K A N R R E A

E G G A

W A A N

KHOIRUL HUDA,SH.,MHum.

SEJARAH PERJUANGAN UMAT MANUSIAPerjuangan: Pertentangan Permusuhan Peperangan Hak Asasi: Individu Kelompok (Bangsa)

Belum ada penghargaan/pengakuan Kesederajatan umat manusia (penjajahan, perbudakan, penguasaan)

DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA Piagam PBB 10 DESEMBER 1948

HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA PengertianHAM: HAK DASAR YG MELEKAT & DIMILIKI SETIAP MANUSIA SBG HAM ANUGERAH TUHAN YME HAM: HAK-HAK DASAR YG DIBAWA MANUSIA SEJAK LAHIR YG MELEKAT HAM PD ESENSINYA SBG ANUGERAH ALLAH SWT (MUSTHAFA KEMAL PASHA) HAM: HAK-HAK DASAR YG DIBAWA MANUSIA SEJAK LAHIR & MELEKAT HAM DNG POTENSINYA SBG MAKHLUK & WAKIL TUHAN (GAZALLI) HAM: HAK-HAK DASAR YG DIBAWA MANUSIA SEJAK IA HIDUP YG MELEKAT HAM PD ESENSINYA SBG ANUGERAH ALLAH SWT

2 LANDASAN PENGAKUAN THD HAM:a. LANDASAN PERTAMA & LANGSUNG : KODRAT MANUSIA b. LANDASAN KEDUA & LBH DALAM : TUHAN MENCIPTAKAN MANUSIA SAMA, KECUALI AMALNYA.

HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA PengertianHAM: -Natural right (John Locke, 1632-1704) Hak-hak alamiah manusia (hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak milik) - Right of man - Human right (Eleanor Roosevelt) Piagam PBB ttg Deklarasi Universal of Human Rights 1948 a. Hak berpikir & mengeluarkan f. Hak utk kemerdekaan hidup pendapat g. Hak utk memperoleh nama baik b. Hak memiliki sesuatu h. Hak utk memperoleh pekerjaan c. Hak mendapatkan pendidikan i. Hak utk mendapatkan & pengajaran perlindungan hukum d. Hak menganut aliran kepercayaan atau agama e. Hak utk hidup UU 39/1999 ttg HAM a. Hak utk hidup f. Hak berkomunikasi b. Hak berkeluarga g. Hak keamanan c. Hak mengembangkan diri h. Hak kesejahteraan, dan d. Hak keadilan i. Hak perlindungan e. Hak kemerdekaan

HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA PengertianHAM meliputi bidang: a. Hak asasi pribadi (personal rights) rights Hak kemerdekaan, Hak menyatakan pendapat, Hak memeluk agama. b. Hak asasi politik (political rights) rights Hak utk diakui sbg warga negara Hak memilih & dipilih, Hak berserikat, Hak berkumpul. c. Hak asasi ekonomi (property rights) rights Hak memiliki sesuatu, Hak mengadakan perjanjian, hak bekerja, hak mendapat hidup layak. d. Hak asasi sosial & kebudayaan (Social & cultural rights) rights Hak mendapatkan pendidikan, Hak mendapat santunan, Hak pensiun, Hak mengembangkan kebudayaan, Hak berekspresi. e. Hak utk mendapat perlakuan yg sama dlm hukum & pemerintahan (Rights of Legal Equality) Equality f. Hak utk mendapat perlakuan yg sama dlm tata cara peradilan & perlindungan (Procedural rights) rights

SEJARAH PERKEMBANGAN HAMa. Perkembangan HAM masa sejarah - Nabi Musa (6000 SM) bebaskan umat yahudi dr perbudakan - Hukum Hammurabi di Babylonia (2000 SM) jaminan keadilan bg WN - Socrates (469-399 SM), Plato (429-347 SM), Aristoteles (384-322 SM) Ajaran utk mengkritik pemerintah yg tdk berdasarkan keadilan, cita-cita, kebijaksanaan. - Nabi Muhammad SAW (600 M) Membebaskan bayi wanita & wanita dr penindasan bangsa Quraisy. b. Perkembangan HAM di Inggris - Magna Charta Piagam Agung (1215) batasi kekuasaan Raja John: bertindak sewenang2 thdp rakyat & pok bangsawan - Petition of Rights (1628) pertanyaan ttg hak2 rakyat & jaminannya: pajak & pungutan hrs dng persetujuan, WN tdk boleh dipaksa terima tentara di rumah, tentara tdk boleh gunakan hkm perang pd masa damai. - Habeas Corpus Act (1679) UU mengatur ttg penahanan seseorang: tahanan sgr diperiksa dlm waktu 2 hari stlh ditahan, alasan penahanan hrs disertai bukti sah mnrt hukum - Bill of Right (1689) UU yg diterima parlemen Inggris utk perlawanan thd Raja James II: kebebasan dlm pemilihan anggt parlemen, kebebasan dlm berbicara & mengeluarkan pendapat, pajak-uu- pembentukan tentara seijin parlemen, hak WN memeluk agama & kepercayaan masing2, parlemen berhak mengubah keputusan raja.

