gerakan penyelamatan danau poso.pdf
TRANSCRIPT
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
I - 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Kegiatan Konferensi Nasional Danau Indonesia Ke-2
diselenggarakan dalam rangka penyelamatan dan pengelolaan ekosistem
danau di Indonesia, khususnya penyelamatan Danau prioritas periode
2009-2014, sesuai dengan kesepakatan Bali 2009 tentang Pengelolaan
Danau yang berkelanjutan. Dalam pengembangan dan pemanfaatan
potensi danau sangat diperlukan upaya untuk mempertahankan,
melestarikan dan memulihkan fungsi danau berdasarkan keseimbangan
ekosistem melalui 7 strategi, yaitu pengelolaan ekosistem danau;
pemanfaatan sumber daya air danau; pengembangan sistem monitoring,
evaluasi dan informasi danau; penyiapan langkah-langkah adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim terhadap danau; pengembangan kapasitas,
kelembagaan dan koordinasi; peningkatan peran masyarakat; dan
pendanaan berkelanjutan.
Kesepakatan Bali 2009 menetapkan 15 danau prioritas yang akan
ditangani bersama secara terpadu, berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan pada periode 2010-2014. Penetapan danau prioritas
berlandaskan pada kerusakan danau, pemanfaatan danau, komitmen
Pemda dan masyarakat dalam pengelolaan danau, fungsi strategis untuk
kepentingan nasional, keanekaragaman hayati, dan tingkat resiko
bencana. 15 danau tersebut adalah Danau Toba, Maninjau, Singkarak,
Kerinci, Tondano, Limboto, Rawapening, Tempe, Matano, Mahakam,
Sentarum, Sentani, Batur, Rawa Danau, dan danau Poso.
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
I - 2
Danau Poso terletak di sebelah selatan kota Poso tepatnya di desa
Tentena, kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso yang berjarak 56 km
dari kota Poso dan dapat ditempuh selama 1,5 jam dari kota Poso dengan
menggunakan roda empat. Danau Poso memiliki luas kurang lebih 32.000
hektar, dengan di kelilingi oleh hutan, pegunungan. Danau ini berada
pada ketinggian 657 meter diatas permukaan laut, sehingga memiliki
udara yang sejuk ditambah lagi dengan keunikan hamparan pantai pasir
berwarna putih dan kuning, air danau yang jernih sehingga dapat
menambah keindahan danau Poso. Saat ini keberadaan kawasan Danau
Poso sudah sangat mengkhawatirkan, di mana kondisi Daerah Aliran
Sungai (DAS) mengalami degradasi ditandai semakin meluasnya lahan
kritis, erosi pada lereng-lereng curam baik yang digunakan untuk
pertanian dan untuk peruntukan lain seperti pemukiman,
pertambangan dan sebagainya telah berdampak luas terhadap
lingkungan antara lain banjir yang semakin besar dan frekuensinya
meningkat, debit air sungai di musim kemarau yang sangat rendah,
percepatan sedimentasi pada danau dan jaringan irigasi, serta
penurunan kualitas air, yang mengancam keberlanjutan
pembangunan khususnya pembangunan pertanian. Sehingga danau
Poso masuk dalam kategori danau Prioritas yang perlu mendapat
perhatian serius dari semua stakeholders.
1.2 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
A. Undang - Undang
1. Undang - Undang No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar
Pokok - Pokok Agraria.
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pertambangan.
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
I - 3
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
4. Undang-undang No. 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan
Pemukiman
5. Undang-undang Nomor 5 tahun 1994 tentang Pengesahan
Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati.
6. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan.
7. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air.
8. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan
Daerah.
9. Undang-Undang No 26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang.
10. Undang-Undang No 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisataan.
11. Undang-undang No 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
B. PERATURAN PEMERINTAH
1. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970, tentang Perencanaan
Kehutanan.
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1991, tentang Rawa
3. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991, tentang Sungai.
4. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran
Tanah.
5. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997, tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional.
6. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999, tentang Pengawetan
Jenis Tumbuhan dan Satwa.
7. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999, tentang Pemanfaatan
Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
8. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
I - 4
9. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2001, tentang Tata
Pengaturan Air.
10. Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001, tentang Irigasi
11. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001, tentang Pengelolaan
Kualitas Air & Pengendalian Pencemaran Air.
12. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004, tentang Penatagunaan
Tanah.
13. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2004, tentang Pemanfaatan
Jasa Lingkungan.
14. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004, tentang Perlindungan
Hutan.
15. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007, tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota.
16. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2010, tentang Bendungan.
C. KEPUTUSAN PRESIDEN
1. Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990, tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung.
2. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003, tentang Kebijakan
Nasional Bidang Pertanahan.
3. Keputusan Presiden No. 65 Tahun 2006, tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum.
D. PERATURAN MENTERI
1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 28 Tahun 2009,
tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air danau dan/atau
Waduk.
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
I - 5
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993, tentang
Garis Sepadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah
Peguasaan Sungai dan Bekas Sungai
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 39/PRTI1990, tentang
Pembagian Wilayah Sungai.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/1990, tentang
Pengendalian Mutu Air pada Sumber-Sumber Air.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 48/PRT/1990, tentang
Pengelolaan Atas Air dan Sumber Air Pada Wilayah Sungai.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 49/PRT/1990, tentang
Tata Cara dan Persyaratan Ijin Penggunaan dan atau Sumber
Sumber Air.
7. Peraturan Menteri Kesehatan 416/1990, tentang Syarat-Syarat
Pengawasan Kualitas Air.
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 28 Tahun 2009,
tentang daya tampung beban pencemaran air danau dan/atau
waduk
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM
86/HK.501/MKP/2010, tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha
Penyediaan Akomodasi.
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM
87/HK.501/MKP/2010, tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha
Jasa Makanan dan Minuman.
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM
88/HK.501/MKP/2010, tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha
Kawasan Pariwisata.
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM
89/HK.501/MKP/2010, tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha
Transportasi Wisata.
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
I - 6
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM
90/HK.501/MKP/2010, tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha
Daya Tarik Wisata.
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM
91/HK.501/MKP/2010, tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha
Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM
92/HK.501/MKP/2010, tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha
Jasa Pramuwisata.
E. KEPUTUSAN MENTERI
1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 458/KPTS/1986,
tentang Ketentuan Pengamanan Sungai dalam Hubungan dengan
Penambangan Bahan Galian Golongan C.
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. 687/KPTS-11/1989, tentang
Pengusahaan Hutan Wisata, Taman Nasional, Taman Hutan
Rakyat dan Taman Wisata Laut.
3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 779/KPTS/1990,
tentang Pengendalian Banjir dan Pengaturan Sungai.
4. Keputusan Menteri Kehutanan No. 167/KPTS-11/1994, tentang
Sarana dan Prasarana Pengusahaan Pariwisata di Kawasan
Pelestarian Alam.
5. Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/KPTS-11/1996, tentang
Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Pariwisata Alam.
6. Keputusan Menteri Kehutanan No. 348IKPTS-11/1997, tentang
Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 446/KPTS-ll/1996
tentang Tata Cara Permohonan, Pemberian dan Pencabutan Ijin
Pengusahaan Pariwisata Alam.
7. Keputusan Menteri Kesehatan No 907 Tahun 2002 tentang
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
I - 7
Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 42 Tahun 2003
tentang Pedoman mengenai Syarat dan Tata Cara Perijinan serta
Pedoman Pembuangan Limbah ke Air.
F. PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
1. Perda Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah No 4 Tahun
1985, tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup di
Sulawesi Tengah.
2. Perda Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah No 11 Tahun
1996, tentang Sempadan Sungai.
3. Perda Provinsi Sulawesi Tengah No 02 Tahun 2004 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Perda Provinsi Sulawesi Tengah No 02 Tahun 2009 tentang
Irigasi.
G. KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
1. Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah No.
Kep.188.44/1443/Ro. BKLH/1990 tentang Baku Mutu Lingkungan
di Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 465
Tahun 1995 tentang Baku Mutu Air dan Udara di Sulawesi
Tengah.
H. PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
1. Peraturan Daerah Kabupaten Poso No 15 Tahun 1994 tentang
Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Poso.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Poso No 8 Tahun 2006 tentang
Daerah Aliran Sungai dan Danau.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Poso No 1 Tahun 2008 tentang
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
I - 8
Kewenangan Kabupaten Poso.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Poso No 6 Tahun 2010 tentang
Irigasi.
1.3 PERMASALAHAN
Beberapa program telah dikembangkan dan dijalankan, namun
demikian lebih bersifat sporadis, dan seringkali berbenturan dengan
kewenangan dan tanggung jawab, sehingga hasilnya kurang optimal, di
mana program tersebut hanya menyelesaikan permasalahan sesaat,
namun ketika program telah berhenti, maka permasalahan akan muncul
lagi. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dikembangkan suatu grand
design yang mampu mengatasi akar permasalahan dan keberlanjutan
programnya terjamin.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka permasalahan
Danau Poso secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori
yaitu permasalahan pada badan air danau Poso, permasalahan di DTA dan
Sempadan, serta permasalahan kelembagaan. Adapun Evaluasi dan Road
Map identifikasi permasalahan Danau Poso akan dijelaskan lebih detail
pada Bab II.
1.4. RUANG LINGKUP DAN KERANGKA PIKIR
Kebijakan pengelolaan ekosistem danau didasarkan pada visi untuk
melestarikan fungsi ekosistem danau untuk kepentingan generasi
sekarang dan yang akan datang. Sedangkan misi: melakukan tindakan
konservasi dan pemanfaatan yang bijak atas danau dan daerah tangkapan
airnya melalui kegiatan inventarisasi, penelitian, dan kajian ekosistem
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
I - 9
danau serta mengikutsertakan peran aktif masyarakat setempat dan
meningkatkan kapasitas kelembagaan dengan kerjasama, koordinasi, dan
keterpaduan antar pemangku kepentingan.
