gambaran umum kota ternate letak geografis dan batas ... · kelurahan/desa pesisir dan 21...

65

GAMBARAN UMUM KOTA TERNATE

Letak Geografis dan Batas Administratif

Lokasi penelitian berada di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dengan

letak geografis pada 0°-2° Lintang Utara dan 126°-128° Bujur Timur. Batas

administrasinya adalah sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan Laut Maluku,

Sebelah timur berbatasan dengan Selat Halmahera,

Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Maluku, dan

Sebelah barat berbatasan dengan Laut Maluku.

Secara administratif, kota Ternate terdiri dari kawasan kepulauan dengan

luas daratan sebesar 250,85 km², sementara luas lautannya 5.547,55 km², dan

terbagi dalam 7 kecamatan, 77 kelurahan/desa dengan klasifikasi 56

kelurahan/desa pesisir dan 21 kelurahan/desa bukan pesisir. Tabel 11

menunjukkan wilayah administrasi Kota Ternate.

Tabel 11. Wilayah Administrasi Kota Ternate

Kecamatan Luas Daratan

(km2)

Jumlah

Desa Pesisir

Jumlah

Desa Bukan Pesisir

Pulau Ternate

Moti

Pulau Batang Dua

Pulau Hiri

Ternate Selatan

Ternate Tengah

Ternate Utara

65,88

24,60

101,05

6,70

19,44

18,52

14,16

12

6

6

6

11

4

11

1

-

-

-

6

11

3

Jumlah 250,85 56 21

Sumber : BPS Kota Ternate (2010)

Lokasi penelitian difokuskan di Kota Ternate (Pulau Ternate), yang terdiri

dari 4 (empat) kecamatan, yakni Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Ternate

Selatan, Kecamatan Ternate Tengah dan Kecamatan Ternate Utara. Hal ini

berkaitan dengan pengembangan kawasan waterfront yang terdapat di sekitar

lokasi tersebut atau dengan kata lain hanya berada di Pulau Ternate. Dengan

demikian, analisis perkembangan wilayah berdasarkan ketersediaan infrastruktur

hanya dibatasi pada kecamatan-kecamatan yang disebutkan diatas.

66

Topografi dan Kondisi Iklim

Kondisi topografi Kota Ternate adalah berbukit dengan sebuah gunung

berapi yang masih aktif dan terletak di tengah pulau. Kondisi yang demikian

ditandai dengan tingkat ketinggian dari permukaan laut yang beragam. Namun

secara sederhana dikelompokan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu: kemiringan lereng

rendah (2%-8% atau 0–499 mdpl), kemiringan lereng sedang (10%-20% atau

500–699 mdpl) dan kemiringan lereng terjal (>40% atau lebih dari 700 mdpl)

(Gambar 12). Berdasarkan klasifikasi tersebut, daerah ini memiliki kelurahan

dengan tingkat ketinggian dari permukaan laut dengan kriteria rendah sebanyak

53 kelurahan berada pada kemiringan lereng rendah yaitu berupa kawasan pesisir,

6 kelurahan berada pada kemiringan lereng sedang dan 4 kelurahan berada pada

kemiringan lereng terjal. Sementara untuk kedalaman laut bervariasi, terdapat

tingkat kedalaman sekitar 10 meter sampai pada jarak sekitar 100 meter dari garis

pantai sehingga memberikan peluang untuk diadakannya reklamasi pantai. Jenis

tanah dominan adalah tanah Regosol dan Rendzina, yang merupakan ciri tanah

pulau vulkanis dan pulau karang.

Gambar 12. Peta Kemiringan Lereng Kota Ternate

67

Kota Ternate dan juga umumnya daerah pantai di Propinsi Maluku Utara

memiliki tipe iklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim laut yang biasanya

heterogen sesuai indikasi umum iklim tropis. Di daerah ini dikenal dua musim

yakni utara–barat dan timur–selatan yang seringkali diselingi dengan dua kali

masa pancaroba setiap tahunnya.

Selama tahun 2010 kondisi iklim Kota Ternate menurut hasil pengukuran

Stasiun Meteorologi dan Geofisika Ternate adalah sebagai berikut :

Temperatur rata-rata 27,3ºC

Kelembaban nisbi rata-rata 84%

Tingkat penyinaran sinar matahari rata-rata 64%

Kecepatan angin rata-rata 4 knot dengan kecepatan maksimum mutlak rata-

rata 19 knot.

Selengkapnya mengenai kondisi iklim di Kota Ternate disajikan pada

Tabel 12 sampai dengan Tabel 15.