SEJARAH PERKEMBANGAN HAMc. Perkembangan HAM di Amerika Serikat - Didasari pemikiran John Locke :hak hidup (life), hak kebebasan (liberty), hak life liberty milik (property) Declaration of Independence of The United States property (4 Juli 1776) Konstitusi negara. - Perjuangan sebagai emigran Inggris. d. Perkembangan HAM di Perancis - Naskah awal revolusi Perancis (1789) Declaration des Droits de L homme et Du Citoyen (pernyataan ttg HAM & WN) : ketidakpuasan kaum borjuis & rakyat thdp Raja Louis XVI HAM adlh hak alamiah sesuai kodrat manusia & tdk dpt dipisahkan, bersifat suci. - Revolusi Perancis perjuangan penegakan HAM di Eropa : Liberty, Egality, Fraternity Konstitusi Perancis (1791) e. Atlantic Charter (1941) - PD II F.D. Roosevelt The Four Freedom ( f of religion, f of speech & thought, f of fear, f of want) want f. Pengakuan HAM PBB - Deklarasi 10 Des 1948 10 Des : Hari HAM - Pasal 1 : Sekalian orang dilahirkan merdeka & mempunyai martabat & hak2 yg sama. Mereka dikaruniai akal & budi & dan hendaknya bergaul satu sama lain dlm persaudaraan. - Sidang Majelis umum PBB 1966 covenants on Human rights dlm hukum internasional diratifikasi negara-negara anggota PBB.

SEJARAH PERKEMBANGAN HAMCovenants on Human rights : a. The International on Civil & Political Rights (1966) b. The International Covenant on Economic, Social & Cultural Rights (1966) c. Optional Protocol d. Declaration on the Rights of Peoples to Peace (1984) e. Declaration on the Rights to Development (1986) f. African Charter on Human & Peoples Rights (1981) g. Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990) h. Bangkok Declaration (1993) i. Deklarasi Wina (1993) Empat Generasi HAM: HAM 1. Gen Pertama (Eropa Barat) 2. Gen Kedua (Eropa Timur) 3. Gen Ketiga (Asia-Afrika) 4. Gen Keempat (Asia) : Hak sipil & politik : Hak Ek Sos Bud : Hak Perdamaian & Pembangunan : Hak mengkritik peranan negara dominan dlm pembangunan

HAM DI INDONESIAPengakuan Bangsa Indonesia HAM a. Pembukaan UUD 1945 Alinea Pertama Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa b. Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat Kemudian daripada itu, , Kemanusiaan yang adil dan beradab, landasan idiil pengakuan & jaminan HAM di Indonesia. c. Batang Tubuh UUD 1945 - Pasal 28 A Hak hidup, hak mempertahankan hidup & kehidupan - Pasal 28 B Hak membentuk keluarga & melanjutkan keturunan, Hak kelangsungan hidup-tumbuh-berkembang utk anak, Hak perlindungan dr kekerasan & diskriminasi - Pasal 28 C Hak mengembangkan diri, Hak mendapatkan pendidikan & memperoleh manfaat iptek & seni budaya, Hak memajukan diri dlm perjuangkan hak scr kolektif - Pasal 28 D Hak pengakuan-jaminan-perlindungan-kepastian hukum, Hak perlakuan sama di hadapan hukum, Hak bekerja, Hak WN memperoleh kesempatan sama dalam pemerintahan, Hak status WN - Pasal 28 E Hak beragama & beribadah, Hak memilih dikjar-pekerjaan-WNtempat tinggal, Hak kebebasan meyakini kepercayaan, Hak kebebasan berserikat-berkumpul-mengeluarkan pendapat. - Pasal 28 F Hak berkomunikasi & memperoleh informasi, Hak mencarimemperoleh-memiliki-menyimpan-mengolah-menyampaikan informasi

