gambaran umum blu dan sap 10122015

GAMBARAN UMUMAKUNTANSI & PELAPORAN

KEUANGAN BLU (PMK 76/PMK.06/2008) DANSTANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)

GAMBARAN UMUMPENGELOLAAN KEUANGAN BLU

Dasar Hukum UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara Pasal 68-69:

BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kekayaan BLU merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan.

Pembinaan keuangan BLU pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri teknis yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

Pembinaan keuangan BLU pemerintah daerah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh satuan perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

Dasar Hukum UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara Pasal 68-69:

• Rencana kerja dan anggaran (RKA), LK dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara/Lembaga/pemerintah daerah.

• Pendapatan dan belanja BLU dalam RKA tahunan dikonsolidasikan dalam RKA kementerian negara /lembaga/pemerintah daerah.

• Pendapatan yang diperoleh BLU merupakan pendapatan negara/daerah.

• Pendapatan tersebut dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU yang bersangkutan.

Pengertian

• Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa

mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, yang pengelolaan

keuangannya diselenggarakan sesuai dengan peraturan pemerintah terkait.

(Sesuai dengan PP No. 23

tahun 2005)

Kaidah Manajemen Keuangan Negara

• ORIENTASI PADA HASIL (Performance Based)

• PROFESIONALITAS (Let the Managers

Manage)• AKUNTABILITAS &

TRANSPARANSI (Accountability &

Transparency)

Jenis BLU

• BLU yang kegiatannya menyediakan barang atau jasa meliputi rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan lain-lain;

• BLU yang kegiatannya mengelola wilayah atau kawasan meliputi otorita pengembangan wilayah dan kawasan ekonomi terpadu (Kapet); dan

• BLU yang kegiatannya mengelola dana khusus meliputi pengelola dana bergulir, dana UKM, penerusan pinjaman dan tabungan pegawai.

Mengapa BLU

• Peningkatan Pelayanan Publik dengan mewiraswastakan Pemerintah UU 17/2003

• Unit pemerintah yang tugas pokok memberikan pelayanan dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksible UU 1/2004

• Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dengan penerapan praktek bisnis yang sehat

• Pengamanan Aset Negara yang dikelola.

Tujuan BLU

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas

Penerapan praktek bisnis yang sehat.

Psl 2 PP 23/2005

Karakteristik BLU

1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan kekayaan negara yang dipisahkan)

2. Menghasilkan barang/jasa yang seluruhnya/ sebagian dijual kepada publik

3. Tidak bertujuan mencari keuntungan (laba)4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan

produktivitas a la korporasi5. Rencana kerja/anggaran dan pertanggung jawaban

dikonsolidasikan pada instansi induk6. Pendapatan & sumbangan dpt digunakan langsung7. Pegawai dapat terdiri dari PNS dan Non-PNS8. Bukan sebagai subyek pajak

Persyaratan BLU

•Menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi utama yang berhubungan dengan:•menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum;

•Mengelola wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau untuk layanan umum; dan/atau

•Mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat

•Bidang layanan umum yang diselenggarakan bersifat operasional yang menghasilkan semi barang/jasa publik (quasi public goods);

•Dalam melakukan kegiatannya tidak mengutamakan pencarian keuntungan.

Persyaratan substantif BLU, fungsi dasar pelayanan publik

• kinerja pelayanan layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan menteri/pimpinan lembaga;

• kinerja keuangan satker yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.

Persyaratan teknis BLU diatur oleh Kementerian/Lembaga teknis

• Persyaratan administratif digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk menentukan suatu unit pemerintah dapat diberikan status Kandidat BLU atau BLU Penuh atau Bertahap.•pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;

•pola tata kelola;• rencana strategis bisnis ; • laporan keuangan pokok; •standar pelayanan minimum; dan

• laporan audit terakhir (bila telah diaudit) atau membuat pernyataan bersedia diaudit secara independen.

Persyaratan keuangan/administratif diatur oleh Menteri Keuangan

Penetapan BLU

Instansi/calon BLU

Menteri Teknis/ Pimpinan Lembaga

Menteri Keuangan

Persyaratansubstantif

memenuhi

Tidak diusulkan

Usulkan BLU

usulan

TelitiPersyaratan

teknisUsulkan

diteruskan

usulan

TelitiPersyaratan administrasi

Penetapan BLU Penuh

Penetapan

BLU bertahap Tdk

disetujui

Tdk diusulkan

tidak

yaya

tidak

tidak

ya

penuh

sebagi

an

Pencabutan BLU

Perbandingan BLU & Satker lainURAIAN SATKER BIASA BLU

(PP 23 th 2005) PERJAN BUMN(UU 19/2003)

Status Hukum

Tujuan

ManajemenOrganisasi

Status SDM

Sumber Pendanaan

Pengelolaan Keuangan

Badan hukum publik BagianKementerian/

Lembaga Kekayaan Negara yang

tidak dipisahkan

Non profit

• Birokrasi• Nomenklatur, struktur

sesuai dengan aturan umum organisasi pemerintah

PNS

Kewajiban pemerintah untuk mendanai

APBN

Tunduk pada aturan umum APBN (tidak fleksible/rigid)

Badan hukum publik Bagian

kementerian/lembaga Kekayaan Negara yang

tidak dipisahkan

Non profit oriented

Otonom ala korporasi Nomenklatur & struktur

manajemen sesuai dgn Instansi

PNS dan Non PNS

Kewajiban Pemerintah APBN Pendapatan Hasil

usaha

Pengecualian asas Universalitas (fleksibel)

Badan Usaha kekayaan negara yang

tidak dipisahkan.

Non profit oriented

Korporasi Direksi

PNS

APBN (belanja sesuai mekanisme APBN)

Pendapatan Hasil Usaha/Jasa

Bukan Pengecualian Asas Universalitas/bisinis

Badan Hukum Privat/kekayaan negara yang dipisahkan.