Tabel 12. Temperatur Rata-rata di Kota Ternate Tahun 2010 Bulan Temperatur

Rata-Rata Maksimum Minimum

Januari

Februari

Maret April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

26,7

27,0

27,6 27,6

27,6

27,2

26,8

26,5

27,0

27,5

27,3

27,5

31,1

31,7

32,6 32,0

32,1

31,7

31,4

30,8

30,7

31,9

31,9

31,0

24,0

24,2

24,7 25,1

24,9

24,6

24,0

23,3

23,1

24,3

23,7

23,9

Rata-Rata 27,3 31,58 24,15


Tabel 13. Kelembaban Nisbi dan Rata-rata Penyinaran Matahari di Kota Ternate

Tahun 2010

Bulan Kelembaban Nisbi

(%)

Rata-rata Penyinaran Matahari

(%)

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

82

81

85

85

85

8

51

75

79

61

67

60

68

Tabel 13. Kelembaban Nisbi dan Rata-rata Penyinaran Matahari di Kota Ternate

Tahun 2010 (Lanjutan)

Bulan Kelembaban Nisbi

(%)

Rata-rata Penyinaran Matahari

(%)

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

85

85

84

80

83

83

62

55

67

69

71

46

Rata-Rata 84 64


Tabel 14. Kecepatan Angin Rata-rata, Kecepatan Maksimum Mutlak dan Arah

Angin di Kota Ternate

Bulan

Kecepatan Angin Rata-

Rata

(knot)

Kecepatan

Maksimum Mutlak

(knot)

Arah Angin

(°)

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus September

Oktober

November

Desember

06

06

07

05

05

04

03

04 04

04

04

04

18

22

21

24

15

17

12

18 30

15

19

20

330

340

330

330

340

230

330

120 230

230

230

330

Rata-Rata 04 19 280


Tabel 15. Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan di Kota Ternate Menurut

Bulan, Tahun 2010

Bulan Jumlah Hujan

(Hari) Curah Hujan

(mm)

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November Desember

23

15

8

23

22

17

23

21

22

16

19 21

225,0

89,6

77,5

332,7

381,2

126,5

211,4

228,4

166,6

269,8

135,9 418,6


69

Kependudukan

Hasil sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk

Kota Ternate sebanyak 185.705 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 94.476

jiwa dan perempuan sebanyak 91.229 jiwa. Sebagian besar penduduk Kota

Ternate bermukim di wilayah kecamatan Ternate Selatan yaitu sebanyak 34,33%

dari jumlah penduduk sedangkan wilayah yang paling sedikit penduduknya yaitu

kecamatan Pulau Batang Dua, karena hanya 1,34% dari jumlah penduduk Kota

Ternate yang tinggal di kecamatan tersebut. Untuk lebih jelasnya, data

kependudukan disajikan pada Tabel 16 dan Gambar 13.

Gambar 13. Persentase Jumlah Penduduk di Kota Ternate

Penduduk tidak hanya dilihat dari segi jumlahnya saja, tetapi juga perlu

ditinjau dari kepadatannya. Wilayah yang penduduknya banyak belum tentu

memiliki kepadatan penduduk yang besar. Pada Tabel 16 dapat dilihat bahwa

wilayah yang paling padat penduduknya adalah kecamatan Ternate Tengah

sebesar 4.799 jiwa/km2, sedangkan wilayah yang paling kecil kepadatan

penduduknya yaitu kecamatan Pulau Batang Dua.

Tabel 16. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2010

Kecamatan Jumlah Penduduk

(jiwa)

Luas Wilayah

(Km2)

Kepadatan

(Km2/jiwa)

Pulau Ternate

Moti

Pulau Batang Dua

Pulau Hiri

Ternate Selatan

Ternate Tengah

Ternate Utara

14.692

4.399

2.487

2.735

63.746

52.072

45.574

37,23

24,8

29,04

6,70

16,98

10,85

14,38

394

177

85

408

3.754

4.799

3.169

Jumlah 185.705 139,98 1.326


Pulau Ternate;

7,91%

Moti; 2,37%

Pulau Batang

Dua; 1,34% Pulau Hiri;

1,47%

Ternate

Selatan;

34,33% Ternate

Tengah;

28,04%

Ternate Utara;

24,54%

70

Kecamatan Ternate Selatan memiliki penduduk lebih banyak daripada

kecamatan Ternate Tengah, tetapi luas wilayahnya lebih besar dari pada luas

wilayah Ternate Tengah sehingga kecamatan Ternate Tengah lebih padat

penduduknya. Faktor penyebab padatnya penduduk di kecamatan Ternate Tengah

karena kecamatan ini merupakan pusat pelayanan meliputi pusat pemerintahan,

pelayanan sarana dan prasarana niaga dan perdagangan, pusat pelayanan

kesehatan dan pendidikan, yang sebagian besar juga terletak di kecamatan ini.

Pada tahun 2010 jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki sebanyak 94.476

jiwa lebih banyak dibanding dengan perempuan 91.229 jiwa dengan rasio jenis

kelamin penduduk sebesar 104 (lihat Tabel 17). Jumlah rumah tangga pada tahun

2010 sebesar 39.418 KK, berarti rata-rata jiwa per rumah tangga yaitu berkisar

antara 4-5 orang. Kecamatan Ternate Selatan memiliki jumlah penduduk dan

jumlah rumah tangga terbanyak, masing-masing yaitu 32.447 orang laki-laki dan

31.299 orang perempuan dengan rasio jenis kelamin 104 dan memiliki jumlah

rumah tangga sebanyak 13.666 KK.

