gcg.doc

8/12/2019 GCG.doc

http://slidepdf.com/reader/full/gcgdoc 1/22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, serta mencapai visi suatu perusahaan untuk menjadi perusahaaan terbaik dalam kelasnya yang dapat dibanggakan oleh

seluruh pemangku kepentinganperusahaaan harus terus memperkuat tata kelola perusahaan,

termasuk struktur pengendalian internal dan manajemen risiko, serta penerapan standar baku

operasi yang lebih seragam dan transparan. Guna mencapai tingkat penerapan GCG secara

maksimal,perusahaan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan operasional

perusahaaan.

Prinsip-prinsip GCG yang secara umum dikenal di jabarkan antara lain: Transparency

Keterbukaan dalam mengemukakan inormasi yang material dan relevan dalam proses

pengambilan keputusan, Accountability Kejelasan ungsi dan pelaksanaan pertanggungja!aban

perusahaan sehingga pengelolaan berjalan eekti, Responsibility Kesesuaian pengelolaan

perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan

perusahaan yang sehat, Independent Pengelolaan perusahaan secara proesional tanpa

pengaruh"tekanan dari pihak manapun. Fairness Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-

hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

1

8/12/2019 GCG.doc


BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. DEFINISI

Sumber wikipedia : #ata kelola perusahaan $ bahasa %nggris: corporate governance&

adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi

pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. #ata kelola

perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan $ stakeholder & yang

terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan

adalah pemegang saham, manajemen, dan de!an direksi. Pemangku kepentingan lainnya

termasuk karya!an, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta

masyarakat luas.

#ata kelola perusahaan adalah suatu subjek yang memiliki banyak aspek. 'alah satu topik

utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung

ja!ab mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku

yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. (okus utama lain adalah eisiensi

ekonomi yang menyatakan bah!a sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk

mengoptimalisasi hasil ekonomi, dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang

saham. )da pula sisi lain yang merupakan subjek dari tata kelola perusahaan, seperti sudut

pandang pemangku kepentingan, yang menuntut perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap

pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya karya!an atau lingkungan.

Perhatian terhadap praktik tata kelola perusahaan di perusahaan modern telah meningkat

akhir-akhir ini, terutama sejak keruntuhan perusahaan-perusahaan besar )' seperti *nron

Corporation dan +orldcom. Di %ndonesia, perhatian pemerintah terhadap masalah ini

di!ujudkan dengan didirikannya Komite asional Kebijakan Governance $KKG& pada akhir

tahun /.

Good Corporate Governance $GCG& tidak lain pengelolaan bisnis yang melibatkan

kepentingan stakeholders serta penggunaan sumber daya berprinsip keadilan, eisiensi,

2

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris

http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemangku_kepentingan

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemegang_saham

http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dewan_direksi&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntabilitas

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris

http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemangku_kepentingan

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemegang_saham

http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dewan_direksi&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntabilitas

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia

8/12/2019 GCG.doc


8/12/2019 GCG.doc


4&. #erdapat banyak deinisi tentang %' yang pendeinisiannya dipengaruhi oleh teori yang

melandasinya. Perusahaan"korporasi dapat dipandang dari dua teori, yaitu $a& teori pemegang

saham $ shareholding theory&, dan $b& teori stakeholder $ stakeholding theory&

Shareholding theory mangatakan bah!a perusahaan didirikan dan dijalankan untuk

tujuan memaksimumkan kesejahteraan pemilik"pemegang saham sebagai akibat dari investasi

yang dilakukannya. Shareholding theory ini sering disebut sebagai teori korporasi klasik yang

sudah diperkenalkan oleh )dam 'mith pada tahun 2556. Deinisi %' yang berdasar pada

shareholding theory diberikan oleh 7onks dan 7ino! $2338& yaitu hubungan berbagai

partisipan $pemilik"investor dan manajemen& dalam menentukan arah dan kinerja korporasi.

Deinisi lain diajukan oleh 'hleier dan 9ishny $2335& yang menyebutkan bah!a %' sebagai

cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh hasil $r eturn&yang sesuai dengan investasi yang ditanamkan.

Stakeholding theory, diperkenalkan oleh (reeman $23/&, menyatakan bah!a perusahaan

adalah organ yang berhubungan dengan pihak lain yang berkepentingan, baik yang ada di dalam

maupun di luar perusahaan. Deinisi stakeholder ini termasuk karya!an, pelanggan, kreditur,

suplier, dan masyarakat sekitar dimana perusahaan tersebut beroperasi. )dapun deinisi Good

%orporate 'overnance dari %adbury %ommittee yang berdasar pada teori stakeholder adalah

sebagai berikut :

A set of rules that define the relationship between shareholders# managers# creditors#

the government# employees and internal and e)ternal stakeholders in respect to their

rights and responsibilities*

$'eperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer,

kreditur, pemerintah, karya!an, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal

maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan ke!ajiban mereka&.

Pengertian lain CG menurut 'urat Keputusan 7enteri egara"Kepala 1adan Penanaman

7odal dan Pembinaan 1;7 o. 4"7 P$+,-$.+/000 tentang Pengembangan Praktik GCG

dalam Perusahaan Perseroan $P*<'*<=&, 'ood %orporate 'overnance adalah prinsip korporasi

4

8/12/2019 GCG.doc


yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata

demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

1erdasarkan deinisi-deinisi tersebut, nampak dengan jelas bah!a %' merupakan upaya

yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk menjalankan

usahanya secara baik sesuai dengan hak dan ke!ajibannya masing-masing.

