garis besar haluan ideologi pancasila ( g b …...2020/04/28 · ideologi istilah yang bersumber...
TRANSCRIPT
GARIS BESAR HALUAN IDEOLOGI PANCASILA
( G B H I P )
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
2019
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP) merupakan rumusan Pedoman
Pancasila untuk seluruh elemen masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara, dan rumusan pedoman dalam menyusun, menjalankan dan mengawasi
kebijakan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan sebagai implementasi dari
pembumian nilai-nilai Pancasila. Terdapat setidaknya 5 (lima) alasan yang menjadi latar
belakang penyusunan GBHIP ini sebagai berikut :
Pertama,alasan filosofis yang menunjukkan bahwa Pancasila bukanlah agama, tetapi
adalah lima dasar tata hidup dan penghidupan bangsa Indonesia, yang setelah digali
sedalam-dalamnya dari jiwa dan kehidupan bangsa dirumuskan sebagai suatu kesatuan
bulat. Atas dasar Pancasila, dilaksanakan persatuan Indonesia dan didirikan Negara
Republik Indonesia.
Kedua, alasan historis, yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mempunyai
sejarahnya sendiri yang terbentuk secara dialektikal berbasis nilai-nilai yang telah dianut
bangsa ini.
Ketiga, alasan antropologis yang menunjukkan bahwa Pancasila merefleksikan nilai-
nilai yang didasarkan pada pengalaman faktuil dan pengalaman akal serta pengalaman
religius bangsa Indonesia, yang secara tertulis dirumuskan dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari perspektif antropologis,
Pancasila merupakan nilai-nilai yang mengikat masyarakat sebagai pandangan hidup
yang sudah dikaji objektifitasnya secara akademik dan urgensi Pancasila ke masa depan
adalah untuk mengantisipasi gejolak masa depan. Dalam hubungan inilah maka
pemaknaan nilai-nilai Pancasila dapat bersifat dinamis bukan statis, tetapi tidak
menyimpang dari kehendak pendiri bangsa.
Keempat,alasan yuridis yang menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar
negara dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan dijabarkan dalam pasal-pasalnya. Bahwa
Pancasila sebagai dasar dan ideologI negara, sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni
1945, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016
Tentang Hari Lahir Pancasila, harus ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi
kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahwa dalam rangka penegakan
dan implementasi nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan pembinaan ideologi
Pancasila melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan
terpadu sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara,
komponen bangsa, dan warga negara Indonesia.
2
Kelima, alasan sosiologis yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia pada masa lalu
telah mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh imperialisme,kolonialisme dan
feodalisme beratus-ratus tahun lamanya dalam bentuk penghisapan,
penjajahan,perbudakan, penindasan dan pengekangan yang menimbulkan kebodohan
dan kecurangan, kemiskinan dan kenistaan,kelaparan dan kesengsaraan serta aneka duka
dan derita lahir-batin lainnya, yang hampir melenyapkan kepribadian Indonesia. Bahkan
di awal perjuangan menegakkan kemerdekaan Indonesia, pembangunan yang
seharusnya dapat dilakukan dengan cepat justru mengalami hambatan karena pengaruh-
pengaruh dominasi pemikiran dari negara lain yang hendak diterapkan dalam bidang
politik maupun tatanan penyelenggaraan negara. Kini Indonesia berada di tengah-tengah
perubahan dunia yang begitu pesat yang mempengaruhi kehidupan dan penghidupan
bangsa di segala bidang. Di tengah perubahan dunia berbagai persoalan baru telah
muncul di dalam kehidupan bangsa.
B. Maksud Dan Tujuan
Sebagai sebuah dokumen negara (state document), GBHIP menjadi acuan dalam
pembinaan ideologi Pancasila untuk seluruh elemen bangsa. Tujuan utama pembinaan
ideologi Pancasila adalah pembangunan karakter bangsa (nation’s character building)
melalui penemuan kembali nilai-nilai dan pembumian Pancasila dalam pembangunan
bangsa .