Tabel 17. Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Rasio Jenis Kelamin

Kecamatan Penduduk Rasio Jenis

Kelamain

Jumlah Rumah Tangga

(KK) Laki-Laki Perempuan

Pulau Ternate

Moti

Pulau Batang Dua

Pulau Hiri

Ternate Selatan

Ternate Tengah

Ternate Utara

7.449

2.151

1.259

1.390

32.447

26.735

23.045

7.243

2.248

1.228

1.345

31.299

25.337

22.529

103

96

103

103

104

106

102

3.026

905

585

498

13.666

10.966

9.772

Jumlah 94.476 91.229 104 39.418


Penduduk Kota Ternate yang berusia produktif (20-24 tahun) memiliki

komposisi terbanyak. Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur yang

disajikan pada Tabel 18 memperlihatkan bahwa penduduk Kota Ternate terbanyak

berada pada kelompok umur 20-24 tahun yaitu sebesar 24.434 jiwa, sedangkan

penduduk Kota Ternate terkecil pada kelompok umur 75 tahun keatas yaitu

sebesar 1.285 jiwa. Komposisi kelompok umur tersebut seharusnya dipergunakan

pemerintah sebagai modal untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan

meningkatkan keterampilan penduduk guna menjadi sumberdaya manusia yang

71

berkualitas. Untuk itu program pembangunan perlu diupayakan dapat mengarah

pada penciptaan lapangan kerja baru, sehingga dapat mengurangi angka

pengangguran.

Tabel 18. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur Penduduk (jiwa)

Jumlah Laki-Laki Perempuan

0 – 4

5 – 9

10 – 14

15 – 19

20 – 24

25 – 29

30 – 34

35 – 39

40 – 44 45 – 49

50 – 54

55 – 59

60 – 64

65 – 69

70 – 74

75 +

10.273

9.391

8.161

8.995

12.648

10.333

8.462

6.892

5.641 4.381

3.444

2.358

1.471

937

586

503

9.749

8.744

7.905

9.173

11.786

9.759

8.215

6.645

5.459 4.254

3.233

2.195

1.555

1.044

731

782

20.022

18.135

16.066

18.168

24.434

20.092

16.677

13.537

11.100 8.635

6.677

4.553

3.026

1.981

1.317

1.285

Jumlah 94.476 91.229 185.705


Penggunaan Lahan Perkotaan

Informasi penggunaan lahan di Kota Ternate dihasilkan dari interpretasi

citra satelit. Hasil olahan data citra Quickbird tahun 2010 (data sekunder Bappeda

Kota Ternate) digunakan untuk interpretasi penggunaan lahan di kota Ternate.

Data citra diklasifikasi berdasarkan kelas penggunaan lahan kemudian diverifikasi

melalui survei lapang. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan lahan yang

terluas ialah penggunaan lahan perkebunan 8.745,64 ha atau 54,15%. Penggunaan

lahan hutan diketahui seluas 4.574,83 ha atau 28,33%, permukiman 1.380,18 ha

atau 8,55%, kawasan jasa perdagangan 152,79 ha atau 0,95%, serta penggunaan

lahan yang terkecil yaitu lapangan 19,09 ha atau 0,12%. Penggunaan lahan

selengkapnya disajikan pada Tabel 19.

72

Tabel 19. Penggunaan Lahan di Kota Ternate, 2010

Penggunaan Lahan Luas

(ha)

Persentase

(%)

Bakau 94,20 0,58

Danau 47,18 0,29

Hutan 4574,83 28,33

Kawah 80,94 0,50

Kawasan Jasa Perdagangan 152,80 0,95

Kebun Campuran 249,39 1,54

Lahan Kosong 63,09 0,39 Lapangan 19,10 0,12

Makam 35,60 0,22

Perkebunan 8745,65 54,15

Permukiman 1380,18 8,55

Pertanian Lahan Kering 403,31 2,50

Semak Belukar 258,87 1,60

Taman 31,56 0,20

TPA 14,24 0,09

Jumlah 16.150,94

Gambar 14 menunjukkan bahwa pola penggunaan lahan yang dominan

yakni perkebunan yang berada pada ketinggian diatas 500 mdpl dan menutupi

hampir 50% daratan Pulau Ternate. Penggunaan lahan hutan berada di kawasan

sekitar kawah gunung api di Pulau Ternate yang memiliki ketinggan diatas 700

mdpl (kemiringan lereng >40%). Penggunaan lahan permukiman tersebar merata

di wilayah pesisir bagian timur hingga ke wilayah pesisir bagian selatan.

Sementara itu penggunaan lahan kawasan jasa dan perdagangan cenderung

terkonsentrasi di pusat kota yang sebagaian besar lahannya merupakan kawasan

waterfront.

73

Gambar 14. Penggunaan Lahan di Kota Ternate Tahun 2010

Penggunaan lahan pada masing-masing kecamatan secara detil disajikan

pada Tabel 20. Secara detil, luas wilayah kecamatan Pulau Ternate lebih luas

(4.746 ha), tetapi memiliki penggunaan lahan permukiman paling kecil (171 ha)

dibanding kecamatan lainnya yang berada di Pulau Ternate. Penggunaan lahan

hutan, perkebunan, lapangan, makam, permukiman dan pertanian lahan kering

berada di setiap wilayah kecamatannya.