2.!. PRINSIP DASAR GOOD CORPORATE GOVERNANCE

#ujuan '%' pada intinya adalah menciptakaan nilai tambah bagi semua pihak yang

berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi de!an komisaris,

direksi, karya!an, dan pihak eksternal yang meliputi investor, kreditur, pemerintah, masyarakat

dan pihak>pihak lain yang berkepentingan $ stakeholders&. Dalam praktiknya %' berbeda di

setiap negara dan perusahaan karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur

kepemilikan, sosial dan budaya. Perbedaan praktik ini menimbulkan beberapa versi yang

menyangkut prinsip-prinsip %', namun pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan.

7enurut Cadbury <eport $233&, prinsip utama GCG adalah: keterbukaan, integritas dan

akuntabilitas. 'edangkan menurut 1rgani2ation for 3conomic %orporation and !evelopment

atau =*CD, prinsip dasar GCG adalah: ke!ajaran (fairness&, akuntabilitas (accountability&#

transparansi (transparency&, dan responsibilitas (responsibility& Prinsip-prinsip tersebut

digunakan untuk mengukur seberapa jauh '%' telah diterapkan dalam perusahaan. Dalam

pidato saya ini, selanjutnya akan digunakan prinsip dasar menurut =*CD.

2.!.1. "e#a$aran (fairness)

Prinsip ke!ajaran menekankan pada adanya perlakuan dan jaminan hak-hak yang sama

kepada pemegang saham minoritas maupun mayoritas, termasuk hak-hak pemegang saham asing

serta investor lainnya. Praktik ke!ajaran juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan

serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. 0al ini penting untuk melindungi

kepentingan pemegang saham dari praktik kecurangan (fraud& dan praktik-praktik insider

trading yang dilakukan oleh agen"manajer. Prinsip ke!ajaran ini dimaksudkan untuk mengatasi

masalah yang timbul dari adanya hubungan kontrak antara pemilik dan manajer karena diantara

kedua pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda $conflict of interest &.

5

8/12/2019 GCG.doc


2.!.2. Ak%nta&'l'ta( (accountability)

Prinsip akuntabilitas berhubungan dengan adanya sistem yang mengendalikan hubungan

antara unit-unit penga!asan yang ada di perusahaan. )kuntabilitas dilaksanakan dengan adanya

de!an komisaris dan direksi independen, dan komite audit. )kuntabilitas diperlukan sebagaisalah satu solusi mengatasi Agency Problem yang timbul antara pemegang saham dan direksi

serta pengendaliannya oleh komisaris. Praktik-praktik yang diharapkan muncul dalam

menerapkan akuntabilitas diantaranya pemberdayaan de!an komisaris untuk melakukan

monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen guna memberikan jaminan

perlindungan kepada pemegang saham dan pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi.

2.!.!. Tran()aran(' (transparency)

Prinsip dasar transparansi berhubungan dengan kualitas inormasi yang disajikan oleh

perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas inormasi yang

disampaikan perusahaan. =leh karena itu perusahaan dituntut untuk menyediakan inormasi yang

jelas, akurat, tepat !aktu dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sarna. Prinsip

ini di!ujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasiskan standar

akuntansi dan best practices yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang

berkualitas, mengembangkan teknologi inormasi dan sistem inormasi akuntansi manajemen

untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan

yang eekti oleh de!an komisaris dan direksi? termasuk juga mengumumkan jabatan yang

kosong secara terbuka $#jager dkk, 4 : 82&. Dengan kata lain prinsip transparansi ini

menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan

keterbukaan dalam penyajian $disclosure& inormasi yang dimiliki perusahaan.

2.!.*. Re()+n('&'l'ta( (responsibility)

<esponsibilitas diartikan sebagai tanggungja!ab perusahaan sebagai anggota masyarakat

untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku serta pemenuhan terhadap kebutuhan-

kebutuhan sosial. <esponsibilitas menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur

mekanisme pertanggungja!aban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang

berkepentingan. 0al tersebut untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai GCG yaitu

mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat,

pemerintah, asosiasi bisnis dan pihak-pihak lainnya.

6

8/12/2019 GCG.doc


2.*. ,E"ANIS,E CORPORATE GOVERNANCE

7ekanisme corporate governance merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan

yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan

kontrol"penga!asan terhadap keputusan tersebut. 7ekanisme governance diarahkan untuk

menjamin dan menga!asi berjalannya sistem governance dalam sebuah organisasi $+alsh dan

'e!ard, 233&.

+alsh dan 'e!ard $233& menyatakan bah!a terdapat mekanisme untuk membantu

menyamakan perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer dalam rangka

penerapan '%'# yaitu: $2& mekanisme pengendalian internal perusahaan, dan $& mekanisme

pengendalian eksternal berdasarkan pasar.

7ekanisme pengendalian internal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan

dengan membuat seperangkat aturan yang mengatur tentang mekanisme bagi hasil, baik yang

berupa keuntungan, return maupun risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. 'alah

satu pilihan mekanisme pengendalian internal untuk menyamakan kepentingan pemegang saham

dan manajer adalah kontrak insenti jangka panjang $+alsh dan 'e!ard, 233? @ensen, 2334&.

Kontrak jangka panjang ini dilakukan dengan memberikan insenti pada menajer apabila nilai

perusahaan atau kemakmuran pemegang saham meningkat, salah satunya dengan cara memberi

kepemilikan saham kepada manajer $@ensen dan 7eckling, 2356? (ama, 23&. Dengan

demikian, manajer akan termotivasi untuk meningkatkan nilai peruahaan atau meningkatkan

kemakmuran pemegang saham karena hal tersebut juga akan meningkatkan kekayaan manajer

sendiri.

7ekanisme pengendalian eksternal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan oleh

pasar. 7enurut teori pasar untuk pengendalian perusahaan (market for corporate control &, pada

saat diketahui bah!a manajemen berperilaku menguntungkan diri sendiri, kinerja perusahaan

akan menurun yang direleksikan oleh nilai saham perusahaan. Pada kondisi tersebut, kelompok

menajer lain akan menggantikan manajer yang sedang memegang jabatan. Dengan demikian

bekerjanya market for corporate control bisa menghambat tindakan menguntungkan diri manajer

sendiri $@ensen dan 7eckling, 2356&.