C. Pendekatan
Secara ontologis Pancasila dipandang sebagai pandangan hidup (Weltanschauung)
dasar negara dan ideologi negara yang rumusannya dicantumkan dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), serta
tuntunan pergaulan hidup antara warga negara Indonesia satu sama lain yang
mempersatukan cita-cita semua golongan di Indonesia. Secara epistemologis, Pancasila
harus dibumikan melalui kebijakan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan
dan peraturan perundang-undangan yang mengikat seluruh bangsa. Secara aksiologis,
sebagai falsafah negara (Weltanschauung), ideologi negara dan dasar negara, Pancasila
menjadi bintang penuntun untuk membuat program-program dan sasaran pembangunan
Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
3
BAB II
KEDUDUKAN PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN
BERNEGARA
D. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Dan Dasar Negara
“Pandangan hidup” dalam uraian ini bersumber dari pemahaman istilah
Weltanschauung yang diucapkan berkali-kali dalam pidato Soekarno di hadapan Sidang
BPUPK tanggal 1 Juni 1945. Weltanschauung merupakan kata dari bahasa Jerman yang
terdiri dari welt (dunia) dan anschauung (pandangan) atau dalam bahasa Inggris
wordview, yang mengandung makna seperangkat prinsip, pandangan, dan keyakinan ( a
set of beliefs) yang akan menjadi dasar menentukan kearah mana suatu masyarakat akan
dibawa di masa depannya.
Berdasarkan pengertian Weltanschauung selanjutnya Soekarno menyampaikan 5
(prinsip) yang nantinya dinamakannya sebagai Dasar Negara. Kelima prinsip tersebut
dikemukakan sebagai berikut :
Prinsip Pertama, Kebangsaan : bangsa adalah bukan sekedar satu persatuan perangai
yang timbul karena persatuan nasib tetapi juga karena persatuan antara manusia dan
tempatnya, tidak dapat dipisahkan antara manusia dan tempatnya. “Tempat” itu adalah
tanah air, dan tanah air itu adalah satu kesatuan.
Prinsip Kedua, Internasionalisme : tanah air kita Indonesia hanya sebagian kecil saja
dari dunia.Kebangsaan yang dianjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri. Kita harus
menuju persatuan dunia,persaudaraan dunia. Akan tetapi “internasionalisme” bukanlah
kosmopolitanisme, yang tidak mengakui eksistensi kebangsaan. Dalam pada itu
Soekarno mengemukakan,internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak
berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau
tidak hidup dalam taman-sarinya internasionalisme. Keduanya berkaitan erat satu sama
lain.
Prinsip Ketiga ialah Dasar Mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara
Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan,
walaupun golongan kaya. Kita mendirikan negara”semua buat semua”, satu buat semua,
semua buat satu dan syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah
permusyawaratan perwakilan.
Prinsip ke-empat Kesejahteraan : Adapun yang dikehendaki dari Negara Indonesia
Merdeka adalah mewujudkan rakyat Indonesia sejahtera,cukup pangan,cukup sandang.
Oleh karena itu yang diusulkan bukan demokrasi seperti yang dihasilkan dari Revolusi
Perancis, bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni
politiek-economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial.
Prinsip kelima Prinsip Ketuhanan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-
tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat
4
hendaknya berTuhan secara kebudayaan, yakni dengan meniadakan egoism agama.
Hendaknya Negara Indonesia satu negara yang bertuhan.
Kelima prinsip di atas selanjutnya diusulkan Soekarno sebagai “Dasar-dasar Negara”
yang kemudian dinamakannya Pancasila. Dikemukakan sila artinya azas atau dasar, dan
di atas kelima dasar itulah “kita mendirikan Negara Indonesia”. Itulah yang menurut
Soekarno merupakan Weltanschauung untuk mendirikan Negara Indonesia Merdeka di
atasnya.
Secara historis, ada tiga rumusan Pancasila, yaitu rumusan yang bersumber dari
Soekarno yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam Sidang BPUPK ; Rumusan
oleh Panitia Sembilan dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan pada
Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian,
rangkaian dokumen sejarah yang bermula dari tanggal 1 Juni 1945 kemudian 22 Juni
1945 hingga berpuncak pada rumusan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945 dapat
dimaknai sebagai satu kesatuan rangkaian sejarah dalam proses kelahiran Pancasila
sebagai dasar negara.