Tabel 20. Penggunaan Lahan Tiap Kecamatan

Penggunaan Lahan Kecamatan

Pulau Ternate Ternate Selatan Ternate Tengah Ternate Utara

Bakau Danau Hutan Kawah Kawasan Jasa Perdagangan Kebun Campuran Lahan Kosong Lapangan

Makam Perkebunan Permukiman Pertanian Lahan Kering Semak Belukar Taman TPA

0,34 28,86

1.161,24 37,26 0,95

128,23 8,26 2,11

6,17 3.015,47 171,61 88,19 77,17 6,28 14,24

3,38 18,32

766,75 20,48 11,18 49,89 25,05 4,42

6,69 809,77 456,03 64,19 0,96 11,97

-

- -

343,84 8,53 72,37 21,96 2,57 4,13

12,91 631,64 306,84

2,45 -

4,45 -

- -

336,43 14,66 68,30 5,02 27,20 3,36

4,33 668,81 335,73 53,34

177,60 8,86

-

Jumlah (ha) 4.746,38 2.249,08 1.411,69 1.703,64

74

Gambaran Struktur Ruang Kota

Struktur ruang kota merupakan kerangka sistem pusat-pusat pelayanan

kegiatan kota yang berhierarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem

jaringan prasarana wilayah. Struktur ruang kota berfungsi sebagai pembentuk

sistem pusat-pusat pelayanan yang memberikan layanan bagi wilayah kota dan

juga sebagai arahan penempatan jaringan prasarana wilayah kota sesuai dengan

fungsi jaringannya yang menunjang keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan.

Berdasarkan kondisi eksisting Kota Ternate, pusat pelayanan utama kota

saat ini berada di sekitar kawasan pusat kota (Kecamatan Ternate Tengah).

Sementara untuk ke arah luar, pusat pelayanan kota cenderung tumbuh mengikuti

struktur jaringan jalan. Sebaran permukiman berkembang secara sporadis tanpa

adanya pola yang jelas. Kondisi ini akan mempengaruhi penyediaan sarana dan

prasarana yang kebutuhannya dari waktu ke waktu terus meningkat.

Pada tatanan wilayah Kota Ternate, fungsi pelayanan primer diemban oleh

Kecamatan Ternate Utara, Ternate Tengah dan Ternate Selatan dicirikan dengan

ketersediaan fasilitas pelayanan yang melayani seluruh wilayah

pengembangannya terutama dalam konteks pelayanan administrasi pemerintahan

(Gambar 15). Fungsi pelayanan sekunder diemban oleh Kecamatan Pulau Ternate,

Moti, Pulau Hiri dan Pulau Batang Dua yang memiliki jangkauan pelayanan

penunjang terhadap wilayah pengembangan pusat kota.

Adapun penetapan sistem pusat pelayanan kota Ternate direncanakan

sebagai berikut :

1. Sistem pusat pelayanan kota dikembangkan dalam 1 (satu) pusat pelayanan

kota, 6 (enam) sub pusat pelayanan kota, dan 26 (dua puluh enam) pusat

lingkungan.

2. Masing-masing sistem pusat pelayanan kota dilengkapi dengan fasilitas

pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, dan fasilitas keamanan

dan keselamatan;

3. Pengembangan fasilitas pendidikan terdiri atas:

a. TK dan SD dengan jangkauan pelayanan lingkungan;

b. SLTP dengan jangkauan pelayanan sub pelayanan kota;

c. SLTA dengan jangkauan pelayanan kota; dan

75

d. Pendidikan/Perguruan Tinggi dengan jangkauan pelayanan kota dan

regional.

4. Pengembangan fasilitas kesehatan terdiri atas:

a. Balai Pengobatan dan praktek dokter dengan jangkauan pelayanan

lingkungan;

b. Puskesmas, puskesmas pembantu, dan apotek dengan jangkauan pelayanan

Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK); dan

c. Rumah sakit dengan jangkauan pelayanan kota dan regional.

5. Pengembangan fasilitas peribadatan menyebar ke seluruh Kota Ternate sesuai

dengan agama yang dianut oleh masyarakat disesuaikan dengan jangkauan

pelayanan masing-masing jenis rumah ibadah serta jumlah dan sebaran

pemeluknya.

6. Pengembangan fasilitas keamanan dan keselamatan terdiri atas :

a. Fasilitas pos polisi dengan jangkauan pelayanan setingkat lingkungan dan

berlokasi di setiap pusat lingkungan;

b. Pemadam kebakaran berada dalam jangkauan pusat dan sub pelayanan

setingkat kota dan berlokasi di Kota Ternate;

c. Rencana pengembangan pemadam kebakaran dibuat dalam hierarki di setiap

kecamatan Kota Ternate;

d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada dalam jangkauan pelayanan

setingkat kota dan berlokasi di Kecamatan Ternate Selatan.

Pusat Pelayanan Kota (PPK)

Pusat Pelayanan Kota (PPK) berperan untuk melayani seluruh wilayah

kota dan/atau regional. Pusat pelayanan kota di Kota Ternate, terletak di sebagian

Kecamatan Ternate Tengah, sebagian Kecamatan Ternate Utara dan sebagian

Kecamatan Ternate Selatan, yang meliputi Kelurahan Salero, Soa, Makassar

Timur, Makassar Barat, Gamalama, Muhajirin, Tanah Raja, Takoma, Kota Baru,

Maliaro, Stadion, Tanah Tinggi, Kalumpang, Santiong dan Salahuddin.

