grand design rb
TRANSCRIPT
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
Ismail MohamadDeputi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Ketua Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional
Disampaikan pada Acara Rapat Penyusunan Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri TA.2010
Jakarta, 3 Maret 2011
UN
IT P
ENG
ELO
LA R
EFO
RMAS
I BIR
OKR
ASI N
ASIO
NAL
Grand Design
Reformasi Birokrasi • Rancangan
induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025
Road Map
Reformasi Birokrasi
• Bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
3
UN
IT P
ENG
ELO
LA R
EFO
RMAS
I BIR
OKR
ASI N
ASIO
NAL
Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi
Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi
• Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya (UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025).
• Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Perpres No. 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014).
4
UN
IT P
ENG
ELO
LA R
EFO
RMAS
I BIR
OKR
ASI N
ASIO
NAL
Menjadi PemerintahanKelas Dunia
Visi Reformasi Birokrasi
5
UN
IT P
ENG
ELO
LA R
EFO
RMAS
I BIR
OKR
ASI N
ASIO
NAL
M I S I Reformasi Birokrasi
Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif.
Membentuk/ menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik.
Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan,
akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set dan culture set.
Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien.
11
22
33
44
6
UN
IT P
ENG
ELO
LA R
EFO
RMAS
I BIR
OKR
ASI N
ASIO
NAL
Tujuan Reformasi Birokrasi
Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif,
berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan
memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi
seluruh aspek manajemen pemerintahan.
7
UN
IT P
ENG
ELO
LA R
EFO
RMAS
I BIR
OKR
ASI N
ASIO
NAL
Area Perubahan
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
Organisasi
Tatalaksana
PeraturanPerundang-undangan
Sumber daya Manusia aparatur
Pengawasan
Akuntabilitas
Pelayanan publik
Mind set dan culture Set Aparatur
AREA HASIL YANG DIHARAPKAN
8
UN
IT P
ENG
ELO
LA R
EFO
RMAS
I BIR
OKR
ASI N
ASIO
NAL
Sasaran
Meningkatnya kualitas pelayanan
publik
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja
birokrasi
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas
korupsi, kolusi, dan nepotisme;
9
UN
IT P
ENG
ELO
LA R
EFO
RMAS
I BIR
OKR
ASI N
ASIO
NAL
GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 - 2025
KONDISI BIROKRASI YANG DIINGINKAN
10
UN
IT P
ENG
ELO
LA R
EFO
RMAS
I BIR
OKR
ASI N
ASIO
NAL
Sasaran dan Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi
Sasaran Indikator Base line(2009)
Target(2014)
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
IPK*) 2.8 5.0
OPINI BPK (WTP)
Pusat 42,17% 100%Daerah
2.73% 60%
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Integritas Pelayanan Publik
Pusat 6,64 8,0
Daerah 6,46 8,0
Peringkat Kemudahan Berusaha 122 75
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Indeks Efektivitas Pemerintahan**) - 0,29 0,5
Instansi pemerintah yang akuntabel 24% 80%
*) Skala 0 – 10**) Skala – 2.5 s/d 2.5Sumber: Diolah dari RPJMN 2010-2014
11
UN
IT P
ENG
ELO
LA R
EFO
RMAS
I BIR
OKR
ASI N
ASIO
NAL
Pengorganisasian Reformasi BirokrasiKOMITE PENGARAH
REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
Ketua: WapresAnggota: Menko Perekonomian, Menko Polhukkam, Menko Kesra, Menneg PAN-RB, Menkeu, Mendagri,
Kepala UKP-PPP, Prof. Dr. Ryaas Rasyid
TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
Ketua: Menneg PAN-RBAnggota: Menkeu, Mendagri, Menneg PPN/Kepala Bappenas,
Mensesneg, Seskab
Tim QUALITY ASSURANCETIM INDEPENDEN
TIM Reformasi Birokrasi - K/L
TIM Reformasi Birokrasi - PEMDA
Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional
12
UN
IT P
ENG
ELO
LA R
EFO
RMAS
I BIR
OKR
ASI N
ASIO
NAL
Tugas dan Peran