Rumusan Pancasila sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 telah
kembali dikukuhkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan/pembacaan dan pengucapan sila-
sila Pancasila. Peneguhan Pancasila sebagai Dasar Negara sebagaimana terdapat pada
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga dimuat dalam Ketetapan MPR Nomor
XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan
Penetapan tentang Penegasan Pancasila Dasar Negara. Paparan ini penting penting
untuk meneguhkan kedudukan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan
UUD NRI 1945, walaupun status ketetapan MPR tersebut merupakan ketetapan yang
tidak perlu dilakukan tindakan lebih lanjut baik karena bersifat einmalig (final),telah
dicabut maupun telah selesai dilaksanakan.
Pengakuan yuridis oleh negara bahwa Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan
bersumber dari Pidato Soekarno telah dinyatakan dalam Keputusan Presiden Nomor 24
Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016
tersebut pada pokoknya berisikan penetapan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir
Pancasila. Di dalam Konsideran Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 dinyatakan
bahwa rumusan Pancasila sejak kelahirannya tanggal 1 Juni 1945 yang disampaikan
Soekarno, rumusannya dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan
final pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila
sebagai dasar negara.
5
E. Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Ideologi Pancasila
Ideologi istilah yang bersumber dari idea (pemikiran-pemikiran atau gagasan) dan logos
(logika) manusia yang bersumber dari peristiwa sebab-akibat di dalam realitas. Berbasis
konsepsi itu, ideologi dapat dimaknai sebagai seperangkat pemikiran-pemikiran ( a set
of ideas) yang bersumber dari pengalaman di dalam kehidupan manusia sebagai
makhluk sosial yang diyakini kebenarannya karena mampu menjaga keberlanjutan
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan jati diri bangsa Indonesia,
yang melandaskan pada keyakinan bahwa manusia sejatinya diciptakan dalam
kebersamaan dengan sesamanya. Berdasarkan keyakinan itu maka nilai-nilai:
religiusitas,keadilan, gotong royong, musyawarah, dan mengakui keberagaman sebagai
kodrat, menjadi utama bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut merupakan kristalisasi
dari pengalaman hidup yang menyejarah dan bersumber dari : (1) Religiusitas bangsa
Indonesia ;(2) Adat Istiadat ;(3) Kearifan Lokal ; (4) Pandangan atau filsafat pemikiran
dan ideologi yang berkembang ketika Pancasila dilahirkan ; (5) Budaya yang tumbuh
dalam kehidupan bangsa ; (6) Konsepsi hubungan individu dengan masyarakat yang
sudah membudaya dalam masyarakat Indonesia. Dalam cara berpikir Indonesia, realitas
tidak dimaknai dengan dominasi logika empirik (faktuil), tetapi selalu diseimbangkan
dengan melibatkan aspek-aspek keillahian (religiusitas). Humanisme dalam perspektif
cara berpikir Indonesia dikonsepsikan sebagai semangat yang mengutamakan
kemanusiaan tetapi dilandasi semangat gotong royong. Keyakinan humanisme bangsa
Indonesia berangkat dari cara berpikir bahwa seorang individu adalah bagian dari
masyarakat secara keseluruhan sebagai ciptaan Tuhan. Dengan kata lain, manusia
sesungguhnya diciptakan dalam kebersamaan.
Berdasarkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara serta
pemahaman terhadap nilai-nilai yang tekandung dalam Pancasila, maka dijabarkanlah
Pancasila ke dalam pokok-pokok pikiran yang harus diwujudkan melalui
penyelenggaraan demokrasi di bidang politik dan ekonomi, maupun dalam
pembentukan tata masyarakat.