Pusat Pelayanan Kota (PPK) di Kota Ternate terdapat arah dan fungsi

pengembangan meliputi: Pusat pelayanan Pemerintahan Kota; Pendidikan dan

76

olahraga; Perdagangan dan Jasa; Pusat pelayanan transportasi; Pusat pelayanan

kesehatan; Pusat keamanan dan keselamatan; dan Pusat sejarah dan kebudayaan.

Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK)

Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK) merupakan pusat pelayanan kegiatan

kota dengan lingkup wilayah pelayanan sebagian pengembangan wilayah kota

sebagaimana diatur dalam rencana perwilayahan kota. Sub pusat pelayanan di

Kota Ternate terbagi dalam 6 (enam) sub pusat pelayanan, yang meliputi: wilayah

yang terletak di Kelurahan Dufa-Dufa (Pemerintahan, jasa perdagangan,

pendidikan dan transportasi) Kelurahan Bastiong (jasa perdagangan, pendidikan

dan transportasi), Kelurahan Jambula, Kelurahan Moti Kota, Kelurahan Faudu

dan Kelurahan Mayau.

Sub Pusat Pelayanan Kota di Kota Ternate terdapat arah dan fungsi

pengembangan meliputi: Pusat pelayanan pemerintahan Kecamatan, Pendidikan,

Perdagangan dan Jasa, Pusat pelayanan transportasi, Pusat pelayanan kesehatan,

Pusat keamanan dan keselamatan dan Pusat sejarah dan kebudayaan.

Pusat Lingkungan

Pusat Lingkungan merupakan pusat pelayanan kegiatan dengan skala

pelayanan lingkungan yang tersebar di setiap Bagian Wilayah Kota (BWK)

dengan kegiatan dan kelengkapan fasilitas pada Pusat Lingkungan berupa pusat

pelayanan pemerintahan tingkat kelurahan, perdagangan tingkat lingkungan atau

kegiatan pendidikan skala lingkungan seperti sekolah taman kanak-kanak atau

sekolah dasar. Konsep dasar struktur tata ruang ditetapkan setelah mendapatkan

masukan dari visi dan misi tata ruang serta mencermati hasil analisis konektivitas

antara pusat-pusat pertumbuhan perkotaan serta konektivitas antar Pulau-pulau,

baik konektivitas internal maupun eksternal terhadap orientasi regional Kawasan

Timur Indonesia (KTI).

Bagian Wilayah Kota (BWK)

Dalam penentuan Bagian Wilayah Kota (BWK) berdasarkan Rencana

Detil Tata Ruang Kota Ternate tahun 2007, dimana terdapat 7 BWK yang

77

semuanya memiliki peran dan fungsi secara proporsional terhadap wilayah dalam

masing-masing BWK.

1. BWK 1 dilengkapi dengan 1 (satu) Pusat Lingkungan terletak di kelurahan

Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara yang meliputi Kelurahan Tarau, Sango,

Tabam, Tafure, Akehuda, Tubo, Dufa-Dufa, Sangadji Utara, Sangadji,

Toboleu, Kasturian, Salero, Soa-Sio, dan Soa. Adapun arah pengembangan di

BWK 1 adalah sebagai permukiman, kawasan bandara, pelabuhan, pariwisata,

militer, jasa, perdagangan, perikanan, pendidikan, dan olahraga.


Salahuddin Kecamatan Ternate Tengah yang meliputi Kelurahan Makassar

Timur, Makassar Barat, Salahuddin, Kalumpang, Santiong, Gamalama, Moya,

Kampung Pisang, Marikurubu, Muhajirin, Tanah Raja, Maliaro, Stadion,

Takoma, dan Kota Baru. Adapun arah pengembangan di BWK 2 diarahkan

sebagai kawasan jasa, perdagangan, pariwisata, pelabuhan, permukiman,

pendidikan, pemerintahan, militer, dan olahraga.


Kalumata Kecamatan Ternate Selatan yang meliputi Kelurahan Sasa, Gambesi,

Ngade, Fitu, Kalumata, Kayu Merah, Tabona, Ubo-Ubo, Bastiong Karance,

Bastiong Talangame, Mangga Dua Utara, Mangga Dua, Jati Perumnas, Jati,

Tanah Tinggi Barat, Tanah Tinggi, dan Toboko. Adapun arah pengembangan

BWK 3 sebagai jasa, perdagangan, pariwisata, pelabuhan, perikanan, militer

olahraga dan pendidikan .


Jambula Kecamatan Pulau Ternate yang meliputi Kelurahan Jambula, Kastela,

Foramadiahi, Rua, Afe Taduma, Dorpedu, Togafo, Loto, Takome, Sulamadaha,

Tobololo, Bula dan Kulaba. Adapun arah pengembangan BWK 4 sebagai

permukiman, pariwisata, dan pertanian.


Togolobe Kecamatan Pulau Hiri yang meliputi Kelurahan Faudu, Tomajiko,

Dorari Isa, Togolobe, Tafraka, dan Mado. Pusat BWK 5 di Kelurahan

Togolobe. Adapun arah pengembangan BWK 5 sebagai perikanan, pertanian

dan permukiman.