HAM DI INDONESIAPengakuan Bangsa Indonesia HAM - Pasal 28 G Hak perlindungan, Hak rasa aman & perlindungan dr ancmn ketakutan, Hak bebas dr penyiksaan/perlakuan merendahkan derajat martabat manusia, Hak memperoleh suaka politik - Pasal 28 H Hak hidup sejahtera, Hak mendapat kemudahan & perlakuan khusus utk peroleh kesempatan & manfaat sama capai persamaan & keadilan, Hak jaminan sosial, Hak milik pribadi - Pasal 28 I Hak utk hidup, Hak tdk disiksa, Hak kemerdekaan pikiran-hati nurani, Hak tdk dituntut atas dsr hukum yg berlaku surut, Hak bebas dr perlakuan diskriminatif, Hak masyarakat tradisional dihormati d. Ketetapan MPR - Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 ttg HAM Tlh dicabut dng Tap Nomor Tap MPR Nomor I/MPR/2003. Macam-macam HAM dlm Tap Nomor XVII/MPR/1998: Hak utk hidup, Hak berkeluarga & melanjutkan keturunan, Hak keadilan, Hak kemerdekaan, Hak atas kebebasan informasi, Hak keamanan, Hak kesejahteraan, Kewajiban, perlindungan & pemajuan. e. UU 39/1999 ttg HAM + UU 26/2000 ttg Pengadilan HAM - Ps 4 Hak utk hidup, Ps 10 Hak utk berkeluarga, Ps 11 s.d. 16 Hak utk mengembangkan diri, Ps 17 s.d. 19 Hak utk memperoleh keadilan, Ps 20 s.d. 27 Hak atas kebebasan pribadi, Ps 28 s.d. 35 Hak atas rasa aman, Ps 36 s.d. 42 Hak atas kesejahteraan, Ps 43-44 Hak turut serta dlm pemerintahan, Ps 45 s.d. 51 Hak wanita, Ps 52 s.d. 66 Hak anak

HAM DI INDONESIABangsa Indonesia Penegakan HAM a. Pembentukan Lembaga 1. Komisi Nasional HAM [Dasar: Keppres No 5/93 tgl 7 Juni 1993 UU No 39/1999 ttg HAM] Lembaga mandiri, kedudukan setingkat lembaga negara yg lain. Fungsi: pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi HAM. Tujuan: Mengembangkan kond yg kondusif plaks HAM suai PS, UUD 45, Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM. Meningkatkan perlindungan & penegakan HAM guna perkemb pribadi manusia Indonesia seutuhnya & kemampuannya berpartisipasi dlm brbagai bid kehdupan. 2. Pengadilan HAM [Dasar: UU No 26/2000 ttg Pengadilan HAM] Pengadilan khusus di lingk pengadilan umum, berkedudukan di kab/kota. Khususbertugas & berwenangmemeriksa & memutus pelanggaran HAM berat (termasuk di luar batas teritorial wil RI oleh WNI). 3. Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk atas usul DPR, dengan Keppres. Peristiwa Pelanggaran HAM berat sebelum terbit UU No. 26/2006 4. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dibentuk berdasarkan undang-undang Alternatif penyelesaian di luar Pengadilan HAM.

HAM DI INDONESIA5. Contoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): KONTRAS (Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan) YLBHI (Yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia) ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) HRW (Human Right Watch) b. Konvensi Internasional tentang HAM wujud nyata keperdulian masy internasional: The International on Civil & Political Rights (1966) The International Covenant on Economic, Social & Cultural Rights (1966) Optional Protocol Declaration on the Rights of Peoples to Peace (1984) Declaration on the Rights to Development (1986) African Charter on Human & Peoples Rights (1981) Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990) Bangkok Declaration (1993) Deklarasi Wina (1993)

HAM DI INDONESIAc. Keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Internasional Ratifikasi perjanjian: pengikatan diri suatu negara utk melaksanakan ketentuan2 dlm perjanjian, & ketentuan2 itu mnjdi hukum nasionalnya. Konvensi internasional ttg HAM yg diratifikasi oleh Indonesia: a. Konvensi Jenewa 12 Agust 1949 (UU No.59 th 1958) b. Convention on the Political Rights of Woman (UU No.68 th 1958) c. Convention of the Elimination of Discrimination Against Women (UU No.7 th 1984) d. Convention of the Rights of the Child (Keppres No.36 th 1990) e. Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxic Weapons and on their Destruction (Keppres No.58 th 1991) f. International Convention Against Apartheid in Sports (UU No.48 th 1993) g. Torture Convention (UU No.5 th 1998) h. ILO Convention No.87 Concerning Freedom of Association and Protection on the Rights to Organise (UU No.83 th 1998) i. Convention on the Elimination of Racial Discrimination (UU No.29 th 1999)