7

8/12/2019 GCG.doc


7ekanisme pengendalian lain yang secara luas digunakan dan diharapkan dapat

menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen adalah mekanisme melalui pelaporan keuangan.

7elalui laporan keuangan yang merupakan tanggungja!ab manajer, pemilik dapat mengukur,

menilai, sekaligus dapat menga!asi kinerja manajer untuk mengetahui sejauh mana menajer

telah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik. 'elain itu pemilik dapat memberikan

kompensasi kepada manajer berdasarkan laporan keuangan. Aaporan keuangan yang dibuat

dengan berdasarkan angka-angka akuntansi diharapkan berperan besar dalam meminimalkan

konlik antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan $@ensen dan 7eckling,

2356? +atts dan Bimerman, 236&.

Dalam hubungannya dengan jenis inormasi yang disajikan dalam laporan keuangan

perusahaan, terdapat dua jenis siat inormasi yang diungkapkan. Penmann $23& membagi siat

inormasi yang diungkapkan menjadi mandatory disclosure dan voluntary disclosure. %normasi

yang bersiat mandatory disclosure merupakan inormasi yang harus diungkapkan dalam laporan

keuangan karena memang di!ajibkan oleh peraturan atau undang-undang. 'edangkan voluntary

disclosure merupakan jenis inormasi yang secara sukarela diungkapkan di dalam laporan

keuangan yang bertujuan untuk menambah kegunaan inormasi mengenai kekayaan dan hasil

operasi suatu perusahaan kepada para pemakai laporan keuangannya. %normasi yang bersiat

voluntary disclosure ini berperan untuk melengkapi inormasi yang bersiat mandatory

disclosure yang diharapkan dapat meningkatkan kegunaan inormasi dalam laporan keuangan.

Dari hasil penelitian terdahulu diperoleh hasil bah!a praktik disclosure ternyata sangat

beragam antar negara. Cho! dan +ong-1oren $235& serta 7eek dan <obert $2338& menyatakan

bah!a di 7eksiko inormasi mengenai laba unit bisnis $ profit by lines of business& adalah !ajib

diungkapkan $mandator y&, tetapi di '!edia dan Perancis, inormasi ini bersiat voluntary.

'ebaliknya, di '!edia dan Perancis inormasi tentang tanggungja!ab sosial $ social

responsibility& perusahaan !ajib diungkapkan, tetapi di 7eksiko inormasi tersebut masih

bersiat sukarela. Perbedaan ini disebabkan peraturan tentang disclosure yang berbeda antara

negara yang satu dengan negara lainnya. 'elain hal tersebut, keragaman inormasi yang disajikan

juga disebabkan oleh perbedaan karakteristik pasar, khususnya pasar modal antara negara maju

8

8/12/2019 GCG.doc


dan negara yang masih berkembang. Penelitian 'audagaran dan Diga $2335& tentang

karakteristik dan isu-isu kebijakan pelaporan keuangan antar berbagai pasar modal di negara

maju dan berkembang menemukan hasil bah!a perbedaan tersebut didasari atas tiga kriteria

yaitu $2& availability of information $ketersediaan inormasi&, $& reliability $keandalan&, dan $4&

comparability $daya banding&.

Dalam hubungannya dengan aktor yang mempengaruhi disclosure dalam laporan

keuangan, berbagai penelitian telah dilakukan, diantaranya oleh (irth $233&, Cooke $233&, dan

)riin $2&. (irth $233& meneliti praktik voluntary disclosure perusahaan publik di %nggris.

Dia menyatakan bah!a perusahaan yang tergolong perusahaan berskala kecil di %nggris memiliki

kecenderungan untuk lebih meningkatkan voluntary disclosure dalam laporan keuangannya

dengan tujuan agar dapat memperoleh sumber dana di pasar modal. Cooke $233& meneliti

laporan tahunan perusahaan publik di @epang. Dia menemukan bah!a voluntary disclosure

sangat dipengaruhi oleh besar $ si2e& perusahaan. Perusahaan yang berskala besar secara

signiikan mengungkapkan lebih banyak inormasi daripada perusahaan yang berskala kecil. Di

%ndonesia, )riin $2& menemukan bah!a perusahaan yang berbasis asing $multinational

firms& ternyata memiliki level of voluntary disclosure yang lebih tinggi daripada perusahaan

domestik. 'elain itu, )riin $2& juga menemukan bah!a dari 6 item inormasi yang bersiat

voluntary disclosure dari persepsi pemakai $users&, / item memiliki derajat kepentingan yang

tinggi, sedangkan dari persepsi penyaji atau manajemen $ preparer s& hanya sejumlah 2 item.

Dari uraian di atas, baik mekanisme internal maupun eksternal keduanya mempunyai

tujuan untuk menyelaraskan hubungan antara prinsial dan agen dengan meminimalkan konlik

yang terjadi yang disebabkan oleh )symmetry %normation.

2.-. PERAN A"UNTAN DALA, ,ENEGA""AN PRINSIP GOOD CORPORATE

GOVERNANCE Accounting is a language of business. )kuntansi adalah bahasa bisnis. 'ebagai suatu

bahasa, akuntansi harus mengandung suatu inormasi $yang dalam hal ini adalah inormasi

bisnis& yang mampu memberikan sesuatu yang bermanaat dari penyampai $manajemen& kepada

penerima $ stakeholders&. %normasi ini disampaikan melalui komunikasi verbal dalam bentuk

laporan. Pengungkapan inormasi keuangan dalam laporan keuangan merupakan cara dari pihak

9

8/12/2019 GCG.doc


perusahaan $sebagai sender & untuk memberikan inormasi atas hasil operasinya selama satu

periode tertentu kepada pihak-pihak yang berkepentingan $sebagai receiver & untuk pengambilan

keputusan ekonomi. 'ebagai suatu bahasa bisnis, inormasi yang diungkapkan dalam laporan

keuangan harus dapat berguna dan tidak membingungkan para pemakainya. Dalam konteks

Agency Theory# laporan keuangan disajikan oleh manajer"agen sebagai salah satu !ujud

pertanggungja!aban pengelolaan kekayaan pemilik"prinsipal yang diamanahkan kepadanya.