F. Pokok-Pokok Pikiran Pancasila
Ideologi Pancasila merupakan paham dan gerakan tentang tata masyarakat adil dan
makmur berdasarkan Pancasila, yang merupakan tuntutan Amanat Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Masyarakat
adil dan makmur berdasarkan Pancasila sebagai perwujudan ideologi Pancasila
memiliki sendi-sendi pokok yaitu : keadilan, kerakyatan dan kesejahteraan. Ketiga
sendi pokok tersebut mengandung asas-asas kekeluargaan dan gotong-royong yang
merupakan ciri-ciri utama dari kepribadian Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam
Pancasila. Amanat tersebut adalah jiwa dan daya penggerak perlawanan rakyat dan
bangsa Indonesia yang tidak terlepas dari kepribadian Indonesia, sebagaimana
6
tercermin dalam UUD NRI 1945. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD NRI 1945) dibangun di atas landasan : landasan idiil yaitu Pancasila dan
landasan strukturil yaitu pemerintahan yang stabil yang mampu mewujudkan
masyarakat adil dan makmur.
1.Tujuan Pancasila
Pancasila bertujuan untuk mengakhiri dan melenyapkan segala penderitaan lahir
batin, dan memberikan nikmat rohaniah dan badaniah kepada seluruh rakyat, dengan
menciptakan tata kehidupan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
2. Sendi Pokok Pancasila
Sendi pokok Pancasila adalah keadilan. Keadilan mewujudkan diri dalam kenyataan
tata kehidupan dan penghidupan manusia dalam wujud yaitu : Keadilan saling
memberi dan saling menerima ; Keadilan sosial, yaitu keadilan dalam hubungan
antar manusia dengan masyarakat, untuk memajukan kemakmuran dan kesejahteraan
bersama, sehingga di dalamnya negara harus hadir
3. Catur Upaya Pancasila
Keadilan sebagai sendi pokok Pancasila, tidak dapat berdiri sendiri. Terdapat tiga
sendi lain yang merupakan satu kesatuan dengan sendi keadilan. Sehingga, Pancasila
sesungguhnya terdiri atas empat sendi, yang merupakan empat perilaku yang harus
selalu diupayakan oleh segenap bangsa Indonesia. Keempat sendi tersebut dinamakan
Catur Upaya Pancasila. Catur Upaya Pancasila adalah empat perilaku yang harus
senantiasa diupayakan oleh manusia Indonesia, yaitu berupa keadilan, cinta kasih,
kepantasan dan sikap berani berkorban.
4. Lima Unsur Dalam Pancasila
Lima unsur dalam Pancasila adalah Ketuhanan, Kemanusiaan, Kebangsaan,
Kebangsaan, Kerakyatan dan kesejahteraan. Di dalam cahaya kerakyatan, kebangsaan
dan kemanusiaan serta keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan, manusia
memosisikan dirinya sendiri dan mengalami dirinya sendiri dalam keadaan yang serba
terbatas dan terus menerus menjadi dalam keyakinan dan kepercayaan terhadap
Tuhan.
5. Ciri Pokok Pancasila
Ciri pokok Pancasila merupakan perpaduan dan harmonisasi antara unsur
kemanusiaan, politik dan ekonomi, yang meliputi:
a. Keadilan sosial
b. Gotong royong ; dan
c. Kekeluargaan .
7
d. Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila merupakan landasan politik dan ekonomi Pancasila. Demokrasi
Pancasila yang diselenggarakan untuk mengatur hubungan masyarakat dengan negara,
didasari semangat permusyawaratan yang ditujukan untuk menciptakan keadilan
sosial. Pelaksanaannya didasarkan pada keyakinan akan kebenaran Pancasila untuk
mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera, tertib, bersemangat gotong
royong dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi Pancasila
sebagai Pokok-Pokok Pikiran Pancasila terdiri atas : (a) Politik berdasarkan Pancasila
; (b) Ekonomi berdasarkan Pancasila.
Peran Swasta Dalam Ekonomi Pancasila
Pihak swasta diberikan kedudukan yang layak dalam berusaha sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan Ekonomi Pancasila,
berlaku pokok-pokok pikiran sebagai berikut :
a. Negara menguasai lapangan perekonomian dan hajat hidup orang banyak ;
b. Produksi, pengangkutan dan distribusi bahan penting diselenggarakan dan dikuasai
oleh negara ;
c. Pemerintah Daerah diberikan peran untuk bergerak dalam bidang
produksi,pengangkutan dan distribusi dan ;
d. Pihak swasta diberikan tempat yang layak dan adil dalam berusaha di bidang
produksi dan pengangkutan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak;
e. Di dalam tata masyarakat dan perekonomian Pancasila , hak perseorangan tetap
diakui namun dalam penggunaannya dibatasi oleh kepentingan bersama.