Danau adalah unsur lingkungan hidup yang diatur pengelolaannya
dalam UU N0.23 tahun 1997. Kelestarian ekosistem danau sangat
diperlukan untuk kesinambungan fungsi lingkungan hidup danau, yaitu
sebagai habitat makhluk hidup pada perairannya serta manfaat sumber
daya airnya bagi kehidupan manusia. Pemanfaatan danau sebagai sumber
daya alam dan sumber energi terbarukan perlu seimbang dan tidak
mengganggu ekosistemnya. Danau memiliki ukuran dan keterbatasan
daya dukungnya bagi makhluk hidup, sehingga tidak boleh menampung
beban pencemaran lingkungan yang melebihi daya tampungnya yang
merupakan karakteristik dari danau tersebut. Setiap pemanfaatan dan
kegiatan pada perairan danau atau menggunakan sumber daya air danau
perlu memperhatikan karakteristik danau tersebut, agar tidak terjadi
kerusakan lingkungan. Beban lingkungan berasal dari daerah tangkapan
air danau, dan dari atas perairan danau, serta dari hilir danau yang
mengambil air yang mengganggu keseimbangannya. Oleh karena itu
tanggung jawab menjaga kelestarian danau perlu dipikul bersama oleh
semua stakeholder yang berkepentingan dan berkaitan dengan danau,
yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pengusaha dan
Masyarakat.
Strategi pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Tengah
ditempuh dengan pendekatan perencanaan pembangunan secara holistik
yang memungkinkan kebijakan-kebijakan secara terpadu, baik dari proses
perencanaan sampai ke pengelolaannya. Prinsip ini ditetapkan dalam Pola
Dasar Pembangunan Daerah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah
dengan mempertimbangkan segi-segi konservasi, pemulihan terhadap
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
I - 10
kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan
pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu strategi kebijaksanaan
pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Tengah ditempatkan
pada prioritas utama, disamping bidang kependudukan dan
ketenagakerjaan.
Ruang lingkup penyelamatan ekosistem Danau Poso diawali dengan
analisis SWOT untuk menemukenali akar permasalahan dari kondisinya
sekarang. Degradasi lahan kawasan danau Poso terutama Daerah Aliran
Sungai (DAS) ditandai semakin meluasnya lahan kritis, erosi pada
lereng-lereng curam baik yang digunakan untuk pertanian dan untuk
peruntukan lain seperti pemukiman, pertambangan dan sebagainya.
Terjadinya fenomena tersebut tidak terlepas sebagai akibat dari
kurang efektifnya pengelolaan DAS, terutama karena tidak adanya
keterpaduan tindak dan upaya yang dilakukan oleh berbagai sektor,
instansi, atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan DAS. Oleh
karena itu pendekatan menyeluruh dan terpadu sangat diperlukan
dalam mengurangi degradasi lahan di kawasan Danau Poso. Guna
mencapai kondisi tersebut, maka disusun milestones 5 tahun pertama
Gerakan Penyelamatan Danau (GERMADAN) 3 pendekatan yang saling
mendukung dan terintegrasi seperti pada Gambar 1.
Pendekatan untuk GERMADAN Danau Poso tediri dari Aplikasi Sains
dan Teknologi untuk remediasi Badan Danau dan DTA, Pengembangan
Kelembagaan untuk Peningkatan Pengelolaan Danau, dan Peningkatan
peran serta masyarakat dalam Pengelolaan dan Konservasi Danau. Ketiga
pendekatan tersebut di atas saling terintegrasi sehingga dapat
dirumuskan program Super Prioritas (Pokok) dan Prioritas (Pendukung).
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
I - 11
PROGRAM SUPER PRIORITAS (POKOK)
1. Pengendalian Pencemaran Air, Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air
2. Penyelamatan ekosistem DAS dan DTA
3. Konservasi Sumberdaya dan Keanekaragaman Hayati
PROGRAM PRIORITAS (PENUNJANG)
1. Pemanfaatan Sumberdaya Air Danau
2. Peningkatan Peran dan Partisipasi Masyarakat
Gambar 1. Pendekatan Gerakan Penyelamatan Danau Poso
1.5. TUJUAN DAN KEGUNAAN PROGRAM PENYELAMATAN DANAU POSO
1.5.1. Tujuan Studi
Program Penyelamatan Danau Poso bertujuan untuk
mengkonservasi danau sehingga fungsi dan peranannya sebagai reservoir
alami untuk PLTA, irigasi pertanian, perikanan, sumber baku air minum
dan wisata dapat terjaga. Adapun tujuan khusus dari program ini adalah:
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
I - 12
a. Mengaplikasikan sains dan teknologi untuk remediasi badan air
dan DTA
b. Mengembangkan proses kebijakan pengelolaan Danau Poso yang
didukung oleh kelembagaan yang baik
c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan
konservasi Danau Poso dengan berbasis kearifan lokal.
1.5.2. Manfaat
a. Program Penyelamatan Danau Poso akan bermanfaat untuk
mencegah kerusakan ekosistem danau dari berbagai aktivitas
masyarakat.
b. Sebagai bahan kebijakan Pemerintah dalam penilaian kesesuaian
antara rencana kegiatan penyelamatan danau dengan rencana
pembangunan daerah.
c. Melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi di dalam kegiatan
pengelolaan Danau Poso. Melalui partisipasi masyarakat dalam
proses penyelamatan Danau Poso diharapkan di masa mendatang
masyarakat juga akan turut serta secara aktif dalam pengambilan
keputusan mengenai kelayakan lingkungan suatu rencana usaha
dan/atau kegiatan.
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
II - 13
BAB II
EVALUASI DAN ROAD MAP DANAU POSO
2.1. LINGKUP WILAYAH STUDI
Danau Poso merupakan danau yang terletak di Kabupaten Poso Provinsi
Sulawesi Tengah dengan memiliki luas 36.677 ha, ketinggian 600 m
dpl, dengan klasifikasi iklim menurut Shemid dan Ferguson dalam tipe
iklim A dengan curah hujan rata-rata 3.284,16 mm/tahun dengan nilai q
= 19-32C, terletak di lima wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Pamona
Utara, Pamona Timur, Pamona Tenggara, Pamona Barat dan Pamona
Selatan.
2.1.1. Batas Administrasi
Wilayah DAS atau daerah tangkapan air Danau Poso, secara geografis
terletak pada posisi koordinat sbb.: 120 21 27,10 Bujur Timur - 120 51
9,28 Bujur Timur dan 1 41 18,42 Lintang Selatan - 2 18 3,41 Lintang
Selatan. Berdasarkan ketinggian tempat terletak pada kisaran ketinggian
500 - 1.788 m di atas permukaan laut. Secara administratif terletak dalam
wilayah Pemerintah Kecamatan Pamona Utara, Pamona Selatan, dan
Pamona Barat.
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
II - 14
2.1.2. Geologi dan topografi
Geologi
Secara geologis wilayah Kabupaten Poso terletak pada daerah
pegunungan lipatan, yakni pegunungan Fennema dan Tineba di bagian
barat, pegunungan Takolekaju di bagian barat daya pegunungan Verbeek
di tenggara, pegunungan Pompangeo dan pegunungan Lumut di bagian
timur. Sebagian besar wiayah Kabupaten Poso merupakan kawasan
pegunungan dan perbukitan, ketinggian wilayah pada umumnya berada
di atas 500 meter dari permukaan laut.
Di daerah lembar poso terdapat tiga mendala geologi yang memiliki ciri
batuan dan sejarah pencenanggaan yang berbeda; yaitu (1) mendala
Sulawesi Barat dibagian barat lembar, (2) Mendala Sulawesi Timur
dibagian tengah dan timur lembar (zona lokasi studi), serta (3) Mendala
Banggai-Sula dibagian paling timur Lembar. Sejarah tektonik yang
menyatukan ketiga mendala tersebut dapat diuraikan mulai jaman kapur,
yaitu saat Mendala Sulawesi Timur bergerak ke barat mengikuti gerakan
penunjaman landai ke arah barat dibagian timur Mendala Sulawesi Barat.
Penunjaman ini menyebabkan terbentuknya bancuh tektonik dan sekis
glokofan. Fase tektonik berikutnya pada oligosen, yaitu saat benua mikro
Banggai-Sula bergerak ke barat
seiring terjadinya sesar besar
mendatar (Sesar Sorong),
sementara penunjaman dibagian
timur Mendala Sulawesi Barat
masih berlanjut. Pada Miosen
Tengah ketiga mendala geologi
tersebut menyatu dengan kontak
tektonik, dan sebagian batuan dari
Gambar 2.1. Peta Geologi danau Poso
dan sekitarnya
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
II - 15
bagian timur Mendala Sulawesi mencuat ke atas Mendala Banggai-Sula.
Pada akhirnya Miosen Tengah sampai Pliosen terjadi pengendapan
sedimen molasa secara tak selaras di atas ketiga mendala tersebut, serta
terjadi batuan terobosan granit di Mendala Sulawesi Barat. Pada Plio-
Plistosen seluruh daerah tersebut mengalami pencenanggaan serta
penerobosan oleh granit yang sebelumnya hanya terjadi di Mendala
Sulawesi Barat. Setelah itu diikuti pengangkatan diseluruh daerah hingga
menghasilkan kenampakan bentang alam seperti sekarang.
Topografi
Daerah Tangkapan Air Danau Poso sebagian besar terletak di empat
kecamatan yaitu Kecamatan Pamona Selatan, Pamona Barat, Pamona
Utara, dan Pamona Timur. Tepi bagian timur danau sangat curam hanya
di daratan DAS Kodina dan Bancea yang agak landai.
2.1.2. Hidrologi
Daerah Aliran Sungai yang masuk ke Danau Poso sebagian besar berada di
Kecamatan Pamona Selatan dan curah hujannya cukup tinggi. Sehingga
dari data curah hujan yang ada sangat menguntungkan. Secara garis besar
DAS Danau Poso dapat dibagi menjadi tiga (3) bagian, yaitu hulu, tengah
dan hilir.
a. Daerah Hulu
Daerah ini merupakan daerah yang mempunyai kelandaian cukup
terjal, lebih daripada 25%. Kemiringan lahan di bagian ujung hulu
mencapai 25-40%. Di atas hulu yang berada di lereng pegunungan
kemiringan mencapai lebih dari 40%.
