Hak Asasi Manusia di Indonesia

Menurut pancasila hakikat manusia adalah tersusun atas jiwa dan raga, kedudukan

kodratnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dari pengertian itulah maka hak-hak

asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan hakikat-hakikat kodrat manusia tersebut.

Saat berdirinya Bangsa Indonesia dan Negara Indonesia secara resmi deklarasi Bangsa Indonesia

telah lebih dahulu dirumuskan dari Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB, karena

pada pembukaan UUD 1945 dan Pasal-Pasalnya diundangkan (disahkan) tanggal 18 Agustus

1945, sedangkan Deklarasi PBB pada tahun 1948. Hal ini merupakan fakta pada dunia bahwa

Indonesia sebelum tercapainya pernyataan hak asasi manusia sedunia PBB, telah mengangkat

hak-hak asasi manusia dan melindunginya dalam kehidupan Negara yang tertuang pada UUD

1945.

Dikarnakan Negara Indonesia adalah Negara yang menjunjung Hukum, yang bertujuan

untuk melindungi semua warganya dengan suatu undang-undang terutama melindungi hak-hak

asasinya demi kesejahteraan hidup bersama, hal tersebut tercantum pada rumusan pembukaan

UUD 1945 : “…… memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

……”tujuan Negara yang terdapat dalam rumusan pembukaan UUD 1945 tersebut, merupakan

landasan bagi Negara Indonesia untuk menjalin dan melindungi hak-hak asasi manusiadalam

cakupan kesejahteraan hidupnya baik dari segi jasmaniah maupun rohaniah, dan berkaitan juga

dengan hak-hak asasi dalam bidang politik, ekonomi, social, kebudayaan, pendidikan dan agama.

Agar Negara Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi HAM, maka pada tahun

1993 telah berdiri Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Lembaga ini

bertujuan untuk mendorong dan memastikan bahwa HAM dapat berjalan di Indonesia sesuai

dengan UUD 1945.

Hak asasi manusia di Indonesia telah mengalami pasang surut pada periode represi(rezim

Soekarno dan rezim Soeharto), dan macam-macam Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia

terbagi atas 4 Masa;

Masa Demokrasi Parlementer

Hak asasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak termuat dalam suatu

piagam terpisah, tetapi tersebar dalam beberapa pasal, terutama dalam pasal 27-31, dan yang

mencakup baik dalam bidang politik dan ekonomi, social dan budaya, dalam jumlah yang

terbatas dan singkat. Dikarnakan saat itu naskah disusun pada akhir masa pendudukan Jepang

dalam suasana yang mendesak, maka tidak cukup waktunya untuk merumuskan masalah hak

asasi secara mendalam dan lengkap.

Dalam rancangan naskah UUD dibicarakan, terjadi perbedaan pendapat mengenai peran

hak asasi dalam Negara demokratis. Banyak kalangan berpendapat bahwa Declaration des

Droits de I’Homme et du Citoyen (1789) berdasarkan individualism dan Liberalisme, maka dari

itu bertentangan dengan asas kekeluargaan dan gotong royong. Sesuai dengan pernyataan Ir.

Soekarno, apabila Negara Indonesia paham kekeluargaan, paham tolong-menolong, paham

gotong royong dan keadilan sosial maka dari itu hapuslah pikiran tentang paham Individualisme

dan Liberalisme. Dan Drs. Moh. Hatta menyatakan bahwa walaupun yang dibentuk Negara

kekeluargaan, namun perlu ditetapkan pula beberapa hak warga Negara agar tidak timbul Negara

kekuasaan. Maka dari itu dari kedua pendapat ini Negara Indonesia adalah Negara yang memiliki

paham kekeluargaan yang menetapkan beberapa hak warga negara agar tidak timbulnya negara

yang otoriter.

Sementara itu dalam masyarakat cukup banyak kalangan yang berpendapat bahwa hak

asasi tidak merupakan gagasan liberal belaka, namun dalam menyusun dua undang-undang dasar

berikutnya, yaitu 1949 dan 1950, ternyata hak asasi ditambah dan diperlengkap. Pendapat Moh.