KPRBNMenetapkan kebijakan, strategi
dan standar pelaksanaan RB
TRBNMerumuskan kebijakan dan strategi operasional RB serta
memantau dan mengevaluasi
UPRBNMembantu TRBN
TQAmemastikan
pelaksanaan reformasi birokrasi
TImelakukan monitoring
dan evaluasi
UN
IT P
ENG
ELO
LA R
EFO
RMAS
I BIR
OKR
ASI N
ASIO
NAL
PROSES REFORMASI BIROKRASI PADA K/LAsesmen
Organisasi SaatIni
Redefinisi Visi, Misi ,Strategidan SasaranOrganisasi
RestrukturisasiOrganisasi
Analisis BebanKerja
PerbaikanTatalaksana/ Proses Bisnis
AnalisisJabatan
Perbaikan SOP
PerencanaanPegawai
Pendidikan danPelatihanBerbasis
Kompetensi
Rekrutmen danSeleksi
EvaluasiJabatan
PemeringkatanJabatan
PenetapanTunjangan
Kinerja
PengembanganModel
Kompetensi
PenilaianKinerja
Pegawai
PemberianTunjangan
Kinerja
AsesmenKompetensi
Individu
PengembanganKarir
PenguatanUnit KerjaOrganisasi
Standar KinerjaOrganisasi
Database Kepegawaian
PerbaikanKewenangan/
Fungsi
Pengembangane-Office dan e-
Government
PengembanganStandar
KompetensiJabatan
PenguatanUnit KerjaPelayanan
PenyusunanIKU
AkuntabilitasKinerja Instansi
Pemerintah
Profil BirokrasiK/L dan Pemda
2014
Penetapan Standar Pelayanan
Target Kinerja Layanan
PengembanganIndikator
Kinerja Jabatan
MANAJEMEN PERUBAHAN PENATAAN PERUBAHAN UU PENGUATAN PENGAWASAN INTERNAL
QUICK WINS
UN
IT P
ENG
ELO
LA R
EFO
RMAS
I BIR
OKR
ASI N
ASIO
NAL
QUICK WINS
Quick wins atau juga sering disebut low-hanging fruit adalah suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit.
Quick wins bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang positif dan kepercayaan diri untuk selanjutnya melakukan sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat ini merupakan inti dari suatu program besar tersebut. Quick wins untuk setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta untuk tema tertentu dapat berupa organization quick wins, regulation quick wins atau human resource quick wins;
UN
IT P
ENG
ELO
LA R
EFO
RMAS
I BIR
OKR
ASI N
ASIO
NAL
QUICK WINS
Quick wins harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
• Berasal dari program-program reformasi birokrasi, yang terdapat di dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;
• Merupakan bagian utama (core business) dari peran, tugas, fungsi, dan karakteristik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
• Memberikan dampak perbaikan yang besar dan dapat dirasakan oleh para pemangku kepentingan eksternal dan internal Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
• Merupakan sebuah aktivitas nyata dan dirasakan manfaatnya secara cepat oleh pemangku kepentingan utama eksternal dan internal Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.
UN
IT P
ENG
ELO
LA R
EFO
RMAS
I BIR
OKR
ASI N
ASIO
NAL
ROAD MAP
• Roadmap adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi sampai dengan tahun 2014. Selain rencana pelaksanaan kegiatan, roadmap menjelaskan informasi penting lain yang mencakup: penanggungjawab, pelaksana, dukungan yang diperlukan, anggaran yang diperlukan serta target atau indikator pencapaiannya.
• Roadmap reformasi birokrasi akan menjadi alat bantu bagi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
UN
IT P
ENG
ELO
LA R
EFO
RMAS
I BIR
OKR
ASI N
ASIO
NAL
ROAD MAP
Prinsip Dasar :• Jelas. Roadmap harus mudah dipahami dan dapat dilaksanakan;• Ringkas. Roadmap harus disajikan secara ringkas dan padat sesuai format
yang ditentukan;.• Terukur. Program, kegiatan, target, waktu, outputs dan outcomes harus dapat
diukur;• Adjustable. Roadmap dapat mengakomodasiir umpan balik dan perbaikan-
perbaikan yang diperlukan;• Terinci. Roadmap harus merupakan rincian dari pelaksanaan kegiatan dan
hasil dari kegiatan tersebut.;• Komitmen. Roadmap harus merupakan kesepakatan bersama yang
memberikan gambaran kesadaran akan tanggungjawab yang harus diselesaikan.;
• Dokumen resmi. Roadmap harus menjadi dokumen resmi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah bersangkutan.
