

menjadi dasar hukumnya Majelis Hakim menggunakan pasal 96 KHI. Menurut

analisis penulis dasar hukum tersebut sudah tepat karena KHI salah satu sumber

hukum yang dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan hukum dalam

permasalahan Hukum Keluarga Islam khususnya di Pengadilan Agama.

66

C. Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim

a) Pertimbangan Majelis Hakim

Pada pertimbangan hukum Majelis menyebutkan: Menimbang, bahwa,

Tergugat atas gugatanya tersebut mengajukan eksepsi yang pada pokoknya

menyatakan bahwa di dalam surat gugatan bertanggal 28 Desember 2010,

khususnya pada halaman 1 sangat jelas disebutkan bahwa perihal surat gugatan

adalah “Gugatan Pembagian Waris”. Namun di dalam Posita alenia kelima

halaman 4 berlanjut ke halaman 5 surat gugatannya, ternyata Penggugat

mendalihkan bahwa para Tergugat telah melakukan “Perbuatan Ingkar Janji”.

Demikian pula di dalam petitum butir 5 halaman 7 Surat Gugatan, ternyata

Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Cirebon Untuk Menyatakan

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara

bersama-sama atau secara sendiri-sendiri telah melakukan “Perbuatan Ingkar

Janji”, materi gugatan tersebut menjadi simpang siur, tidak jelas atau kabur

(Obscuur libel), apakah gugatan dimaksud adalah gugatan mengenai “Pembagian

Waris” ataukah gugatan mengenai “Perbuatan Ingkar Janji”? hal ini tersebut

berakibat membingungkan dan menyulitkan para Tergugat untuk

menanggapinya. Terhadap gugatan yang demikian tersebut sudah seharusnya

ditolak atau setidak-tidaknya dunyatakan tidak dapat diterima. Menimbang,

bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis menilai eksepsi Tergugat

tersebut dalam penilaian Majelis Hakim sudah menyangkut pokok perkara, oleh

67

karenanya sejalan dengan Pasal 125 ayat (2) HIR, eksepsi Tergugat tersebut

ditolak.7

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak eksepsi para

tergugat di atas, menurut penulis jika dicermati lebih dalam lagi pertimbangan

Majelis tersebut tidak tepat dan seharusnya gugatan Penggugat itu ditolak karena

materi gugatan tersebut kabur atau tidak jelas (obscuur libel). Tergugat

mempermasalahkan pokok gugatan yang terdapat pada Surat Gugatan, apakah

gugatan tersebut gugatan Pembagian Waris ataukah gugatan mengenai Perbuatan

ingkar janji, yang mana dasar Penggugat mengajukan gugatan sesuai dengan

perjanjian dibawah tangan yang telah disepakati oleh pihak-pihak ahli waris

yaitu “Surat Keterangan dan Pernyataan Ahli Waris tanggal 1 Januari 2003.”

Ditolaknya eksepsi tergugat oleh Majelis Hakim karena “menyangkut pokok

perkara” menurut penulis hal tersebut sah-sah saja diajukan oleh para Tergugat.

Karena dalil Penggugat adalah “Bahwa para tergugat secara bersama-sama atau

sendiri-sendiri telah melakukan ingkar janji”.8 Jadi penulis berpendapat bahwa

gugatan Penggugat tersebut sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim sejalan

dengan pasal 134 HIR. Karena dalam kekuasaan absolut, Pengadilan Agama

tidak dapat memeriksa perkara Perbuatan Ingkar Janji. Eksepsi tersebut

disebutkan dalam hukum formil eksepsi yaitu eksepsi tidak berwenang secara

7 Putusan Perkara, h. 31.

8 Putusan perkara. h. 7

68

absolute.9 Jadi menurut penulis Majelis Hakim harusnya mengabulkan eksepsi

para tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat sebagai gugatan yang obscuur

libel (tidak jelas atau kabur).