Profit oriented

• Korporasi, sangat otonom

• Nomenklatur dan struktur organisasi bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan bisnisnya

Non PNS

pendanaan bukan kewajiban pemerintah

Pendapatan Hasil Usaha/Jasa

APBN merupakan PMP

Pengelolaan keuangan otonom sesuai dengan praktek bisnis yang sehat

Perbandingan BLU & BUMNURAIAN Satker Biasa BLU

(PP 23 th 2005)BUMN

(UU 19/2003)

Anggaran

Pelaksanaan Anggaran

Kontribusi kepada Pemerintah

Remunerasi

Bagian dari RKA K/L RKA

DiPA Penarikan dana dengan SPM Pendapatan disetor ke Kas

Negara Tidak boleh mengelola kas Pengadaan brg/jasa keppres 80 Tidak boleh mengelola utang Penyerahan jasa/barang dengan

kas Tidak boleh melakukan

investasi jangka pendek dan jangka panjang

• Kinerja pelayanan kepada masyarakat

• Sesuai dengan sistem penggajian PNS

Bagian dari RKA K/L RBA

DiPA Penarikan dana dengan

SPM Pendapatan digunakan lgs Boleh mengelola kas Pengadaan brg/jasa dari

pendapatan boleh tidak mengikuti Keppres 80

Boleh mengelola utang Penyerahan jasa/barang

dengan kredit (piutang) Boleh melakukan investasi

jangka pendek dan jangka panjang

Kinerja pelayanan kepada masyarakat

Mengurangi tekanan APBN

• Berdasarkan tingkat tanggungjawab dan profesionalisme

Bukan merupakan RKA K/LRencana Kerja Perusahaan

Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan aturan perusahaan yang berpedoman pada praktek bisnis yang sehat

Bagian laba BUMN/dividen yang disetor ke pemerintah

Berdasarkan tingkat tanggungjawab dan profesionalisme

Perbandingan BLU & BUMNURAIAN Satker Biasa BLU

(PP 23 th 2005)BUMN

(UU 19/2003)

Akuntansi dan Pertanggungjawaban

Pembinaan

Pengawasan/Pemeriksaan

Standar Akuntansi

Akuntansi sesuai dengan SAP

LK merupakan bagian LK kementerian/lembaga

• Menteri/Pimpinan Lembaga ybs

Pengawas internal (APIP)

Pengawas eksternal (BPK)

SAP

Akuntansi sesuai dengan SAK

LK merupakan bagian LK kementerian/lembaga

Pembina Teknis adalah Menteri/ Pimpinan Lembaga ybs

Pembina Keuangan adalah Menteri Keuangan

SPI APIP Pengawas eksternal Dewas

SAK konversi SAP untuk Konsolidasi

Akuntansi sesuai dengan SAK

LK merupakan bukan bagian LK kementerian/lembaga

• Pembina adalah Menteri Negara BUMN

SPI Pengawas eksternal Dewan Komisaris

• SAK

Perencanaan dan Anggaran

BLU membuat rencana bisnis lima tahunan mengacu ke Renstra KL/

RPJMD

BLU menyusun RBA tiap tahun berbasis kinerja, perhitungan

akuntansi biayaRBA disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan disertai dengan standar pelayanan minimum

dan biaya dari output yang dihasilkan.

RBA BLU merupakan bagian dari RKA KL/RKA SKPD

Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran

RBA yang disetujui

sebagai dasar untuk

membuat dokumen

pelaksanaan anggaran.

Dokumen pelaksanaan

anggaran disahkan oleh

Menteri Keuangan/peja

bat pengelolaan

keuangan daerah

Dokumen pelaksanaan

anggaran merupakan

lampiran dari perjanjian

kerja antara pimpinan BLU

dengan kementerian/kepala daerah

Dokumen pelaksanaan

anggaran menjadi dasar

penarikan dana dari

APBN/APBD

Sumber Pendapatan

Penarikan dana dgn SPM

Dapat dikelola langsung sesuai RAB

Alokasi APBN

Imbalan Jasa BLU

Hibah Terikat

Hasil KerjasamaDgn Pihak Lain

PNBPK/L

Sesuai persyaratan pemberi hibah

Belanja

Pengelolaan belanja fleksibel sesuai dengan ambang batas yang

ditetapkan dalam RBA

Jika melampaui ambang batas hrs mendapat persetujuan Menkeu/kepala daerah

Jika terjadi kekurangan anggaran, dapat diajukan ke Menkeu/kepala

daerahBelanja BLU dilaporkan sebagai

belanja barang dan jasa di kementerian/lembaga/pemerintah

daerah

Pengelolaan Kas Investasi

Pengelolaan kas

berdasarkan praktek

bisinis yang sehat

Penarikan dana APBN

dengan SPM

Rekening bank BLU

dibuka di bank

umum oleh

pimpinan BLU

BLU dapat melakukan investasi

jangka pendek

dalam rangka cash

management.

BLU tidak dapat

melakukan investasi

jangka panjang

kecuali atas ijin Menkeu/

kepala daerah.

Keuntungan dari

investasi pendapatan

BLU.

Pengeloaan Piutang dan Utang

• BLU dapat memberikan piutang terkait dengan kegiatannya.

• Piutang dikelola sesuai dengan praktek bisnis yang sehat

• Piutang dapat dihapus secara berjenjang sesuai dengan kewenangan.

• Kewenangan penghapusan piutang diatur oleh Menkeu/kepala daerah

PIUTANG

• BLU dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasionalnya/perikatan peminjaman dengan pihak lain

• Utang dikelola sesuai dengan praktek bisnis yang sehat

• Utang jangka pendek untuk belanja operasional

• Utang jangka panjang untuk belanja modal

• Perikatan peminjaman sesuai dengan jenjang kewenangan yang diatur oleh Menkeu/kepala daerah

• Pembayaran utang merupakan tanggungjawab BLUUTANG

Pengelolaan BarangPengadaan barang berdasarkan prinsip efisien dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehatdapat dibebaskan seluruhnya atau sebagian dari ketentuan yang berlaku bila terdapat alasan efektivitas dan efisiensiKewenangan pengadaan barang secara berjenjang berdasarkan nilai yang diatur oleh Menkeu/kepala daerah.Barang inventaris dapat dialihkan dan dihapuskan oleh BLU dan dilaporkan secara berkala kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah.BLU tidak dapat mengalihkan/menghapuskan Aset tetap kecuali ijin pejabat yang berwenang. Pengalihan/penghapusan aset tetap dilakukan secara berjenjang berdasarkan nilai dan jenis barang yang sesuai dengan peraturan perundangan.Pengalihan/penghapusan aset tetap dilaporkan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD

Tanah dan bangunan disertifikat atas nama Pemerintah RI

Standar Akuntansi

pmk76/PMK.05/2013

(1) BLU menerapkan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia sesuai dengan jenis industrinya.