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
II - 16
b. Daerah Tengah
Merupakan daerah dengan kelandaian sedang berkisar 8%. Di
beberapa bagian dijumpai kemiringan yang agak besar sampai 15%.
Kawasan ini merupakan daerah pertanian, khususnya tanaman padi,
tegalan dan semak belukar.
c. Daerah Hilir
Merupakan dataran rendah dengan kelandaian kecil kurang dari 2%.
Di areal ini terdapat persawahan dan tegalan serta kebun di beberapa
lokasi
2.1.3. Tata guna lahan
Kondisi tata guna lahan di Kawasan Danau Poso lebih didominasi
oleh pemanfaatan Lahan kering, baik sebagai tegalan, pekarangan, hutan
dan lainnya. Pada tabel berikut diperlihatkan penggunaan lahan pada
kawasan Danau Poso.
Tabel 2.1 Penggunaan lahan Kawasan Poso Tingkat Kecamatan
Kecamatan
Sawah (Ha) Jumlah
(Ha) Teknis teknis Sederhana Non PU Tadah hujan
Pamona Selatan 870,50 1.752 420 2.039 47,60 5129,10
Pamona Barat - - 386 395 - 781,10
Pamona Timur 600,50 1027 1524 110,30 - 2940,50
Pamona Utara - 794 170 1521 110,30 2595,50
Tabel 2.2 Penggunaan lahan Kawasan Poso Tingkat Kecamatan
Kecamatan Tanah Kering (Ha) Jumlah
(Ha) Lahan bangunan Tegalan/kebun Ladang/huma
Pamona Selatan 1.044,80 6.104 1.426,80 8575,60
Pamona Barat 261,20 1.526 356,70 2143,50
Pamona Timur 349,75 4.952,80 307,50 5810,05
Pamona Utara 1.037 8.377,60 774,40 17.158,63
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
II - 17
Berdasarkan data tersebut jumlah total lahan sawah dan lahan
kering yang berada di kawasan Danau Poso 19.753.93 Ha. Sedangkan
kondisi tata guna pada tingkat desa dalam batas 500 m dari batas
genangan di Kawasan Danau Poso lebih didominasi oleh pemanfaatan
lahan berturut-turut sawah, hutan, tegalan dan belukar juga
pemukiman. Persawahan sangat dominan tetapi cukup tersebar di
semua desa.
2.1.4. Kependudukan
Jumlah penduduk di Kabupaten Poso sampai dengan tahun 2012
mencapai 213.096 jiwa, dengan mata pencaharian sebagian besar adalah
petani. Sedangkan jumlah penduduk yang berada di kawasan Danau Poso
yang meliputi kecamatan Pamona Selatan, Pamona Barat, Pamona Timur,
dan Pamona Utara mencapai 50.379 jiwa (BPS Kabupaten Poso, 2012).
2.1.5. Sosial Ekonomi dan Budaya
Ekonomi
Ditinjau dari segi sosial ekonomi ketergantungan masyarakat di
sekitar cukup besar sejak zaman dahulu merupakan urat nadi kehidupan
bagi masyarakat yang mendiami sepanjang pesisir danau tersebut.
Berbagai kegiatan sosial dan ekonomi berkembang cukup pesat dari tahun
ke tahun seperti kegiatan pertanian. Pada umumnya pekerjaan utama
penduduk yang bermukim di kawasan danau Poso adalah bertani. Usaha
pertanian yang digeluti umumnya berupa pertanian lahan kering dan lahan
basah. Lahan basah dikelola untuk budi daya tanaman padi, sedangkan
lahan kering untuk budidaya tanaman perkebunan (Jeruk, jambu mete,
kakao, kelapa, cengkeh dan kopi) dan budidaya tanaman pangan (padi
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
II - 18
ladang, jagung, singkong, ubi jalar, kacang tanah dan kacang ijo).
Banyaknya masyarakat yang menggeluti usaha pertanian disebabkan oleh
kondisi wilayah yang sebagian besar lahan kering dan semak belukar
sehingga bisa diusahakan untuk berusaha tani. Selain usaha tani lahan
kering, mereka juga mengusahakan lahan pekarangan dan perkebunan. Di
samping itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat
juga menangkap ikan dengan memancing atau bubu serta mengusahakan
kolam perikanan darat seperti jenis ikan mas, lele dan gurami.
Sarana perekonomian lokal yang dimanfaatkan oleh penduduk setempat
baik untuk menjual produksi usahatani (dalam skala kecil) maupun dalam
pemenuhan kebutuhan keluarga lainnya terbatas pada kios/warung, pasar
harian dan mingguan.
Sosial dan Budaya
Penduduk Kecamatan Pamona Selatan, Pamona Barat, dan Pamona
Utara memiliki adat istiadat dan kebiasaan yang merupakan campuran
yang kental antara budaya lokal setempat dengan nilainilai yang
terkandung dalam ajaran agama yang dianut masyarakatnya. Namun,
dalam proses perkembangannya tidak lagi terlihat diberlakukan secara
ketat, artinya nilai-nilai budaya yang tergali dari kearifan lokal
masyarakatnya penggunaanya senantiasa disesuaikan dengan
perkembangan zaman dan telah terlebur dengan nilai-nilai agama yang
dianutnya. Pengaruh nilai-nilai keagamaan tersebut terlihat seperti dalam
upacara adat, perkawinan, upacara syukuran yang dilakukan di tempat-
tempat tertentu, acara hajatan keluarga, dan pemberian sanksi bagi
pelanggaran susila yang dilaksanakan berdasarkan campuran antara nilai
adat dan agama. Dalam struktur masyarakat desa berbagai macam adat
istiadat yang ditaati dan diimplementasikan pada umumnya yang
menyangkut aturan-aturan yang ditaati secara turun temurun.
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
II - 19
2.2. KONDISI DAN PERMASALAHAN BADAN AIR DANAU POSO
2.2.1. Kualitas air
Penelitian kualitas air Danau Poso masih sangat terbatas, sehingga
untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang kualitas air danau
Poso apakah tercemar atau tidak tercemar perlu dilakukan secara berkala
untuk mendapatkan data secara komprehensif. Penelitian kualitas air
danau Poso yang pernah dilakukan oleh tim PPLH Universitas Tadulako di
sekitar kawasan Danau Poso menunjukkan bahwa beberapa parameter
yang sering dijadikan indikator untuk mengetahui tingkat pencemaran
dalam suatu badan perairan menunjukkan peningkatan konsentrasi yang
cukup signifikan jika dibandingkan dengan nilai ambang batas baku mutu
kualitas air. Adapun hasil analisis kualitas air danau Poso disajikan pada
tabel 2.3
Tabel 2.3 Hasil Analisis Kualitas Air Danau Poso (sesuai PP No. 82 Tahun 2001)
No Parameter Satuan Hasil Baku Mutu Air Kelas
I II III IV
1 Temperatur oC 30.40 Deviasi 3 Deviasi 3 Deviasi 3 Deviasi 3
2 TDS mg/L 60 - - - -
3 pH mg/L 7.70 6-9 6-9 6-9 6-9
4 DO mg/L 4.67 6 4 3 0
5 BOD mg/L 3.30 2 3 6 12
6 COD mg/L 10.08 10 25 50 100
7 Nitrit (N-NO2) mg/L 0.024 0.06 0.06 0.06 (-)
8 Nitrat (N-NO3) mg/L 0.40 0.5 (-) (-) (-)
9 Tembaga (Cu) mg/L 0.006 0.02 0.02 0.02 0.2
10 Seng (Zn) mg/L 0.000 0.05 0.05 0.05 2
11 Timbal (Pb) mg/L 0.000 0.03 0.03 0.03 1
12 Mangan (Mn) mg/L 0.000 0.1 (-) (-) (-)
13 Kadmium (Cd) mg/L 0.000 0.01 0.01 0.01 0.01
14 Besi (Fe) mg/L 0.003 0.3 (-) (-) (-)
15 Sulfat (SO4) mg/L 0.65 400 (-) (-) (-)
Sumber : PPLH UNTAD Tahun 2010
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
II - 20
Berdasarkan tabel 2.3 menunjukkan bahwa beberapa parameter kualitas
air telah melewati nilai ambang batas baku mutu air antara lain :
kandungan oksigen terlarut (DO) yaitu 4.67 mg/L, di mana nilai baku
mutu air untuk peruntukkan kelas II dan III telah melewati nilai ambang
baku mutu yang dipersyaratkan. Kandungan oksigen terlarut sangat
penting di perairan karena sangat menentukan proses biokimia air yang
akan mempertahankan tingkat kualitas air. Oksigen terlarut (Dissolved
Oxygen = DO) dibutuhkan oleh semua jasad hidup untuk pernapasan,
proses metabolisme atau pertukaran zat yang kemudian menghasilkan
energi untuk pertumbuhan dan pembiakan. Di samping itu, oksigen juga
dibutuhkan untuk oksidasi bahan-bahan organik dan anorganik dalam
proses aerobik.
Kebutuhan oksigen kimia atau Chemical Oxygen Demand (COD)
menggambarkan jumlah total oksigen yang dibutuhkan untuk
mengoksidasi bahan organik secara kimiawi, baik yang dapat didegradasi
secara biologis (biodegradable) maupun yang sukar didegradasi secara
biologis (non biodegradable) menjadi CO2 dan H2O. Nilai COD dianggap
paling baik dalam menggambarkan keberadaan bahan organik.
Keberadaan bahan organik pada badan perairan dapat berasal dari alam,
aktivitas rumah tangga, dan aktivitas kegiatan. Mutu air yang baik untuk
standar kualitas air limbah adalah 40 mg/L (Allaert, 1984). Sedang nilai
COD yang paling tinggi untuk kehidupan biota perairan adalah sekitar 10
mg/L, dan untuk kebutuhan mandi dan renang lebih kecil dari 30 mg/L.