HAK ASASI MANUSIA dan DEMOKRASI Demokrasi: sistem politik yang dapat memberi penghargaan, menjamin perlindungan dan penegakan atas hak-hak dasar manusia Unsur utama demokrasi: o Kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan politis o Kesamaan hak/kesetaraan politis dalam menjalankan kendali Konsep pokok demokrasi: o Kebebasan/persamaan (freedom/equality) o Kedaulatan rakyat (peoples sovereignty) Unsur pokok pemerintahan demokrasi: o Pengakuan atas HAM o Partisipasi rakyat dalam pemerintahan Sehingga: 1. Keinginan negara demokrasi ratifikasi aturan HAM 2. HAM demokrasi persyaratan hubungan internasional 3. Pelanggaran demokrasi HAM bukan urusan internal negara

Pembedaan rakyat berdasarkan hubungan dng daerah tertentu di dlm suatu negara

Pembedaan rakyat berdasarkan hubungan dng pemerintah negaranya

Orang yg berada di wilayah negara

Penduduk Mereka yg bertempat tinggal / berdomisili di dlm suatu wilayah negara (menetap). Biasanya penduduk adlh mereka yg lahir scr turun temurun & besar di dlm suatu negara, serta dpt memiliki KTP (krn memiliki domisili tetap). Bukan Penduduk Mereka yg berada di dlm suatu wilayah negara hanya utk sementara waktu. Contoh : Turis mancanegara / tamu2 instansi tertentu dlm suatu negara.

Warga Negara Mereka yg berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dr suatu negara. Dng kata lain, warga negara adlh mereka yg menurut undang2 / perjanjian diakui sbg warga negara / melalui proses naturalisasi. Bukan Warga Negara (orang asing) Mereka yg berada di dlm suatu negara ttp scr hukum tdk menjadi warga negara pd negara tsb, namun tunduk pd pemerintah di mana mereka berada. Contoh : Duta besar, Konsuler, Kontraktor asing, Mahasiswa asing).

Pengertian Penduduk & Warga Negara

Pembedaan rakyat berdasarkan hubungan dng daerah tertentu di dlm suatu negara

Pembedaan rakyat berdasarkan hubungan dng pemerintah negaranya

Orang yg berada di wilayah negara

Penduduk Mereka yg bertempat tinggal / berdomisili di dlm suatu wilayah negara (menetap). Biasanya penduduk adlh mereka yg lahir scr turun temurun & besar di dlm suatu negara, serta dpt memiliki KTP (krn memiliki domisili tetap). Bukan Penduduk Mereka yg berada di dlm suatu wilayah negara hanya utk sementara waktu. Contoh : Turis mancanegara / tamu2 instansi tertentu dlm suatu negara.

Warga Negara Mereka yg berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dr suatu negara. Dng kata lain, warga negara adlh mereka yg menurut undang2 / perjanjian diakui sbg warga negara / melalui proses naturalisasi. Bukan Warga Negara (orang asing) Mereka yg berada di dlm suatu negara ttp scr hukum tdk menjadi warga negara pd negara tsb, namun tunduk pd pemerintah di mana mereka berada. Contoh : Duta besar, Konsuler, Kontraktor asing, Mahasiswa asing).

Pengertian Penduduk & Warga Negara

Penentuan

Asas Ius-sanguinis adalah asas keturunan atau hubungan darah, artinya bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orang tuanya.

Warga Negara

Asas Ius-soli adalah asas daerah kelahiran, artinya bahwa status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh negara tempat kelahirannya.

Problem Penentuan Kewarganegaraan (1) Bipatride (dwi kewarganegaraan), timbul apabila menurut peraturan dr 2 negara terkait seseorang dianggap sbg warga negara ke-2 negara tsb. a. Negara A menganut asas ius-sanguinis. Rafly warga negara A. Tamara warga negara A. b. Rafly & Tamara menikah, lalu berdomisili di negara B. Negara B menganut asas ius-soli. c. Lahirlah Rama, anak dr Rafly & Tamara. d. Menurut negara A, Rama adlh warga negaranya krn mengikuti warga negara ortunya. e. Menurut negara B, Rama adlh warga negaranya krn mengikuti tempat kelahirannya. f. Dng demikian Rama mempunyai status Bipatride (dwi kewarganegaran).