UN
IT P
ENG
ELO
LA R
EFO
RMAS
I BIR
OKR
ASI N
ASIO
NAL
ROAD MAPSISTEMATIKA ROAD MAP
A. Ringkasan EksekutifB. PendahuluanC. Konsolidasi Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi
• Pencapaian• Rencana• Kriteria keberhasilan• Agenda prioritas• Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja• Penanggungjawab• Rencana anggaran
D. Lampiran
UN
IT P
ENG
ELO
LA R
EFO
RMAS
I BIR
OKR
ASI N
ASIO
NAL
PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
19
PEDOMAN TUJUAN PERMENPAN NO.1 PEDOMAN PENGAJUAN DOKUMEN
USULAN REFORMASI BIROKRASI K/LMembantu K/L dalam menyusun Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi, dan membantu UPRBN dalam mengelola usulan K/L
7 Tahun 2011
2 PEDOMAN PENILAIAN DOKUMEN USULAN DAN ROAD MAP PELAK-SANAAN REFORMASI BIROKRASI K/L
Memberikan panduan bagi UPRBN dalam menilai Dokumen Usulan dan Roadmap Reformasi Birokrasi
8 Tahun 2011
3 PEDOMAN PENYUSUNAN ROADMAP REFORMASI BIROKRASI K/L DAN PEMDA
Memberikan kesamaan pemahaman mengenai roadmap reformasi birokrasi dan panduan teknis langkah-langkah penyusunan roadmap
9 Tahun 2011
4 PEDOMAN PELAKSANAAN QUICK WINS Membantu K/L dan Pemda dalam memahami , merencana-kan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen perubahan.
10 Tahun 2011
5 PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN
Memberikan rujukan yang sama dalam penggunaan kriteria dan ukuran keberhasilan reformasi birokrasi.
11 Tahun 2011
6 PEDOMAN PENATAAN TATALAKSANA (BUSINESS PROCESS)
Memberikan acuan bagi K/L dan Pemda untuk membangun dan menata tatalaksana (business process)
12 Tahun 2011
7 KRITERIA DAN UKURAN KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI
Memberikan panduan kepada K/L dan Pemda dalam menentukan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan quick wins
13 Tahun 2011
8 PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM MANAJEMEN PENGETAHUAN (KNOWLEDGE MANAGEMENT)
Memberikan panduan bagi UPRBN dalam pelaksanaan forum knowledge management dan membantu K/L dan Pemda dalam memahami manajemen pengetahuan (knowledge management)
14 Tahun 2011
9 MEKANISME PERSETUJUAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN TUNJANGAN KINERJA BAGI KEMENTERIAN/LEMBAGA
Memberikan panduan mekanisme dan koordinasi persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja
15 Tahun 2011
20
UN
IT P
ENG
ELO
LA R
EFO
RMAS
I BIR
OKR
ASI N
ASIO
NAL
TUNJANGAN KINERJA
• Tunjangan kinerja merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seseorang individu pegawai. Kinerja individu pegawai yang dimaksud tentunya harus sejalan dengan kinerja yang hendak dicapai oleh instansinya. Tunjangan kinerja individu pegawai dapat meningkat atau menurun sejalan dengan peningkatan atau penurunan kinerja yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama• Prinsip-prinsip:o Efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja K/L dan Pemda.o Equal pay for equal work, yaitu pemberian besaran tunjangan kinerja
sesuai dengan harga jabatan dan pencapaian kinerja.
21
UN
IT P
ENG
ELO
LA R
EFO
RMAS
I BIR
OKR
ASI N
ASIO
NAL
KRITERIA PRIORITAS
Pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan penetapan prioritas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah berdasarkan kepentingan strategis bagi negara dan manfaat bagi masyarakat. Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan negara maka fokus dan lokus reformasi birokrasi dilaksanakan berdasarkan prioritas sebagai berikut:
• Prioritas pertama, Kementerian/Lembaga yang terkait dengan penegakan hukum, pengelolaan keuangan negara, pemeriksa dan pengawasan keuangan negara, penertiban aparatur negara;
• Prioritas Kedua, Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kegiatan ekonomi, sistem produksi, sumber penghasilan penerimaan negara dan unit yang melayani masyarakat secara langsung termasuk Pemerintah Daerah;
• Prioritas Ketiga, Kementerian/Lembaga yang tidak termasuk prioritas pertama dan kedua.