Hasil analisis laboratorium menunjukkan kandungan COD yaitu 10,08
mg/L, di mana nilai tersebut di atas nilai ambang baku mutu air kelas I.
Sedangkan hasil analisis kualitas air danau Poso untuk parameter BOD
yaitu 3.30 mg/L, di mana nilai tersebut telah melewati nilai ambang baku
mutu air yang dipersyaratkan. Parameter BOD secara umum banyak
dipakai untuk menentukan tingkat pencemaran air buangan. Penentuan
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
II - 21
BOD sangat penting untuk menelusuri aliran pencemaran dari tingkat
hulu ke muara. Sesungguhnya penentuan BOD merupakan suatu
prosedur bioassay yang menyangkut pengukuran banyaknya oksigen yang
digunakan oleh organisme selama organisme tersebut menguraikan
bahan organik yang ada dalam suatu perairan, pada kondisi yang hampir
sama dengan kondisi yang ada di alam.
Nitrogen diperairan dapat berupa nitrogen anorganik dan organik.
Nitrogen anorganik terdiri atas amonia (NH3), amonium (NH4), nitrit
(NO2), nitrat (NO3) dan molekul nitrogen (N2) dalam bentuk gas. Nitrogen
organik berupa protein, asam amino, dan urea. Nitrat (NO3) adalah
bentuk utama nitrogen di perairan alami dan merupakan nutrien utama
bagi pertumbuhan tanaman dan algae. Nitrat nitrogen sangat mudah
larut dalam air dan bersifat stabil, serta tidak bersifat toksik terhadap
organisme akuatik, sedangkan amonia bebas (NH3) yang tidak terionisasi
bersifat toksik terhadap organisme akuatik. Toksisitas amonia terhadap
organisme akuatik akan meningkat jika terjadi penurunan konsentrasi
oksigen terlarut, pH, dan suhu. Hasil analisis laboratorium menunjukkan
kandungan Nitrat (N-NO3) yaitu 0.40 mg/L, sedangkan kandungan nitrit
(N-NO2) yaitu 0.024 mg/L. Berdasarkan nilai tersebut efek eutrofikasi yang
sering mengganggu dalam kehidupan ekosistem perairan semakin
berkurang, di mana pertumbuhan algae maupun tumbuhan air seperti
enceng gondok jarang dijumpai di perairan danau Poso. Namun demikian
tidak menutup kemungkinan pengaruh limbah-limbah pertanian yang
masuk ke dalam badan air di sekitar danau Poso akan meningkatkan
proses eutrofikasi.
2.2.2. Pemanfaatan Danau Poso
Keberadaan ekosistem danau memberikan fungsi yang
menguntungkan bagi kehidupan manusia (rumah tangga, industri, dan
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
II - 22
pertanian). Beberapa fungsi danau secara ekosistem adalah sebagai
berikut: (1) sebagai sumber plasma nutfah yang berpotensi sebagai
penyumbang bahan genetik; (2) sebagai tempat berlangsungnya siklus
hidup jenis flora/fauna yang penting, (3) sebagai sumber air yang dapat
digunakan langsung oleh masyarakat sekitarnya (rumahtangga, industri
dan pertanian); (4) sebagai tempat penyimpanan kelebihan air yang
berasal dari air hujan, aliran permukaan, sungai-sungai atau dari sumber-
sumber air bawah tanah; (5) memelihara iklim mikro, di mana
keberadaan ekosistem danau dapat mempengaruhi kelembaman dan
tingkat curah hujan setempat; (6) sebagai sarana transportasi untuk
memindahkan hasil-hasil pertanian dari tempat satu ke tempat lainnya;
(7) sebagai penghasil energi melalui PLTA; (8) sebagai sarana rekreasi dan
objek pariwisata (Connell & Miller,1995).
Sebagai salah satu tujuan sarana dan objek wisata danau Poso
memiliki beberapa tempat yang menarik antara lain ; 1) Taman Anggrek
Bancea berada di sebelah barat Danau Poso memilki luas 5.000 hektar,
terdapat beragam spesies anggrek khususya yang dikenal dengan
Anggrek Hitam (Black Orchid). Taman ini mempunyai suhu udara yang
sejuk karena merupakan kawasan dari Danau Poso, 2) Air Terjun Saluopa
terletak dipinggiran Danau Poso yang terdiri dari 12 tingkat dengan aliran
air yang sangat deras, jernih dan sejuk. Air yang mengalir berasal dari
hutan tropis sehingga menyebabkan suhu air bertambah dingin.
Pengunjung dapat naik sampai pada tingkat teratas melalui tangga yang
berada disepanjang air terjun tidak berlumut. Jarak Air Terjun Saluopa 12
km sebelah barat kota Tentena, 3) Goa Pamona merupakan peninggalan
prasejarah yang berfungsi sebagai tempat penguburan kedua pada zaman
budaya megalith. Mulut goa menghadap keselatan dengan lebar 2.4
meter memiliki kedalaman 80 meter dan didalamnya terdapat 8 buah
kamar tempat penyimpanan kerangka manusia serta bekal kuburnya.
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
II - 23
Menurut sejarah, kamar pertama, kedua, ketiga dan keempat adalah
benteng raja Suku Pamona yang dipakai sebagai tempat berlindung bagi
raja pada saat terjadi perang. Goa Pamona terletak disebelah barat tepian
Danau Poso, 4) Goa Latea terletak di tepi Danau poso sebelah timur Goa
ini didasari oleh konsep pemikiran bahwa ada kehidupan setelah
kematian. Goa Latea terletak ditebing bukit Parera yang merupakan goa
alam berupa bukit kapur yang usia Genesisnya kurang lebih tiga puluh
ribu tahun yang lalu. Goa ini pernah mengalami keruntuhan batuan
sekitar dua ribu tahun lalu. Goa ini dijadikan sebagai tempat penguburan
Suku Pamona pada masa lalu, khususnya masyarakat dari perbukitan
Wawolembo. Sistem penguburan seperti ini berakhir pada abad ke-19.
Situs ini memiliki benda cagar budaya berupa 4 pasang peti dan 36 buah
tengkorak. Tempat ini dipugar pada tahun 1994 oleh Direktorat
Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Bersejarah dan Purbakala, 5)
Pantai Siuri terletak sebelah barat di tepian Danau Poso dengan
menghadirkan pemandangan alam yang indah kearah danau. Di Pantai
Siuri terdapat beberapa tempat penginapan yang dapat digunakan
wisatawan sewaktu-waktu jika ingin menginap. Pantai Siuri memiliki pasir
putih yang bersih, air danau yang jernih laksana cermin berpadu suasana
hutan tropis sehingga airnya tenang dan udaranya dingin, 6) Watu
Mpangasa Angga menurut legenda adalah sebuah batu yang digunakan
oleh mahluk halus untuk mengasah benda tajam. Batu ini terdiri dari
berbagai jenis batu kapur dengan bentuk yang unik dan selalu tampak
basah yang memberikan kesan seolaholah batu itu baru saja digunakan
oleh manusia, padahal sebernanya tidak. Watu mpangasa angga terletak
disebelah timur pantai Danau Poso.
Berdasarkan hasil studi ada beberapa pokok-pokok masalah yang
menjadi objek permasalahan pada Wisata Kawasan Danau Poso
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
II - 24
diantaranya: 1) Sebagai Kawasan wisata yang terbilang sangat berpotensi
di Indonesia, objek - objek Wisata di daerah Kabupaten Poso khususnya
wisata Danau Poso sangatlah memerlukan suatu bentuk informasi yang
terarah, 2) Perlu dibuat mediamedia yang akan mendukung program
promosi pada Kawasan Wisata Danau Poso, 3) Bentuk informasi yang
selama ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata belum efektif.
Disamping sebagai sarana obyek wisata, pemanfaatan danau Poso
juga digunakan sebagai sumber energi PLTA Sulewana, oleh karena itu
maka wilayah perairan danau perlu segera dikendalikan proses terjadinya
pendangkalan dengan cara merehabilitasi hutan dan lahan rusak/kritis di
wilayah daerah tangkapan airnya, mengamankan kawasan hutan lindung
dan cagar alam dari aktivitas pembukaan dan okupasi lahan untuk non-
kehutanan, pembuatan bangunan konservasi tanah pada lahan-lahan
agak curam sampai curam di luar kawasan hutan, dan penetapan lahan-
lahan berlereng curam sampai sangat curam yang memiliki jenis tanah
peka erosi sebagai kawasan perlindungan setempat.
2.3. KONDISI DAN PERMASALAHAN DTA DAN SEMPADAN
2.3.1. Kerusakan Daerah Tangkapan Air (DTA)
a. Laju erosi dan sedimentasi
Kerusakan daerah tangkapan air (DTA) di kawasan danau Poso sangat
dipengaruhi oleh laju erosi dan sedimentasi. Dari hasil kajian tim PPLH
UNTAD (2010) menunjukkan bahwa kerusakan DTA umumnya
dipengaruhi oleh tingkat kerusakan lahan. Hasil analisis laju erosi
sebagaimana pada Tabel 2.4 menunjukkan bahwa laju erosi tertinggi
terdapat di wilayah Sub DAS Kodina yaitu 57,98 ton/ha/tahun. Pada Sub
DAS Meko dan Saluopa-Mayakeli masing-masing sebesar 50,90 dan 42,39
ton/ha/tahun. Kemudian paling rendah laju erosinya adalah Sub DAS
Taipa dan Peura-Sangale yakni 14,89 ton/ha/tahun.
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
II - 25
Faktor utama penyebab tingginya laju erosi pada wilayah Kodina dan
Meko adalah tingkat kerusakan lahan, panjang dan kemiringan lereng
(kelas lereng IV) yang ditunjang oleh kondisi lahan dalam bentuk lahan
terbuka serta curah hujan rerata bulanan di atas 100 mm. Sedangkan
besarnya laju sedimentasi di sekitar kawasan Danau Poso sesuai Tabel 2.4
menunjukkan bahwa pada Sud DAS Meko dan Sub DAS Kodina adalah
paling besar nilai sedimentasinya dibanding dengan beberapa sub DAS
lainnya. Kedua Sub DAS tersebut masing-masing memiliki laju sedimentasi
13,49 dan 12,14 ton/tahun. Laju sedimen yang tinggi berkorelasi dengan
percepatan pendangkalan terutama pada segmen sungai dan danau di
kawasan das tersebut. Pendangkalan ini telah membuat daya tampung
Sungai dan danau Poso menjadi berkurang, sehingga airnya mudah
meluap pada saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan waktu yang
lama.