Dengan demikian, penyaji laporan keuangan adalah agen dan pemakai laporan keuangan adalah

prinsipal.

)kuntan adalah salah satu proesi yang terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan.

Keterlibatan akuntan mencakup dua pihak, yaitu internal dan eksternal. Keterlibatan internal

terjadi bila akuntan menjadi salah satu bagian dari manajemen untuk melaksanakan ungsi

sebagai penyedia inormasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan.

'elaku akuntan manajemen, akuntan adalah bagian dari manajemen perusahaan sehingga dia

terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas perusahaan. 7enurut perspekti teori keagenan, dalam

hal ini akuntan adalah bagian dari agen sehingga perilaku akuntan boleh dikatakan sama dengan

perilaku agen.

Keterlibatan eksternal akuntan adalah bila akuntan menjalankan proesinya sebagai

auditor yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas ke!ajaran laporan keuangan. Proesi

auditor dari para akuntan memainkan peran yang penting $crucial & karena mereka memveriikasi

ke!ajaran inormasi yang mendasari dilakukannya berbagai macam transaksi bisnis pemakai

laporan keuangan. #anpa kepercayaan terhadap kebenaran kondisi keuangan suatu perusahaan,

para investor akan ragu untuk membeli saham suatu perusahaan terbuka dan pasar akan sulit

tercipta $#jager dkk, 4&.

Dalam hubungannya dengan prinsip '%', peran akuntan secara signiikan terlibat dalam

berbagai aktivitas penerapan masing-masing prinsip GCG sebagai berikut :

2.-.1. Pr'n(') "e#a$aran fairness/

10

8/12/2019 GCG.doc


Aaporan keuangan dikatakan !ajar bila laporan keuangan tersebut memperoleh opini atau

pendapat !ajar tanpa pengecualian $un4ualified opinion& dari akuntan publik. Aaporan keuangan

yang !ajar berarti laporan keuangan tersebut tidak mengandung salah saji material, disajikan

secara !ajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di %ndonesia $dalam hal ini adalah

'tandar )kuntansi Keuangan&. Peran akuntan independen $akuntan publik& adalah memberikan

keyakinan atas kualitas inormasi keuangan dengan memberikan pendapat yang independen atas

ke!ajaran penyajian inormasi dalam laporan keuangan. )danya ke!ajaran laporan keuangan

dapat mempengaruhi investor untuk membeli atau menarik sahamya pada sebuah perusahaan.

@elaslah bah!a kegunaan inormasi akuntansi dalam laporan keuangan akan dipengaruhi oleh

adanya ke!ajaran penyajian. Ke!ajaran penyajian dapat dipenuhi jika data yang ada didukung

oleh adanya bukti-bukti yang syah dan benar serta penyajiannya tidak ditujukan hanya untuk

sekelompok orang-orang tertentu.

1agi akuntan manajemen, meskipun dia bekerja untuk pihak manajemen, mereka tetap

harus memegang proesionalisme mereka karena akuntan sebagai proesi dalam melaksanakan

tugasnya dibatasi oleh kode etik dan mereka harus tetap menjaga public trust dari masyarakat.

7emang sering terjadi konlik dalam diri akuntan yang bekerja pada perusahaan karena di satu

pihak mereka harus tetap memegang kode etik proesi namun di lain pihak kadangkala mereka

harus menuruti keinginan manajemen perusahaan tempat mereka bekerja untuk melakukan suatu

pekerjaan yang tidak sesuai dengan kode etik. 1ila terjadi hal yang demikian, keputusan uantuk

berdiri pada pihak yang mana ada pada diri akuntan. 1ila akuntan tersebut memiliki integritas

dalam melaksanakan tugasnya, tentu dia tetap memegang etika proesi untuk mengungkapakan

inormasi akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan secara fair sesuai dengan prinsip dan

standar yang berlaku. Dengan ditegakkannya prinsip fairness ini, paling tidak akuntan berperan

membantu pihak stakeholders dalam menilai perkembangan suatu perusahaan dan membantu

mereka untuk membandingkan kondisi perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. ;ntuk itu,

laporan keuangan yg disajikan harus memiliki daya banding $comparability&. Daya banding

dapat diperoleh jika inormasi akuntansi disajikan secara konsisten, baik konsisten dalam

pemakaian metode akuntansi maupun konsisten dalam pengukurannya. @ika penggunaan metode

dan prinsip penyajian setiap tahunnya berbeda, akan sulit kiranya para pemakai untuk melakukan

perbandingan atau melakukan penilaian terhadap perkembangan usaha perusahaan.

11

8/12/2019 GCG.doc


2.-.2. Pr'n(') Ak%nta&'l'ta( accountability/

)kuntabilitas adalah merupakan tanggung ja!ab manajemen melalui penga!asan yang

eekti yaitu dengan dibentuknya komite audit. 1)P*P)7 mensyaratkan bah!a anggota komite

audit minimum sebanyak 4 orang dan salah satu anggotanya harus akuntan. Komite audit

mempunyai tugas utama untuk melindungi kepentingan pemegang saham ataupun pihak-pihak

lain yang berkepentingan dengan melakukan tinjauan atas reliabilitas dan integritas inormasi

dalam laporan keuangan dan laporan operasional lain beserta kriteria untuk mengukur,

melakukan klasiikasi dan penyajian dari laporan tersebut. ;ntuk alasan itulah proesi akuntan

sangat diperlukan dan mempunyai peranan yang penting untuk menegakkan prinsip

akuntabilitas. )kuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi agency problem yang

timbul antara pemegang saham $prinsipal& dan manajemen $agen&. Dengan adanya independensi

dari komite audit tersebut akan mempengaruhi investor dalam melakukan pilihannya untuk

membeli atau melepas suatu saham yang bisa dilihat dari adanya abnormal return $'teven @.