22
UN
IT P
ENG
ELO
LA R
EFO
RMAS
I BIR
OKR
ASI N
ASIO
NAL
KRITERIA PRIORITAS
Penetapan prioritas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga mempertimbangkan : A. Kesiapan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan
program reformasi birokrasi secara berkesinambungan; dan B. Dampak strategis reformasi birokrasi kementerian/lembaga dan pemerintah
daerah
PRIORITAS PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
Kesiapan MelakukanReformasi birokrasi
1. Kesiapan atau rekam jejak dalam melaksanakan reformasi birokrasi
2. Kesiapan Tim Reformasi Birokrasiinternal K/L/Pemda
3. Kesiapan disain dan strategi reformasi
Dampak Potensial Strategis
1. Penghematan anggaran ataupeningkatan pendapatan negara
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik
3. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitaskinerja organisasi
Dampak Strategis
1. Efisiensi dan/atau optimalisasipenggunaan anggaran
3. Peningkatan akuntabilitaskinerja organisasi
2. Peningkatan kualitas layananpublik
1. Efisiensi dan/atau optimalisasi penggunaan anggaran
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik
3. Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi dan pencegahan praktik KKN
1. Kesiapan atau rekam jejak dalam melaksanakan reformasi birokrasi
2. Kesiapan Tim Reformasi Birokrasi internal K/L/Pemda
3. Kesiapan disain dan strategi reformasi
23
UN
IT P
ENG
ELO
LA R
EFO
RMAS
I BIR
OKR
ASI N
ASIO
NAL
KRITERIA PRIORITASPenilaian atas tindak lanjut dari kesiapan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah ke dalam pelaksanaan reformasi birokrasi akan memberi dampak pada pemberian reward and punishment. Penilaian tersebut didasarkan pada 2 (dua) aspek utama yaitu: A. dampak strategis reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
dan B. kemajuan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
program Reformasi Birokrasi secara berkesinambungan
PERTIMBANGAN PEMBERIAN REWARD AND PUNISHMENT
Kemajuan PelaksanaanReformasi Birokrasi
1. Keberlanjutan K/L danPemda dalammelaksanakan RB
2. Keberlanjutan Tim RB diK/L dan Pemda
3. Konsistensi pelaksanaandesain dan strategi
1. Efisiensi dan/atauoptimalisasi penggunaananggaran
2. Peningkatan kualitaspelayanan publik
3. Peningkatanakuntabilitas kinerjaorganisasi
1. Efisiensi dan/atau optimalisasi penggunaan anggaran
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik
3. Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi dan pencegahan praktik KKN
UN
IT P
ENG
ELO
LA R
EFO
RMAS
I BIR
OKR
ASI N
ASIO
NAL
PENILAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PENILAIAN TERHADAP KESIAPAN
KESIAPAN MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASIASPEK PENILAIAN INDIKATOR PENILAIAN
1. Kesiapan atau rekam jejak dalam melaksanakan reformasi birokrasi
Apakah Kementerian/Lembaga telah merencanakan untuk melakukan reformasi birokrasi?
Apakah Kementerian/Lembaga sudah siap dalam melaksanakan reformasi birokrasi?
Apakah Kementerian/Lembaga sudah melaksanakan reformasi birokrasi?
Sejauhmana hasil inisiatif reformasi birokrasi tersebut?
Apakah hasil reformasi birokrasi tersebut berkelanjutan (sustainable)?
2. Kesiapan Tim Reformasi Birokrasi internal Kementerian/Lembaga
Apakah Kementerian/Lembaga telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi?
Apakah Tim Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga tersebut sudah sesuai dengan Pedoman reformasi birokrasi?
Apakah ada keterlibatan konsultan? Sejauhmana keterlibatan tersebut?
3. Kesiapan desain dan strategi reformasi birokrasi
Apakah terdapat desain dan strategi reformasi birokrasi yang sesuai Perpres Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014?