Pertimbangan hukum menyebutkan: Menimbang bahwa terhadap harta

tersebut Penggugat dan para Tergugat telah membuat kesepakatan sebagaimana

tertuang dalam surat keterangan dan pernyataan ahli waris tanggal 1 Januari

2003, namun demikian dengan diajukannya gugatan terkait dengan harta

tersebut, maka majelis menilai bahwa antara Penggugat dan para Tergugat telah

tidak ada kesepakatan lagi oleh karena itu terhadap harta-harta tersebut Majelis

harus memutuskan dengan demikian maka Surat Keterangan dan Pernyataan

Ahli Waris tanggal 1 Januari 2003 dinyatakan tidak berlaku.10

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan tidak berlakunya

“Surat Keterangan dan Pernyataan Ahli Waris tanggal 1 Januari 2003” di atas ,

menurut penulis ditidak berlakukannya surat kesepaklatan ahli waris tersebut

sudah tepat. karena menurut penulis memang seharusnya surat kesepakatan ahli

waris tersebut dinyatakan tidak berlaku oleh Majelis Hakim agar semua ahli

waris tidak ada dualisme peraturan dalam pengurusan boedel waris yang

disengketakan. Yang berlaku adalah putusan pengadilan tersebut. Secara intristik

pembatalan hukum hanya dapat dilakukan oleh pembentuknya, sebuah hukum

9 Kama Rusdiana, Hukum Acara Peradilan Agama, 2013. h.111.

10 Putusan, h. 34.

69

yang baru dapat menggantikan atau menghapus hukum yang lama atau hukum

yang telah ada sebelumnya hanya jika:11

a. Hukum yang baru tersebut dengan tegas tentang penggantian tersebut,

b. Hukum yang baru itu secara langsung menentang (bersifat kontraris) dengan

hukum yang lama,

c. Hukum yang baru menggelarkan pengaturan yang diperbaharui tentang

keseluruhan materi pengaturan hukum yang lama, maka hukum yang lama

tidak dapat dijadikan sebagai ukuran. Dalam hal keraguan ini sedapat

mungkin hukum yang baru menyesuaikan diri dengan hukum yang lama.

d. Jika hanya hanya pada bagian tertentu saja dari hukum yang baru bersifat

kontraris dengan hukum yang lama, maka pembatalan atau penggantian

hukum yang hanya sekitar bagian yang sesuai dengan ketentuan yang baru itu.

Pada pertimbangan hukum menyebutkan: Menimbamg, bahwa

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dapat

dikabulkan.12

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka menurut penulis

ini tidak bisa dijalankan karena dalam Surat Gugatan poin 5 bahwa Penggugat

meminta Majelis Hakim untuk agar menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V secara

11 E. Sumaryono, Etika profesi hukum, (Yogyakarta, Kanisius, cet ke-7, 2012), h. 103.

12 Putusan, h. 36.

70

bersama-sama atau sendiri-sendiri telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji. Jika

kita mencermati lebih pada redaksinya bahwa mengartikan seluruh gugatan

Pengugat itu di kabulkan. Padahal salah satu gugatan Penggugat, Majelis Hakim

Tidak berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan gugatan tersebut. Jadi

menurut pendapat penulis sudah seharusnya gugatan dari Penggugat dinyatakan

obscuur libel (tidak jelas/kabur) karena adanya campur aduk gugatan yaitu

gugatan pembagian waris dan gugatan ingkar janji. Hal ini di sebutkan juga oleh

hakim dalam wawancara dengan penulis, bahwa yang dinamakan Obscuur Libel

adalah gugatan yang tidak jelas, baik dari segi identitas, posita ataupun tuntutan.

Akibat gugatan Obscuur Libel adalah gugatan tersebut tidak dapat diterima.13

b) Putusan Majelis Hakim

Dalam putusan Majelis Hakim, poin 1 (satu) Majelis Hakim memutuskan

atau mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian.14 Menurut analisis penulis

putusan ini tidak berbanding lurus dengan pertimbangan Majelis Hakim yang

sebelumnya dikemukakan dalam pertimbangan Majelis Hakim. Dalam

pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, berdasarkan pertimbangan

tersebut, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan15. Putusan Majelis Hakim

ini tentunya bertolak belakang dengan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya.