Problem Penentuan Kewarganegaraan (2) Apatride (tanpa kewarganegaraan), timbul apabila menurut peraturan dr 2 negara terkait seseorang tdk diakui sbg warga negara manapun. a. Negara C menganut asas ius-soli. b. Roni warganegara C. Maudy warganegara C. c. Roni & Maudy menikah, lalu berdomisili di negara D. Negara D menganut asas ius-sanguinis. d. Lahirlah Reza, anak dr Roni & Maudy. e. Menurut negara D, Reza tdk diakui sbg warga negaranya krn orang tuanya bukan warga negara D. f. Menurut negara C, Reza tdk diakui sbg warga negaranya krn tdk lahir di negara C (lahir di neg D). g. Dng demikian Reza mempunyai status Apatride (tanpa kewarganegaran).

Warga Negara IndonesiaPasal 26 ayat (1) UUD 1945 : Orang2 bangsa Indonesia asli Orang2 bangsa lain sah ssi undang2 (UU 16 / 2006) SBKRI tdk perlu lg. Wanita WNI menikah dng WNA tdk kehilangan WN, anaknya bisa bipatride s.d. 18 th. Pemerintah menjamin scr maksimum WNI di LN.

Hubungan Warga Negara & NegaraPeranan (role) sesuai statusnya sbg WN: Pasif Patuh thd peraturan / UU Aktif Partisipasi kehidupan bernegara keputusan publik Negatif Tolak campur tangan negara persoalan pribadi Positif meminta pelayanan negara kebutuhan hidup[Cholisin, 2000]

HAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA Hak Warga Negara Pekerjaan & Penghidupan layak Ps. 27 (2) UUD 1945 Bela negara Ps. 27 (3) UUD 1945 Berpendapat Ps. 28 UUD 1945 HAM Ps. 28A s.d 28J UUD 1945 Kemerdekaan memeluk agama Ps. 29 (2) UUD 1945 Ikut usaha hankamneg Ps. 30 (1) UUD 1945 Pendidikan Ps. 31 (1) UUD 1945 Mengembangkan budaya Ps. 32 (1) UUD 1945 Ekonomi & kesejahteraan sosial Ps. 33 UUD 1945 Mendapat jaminan keadilan sosial Ps. 34 UUD 1945 Kewajiban Warga Negara Taat Hukum & Pemerintahan Ps. 27 (1) UUD 1945 Bela Negara Ps. 27 (3) UUD 1945 Ikut usaha hankamneg Ps. 30 (1) UUD 1945

[20%]

Negara sebagai Organisma Tahun Keemasan 17-8-1995TAHUN KEEMASAN TINGKAT MERDEKA

FORMAL POLITIK 30SEP1965 2008 ..... ?

17AGT1945

17AGT1995 1996 1997

1998 REFORMASI INDONESIA MERDEKA

Nasionalisme Primordial Setia kepada : Raja, Daerah, Golongan, Suku, Agama

Nasionalisme Modern Setia kepada : Citanas & Tunas

NASIONALISME & BELA NEGARA

Nasionalisme ModernMODERN RECENTLY EARLY Kemanusiaan Demokrasi, HAM, LH

Kebanggaan (Nation Pride) Harkat Martabat

Cinta Tanah Air, Patriotisme Paham Kebangsaan

Nasionalisme Modern EKONOMI Nasionalisme & Bela Negara

POLITIK

BUDAYA

MILITER Membangun Nasionalisme Modern Eksistensi Bangsa & Negara CITANAS & TUNAS

PERANG (RAKYAT) SEMESTA TNI DIDUKUNG RAKYAT

MEANS

WAYS

ENDS Sasaran Militer & Non-Militer

Kekuatan Perang Nasional

Pendekatan & Pilihan Strategi

So many talk about patriotism without thinking what their end is ?Liddell Hart

Liberty, democracy, individualism, equality before the law, constitutionalis m, private

(Pembukaan & Btg Tubuh UUD 1945)

Kemerdekaan Hak sgl bgs penjajahan hrs dihapuskan tdk sesuai perikemanusiaan & perikeadilan Pem neg lind sgnp bgs Ind & slrh tumpah drh ind, majukan jah um, cerdaskan kehdp bgs, serta ikut laks tib dunia berdsr kemerdekaan, damai abadi & adil sosial. Hak & wajib setiap WN utk ikut serta dlm ush bela neg. Bumi, air & kekayaan alam dikuasai oleh neg & di gunkn utk sebesar makmur rakyat.

