UPAYA PENEGAKKANHAM DI INDONESIA

OLEH KELOMPOK 3/X MIA 2SMA NEGERI 1 CILACAP

ANGGOTA KELOMPOK :

1. Alma Nabila R. (01)

2. Ardhia Pramesti (03)

3. Ferrari Alamanda K. (11)

4. Silvi Nur Rohma (22)

5. Thiffani Okta Z. (26)

A. PROSES PEMAJUAN, PENGHORMATAN DAN

PENEGAKAN HAM

1. Sejarah Perkembangan HAM di Dunia

Hak asasi manusia lahir tidak terlepas dari sejarah

penindasan dan perlakuan sewenang- wenang pihak penguasa

kepada rakyat atau bawahannya. Bentuk tindakan yang dilakukan

adalah perlakuan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit,

budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial.

Para pakar berpendapat kelahiran HAM dalam bentuk

peraturan tertulis berawal dari dunia barat, khususnya di Inggris

pada tahun 1215. Masyarakat menentang kepemimpinan Raja John

yang sewenang- wenang terhadap rakyat dan bangsawan.Hal ini

melahirkan Magna Charta atau Piagam Agung yang mengurangi

kekuasaan raja secara absolut dan menjadi tanda bagi lahirnya

perlindungan terhadap HAM yang menjadi inspirasi.

Isi Magna Charta (1215) sebagai

berikut :

1. Raja beserta keturunannya berjanji akanmenghormati kemerdekaan, hak, dankebebasan Gereja Inggris.

2. Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yangbebas untuk memberikan hak-hak.

3. Para petugas keamanan dan pemungut pajakakan menghormati hak-hak penduduk.

4. Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntutseseorang tanpa bukti dan saksi yang sah.

5. Seseorang yang bukan budak tidak akanditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpaperlindungan negara dan tanpa alasan hukumsebagai dasar tindakannya.

6. Apabila seseorang tanpa perlindungan hukumsudah terlanjur ditahan, raja berjanji akanmengoreksi kesalahannya.

7. Kekuasaan raja harus dibatasi.

8. Hak Asasi Manusia (HAM) lebih pentingdaripada kedaulatan, hukum atau kekuasaan.

Petition of Rights (Petisi

Hak) 1215

Pada dasarnya Petition ofRights (Petisi Hak) berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-hak rakyatbeserta jaminannya. Petisi ini diajukanoleh para bangsawan kepada raja didepan parlemen pada tahun 1628. Isinyasecara garis besar menuntut hak-haksebagai berikut:

1. Pajak dan pungutan istimewa harusdisertai persetujuan parlemen.

2. Warga negara tidak boleh dipaksakanmenerima tentara di rumahnya.

3. Tentara tidak boleh menggunakanhukum perang dalam keadaan damai.

Habeas Corpus Act 1679

(Pemerintahan Charles II, Inggris)

Isinya adalah sebagai berikut :

- Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2

hari setelah penahanan.

- Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang

sah menurut hukum

Declaration Des Droits de

I’Homme et du Citoyen 1776 (Revolusi

Perancis)Pernyataan hak asasi manusia dan warga

negara sebagai hasil Revolusi Perancis dibawah pimpinan

Jenderal Laffayete ini antara lain menyebutkan:

-Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak-hak yang

sama.

- Hak-hak tersebut antara lain hak kebebasan, hak miliki,

dan hak keamanan

Bill of Rights (RUU Hak)

Bill of Rights (RUU Hak) merupakanundang-undang yang dicetuskan tahun1689 dan diterima parlemen Inggris, yangisinya mengatur tentang:

1. Kebebasan dalam pemilihan anggotaparlemen.

2. Kebebasan berbicara dan mengeluarkanpendapat.

3. Pajak, undang-undang dan pembentukantentara tetap harus seizin parlemen.

4. Hak warga negara untuk memelukagama menurut kepercayaan masing-masing.

5. Parlemen berhak untuk mengubahkeputusan raja.

Declaration Of Independence Of Amerikatahun 1776

Piagam yang berisikan bahwa semuamanusia itu diciptakan sama dan dikaruniaihak-hak yaitu hak untuk hidup, hak untukkebebasan, dan hak untuk mengejarkebahagiaan.