13 Wawancara dengan hakim, Cirebon , 25 September 2013.

14 Putusan, h. 38.

15 Putusan, h. 36.

71

Dan selanjutnya menurut analisis penilis mengenai putusan ini bisa dikatakan

Cacat Hukum karena tidak sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim. Jika

memang dalam putusan Majelis Hakim memutuskan untuk untuk mengabulkan

gugatan sebagian, maka tentunya di dalam pertimbangan hukum nya juga

mengemukakan dapat dikabulkan sebagian.

72

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dari bab satu sampai bab empat pada

akhirnya penulis menyimpulkan bahwa:

1. Seorang Penggugat adalah suami dari pewaris yang meninggal pada tanggal 8

September 2001. Pewaris meninggalkan harta warisan dan 6 (enam) ahli waris

yaitu, suami, 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Setelah beberapa lama

suami mempunyai keinginan untuk menikah lagi. Lalu suami ini mengajukan

gugatan waris kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan surat perjanjian

tanggal 1 Januari 2003 itu maka Penggugat mengajukan gugatannya kepada

Pengadilan Agama Cirebon Majelis Hakim telah melakukan upaya

perdamaian namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan para

Tergugat. Setelah mediasi gagal mendamaikan maka sidang dilanjutkan

kepada pembacaan gugatan.

2. Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan, gugatan yang diajukan tidak

memenuhi syarat formil, karena tidak sesuai dengan kriteria-kriteria gugatan

sebagai berikut: Jelas, tegas (eminuratif), memiliki dasar hukum yang jelas

dan semua tuntutan memiliki keterkaitan keterkaitan yang terdapat di posita.

73

3. Menurut temuan dilapangan, menunjukan bahwa dalam menentukan bagian-

bagian ahli waris, dasar pertimbagan Mjajelis Hakim adalah ayat 11 surat an-

Nisa dan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. Menurut penulis dasar hukum

ini sudah tepat dalam menentukan bagian anak laki-laki dan anak perempuan.

Namun demikian ada yang kurang dalam dasar hukum yang digunakan oleh

Majelis Hakim yaitu bagian untuk suami yang seharusnya mengacu kepada

pasal 179 KHI, karena dalam pasal 176 itu hanya mencakup bagian anak laki-

laki dan anak perempuan saja. Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa

separuh harta bersama menjadi milik suami dan yang separuh lagi menjadi

boedel waris. Kemudian yang menjadi dasar hukumnya Majelis Hakim

menggunakan pasal 96 KHI.

4. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan

perkara gugat waris adalah pasal 125 ayat 2, sehingga hakim dalam

putusannya menolak eksepsi para Tergugat.

B. Saran-Saran

1. Kepada setiap orang yang ingin mengajukan gugatan, diharapkan sebelum

mengajukan surat gugatan kepada pengadilan diharapkan berkonsultasi

terlebih dahulu kepada orang yang lebih mengerti dalam permasalahan hukum

dan cara membuat surat gugatan yang baik dan benar disekitar tempat tinggal

anda.

2. Dan apabila belum mengerti tentang cara membuat surat gugatan yang baik

dan benar, sebaiknya datanglah kepada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

74

yang selalu siap membantu dan melayani masyarakat yang kesulitan dalam

mencari keadilan sesuai Sureat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor:

10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hukum.

3. Untuk Panitera, wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti,

diharapkan dapat lebih teliti dalam pemeriksaan berkas-berkas perkara yang

masuk, berkas-berkas yang sudah diputus, berkas-berkas yang akan di

laporkan dan berkas-berkas yang akan diarsipkan.

4. Untuk Hakim-hakim yang terhormat, agar lebih jelas dan lebih tepat dalam

menggunakan dasar hukum, bijaksana dalam mempertimbangkan suatu

perkara dan arif dalam mengambil keputusan supaya dapat menjadi panutan

bagi semua calon-calon hakim selanjutnya.

5. Untuk Ketua Pengadilan Agama agar lebih memperhatikan pasal 119 HIR

supaya masyarakat yang berperkara tidak lagi ada kesimpangsiuran dalam

mengajukan surat gugatan.