HAK & KEWAJIBAN

Bela Negara Ps. 27 (3) UUD 1945 Ikut usaha hankamneg Ps. 30 (1) UUD 1945

BELA NEGARAUUD 1945 Pasal 30 UU 29/1954 Pokok-pokok Perlawanan Rakyat Tap MPR No. IV/MPR/1973 GBHN Wasnus & Tahnas UU 20/1982 Ketentuan-ketentuan Pokok Hanneg RI PPBN UU 2/1989 Sisdiknas Ps.39 Kurdik Kewarganegaraan UUD 1945 Pasal 27 dan 30 (Amandemen) UU 3/2002 Sishaneg UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. UU 34/2004 TNI

UU 3/2002 Pertahanan NegaraPasal 1 5. Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. 6. Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. 7. Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Pasal 7 (2) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

UU 3/2002 Pertahanan NegaraPasal 8 (1) Komponen cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. (2) Komponen pendukung, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumberdaya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. (3) Komponen cadangan dan komponen pendukung, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan undang-undang.

UU 3/2002 Pertahanan NegaraPasal 9 (1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. (2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui: a. pendidikan kewarganegaraan; b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan d. pengabdian sesuai dengan profesi. (3) Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang.

UU 3/2002 Pertahanan NegaraPenjelasan Pasal 9 Upaya bela negara adlh sikap & perilaku WN yg dijiwai oleh kecintaannya kpd NKRI yg berdasarkan Pancasila & UUD 1945 dlm menjamin kelangsungan hidup bangsa & negara. Upaya bela negara, selain sbg kewajiban dsr manusia, jg negara merupakan kehormatan bg setiap WN yg dilaksanakan dng penuh kesadaran, tanggung jawab, & rela berkorban dlm pengabdian kpd negara & bangsa. Yg dimaksud dng pengabdian sesuai dng profesi adlh pengabdian WN yg mempunyai profesi tertentu utk kepentingan han negara termasuk dlm menanggulangi dan/atau memperkecil akibat yg ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana alam lainnya.

UU 3/2002 Pertahanan NegaraPenjelasan Pasal 9 Sistem pertahanan negara ancaman militer TNI sbg komponen utama, didukung komponen cadangan & komponen pendukung. Sistem pertahanan negara ancaman nonmiliter lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sbg unsur utama yg disesuaikan dng bentuk & sifat ancaman, didukung unsur2 lain dari kekuatan bangsa. Sishaneg melibatkan seluruh komponen pertahanan negara (komponen utama, komponen cadangan, & komponen pendukung).

UU 3/2002 Pertahanan NegaraPenjelasan Pasal 9 Berbeda dng komponen kekuatan Hankamneg (UU No 20 Thn 1982 ttg Ketentuan-ketentuan Pokok Hankamneg RI) terdiri atas komponen dasar, komponen utama, komponen khusus, & komponen pendukung. Perbedaan lain TNI sj yg ditetapkan sbg komponen utama, sedangkan cad TNI dimasukkan sbg komponen cad. Hal tsb dimaksudkan agar pelaksanaan penyelenggaraan han negara sesuai dng aturan hukum internasional yg berkaitan dng prinsip pembedaan perlakuan thdp kombatan & nonkombatan, serta utk penyederhanaan pengorganisasian upaya bela negara. Di samping itu, UU ini jg mengatur mengenai SDA, SDB, serta sarpras nasional, baik sbgi komponen cadangan maupun komponen pendukung.

UU 3/2002 Pertahanan NegaraPenjelasan Pasal 20 (2) Segala sumber daya nasional yg berupa SDM, SDA & SDB, nilai-nilai, teknologi, & dana dpt didayagunakan utk meningkatkan kemampuan han neg yg diatur lbh lanjut dng Peraturan Pemrth. Yg dimaksud dng nilai-nilai adlh seperangkat pranata, prinsip, & kondisi yg diyakini kebenarannya utk digunakan sbg instrumen pengatur kehidupan dlm mengukur kinerja, baik moral maupun fisik & sekaligus menunjukkan identitas & jati diri yg brsangkutan. Nilai yg berkaitan dng sis han neg, antara lain: a. Nilai yg terkandung dlm Pancasila & UUD 1945. b. Nilai yg terkandung dlm SM, Sumpah Prajurit, & Doktrin TNI. c. Nilai sbg bangsa pejuang. d. Nilai gotong-royong. e. Nilai baru yg sesuai dng kebutuhan Bangsa Indonesia.

UU 34/2004 TNIPasal 2 Jati diri Tentara Nasional Indonesia adlh : a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yg anggotanya berasal dr WNI; b. Tentara pejuang, yaitu tentara yg berjuang menegakkan NKRI & tdk mengenal menyerah dlm melaksanakan & menyelesaikan tugasnya; c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yg bertugas demi kepentingan negara & di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; & d. Tentara Profesional, yaitu tentara yg terlatih, terdidik, diperlengkapi scr baik, tdk berpolitik praktis, tdk berbisnis, & dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yg menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, HAM, ketentuan hukum nasional, & hukum internasional yg tlh diratifikasi.