Tabel 2.4 Hasil Perhitungan Luas Sub DAS, Panjang Sungai, Koefisien Bentuk, Kerapatan Sungai, Kemiringan Sungai, Laju Erosi,dan Laju Sedimentasi Sungai
Sumber : PPLH UNTAD, 2010
No
Kode Sampel
Luas DAS (km
2)
(A)
Panjang Sungai Utama (km) (L)
Koefisien Bentuk
(F)
Kerapatan Sungai
(G)
Kemiringan Sungai (% S)
Laju Erosi (LE)
(ton/Ha/ Tahun)
Laju Sedimentasi Sungai (LSS) (ton/tahun)
1 Kodina-Boe 8.875,14 38,58 32,84 0,0019 1,30 57,98 12,14
2 Bancea-Panja
13.768,98 25,17 21,73 0,0028 2,02 36,37 9,12
3 Taipa 3.727,95 12,15 25,25 0,0067 9,84 14,89 5,39
4 Meko 46.793,16 54,89 15,53 0,0021 2,14 50,9 13,49
5 Salukaia 7.108,53 16,31 26,72 0,0061 7,35 18,85 6,69
6 Toinasa 7.826,36 12,45 50,49 0,0055 8,62 25,05 9,15
7 Saluopa-Mayakeli
589,51 5,64 238,59 0,0035 0,92 42,39 6,91
8 Peura-Sangele
97,26 5,30 124,50 0,0033 11,28 14,89 5,47
9 Dulumai-Tokilo
9.359,51
8,59
126,84
0,0025
2,85
25,2
7,13
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
II - 26
b. Kerusakan Lahan
Hasil analisis tingkat kerusakan lahan di kawasan danau Poso
menunjukkan bahwa umumnya di daerah usaha pertanian berada pada
tingkat kerusakan agak rusak (AR) sampai rusak (R). Sedangkan lahan
terbuka pada semua sub DAS memiliki status rusak baik pada lereng 25
- 45% maupun di atas 40%. Pada Tabel 2.5 menunjukkan bahwa tingkat
kerusakan lahan berdasarkan tipe penggunaan lahan untuk semua sub
DAS.
Tabel 2.5 Tingkat kerusakan lahan pada kawasan danau Poso
Penggunaan Lahan
Tingkat Kerusakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hutan Primer (X1) Lereng 25-40 % >40 %
B B
B B
B B
B B
B B
B B
-
-
-
Hutan Sekunder (X2) Lereng 25-40 % >40 %
AR AR
B B
AR AR
B B
B B
B B
B B
B B
-
Sawah (X3) B B B B B B B B B
Semak Belukar (X4) Lereng 25-40 % >40 %
AR B
-
B B
AR B
B B
B B
B B
B B
-
Kebun Campuran (X5) Lereng 25-40 %
>40 %
R R
AR AR
AR AR
R R
AR AR
AR AR
AR AR
AR R
AR AR
Tegalan (X6) Lereng 25-40 % >40 %
R R
-
AR AR
-
-
-
AR B
-
-
Padang Rumput (X7) Lereng 25-40 % >40 %
AR AR
-
AR AR
AR B
-
-
AR B
-
-
Lahan Terbuka (X8) Lereng 25-40 % >40 %
R R
R R
R R
-
-
-
R R
-
-
Pemukiman (X9) AR B B AR B B AR B B Sumber: PPLH UNTAD, 2010
Keterangan: AR = Agak Rusak, B=Baik, R = Rusak 1 = Sub DAS Kodina; 2 =Sub DAS Bancea-Panja; 3=Sub DAS Taipa; 4= Sub DAS Meko; 5 = Sub DAS Salukaia
; 6=Sub DAS Toinasa ; 7= Sub DAS Saluopa-Mayakeli; 8 = Sub DAS Peura-Sangele; dan 9 = Sub DAS Tokilo - Dulumai.
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
II - 27
Berdasarkan tabel 2.5 menunjukkan bahwa kondisi kerusakan lahan di
kawasan DAS Danau Poso berada pada kondisi tingkat kerusakan
(degradasi) lahan dari kondisi masih baik (B), agak rusak (AR) sampai
dengan rusak (R). Pada kawasan hutan primer (hutan rapat) kondisi
lahannya masih tergolong baik, kecuali hutan sekunder (hutan jarang) pada
Sub DAS Kodina-Boe dan Sub DAS Meko yang memiliki tingkat kerusakan
pada tahap agak rusak (AR). Pada kondisi lahan dengan tingkat degradasi
agak rusak dibutuhkan perhatian dari semua pihak karena pada wilayah
tersebut telah terdapat kegiatan-kegiatan yang mengarah pada perusakan
ekosistem DAS. Secara umum, bagian tengah dan hilir sub DAS sekitar
kawasan Danau Poso yang dinilai agak rusak terutama pada terutama pada
daerah berlereng curam sampai dengan sangat curam dengan tiper
penutupan lahan berupa lahan terbuka (tanah gundul dan padang rumput),
tegalan dan ladang, serta beberapa lokasi pada liputan vegetasi kebun
campuran. Mengingat terjadinya kecenderungan ke arah kerusakan lahan
dari kondisi baik menjadi agak rusak dan kondisi agak rusak menjadi rusak,
maka perlu diupayakan adanya tata kelola kawasan DAS yang
memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air di wilayah DAS
Danau Poso. Alokasi pemanfaatan lahan yang tidak sesuai fungsinya
dihimbau untuk dihentikan dan dikembalikan kepada fungsi semula, tanah-
tanah yang tergolong curam sampai sangat curam dengan jenis tanah peka
erosi agar dikelola menjadi kawasan perlindungan setempat. Untuk
mencapai maksud tersebut maka perlu diupayakan adanya payung
kelembagaan yang mampu mengamankan kawasan DAS dari kerusakan
dengan melibatkan para pihak terkait dalam bentuk forum koordinasi
pengelolaan DAS terpadu.
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
II - 28
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
II - 29
2.3.2. Kerusakan Sempadan
Kerusakan sempadan berdasarkan hasil survey dan analisis Peta Citra
Lansad 7 ETM ban 542 menunjukkan bahwa kawasan Danau Poso telah
mengalami pendangkalan akibat dari degradasi lahan di mana hampir
seluruh bagian sisi tepi Danau Poso mengalami pendangkalan yang cukup
serius terutama pada DAS-DAS yang kondisinya telah rusak (DAS Kondina-
Boe, Bancea/Panja, Meko dan DAS Saluopa- Mayakeli) dan diperkirakan
telah mencapai luas 7.072,64 Ha ( 19,28 % ) dari luas Danau Poso +/-
36.677 ha yang telah mengalami pendangkalan baik kategori dangkal
ataupun agak dangkal.
Tabel 2.6 Prakiraan Tingkat Pendangkalan Danau Poso
No Sub DAS Luas DAS Dangkal (40 m)
Jumlah (Ha)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Kodina-Boe 48.875,14 197,06 2.355,14 - 1.412,14 3.964,34
2 Bancea-Panja 13.768.98 232,77 204,04 - 3.063,24 3.500,05
3 Taipa 3.727,96 100,47 528,14 - 1.907,79 2.536,40
4 Meko 46.793,16 121,01 1.000,07 - 1.802,42 2.923,50
5 Salukaia 7.108,53 62,01 - - 1.259,10 1.321,11
6 Toinasa 7.826,36 214,66 - - 3.650,77 3.865,43
7 Saluopa-Mayakeli
7.589,51 525,46 208,07 1.205,32 - 1.938,85
8 Peura-Sangele 3.497,26 184,16 859,51 4.254,30 - 5.298,27
9 Dulumai-
Tokilo 9.359,51 75,85 203,92 - 2.281,91 2.561,68
10 Danau Bagian
Tengah 8.767,37 8.767,37
Jumlah 148.546,41 1.713,45 5.359,19 5.459,62 24.144,74 36.677,00
Sumber : PPLH UNTAD, 2010
Berdasarkan tabel 2.6 menunjukkan bahwa akibat terjadinya
degradasi lahan menyebabkan hampir seluruh bagian sisi tepi Danau
Poso mengalami pendangkalan yang cukup serius terutama pada DAS-
DAS yang kondisinya telah rusak (DAS Kodina-Boe, Bancea/Panja,
Meko, dan DAS Saluopa-Mayakeli). Dari total luas Danau Poso yaitu
36.677 Ha, terdapat sekitar 19,28% atau diperkirakan mencapai luas
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
II - 30
7.072,64 Ha yang telah mengalami pendangkalan baik kategori
dangkal ataupun agak dangkal.
Pendangkalan tersebut akan mempengaruhi daya tampung danau
yang pada akhirnya dapat mengurangi umur danau. Dengan demikian
jika hal ini tidak segera ditangani, maka pendangkalan akan terus
terjadi dan daya tampung danau akan semakin berkurang.
2.3. KONDISI DAN PERMASALAHAN KELEMBAGAAN
Ada beberapa hal yang sering menjadi permasalahan dalam
pengembangan kawasan Danau Poso, di mana permasalahan tersebut
bersifat multidimensional terutama dalam manajemen kelembagaan.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh tim PPLH
Universitas Tadulako beberapa permasalahan tersebut antara lain :
a. Kegiatan pembangunan yang dilakukan selama ini menggunakan
pendekatan kebijakan topdown approach dan bersifat sektoral serta
kedaerahan, sehingga diperlukan koordinasi antara bottom up dan
top-down approach
b. Belum terciptanya pengelolaan sumberdaya air dengan menggunakan
pendekatan regional,
c. Belum tersedianya data base pengelolaan lingkungan hidup yang
mengintegrasikan antara teknologi penginderaan jauh (remote
sensing) dengan sistem informasi geografi yang lebih akurat.
d. Belum berjalannya pengembangan sistem monitoring dan evaluasi
lingkungan danau yang diintegrasikan dengan sistem informasi
lingkungan danau. Akibatnya keterbatasan akan akses data dan
informasi tersebut tidak berjalan efektif sehingga antar sektor lembaga
bekerja sendiri tanpa dukungan antar instansi terkait.
