LATIHAN SOALUNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

1. “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) ini diatur dalam ……. a. Undang-Undang Dasar 1945.b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, setiap orang yang sengaja mengubah hasil penghitungan suara diancam dengan pidana sebagai berikut:a. 3 bulan hingga 18 bulan, dan/atau denda Rp. 600 ribu – Rp. 6 juta.b. 18 bulan hingga 3 tahun, dan /atau denda Rp. 6 juta – Rp. 60 juta.c. 6 bulan hingga 18 bulan, dan/atau denda Rp. 600 ribu – Rp. 6 juta.d. 6 bulan hingga 3 tahun, dan/atau denda Rp.100 juta – Rp. 1 milyar.e. 18 hari hingga 3 bulan, dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 6 juta.

3. Apabila sebuah parpol pengusung pasangan calon dalam Pemilu Kepala Daerah mengajukan lebih dari satu pasangan calon dimana dokumen pencalonan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris parpol yang sama, menurut UU 32 Tahun 2004 maka:a. Pada saat pendaftaran langsung ditolak.b. Pada saat pendaftaran diterima, lalu diverifikasi di DPP.c. Pada saat pendaftaran ditolak, dan tidak boleh mengajukan pasangan calon baru.d. Tergantung rapat pleno KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota.e. Pada saat pendaftaran diterima, setelah masa perbaikan diminta melakukan perbaikan.

4. UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 25 Tahun 2006 mengatur soal kampanye pasangan calon yang dikategorikan incumbent sebagai berikut :a. Cukup cuti kampanye pada saat kampanye 2 minggu.b. Wajib mengundurkan diri pada saat masa kampanye.c. Cukup cuti kampanye hanya pada saat hari berkampanye.d. Wajib mengundurkan diri dengan SK Mendagri.e. Wajib mengundurkan diri tanpa harus dengan SK Mendagri

5. Menurut UU No 32 tahun 2004, yang termasuk tahap pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah adalah :a. Penetapan daftar pemilih tetap.b. Kampanye.c. Pendaftaran dan penetapan pasangan calon.d. Pembentukan Panwas Pemilukada.e. Jawaban a, b, c dan d semua benar.

6. Menurut UUD 1945 yang telah diamandemen, anggota MPR terdiri dari ;a. Anggota DPR dan utusan daerah dan golonganb. Anggota DPR, MPR dan DPDc. Anggota DPD dan Utusan Golongand. Anggota DPR dan DPD

8. Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan dapat memeberikan penuntun dalam mencapai kenahagian lahir dan batin dalam masyarakat yang beragam, merupakan hakikat Pancasila sebagai …… a. Dasar Negarab. Pandangan hidup bangsac. Idiologi bangsad. Kepribadian bangsa Indonesiae. Bentuk pemerintah Negara Indonesia

9. Pernyataan yang menyebutkan bahwa Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia dapat ditemukan dalam ……a. TAP MPR No. III/1978b. TAP MPR No. II/ 1978c. TAP MPR No. III/1979d. TAP MPR No. II/1979e. TAP MPR No. I/1978

10. Seorang pemimpin harus mampu membangkit semangat berswakarsa dan berkreasi terhadap orang-orang yang dipimpinnya, merupakan hakikat dari…a. Ing ngarso sung tulodob. Ing madya mangun karsoc. Tut wuri handayanid. Sepi ing pamrih rame ing gawee. Gemah ripah loh jinawi

11. Pengalaman pancasila dapat dilakukan secara kritis, kreatif, dan dinamis yang dilaksanakan berdasarkan konsepsi nasional, merupakan karakteristik Pancasila sebagai ………a. Dasar Negarab. Idiologi bangsac. Idiologi terbuka d. Kepribadian nasional e. Pendidikan Pancasila

12. Pancasila merupakan karakteristik bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan bisa membedakannya dari bangsa yang lain. Pernyataan ini merupakan salah satu bukti bahwa Pancasila merupakan …….a. Dasar Negarab. Idiologi bangsac. Kepribadian nasionald. Pendidikan pancasilae. Manifestasi cita-cita bangsa Indonesia

13. Rumusan Pancasila terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan tanggal ……a. 15 agustus 1945b. 16 Agustus 1945c. 17 Agustus 1945d. 18 Agustus 1945e. 19 Agustus 1945

14. Selain dalam TAP MPRS XX/MPRS/1966, pernyataan Pancasila sebagai dasar negara dapat ditemukan dalam ……..a. Inpres No. 12/1971b. Inpres No. 12/1970

Inpres No. 12/1969

e. Mempertahankan dan menegakkan pancasila agar tetap sebagai dasar Negara Indonesia

16. Perilaku dibawah ini yang sesuai dengan pengalaman sila kedua dari Pancasila adalah …..a. Menghormati dan menghargai orang lain.b. Menilai baik hasil kerja orang lain.c. Suka memberikan pertolongan kepada orang lain.d. Meminta dengan hormat untuk melaksanakan keinginane. Berani membela kebenaran dan keadilan

17. Mengembangkan perbauatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotongroyongan merupakan salah satu pengamalan Pancasila sila ….a. Ketuhanan yang Maha Esab. Kemanusiaan yang adil dan beradabc. Persatuan Indonesiad. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

18. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan social, warna kulit, dan sebagainya, merupakan pengamalan Pancasila sila …..a. Ketuhanan yang Maha Esab. Kemanusiaan yang adil dan beradabc. Persatuan Indonesiad. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.e. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

19. Prinsip sila kelima mencoba menempatkan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, selain itu, sikap saling menghargai sesame manusia merupakan wujud dari sila kemanusian yang adil dan beradab. Atas dasar pandangan kemanusiaan, maka pandangan bangsa Indonesia terhadap manusia adalah ……a. Bangsa Indonesia tidak menghendaki adanya penindasan manusia oleh manusia yang lain, baik oleh

bangsa sendiri maupun bangsa lain.b. Terciptanya kehidupan yang setinggi-tingginya bagi individuc. Menghormati hak asasi manusia sebagai hak elementer manusia di serluruh duniad. Tidak ada jawaban yang benare. Semua jawaban benar

20. Pancasila dapat berfungsi sebagai sumber kebenaran yang mengilhami suasana kejiwaan hukum, politik, dan moral Negara Indonesia sebagai pengejawantahan budi nurani bangsa Indonesia, merupakan refleksi Pancasila sebagai ……..a. Dasar falsafah Negarab. Dasar Negarac. Sumber dari segala sumber hukumd. Asas kerohanian Negarae. Sumber hukum tertinggi

21. Dibawah ini yang merupakan sumber hukum di Indonesia adalah ……a. Proklamasi 17 Agustus 1945b. UUD 1945c. Dekrit Presidend. Supersemare. Semua jawaban benar

e. 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUD.

23. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaan. Dan yang dimaksud dengan tahap pelaksanaan adalah ……..a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah , perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata

cara dan, jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS, Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.

b. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai, berakhirnya masa jabatan, Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah, Perencanaam penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan, jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS, Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau

c. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai, berakhirnya masa jabatan, Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah, Perencanaam penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan, jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

d. Perencanaam penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan, jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS, Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau

e. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS, Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau

24. Yang dimaksud dengan tahapan pelaksanaan pada pasal 65 ayat (1) UU No. 32 Thn 2004 adalah ....a. Penetapan daftar pemilih, Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah,

Kampanye, Pemungutan suara, Penghitungan suara, dan Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

b. Penetapan daftar pemilih, Kampanye, Pemungutan suara, Penghitungan suara, dan Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

c. Penetapan daftar pemilih,Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, Kampanye, Pemungutan suara, Penghitungan suara, dan Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

d. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, Kampanye, Pemungutan suara, Penghitungan suara, dan Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih.

e. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, Kampanye, Penghitungan suara, dan Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

25. Yang memiliki hak pilih adalah warga Negara Indonesia yang …..a. Sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau sudah lulus SLTA atau Sedrajat.b. Sudah/pernah kawin c. Sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.d. Sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun.e. Sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun dan tidak pernah menjadi TAPOL

26. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus…….a. Terdaftar sebagai pemilih.b. Sudah pernah memilih pada pemilu sebelumnyac. Menjadi anggota PARPOLd. Bukan anggota TNI/POLRIe. Memiliki Kartu Keluarga

27. Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Republik Indonesia harus memenuhi syarat:…….. a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap.b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.c. Memiliki Kartu Identitasd. Berdomisili tetap

e. Daftar undangan pemilih

29. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada…….a. KPU Setempatb. PPK setempatc. PPS setempat.d. KPPS Setempate. Panwaslu

30. Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam …… a. Daftar Pemilih Barub. Daftar Pemilih Potensialc. Daftar Peserta Pemilihd. Daftar pemilih tambahane. Daftar Anggota Pemilih

31. Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai …….. a. Daftar semua pemilihb. Daftar pemilih sementarac. Daftar Pemilih Akhird. Daftar Potensi Pemilih e. Daftar pemilih tetap.

32. Daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh……..a. KPUb. PPKc. PANWASd. PPS.e. Petugas Kelurahan

33. Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh….. a. KPUDb. BAWASLUc. PPKd. PPSe. KPPS

34. Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan. Kampanye sebagaimana dimaksud, dilakukan selama……a. 12(dua belas) hari dan berakhir 4 (empat) hari sebelum hari pemungutan suara.b. 13(tiga belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.c. 14(empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.d. 20 (dua puluh) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.e. 30 (tiga puluh) hari dan berakhir 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.

35. Dalam kampanye dilarang melibatkan……a. hakim pada semua peradilan, pejabat BUMN/BUMD, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan

negera dan kepala desa.b. Pelajar/mahasiswa

Orang jompo

d. Dicalonkan oleh PARPOLe. a, b, c, benar

37. Pasangan calon dan/atau tim kampanye dapat dikatakan melakukan pelanggaran dan dapat dikenai sanksi pemabatalan jika :…..a. Mengumpulkan massa dalam mempengaruhi pemilihb. Menggunakan pengaruh tokoh masyarakat untuk mempengaruhi pemilihc. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.d. Menyampaikan visi-misi secara sembunyi-sembunyi.e. Tidak berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu

38. Pelaksanaan Pemungutan suara, dilakukan pada…..a. Panitia Pemilu telah siapb. Pemilih telah terdaftar secara menyeluruhc. Sudah ada surat dari KPU untuk melakukan PEMILUd. hari libur atau hari yang diliburkan.e. Masyarakat telah menyetujui pelaksanaan PEMILU

39. Untuk Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat….. a. dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.b. Menyerahkan kepada KPPSc. Harus di damping oleh POLISId. Dibantu oleh KPPS dan harus dibantu oleh HANSIPe. Didampingi oleh KPPS dan PPK berdasarkan Musawarah penyelenggara Pemilu

40. Dalam hal pemilu kepada daerah dan wakil kepala daerah ditunda karena adanya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, maupun gangguan lainnya, maka tindak lanjut pelaksanaan pilkada tersebut ditetapkan dengan …..a. Keputusan KPU setempatb. Peraturan Presidenc. Keputusan Presidend. Peraturan KPUe. Semua jawaban salah

41. Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik oleh …..a. Presidenb. DPRc. DPRD Provinsi setempatd. Menteri Dalam Negerie. KPU

42. Pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu …..a. 15 harib. 20 haric. 25 harid. 30 harie. 31 hari

43. Berikut ini adalah hal-hal yang tercantum dalam kartu pemilih, diantaranya adalah ……a. Nomor Induk Kependudukanb. Nama lengkap pemilih

d. Pasangan calon perseorangane. Pasangan yang diusulkan oleh partai politik dan/atau pasangan calon perseorangan

45. Menurut pasal 1 ayat ayat (14) PP 49/2008, panitia pengawas pemilihan dibentuk oleh …..a. KPUb. KPU Provinsic. KPU Kabupaten/Kotad. DPRDe. Bawaslu

46. Daftar Pemilih Sementara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah diumumkan oleh ….. dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari.a. KPPSb. PPSc. PPKd. KPU e. Panwaslu

47. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya ….. dari jumlah kursi DPRD atau …… dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.a. 15% dan 15%b. 15% dan 20%c. 15% dan 25%d. 20% dan 15%e. 20% dan 20%

48. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi dengan penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya ….. dari jumlah penduduk.a. 4%b. 5%c. 6%d. 6,5%e. 7%

49. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi dengan penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya ….. dari jumlah penduduk.a. 4%b. 5%c. 6%d. 6,5%e. 7%

50. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi dengan penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas) juta jiwa harus didukung sekurang-kurangnya ….. dari jumlah penduduk.a. 3%b. 4%c. 5%d. 6%

7%

52. Verifikasi dan rekapitulasi persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan untuk pemilu gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan oleh …..a. KPU Provinsib. KPU Kabupaten/Kotac. KPU Provinsi dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPSd. KPU Kabupaten/Kota dibantu PPK dan PPSe. Panwaslu Kabupaten/Kota dibantu PPK dan PPS

53. Daftar dukungan pasangan calon perseorangan harus sudah diserahkan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat ….. sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.a. 21 harib. 22 haric. 25 harid. 28 harie. 30 hari

54. Verifikasi daftar dukungan pasangan calon perseorangan dilakukan oleh PPS paling lama ….. sejak dokumen daftar dukungan diserahkan.a. 7 harib. 10 haric. 14 harid. 15 harie. 20 hari

55. Hasil verifikasi daftar dukungan perseorangan dituangkan dalam berita acara kemudian diteruskan PPS kepada PPK untuk dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan paling lama …..a. 5 harib. 7 haric. 10 harid. 14 harie. 15 hari

56. Hasil verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan dituangkan dalam berita acara kemudian diteruskan PPK kepada KPU Kabupaten/Kota untuk …..a. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 7 (tujuh) harib. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 8 (delapan) haric. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 9 (sembilan) harid. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 10 (sepuluh) harie. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 15 (lima belas) hari

57. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ketika mendaftarkan diri dalam pemilihan berusia sekurang-kurangnya ….. tahun bagi calon gubernur/wakil gubernur dan sekurang-kurangnya ….. tahun bagi calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota.a. 25 dan 25b. 30 dan 25c. 30 dan 30d. 30 dan 35e. 35 dan 30

58. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat …..a. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajatb. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap

karena tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

c. DPRd. DPRDe. KPUD

60. Keputusan tentang usulan pengesahan pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah dikeluarkan oleh …..a. DPRDb. KPUDc. Menteri Dalam Negerid. Presidene. Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden

61. Masa pendaftaran kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan selama ….. terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon.a. 5 harib. 7 haric. 10 harid. 15 harie. 20 hari

62. Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan pasangan calon sampaipada saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat ….. sejak pasangan calon meninggal dunia.a. 3 harib. 4 haric. 5 harid. 6 harie. 7 hari

63. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainyakampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, maka tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditunda paling lama…..a. 30 harib. 40 haric. 50 harid. 55 harie. 60 hari

64. Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan …..a. Hakim Mahkamah Agungb. Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeric. Pejabat BUMN/BUMDd. Kepala Desae. Semua jawaban benar

65. Dalam hal apa pemilihan putaran kedua dapat dilakukan …..a. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih 15% dari jumlah suara sahb. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih 20% dari jumlah suara sahc. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih 25% dari jumlah suara sahd. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih 30% dari jumlah suara sah

Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih 50% dari jumlah suara sah

67. Dalam hal salah seorang pasangan calon atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya pemungutan suara putaran kedua sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, maka …..a. Pasangan calon perseorangan yang bersangkutan tetap dapat maju ke putaran keduab. Pasangan calon perseorangan tersebut digugurkan, selanjutnya pasangan calon pemenang pertama

ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilihc. Pasangan calon perseorangan yang bersangkutan dapat menunjuk calon pengganti paling lambat 3 (tiga)

hari sejak pasangan calon yang bersangkutan berhalangan tetapd. Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak ketiga pada putaran pertama ditetapkan

sebagai pasangan calon untuk putaran keduae. Semua jawaban salah

68. Berikut yang dilarang untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, yaitu …..a. Pejabat Negarab. Pejabat struktural dalam jabatan negeric. Pejabat fungsional dalam jabatan negeri d. Kepala Desae. Semua jawaban benar

69. Menurut pasal 78 PP 17/2005, jumlah pemilih di setiap TPS ditetapkan paling banyak …..a. 300 orangb. 400 orangc. 500 orangd. 600 orange. 700 orang

70. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditentukan oleh …..a. KPPSb. PPSc. PPKd. KPUDe. Panwaslu

71. Menurut pasal 6 PP 17/2005, KPUD sebagai penyelenggara pemilihan berkewajiban melaporkan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepada …..a. KPU RIb. Gubernurc. DPRDd. Panwaslue. Semua jawaban benar

72. Pernyataan berikut ini adalah benar kecuali …..a. Dalam hal calon wakil kepala daerah terpilih berhalangan tetap, maka calon kepala daerah terpilih dilantik

menjadi kepala daerahb. Calon kepala daerah terpilih terpilih diusulkan oleh DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri

bagi calon gubernurc. Dalam hal calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap, maka calon wakil kepala daerah terpilih dilantik

menjadi kepala daerahd. Calon wakil kepala daerah yang dilantik menjadi kepala daerah karena calon kepala daerah berhalangan

tetap, mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah kepada DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang mengusungnyaApabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

d. 10 harie. 15 hari

74. Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang terhadap surat pencalonan dan lampirannya, pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPUD, maka …..a. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusukan pasangan calon tersebut mengajukan

pasangan calon baru kepada KPUD paling lambat 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian ulangb. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusukan pasangan calon tersebut mengajukan

pasangan calon baru kepada KPUD paling lambat 5 (lima) hari sejak pengumuman hasil penelitian ulangc. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusukan pasangan calon tersebut mengajukan

pasangan calon baru kepada KPUD paling lambat 6 (enam) hari sejak pengumuman hasil penelitian ulangd. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusukan pasangan calon tersebut mengajukan

pasangan calon baru kepada KPUD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pengumuman hasil penelitian ulange. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusukan pasangan calon tersebut tidak dapat

lagi mengajukan bakal pasangan calon baru kepada KPUD.

75. Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang terhadap surat pencalonan dan lampirannya paling lama …..a. 5 harib. 7 haric. 10 harid. 14 harie. 15 hari

LATIHAN SOALUNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

1. Berikut ini adalah Asas Penyelenggara Pemilu, pilih yang paling benar :a. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas,

profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.b. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, dan mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan

pribadi atau golongan.c. keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.d. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, dan sama kedudukannya didepan hukum.e. Mandiri, jujur, adil dan makmur.

2. Salah satu ciri negara demokrasi adalah dilaksanakannya pemilu dalam waktu-waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan karena ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai. Apakah yang menjadi tujuan Pemilu tersebut ....a. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertibb. Sebagai perwujudan kedaulatan rakyatc. Dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negarad. Untuk menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi rakyate. Semua jawaban adalah benar.

3. Kedudukan kantor KPU terletak dimana?a. KPU berkedudukan di Jakarta.b. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. c. KPU berkantor di Propinsi DKI Jakarta.d. KPU berkantor bersama Bawaslu di Jakarta.e. KPU Pusat di Jakarta, KPU Propinsi disetiap Propinsi dan KPU Kab/Ko dimasing-masing

Kabupaten/Kota.

4. Dalam penyelenggaran pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan ....a. Prinsip-prinsip check and balancesb. Sistem proporsional terbukac. Asas penyelenggaraan negara yang baik (good governance)d. Prinsip kehati-hatian dan adil terhadap semua pihake. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan

5. Siapa ketua KPU saat ini?a. Rudinib. Prof. Dr. Nazarudin Syamsuddin.c. Prof. Dr. Ramlan Surbakti.d. Prof. Dr. Hafidz Ashary.e. Husni Kamil Manik.

6. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam UU No 15 Tahun 2011 pasal & ayat berapa?a. Pasal 5 ayat (3)b. Pasal 5 ayat (2)c. Pasal 5 ayat (1)

8. Sebelum diundangkannya UU Nomor 15 Tahun 2011, penyelenggara dan pengawas Pemilu di Indonesia diatur dalam ....a. UU Nomor 12 Tahun 2003b. UU Nomor 31 tahun 2007c. UU Nomor 24 Tahun 2007d. UU Nomor 22 Tahun 2007e. UU Nomor 32 Tahun 2004

9. Berapa jumlah anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Ko, PPK dan PPS?a. 9-7-5-5-3b. 11-7-5-5-3c. 7-5-5-5-5d. 9-5-5-5-3e. 7-5-5-5-3

10. KPU membentuk tim seleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap provinsi. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tim seleksi sebagaimana dimaksud di atas berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur ….a. Akademisi, tokoh agama, dan lembaga swadaya masyarakatb. Tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, dan persc. Kepolisian, kejaksaan, dan tokoh perempuand. Akademisi, kepolisian, dan kejaksaane. Akademisi, profesional, dan masyarakat

11. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada :a. Rapat Pleno.b. Eksekutif, dalam hal ini Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota.c. Legislatif, dalam hal ini DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.d. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)e. MK (Mahkamah Konstitusi).

12. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi: a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS,

PPLN, dan KPPSLN; c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu

berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;d. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh

Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

e. Semua jawaban a, b, c, dan d benar.

13. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali :a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota; b. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi; c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota; d. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS,

PPLN, dan KPPSLN; e. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;

15. Berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, kecuali ....a. Warga Negara Indonesiab. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahunc. Berpendidikan paling rendah S-1d. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan secara menyeluruh dari rumah sakite. Bersedia bekerja penuh waktu

16. Anggota KPU dilantik oleh siapa?a. Presidenb. Ketua DPRc. Ketua MPR. d. Ketua Mahkamah Agung.e. Ketua Mahkamah Konstitusi.

17. Anggota KPU Provinsi dilantik oleh siapa?a. Gubernurb. Ketua DPRD Provinsic. KPU. d. Ketua Pengadilan Tinggi.e. Menteri Dalam Negeri.

18. Anggota KPU Kabupaten/Kota dilantik oleh siapa?a. Bupati/Walikotab. Ketua DPRD Kabupaten/Kota.c. KPU Provinsi. d. Ketua Pengadilan Negeri.e. Gubernur.

19. Institusi-institusi yang merupakan bagian dari perangkat penyelenggara pemilu adalah ....a. KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLNb. KPU Provinsi, Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, KPPSc. KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, KPPSd. Panitia Pemilihan Indoensia, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLNe. KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Pemantau Pemilu

20. Anggota PPK dan PPS dilantik oleh siapa?a. Bupati/Walikotab. Ketua DPRD Kabupaten/Kota.c. KPU Kabupaten/Kota. d. Ketua Pengadilan Negeri.e. Camat dan Kepala Desa/Lurah.

21. Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; c. berhalangan tetap lainnya; atau d. diberhentikan dengan tidak hormat. e. Jawaban a, b, c dan d semua benar.

22. Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena ....a. Sakitb. Mengundurkan diri

e. bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

24. Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan tugas lainnya, KPU memberikan laporan kepada :a. MPR dan Presidenb. DPR dan DPDc. DPR dan Presidend. Presiden dan BPKe. MPR dan DPR

25. Untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan, dibentuk PPK. Apa kepanjangan dari PPK?a. Panitia Pemungutan Kecamatanb. Petugas Pemilihan Kecamatanc. Petugas Pemungutan Kecamatand. Panitia Pemilihan Kecamatane. Panitia Pemilu Kecamatan

26. PPK berkedudukan dimana?a. Kantor Kecamatanb. Kantor Polsek Kecamatanc. Pendopo Kecamatand. Ibu kota Kecamatane. Ibu kota desa/kelurahan

27. Berapa lama masa kerja PPK?

a. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

b. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

c. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 10 (sepuluh) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

d. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) tahun sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

e. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara.

28. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara?a. 1 (satu) bulanb. 2 (dua) bulanc. 3 (tiga) buland. 4 (empat) bulane. 5 (lima) bulan

29. Berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara yang dibuat oleh PPK wajib diserahkan kepada siapa ?a. Saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota b. Tim sukses Pemilu, Panwaslu Lapangan dan Panwaslu Kecamatan.c. Tim Kampanye, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota.d. Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten/Kota.e. Parpol peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten/Kota.

30. Anggota PPK adalah sebanyak ……. orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat

b. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu; c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; d. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya; e. Melakukan pengawasan dan menerima laporan terhadap adanya pelanggaran pemilu diwilayah

kecamatan.

32. Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK harus sudah disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat ….a. 2 (dua) hari setelah hasil rekapitulasib. 3 (tiga) hari setelah hasil rekapitulasi c. 4 (empat) hari setelah hasil rekapitulasi d. 5 (lima) hari setelah hasil rekapitulasi e. 6 (enam) hari setelah hasil rekapitulasi

33. Untuk menyelenggarakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan, dibentuk PPS. Apa kepanjangan nama dari PPS?a. Panitia Pemungutan Suarab. Petugas Pemungutan Suarac. Panitia Pemilihan Suarad. Petugas Pemilihan Suarae. Tidak ada jawaban yang benar.

34. Siapa yang mempunyai kewenangan dan tugas untuk membentuk KPPS ?a. PPS.b. PPK.c. KPU Kabupaten/Kota.d. KPU Provinsi.e. KPU.

35. Berapa lama masa kerja PPS?a. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 4 (empat) bulan sebelum penyelenggaraan

Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara. b. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan

Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara. c. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu

dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara. d. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum penyelenggaraan

Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara. e. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum penyelenggaraan

Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara.

36. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara?a. 1 (satu) bulanb. 2 (dua) bulanc. 3 (tiga) buland. 4 (empat) bulane. 5 (lima) bulan

37. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi dibawah ini, kecuali :a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data

pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;

c. Ketua PPK.d. Ketua KPU Kabupaten/Kota.e. Ketua KPU Provinsi.

39. Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota. Berapa jumlah anggota KPPS dan apa kepanjangannya?a. 5 (lima) orang, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.b. 7 (tujuh) orang, Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara.c. 7 (tujuh) orang, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.d. 5 (lima) orang, Kelompok Panitia Pemungutan Suara.e. 7 (tujuh) orang, Kelompok Panitia Pemungutan Suara.

40. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi dibawah ini, kecuali :a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS; b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu

Lapangan; c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS; e. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten/Kota dan Panwaslu

Kabupaten/Kota.

41. Tugas ketua PPK adalah sebagai berikut kecuali :a. Memimpin kegiatan PPK.b. Mengawasi kegiatan Panwascam.c. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK.d. Menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala,dengan manual,

dan atau elektronik.e. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai

dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

42. Untuk memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut, kecuali :a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK.b. Menerima pendaftaran calon PPK. c. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK.d. Melakukan seleksi psikotes calon anggota PPK.e. Melakukan wawancara calon anggota PPK.

43. Ketentuan untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal Berapa?a. Pasal 51b. Pasal 52c. Pasal 53d. Pasal 54e. Pasal 55

44. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi dibawah ini, kecuali :a. warga negara Indonesia b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun; c. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-

kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;

46. Berapa jumlah anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Paswascam?a. 5-3-3-3b. 7-5-3-3c. 5-5-3-3d. 5-5-5-3e. 3-3-3-3

47. Pemeriksaan pengaduan dan/atau laporan atas adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu dilakukan oleh ....a. Dewan Kehormatan KPUb. Dewan Kehormatan Bawasluc. Dewan Kode Etik KPUd. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilue. Dewan Penegakan Etika Bawaslu

48. Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Ketua Bawaslu saat ini adalah ....a. Wahidah Suaibb. Nurhidayat Sardinic. Prof.Dr. Komaruddin Hidayatd. Topo Santosoe. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si

49. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Laporan pelanggaran tersebut disampaikan dengan paling sedikit memuat hal-hal berikut, kecuali .... a. Nama dan alamat pelaporb. Pihak terlaporc. Waktu dan tempat kejadian perkarad. Uraian kejadiane. Saksi-saksi kunci

50. Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri merupakan lembaga pengawasan Pemilu yang bersifat ….a. Permanenb. Ad hocc. Tetapd. Tahunane. Ad interim

51. Berikut ini adalah tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011, kecuali ….a. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilub. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai

Pemiluc. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenangd. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjutie. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang mengandung unsur

pidana.

52. Seluruh tahapan Pemilu merupakan obyek pengawasan. Setiap penyimpangan harus diproses sesuai dengan

a. Paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orangb. Paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang c. Paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orangd. Hanya 1 (satu) orang. e. 3 (tiga) orang.

54. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu ada lembaga baru yaitu DKPP, apa kepanjangan nama dari DKPP?a. Dewan Komite Pengawasan Pemilub. Dewan Komisi Penyelenggara Pemiluc. Dewan Komite Penyelenggara Pemilud. Dewan Kehormatan Pengawasan Pemilu.e. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

55. Siapa ketua DKPP saat ini?a. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie., SH.b. Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., SH., M.Hum.c. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra., SH., MS.d. Prof. Dr. Ramlan Surbakti.e. Prof. Dr. Hafiz Azhary

56. Tugas DKPP meliputi dibawah ini, pilih jawaban paling tepat.a. menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara

Pemilu. b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan

adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu.c. menetapkan putusan.d. menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. e. Jawaban a, b, c dan d semua benar.

57. DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Penyelenggara Pemilu. Siapakah yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu ?a. KPU, Bawaslu dan Lembaga Pemantau Pemilu.b. KPU, Bawaslu dan Partai Politik.c. KPU, Bawaslu, Lembaga Pemantau Pemilu dan Partai Politik.d. KPU dan Bawaslu.e. KPU, Bawaslu dan Tim Kampanye.

58. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU tidak dapat melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan undang-undang, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh Siapa?a. Bawaslub. DKPPc. Menteri Dalam Negerid. Menkopolhukame. Sekretaris Jenderal KPU

59. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh Siapa? a. KPU setingkat di atasnya. b. DKPP.c. Bawaslu Propinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota.d. Gubernur atau Bupati/Walikota

e. Sekretaris Jenderal Bawaslu

61. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu ditangani oleh …..a. KPU RIb. Bawasluc. DKPPd. Mahkamah Konstitusie. Mahkamah Agung

62. Lembaga pengawas pemilu di tingkat provinsi adalah …..a. Bawaslub. Bawaslu Provinsic. Panwaslu Provinsid. Panwaslu Kabupaten/Kotae. Jawaban b dan c benar

63. Pengawas pemilu lapangan dibentuk oleh …..a. Bawaslub. Panwaslu Provinsic. Bawaslu Provinsid. Panwaslu Kecamatane. Panwaslu Kabupaten/Kota

64. Petugas pemutakhiran data pemilih diangkat oleh …..a. KPPSb. PPSc. PPKd. KPU Kabupaten/Kotae. KPU Provinsi

65. PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul bersama …..a. Kepala Desa/Kelurahanb. Badan Pemusyawaratan Desa/Dewan Kelurahanc. PPK dan Kepala Desa/Kelurahand. PPKe. a dan b benar

66. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap merupakan kewenangan dari …..a. PPSb. PPKc. KPU Kabupaten/Kotad. PPK bersama PPSe. KPPS

67. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas pemilu lapangan merupakan tugas dari …..a. KPPSb. PPKc. KPU Kabupaten/Kotad. Panwaslu Kecamatane. Semua jawaban salah

b. Tidak menjadi anggota partai politikc. Berpendidikan paling rendah SLTA atau yang sederajat untuk PPK, PPS, dan PPSLNd. Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPSLN, dan KPPSLNe. Semua jawaban benar

70. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur akan dilaksanakan pada tanggal …..a. 27 Agustus 2013b. 28 Agustus 2013c. 29 Agustus 2013d. 30 Agustus 2013e. 31 Agustus 2013

71. Dalam melaksanakan tugasnya KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada …..a. Rapat plenob. Rapat Paripurna DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kotac. Presidend. Menteri Dalam Negerie. Stakeholder

72. Dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, penyusunan dan penetapan pedoman tahapan pemilu dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan …..a. DPRb. Pemerintahc. DKPPd. Bawaslue. Jawaban a dan b benar

73. Untuk mendaftar menjadi calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus berpendidikan paling rendah …..a. SLTA atau yang sederajatb. S-1c. S-2d. S-3e. Semua jawaban benar

74. Tim seleksi untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR dibentuk oleh …..a. DKPPb. Menteri Dalam Negeric. Presidend. Bawaslue. Jawaban a dan d benar

75. Tim seleksi untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR berjumlah …..a. 10 orangb. 11 orangc. 12 orangd. 13 orange. 15 orang

LATIHAN SOALUNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengatur tentang .....a. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahb. Pemilu Presidenc. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRDd. Pembentukan Bawaslu dan Panwaslue. Pembentukan PPK dan PPS

2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk oleh ..... untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan.a. KPU Kabupaten/Kotab. KPU Provinsic. Panwaslud. Bawaslue. Bupati/Walikota

3. Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibentuk oleh ..... untuk melaksanakan pemilu di tingkatan desa/kelurahan.a. KPU Kabupaten/Kotab. PPKc. Panwaslud. Bawaslue. Bupati/Walikota

4. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dibentuk oleh .....a. KPU Kabupaten/Kotab. PPKc. PPSd. Panwaslue. Bawaslu

5. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dibentuk oleh .....a. KPU Kabupaten/Kotab. PPKc. PPSd. Panwaslue. Bawaslu

6. Pernyataan mengenai peserta Pemilu Legislatif berikut ini adalah benar, kecuali .....a. Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politikb. Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik yang memiliki kursi di parlemenc. Partai politik yang mengikuti Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik yang memenuhi

persyaratan sebagai peserta pemilud. Peserta Pemilu anggota DPD adalah calon perseorangan

8. Pemilu anggota DPD dilaksanakan dengan sistem .....a. Proporsional terbukab. Semi proporsionalc. Proporsional tertutupd. Distrike. Distrik berwakil banyak

9. Pengawasan penyelenggaraan pemilu di tingkatan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh .....a. Bawaslu Provinsib. Panwaslu Kabupaten/Kotac. Bawaslud. Panwaslu Provinsie. Bawaslu Kabupaten/Kota

10. Tahapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dimulai paling lambat ..... sebelum hari pemungutan suara.a. 20 bulanb. 21 bulanc. 22 buland. 23 bulane. 24 bulan

11. Jumlah keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik sekurang-kurangnya adalah .....a. 30% di tingkat pusatb. 30% di tingkat daerahc. 30% di tingkat pusat dan daerahd. 30% di tingkat pusat dan 20% di tingkat daerahe. Semua jawaban salah

12. Untuk menjadi peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya dan partai politik baru harus memenuhi syarat-syarat berikut, kecuali .....a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politikb. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsic. Memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutand. Memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan e. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% jumlah keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai

politik di tingkat provinsi

13. Untuk menjadi peserta Pemilu anggota DPD, perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut .....a. WNI yang telah berumur 21 tahun atau lebihb. Terdaftar sebagai pemilihc. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas atau pendidikan lainnya yang sederajatd. Mendapat dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutane. Semua jawaban benar

15. Perseorangan yang hendak mencalonkan diri dalam Pemilu anggota DPD di Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 15 juta orang harus mendapatkan dukungan minimal sedikitnya ..... pemilih.a. 3000 orangb. 4000 orangc. 5000 orangd. 6000 orange. 7000 orang

16. Verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan partai politik yang hendak mengikuti Pemilu anggota DPR dan DPRD harus selesai dilaksanakan paling lambat ..... sebelum hari pemungutan suara.a. 14 bulanb. 15 bulanc. 16 buland. 17 bulane. 18 bulan

17. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit .... kursi dan paling banyak ..... kursi.a. 3 dan 10b. 3 dan 11c. 3 dan 12d. 4 dan 10e. 4 dan 11

18. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi paling sedikit .... kursi dan paling banyak ..... kursi.a. 3 dan 10b. 3 dan 11c. 3 dan 12d. 4 dan 10e. 4 dan 11

19. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit .... kursi dan paling banyak ..... kursi.a. 3 dan 10b. 3 dan 11c. 3 dan 12d. 4 dan 10e. 4 dan 11

20. Jumlah kursi DPRD Provinsi ditetapkan paling sedikit ..... kursi dan paling banyak ..... kursi.a. 35 dan 50b. 35 dan 60c. 35 dan 70d. 35 dan 90e. 35 dan 100

a. 3b. 4c. 5d. 6e. 7

23. Pemutakhiran data Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota diselesaikan paling lama ..... setelah diterimanya Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu.a. 2 bulanb. 3 bulanc. 4 buland. 5 bulane. 6 bulan

24. Pemutakhiran data pemilih dilaksanakan KPU Kabupaten/Kota dan dibantu oleh .....a. Pantarlihb. PPKc. PPSd. PPDPe. a, b, dan c benar

25. Daftar Pemilih Sementara (DPS) disusun oleh .....a. Pantarlihb. PPSc. PPKd. KPU Kabupaten/Kotae. semua jawaban benar

26. Daftar Pemilih Sementara ( DP S ) disusun paling lambat ..... sejak berakhirnya pemutakhiran data Pemilih.a. 1 bulanb. 2 bulanc. 3 buland. 4 bulane. 5 bulan

27. PPS mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) selama ..... untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat.a. 7 harib. 10 haric. 14 harid. 15 harie. 20 hari

28. PPS menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu paling lama ..... sejak DPS diumumkan.a. 10 hari

b. 10 haric. 14 harid. 15 harie. 20 hari

30. DPS Hasil Perbaikan diumumkan oleh PPS selama .....a. 7 harib. 10 haric. 14 harid. 15 harie. 20 hari

31. PPS wajib memperbaiki DPS Hasil Perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu selama ...... sejak diumumkan.a. 7 harib. 10 haric. 14 harid. 15 harie. 20 hari

32. Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota paling lama ..... sejak berakhirnya perbaikan terhadap DPS Hasil Perbaikan.a. 7 harib. 10 haric. 14 harid. 15 harie. 20 hari

33. KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan salinan Daftar Pemilih Tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kecamatan dalam bentuk salinan softcopy atau cakram padat dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat ..... setelah ditetapkan.a. 7 harib. 10 haric. 14 harid. 15 harie. 20 hari

34. Daftar Pemilih Tetap (DPT) diumumkan oleh .....a. KPU Kabupaten/Kotab. PPKc. PPSd. Pantarlihe. Panwaslu

35. DPT dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tambahan paling lambat ..... sebelum hari pemungutan suara.

a. DPTb. Daftar Pemilih Tambahanc. Daftar Pemilih Khususd. Tidak dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih manapune. Semua jawaban salah

37. Pendaftaran warga negara ke dalam Daftar Pemilih Khusus dilaksanakan oleh .....a. PPSb. PPKc. Pantarlihd. KPU Kabupaten/Kotae. KPU Provinsi

38. Pengajuan daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan ..... sebelum hari pemungutan suara.a. 6 bulanb. 8 bulanc. 9 buland. 10 bulane. 12 bulan

39. Dalam hal terdapat bakal calon yang memalsukan atau menggunakan dokumen palsu, maka KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta partai politik yang bersangkutan untuk mengajukan bakal calon baru paling lama ..... sejak surat permintaan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh partai politik.a. 7 harib. 8 haric. 9 harid. 10 harie. 12 hari

40. Daftar Calon Sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di media massa dan sarana pengumuman lainnya selama ..... a. 3 harib. 5 haric. 7 harid. 9 harie. 10 hari

41. Masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama ..... sejak daftar calon sementara diumumkan.a. 3 harib. 5 haric. 7 harid. 9 harie. 10 hari

c. Partai politik diberikan kesempatan untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan paling lama 9 (sembilan) hari sejak surat pemberitahuan diterima.

d. Partai politik diberikan kesempatan untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak surat pemberitahuan diterima.

e. Partai politik diberikan kesempatan untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat pemberitahuan diterima.

43. Berikut adalah pernyataan yang benar mengenai daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kecuali .....a. Daftar calon tetap disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan pas foto terbarub. Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diumumkan oleh PPS. c. KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPRd. KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD Provinsie. KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten/Kota

44. Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada .....a. KPUb. KPU melalui KPU Provinsic. KPU Provinsid. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kotae. Semua jawaban benar

45. Pendaftaran calon anggota DPD dilaksanakan ..... sebelum hari pemungutan suara.a. 6 bulanb. 7 bulanc. 8 buland. 10 bulane. 12 bulan

46. Berikut adalah pernyataan mengenai daftar calon tetap anggota DPD yang benar kecuali .....a. Daftar calon tetap anggota DPD ditetapkan oleh KPUb. Daftar calon tetap anggota DPD diumumkan oleh KPUc. Daftar calon tetap anggota DPD disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan pas foto

diri terbarud. Daftar calon tetap anggota DPD disusun berdasarkan abjad dan dilengkapi dengan pas foto diri terbarue. Jawaban a dan b benar

47. Kampanye pemilu dapat dilakukan melalui .....a. Pertemuan terbatasb. Pertemuan tatap mukac. Pemasangan alat peraga di tempat umumd. Rapat umume. Semua jawaban benar

48. Kampanye pemilu yang dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang adalah .....

b. 4 haric. 5 harid. 6 harie. 7 hari

50. Metode kampanye pemilu yang dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah calon peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang adalah .....a. Pertemuan terbatasb. Pertemuan tatap mukac. Penyebaran bahan kampanye kepada umumd. Pemasangan alat peraga di tempat umume. Semua jawaban benar