75

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta : Radar Jaya Ofset 2007.

A Rasyid Raihan, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, ed. 2, cet. 8, 2001.

Al-‘Utsmain dan syaikh muhamad bin shalih, panduan praktis hukum waris: menurut al-Qur’an dan sunnah yang sohih, Bogor: pustaka Ibnu Katsir, 2006.

An-Nawawi bin Umar al-Jawi, Tasyeh ‘ala Ibnu Qosim (Syarah Fathul Qarib), ma’had islami al-salafi, tt.

Arief Safiudin, Notariat Syari’ah Dalam Praktik Jilid 1 Hukum Keluarga Islam, Jakarta : Datunnajah Publishing, 2011.

Arifin Jaenal, Peradilan Islam dalam bingkai reformasi hukum di indonesia, Jakarta: Kencana, 2008.

Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi V, Jakarta: PT. Rineka Utama, 2002.

Arto Mukti, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Jakarta: Pustaka Pelajar, cet. 4, 2003.

Ash-Shabuniy Muhammad Ali, alih bahasa: Sarmin Syukur, Hukum Waris Islam, Surabaya: al-Ikhlas, 1995.

Ash-Sabuni Muhamad ali, Hukum warisan dalam syariat islam (terjemah), Bandung: CV Diponegoro, 1988,

Cholid dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Firdaus Ahmad Ferry, Status Hukum Ahli Waris Pengganti menurut perspektif KHI dan Fikih, skripsi Mahasiswa Prodi Ahwal asy-Syakhsiyyah Konsentrasi Peradilan Agama, 2010.

Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur’an dan Hadist, (Jakarta: tana mas, 1981.

Harahap Yahya, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, cet. 12.

Ibrohim al-Bajuri, syarah al-Bajuri (Hisyah Fathul Qari).

76

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Bayumedia, 2008.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelik Wetbook) & RIB/HIR, Citra media Wacana: tt.

Komite Fakultas Syari’ah ar-Risalah ad-Dauliyah. “Ahkamaul-mawarits fil-fiqhil-mawarits-islami”. Mesir. Tahun 2000-2001. Diterjemahkan oleh H. Addys Aldizar, Lc. dan H. Fathurohman, Lc. “Hukum Waris”. Senayan Abadi Publishing. Jakarta. 2004.

Moeleong Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.

Muhammad Asyahir Abdul Wahid bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyh, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasyid, Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, tt.

Manan Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama Jakarta: Kencana, 2005, cet. 3, 2005.

Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari’ah, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, cet. 2, 2010.

Muhibbin Moh. dan Abdul Wahib, Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaruan Hukum Positif), Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Nurfitra Elfid M, Penyelesaian Gugatan Kewarisan Anak Perempuan Dengan Saudara Kandung (Studi Analisis Pada Putusan Peradilan Agama), skripsi Mahasiswa Prodi Ahwal asy-Syakhsiyyah Konsentrasi Peradilan Agama, 2008.

Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Pilto MR. A. (Alih Bahasa: M. Isa Arief), Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Perdata Belanda Jilid 1, Jakarta: PT Intermasa cet-2, 1986.

Said Imam Ghazali dan Ahmad Zaidun, Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, Jilid 3, cet III.

Salman R Otje dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, Bandung: PT Refika Aditama cet-II, 2006.

Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, KUHPerdata / Burgelijk wetboek dengan tambahan : UU Pokok Agraria dan UU perkawinan, cet. 39 Jakarta: Pradya Paramita, 2008.

77

Syarifudin Amir, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Kencana, 2004.

Sumaryono E., Etika profesi hukum, Yogyakarta, Kanisius, cet ke-7, 2012.

Usman Suparman, Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam Jakarta, Gaya Medika Pratama cet-II.

Rambe Ropaun, Hukum acara Perdata Lengkap, Jakarta: Sinar Grafika, cet. 6, 2010.

Ramulyo Mohd. Idris, Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelik Watboek), Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.