Carlson, et at, 233&.

2.-.!. Pr'n(') Tran()aran(' transparency/

Prinsip transparansi berhubungan dengan kualitas inormasi yang disampaikan

perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas penyajian inormasi

yang disampaikan perusahaan. =leh karena itu akuntan manajemen $yang bekerja pada

perusahaan& dituntut untuk menyediakan inormasi yang jelas, akurat, tepat !aktu dan dapat

dibandingkan dengan indikator-indikator yang sarna. ;ntuk itu inormasi yang ada dalam

perusahaan harus diukur, dicatat, dan dilaporkan oleh akuntan sesuai dengan prinsip dan standar

akuntansi yang berlaku. Prinsip transparansi ini menghendaki adanya keterbukaan dalam

melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian yang lengkap

$disclosure& atas semua inormasi yang dimiliki perusahaan. Peran akuntan manajemen, internal

auditor, dan komite audit menjadi penting terutama dalam hal penyajian inormasi akuntansi

dalam laporan keuangan perusahaan secara transparan kepada pemakainya. %ni sesuai dengan

salah satu aturan 1)P*P)7 yang menyatakan bah!a laporan keuangan perusahaan publik harus

mengandung unsur keterbukaan $tranparansi& dengan mengungkapan kejadian ekonomis yang

bermanaat kepada pemakainya. Praktik yang dikembangkan dalam rangka transparansi

12

8/12/2019 GCG.doc


diantaranya perusahaan di!ajibkan untuk mengungkapkan transaksi-transaksi penting yang

berkait dengan perusahaan, risiko yang dihadapi dan rencana"kebijakan perusahaan (corporate

action& yang akan dijalankan. 'elain itu, perusahaan juga perlu untuk menyampaikan kepada

semua pihak tentang struktur kepemilikan perusahaan serta perubahan-perubahan yang terjadi.

2.-.*. Pr'n(') Re()+n('&'l'ta( responsibility)

Prinsip ini berhubungan dengan tanggungja!ab perusahaan sebagai anggota masyarakat

yaitu dengan cara mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan

seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan sebagainya. Prinsip ini berkaitan juga dengan

ke!ajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku. 'eiring

dengan perubahan sosial masyarakat yang menuntut adanya tanggungja!ab sosial perusahaan,

proesi akuntan juga mengalami perubahan peran. Pandangan pemegang saham dan stakeholder

lainnya saat ini tidak hanya memokuskan pada perolehan laba perusahaan tetapi juga

memperhatikan tanggungja!ab sosial dan lingkungan perusahaan. 'elain itu kelangsungan hidup

perusahaan tidak hanya ditentukan oleh pemegang saham tetapi juga oleh stakeholder yang lain

$misalnya masyarakat dan penmerintah&. Kasus P#. %nti %ndorayon di 'umatera ;tara yang

ditutup karena dianggap bermasalah dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya adalah

contoh suatu perusahaan yang melalaikan tanggungja!ab sosialnya dengan tidak mencantumkan

aktivitas pengelolaan lingkungan sosial dalam laporan tahunannya. Pelaporan inormasi non-

keuangan ini secara umum telah terakomodasi dalam Pernyataan 'tandar )kuntansi Keuiangan

$P')K& nomor 2 tentang Penyajian Aaporan Keuangan. Dalam P')K nomor 2 ini dinyatakan

bah!a perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan, khususnya bagi industri dimana

aktor lingkungan hidup memegang peranan penting. ;ntuk itulah sudah saatnya akuntan

manajemen mengungkapkan inormasi tentang aktivitas perusahaan yang menyangkut aspek

'** $Social# 3thical# dan 3nvironment &. Peran akuntan untuk menegakkan prinsip ini semakin

berkembang dengan adanya Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA& yang

diselenggarakan oleh %katan )kuntan %ndonesia, 1apepam, 1*@, Kementerian egara

Aingkungan 0idup, dan Forum for %orporate 'overnance in %ndonesia pada bulan @uni 8.

#ujuan %'<) ini adalah memberikan award kepada perusahaan yang telah menerapkan dan

membuat Sustainability Reporting (SR& dengan baik guna mendorong perusahaan untuk lebih

peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. '< adalah pengungkapan $disclosure& tentang

13

8/12/2019 GCG.doc


kegiatan perusahaan yang menyangkut aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan yang

merupakan tanggungja!ab sosial perusahaan $'atyo, 8&. Dalam proses penyiapan %'<) ini,

peran akuntan menajemen sangat besar. )kuntan yang menjadi top management , dapat membuat

kebijakan-kebijakan yang mendorong penyajian Sustainability Reporting , sedangkan akuntan

yang berada pada middle management dapat berperan dalam penilaian dan pengukuran aktivitas

'** perusahaan serta dampak yang dipengaruhinya.