(2) DALAM HAL TIDAK TERDAPAT STANDAR AKUNTANSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) , BLU DAPAT MENGEMBANGKAN STANDAR AKUNTANSI INDUSTRI YANG SPESIFIK DENGAN MENGACU PADA PEDOMAN AKUNTANSI BLU SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN

(3) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menteri/pimpinan lembaga setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan

PSAP dan PSAK

PSAP

Pernyataan Standar yang digunakan mengatur tatacara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

PSAK

Pernyataan Standar yang digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan BLU (PSAK 45) yang selanjutnya disesuaikan dengan bidang Industri

PSAP dan PSAK

URAIAN SAP SAK PERLAKUAN DALAM LK K/L

PENDAPATAN Basis Kas Basis Akrual Konversi sesuai SAP

BELANJA Basis Kas Basis Akrual Konversi sesuai SAP

PENYUSUTAN DAN

AMORTISASI

Diakui tetapi belum

diterapkan

Diakui dan diterapkan

Tidak masuk dalam Neraca K/L

ASET Akrual Akrual Dibukukan dalam LK K/L sebelum disusutkan

(harga perolehan)LAPORAN LRA

NERACACaLKLBMN

LONERACA

LAKCaLK

Konversi kecuali Neraca, dan LAK tidak

dikonsolidasikan dalam LK K/L

Posisi LK BLU dalam LKPP

Transaksi Keuangan

LK – K/L

Konsolidasi

Lampiran

PertanggungjawabanKonsolidasian

PP No.23UU No. 1/2004

PP No.8

LONeraca

LAKCaLK

LRANeracaCaLK

Standar Akuntansi

SAP

Standar Akuntansi

SAK

Laporan Keuangan BLU berdasarkan SAK

Laporan Realisasi Anggaran/Laporan

Operasional;Neraca;

Laporan Arus Kas;Catatan Atas

Laporan Keuanga; dan disertai

Laporan Kinerja

LAPO

RA

N K

EUA

NG

AN

Rekonsiliasi

BLU melakukan rekonsiliasi atas pendapatan dan

belanja dengan kppn tiap triwulan

Penyampaian Laporan Keuangan

1. Laporan keuangan disampaikan secara berjenjang kepada menteri/pimpinan lembaga kepada menteri keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan, semester, dan tahun

2. Laporan triwulan terdiri dari LRA/LO, LAK, CALK dan laporan kinerja

3. Laporan semesteran, tahunan LRA/LO, LAK, neraca, CALK dan laporan kinerja

4. Penyampaian laporan keuangan : • Triwulanan paling lambat tgl 15 setelah triwulan berakhir• Semesteran palin lambat tgl 10 setelah semester berakhir• Tahuan paling lambat tgl 20 setelah tahun berakhir• Apabila tgl tersebut hari libur paling lambat disampaikan hari kerja

berikutnya

Akuntansi dan Pelaporan BLU - 1

Laporan Keuangan unit BLU dikonsolidasikan dan menjadi

lampiran LK BLULaporan Keuangan tersebut

disampaikan kepada Menteri/Pimpinan

Lembaga/Kepala Daerah paling lambat 1 bulan setelah periode

pelaporan berakhirLK BLU dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan K/L dan dilakukan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

LK dan Lapoaran Kinerja BLU merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dalam LK dan Kinerja K/L.

Akuntansi dan Pelaporan BLU - 2BLU menyelenggaran akuntansi

sesuai dengan SAK yang diterbitkan asosiasi profesi akuntansi

Indonesia.Jika tidak ada standar akuntasi, dapat menerapkan standar

akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan

Menteri KeuanganLaporan Keuangan terdiri dari LRA, Neraca, LAK dan CaLK disertai

laporan kinerja.Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada

menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah secara berkalaLK tersebut menjadi bagian dari LK

kementerian/ lembaga/pemerintah daerah.

LK sebagai LPJ BLU diaudit oleh auditor eksternal.

Akuntansi dan Pelaporan BLU

LAP. KEUBLU

LAP. KEUK/L

Lampiran/ Dikonsolidasikan

Laporan Keuangan BLU yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan menjadi lampiran Laporan

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. (PASAL 2 PERDIRJEN 67/PB/2007)

BLU selaku pengelola kekayaan negara yang tidak dipisahkan adalah entitas akuntansi dan wajib

menyusun laporan keuangan yang disusun berdasarkan Stándar Akuntansi Pemerintahan.

(PASAL 3 PERDIRJEN 67/PB/2007)

Laporan Keuangan BLU – Konsolidasi KL

• Laporan Keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga

• Dalam rangka konsolidasi LK BLU dengan LK kementerian lembaga BLU menyampaikan laporan sesuai SAP setiap Semester dan tahunan

• Laporan tersebut adalah LRA, Neraca, Calk dilampiri LK sesuai SAK/standar akuntansi industri spesifik

• Tata cara konsolodasi sesuai pedirjen Perbendaharaan

Pengesahan SPM dan SP2DPENGAKUAN PENDAPATAN DAN BELANJA BLU YANG SUMBER DANANYA BERASAL DARI PENDAPATAN BLUDISAHKAN PALING SEDIKITNYA SETIAP TRIWULAN UNTUK SELURUH PENDAPATAN DAN BELANJANYA KEPADA KPPNSIFAT SPM PENGESAHAN BLU TIDAK NIHIL

MENGGUNAKAN MATA ANGGARAN YANG SESUAI DENGAN PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO.67/PB/2007

SELISIH ANTARA PENDAPATAN BLU DENGAN BELANJANYA DIAKUI SEBAGAI KAS DIBLU (DANA LANCAR BLU)

Konversi

COA - BLU

Standar Akuntansi Keuangan

Pendapatan - BelanjaAkrual

Kas (APBN - Operasional )

N e r a c aKas,Piutang,Persediaan,

AT, Investasi, UtangDepresiasi, Bad Debt, Tax

Aktiva Bersih

SPMPengesahan

MemoPenyesuaian

Standar Akuntansi Pem

erintah

Pendapatan - BelanjaAkrual

Kas (Operasional)

COA – PMK 91KON

VERSI

K P P N

Penyampaian

N e r a c aKas,Piutang,Persediaan,

AT, Investasi, UtangDepresiasi, Bad Debt, Tax

Aktiva Bersih

Standar Akuntansi

•Akun untuk menampung hasil konversi laporan neraca BLU yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ke dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.;

AKUN NERACA

•Akun untuk menampung semua penerimaan PNBP BLU yang dapat digunakan langsung untuk belanja operasional BLU.;