78

6. BWK 6 dilengkapi dengan 1 Pusat Lingkungan terletak di kelurahan Moti Kota

Kecamatan Moti yang meliputi Kelurahan Moti Kota, Takofi, Tadenas, Figur,

Tafamutu, dan Tafaga. Adapun arah pengambangan BWK 6 sebagai

permukiman, pertanian dan perikanan.

7. BWK 7 dilengkapi dengan 1 Pusat Lingkungan terletak di kelurahan Mayau

Kecamatan Batang Dua yang meliputi Kelurahan Mayau, Tifure, Bido, Lelewi,

Perum Bersatu dan Pante Sagu. Adapun arah pengembangan BWK 7 sebagai

permukiman, pertanian dan perikanan.

Gambar 15. Peta Rencana Struktur Ruang Kota

Sumber : BAPPEDA Kota Ternate (2010)

79

Kawasan Kota Tepian Air (Waterfront City)

Secara administratif, kota Ternate terdiri dari kesatuan kawasan yang

terdiri dari 5 (lima) gugusan pulau dalam satu kluster pengembangan, yakni Pulau

Ternate, Pulau Hiri, Pulau Tifure dan Pulau Mayau (Batang Dua). Ditinjau dari

fungsional kawasan perkotaan, maka kota Ternate berfungsi sebagai pusat

pemerintahan, pusat perekonomian dan pusat pariwisata. Kondisi geografis kota

Ternate memiliki luas lautan yang lebih luas dibandingkan luas daratan, sehingga

strategi pengembangan kota diarahkan pada kawasan pesisir dalam upaya

peningkatan dan pengembangan waterfront city pada suatu sistem wilayah

kepulauan. Upaya pengembangan tersebut dapat melalui peningkatan infrastruktur

perkotaan, sumberdaya alam, sumberdaya manusia dalam rangka pengembangan

ekonomi berbasis kerakyatan.

Berdasarkan pertimbangan sasaran strategis pengembangan kawasan

dalam mendukung upaya pengembangan waterfront Kota Ternate, serta

memperhatikan rekomendasi dari arah kebijakan kota serta visi dan misi tata

ruang, maka ditetapkan 5 skenario pengembangaan kawasan waterfront, yaitu: 1)

Pengelolaan lingkungan pesisir, 2) Pengembangan dan pengelolaan pelabuhan, 3)

Penataan permukiman kumuh di kawasan pesisir, 4) Penataan kawasan khusus,

dan 5) Pengembangan objek wisata bahari, sejarah dan budaya (BAPPEDA,

2006).

Skenario pengembangan kota pantai (waterfront city) di Kota Ternate,

secara garis besar bertumpu pada karakteristik kota pantai yang tetap melestarikan

sumberdaya alam dan lingkungan pantai. Berdasarkan kebijakan rencana aksi

pengembangan kawasan pesisir, maka difokuskan arahan pengembangan pada

Bagian Wilayah Kota I (BWK I) dan BWK II yang mencakup Kecamatan Ternate

Utara, dan Kecamatan Ternate Tengah. Hal tersebut tentunya akan mempermudah

integrasi pengembangan infrastruktur yang akan dibangun. Fungsi strategis kedua

BWK ini disajikan dalam Tabel 21.

80

Tabel 21. Fungsi Strategis BWK I dan BWK II dalam mendukung Waterfront

City Kota Ternate

Lokasi Wilayah

Administrasi Fungsi Kegiatan Utama

Strategi Pengembangan Tata Ruang

BWK I Kecamatan Ternate

Utara

Permukiman, Bandara,

Pelabuhan, Pariwisata,

Militer, Jasa,

Perdagangan, Perikanan

dan Olahraga

Pengendalian pertumbuhan permukiman

Pengendalian tata bangunan

dan lingkungan kawasan

pesisir dan kawasan

berkepadatan tinggi

Pengembangan pariwisata

sejarah

Pengembangan pusat

pendidikan

Pengembangan sub pusat

pertumbuhan kawasan jasa dan perdagangan skala kota

Pengembangan sub sektor

perikanan

Pengembangan pusat

olahraga, Pengembangan

Sektor Jasa dan

Perdagangan

BWK II Kecamatan Ternate

Tengah

Jasa Perdagangan,

Pariwisata, Pelabuhan,

Perikanan dan

Permukiman

Pengendalian pertumbuhan

permukiman dan

pengendalian tata bangunan

dan lingkungan kawasan

Pengembangan sub sektor perikanan

Pengembangan sub pusat

pertumbuhan baru

Sumber : DKP (2008)

Pengembangan struktur ruang kawasan waterfront city Kota Ternate akan

diarahkan berdasarkan kluster-kluster pengembangan dengan inti pusat kawasan

prioritas yang terdiri dari 9 (sembilan) kawasan prioritas yang ditentukan

berdasarkan hasil analisis pengembangan struktur ruang dan analisis pendapat

stakeholders. Sebaran kawasan prioritas tersebut dapat dilihat pada Gambar 16.

81

Gambar 16. Kawasan Prioritas Action Plan Waterfront City Kota Ternate

Sumber : DKP (2008)

Kondisi geografis wilayah kota Ternate merupakan suatu gugusan pulau-

pulau dan secara topografis sebagian besar kawasannya adalah lahan dengan

ketinggian lereng yang berbeda sehingga hanya beberapa bagian kawasan saja

yang dapat difungsikan sebagai kawasan terbangun. Pusat pengembangan

kawasan waterfront diarahkan pada BWK I dan BWK II yang berada di wilayah

pusat kota, sedangkan wilayah lainnya difungsikan sebagai kawasan pendukung.