2.0. PENTINGNA PENERAPAN GCG

'umber : (Indrawati 5uhertiana/006 ): Pentingnya %mplementasi 'ood %orporate

'overnance Penelitian yang dilakukan oleh 7cKinsey menunjukkan bah!a pada dasarnya para

investor dalam mengevaluasi potensi sebuah perusahaan sebagai investasi. aktor governance

perusahaan tidak kalah pentingnya dengan masalah keuangan " kinerja perusahaan. Aebih

daripada itu investor bersedia membayar premium pada perusahaanperusahaan yang telah

menerapkan good corporate governance dibandingkan kepada perusahaan dengan kinerja setara

tetapi dengan praktik corporate governance yang buruk. Penelitian tersebut mengungkapkan

bah!a bagi perusahaan %ndonesia yang berkarakteristik good corporate governance, investor

bersedia membayar premium rata-rata sebesar 5,2 . 'ebagai perbandingan ratarata premium

terendah yang bersedia dibayarkan oleh investor adalah untuk perusahaan di ;') dan ;K yang

mengimplementasikan praktik good corporate governance masing-masing rata-rata sebesar

2,4 dan 25,3. #ingginya premium yang bersedia dibayar oleh investor bagi perusahaan di

%ndonesia tersebut mereleksikan tuntutan investor yang sangat mendasar berkaitan dengan

keakuratan dan ketepatan !aktu pengungkapan inormasi-inormasi yang material dan

penegakan atas hak-hak pemegang saham perusahaan di %ndonesia.

(akta lain menunjukkan bah!a hingga saat ini tidak ada perusahaan di %ndonesia yang

mendapatkan pinjaman dari %D1 secara stand7alone tanpa jaminan dari Pemerintah, padahal di

7alaysia, misalnya, %D1 telah menyalurkan pinjaman semacam itu ke banyak perusahaan. 0al

ini terjadi karena akuntabilitas dan keakuratan pelaporan keuangan perusahaan di %ndonesia

masih diragukan oleh %D1. @elaslah bah!a ketidakpercayaan tersebut menyebabkan perusahaan-

perusahaan %ndonesia kehilangan banyak kesempatan untuk mendapatkan dana pinjaman

14

8/12/2019 GCG.doc


berbunga rendah yang sangat dibutuhkan justru di saat penyaluran kredit dari perbankan national

terkendala.

2.. PEDO,AN U,U, GOOD CORPORATE GOERNANCE DI INDONESIA

'umber : Tim Studi kementerian keuangan republik indonesia ,adan pengawas pasar

modal !an lembaga keuangan Tahun /080# ka9ian tentang Pedoman good corporate

governance di negara7negara anggota A%$F

Pedoman ;mum 'ood %orporate 'overnance di %ndonesiakan disusun oleh Komite nasional

Kebijakan Governance. Pedoman yang diterbitkan pada tahun 6 ini merupakan revisi atas

Pedoman 'ood %orporate 'overnance yang diterbitkan pada tahun 2. 7eskipun Pedoman

;mum 'ood %orporate 'overnance %ndonesia 6 ini tidak memiliki kekuatan hukum yang

mengikat, namun dapat menjadi rujukan bagi dunia usaha dalam menerapkan 'ood %orporate

'overnance.

2..1. ,et+3e )enera)an Pe3+4an G++3 C+r)+rate G+5ernan6e

Pelaksanaan Pedoman ;mum 'ood %orporate 'overnance oleh perusahaan-perusahaan

di %ndonesia baik perusahaan terbuka $*miten"Perusahaan Publik& maupun perusahaan tertutup

pada dasarnya bersiat comply and e)plain. Di mana perusahaan diharapkan menerapkan seluruh

aspek Pedoman 'ood %orporate 'overnance ini. )pabila belum seluruh aspek pedoman ini

dilaksanakan maka perusahaan harus mengungkapkan aspek yang belum dilaksanakan tersebut

beserta alasannya dalam laporan tahunan. amun demikian mengingat Pedoman ini hanya

merupakan acuan sedangkan pelaksanaannya diharapkan diatur lebih lanjut oleh otoritas masing-

masingindustri maka penerapan ini bersiat voluntary dan tidak terdapat sanksi hukum apabila

perusahaan tidak menerapkan pedoman ini.

'aat ini, 1apepam-AK sebagai otoritas pasar modal tidak me!ajibkan *miten dan

Perusahaan Publik untuk menerapkan Pedoman ini, namun beberapa substansi yang terdapat

dalam pedoman ini diadopsi oleh 1apepam-AK ke dalam peraturan-peraturan 1apepam-AK yang

siatnya mandatory seperti ke!ajiban pembentukan komite audit dan keberadaan komisaris

independen dalam perusahaan. Dengan cara demikian, 1apepam-AK dapat memberikan sanksi

atas ketidakpatuhan terhadap peraturan tersebut. Aebih lanjut, 1apepam-AK juga me!ajibkan

15

8/12/2019 GCG.doc


*miten dan Perusahaan Publik untuk mengungkapkan pelaksanaan tata kelola perusahaan dalam

laporan tahunan seperti rekuensi rapat de!an komisaris dan direksi, rekuensi kehadiran

anggota de!an komisaris dan direksi dalam rapat tersebut, rekuensi rapat dan kehadiran komite

audit, pelaksanaan tugas dan pertanggungja!aban de!an komisaris dan direksi serta remunerasi

de!an komisaris dan direksi.

2..2. Sank(' ata( ket'3ak)at%7an ter7a3a) Pe3+4an G++3 C+r)+rate G+5ernan6e

7engingat Pedoman ;mum Good Corporate Governance ini bersiat voluntary maka

tidak terdapat sanksi dalam hal perusahaan tidak menerapkan pedoman tersebut.