Yamin dalam bukunya Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia bahwa Konstitusi RIS

1949 dan UUD RI 1950 adalah dua dari beberapa konstitusi yang telah berhasil memasukkan hak

asasi seperti keputusan PBB itu ke dalam Piagam Konstitusi.

Dalam UUD 1945 terdapat hak yang bahkan belum disebutkan dalam Deklarasi Universal Hak

Asasi Manusia (1948), yaitu Hak Kolektif, seperti hak bangsa untuk menentukan nasib sendiri,

hak ekonomi seperti hak atas penghidupan yang layak (pasal 27) dan hak sosial/budaya seperti

hak atas pengajaran (pasal 31), hak untuk berserikat dan berkumpul, dan mengeluarkan pendapat

dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang (pasal 28). Jadi,hak

asasi itu dibatasi dengan undang-undang yang berlaku.

Masa Demokrasi Terpimpin

Pada masa ini, dibawah pimpinan Soekarno beberapa hask asasi dibatasi, seperti hak

mengeluarkan pendapat, secara berangsur-angsur mulai dibatasi. Contoh kasusnya seperti,

beberapa Surat Kabar di breidel (Pedoman, Indonesia Raya) dan beberapa partai dibubarkan,

seperti Masyumi dan PSI serta pemimpinnya, Moh. Natsir dan Syahrir (ditahan). Sementara itu

hak asasi ekonomi sama sekali diabaikan (tidak ada garis jelas mengenai kebijakan ekonomi),

contohnya Biro Perancangan Negara yang telah menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun

(1956-1961) dilaksanakannya hanya selama satu tahun setelah itu dibubarkan. Rencana itu

diganti dengan Rencana Delapan Tahun, yang tidak pernah dilaksanakan. Sehingga

perekonomian Indonesia mencapai titik terendah, akhirnya pada tahun 1966 Demokrasi

Terpimpin diganti dengan Demokrasi Pancasila atau Orde Baru.

Masa Demokrasi Pancasila

Pada masa ini sudah mulai adanya titik terang, dengan munculnmya para cendikiawan

yang berkumpul untuk mendiskusikan masa depan Indonesia dan hak asasi yang ada, akan tetapi

tidak berlangsung lama euphoria demokrasi tersebut sudah beberapa tahun golongan militer

berangsur-angsur mengambil alih pimpinan. Rancangan Piagam MPRS terbentuk oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang dipimpin oleh Jendral Nasution, piagam ini

mencakup hak politik dan ekonomi, dan juga merinci kewajiban warga negara terhadap negara.

Namun karna masa siding yang telah ditetapkan sebelumnya sudah berakhir, maka Rancangn

Piagam tidak jdi dibicarakan dalam siding pleno.

Namun pada Masa Orde Baru ada usaha untuk menyelenggarakan stabilitas di seluruh

masyarakat dengan mencoba menggali kembali beberapa pemikiran-pemikiran yang timbul pada

masa penyusunan UUD 1945 dan dimuat dalam tulisan-tulisan Prof. Supomo yang tercandum

dalam buku Moh. Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945 yang berkembang kembali konsep-

konsep seperti negara integralis, segara kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan kewajiban yang

tidak lepas dari hak. Namun untuk menstabilkan hak politik, antara lain kebebasan utarakan

pendapat masih banyak diabaikan, dan pengekangan terhadap pers masih terjadi. Pers harus

mempunyai Surat IjinTerbi (SIT) dan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) untuk setiap

penerbitan, beberapa kasus terjadi pembreidelan terhadap Sinar Harapan (1984) dan majalah

Tempo, Detik, dan Editor (1994).

Akan tetapi dilihat dari segi positifnya pun ada, serentetan Rencana Lima Tahun

dilaksanakan, maka hak atas kehidupan layak yang terumuskan dalam (pasal 27) sebagian sudah

terpenuhi. Dibidang pendidikan juga, Indonesia telah mencapai kemajuan yang berarti melalui

program wajib belajar 7-12 tahun.