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
II - 31
e. Belum adanya master plan dalam pengelolaan kawasan danau Poso
mengakibatkan program yang dijalankan bersifat sektoral sehingga
terjadi overlapping program dan pemborosan.
Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka strategi
pengembangan kelembagaan pengelolaan perairan danau harus didorong
agar lebih bersifat partisipatif. Di mana peran pemerintah melalui
departemen atau dinas terkait sangat diharapkan untuk bertindak sebagai
fasilitator dalam pengembangan kelembagaan pengelolaan partisipatif
tersebut. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain :
Pembentukan forum untuk pertemuan-pertemuan koordinatif yang
melibatkan semua pemangku kepentingan untuk penyusunan
kerangka kelembagaan, meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, serta
strategi-strategi pengelolaan, termasuk di dalamnya program-
pogram implementasi kebijakan dalam jangka pendek, menengah,
dan panjang. Pertemuan demikian juga harus menyepakati bentuk
kelembagaan serta yang akan dibentuk beserta struktur organisasi di
dalamnya;
Memperjuangkan aspek legal kesepakatan pengelolaan yang telah
ditetapkan untuk dijadikan undang-undang, peraturan pemerintah,
atau peraturan daerah yang bersifat mengikat;
Untuk implementasi kebijakan serta strategi pencapaian sasaran
selanjutnya disusun master plan kawasan perairan danau.
Penyusunan master plan juga memerlukan keterlibatan masyarakat,
pemangku kepentingan, serta pemerintah, ditambah tenaga-tenaga
ahli terkait yang dapat memberikan masukan-masukan informasi
untuk pengambilan keputusan yang akurat.
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
II - 32
2.4. Kondisi dan Permasalahan Kemasyarakatan
Mengingat ekosistem danau memiliki multi fungsi dan manfaat, maka
pengelolaan danau harus dilaksanakan secara terencana dan penuh kehati-
hatian agar potensi danau dapat termanfaatkan secara optimal dan
kegiatannya diprioritaskan pada kawasan danau yang memiliki potensi
pemanfaatan tinggi serta kawasan yang telah mengalami degradasi, selain
itu kegiatan pengelolaan danau juga harus diprioritaskan bagi kesejahteraan
masyarakat. Komunitas masyarakat yang sadar akan pentingnya suatu
kawasan danau (khususnya bagi kehidupan manusia), serta mempunyai
kemauan dan kemampuan untuk memanfaatkan danau secara bijaksana,
akan memelihara keberadaan danau dengan berbagai fungsi dan nilai
pentingnya. Berdasarkan pada prinsip ini maka danau dapat terjaga dengan
sendirinya oleh komunitas masyarakat.
Pengalaman menunjukkan bahwa pengelolaan danau yang
melibatkan berbagai pemangku kepentingan khususnya masyarakat lokal,
lebih memberikan kepastian keberlanjutan pengelolaan dibandingkan
kegiatan serupa yang dilakukan tanpa peran aktif masyarakat lokal. Peran
aktif masyarakat dalam pengelolaan danau harus dimulai sejak identifikasi
isu pengelolaan, penentuan alternatif pengelolaan isu danau, implementasi
rencana kegiatan, hingga monitoring dan evaluasi efektivitas pengelolaan
berdasarkan kriteria yang disepakati. Danau dimanfaatkan oleh beragam
pemangku kepentingan, akibatnya pengelolaan danau menjadi rawan konflik
dan di beberapa tempat memicu rusaknya sumberdaya hayati. Oleh sebab
itu, pengelolaan danau harus dilakukan secara terpadu yang melibatkan
semua pemangku kepentingan.
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
II - 33
Selama ini, pengelolaan danau masih dilakukan secara sektoral dan
regional serta belum memiliki kejelasan mengenai peran dan pembagian
tanggung jawab bagi masing-masing pemangku kepentingan. Evaluasi dari
kegiatan seringkali didasarkan pada kepentingan masing-masing sektor
sehingga tidak jarang menimbulkan konflik diantara para pengguna. Secara
umum, untuk pengelolaan (perencanaan, implementasi kegiatan, monitoring
dan evaluasi) yang terintegrasi diperlukan kerja sama yang kuat antara
pemerintah, swasta, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, dan
masyarakat sekitar yang ada di kawasan danau Poso.
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
III-34
BAB III
GERAKAN PENYELAMATAN DANAU POSO
3.1 Penentuan Kekuatan, Kelemahan, Ancaman dan Peluang Kawasan
Danau Poso
Program penyelamatan Danau Poso merupakan program yang sangat penting
bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya masyarakat di pesisir Danau
Poso. Danau Poso merupakan sumberdaya alam yang sangat terkait dengan hajat
hidup masyarakat. Secara ekologis danau merupakan habitat dari berbagai biota air,
juga berfungsi sebagai pengendali banjir. Secara ekonomi Danau Poso merupakan
sumber mata pencaharian petani dan nelayan di sekitarnya, juga berfungsi sebagai
sarana transportasi dan obyek wisata. Dengan upaya penyelamatan ini diharapkan
Danau Poso dapat memberikan manfaat yang secara berkelanjutan, baik manfaat
ekonomi maupun manfaat ekologis.
Upaya penyelamatan Danau Poso perlu dilakukan melalui kajian lingkungan eksternal
dan internal sehingga upaya yang dilakukan tersebut efektif dalam mencapai sasaran.
Kondisi dan karakteristik lingkungan eksternal dan internal perlu dianalisis sehingga
dapat diketahui dampak penting ditimbulkan dan dapat ditetapkan rencana-rencana
strategis yang mungkin dapat dilakukan. Untuk mengetahui kondisi eksternal dan
internal yang dibutuhkan dalam upaya penyelamatan Danau Poso, dilakukan analisis
SWOT yaitu menganalisa lingkungan eksternal dan internal yang dimiliki kawasan
Danau Poso. Adapun lingkungan internal yang dimaksud adalah faktor-faktor yang
mempengaruhi ekosistem yang berasal dari dalam danau Poso itu sendiri, dan
lingkungan eksternal berasal dari luar badan air danau Poso. Adapun faktor-faktor
internal terdiri atas kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness) kawasan Danau
Poso, sedangkan faktor-faktor eksternal terdiri atas peluang (Opportunity) dan
ancaman (Threat). Analisis SWOT disajikan pada tabel 3.1 berikut ini :
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
III-35
Tabel 3.1 Analisis SWOT upaya penyelamatan danau Poso
Peluang (O) Ancaman (T)
Terbukanya peluang untuk pengembangan kawasan wisata danau Poso
Terbukanya alternatif diversifikasi usaha pertanian dengan komodisitas unggulan
Tersedianya dana dari
pemerintah
Tingginya tingkat penyusutan/pendangkalan danau
Hilangnya keragamanhayati danau Poso
Hilangnya pekerjaan
dan sumber
pendapatan
masyarakat pesisir
danau Poso
Kekuatan (S) Rencana Strategis (SO) Rencana Strategis (ST)
Komitmen yang kuat pemerintah dan masyarakat terhadap penyelamatan danau Poso
Adanya potensi alam yang cukup untuk pengembangan usaha termasuk pariwisata
Melakukan dokumentasi dan publikasi potensi danau Poso
Melakukan promosi wisata danau Poso yang ramah lingkungan
Melakukan konservasi pada zona penyangga dan hulu yang menjadi sumber pendangkalan danau Poso
Memulihkan keanekaragaman hayati danau melalui pemantuan kualitas air dan identifikasi biota air
Kelemahan (W) Rencana Strategis (WO) Rencana Strategis (WT)
Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian danau Poso
Kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola danau Poso
Rendahnya taraf hidup masyarakat pesisir danau Poso
Belum adanya Perda
tentang pengelolaan
danau Poso
Membentuk kelompok pencinta dan penyelamat danau Poso
Melakukan sosialisasi program penyelamatan danau Poso
Melakukan
penyuluhan dan
pelatihan
keterampilan usaha
produktif
Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian danau Poso
Penciptaan lapangan kerja baru sebagai sumber pendapatan masyarakat
Mengupayakan lahirnya Perda pengelolaan danau Poso
Mengadakan Pusat
Informasi Pesisir
Danau Poso di lokasi
strategis
Berdasarkan inventarisasi dan identifikasi program penyelamatan danau Poso
maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang perlu mendapat
penanganan serius utamanya pada daerah aliran sungai (DAS) dan daerah
tangkapan air danau (DTA) serta sempadan danau, potensi kerusakan yang
dapat terjadi pada umumnya adalah:
Eksternal
Internal
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
III-36
Kerusakan lingkungan dan erosi lahan yang disebabkan oleh penebangan
hutan dan pengolahan lahan yang tidak benar, sehingga menimbulkan
erosi dan sedimentasi dan menyebabkan pendangkalan serta penyempitan
danau.
Pembuangan limbah domestik, industri, dan pertanian yang menyebabkan
pencemaran air danau.
Berbagai kegiatan yang berlangsung pada perairan danau juga berpotensi
merusak ekosistem akuatik, yaitu:
Penangkapan ikan dengan cara yang merusak sumber daya (overfishing).
Pembudidayaan ikan dengan keramba jaring apung yang tidak terkendali
sehingga berpotensi pembuangan limbah pakan ikan dan pencemaran air.
Pengambilan air danau sebagai air baku ataupun sebagai tenaga air (PLTA)
yang kurang memperhitungkan keseimbangan hidrologi danau sehingga
mengubah karakteristik permukaan air danau dan sempadan danau.