UU 34/2004 TNIPasal 21 Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. Pasal 22 Prajurit terdiri atas Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib.

Bela negara : fisik & non fisik

right or wrong is my countryMeningkatkan kesadaran bela negara melalui wajib latih dan membangun kondisi juang, penyelenggaraan kegiatan PPBN (Pendidikan Pendahuluan Bela Negara) dengan tujuan menumbuhkembangkan kesadaran bela negara yang disertai terpeliharanya sifat gotong royong dan kebersamaan yang semakin lama semakin meningkat untuk membela negara dan bangsa serta pengutamakan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan.

UU RI No. 3 Thn 2002 visi & persepsi ttg bela negara wajib dipahami seluruh warga negara Indonesia. Permasalahannya : UU RI No. 3 Thn 2002 blm tersosialisasi dng baik, dampak globalisasi & reformasi serta krisis moneter berkepanjangan menjadikan masy tdk peduli dng lingkungan krn semakin sulit memenuhi kehidupannya, terdpt kcenderungn pok tertentu tdk menghendaki adanya bela negara (dianggap sbg militerisasi). Komponen cad sbg unsur pembantu komp utama, yg terdiri dr WNI, SDA, SDB & sarpras lainnya tlh diatur dlm UU No. 27 thn 1997 ttg mobilisasi & demobilisasi. UU ini msh berdasarkan UU No. 20 Thn 1982 ttg Hankamneg, & UU ini hanya mengatur scr garis besar tugas-tugas pengerahan komp cadangan tanpa dilengkapi aturan pelaksanannya.

1) Pembinaan dilaksanakan scr terus menerus guna menjaga & memelihara kesiapan dr komponen cadangan yg telah ada. 2) Mengembangkan budaya bela negara di semua lapisan WNI shgga akan tercipta kesadaran & kepatuhan dr dlm utk kewajiban bela negara. 3) Menggunakan komp cadangan yg tlh ada sesuai dng situasi yg mengancam kedaulatan NKRI. 4) Menegakkan hukum & memberikan sanksi scr konsisten bg warga neg yg tdk mau memenuhi panggilan bela negara tanpa pandang bulu. 5) Mewujudkan satu departemen yg bertanggung jawab atas perencanaan, penganggaran & pengendalian sehingga tdk terjadi kegiatan tumpang tindih maupun saling melempar tanggung jawab. 6) Menata ulang kembali sarpras utk meningkatkan kualitas pelaksanaan komponen cadangan Hanneg. 7) Meningkatkan pemahaman akan bela negara serta menyelesaikan semua kegiatan yg blm ditangani scr tuntas.

DEMOKR ASI

HAKIKAT DEMOKRASI Demokrasi Pengertian Etimologis demos (rakyat) + cratos/cratein (pemerintahan/kekuasaan)

Langsung Demokrasi Tak langsung pemilu (3 alasan?)

Pengertian Terminologis Harris soche bentuk pemerintahan rakyat hak rakyat! mengatur, mempertahankan, melindungi dari paksaan. Hennry B. Mayo sistem, jak um ditentukan mayoritas wakil2 diawasi rakyat pemilihan berkala terjamin kebebasan politik. International Commision for Jurist bentuk pemerintahan hak keputusan politik WN wakil2 proses pemilihan. C.F. Strong sistem pemerintahan mayoritas dewasa masy politik sistem perwakilan pertanggungjawaban pemerintah. Samuel Huntington sistem politik pembuat keputusan kolektif yg kuat dipilih mell pemilu jurdil, berkala.

Abraham Lincoln (1863) Government of the people, by the people, and for the people mandat, wakil, kepentingan rakyat. Prinsip utama: 1. Freedom/Equality 2. Peoples sovereignty Demokrasi sbg Bentuk pemerintahan Plato (klasik) : Monarki, Tirani, Aristokrasi, Oligarki, Demokrasi, Mobokrasi/Okhlokrasi. Nicollo Machiavelli (modern) : Monarki, Republik. Demokrasi sbg Sistem politik Hennry B. Mayo, Samuel Huntington

Sistem politik Sistem politik demokrasi: menjalankan prinsip2 demokrasi. Sistem politik non demokrasi: otoriter, totaliter, sistem diktator, rezim militer, rezim satu partai, monarki absolut, sistem komunis. Sistem politik negara kerajaan maupun republik ?