2..!. R%ang l'ngk%) Pe3+4an G++3 C+r)+rate G+5ernan6e

Pedoman ;mum Good Corporate Governance %ndonesia memuat prinsip dasar dan

pedoman pokok pelaksanaan Good Corporate Governance yang merupakan standar minimal

yang mencakup:

a. Peran negara, dunia usaha dan masyarakat dalam menciptakan situasi kondusi untuk

melaksanakan Good Corporate Governance

b. )sas-asas Good Corporate Governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas,

responsibilitas, independensi dan ke!ajaran dan kesetaraanc. *tika 1isnis dan Pedoman Perilaku

d. <apat ;mum Pemegang 'aham

e. Komposisi, persyaratan, pengangkatan"pemberhentian, tugas dan ungsi, komite penunjang

dan pertanggungja!aban De!an Komisaris

. Komposisi, persyaratan, pengangkatan"pemberhentian, tugas dan ungsi, dan

pertanggungja!aban Direksi

g. 0ak dan tanggungja!ab Pemegang saham

h. Pemangku kepentingan yang meliputi karya!an, mitra bisnis dan masyarakat serta pengguna

produk atau jasa perusahaan

i. Pernyataan tentang penerapan Pedoman Good Corporate Governance

j. Pedoman Praktis Penerapan Good Corporate Governance

2..*. "+4)+('(' 3an )er(8aratan "+4'(ar'( In3e)en3en

1erdasarkan Pedoman Good Corporate Governance, komposisi atau jumlah Komisaris

%ndependen tidak ditentukan dalam jumlah tertentu namun demikian jumlah atau komposisi

komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme penga!asan berjalan secara eekti

16

8/12/2019 GCG.doc


dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. )dapun kriteria yang ditetapkan yaitu salah

satu dari Komisaris %ndependen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.

7eskipun Pedoman Good Corporate Governance tidak menentukan jumlah Komisaris

%ndependen, dalam Peraturan 1apepam-AK, *miten atau Perusahaan Publik !ajib memiliki

sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen sedangkan 1ursa *ek %ndonesia

me!ajibkan sekurang-kurangnya 4 dari De!an Komisaris adalah Komisaris %ndependen.

Kriteria Komisaris %ndependen secara rinci diatur dalam peraturan 1apepam-AK yaitu :

a. 1erasal dari luar *miten atau Perusahaan Publik b. #idak mempunyai saham *miten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak

langsungc. #idak mempunyai hubungan )iliasi dengan Komisaris, Direksi dan Pemegang saham ;tama

*miten atau Perusahaan Publik

d. #idak mempunyai hubungan usaha dengan *miten atau Perusahaan Publik baik langsung

maupun tidak langsung

2..-. "+4)+('('9$%4la7 D'rek('

Dalam Pedoman Good Corporate Governance tidak dinyatakan secara kuantitati jumlah

atau komposisi dari direksi, namun demikian jumlah anggota direksi harus disesuaikan dengan

kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan eektiitas dalam pengambilan keputusan.

2..0. "+4'te 8ang 3'&ent%k "+4'(ar'(

Dalam melaksanakan tugas penga!asannya, de!an komisaris dapat membentuk komite

yang akan membantu tugas-tugas de!an komisaris. 1agi perusahaan yang sahamnya tercatat di

bursa eek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola

dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta

perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, sekurang-kurangnya

harus membentuk Komite )udit, sedangkan komite lain dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

1erikut ini dijelaskan secara rinci mengenai tugas dari komite-komite penunjang Komisaris.

2... "+4'te A%3't

17

8/12/2019 GCG.doc


Komite )udit bertugas membantu de!an komisaris untuk memastikan bah!a: $i& laporan

keuangan disajikan secara !ajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, $ii&

struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, $iii& pelaksanaan audit

internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan $iv& tindak

lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Disamping itu, Komite )udit juga

bertugas memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan

kepada De!an Komisaris.

Pedoman Good Corporate Governance tidak mengatur banyaknya anggota Komite )udit

dalam suatu perusahaan namun harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap

memperhatikan eektiitas dalam pengambilan keputusan. 1agi perusahaan yang sahamnya

tercatat di bursa eek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan

mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat

luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, Komite

)udit diketuai oleh Komisaris %ndependen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau

pelaku proesi dari luar perusahaan. 'alah seorang anggota memiliki latar belakang dan

kemampuan akuntasi dan atau keuangan.

Pengaturan mengenai jumlah Komite )udit bagi *miten dan Perusahaan Publik diatur

dalam peraturan 1apepam-AK o.%.%.8 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja

Komite )udit. Dalam peraturan tersebut *miten dan Perusahaan Publik di!ajibkan membentuk

Komite )udit yang berjumlah sekurang-kurangnya tiga orang dimana salah satunya merupakan

Komisaris %ndependen Perusahaan dan bertindak sebagai ketua Komite )udit.

)dapun persyaratan anggota Komite )udit sebagai berikut :

2. 7emiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai

sesuai latar belakang pendidikannya

. 7empunyai kemampuan komunikasi yang baik4. 7emiliki kemampuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan

/. 7emiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perundang-undangan dibidang

pasar modal

8. 'alah satu anggota memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan

18

8/12/2019 GCG.doc


6. 1ukan merupakan orang dalam Kantor )kuntan Publik, Konsultan 0ukum mapupun Pihak

lain yang memberikan jasa audit, non audit maupun jasa konsultasi lain kepada *miten atau

Perusahaan Publik dalam !aktu enam bulan terakhir sebelum diangkat

5. #idak mempunyai hubungan keluarga karena perka!inan dan keturunan sampai derajat

kedua dengan Direksi, Komisaris dan Penegang saham ;tama *miten maupun Perusahaan

Publik

. #idak mempunyai hubungan usaha baik langsung mapun tidak langsung dengan kegiatan

usaha *miten maupun Perusahaan Publik

3. #idak memiliki saham *miten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung

2. 1ukan merupakan orang yang ber!enang dan bertanggungja!ab merencanakan, memimpin

dan mengendalikan kegiatan *miten maupun Perusahaan Publik dalam !aktu enam bulan

terakhir sebelum diangkat

2... "+4'te N+4'na(' 3an Re4%nera('

Komite ominasi dan <emunerasi bertugas membantu De!an Komisaris dalam

menetapkan kriteria pemilihan calon anggota De!an Komisaris dan Direksi serta sistem

remunerasinya? membantu De!an Komisaris mempersiapkan calon anggota De!an Komisaris

dan Direksi dan mengusulkan besaran remunerasinya. De!an Komisaris dapat mengajukan

calon tersebut dan remunerasinya untuk memperoleh keputusan <;P' dengan cara yang sesuai

ketentuan )nggaran Dasar. 1agi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa eek, perusahaan

negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat,

perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang

mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, Komite ominasi dan <emunerasi

diketuai oleh Komisaris %ndependen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku

proesi dari luar perusahaan. 'elanjutnya, keberadaan Komite ominasi dan <emunerasi serta

tata kerjanya dilaporkan dalam <;P'.