DILAKUKAN DENGAN:• PENILAIAN TERHADAP
KELENGKAPAN, KESESUAIAN DAN KUALITAS DOKUMEN USULAN
• PENILAIAN TERHADAP KELENGKAPAN, RASIONALITAS, KUALITAS DAN ALOKASI SUMBER DAYA YANG DIMUAT DALAM ROAD MAP
• PENILAIAN TERHADAP LAMPIRAN DOKUMEN USULAN YANG MELIPUTI: KESESUAIAN, STATUS DAN OUTPUT/ OUTCOMES KEGIATAN/ PROGRAM
• VERIFIKASI LAPANGAN (MENGECEK KESESUAIAN DOKUMEN DENGAN PELAKSANAANNYA)
UN
IT P
ENG
ELO
LA R
EFO
RMAS
I BIR
OKR
ASI N
ASIO
NAL
PENILAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PENILAIAN TERHADAP KEMAJUANKEMAJUAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
ASPEK PENILAIAN INDIKATOR PENILAIAN1. Keberlanjutan Kementerian/Lembaga
dan dalam melaksanakan reformasi birokrasi
Bagaimana keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian/Lembaga secara umum?
Apakah kemajuan reformasi birokrasi yang diperoleh dari hasil program dan kegiatan reformasi birokrasi akan terus berkelanjutan?
2. Keberlanjutan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga
Sejauhmana keberlanjutan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan dan memonitor pelaksanaan reformasi birokrasi?
Apakah konsultan masih terlibat secara berkelanjutan dalam proses reformasi birokrasi? Sejauhmana keterlibatan tersebut?
3. Konsistensi pelaksanaan desain dan strategi
Sejauhmana konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi dengan desain dan strategi reformasi birokrasi yang sesuai dengan Perpres Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Perteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014?
DILAKUKAN DENGAN:• PENILAIAN TERHADAP
HASIL-HASIL PENCAPAIAN TARGET REFORMASI BIROKRASI
• PENILAIAN KONSISTENSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
• PENILAIAN TERHADAP HASIL MONITORING DAN EVALUASI
• VERIFIKASI LAPANGAN (PENGECEKAN LANGSUNG KE LAPANGAN)
UN
IT P
ENG
ELO
LA R
EFO
RMAS
I BIR
OKR
ASI N
ASIO
NAL
PENILAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PENILAIAN TERHADAP DAMPAK STRATEGIS
DILAKUKAN DENGAN:• PENILAIAN TERHADAP
EFISIENSI ANGGARAN• PENILAIAN TERHADAP
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN
• PENILAIAN TERHADAP BERBAGAI INDIKATOR PENINGKATAN AKUNTABILITAS K/L
DAMPAK STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASIASPEK PENILAIAN INDIKATOR PENILAIAN
1. Efisiensi dan/atau optimalisasi penggunaan anggaran
Apakah akan/sudah terjadi efisiensi dan/atau optimalisasi penggunaan DIPA? Seberapa besar?
Apakah efisiensi dan/atau optimalisasi penggunaan DIPA tersebut berkelanjutan (sustainable)?
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik
Apakah akan/sudah dilakukan inovasi dalam pelayanan publik?
Apakah akan/sudah terjadi perbaikan pelayanan publik?
Apakah akan/sudah dilakukan survei kepuasan pengguna layanan secara berkala?
3. Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi dan pencegahan KKN
Apakah akan/sudah terjadi peningkatan nilai hasil evaluasi LAKIP?
Apakah peningkatan akuntabilitas kinerja ini akan berkelanjutan?
Apakah akan/sudah terjadi peningkatan pencegahan praktik KKN?
27
UN
IT P
ENG
ELO
LA R
EFO
RMAS
I BIR
OKR
ASI N
ASIO
NAL
Mekanisme Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
K/L Mengajukan Usulan RB
Sosialisasi/ Asistensi
Kebijakan RB
Penilaian dokumen
Pelaksanaan RB K/L
Monitoring dan Evaluasi
Pengajuan Usulan Persetujuan RB &
Penetapan TK
Pengajuan Usulan Penyesuaian
Tunjangan Kinerja
Penyempurnaan Pelaksanaan RB
K/L
Penjaminan Mutu
UPRBNTQATI
Persetujuan Proses RB dan Penetapan TK
Reward and Punishment
TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
Pengelolaan Hasil Penjaminan, Monitoring
dan Evasluasi
Keterangan :K/L
Verifikasi Lapangan
28
UN
IT P
ENG
ELO
LA R
EFO
RMAS
I BIR
OKR
ASI N
ASIO
NAL
Prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi
1. Outcomes Oriented2. Terukur3. Efisien4. Efektif5. Realistik6. Konsisten.7. Sinergi8. Inovatif9. Kepatuhan10. Dimonitor