Demikianlah dinyatakan bahwa hak milik perseorangan berfungsi sosial.
F. Masyarakat Pancasila
Masyarakat Pancasila merupakan suatu masyarakat yang tertib,aman tenteram dan
sejahtera yang berkarakter ramah-tamah, berjiwa kekeluargaan dan memiliki
semangat gotong-royong serta kesadaran bekerja untuk mewujudkan cita-cita setiap
rakyat Indonesia, yang menggambarkan suatu tata masyarakat Pancasila. Cita-cita
Masyarakat Pancasila sebagaimana telah disebutkan terdiri atas :
1. Masyarakat yang cukup sandang dan cukup pangan ;
2. Masyarakat yang tidak lagi menderita ;
3. Tersedianya kebutuhan akan papan ;
4. Tersedianya transportasi publik ;
5. Tersedianya budaya lingkungan yang sehat dan ;
6. Terwujudnya masyarakat yang bahagia atau tata tentrem kerta raharja.
Tata masyarakat Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
berciri delapan pokok yakni :
8
1. Merdeka, bersatu dan berdaulat ;
2. Adil dan makmur ;
3. Rakyat yang berkehidupan kebangsaan yang bebas ;
4. Membentuk suatu Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
meliputi segala bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ;
5. Mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa ;
6. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian
abadi dan keadilan sosial ;
7. Kemerdekaan kebangsaan disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara
Indonesia ;
8. Terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan
rakyat dengan berdasar pada : Ketuhanan Yang Maha Esa ; Kemanusiaan yang
adil dan beradab ; Persatuan Indonesia ; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan serta dengan mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
9
BAB III
PEMBANGUNAN NASIONAL SEBAGAI PERWUJUDAN
NILAI NILAI PANCASILA
Soekarno pada pidato tanggal 1 Juni 1945 menyatakan bahwa sebagai Weltanschauung,
Pancasila harus diperjuangkan. “Tidak ada satu Weltanschauung dapat menjelma
dengan sendirinya, menjadi realiteit dengan sendirinya. Tidak ada satu
Weltanschauung dapat menjadi kenyataan, menjadi realitiet, jika tidak dengan
perjoangan !” Pernyataan ini mengandung makna Pancasila sebagai sebuah cita-cita
tidak akan dapat menjadi kenyataan kalau tidak diperjuangkan segenap bangsa
Indonesia. Dari kata kata Soekarno tersebut, dapat ditemukan pengertian bahwa
pelaksanaan pembangunan pada hakekatnya adalah mewujudkan Pancasila dalam
realitas guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
Pembangunan harus dilaksanakan dan diselesaikan berdasarkan Demokrasi Pancasila.
Tujuan menciptakan masyarakat adil dan makmur merupakan amanat tersebut
ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya
terkandung:
1. Pancasila, sebagai isi murni dari amanat penderitaan rakyat Indonesia;
2. Demokrasi Pancasila, yaitu suatu tata kerakyatan yang sesuai dengan kepribadian
Indonesia;
3. Ekonomi Pancasila, yaitu tata perekonomian yang berasaskan kekeluargaan dan
gotong royong;
4. Kepribadian Indonesia, yang harus selalu menjadi ukuran dalam tindak dan karya
bangsa Indonesia.
A. Pengertian Pembangunan Nasional
Pembangunan Nasional Sebagai Perwujudan Nilai Nilai Pancasila dengan demikian
didefinisikan sebagai suatu pembangunan yang merupakan alat untuk mencapai tata
masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila yang:
1) Berdaulat di bidang politik;
2) Berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi; dan
3) Berkepribadian dalam bidang kebudayaan.