AKUN PENDAPATAN

•Akun untuk menampung belanja yang bersumber dari pendapatan BLU yang langsung dipergunakan untuk kegiatan operasional, sedangkan belanja yang bersumber dari APBN mempergunakan akun yang umum digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.;

AKUN BELANJA

Sistem Akuntansi BLU

Sistem Akuntansi BLU dapat menghasilkan laporan Keuangan

Berdasarkan SAK

Sistem Akuntansi BLU dapat menghasilkan Laporan keuangan

untuk tujuan KonsolidasiSistem Akuntansi BLU dapat menghasilkan ADK yang dapat

digunakan untuk proses penggabungan di Eselon I maupun untuk Rekonsiliasi

dengan KPPNSistem Akuntansi yang digunakan diserahkan

sepenuhnya kepada BLU


Sistem Akuntansi Keuangan, yang menghasilkan Laporan Keuangan Pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi;

Sistem akuntansi aset tetap, yang menghasilkan Laporan aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap

Sistem akuntansi biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan (unit cost) per unit layana, pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain yantu kepentingan manajerial


LRA

APBN

KL (PA)

BLU/KPA

DIPA-APBN

DIPA-PENDOPR

Estimasi Pendapatan

PAGU Belanja

Mapping SAP

Pengel PotBelanja Penerimaa

n

SPM Pengesahan

Rekening Oprasional BLU

KPPN

LRA PALRA

BELANJAAplikasi

SPM/SP2D SPM/SP2DPENGESAHAN

SPM

NERACA

MP

LAKLRA NERACA

Pelaporan BLU

BLUKPPN Dit. PPKBLU

UAPPA-E1

UAPA

Dit. APK

SAKSAP

Ringkasan,Face

Ringkasan,Face

Ringkasan,Face

LK LK

LK

Ringkasan LK

LK

LK

Keterangan

Standar Akuntansi BLU

• BLU menerapkan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia sesuai dengan jenis industrinya.

• Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi, BLU dapat mengembangkan standar akuntansi industri yang spesifik dengan mengacu pada pedoman akuntansi BLU sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

• Standar akuntansi industri spesifik ditetapkan menteri/pimpinan lembaga setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

•


• Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.

• Periode akuntansi BLU meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

• Sistem Akuntansi BLU terdiri dari: sistem akuntansi keuangan, yang menghasilkan Laporan Keuangan pokok untuk

keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi; sistem akuntansi aset tetap, yang menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan

manajemen aset tetap; dan sistem akuntansi biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan (unit cost) per unit

layanan, pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan manajerial.

• BLU dapat mengembangkan sistem akuntansi lain yang berguna untuk kepentingan

• BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dan ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga.

••

Sistem Akuntansi Keuangan BLUDirancang untuk menyajikan : informasi posisi keuangan blu, informasi kemampuan blu untuk memperoleh sumberdaya ekonomi dan beban dlm satu periode, informasi sumber dan penggunaan dana, informasi pelaksaan anggaran, informasi ketaatan peraturan per uu

Lap keu BLU menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAK

Karakteristik : basis akrual, pembukuan berpasangan, berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat

Untuk integrasi dengan Lap Keu K/L BLU mengembangkan sub sistem akuntansi sesuai SAP

Sistem Akuntansi Aset BLU

Sistem Akuntansi Aset Tetap minimal mampu menghasilkan : informasi jenis,kuantitas, nilai mutasi, kondisi aset tetap milik blu dan bukan milik blu yang ada di dalam penguasaan BLU

BLU dapat menggunakan sistem akuntasi BMN yang ditetapkan Kemenkeu


• Sistem akuntansi keuangan BLU paling sedikit menyajikan: – informasi posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu; – informasi kemampuan BLU untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang

terjadi selama suatu periode; – informasi sumber dan penggunaan dana selama suatu periode; – informasi pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu; dan – informasi ketaatan pada peraturan perundang-undangan

• Sistem akuntansi keuangan BLU menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAK/standar akuntansi industri spesifik BLU.

• Sistem akuntansi keuangan BLU memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: – basis akuntansi pengelolaan keuangan BLU adalah basis akrual; – sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan; dan – sistem akuntansi BLU disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai

praktek bisnis yang sehat. • Dalam rangka pengintegrasian Laporan Keuangan BLU dengan Laporan

Keuangan kementerian negara/lembaga, BLU mengembangkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan Laporan Keuangan sesuai SAP.

•

•

Pengelolaan Aset BLU

Tanah Dan Bangunan Disertifikasi Atas Nama Pemerintah RI/Pemerintah Daerah

Aset Blu Dicatat Dan Dilaporkan Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan

Blu Sepanjang Belum Memiliki Sistem Pencatatan Aset Dapat Menggunakan Simakbmn Dengan Melakukan PenyusutanNilai Aset Tetap Dalam Konsolidasi Neraca K/L Dibukukan Sebesar Nilai Yang Telah Dilakukan Penyusutan Dan Amortisasi

Pengelolaan Aset BLUMenteri/Pimpinan Lembaga Sebagai Pengguna Barang Milik Negara Wajib Menyajikan Laporan Pertanggungjawaban Berupa Laporan Barang Pengguna Semester/Tahunan

BMN Yang Dikelola Oleh BLU Merupakan Bagian Dari BMN Kementerian Negara/Lembaga Yang Akan Dikonsolidasikan Menjadi BMN Kementerian Negara/Lembaga

Satuan Kerja BLU Dapat Menggunakan SABMN Dalam Menyusun Laporan Pertanggungjawaban BMN Satker BLU

Barang Inventaris BLU Dapat Dialihkan Dan/Atau Dihapuskan Kepada Pihak Lain Dengan Cara Dijual, Dipertukarkan, Dihibahkan Berdasarkan Pertimbangan Ekonomis Dan Dilaporkan Secara Berkala Kepada K/L

BLU Tidak Dapat Mengalihkan/Menghapuskan Aset Tetap Kecuali Atas Persetujuan Pejabat Yang Berwenang

Penerimaan Hasil Penjualan Barang Inventaris/Aset Tetap Merupakan Pendapatan BLU

Sistem Akuntansi Biaya BLU

• informasi tentang harga pokok produksi;• informasi tentang biaya satuan (unit cost) per unit

layanan; dan• informasi tentang analisis varian (perbedaan antara

biaya standar dan biaya sesungguhnya).