Dalam upaya penyelamatan Danau Poso perlu dilakukan kajian lingkungan
eksternal dan internal sehingga upaya yang dilakukan tersebut efektif dalam
mencapai sasaran. Kondisi dan karakteristik lingkungan eksternal dan internal
perlu dianalisis agar dapat diketahui dampak penting yang mungkin terjadi,
sehingga perlu ditetapkan rencana-rencana strategis.
Pelaksanaan program dilakukan berdasarkan beberapa pendekatan yaitu:
Pendekatan ilmiah, dalam setiap kegiatan diterapkan inovasi teknologi
untuk memecahkan masalah.
Pendekatan partisipatif, masyarakat terlibat langsung dalam pelaksanaan
program dengan pengawalan dan pengawasan dari instansi terkait.
Pendekatan integratif dan koordinatif, program dilakukan secara terpadu
oleh berbagai stakeholders.
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
III-37
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka akan dirumuskan program-
program yang diharapkan dapat menyelamatkan danau Poso. Dalam
pelaksanaannya Program-program tersebut dikelompokkan menjadi 2 program
besar, yaitu 1) Program Super Prioritas dan 2) Program Prioritas. Untuk
mencapai hal tersebut maka akan dilaksanakan secara periodik, di mana
pendekatan program-program tersebut akan diimplementasikan dalam
kegiatan-kegiatan yang saling mendukung. Beberapa program super prioritas
dan prioritas dalam menyelamatkan danau Poso antara lain :
PROGRAM SUPER PRIORITAS (POKOK)
1. Pengendalian Pencemaran Air, Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air
2. Penyelamatan ekosistem DAS dan DTA
3. Konservasi Sumberdaya dan Keanekaragaman Hayati
PROGRAM PRIORITAS (PENUNJANG)
1. Pemanfaatan Sumberdaya Air Danau
2. Peningkatan Peran dan Partisipasi Masyarakat
PROGRAM SUPER PRIORITAS (POKOK)
1. Pengendalian Pencemaran Air, Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air
Untuk mengetahui kualitas air sungai/danau yang ada dilokasi studi, dilakukan
pengamatan dan pengukuran kualitas air berdasarkan sistem Daerah Aliran Sungai
(DAS) yang merupakan suatu unit kesatuan ekosistem sehingga segala kegiatan melalui
pengamatan air, baik kualitas maupun kuantitasnya. Baku mutu kualitas air yang
digunakan dalam kaitannya dengan studi yaitu peraturan pemerintah No. 82 Tahun
2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
III-38
Karakterisasi Sifat Fisik Kimia Air
Kondisi kualitas air danau Poso mengalami penurunan akibat adanya buangan
limbah domestik, limbah pertanian, aktivitas budidaya yang dilakukan di dalam danau,
sedimentasi danau akibat erosi di daerah hulu sungai.
Tujuan: Mengetahui kualitas air melalui pengukuran parameter fisika, kimia,
dan mikrobiologi
Ruang Lingkup Kegiatan:
Pengukuran kualitas air danau Poso dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi
21 titik, di mana titik pengambilan sampel dilakukan pada inlet, outlet, pertengahan
danau, bagian tepi danau, serta identifikasi biota air yang ada di danau Poso serta
ekosistemnya. Parameter kualitas air yang diukur meliputi parameter fisika, parameter
kimia, dan parameter mikrobiologi.
Input : dana untuk alokasi SDM, tenaga ahli, dan alat
Output : Data kualitas air dengan beberapa parameter, dan data biota air serta
ekosistemnya
Outcome : Tersedianya data akurat kualitas air Danau Poso dalam rangka rencana
pengelolaan dan pemulihan lingkungan
Benefit : Mengetahui baku mutu air Danau Poso
Impact : Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap kualitas air dan
pengendalian pencemaran air
Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air
Pemantauan kualitas air sangat diperlukan mengingat kondisi kualitas air danau
Poso sudah mulai tercemar oleh beberapa buangan limbah domestik, limbah
pertanian, dan limbah industri berdasarkan studi pendahuluan yang pernah dilakukan.
Dengan demikian maka pemantauan kualitas air secara berkala perlu dilakukan untuk
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
III-39
mendapatkan data secara komprehensif, sehingga dampak yang mungkin ditimbulkan
oleh adanya berbagai aktivitas masyarakat dapat dieliminer dengan menerapkan
kebijakan yang berwawasan lingkungan.
Ruang Lingkup Kegiatan:
Untuk mendapatkan data secara komprehensif maka pemantauan dan evaluasi
kualitas air dilakukan pengambilan sampel secara berkala.
Input : dana untuk alokasi SDM, tenaga ahli, dan alat
Output : Data kualitas air secara berkala
Outcome : Tersedianya data akurat kualitas air Danau Poso dalam rangka rencana
pengelolaan dan pemulihan lingkungan
Benefit : Mengetahui baku mutu air Danau Poso.
Impact : Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap kualitas air dan
pengendalian pencemaran air.
Tersedianya data kualitas air secara berkala sangat menguntungkan utamanya
dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan danau Poso. Hal
ini berkaitan erat dengan daya tampung beban pencemaran air danau. Di mana
dengan mengetahui daya tampung beban pencemaran, maka Pemerintah Daerah
dapat mengeluarkan regulasi berupa penetapan zona yang bisa dimanfaatkan untuk
kegiatan industri, lingkungan perumahan, dan kegiatan pertanian. Adanya penetapan
zona tersebut akan memberi dampak terhadap kualitas air danau, sehingga danau
punya kemampuan dalam memulihkan diri dari pencemaran yang masuk ke dalam
badan perairan. Dengan demikian maka status mutu air danau Poso secara tidak
langsung dapat diketahui dengan adanya penetapan zona tersebut.
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
III-40
2. Penyelamatan Ekosistem DAS dan DTA
Secara alami danau akan mengalami pendangkalan meskipun memerlukan
waktu yang relatif lama. Pendangkalan danau dapat dipercepat karena aktivitas
manusia di daerah DTA seperti tingginya laju sedimentasi dan erosi. DAS dan DTA yang
rusak menyebabkan fluktuasi debit banjir di musim hujan dan debit sangat rendah di
musim kemarau dengan perbedaan yang sangat drastis. Daerah Aliran Sungai (DAS)
yang masuk ke Danau Poso sebagian besar berada di Kecamatan Pamona Selatan dan
curah hujannya cukup tinggi. Sehingga dari data curah hujan yang ada sangat
menguntungkan. Secara garis besar DAS Danau Poso dapat dibagi menjadi tiga (3)
bagian, yaitu hulu, tengah dan hilir.
a. Daerah Hulu
Daerah ini merupakan daerah yang mempunyai kelandaian cukup terjal, lebih
daripada
25 %. Kemiringan lahan di bagian ujung hulu mencapai 25-40%. Di atas hulu yang
berada di lereng pegunungan kemiringan mencapai lebih dari 40 %.
b. Daerah Tengah
Merupakan daerah dengan kelandaian sedang, berkisar 8 %. Di beberapa bagian
dijumpai kemiringan yang agak besar sampai 15 %. Kawasan ini merupakan daerah
pertanian, khususnya tanaman padi dan tegalan dan semak belukar.
c. Daerah Hilir
Merupakan dataran rendah dengan kelandaian kecil kurang dari 2 %. Di areal ini
terdapat persawahan dan tegalan serta kebun di beberapa lokasi.
Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Poso sebagian besar terletak di empat
kecamatan yaitu Kecamatan Pamona Selatan, Pamona Barat, Pamona Utara, dan
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
III-41
Pamona Timur. Tepi bagian timur danau sangat curam hanya didaratan DAS Kodina
dan Bancea yang agak landai.
Ruang Lingkup Kegiatan:
Pengumpulan data tentang letak, luas, pola dan struktur pengelolaan serta
tingkat degradasi lahan pada kawasan Danau Poso. Data yang dikumpulkan masing-
masing lokasi adalah letak, luas, dan status lahan menurut geografis dan administrasi
pemerintahan, kondisi penutupan lahan, kelerengan lahan, tingkat erosi, manajemen
konservasi (bila ada) dan produktivitas lahan (khusus pada kawasan budidaya usaha
pertanian) sekitar danau. Selain itu teridentifikasinya potensi dan permasalahan, serta
terciptanya keserasian dan keterpaduan pemanfaatan kawasan Danau Poso. Sasaran
lokasi kegiatan adalah lokasi yang termasuk dalam daerah tangkapan air (cathment
area) Danau Poso yang penetapannya diperoleh dari hasil analisis peta rupa bumi skala
1:50.000 dan citra landsat 7 ETM band 542 skala 1:50.000.
Input : dana untuk alokasi SDM, tenaga ahli, dan alat
Output : tersusunnya laporan yang memuat data/informasi serta analisis
mengenai nilai-nilai dari parameter penilaian kerusakan lahan menurut
dengan fungsinya sehingga dapat digunakan dalam penyusunan
rencana program kegiatan pencegahan dan pengendalian degradasi
lahan di kawasan Danau Poso.
Outcome : Peningkatan kesadaran masyarat di pesisir dan hulu danau terhadap
pelestarian lingkungan Danau Poso
Benefit : Mengurangi laju degradasi hulu, pesisir dan perairan Danau Poso dengan
aktivitas usaha masyarakat yang tidak ramah lingkungan.
Impact : Meningkatkan kualitas SDM lingkungan
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
III-42
3. Konservasi Sumberdaya dan Keanekaragaman Hayati
Suatu ekosistem yang mempunyai keanekaragam yang tinggi mempunyai
kestabilan ekologi yang tinggi pula. Pada suatu ekosistem danau misalnya apabila
tumbuh massal gulma air atau algae berarti didominasi oleh satu jenis tumbuhan,
keanekaragamannya rendah. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati ekosistem air
tawar disebabkan oleh 5 faktor, yaitu:
1. Penangkapan berlebihan (over exploitation) dan dengan cara yang merusak
seluruh biota air.
2. Kerusakan habitat oleh pelumpuran, pendangkalan dan penurunan permukaan
air serta penyempitan perairan danau.