B. Sifat Pembangunan Nasional
Pembangunan Nasional Sebagai Perwujudan Nilai Nilai Pancasila bersifat:
1) Nasional, yakni di seluruh tanah air Indonesia untuk mengembangkan bangsa
Indonesia;
2) Menyeluruh, yakni di segala bidang kehidupan dan penghidupan masyarakat
Indonesia; dan
10
3) Terencana, yakni menurut suatu rencana yang berbasis pada riset ilmu pengetahuan
dan teknologi, serta inovasi nasional, dalam jangka waktu tertentu yang
direncanakan dengan jelas, terarah dan terukur.
C. Tujuan Pembangunan Nasional
Tujuan dari Pembangunan Nasional Sebagai Perwujudan Nilai Nilai Pancasila yang
bersifat menyeluruh ialah membangun masyarakat yang adil dan makmur ,yang
menurut ajaran Pancasila. Artinya, Pancasila harus dijadikan bintang penuntun
dalam pelaksanaan pembangunan menyeluruh itu, untuk mewujudkan masyarakat
adil dan makmur. Unsur-unsur pokok masyarakat adil dan makmur berdasarkan
Pancasila adalah: pertama, terjaminnya sandang-pangan dan perumahan yang layak
bagi warga negara sehingga tidak ada kecemasan menghadapi masa depan ; kedua,
adanya jaminan kesehatan dan pendidikan setiap warga negara Indonesia sehingga
dapat menunaikan tugas dan haknya dengan sebaik-baiknya ; ketiga, adanya
jaminan hari tua setiap warga negara Indonesia, sehingga tidak hidup dalam
kecemasan dan kemelaratan jika sudah tidak berdaya mencari nafkah; keempat,
adanya jaminan setiap warganegara Indonesia untuk dapat menikmati dan
memperkembangkan kebudayaan serta menyempurnakan kehidupan kerohaniannya
,sehingga tercukupi kebutuhan lahir maupun batinnya; kelima, adanya kesempatan
yang luas bagi warganegara Indonesia untuk berbuat dan bekerja untuk kepentingan
umat manusia.
D.Syarat Mutlak Pembangunan Nasional
Unsur-unsur pokok masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila tersebut di
atas diletakkan dalam kerangka cita-cita bangsa Indonesia yang terkait satu dengan
yang lain : pertama kerangka politik, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai Merauke ; kedua, kerangka
sosial-ekonomi, yaitu memasukkan di dalam NKRI itu, satu masyarakat adil dan
makmur ; ketiga, kerangka internasional yaitu menempatkan NKRI yang berisi
masyarakat adil dan makmur itu ke dalam susunan internasional yang bersemangat
persahabatan dan persaudaraan. Untuk dapat memenuhi unsur-unsur pokok
masyarakat adil dan makmur tersebut di atas maka Pembangunan Nasional Sebagai
Perwujudan Nilai Nilai Pancasila sebagai rencana pembangunan industrialisasi
Indonesia, harus memenuhi tiga syarat mutlak, yakni:
1. Memperluas pasar dalam negeri dengan menaikkan daya beli rakyat;
2. Tercukupinya bahan baku bagi industri nasional yang digali dari bumi Indonesia
sendiri; dan
11
3. Terpenuhinya kebutuhan rakyat atas sandang, pangan, papan dan obat-obatan
pertama kali dengan berasal dari dalam negeri sendiri, dengan prinsip
kemandirian berbasis kemampuan dari dalam diri sendiri.
E.Modal Utama Pembangunan Nasional
Kelima unsur yang harus terwujud dalam apa yang disebut Masyarakat Adil dan
Makmur Berdasarkan Pancasila tersebut diharapkan dapat direalisasikan setahap
demi setahap oleh penyelenggara negara, dengan modal dasar utama di antaranya :
1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 ;
2) Kepercayaan,kemampuan dan keuletan bangsa Indonesia ;
3) Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
4) Perusahaan nasional, perusahaan daerah maupun swasta ;
5) Keunggulan sumber daya manusia, penguasaan teknologi dan kekayaan alam .