Atlantic Charter tahun 1941Piagam ini merupakan kesepakatan antara F. D.

Roosevelt dan Winston C. pada

Tanggal 14 Agustus 1941 yang menyebutkan 5

kebebasan dasar manusia, yaitu:

- Freedom from fear (kebebasan dari rasa takut)

- Freedom of religion (kebebasan untuk beragama dan

beribadah)

- Freedom of expression (kebebasan berbicara,

mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan

berorganisasi)

- Freedom of want (kebebasan dari kemiskinan dan

kekurangan)

Universal Declaration of Human

Rights (UDHR) tahun 1948

Deklarasi ini berisi pernyataan sedunia

tentang hak asasi manusia yang terdiri dari 30

pasal. Piagam ini menyerukan kepada semua

anggota dan bangsa didunia untuk menjamin

dan mengakui hak-hak asasi manusia yang

dimuat didalam konstitusi negara masing-

masing.

Cairo Declaration on Human Right in Islam (1990)Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam

merupakan deklarasi dari negara-negara anggota Organisasi

Konferensi Islam di Kairo pada tahun 1990 yang memberikan

gambaran umum pada Islam tentang hak asasi manusia dan

menegaskan Islam syariah sebagai satu-satunya sumber.

Deklarasi ini menyatakan tujuannya untuk menjadi pedoman umum

bagi negara anggota OKI di bidang hak asasi maunsia.

2. SEJARAH PERKEMBANGAN HAM DI INDONESIA

a) Periode Sebelum Kemerdekaan (1908- 1945)

Ditandai dengan kemunculan berbagai organisasi pergerakan nasional. Berikut ini adalah organisasi yang lahir pada periode ini :

Budi Utomo (1908)

Memperjuangkan hak kebebasan berserikat dan mengeluarkanpendapat.

Sarekat Islam (1911)

Memperjuangkan penghidupan yang layak dan bebas dari penindasandan diskriminasi.

Indische Partij (1912)

Memperjuangkan hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan perlakuanyang sama.

Perhimpunan Indonesia (1925)

Memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri

Pendidikian Nasional Indonesia (1931)

Memperjuangakan hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untukmengeluarkan pendapat, hak untuk berserikat dan berkumpul, hakpersamaan di muka hukum, dan hak untuk turut dalam penyelenggaraannegara.

B) PERIODE SESUDAH KEMERDEKAAN

3. INSTRUMEN HUKUM HAMINTERNASIONAL

Setelah perang dunia II berakhir, duniainternasional memberikan perhatian lebih padapermasalahan HAM. Perang dunia II telahmengakibatkan korban jiwa yang begitu banyak,sehingga melahirkan kesadaran untuk semakinmenghargai nilai-nilai kemanusiaan. Maka PBBmendeklarasikan The Universal Declaration OfHuman Rights (UDHR) .

Instrumen hukum internasional antara lain :