3. Kerusakan kualitas air oleh pencemaran dari DAS, DTA, sempadan dan kegiatan
pada perairan danau
4. Perubahan pola aliran air
5. Invasi oleh jenis-jenis hewan eksotis.
Ketidakseimbangan ekosistem danau yang diakibatkan oleh proses degradasi
lahan menyebabkan biota perairan danau mengalami tekanan yang cukup signifikan.
Hal ini dapat diketahui dari menipisnya unsur hara, penurunan kualitas air, dan
penurunan volume danau. Dengan adanya kondisi tersebut maka perlu dilakukan
restocking keanekaragaman hayati.
Ruang Lingkup Kegiatan :
1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Monitoring dan Evaluasi
Input : Dana untuk restocking.
Output : Jenis dan banyaknya jenis biota yang direstocking.
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
III-43
Outcome : Mengembalikan ketersediaan sumberdaya hayati danau.
Benefit : Mengembalikan fungsi Ekonomis dan Lingkungan danau
Impact : Kelestarian sumber daya alami Danau Poso
PROGRAM PRIORITAS (PENUNJANG)
1. Pemanfaatan Sumberdaya Air Danau
Beberapa fungsi danau secara ekosistem adalah sebagai berikut:
(1) sebagai sumber plasma nutfah yang berpotensi sebagai penyumbang bahan
genetik;
(2) sebagai tempat berlangsungnya siklus hidup jenis flora/fauna yang penting,
(3) sebagai sumber air yang dapat digunakan langsung oleh masyarakat sekitarnya
(rumahtangga, industri dan pertanian);
(4) sebagai tempat penyimpanan kelebihan air yang berasal dari air hujan, aliran
permukaan, sungai-sungai atau dari sumber-sumber air bawah tanah;
(5) memelihara iklim mikro, di mana keberadaan ekosistem danau dapat
mempengaruhi kelembaman dan tingkat curah hujan setempat;
(6) sebagai sarana transportasi untuk memindahkan hasil-hasil pertanian dari
tempat satu ke tempat lainnya;
(7) sebagai penghasil energi melalui PLTA;
(8) sebagai sarana rekreasi dan objek pariwisata (Connell & Miller,1995).
Pengelolaan danau harus dilaksanakan secara terencana, agar potensi danau
dapat termanfaatkan secara optimal dan kegiatannya diprioritaskan pada kawasan
danau yang memiliki potensi pemanfaatan tinggi serta kawasan yang telah mengalami
degradasi, selain itu kegiatan pengelolaan danau juga harus diprioritaskan bagi
kesejahteraan masyarakat.
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
III-44
Ruang Lingkup Kegiatan :
Penyusunan master plan tata guna air danau, Water Management
pemanfaatan air danau untuk keperluan pengairan, air baku, PLTA dan lain-lain
Input : Dana untuk alokasi Sumber Daya Manusia, Tenaga Ahli, dan Teknologi.
Output : Peningkatan sumberdaya air danau
Outcome : Mengembalikan ketersediaan sumberdaya air danau.
Benefit : Mengembalikan fungsi Ekonomis dan Lingkungan danau
Impact : Kelestarian sumber daya alami Danau Poso
2. Peningkatan Peran dan Partisipasi Masyarakat
Masyarakat memiliki peranan sangat penting dalam keberhasilan gerakan
penyelamatan danau. Kearifan lokal yang ada perlu dilestarikan, di mana dalam
implementasinya pengelolaan dan konservasi Danau Poso dapat diperkaya dengan
pengetahuan dan ketrampilan. Hal ini sangat diperlukan karena pengelolaan yang
bottom up, yaitu pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat dilaksanakan secara
terpadu, desentralistik dan partisipatif untuk menangani permasalahan lingkungan
dengan partisipasi aktif dan peran serta masyarakat (KLH, 2008).
Ruang Lingkup Kegiatan :
1. Persiapan
2. Pembentukan kelembagaan yang melibatkan seluruh stakeholder
3. Sosialisasi kelembagaan dan peranannya kepada masyarakat
4. Evaluasi
Input : Dana untuk alokasi Sumber Daya Manusia, Tenaga Ahli, dan Teknologi.
Output : Lembaga Pengelola Danau Poso
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
III-45
Outcome : Peningkatan kesadaran masyarat di pesisir danau terhadap pelestarian
lingkungan Danau Poso
Benefit : Tumbuhnya partisipasi stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat)
dalam Penyelamatan Danau Poso.
Impact : Meningkatkan kualitas lingkungan danau.
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
III-34
MATRIKS USULAN PROGRAM SUPER PRIORITAS DAN PRIORITAS PENYELAMATAN DANAU POSO
Permasalahan Kegiatan Indikator/output Baseline
Target Capaian
Pelaksana/Penanggung Jawab 2014 2015 2016 2017 2018
Program Super Prioritas
Pencemaran air oleh limbah domestik, industri, dan pertanian
Pengendalian Pencemaran Air, Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air BLHD, KLH, Kementrian PU, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementrian Pertanian
Kualias air DO (mg/L) Baku Mutu Air Kelas II. Kepmen LH
114/03
COD (mg/L)
BOD (mg/L)
pH
TN (mg/L)
TP (mg/L)
TDS (mg/L)
TSS (mg/L)
Logam berat (mg/L)
mikrobiologi
Daya tampung beban pencemaran
DO (mg/L) COD (mg/L) BOD (mg/L) Cl
- (mg/L)
KepMen LH 110/03
Status mutu air tercemar atau tidak tercemar
KepMen LH 115/03
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
III-35
Permasalahan Kegiatan Indikator/output Baseline Target Capaian Pelaksana/Penanggung Jawab
2014 2015 2016 2017 2018
Program Super Prioritas
Penanganan lahan kritis, erosi, banjir, dan sedimen
Penyelamatan Ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Daerah Tangkapan Air (DTA)
Rehabilitasi lahan kritis secara teknis
Luas lahan sangat kritis (ha)
BLHD, KLH, Kementrian PU, Kementrian Pertanian, dan Kementrian Kehutanan
Rehabilitasi lahan kritis secara vegetatif
Luas lahan sangat kritis (ha)
Pengembangan agroforestry
Hutan rakyat (ha)
Pembuatan bronjong/pelindung tebing
Laju erosi (ton/ha/thn)
Monitoring debit dan sedimen
Laju sedimentasi (ton/thn)
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
III-36
Permasalahan Kegiatan Indikator/output Baseline Target Capaian Pelaksana/Penanggung Jawab
2014 2015 2016 2017 2018
Program Super Prioritas
Menurunnya ikan endemik , terjadinya introduksi ikan invasive serta terputusnya jalur ruaya
Konservasi Sumberdaya dan Keanekaragaman Hayati
Penyusunan rencana pengelolaan perikanan danau
% Peningkatan terselamatkan populasi ikan endemik
Jumlah populasi dan jenis ikan spesis endemik
BLHD, KLH, Kementrian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan perikanan tangkap ramah lingkungan
Penertiban teknik penangkapan ikan
Restocking (penebaran) benih ikan endemik
Permasalahan Kegiatan Indikator/output Baseline Target Capaian Pelaksana/Penanggung Jawab
2014 2015 2016 2017 2018
Program Prioritas
Penurunan tinggi muka air danau akibat (pemanfaatan PLTA, pengambilan air baku, dan irigasi
Pemanfaatan Sumberdaya Air Danau
Penyusunan master plan tata guna air danau berupa pemanfaatan/fungsi air danau sebagai :
BLHD, KLH, Kementrian PU, Kementrian Pertanian, dan Kementrian Kehutanan
1. Sumber air baku
Liter/detik
% peningkatan debit air dan %
peningkatan pemanfaatan
sebagai sumber air
baku
2. Debit air ke PLTA
m3/detik
3. Debit ke saluran irigasi
m3/detik
4. Luas karamba ha
5. Irigasi dari danau Poso
ha
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
III-37
Permasalahan Kegiatan Indikator/output Baseline Target Capaian Pelaksana/Penanggung Jawab
2014 2015 2016 2017 2018
Program Prioritas
Rendahnya keterlibatan masyarakat dan kearifan lokal dalam penyelamatan ekosistem danau
Peningkatan Peran dan Partisipasi Masyarakat
Pengoptimalan tenaga kerja lokal dalam kegiatan rehabilitasi dan konservasi
Pendapatan perkapita (rupiah),
luas lahan kritis (ha), hutan rakyat (ha)
BLHD, KLH, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Pertanian, Kementrian PU, Kementrian Kehutanan, Kementrian Sosial, Bappenas, dan BPS
Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan
Pentaatan pemanfaatan sempadan (%)
Efisiensi pemanfaatan fungsi air danau
Sumber air baku (liter/detik), debit
air ke PLTA (m
3/detik), debit air
ke saluran irigasi (m
3/detik)
Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam aksi peduli lingkungan
Jumlah kelompok peduli lingkungan
Sinergisme pemerintah, masyarakat, stakeholders, dan perguruan tinggi dalam aksi peduli lingkungan
-
Gerakan Penyelamatan Danau Poso
IV - 38
BAB IV
REKOMENDASI
Keberhasilan Gerakan Penyelamatan Danau (GERMADAN) Poso sangat
tergantung pada komitmen para pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun
perguruan tinggi dan LSM. Untuk itu, diperlukan kerjasama yang kuat antar
lembaga, dukungan dana, dan fasilitas pendukung lainnya yang dapat dilakukan
secara bertahap.
Guna mendukung keberhasilan tersebut, maka sangat diperlukan
pemantauan dan evaluasi terhadap program berjalan. Unit pemantauan dan
evaluasi dapat merupakan lembaga Ad-Hoc yang dibentuk oleh Gubernur dan
memiliki kekuatan hukum. Lembaga tersebut dapat dibentuk dengan
mengembangkan kebijakan dan penguatan kelembagaan yang telah ada tanpa
membentuk lembaga baru.
Unit pemantauan dan evaluasi diperlukan sejak rancangan disusun dan
dilaksanakan secara terpadu untuk menjamin implementasi program berjalan
sesuai dengan perencanaan program Gerakan Penyelamatan Danau Poso.