Rofiq Ahmad, Fiqh Mawaris, Jakarta: PT Raja Grafindo cet. II, 1995.

Sutantio Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Prektek, Bandung: CV. Mandar Maju, Cet 5, 2009.

http://www.pa-cirebon.go.id/

Yunus Mahud, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/penafsir al-Qur’an cet. Ke-1, 1973.

Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara yang penulis gunakan untuk mengungkap data secara

kualitatif. Data kualitatif bersifat lebih luas dan dalam mengingat data ini digali oleh

peneliti merasa cukup.

Pedoman wawancara ini digunakan oleh peneliti sebagai pemandu, dengan

demikian,

1. Proses wawancara berjalan di atas rel yang telah ditentukan

2. Informan dapat memberi jawaban seperti yang dikehendaki peneliti

3. Peneliti tidak terlalu sulit membedakan antara data yang digunakan atau tidak

4. Peneliti dapat lebih berkonsentrasi

Adapun beberapa pedoman dalam melakukan wawancara. Pertama, setiap

pertemuan, batasi pertanyaan sehingga tidak terlalu banyak. Pertanyaan kurang lebih

10-15 butir. Kedua, lihat kembali masalah riset (tujuan riset) untuk memastikan

bahwa semua pertanyaan telah disampaikan. Apabila ada pertanyaan yang terlewat,

peneliti bisa menanyakan aspek yang terlupakan meskipun tidak urut sesuai dengan

pedoman wawancara. Ketiga, usahakan semua pertanyaan mengandung unsur-unsur

factual (fakta) dan opini responden. Dengan fakta dan opini, hasil wawancara akan

semakin variatif dan terkesan lebih kaya. Keempat, pastikan bagaimana data

wawancara tersebut akan direkam (video-tape, audio-tape, buku catatan). Proses

perekaman akan membantu peneliti mengingat kembali hasil wawancara yang telah

dilakukan. Kelima, wawancara dapat digunakan untuk mengungkap aspek sikap,

tergantung pada kualitas pertanyaan. Keenam, usahakan jelas (strive for clarity)

praktikan dengan teman terlebih dahulu. Apabila langkah ini bisa dilakukan, maka

tidak ada kesan canggung atau kurang percaya diri. Dengan demikian informan akan

semakin baik dalam memberi jawaban. Ketujuh, usahakan singkat (strive for brevity)

jangan terlalu lama jangan lebih dari 40 menit. Kedelapan, beri kesempatan informan

memberi penjelasan lengkap. Ketika informan berbicara jangan sekali-sekali dipotong

atau tidak diperhatikan. Akan tetapi apabila informan keluar dari alur pembicaraan

maka diarahkan kembali ke alur pembicaraan dan usahakan tidak menyinggungnya.

Dalam Melakukan wawancara harus melakukan triangulasi. Ada tiga manfaat

kegiatan triangulasi, yaitu

1. Memperbaiki ketidaksempurnaan instrument koleksi data

2. Meningkatkan kepercayaan hasil riset

3. Meningkatkan pengembangan pertanyaan-pertanyaan lanjutan

Hasil Wawancara

I. Indentitas Responden

Nama : Informan

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama & Hakim Peradilan Agama

II. Tujuan

Untuk mengetahui deskripsi Perkara Gugat Waris Nomor:

753/Pdt.G/2011/PA.Cn., Untuk mengetahui lebih rinci mekanisme pengajuan

gugatan waris, Untuk mengetahui secara jelas konsep Kompilasi Hukum Islam

tentang masalah penyelesaian kewarisan, Untuk mengetahui dan memahami dasar

dari pertimbangandan putusan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara waris

Nomor: 753/Pdt.G/2011/PA.Cn.

III. Keterangan

Penulis melakukan wawancara penelitian ini dengan dua Informan.

a. Informan Pertama : Wakil Ketua Pengadilan Agama

b. Informan Kedua : Hakim Pengadilan Agama

IV. Daftar Pertanyaan dan Jawaban

Informan Pertama : Wakil Ketua Pengadilan Agama

Tanggal : 26 September 2013

1. Apa yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan?

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak

pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang

berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

2. Apa yang dimaksud dengan gugatan dan permohonan?

Gugatan: tuntutan hak yang mengandung sengketa dimana terdapat sekurang-

kurangnya dua pihak (Penggugat x Tergugat) diajukan ke Pengadilan (bersifat

contentius).

