Hak dab Kewajiban Negara Indonesia

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik,

militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di

wilayah tersebut. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah,

dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah

mendapat pengakuan dari negara lain.

Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu

wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini.

Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu

berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui

oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah

tempat negara itu berada.

Adapun beberapa pendapat ahli mengenai negara yaitu:

1. Prof. Farid S.

Negara adalah Suatu wilayah merdeka yang mendapat pengakuan negara

lain serta memiliki kedaulatan.

2. Georg Jellinek

Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah

berkediaman di wilayah tertentu.

3. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari

kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal

4. Roelof Krannenburg

Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu

golongan atau bangsanya sendiri.

5. Roger H. Soltau

Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan

persoalan bersama atas nama masyarakat.

1

6. Prof. R. Djokosoetono

Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang

berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

7. Prof. Mr. Soenarko

Negara ialah organisasi manyarakat yang mempunyai daerah tertentu,

dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan.

8. Aristoteles

Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa,

hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan

kesenangan dan kehormatan bersama.

Kewajiban Negara Berdasarkan Pembukaan UUD 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Aline ke-4

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu

undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara

Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan

Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan

Kerakyatam yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 diatas dapat diambil kesimpulan bahwa

terdapat 5 kewajiban negara yaitu:

2

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

2. Untuk memajukan kesejahteraan umum

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial

5. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pemerintahan daerah

Pasal 18

1. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan

pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan

mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-

hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 kewajiban negara adalah melakukan Pembagian

daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya

ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 27

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan.

Berdasarkan Pasal 27 UUD 1945 kewajiban negara adalah menjamin pekerjaan

dan penghidupan yang layak bagi warganya.

Pasal 28

1. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan

tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

3

Berdasarkan Pasal 28 UUD 1945 kewajiban negara adalah memberi kebebasan

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

Agama

Pasal 29

1. Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan

kepercayaannya itu.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 29 ayat 2 ditegaskan bahwa kewajiban negara

adalah menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pendidikan

Pasal 31

1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran

nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 31 ayat 1 ditegaskan bahwa kewajiban negara

adalah memberikan pengajaran kepada tiap-tiap warga negara dengan menyelenggarakan

satu sistem pengajaran nasional.

4

Pasal 32

1. Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 32 ayat 1 ditegaskan bahwa kewajiban negara

adalah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

Kesejahteraan Sosial

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup

orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara

dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 ayat 3 ditegaskan bahwa kewajiban negara

adalah menguasai kekayaan alam Indonesia untuk dipergunakan sebesar-besarnya demi

kemakmuran rakyat.

UUD 1945

Pasal 34

1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 34 ayat 1 ditegaskan bahwa kewajiban negara

adalah melindungi fakir miskin dan anak-anak terlantar.

5

Hak Negara Berdasarkan Pembukaan UUD 1945

Pertahanan Negara

Pasal 30

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan

negara.

2. Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 30 ayat 1 ditegaskan bahwa hak negara adalah

mendapat pembelaan dari warga yang telah diatur undang-undang.

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup

orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara

dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 ayat 2 ditegaskan bahwa hak negara adalah

menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat

hidup orang banyak.

6