Hasil analisis struktur ruang wilayah, kawasan perkotaan, perekonomian,

kemasyarakatan, kelembagaan, pendapat stakeholder dan fisik kawasan, maka

menghasilkan strategi pengembangan kawasan pesisir kota Ternate. Strategi

pengembangan kawasan pesisir diarahkan sebagai suatu sistem wilayah kepulauan

melalui peningkatan infrastruktur perkotaan, sumberdaya alam, sumberdaya

manusia dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat.

82

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Ternate

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran

produktivitas wilayah yang paling umum dan telah diterima secara luas sebagai

indikator pembangunan dalam skala wilayah dan negara. Secara umum PDRB

dapat definisikan sebagai jumlah nilai tambah dari semua barang dan jasa yang

diproduksi di suatu negara atau wilayah dalam periode satu tahun. Jumlah nilai

barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah telah dihilangkan unsur-unsur

intermediate cost (Rustiadi et al., 2009).

Nilai PDRB dapat dihitung melalui tiga pendekatan yaitu :

1. Segi Produksi, merupakan jumlah nilai tambah bruto atas suatu barang dan jasa

yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu wilayah dan biasanya

dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Nilai tambah bruto yang terdiri dari

biaya faktor produksi (upah/gaji, bunga netto, sewa tanah, keuntungan),

penyusutan barang modal dan pajak tak langsung netto.

2. Segi Pendapatan, merupakan balas jasa (pendapatan) yang diterima faktor-

faktor produksi karena ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah,

dan biasanya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

3. Segi Pengeluaran, merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah

tangga, Pemerintah dan Lembaga Swasta Non Profit, pembentukan modal

tetap, perubahan stok serta Ekspor Netto, biasanya dalam jangka waktu

tertentu.

Saat ini Kota Ternate baru menghitung PDRB dari segi produksi saja.

PDRB terdiri dari PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga

konstan. PDRB atas dasar harga berlaku merupakan penjumlahan nilai tambah

dari barang dan jasa yang diproduksi dan dinilai menggunakan harga yang berlaku

pada tahun bersangkutan. PDRB atas dasar harga konstan merupakan

penjumlahan nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi dan dinilai

menggunakan harga pada tahun dasar yaitu tahun 2000.

Besarnya nilai PDRB atas dasar harga berlaku di suatu wilayah

memberikan gambaran potensi perekonomian wilayah tersebut. PDRB atas dasar

harga berlaku Kota Ternate dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Pada

83

tahun 1999 PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 349.727 juta rupiah meningkat

pada tahun 2011 menjadi 1.145.573 juta rupiah. Pada tahun 1999-2011 sektor-

sektor yang berkontribusi besar terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga

berlaku yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa, sektor

pengangkutan dan komunikasi serta sektor pertanian (Gambar 17 dan Tabel 22).

Peningkatan ini menunjukkan bahwa terjadi perkembangan perekonomian Kota

Ternate. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh kenaikan produksi

barang dan jasa pada wilayah tersebut pada tahun tertentu. Jika kenaikan produksi

barang dan jasa pada tahun tertentu lebih tinggi dari tahun sebelumnya maka

dikatakan terjadi kenaikan pertumbuhan.

Gambar 17. PDRB Kota Ternate Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1999-2011

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pertanian

Pertambangan &

PenggalianIndustri Pengolahan

Listrik, Gas, Air Bersih

Bangunan

Perdagangan, Hotel &

RestoranPengangkutan &

KomunasiKeuangan, Persewaan

& Jasa PerusahanJasa-Jasa

84

Tabel. 22. PDRB Kota Ternate Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1999-2011 (dalam juta rupiah)

Sektor 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pertanian 45.831 46.016 49.517 50.556 53.868 57.288 60.870 64.756 76.963 108.284 120.257 134.682 151.855

Pertambangan & Penggalian 3.294 3.610 3.713 3.719 3.795 3.879 3.962 5.111 5.761 7.373 10.056 11.488 13.841

Industri Pengolahan 24.229 18.209 18.423 24.879 25.306 26.894 29.102 31.343 34.049 37.925 50.766 53.230 58.449

Listrik, Gas, Air Bersih 5.070 5.222 5.430 5.967 6.402 6.736 7.125 7.645 8.114 10.508 11.716 12.637 14.222

Bangunan 8.142 10.143 13.665 15.335 17.706 21.363 24.525 27.686 30.932 39.906 51.447 65.965 81.347

Perdagangan, Hotel & Restoran 111.989 110.058 113.320 118.569 128.514 139.790 156.176 166.854 187.741 199.348 246.306 294.696 337.365

Pengangkutan & Komunasi 60.937 65.939 69.013 53.447 57.212 59.118 64.526 77.338 89.648 114.500 133.526 155.427 186.029

Keuangan, Persewaan & Jasa

Perusahan

28.326 26.113 27.081 27.470 28.351 29.482 31.256 32.824 36.794 55.764 71.659 85.925 101.039

Jasa-Jasa 61.909 63.839 66.133 68.416 77.493 84.852 93.108 104.365 115.658 121.272 149.633 177.744 201.426

Jumlah 349.727 349.149 366.295 368.358 398.647 429.402 470.650 517.922 585.660 694.880 845.366 991.794 1.145.573


84

170

Hasil analisis persepsi stakeholder terkait sub aspek infrastruktur hijau

yang menjadi prioritas menurut para stakeholders yaitu taman kota dengan bobot

nilai 0,757, dan selanjutnya lapangan olahraga dengan bobot nilai 0,243. Prioritas

pada taman kota didasarkan pada fungsi ekologis, fungsi sosial budaya dan fungsi

estika. Gambar 53 menunjukkan hasil analisis AHP sub aspek infrastruktur hijau.