Sistem akuntansi biaya BLU paling sedikit mampu menghasilkan:

• perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional BLU;

• pengambilan keputusan oleh Pimpinan BLU; dan• perhitungan tarif layanan BLU.

Sistem akuntansi biaya menghasilkan informasi yang berguna dalam:

Sistem Akuntansi Biaya BLU

• Laporan Keuangan; dan• Laporan Kinerja.

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya, BLU menyusun dan menyajikan:

• Laporan Realisasi Anggaran dan/atau Laporan Operasional;

• Neraca;• Laporan Arus Kas; dan• Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan paling sedikit terdiri dari:

Reviu dan Audit Audit

Laporan Keuangan BLU sebelum disampaikan kepada entitas pelaporan direviu oleh satuan pemeriksaan intern.

Dalam hal tidak terdapat satuan pemeriksaan intern, reviu dilakukan oleh aparat pengawasan intern kementerian negara/lembaga.

Reviu dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan BLU.

Laporan Keuangan tahunan BLU diaudit oleh auditor eksternal.

PEDOMAN UMUMAKUNTANSI & PELAPORAN

KEUANGAN BLU (PMK 76/PMK.06/2008))

PEDOMAN UMUM

BAB I PENDAHULUAN

BAB II AKUNTANSI BLU

BAB III LAPORAN KEUANGAN

BAB IV AKUNTANSI PENDAPATAN

BAB V AKUNTANSI BIAYA

BAB VI AKUNTANSI ASET

BAB VII AKUNTANSI KEWAJIBAN

PENDAHULUAN

• Berdasarkan PP No. perlu menetapkan suatu pedoman akuntansi BLU sebagai pedoman pengembangan standar akuntansi di bidang industri spesifik dan/atau pedoman pengembangan sistem akuntansi Badan Layanan Umum (BLU).

Latar Belakang

• Acuan dalam pengembangan standar akuntansi BLU dalam hal belum terdapat standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia yang dapat diterapkan oleh BLU.

• Acuan dalam pengembangan dan penerapan sistem akuntansi keuangan BLU sesuai dengan jenis industrinya.

Tujuan Pedoman Akuntansi BLU bertujuan untuk:

• Pedoman ini menjelaskan gambaran umum, jenis dan ilustrasi format laporan keuangan, akuntansi pendapatan, akuntansi biaya, akuntansi aset, akuntansi kewajiban, dan akuntansi ekuitas.

Ruang Lingkup


• Sistem akuntansi Keuangan.• Sistem Akuntansi Aset Tetap• Sistem Akuntansi Biaya


• Kebijakan Akuntansi• Sub sistem Akuntansi• Prosedur Akuntansi• Bagan Akun Standar.

Komponen Sistem Akuntansi Keuangan BLU

Laporan Keuangan

• menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, operasional keuangan, arus kas BLU yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan ekonomi.

Tujuan Laporan Keuangan BLU

• Pimpinan BLU bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLU yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab yang berisikan pernyataan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, dan kebenaran isi laporan keuangan merupakan tanggung jawab pimpinan BLU.

Tanggung Jawab Laporan Keuangan

Laporan Keuangan

• Laporan Realisasi Anggaran / Laporan Operasional• Neraca• Laporan Arus Kas• Catata atas Laporan Keuangan

Komponen Laporan Keuangan

• Nama BLU, Cakupan laporan• Tanggal, mata uang pelaporan rupiah, satuan mata uang

Penyajian Laporan Keuangan

• Laporan menggunakan SAP • Mapping klasifikasi

Konsolidasi LK BLU ke dalam LK Kementerian / Lembaga

• l

Ilustrasi dan Format Laporan Keuangan

Laporan Aktivitas

Catatan atas Laporan KeuanganPendahuluan a. Sejarah pembentukan BLU; b. Dasar hukum pembentukan BLU; c. Alamat kantor pusat BLU, unit vertikal BLU, dan unit usaha

BLU; d. Keterangan mengenai hakikat operasi dan kegiatan utama

BLU; e. Nama pejabat pengelola dan dewan pengawas BLU; f. Jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah

karyawan selama periode yang bersangkutan.

Kebijakan Akuntansi Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh BLU dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan a. Pendahuluan; b. Kebijakan akuntansi; c. Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi

Anggaran/laporan operasional; d. Penjelasan atas pos-pos neraca; e. Penjelasan atas pos-pos laporan arus kas; f. Kewajiban kontinjensi; g. Informasi tambahan dan pengungkapan lainnya.

Pendapatan • Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan; • Hibah terikat dan tidak terikat; • Pendapatan Usaha Lainnya, meliputi hasil kerja sama

dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain;

• Pendapatan dari APBN, meliputi Pendapatan APBN Operasional dan APBN Investasi.

Biaya • Biaya Pelayanan: biaya pegawai; biaya bahan; biaya jasa

layanan; biaya pemeliharaan; biaya daya dan jasa; dan lain-lain.

• Biaya Umum dan Administrasi : biaya pegawai; biaya administrasi perkantoran; biaya pemeliharaan; biaya langganan daya dan jasa; biaya promosi; lain-lain.

• Biaya Lainnya : biaya bunga; biaya administrasi bank; dan lain-lain.

• Aset lancar, mencakup: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; • piutang usaha; persediaan; • uang muka; dan biaya dibayar di muka.

• Investasi Jangka Panjang • Aset tetap, mencakup: tanah; gedung dan bangunan;

peralatan dan mesin; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; konstruksi dalam pengerjaan.

• Aset lainnya mencakup: aset kerja sama operasi; aset sewa guna usaha; aset tak berwujud; dan aset lain-lain. Ekuitas Ekuitas BLU diklasifikasikan menjadi:

• Ekuitas Tidak Terikat, yang terdiri atas: ekuitas awal; surplus & defisit tahun lalu; surplus & defisit tahun berjalan; ekuitas donasi;

• Ekuitas Terikat Temporer; dan • Ekuitas Terikat Permanen.

• Kewajiban jangka pendek: utang usaha, utang pajak, biaya dibayar dimuka, pendapatan diterima dimuka, bagian lanjar utang jangka panjang, utang jangka panjang lainnya.

• Kewajiban jangka panjang• Komponen-komponen pelaporan arus kas • Kewajiban Kontijensi• Informasi Tambahan

Akuntansi Pendapatan

• arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas BLU selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih.