2..;. "+4'te "e&'$akan R'('k+

Komite Kebijakan <isiko bertugas membantu De!an Komisaris dalam mengkaji sistem

manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil

oleh perusahaan. )nggota Komite Kebijakan <isiko terdiri dari anggota De!an Komisaris,

namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku proesi dari luar perusahaan.

19

8/12/2019 GCG.doc


2..1<. "+4'te "e&'$akan C+r)+rate G+5ernan6e

Komite Kebijakan Corporate Governance bertugas membantu De!an Komisaris dalam

mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun oleh Direksi serta menilai konsistensi

penerapannya, termasuk yang bertalian dengan etika bisnis dan tanggung ja!ab sosial

perusahaan (corporate social responsibility&. )nggota Komite Kebijakan Corporate Governance

terdiri dari anggota De!an Komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku

proesi dari luar perusahaan. 1ila dipandang perlu, Komite Kebijakan Corporate Governance

dapat digabung dengan Komite ominasi dan <emunerasi.

2..11. F%ng(' Internal A%3't

'ebagaimana dijelaskan di atas, Pedoman Good Corporate Governance mensyaratkan

perlunya pengendalian internal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan serta

memenuhi peraturan perundang-undangan. 1agi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa

eek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana

masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta

perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, harus memiliki

satuan kerja penga!asan internal. 'atuan kerja atau ungsi penga!asan internal bertugas

membantu Direksi dalam memastikan pencapaian tujuan dan kelangsungan usaha dengan:

2. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program perusahaan

. memberikan saran dalam upaya memperbaiki eektiitas proses pengendalian risiko4. melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan, pelaksanaan GCG

dan perundangundangan

/. memasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor eksternal

'atuan kerja atau pemegang ungsi penga!asan internal bertanggung ja!ab kepada

Direktur ;tama atau Direktur yang memba!ahi tugas penga!asan internal. 'atuan kerja

penga!asan internal mempunyai hubungan ungsional dengan De!an Komisaris melalui Komite

)udit. 'ejalan dengan Pedoman tersebut, 1apepam-AK mengatur secara khusus mengenai

keberadaan unit internal audit bagi *miten dan Perusahaan Publik. Dalam peraturan o.%.%.5

tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam ;nit )udit %nternal dinyatakan bah!a

*miten dan Perusahaan Publik !ajib membentuk ;nit )udit %nternal yang menjalankan ungsi

)udit %nternal, yaitu memberikan keyakinan (assurance& dan konsultasi yang bersiat

independen dan obyekti, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional

20

8/12/2019 GCG.doc


perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan

eektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan. @umlah auditor

dalam unit tersebut disesuaikan dengan besaran dan kompleksitas kegitan usaha perusahaan

dimana sekurang-kurangnya berjumlah satu orang.

2..12. Et'ka B'(n'( 3an Pe3+4an Per'lak%

;ntuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan prinsip-prinsip 'ood

%orporate 'overnance perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. =leh karena itu, diperlukan

pedoman perilaku yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua karya!an dalam

menerapkan nilai-nilai (values& dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya

perusahaan. Prinsip-prinsip dasar yang harus dimiliki oleh perusahaan adalah:

2. memiliki nilai-nilai perusahaan yang menggambarkan sikap moral perusahaan dalam

pelaksanaan usahanya.. ;ntuk dapat merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya, perusahaan harus

memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ perusahaan dan semua karya!an.

Pelaksanaan etika bisnis yang berkesinambungan akan membentuk budaya perusahaan yang

merupakan maniestasi dari nilai-nilai perusahaan.

4. ilai-nilai dan rumusan etika bisnis perusahaan perlu dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut

dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan diterapkan.

2..1!. Re4%nera(' De#an "+4'(ar'( 3an D'rek('

Pedoman ;mum 'ood %orporate 'overnance tidak mengatur keterbukaan inormasi

mengenai remunerasi bagi de!an komisaris dan direksi. amun bagi *miten dan Perusahaan

Publik, 1apepam-AK me!ajibkan pengungkapan dalam laporan tahunan mengenai prosedur

penetapan dan besarnya remunerasi anggota de!an komisaris dan direksi. Ke!ajiban ini diatur

dalam peraturan 1apepam-AK o..K.6 tahun 6 tentang Ke!ajiban Penyampaian laporan

tahunan bagi *miten dan Perusahaan Publik.

BAB 21

8/12/2019 GCG.doc


"ESI,PULAN

#ata Kelola Perusahaan yang 1aik $GCG& merupakan komponen yang penting dari visi

dan misi Perusahaan.7anajemen berkeyakinan bah!a mekanisme akuntabilitas yang kuatkepada semua stakeholder akan menguntungkan kinerja Perusahaan secara keseluruhan.

Keberhasilan penyelesaian pena!aran Penukaran =bligasi $1ond *Echange =er& adalah salah

satu contoh dari rasa saling percaya antara manajemen dan 'takeholder kami,yang didukung oleh

pendekatan GCG yang transparan dan jelas. Dalam melaksanakan prinsip-prinsip GCG,

manajemen Perusahaan telah mengambil langkah-langkah berkelanjutan untuk mempromosikan

dan memelihara GCG sebagai bagian penting dari budaya dan nilai-nilai yang akan diadopsi oleh

seluruh karya!an di semua tingkat organisasi.

22

gcg.doc

Documents