51. Berikut ini termasuk larangan dalam kampanye, yaitu …..a. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikanb. Mengganggu ketertiban umumc. Menghina seseorang, calon dan/atau peserta yang laind. Materi kampanye bermuatan SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan)e. Semua jawaban benar

52. Berikut ini dilarang diikutsertakan dalam kegiatan kampanye kecuali …..a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agungb. Hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusic. Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan

wakil walikotad. Pegawai Negeri Sipile. Ketua, wakil ketua, dan anggota BPK

53. Alat peraga kampanye pemilu harus sudah dibersihkan oleh peserta pemilu paling lambat ….. sebelum hari pemungutan suara.a. 1 harib. 2 haric. 3 harid. 5 harie. 7 hari

54. Dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye pemilu di tingkatan desa/kelurahan dilaporkan Pengawas Pemilu Lapangan kepada …..a. KPPSb. PPSc. PPKd. Panwaslu Kecamatane. KPU Kabupaten/Kota

55. Tindak lanjut PPS terkait dengan temuan dan laporan kesengajaan atau kelalaian pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan diantaranya adalah …..

56. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat desa/kelurahan, maka diberikan sanksi administratif oleh …..a. PPKb. Panwaslu Kecamatanc. Panwaslu Kabupaten/Kotad. KPU Kabupaten/Kotae. KPU Provinsi

57. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan, maka diberikan sanksi administratif oleh …..a. PPKb. Panwaslu Kecamatanc. Panwaslu Kabupaten/Kotad. KPU Kabupaten/Kotae. KPU Provinsi

58. Panwaslu Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan kampanye di tingkat kabupaten/kota terhadap kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh ….. sehingga terjadi tindak pidana pemilu dan pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye pemilu.a. Anggota KPU Kabupaten/Kotab. Sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kotac. Pelaksana dan petugas kampanyed. Peserta kampanyee. Semua jawaban benar

59. Dana kampanye peserta pemilu anggota DPR dan DPRD yang berasal dari sumbangan pihak lainperseorangan tidak boleh lebih dari …..a. 500 juta rupiahb. 1 miliar rupiahc. 1,5 miliar rupiahd. 2 miliar rupiahe. 2,5 miliar rupiah

60. Dana kampanye peserta pemilu anggota DPR dan DPRD yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non-pemerintah tidak boleh lebih dari …..a. 5 miliar rupiahb. 6 miliar rupiahc. 7 miliar rupiahd. 7,5 miliar rupiahe. 8 miliar rupiah

61. Pembukuan dana kampanye pemilu harus dicatat terpisah dengan pembukuan keuangan partai politik, dan dimulai sejak ….. setelah partai politik ditetapkan menjadi peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor

62. Dana kampanye peserta pemilu anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan tidak boleh lebih dari …..a. 250 juta rupiahb. 500 juta rupiahc. 750 juta rupiahd. 1 miliar rupiahe. 1,5 miliar rupiah

63. Dana kampanye peserta pemilu anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non-pemerintah tidak boleh lebih dari …..a. 250 juta rupiahb. 500 juta rupiahc. 750 juta rupiahd. 1 miliar rupiahe. 1,5 miliar rupiah

64. Partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD sesuai tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat ….. sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.a. 14 harib. 15 haric. 16 harid. 20 harie. 21 hari

65. Calon anggota DPD peserta pemilu wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada ….. paling lambat 14 (empat belas) sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.a. KPUb. KPU Provinsic. KPU melalui KPU Provinsid. KPU Kabupaten/Kotae. Semua jawaban benar

66. Peserta pemilu dilarang menerima sumbangan dana kampanye pemilu yang berasal dari …..a. Pihak asingb. Penyumbang yang tidak jelas identitasnyac. Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMDd. Pemerintah Desa dan badan usaha milik desae. Semua jawaban benar

67. Kegiatan pemungutan suara di TPS dilaksanakan oleh …..a. KPPSb. PPSc. PPKd. KPU Kabupaten/Kota

69. Perlengkapan pemungutan suara harus sudah diterima KPPS paling lambat ….. sebelum hari pemungutan suara.a. 1 harib. 2 haric. 3 harid. 4 harie. 5 hari

70. Surat suara untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memuat …..a. Tanda gambar partai politikb. Nomor urut partai politikc. Nomor urut calond. Nama calon tetap partai politik untuk setiap daerah pemilihane. Semua jawaban benar

71. Surat suara untuk calon anggota DPD harus memuat ……a. Nomor urut calon dan nama calon anggota DPD untuk setiap daerah pemilihanb. Pas foto diri terbaru dan nama calon anggota DPD untuk setiap daerah pemilihanc. Tanda gambar partai politik dan nama calon anggota DPD untuk setiap daerah pemilihand. Nomor urut partai politik dan nama calon anggota DPD untuk setiap daerah pemilihane. Semua jawaban salah

72. Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan ….. dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan.a. 1 persenb. 2 persenc. 3 persend. 4 persene. 5 persen

73. Jumlah surat suara untuk pemungutan suara ulang ditetapkan oleh KPU sebanyak ….. setiap daerah pemilihan.a. 1000 surat suarab. 2000 surat suarac. 3000 surat suarad. 4000 surat suarae. 5000 surat suara

74. Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS adalah …..a. Pemilih yang terdaftar pada DPT di TPS yang bersangkutanb. Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tambahanc. Pemilih yang tidak terdaftar pada DPT dan daftar pemilih tambahand. Semua Warga Negara Indonesia yang berdomisili di TPS yang bersangkutane. Jawaban a, b, dan c benar

75. Pemilih yang tidak terdaftar pada DPT dan daftar pemilih tambahan dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dengan ketentuan …..a. Memilih di TPS yang sesuai dengan alamat yang tertera di KTP yang bersangkutanb. Bila menggunakan paspor, maka memilih di TPS yang sesuai dengan alamat yang tertera di paspor yang

bersangkutanc. Mendaftarkan diri kepada KPPS setempat