Permohonan : tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, dimana terdapat

satu fihak saja (bersifat volunteir).

3. Apa tugas panitera?

Secara umum tugas panitera, sebagai berikut:

a. Dibidang administrasi.

b. Mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

c. Dalam pelaksanaan/eksekusi perkara perdata.

4. Bagaimana biasanya masyarakat dalam mengajukan Gugatan atau

Permohonan perkara waris di Pengadilan Agama ini?

Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama didasarkan pada Pasal 49

UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. Penjelasannya, dapat

dibedakan :

a. Permohonan Penetapan Ahli Waris; seorang atau beberapa orang mengajukan

permohonan ke Pengadilan Agama agar ia atau mereka ditetapkan sebagai

Ahli Waris dari seorang Pewaris (orang yang telah meninggal dengan pasti

secara riil maupun secara hukum).

b. Permohonan Penetapan AhliWaris dan sekaligus ditetapkan bagian masing-

masing ahli waris; seorang atau beberapa orang secara bersama-sama

(sepakat) mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama agar ia atau mereka

ditetapkan sebagai Ahli Waris dari seorang Pewaris dan sekaligus mohon

ditetapkan bagian masing-masing Ahli Waris;

c. Gugatan Kewarisan / Harta Waris; seorang atau beberapa orang mengajukan

gugatan ke Pengadilan Agama menggugat kepada orang lain/Pihak lain agar

Penggugat/Para Penggugat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari seorang

Pewaris dan berhak atas bagian dari harta peninggalan (tirkah) Pewaris yang

sedang dalam penguasaan Tergugat dan sekaligus mohon ditetapkan bagian

masing-masing Ahli Waris atas tirkah Pewaris tersebut.

5. Biasanya apa yang menjadi landasan Bapak/Ibu dalam pertimbangan

hukum dan putusan Perkara waris?

Yang dijadikan landasan hakim Pengadilan Agama dalam

pertimbangan hukum perkara waris, adalah :

a. Perundang-undangan;

b. Hukum Syar’i

c. Alat bukti tertulis maupun saksi;

d. Rasa keadilan (kearifan dan kebijakan hakim).

6. Biasanya gugatan seperti apa yang di terima atau di tolak oleh Pengadilan

Agama?

Suatu perkara gugatan atau permohonan dapat dikabulkan atau ditolak,

adalah :

Dikabulkan, apabila terpenuhi :

a. Gugatan memenuhi syarat formil;

b. Gugatan diajukan oleh orang atau pihak yang berhak dan berkepentingan yang

mempunyai legal standing;

c. Gugatan berdasar atas hukum (mempunyai alas hukum);

d. Gugatan beralasan hukum;

e. Gugatan didukung oleh alat bukti tertulis maupun saksi;

Ditolak, apabila tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut di atas.

7. Jika tergugat mengajukan eksepsi, apa landasan hukum yang mebuat

eksepsi itu diterima atau ditolak?

Eksepsi kompetensi Relatif , yaitu eksepsi yang didasarkan pada

kewenangan Pengadilan berdasarkan wilayah yurisdiksi;

a. Eksepsi diterima apabila Pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang

untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo berdasar kewenangan wilayah

yurisdiksinya;

b. Eksepsi tidak dapat diterima karena ternyata Pengadilan yang bersangkutan

berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo berdasar wilayah

yurisdiksinya;

Eksepsi Kompetensi Absolut, yaitu eksepsi yang didasarkan pada

kewenangan Pengadilan berdasar jenis perkara;

a. Eksepsi dikabulkan, apabila Pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang

memeriksa dan mengadili perkarea aquo karena jenis perkaranya;