F.Sasaran Pembangunan Nasional
Pembangunan disebut sebagai bersifat menyeluruh karena meliputi bidang politik,
ekonomi dan sosial, budaya, mental dan manusia. Dari pembangunan yang bersifat
menyeluruh itu disusunlah sistematika pembangunan dalam 4 (empat) bidang besar
yaitu : bidang mental,kemasyarakatan,ketatanegaraan dan bidang ekonomi dan
keuangan :
1. Dalam bidang mental, yaitu terbentuknya rakyat Indonesia yang berjiwa dan
berbudaya pikir Pancasila yang sangat mengutamakan gotong royong yang
bersendikan keadilan,kebajikan ;
2. Dalam bidang kemasyarakatan : (a) dapat dihilangkannya dominasi kapitalisme
dan struktur pasar bebas yang masuk dalam bidang ekonomi, politik maupun
budaya ; (b) menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berketuhanan ;
(c) membentuk masyarakat Indonesia yang mengarusutamakan semangat
kekeluargaraan ; (d) menjadikan masyarakat Indonesia bertanggung jawab atas
keselamatan dan kemajuan negara dan masyarakat yang mengutamakan
kepentingan umum ;
3. Dalam bidang ketatanegaraan, yaitu menjadikan negara sebagai alat untuk
mencapai masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu harus ada tata kelola
yang baik berdasarkan budaya Pancasila;
4. Dalam bidang ekonomi dan keuangan,dilandaskan pada demokrasi ekonomi
berdasarkan Pasal 33 UUD NRI 1945 yang menjunjung asas kekeluargaan dan
maksimalisasi kesejahteraan sosial. Ekonomi yang menjunjung asas
kekeluargaan tidak akan dapat memberi hasil apabila masih ada pengutamaan
hak individu dalam negara berdasarkan Pancasila.
12
G. Prioritas Pembangunan Nasional
1. Bidang Mental, Agama, Rohani, Kebudayaan dan Penelitian
2. Bidang Kesejahteraan Dan Kesehatan
3. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
4. Bidang Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan
5. Bidang Hukum Dan Penegakan Hak Asasi Manusia
6. Bidang Produksi Dan Pertanahan
7. Bidang Distribusi dan Perhubungan
8. Bidang Distribusi dan Perhubungan
13
BAB IV
TRIPOLA PEMBANGUNAN NASIONAL
SERTA PERAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
Pembangunan Nasional Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dijabarkan dalam kerangka
kerja terperinci berbentuk cetak biru rencana menyeluruh (overall planning) pembangunan
Indonesia. Hal yang hendak dicapai dengan menyusun Tripola Pembangunan Nasional
Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila. Tujuan itu dicapai setahap demi setahap. Cara bekerja setahap demi
setahap ini sangat penting agar supaya selalu menyesuaikan perencanaan dengan
perkembangan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan dalam masyarakat.
Pelaksanaan Pembangunan Nasional Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila disusun dan
dijalankan melalui tiga pola nasional, yang disebut Tripola Pembangunan, terdiri dari:
a. Pola program;
b. Pola pelaksanaan; dan
c. Pola penganggaran.
A.Pola Program
1. Cacah Jiwa
2. Penghitungan Pendapatan Nasional
3. Pembangunan Dilaksanakan Berbasis Riset
B.Pola Pelaksanaan
Pola Pelaksanaan berisi penjelasan dari Pola Program, berupa:
1. Uraian mengenai garis-garis besar tentang program dan kegiatan yang diatur menurut
sistematika bidang; dan
2. Uraian lengkap mengenai dasar dan landasan pemikiran serta bahan yang digunakan
sebagai sumber pemikiran.
C.Pola Penganggaran
Pola Penganggaran dibangun atas dasar pokok-pokok pikiran paling sedikit:
a. Tidak diadakan deficit spending yaitu suatu keadaan dimana jumlah pengeluaran
negara lebih besar dari penerimaan negara. Apabila kondisi ini terjadi maka
peruntukannya pada sektor yang produktif dan memberikan efek pengungkit)
b. Kenaikan pajak dan pungutan lain untuk kesejahteraan umum harus selalu
dipertimbangkan agar tidak menambah beban rakyat;
c. Tidak mengganggu anggaran belanja tahunan negara;
d. Konsentrasi dari bank-bank di tangan Pemerintah; dan
e. Dalam hal dilaksanakan pinjaman, wajib memperhitungkan plafon pinjaman dari
kesanggupan pembayaran kembali.