Pengertian

• Pendatan usaha dari jasa layanan• Hibah• Pendapatan APBN• Pendapatan usaha lainnya• Keuntungan penjaulan aset non lancar• Pendapatan dari kejadian luar biasa

Klasifikasi

• Pada saat diterima atau hak menagih timbulPengakuan

• Usaha nilai wajar; APBN pengeluaran bruto, hibah nilai wajar / kas• Azas bruto

Pengukuran

• Disajikan terpisah untuk setiap jenis pendapatan• Rincian jenis pendapatan

Pengungkapan

Akuntansi Biaya

• penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih..

Pengertian

• Biaya layanan• Biaya umum dan adminisrasi• Biaya lainnya• Rugi penjaulan aset non lancar• Biaya dari kejadian luar biasa

Klasifikasi

• pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi masa depanPengakuan

• Jumlah kas yang dibayarkan; biaya berjalan yang dibayar di masa depan, • alokasi sistematis, jumlah kerugian terjadi

Pengukuran

• Disajikan terpisah untuk setiap jenis biaya• Rincian jenis biaya pada catatan atas laporan keuangan

Pengungkapan

Akuntansi Aset

• sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLU sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Pengertian

• Kas dan setara kas• Investasi jangka pendek• Piutang usaha• Piutang lain-lain• Persediaan• Uang Muka• Biaya dibayar Dimuka• Investasi jangka panjang• Aset tetap• Aset lainnya

Jenis

Akuntansi Kewajiban

• utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLU.

• Penyelesaian kewajiban: pembayaran, penyerahan aset, pemberian jasa dan penggantian kewajiban dengan kewajiban lain

Pengertian

• kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca

• Utang usaha• Utang pajak• Biaya yang masih harus dibayar• Pendapatan diterima dimuka• Bagian lancar utang jangka panjang• Utang jangka pendek lainnya

Kewajiban Jangka Pendek

• kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca

Kewajiban Jangka Panjang

Akuntansi Ekuitas

• hak residual BLU atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban yang dimiliki. Ekuitas BLU terdiri atas ekuitas tidak terikat, ekuitas terikat temporer, dan ekuitas terikat permanen.

Pengertian

• Ekuitas tidak terikat ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

• Ekuitas terikat temporer ekuitas berupa sumber daya ekonomi yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan/atau jangka waktu tertentu oleh pemerintah atau donatur. Pembatasan tersebut dapat berupa pembatasan waktu dan/atau pembatasan penggunaan ekuitas tersebut oleh BLU

• Ekuitas terikat permanen ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya dibatasi secara permanen untuk tujuan tertentu oleh pemerintah/donatur.

Ekuitas

GAMBARAN UMUMSTANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)

HASIL PEMERIKSAAN BPK 2008-2012PEMERINTAH DAERAH

Kriteria Pemberian Opini Laporan Keuangan oleh BPK (UU 15/2004)

Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Kecukupan Pengungkapan (adequate disclosure)Kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undanganEfektivitas Sistem Pengendalian Intern

Sumber: IHPS BPK, Untuk tahun 2013, berdasarka datan Rakerna Akuntanasi 2014, WTP 65,WDP 19 dan 3 TMP

Wapres Budiono dalam Rakernas Akuntansi 2014:“opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya sasaran antara untuk mencapai good governance dalam

pengelolaan keuangan pemerintah”.

• Pendapatan negara/daerah dalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih

• Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih

Psl 1 UU17/2003

• Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun

Psl 36 ayat (1) UU

17/2003

• Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008

Psl 70 ayat (2) UU 1/2004

DASAR HUKUM

KONSEPSI DAN MANFAAT BASIS AKRUAL

• Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan

• Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh (earned) dan beban (belanja) diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi

72

Meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan

Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintahMenyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintahBermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan

Menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik

Memfasilitasi manajemen keuangan yang lebih baik

Memfasilitasi dan meningkatkan manajemen aset

TUJUAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

PENGATURAN PP 71 / 2010 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

74

LAMPIRAN IBASIS AKRUAL

PP71/2010

LAMPIRAN IIBASIS CTAPP24/2005

PP 71 2010

• SAP Berbasis Akrual Lampiran I• Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

dapat segera diterapkan• Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi

Pemerintah dan 12 PSAP• Berlaku paling lambat TA 2015

• SAP Berbasis Kas Menuju Akrual Lampiran II (PP 24/2005)

• Berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP

• Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 11 PSAP

• Tidak berlaku mulai TA 2015

Men

jadi

KONSEPSI ANGGARAN DAN AKUNTANSI

75

ANGGARAN

AKUNTANSIBASIS

AKRUAL

BASIS KAS

LO Surplus/Defisit-LO

Laporan Perubahan

EkuitasEkuitas Neraca

LRA SILPA/SIKPA Laporan Perubahan SAL

LO disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO, Laporan perubahan ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan

1. Laporan Realisasi Anggaran2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih (SAL)

3. Neraca4. Laporan Arus Kas5. Laporan Operasional6. Laporan Perubahan Ekuitas7. Catatan atas Laporan Keuangan

KOMPONEN LK – PP 71/2010

• Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :

– Saldo Anggaran Lebih awal,

– Penggunaan Saldo Anggaran Lebih,

– Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan,

– Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya,

– Saldo Anggaran Lebih Akhir.

LAPORAN PERUBAHAN SAL

PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTALAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGAN LEBIH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam rupiah)

78

NO URAIAN 20X1 20X0 1 Saldo Anggaran Lebih Awal XXX XXX

2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

(XXX) (XXX)

3 Subtotal (1 - 2) XXX XXX

4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) XXX XXX

5 Subtotal (3 + 4) XXX XXX

6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya XXX XXX

7 Lain-lain XXX XXX

8 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7) XXX XXX

• LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam – Pendapatan-LO dari kegiatan operasional– Beban dari kegiatan operasional– Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada– Pos luar biasa, bila ada– Surplus/defisit-LO

LAPORAN OPERASIONAL

PERANAN LAPORAN OPERASIONAL

Input (cost dari program/ kegiatan)

Output (keluaran)

efektivitas

efisien

ekonomi

Laporan Operasional

Konsep VFM digunakan untuk menilai apakah suatu organisasi telah mencapai benefit maksimal, dengan mengunakan sumber daya yang ada.