Misalnya : Gugatan cerai diajukan Penggugat yang sekarang beragama Islam

ke Pengadilan Agama, sedangkan pernikahannya dahulu secara agama

Kristen, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan

Negeri;

b. Eksepsi ditolak, apabila Pengadilan yang bersangkutan berwenang

memeriksa dan mengadili jenis perkara tersebut;

Misalnya : Gugatan cerai diajukan Penggugat yang sekarang beragama

Kristen ke Pengadilan Agama, sedangkan pernikahannya dahulu secara agama

Islam, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan

Agama;

b. Eksepsi Subyektif, yaitu eksepsi terhadap personal prinsipal, baik pihak

Penggugat maupun pihak Tergugat yang tidak tepat, antara lain Pihak

Penggugat adalah orang yang tidak berhak mengajukan gugatan atau pihak

Tergugat bukanlah yang seharusnya digugat;

c. Eksepsi Obyekjtif, yaitu obyek yang dituntut salah atau bukan yang

seharusnya dituntut;

8. Menurut Bapak/Ibu apa yang di maksud dengan gugatan Obscuur Libel?

Maksud gugatan yang Obscuur Libel adalah suatu gugatan yang cacat hukum,

karena ketidakjelasan atau kekaburan Para Pihak berperkara atau

posita/dalil/alasan atau petitum/tuntutan dalam gugatannya;

9. Dalam pertimbangan Majelis Hakim sering di jumpai bahwa Hakim perlu

mengemukakan dalil Syar’i, apa alasannya?

Dalil-dalil syar’i atau Hujjah Fiqhiyah biasa dikemukakan dalam pertimbangan

hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama adalah untuk memperjelas dan

memperkuat pendapat Majelis Hakim dalam suatu perkara/kasus, yang terkadang

tidak teradopsi oleh Perundang-undangan terkait. Disamping itu sebagai

model/spesifikasi Putusan Pengadilan Agama yang mencerminkan khazanah

Hukum Islam/Syar’i;

10. Jika dalam putusan disebutkan “mengabulkan gugatan sebagian” apa yang

menyebabkan gugatannya dikabulkan sebagian?

Mengabulkan gugatan sebagian, apabila dalam suatu gugatan ada beberapa

tuntutan, sedangkan diantaranya/sebagian tuntutan tersebut tidak terbukti atau

tidak berdasar atas hukum;

InformanKedua : Hakim Pengadilan Agama

Tanggal : 25 September 2013

1. Apa yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan?

Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak harta peninggalan (tirkah) yang

meliputi, Harta Peninggalan, Siapa-siapa ahli waris ? dan berapa bagian masing-

masing ahli waris?

2. Apa yang dimaksud dengan gugatan dan permohonan?

Gugatan: tuntutan hak yang mengandung sengketa dimana terdapat sekurang-

kurangnya dua pihak.

Permohonan : tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa dimana terdapat

satu pihak saja. Namun pada Pengadilan Agama ada permohonan yang

perkaranya mengandung sengketa, sehingga di dalamnya ada dua pihak yang

disebut Pemohon dan Termohon

3. Apa tugas panitera?

a. Tugas panitera adalah menerima dan mencatat setiap gugatan yang masuk ke

Pengadilan.

b. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja,

pelaksanaanya serta pengorganisasiannya.

c. Mengatur pembagian tugas kepaniteraan.

d. Menyelenggarakan administrasi perkara.

e. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.

Untuk memeriksa dan menilai gugatan atau permohonan adalah tugas dari

hakim.

4. Bagaimana biasanya masyarakat dalam mengajukan Gugatan atau

Permohonan perkara waris di Pengadilan Agama ini?

Prosedur mengajukan gugatan atau permohonan :

a. Pihak Penggugat atau Pemohon mengajukan surat gugatan atau surat

permohonan;

b. melengkapi Poto copy KTP dan siapkan alat bukti;

c. membayar panjar biaya perkara.