14
D. Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional
Untuk merealisasikan pelaksanaan Pembangunan Nasional Sebagai Perwujudan Nilai
Nilai Pancasila yang benar-benar didasarkan pada kebutuhan dan keadaan objektif,
Pemerintah membentuk Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
riset dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Inovasi Teknologi.
Badan Riset dan Inovasi Nasional mempunyai tugas:
a. Menilai dan mengevaluasi penyelenggaraan pembangunan yang telah dan sedang
dijalankan;
b. Mempersiapkan rancangan dasar Pembangunan Nasional;
c. Menyusun Pola Pembangunan Nasional meliputi segala bidang penghidupan dan
kehidupan bangsa Indonesia dengan memperhitungkan pemanfaatan seluruh
sumber daya alam secara bijak dan efektif, serta pengerahan seluruh potensi dan
tenaga sumber daya manusia Indonesiayang tidak melupakan pembudayaan Riset
sejak usia dini.
15
BAB V
P E N U T U P
Garis-garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP) merupakan rumusan Pedoman
Pancasila untuk seluruh elemen masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara, dan rumusan pedoman dalam menyusun, menjalankan dan mengawasi
kebijakan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan sebagai implementasi dari
pembumian nilai-nilai Pancasila. Dalam kedudukan demikian GBHIP menjadi rambu-
rambu pembatas yang memberi penuntun pemahaman tentang kedudukan Pancasila
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan bagaimana mewujudkan nilai-nilai
Pancasila dalam pembangunan nasional.
Garis-garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP) memuat Pancasila sebagai
pandangan hidup bangsa,dasar negara serta falsafah negara yang selanjutnya
melahirkan ideologi. Sebagai implikasi atas kedudukan Pancasila seperti itu dalam
kehidupan bangsa, (GBHIP) juga memandang Pancasila sebagai paradigma dalam,
pendidikan, nilai-nilai yang hidup (living values), serta sebagai bagian dari kebudayan
(cipta-rasa-karsa manusia Indonesia).
Menyadari hal tersebut, sangat diperlukan pemahaman yang utuh dan mendasar
terhadap kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil yang
diharapkan dari pemahaman itu, nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan modal oleh bangsa
Indonesia untuk melakukan pembangunan nasional yang secara garis besar meliputi
pembangunan di bidang : (a) mental,agama,dan sumber daya manusia ; (b) bidang
kemasyarakatan ; (c) bidang ketatanegaraan dan (d) bidang ekonomi dan keuangan.
Artinya, pembangunan nasional harus benar-benar merupakan perwujudan nilai-nilai
Pancasila dalam kehidupan nyata bangsa Indonesia, dan dilaksanakan berdasarkan
prinsip-prinsip berdaulat secara politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi
dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Agar Pembangunan Nasional Sebagai Perwujudan Nilai-nilai Pancasila dapat memberi
hasil untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur maka diperlukan riset agar
pembangunan benar-benar didasarkan pada kebutuhan dan keadaan objektif. Untuk
kepentingan itulah diperlukan pembentukan suatu badan riset dan inovasi yang bersifat
nasional .
Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi
semakin mendesak , terlebih ketika Indonesia memasuki era yang penuh tantangan yang
beragam di Abad ke-21 setelah dunia memasuki era globalisasi. Sehubungan dengan itu
adalah mendesak untuk segera diselesaikannya problem kebangsaan dengan
memperhatikan sungguh-sungguh aspek religiusitas, humanitas, nasionalitas,
kedaulatan dan keadilan sosial yang menjadi esensi Pancasila.
16
Dalam hubungan itulah Garis Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP)
diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan mutu keadaban bangsa
dan negara berdasarkan Pancasila, lewat pembinaan dan pewujudan nilai-nilai Pancasila
sebagai dasar Negara dan pandangan hidup. Pewujudan nilai tersebut diharapkan dapat
dilakukan melalui proses habituasi, yang melibatkan dimensi keyakinan, pengetahuan
dan tindakan.