Laporan Kinerja

Evaluasi kinerja berdasarkan konsep Value for Money (ekonomi, efisien & efektif)

STRUKTUR LAPORAN OPERASIONAL

81

• Pendapatan/Beban yg bukan n operasi biasa

• Tidak diharapkan sering/rutin terjadi

• Di luar kendali/ pengaruh entitas ybs

• Sifat & jumlah diungkap dalam CalK

• Sifatnya tidak rutin, termasuk surplus/defisit dari penjualan aset non lancar dan penyelesaian kewajiban jangka panjang

• Penurunan manfaat ekonomi/potensi jasa dalam periode pelaporan

• menurunkan ekuitas

• berupa pengeluaran/ konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

• Hak pemerintah• Diakui sebagai

penambah ekuitas• Dalam tahun anggaran

yg bersangkutan• Tidak perlu dibayar

kembali

Pendapatan-LO (dari kegiatan

operasional)

Beban (dari kegiatan

operasional)

Pos Luar Biasa

Kegiatan Non

Operasional

INFORMASI DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

• Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.

• Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

• Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban.

• Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTALAPORAN OPERASIONAL


83

No URAIAN 20X1 20X0 Kenaikan/ Penurunan (%)

KEGIATAN OPERASIONAL 1 PENDAPATAN 2 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3 Pendapatan Pajak Daerah xxx xxx xxx xxx4 Pendapatan Retribusi Daerah xxx xxx xxx xxx5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan xxx xxx xxx xxx6 Pendapatan Asli Daerah Lainnya xxx xxx xxx xxx7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah( 3 s/d 6 ) xxx xxx xxx xxx9 PENDAPATAN TRANSFER

10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN 11 Dana Bagi Hasil Pajak xxx xxx xxx xxx12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam xxx xxx xxx xxx13 Dana Alokasi Umum xxx xxx xxx xxx14 Dana Alokasi Khusus xxx xxx xxx xxx15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14) xxx xxx xxx xxx17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA 18 Dana Otonomi Khusus xxx xxx xxx xxx19 Dana Penyesuaian xxx xxx xxx xxx20 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19 ) xxx xxx xxx xxx22 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 23 Pendapatan Bagi Hasil Pajak xxx xxx xxx xxx24 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya xxx xxx xxx xxx25 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24) xxx xxx xxx xxx26 Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) xxx xxx xxx xxx28 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 29 Pendapatan Hibah xxx xxx xxx xxx30 Pendapatan Dana Darurat xxx xxx xxx xxx31 Pendapatan Lainnya xxx xxx xxx xxx32 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (29 s/d 31) xxx xxx xxx xxx33 JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32) xxx xxx xxx xxx

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTALAPORAN OPERASIONAL


84

35 BEBAN 36 Beban Pegawai xxx xxx xxx xxx37 Beban Persediaan xxx xxx xxx xxx38 Beban Jasa xxx xxx xxx xxx39 Beban Pemeliharaan xxx xxx xxx xxx40 Beban Perjalanan Dinas xxx xxx xxx xxx41 Beban Bunga xxx xxx xxx xxx42 Beban Subsidi xxx xxx xxx xxx43 Beban Hibah xxx xxx xxx xxx44 Beban Bantuan Sosial xxx xxx xxx xxx45 Beban Penyusutan xxx xxx xxx xxx46 Beban Transfer xxx xxx xxx xxx47 Beban Lain-lain xxx xxx xxx xxx48 JUMLAH BEBAN (36 s/d 47) xxx xxx xxx xxx

50 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (33-48) xxx xxx xxx xxx51 52 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 53 Surplus Penjualan Aset Nonlancar xxx xxx xxx xxx54 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang xxx xxx xxx xxx55 Defisit Penjualan Aset Nonlancar xxx xxx xxx xxx56 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang xxx xxx xxx xxx57 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxx xxx xxx xxx58 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL(53 s/d 57) xxx xxx xxx xxx59 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (50 + 58) xxx xxx xxx xxx60 61 POS LUAR BIASA xxx xxx xxx xxx62 Pendapatan Luar Biasa xxx xxx xxx xxx63 Beban Luar Biasa xxx xxx xxx xxx64 POS LUAR BIASA ( 62-63) xxx xxx xxx xxx65 SURPLUS/DEFISIT-LO ( 59 + 64) xxx xxx xxx xxx

• LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:– ekuitas awal, – surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; – koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, – ekuitas akhir.

• Ekuitas hanya satu komponen tidak terbagi atas Ekuitas dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan, dll.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTALAPORAN PERUBAHAN EKUITASUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam rupiah)

86

NO URAIAN 20X1 20X0 1 EKUITAS AWAL XXX XXX2 SURPLUS/DEFISIT-LO XXX XXX

3DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:

4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN XXX XXX5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP XXX XXX6 LAIN-LAIN XXX XXX7 EKUITAS AKHIR XXX XXX

Laporan Finansial:LO Laporan Perubahan Ekuitas Neraca

Laporan Pelaksanaan Anggaran: LRA Laporan Perubahan SAL

HUBUNGAN ANTAR LAPORAN

KETERKAITAN LAPORAN

Pendapatan 500Beban (200)Surplus/Defisit Opr 300Kegiatan non operasional 60Surplus/Defisit LO 360

Laporan Operasional

Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas Awal 1.000Surplus/Defisit LO 360Ekuitas Akhir 1.360

NeracaAset 2.000Kewajiban 640Ekuitas 1.360

LRA

Pendapatan 450Belanja (0)Surplus/(defisit) 450Pembiayaan 1.000SILPA 1.450

Laporan Perubahan SAL

SAL Awal 100Penggunaan SAL (30)SILPA 1.450SAL Akhir 1.520

TRANSAKSI YANG HARUS DIPERHATIKAN

• Pendapatan masih harus diterima

• Pendapatan diterima dimuka

• Beban yang masih harus dibayar

• Beban dibayar dimuka

• Beban Penyusutan

• TRANSAKSI KAS PELAKSANAAN ANGGARAN

PENYESUAIAN CTA - AKRUAL

LRA

Pendapatan-LO SekaligusPendapatan-LRA

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO

BelanjaSekaligusBeban

Belanja dan Beban

Pend. Diterima Dimuka

Piutang Pendapatan

Pendapatan LO sudah

diterima Kas-nya

Belanja Dibayar Dimuka

Utang atas Belanja (YMHD)

Beban sudah dikeluarkan

Kas-nya/ Dibayar

LO LRA LO

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) sebagai Subsistem dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat (SAPP)

• Diselenggarakan oleh Kementerian Negara/Lembaga dengan menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi (SAKTI)

• Untuk masa transisi di 2015 digunakan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA)

SAI

Akuntansi dan PelaporanKeuangan

Akuntansi dan Pelaporan

Barang Milik Negara

KELUARAN Laporan Keuangan dan laporan barang kementerian negara/lembaga

Gambaran Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

√

mengatur prinsip2 akuntansi dan pertanggungjawaban pemerintah melalui SAPP

untuk digunakan sbg pedoman penyelenggara akuntansi, serta pengguna laporan keuangan.

Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual. Namun, basis kas masih digunakan untuk LRA sepanjang anggaran disusun berdasarkan basis kas.

√√

1. Kebijakan Akuntansi digunakan sebagai penetapan pilihan atau penjelasan rinci atas prinsip atau metode akuntansi yang diatur dalam SAP.

2. Pengaturan mengenai pilihan metode akuntansi atau petunjuk teknis pencatatan yang belum diatur atau PMK KABA diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lainnya

3. Kementerian Negara/Lembaga dapat menetapkan petunjuk teknis akuntansi di Lingkungan Kementerian Negara/Lembaga dengan melalui pertimbangan dari Menteri Keuangan cq. Ditjen Perbendaharaan

PROSES BISNIS SAIBA1. GAMBARAN PROSES BISNIS SAIBA2. BUKU BESAR KAS DAN BUKU BESAR AKRUAL3. MIGRASI SALDO AWAL;4. TRANSAKSI ANGGARAN:

a) DIPA;b) SETORAN PENDAPATAN;c) BELANJA (SPM/SP2D);d) UANG PERSEDIAAN;e) PENGEMBALIAN

5. MAPPING AKUN DAN TAMPILAN LO 6. PENYESUAIAN7. REKLASIFIKASI8. KOMPLEKSITAS TRANSAKSI9. LAPORAN KEUANGAN

Proses Bisnis SAIBAStandar, Kebijakan, dan Sistem Akuntansi

DokumenSumber

Transaksi

Proses Akuntansi- Analisa Transaksi- Jurnal / Entries- Posting

- LRA- LO- Neraca- LAK- CaLK

- Relevan- Andal- Dpt

dibandingkan

- Dpt dipahami

Input

Process

Output

Saldo Awal

Transaksi Akrual

TransaksiAnggaran

Transaksi Lainnya

Transaksi Berjalan

Buku Besar Kas dan Buku Besar Akrual No Buku Besar kas Buku Besar Akrual

1. Mencatat transaksi realisasi anggaran seperti:• Est. Pendapatan yg dialokasikan• Alotmen Belanja• Realisasi Pendapatan LRA• Realisasi Belanja• Pengembalian Pendapatan LRA• Pengembalian Belanja

Mencatat transaksi akrual seperti:• Realisasi Pendapatan-LO• Realisasi Beban• Kas di Bendahara Pengeluaran• Kas di Bendahara Penerimaan• Penyusutan dan Amortisasi• Penyesuaian Lainnya

2. Menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menghasilkan Laporan Operasional (LO),Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca

Migrasi Saldo Awal

1. Saldo Akhir Neraca basis CTA menjadi Saldo Awal Neraca Basis Kas

2. Neraca pada basis akrual menganut konsep ekuitas tunggal,Akun ekuitas yang akan tersaji pada neraca hanya satu. Neraca pada basis kas menuju akrual yang menggunakan konsep berpasangan, yang artinya setiap akun aset akan memiliki akun pasangan pada kewajiban atau ekuitas.

3. Diperlukan migrasi pada awal pertama kali SAP berbasis akrual diterapkan dengan penyatuan struktur ekuitas pada basis CTA menjadi ekuitas tunggal

Migrasi Saldo Awal No Akun CTA Mapping Akun Akrual1. Aset Aset

2. Kewajiban(kecuali akun Pendapatan Ditangguhkan)

Kewajiban

3. Ekuitas Dana LancarEkuitas Dana InvestasiEkuitas Dana Lainnya

Ekuitas

Sistem Jurnal Anggaran pada Buku Besar KAS Transaksi KAS ACCRUAL

Uraian Dr Cr Uraian Dr Cr

Pencatatan Anggaran Pendapatan

Estimasi Pendapatan XXX yang Dialokasikan

X

Utang Kepada KUN X

Pencatatan Anggaran Belanja/ Beban

Piutang dari KUN X

Allotment Belanja PegawaiAllotment Belanja BarangAllotment Belanja Modal

X

XX

Sistem Jurnal Korolari dari Buku Besar Kas ke Buku Besar Akrual untuk Transaksi Berjalan

Transaksi Buku Besar Kas Buku Besar Akrual

Uraian Dr Cr Uraian Dr Cr

Pendapatan Utang kepada KUN X Diterima DEL X

Pendapatan PajakPendapatan PNBPPendapatan Hibah

XXX

Pendapatan PajakPendapatan PNBPPendapatan Hibah

XXX



Belanja/ Beban

Belanja PegawaiBelanja Barang

Belanja Bunga UtangBelanja SubsidiBantuan SosialBelanja HibahBelanja lain-Lain

XX

XXXXX

Beban PegawaiBeban PersediaanBeban JasaBeban PemeliharaanBeban PerjalananBeban Brg. Diserahkan Kepada MasyarakatBeban Bunga UtangBeban SubsidiBantuan SosialBeban HibahBeban lain-Lain

XXXXXX

XXXXX

Piutang dari KUN X Ditagihkan KEL X

Belanja Modal Belanja Modal XXX X Aset Tetap Sbl DiregisterAset Lainnya Sbl Diregister

XX

Piutang dari KUN X Ditagihkan KEL X

Penyediaan Uang Persediaan (UP/TUP)

Kas di Bendahara Pengeluaran

X

Uang Muka dari KPPN X

Pengembalian Uang Persediaan (UP/TUP)

Uang Muka dari KPPN X

Kas di Bendahara Pengeluaran

X

Pengembalian Pendapatan

Pendapatan PNBP Pendapatan PNBP X

Utang Kepada KUN Diterima DEL X

Pengembalian Belanja

Piutang dari KUN Ditagihkan KEL X

Belanja Beban X



Jurnal Aset

• Saldo awal• Pembelian, atau

pengadaan langsung• Perolehan/Pegembangan

Konstruksi Dalam Pengerjaan

• Penyelesaian KDP• Transfer Keluar

• Transfer Masuk• Penghentian Aset• Penggunaan kembali Aset• Hibah Masuk• Hibah Keluar• Rampasan/Sitaan

gambaran umum blu dan sap 10122015

Documents