Di Indonesia ada dua aliran pemikiran tentang hak asasi manusia. Aliran Pertama, yang

lebih bersifat inward looking, berpendapat bahwa dalam membahas hak asasikita hanya memakai

Indonesia sebagai referensi, karna kita sudah kenal hak asasi dari zaman dulu kala(perumusan

UUD 1945) . pendapat ini secara implisit bahwa Indonesia tidak perlu terlalu menghiraukan

pendapat dari pihak luar serta naskah-naskah hak asasinya. Aliran Kedua kelompok aktivis

HAM yang sekalipun tidak diungkapkan secara eksplisit, cenderung mengacu pada perumusan

persepsi dunia barat dengan lebih menonjolkan hak-hak politik seperti kebebasan mengutaran

pendapat, kelompok ini dapat disebut outward looking, menerima saja apa yang telah

dikonsensuskan dalam berbagai forum internasional dan memakai perumusan itu sebagai

patokan untuk usaha penegakan aasasi dalam negeri.

Masa Reformasi

Pada awal reformasi pemerintahan Habibi (Mei 1998-Oktober 1999) Indonesia

membahas dua Konvensi Hak Asasi Manusia yang penting yaitu Konvensi Menentang

Penyiksaan dan Pelakuan, dan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Deskriminasi

Rasial. Dalam Masa Reformasi Hak Politik untuk mengeluarkan pendapat sangat berhasil.

Berbagai kalangan masyarakat mengadakan seminar-seminar dimana pemerintah dengan bebas

dikritik, dan begitu juga media massa dalam talk-show-nya dan berbagai LSM.

Dikarnakan dibebaskannya masyarakat mengutarakan pendapat dengan munculnya aksi

demo dimana-mana, pada tahun pertama Reformasi ditandai konflik horizontal, antara lain di

Ambon, Poso, dan Kalimantan dimana pelanggaran hak asasi dilakukan oleh kelompok-

kelompok masyarakat sendiri.

Selain itu juga Hak asasi Ekonomi telah mengalami kemunduran tajam, dikarnakan faktor

internasional mengaruhi ekonomi Indonesia, akan tetapi tidak sedikit faktor interal yang

menyebabkannya. Faktor eksternal adalah kemerosotan ekonomi di seluruh dunia, dan reaksi

dunia atas bom Bali dan gerakan antiterorisme. Faktor Internal menyangkut kegagalan

pemberantasan korupsi, manajemen sistem bank dan pengaturan berbagai aspek kehidupan

ekonomi lainnya.

Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Untuk menjamin keuntungan terhadap jaminan perlinungan terhadap Hak Asasi Manusia

di Indonesia, disamping dibentuk aturan-aturan hukum, di bentuk juga kelembagaan yang

menangani masalah penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia antara lain adalah :

a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) dibentuk berdasarkan Keppres

Nomor 5 Tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993 yang kemudian dikukuhkan lagi ,elalui Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Komnas HAM adalah lembaga yang mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga

negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan,

dan mediasi hak asasi manusia. Tujuan dibentuknya Komnas HAM :

1. mengembangkan kondisi yang kondusif terhadap pelaksanaan hak asasi manusia yang sesuai

dengan pancasila ,Undang-Undang Dasar, dan piagam PBB.

2. meningkatkan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia guna perkembangan pibadi

manusia di Indonesia.

b. pengadilan Hak Asasi Manusia di bentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun

2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada

lingkungan Pengadilan Umum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia. Tugas dan wewenang

dari pengadilan HAM memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang dilakukan di

luar batas teritorial batas wilayah NKRI oleh warga negara Indonesia.

c. Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk atas usul dari DPR berdasarkan Peristiwa tertentu dengan

Keputusan Presiden untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelangaran hak asasi manusia.

d. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Undang-undang No. 26 Tahun 2000 memberikan

alternatif bahwa penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia yang berat dapat dilakukan di luar

Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dibentuk

berdasarkan undang-undang.