Ratifikasi PBB,

1. Mengenai diskriminasi terhadap perempuan tahun1979 dengan UU NO.7 Tahun 1984

2. Mengenai Hak- hak politik perempuan tahun 1953dengan UU NO.68 Tahun 1958

3. Menentang penyiksaan dan perlakuan ataupenghukuman dengan UU NO. 5 tahun 1998

4. Tentang hak- hak anak dengan Kepres RI No. 36tahun 1990

5. Tentang penghapusan segala bentuk dikriminasirasial 1965 menjadi UU. NO.29 tahun 1999

4. INSTRUMEN HUKUM HAM DI INDONESIA

1. PANCASILA

2. UUD 1945 beserta amandemen

3. Ketentuan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM

4. UU No. 5 tahun 1998

5. UU No. 9 tahun 1998

6. UU No. 39 tahun 1999

7. UU No. 26 tahun 2000

8. UU RI No. 23 tahun 2002

9. UU No. 11 tahun 2005

10. UU RI No. 21 tahun 2007

B. PELANGGARAN HAM DAN PENANGANAN

KASUS PELANGGARAN HAM

1. Pelanggaran HAMBerikut ini adalah contoh kasus-kasus pelanggaran HAM :

a. Pelanggaran HAM dilingkungan keluarga, misalnya:

1) orang tua memaksakan keinginan mereka terhadap anaknya

2) orang tua menyiksa, menganiaya, atau membunuh anaknya.

3) anak melawan, menganiaya, atau mebunuh orang tua atau saudaranya.

4) majikan atau anggota keluarga yang lain memperlakukan pekerja rumah tangga dengan cara yang sewenang-wenang.

b. Pelanggaran HAM dilingkungan sekolah, misalnya:

1) guru pilih kasih terhadap murid-muridnya.

2) guru memberikan sanksi fisik berlebihan kepada muridnya.

3) siswa menaniaya, menyakiti secara fisik atau mental terhadap siswa

4) siswa melakukan tawuran terhadap teman satu sekolah atau dari sekolah lain.

c. Pelanggaran HAM di lingkungan masyarakat, misalnya:

1) perbuatan main hakim sendiri terhadap seorang pencuri atau

pelaku kejahatan lainya

2) tindakan merusak sarana dan fasilitas umum, dan

3) pertikaian antarkelompok atau antarsuku

2. Penegakan HAM

Penegakan HAM diatur oleh UU No.26 Tahun 2000 tentang

Pengadilan HAM. Selain itu, penyelesaian pelanggaran HAM

bisa diatur dalam KUHP dan undang-undang lain, yaitu melalui

pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara (PTUN),

lembaga praperadilan, dan Komnas HAM.

A) Prosedur Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM

Proses Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Menurut UU Nomor 26

Tahun 2000 Sebagai Berikut.

1) Penyelidikan, Penyidikan, Dan Penangkapan

Penyelidikan Dilakukan Oleh Komnas HAM

2) Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Jaksa Agung

Dalam Pelaksanaan Tugasnya, Jaksa Agung Dapat Mengangkat Penyidik

Ad Hoc Yang Terdiri Atas Unsur Pemerintah Dan Masyarakat

3) Penuntutan

Penututan Dilakukan Oleh Jaksa Agung Yang Dapat Mengangkat Penuntut

Umum Ad Hoc Yang Terdiri Dari Unsur Pemerintah Dan Masyarakat.

4) Pemeriksaan Di Pengadilan

Berkas Perkara Disertakan Kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia Oleh

Jaksa Agung Untuk Kemudian Diperiksa Dan Diputuskan.

3. Kelembagaan HAM Di Indonesia

Dalam Upaya Perlindungan Dan Penegakan Ham,terbentuklah Lembaga-lembaga Yang

Membantu Manangani Masalah-masalah Ham.

A.Komnas Ham

Komisi Nasional HAM Dibentuk Dengan Keppres No. 50 Tahun 1993 Pada Tanggal 17 Juni

1993 Dan Kemudian Dikukuhkan Melalui UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Ham.Komnas

Ham Merupakan Lembaga Mandiri Yang Manjalankan Fungsi

Pengkajian,penelitian,penyuluhan, Pemantauan, Dan Mediasi Tentang HAM.