Surat Gugatan / Permohonan harus memuat beberapa hal inti yaitu :

a. Identitas Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon ( nama, umur, agama,

pekerjaan dan tempat tinggal).

b. Posita yaitu penjelasan tentang keadaan/kenyataan dan penjelasan yang

berkenaan dengan hukum.:

1. Alasan yang berkenaan dengan hukum/peristiwa hukum.

2. Alasan yang berdasarkan hukum.

c. Petitum yaitu apa yang digugat atau dimohon oleh Penggugat/Pemohon.

5. Biasanya apa yang menjadi landasan Bapak/Ibu dalam pertimbangan

hukum dan putusan Perkara waris?

a. Hukum formil

b. Hukum Materiil

Dalam pertimbangan hukum, hakim mengurai tentang fakta-fakta hukum di

persidangan dengan mengkualifisir, Mengkonstatir, dan menkontstitutir.

Dan harus dipegang Prinsip Pembuktian :

a. Siapa yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikan kebenaran dengan

resiko:

1. Tidak mampu membuktikan, dianggap hal itu tidak ada/tidak benar

2. Yang mengemukakan dalil dianggap mampu membuktikan

3. Karena itu dipikulkan, wajib bukti;

b. Perlunya Pembuktian:

1. Sepanjang apa yang dibantah

2. Yang diakui di anggap terbukti

3. Ada yang dibantah wajib dibuktikan

Hukum Pembuktian tersebut terdapat dalam KUH Perdata, HIR, RBg dan lain-

lain. KUH Perdata dalam Buku IV pada bab ke satu tentang Pembuktian pada

umunya pasal pertama yaitu pasal 1865 menyebutkan “ Setiap orang yang

mendalilkan bahwaa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri

maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa,

diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

6. Biasanya gugatan seperti apa yang di terima atau di tolak oleh Pengadilan

Agama?

Perkara yang diterima adalah perkara yang memenuhi syarat formal sebuah

gugatan;

Perkara yang ditolak adalah perkara yang tidak memenuhi kebenaran materiil

(tidak terbukti);

Lihat point 4 tentang Prinsip Pembuktian

7. Jika tergugat mengajukan eksepsi, apa landasan hukum yang membuat

eksepsi itu diterima atau ditolak?

Diterima atau tidak diterima Eksepsi tergantung kepada, apakah eksepsi tersebut

berlandasan hukum atau tidak

8. Menurut Bapak/Ibu apa yang di maksud dengan gugatan Obscuur Libel?

Maksud gugatan yang Obscuur Libel adalah gugatan yang tidak jelas, baik dari

segi identitas, posita ataupun tuntutan. Akibat gugatan Obscuur Libel adalah

gugatan tersebut tidak dapat diterima (NO)

9. Dalam pertimbangan Majelis Hakim sering di jumpai bahwa Hakim perlu

mengemukakan dalil Syar’i, apa alasannya?

Dalil-dalil syar’i dikemukakan dalam putusan untuk memperkuat hakim dalam

pertimbangan-pertimbangan hukum..

10. Jika dalam putusan disebutkan “mengabulkan gugatan sebagian” apa yang

menyebabkan gugatannya dikabulkan sebagian?

Yang menyebabkan gugatannya dikabulkan sebagian adalah karena dalil-dalil

gugatan yang dapat dibuktikan di persidangan hanya sebagian, sedangkan yang

ditolak karena pihak yang menuntut tidak dapat membuktikan di persidangan;

FOTO-FOTO PENELITIAN

Suasana gedung Pengadilan Agama Cirebon dari tampak depan

Foto peneliti dengan Bpk. Moch. Jalaludin S. Ag. Sebagai Panitera Muda Hukum

Pengadilan Agama Cirebon

\

Foto peneliti dengan Ibu Atikah Komariah, S.Ag. Panitera Pengganti saat membawa

pedoman wawancara dan mempersilahkan untuk bertemu dengan Hakim.

Foto penelit dengan Bpk. Drs. Tauhid. SH. MH (duduk) Hakim Pengadilan Agama

yang sedangdan memeriksa pedoman wawancara dan Moch. Jalaludin S. Ag (berdiri)

yang sedang menjelaskan maksud dan tujuan peneliti

hak suami sebagai ahli waris dalam kompilasi...

Documents