Gambar 53. Hasil AHP Sub Aspek Infrastruktur Hijau

Alternatif Kebijakan Penataan dan Pengelolaan Infrastruktur

Pada tingkat alternatif untuk penataan infrastruktur fisik yang ada di

kawasan, alternatif pengelolaan sampah terpadu (0,425) menjadi prioritas utama

dalam penangan permasalahan yang terkait dengan infrastruktur tersebut.

Permasalahan sampah di kawasan waterfront cukup terbilang kompleks, karena

sampah menumpuk di badan air (tepian pantai) dan juga pada TPS-TPS yang

kelebihan muatan sampah misalnya pada lokasi pasar tradisional, sementara disisi

lain kawasan waterfront lebih menonjolkan aspek estetika kota, sehingga perlu

adanya penanganan secara terpadu guna menyelesaikan persoalan tersebut.

Sementara untuk alternatif infrastruktur sosial dan ekonomi, para

stakeholder berpendapat bahwa penataan kawasan PKL (0,542) lebih penting

untuk diperhatikan. Hal ini berkaitan dengan aspek kawasan informal yang tidak

terencana tumbuh di kawasan ini. Keberadaan kawasan PKL ini, tentunya

membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Namun demikian suatu kawasan

yang tidak direncanakan tersebut, tampak cukup mengganggu terhadap estetika

kota karena penataannya sangat semraut. Selain itu, kawasan ini juga pada

akhirnya memproduksi sampah yang langsung ditumpukkan pada badan air

(tepian pantai).

Alternatif infrastruktur hijau yang penting sebagai prioritas dalam

penataan dan pengelolaan infrastruktur kawasan waterfront ialah penataan

kembali taman “Dodoku-Ali” (0,610). Taman tersebut merupakan suatu kesatuan

0,757

0,243

0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800

Taman Kota

Lapangan Olahraga

171

dimana simbol sejarah melekat pada kawasan ini. Saat ini kondisinya tidak

terawat dan beberapa prasarana yang ada, tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Untuk membangun simbol sejarah bagi keberadaan Kesultanan Ternate, maka

taman ini dapat difungsikan kembali, sebagai pusat interaksi masyarakat, sarana

rekreasi atau sebagai interaksi seni dan budaya.

Berdasarkan hasil dari persepsi stakeholder tersusun prioritas arahan

strategis yang menjadi capaian utama dalam penataan dan pengelolaan

infrastruktur kawasan waterfront di Kota Ternate disajikan pada Gambar 54 dan

Gambar 55.

Gambar 54. Hasil AHP Alternatif Penataan & Pengelolaan Infrastruktur Kawasan

Waterfront Kota Ternate

0,288

0,287

0,425

0,542

0,458

0,61

0,39

0 0,2 0,4 0,6 0,8

Perbaikan Saluran Drainase

Penataan Jalur Pedestrian

Pengelolaan Sampah Terpadu

Penataan Kawasan PKL

Revitalisasi kawasan Pasar Tradisional

Penataan Lansekap Taman Kota “Dodoku-

Ali

Penataan Lansekap Kawasan Gelanggang

Remaja

172

Tingkat 1:

Fokus

Tingkat 2 :

Aspek

Tingkat 3:

Sub Aspek

Tingkat 4:

Alternatif

Gambar 55. Struktur Hierarki AHP

Arahan Penataan dan Pengelolaan Infrastruktur

Kawasan Waterfront

Infrastruktur Fisik Infrastruktur Sosial & Ekonomi

Infrastruktur Hijau

Jaringan

Jalan

Saluran

drainase

Sampah

Perbaikan Saluran

Drainase

Pengelolaan

Sampah Terpadu

Revitalisasi kawasan

Pasar Tradisional

Penataan Lansekap

Taman Kota

“Dodoku-Ali”

Pelayanan

Air Bersih

Jaringan

Listrik Pasar

Tradisional

Taman

Kota

Pertokoan/

Mall Mesjid Terminal

Angkutan

Lapangan

Olahraga

Penataan Kawasan PKL

Penataan Jalur

Pedestrian

Penataan Lansekap

Kawasan

Gelanggang Remaja

(0,525) (0,237)

(0,238)

(0,211) (0,175) (0,174) (0,208) (0,233) (0,306) (0,159)

(0,326) (0,209) (0,757) (0,243)

(0,288) (0,287) (0,425) (0,542) (0,458) (0,610) (0,390)

172

gambaran umum kota ternate letak geografis dan batas ... · kelurahan/desa pesisir dan 21...

Documents