B. Pengadilan Ham

Pengadilan Ham Di Indonesia Dibentuk Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang

Pengadilan Ham.Pengadilan Ham Merupakan Pengadilan Khusus Yang Berada Di

Lingkungan Pengadilan Umum Dan Berkedudukan Di Daerah Kabupaten Atau Kota.Tugas

Dan Wewenang Pengadilan Ham Adalah Memeriksa Dan Memutus Perkara Pelanggaran

Ham Yang

C. Pengadilan Ad Hoc

Pengadilan Ac Hoc Hanya Dapat Dibentuk Melalui Usul DPR Dengan Dasar Keputusan

Presiden (Pasal 43 Ayat 2).

D. Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (KKR)

KKR Adalah Lembaga Yang Melakukan Penyelesaian Terhadap Kasus Pelanggaran Ham Di

Luar Pengadilan Ham.Komisi Ini Dibentuk Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2004

E. Komisi Perlindungan Anak Indonesia

KPAI Dibentuk Sesuai UU No. 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak.Tugas Komisi Ini Antara Lain Melakukan Sosialisasi

Seluruh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan

Dengan Perlindungan Anak,menerima Pengaduan

Masyarakat,mengawasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak,serta

Memberikan Laporan,saran,masukan Dan Pertimbangan Kepada

Presiden Dalam Rangka Perllindungan Anak.

F. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM Merupakan Organisasi Nonpemerintah Yang Berfokus Pada

Pengembangan Ham,antara Lain YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan

Hukum Indonesia),kontras (Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban

Kekerasan),phbi (Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia),

Dan Elsam(lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat)

C.TANTANGAN PENEGAKKAN HAM DI

INDONESIA

Penegakkan ham merupakan salah satu isu penting dalam kehidupan

bernegara dan bermasyarakat.

Kendala penegakkan ham

Kendala pelaksanaan penegakkan ham di indonesia dipengaruhi oleh

beberapa factor, yaitu faktor internal dan eksternal.

Faktor internal berasal dari diri individu antara lain:

1. Belum adanya pemahaman dan kesadaran yang sama tentang konsep

ham antara indvidu dan secara universal.

2. Adanya perbedaan stratifikasi dan status sosia, seperti tingkat endidikn,

keturunan, tingkat dan ekonomi.

Faktor eksternal berasal dari luar individu:

1. Kurangnya kepastian hukum terhadap pelanggaran HAM

2. Kurang berfungsinya lembaga penegak hukum.

Norma adat atau budaya lokal biasanya bertentangan dengan HAM

Letak geografis indonesia dan kurangnya ketersediaan sarana dan

prasarana yang membatasi komunikasi antardaerah.

Keterlibatan Masyarakat dalam Penegakkan HAM

Partisipasi masyarakat dalam upaya penegakkan ham di indonesiasangat ditentukan oleh pandangan pemerintah sebagai pemilikkekuasaan Negara.

Hal ini terlihat dari isi pasl 100-103 UU tentang HAM yaitu:

1. Setiap orang,kelompok,organisasi masyarakat, LSM, atau lembagakemasyarakat lainnya yang berhak berpartisipasi dalamperlindungan,penegakkan dan pemajuan HAM.

2. Masyarakat berhak menyampaikan laporan atas terjadinyapelanggaran HAM, usulan perumusan kebijakan HAM,penelitian,pendidikan, penyebarluasan informasi mengenai HAM kepada KomnasHAM atau lembaga lain yang berwewenang dalam rangkaperlindungan,penegakkan, dan pemajuan HAM.

3. Partisipasi dalam penegakkan HAM dapat dimulai dari lingkunganterdekat separti keluarga dengan menghormati orang tuadan anggotakeluarga lain.

4. Sebagai pelajar, dapat diwujudkan dengan menaati peraturan sekolahdengan baik.

5. Sebagai anggota masyarakat, partisipasi dpat diwujudkan denagmengembangkan sikap tenggang rasa, menjunung tinggi nilaikemanusiaan, mengutamakan musyawarah mufakat.

6. Sebagai warga Negara: dengan mematuhi instrument-instrument HAMyang tealah ditetapkan.