Prinsip-prinsip Sistem politik demokrasi: 1. Pembagian kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif), 2. Pem. Konstitusional, 3. Pem. berdasarkan hukum, 4. Pem. mayoritas, 5. Pem. dng diskusi, 6. Pemilu yg bebas, 7. Parpol lbh dr satu & menjalankan fungsinya, 8. Manajemen terbuka, 9. Pers yg bebas, 10. Pengakuan thdp hak2 minoritas, 11. Perlindungan thdp HAM, 12. Peradilan bebas & tdk memihak, 13. Pengawasan thdp adm neg, 14. Mekanisme politik yg berubah kehidupan pol masy pem., 15. Kebijakan pem. tanpa paksaan dr lembaga manapun, 16. Penempatan pejabat pem.: merit system, bukan poll system, 17. Penyelesaian damai, bukan kompromi, 18. Jaminan kebebasan individu, 19. Konstitusi/UUD demokratis, 20. Prinsip persetujuan.

DEMOKRATISASI

Tahapan 1 Pergantian penguasa non demokratis penguasa demokratis. Tahapan 2 Pembentukan lembaga & tertib politik demokrasi. Tahapan 3 Konsolidasi demokrasi. Tahapan 4 Praktik demokrasi sbg budaya politik bernegara.

SYARAT DASAR PENYLENGGARA PEMERINTAH YG DEMOKRATIS BERDASAR RULE OF LAW 1. Perlindungan konstitusional menjamin hak2 individu & menentukan prosedurnya. 2. Badan kehakiman bebas tdk memihak. 3. Pemilu bebas. 4. Kebebasan menyatakan pendapat. 5. Kebebasan berserikat & beroposisi. 6. Pendidikan kewarganegaraan (civic education). Komisi Internasional Ahli Hukum, konferensi di Bangkok, 1965.

NILAI (KULTUR) DEMOKRASI 1. Menyelesaikan pertikaian damai & sukarela. 2. Menjamin terjadinya perubahan damai. 3. Pergantian penguasa teratur. 4. Penggunaan paksaan sesedikit mungkin. 5. Pengakuan & penghormatan nilai keanekaragaman. 6. Menegakkan keadilan. 7. Memajukan iptek. 8. Pengakuan & penghormatan kebebasan. Henry B. Mayo dlm Miriam Budiardjo (1990)

LEMBAGA (STRUKTUR) DEMOKRASI 1. Pemerintahan yg bertanggungjawab. 2. DPR mewakili gol/kepentingan masy dipilih mell pemilu bebas & rahasia. Dewan control thdp pemerintah. 3. Organisasi politik lbh dr 1 partai. 4. Pers bebas menyatakan pendapat. 5. Sistem peradilan bebas menjamin HAM & memperthankan keadilan. Miriam Budiardjo (1997)

CIRI DEMOKRATISASI BERLANGSUNG SCR EVOLUSIONER PROSES PERUBAHAN SCR PERSUASIF

PROSES YG TDK PERNAH SELESAI.

DEMOKRASI di INDONESIA ?

Mohammad Hatta

Demokrasi desa : 1. Rapat ; 2. Mufakat ; 3. GoRo ; 4. Hak protes ; 5. Hak menyingkir

Demokrasi Indonesia modern : 1. Politik 2. Ekonomi 3. Sosial

Nilai-nilai Pancasila : cita-cita pedoman (membuat, menilai) keputusan pol alat pemersatu sumber nilai penyelesaian konflik sesuai ajaran demokrasi Demokrasi PancasilaPemb. UUD 1945 Alinea IV: Kedaulatan rakyat, Republik, Negara berdasar atas hukum, Pemerintahan yg konstitusional, Sistem perwakilan, Prinsip musyawarah, Prinsip Ketuhanan.

Perkembangan demokrasi di Indonesia 1945 1949 1949 1950 1950 1959 UUD 45, Perjuangan fisik, Lemb. Demokrasi tidak terbentuk, sistem kabinet presidensiil, Demokrasi PS Liberal. RIS 1949, Quasi parlementer, Ada PM, Demokrasi Liberal. UUDS 1950, Kompromisasi, Demokrasi liberal multipartai, Kabinet 7x, Konstituante gagal bentuk UUD baru, Dekrit Presiden 5 Juli 59. Formula demokrasi suai Sila IV PS, Pertarungan politik ideologi, lemb. Demokrasi dibentuk prosedur hukum, Konsep Nasakom, Demokrasi terpimpin (-). Orde baru, Penyederhanaan parpol, penyalahgunaan wewenang & kekuasaan, SP 11 Maret 1966, PKI & ormasnya dilarang, Demokrasi Ps (-).

1959 1965

1966 1998

1998 sekarang Reformasi, Presiden tidak sentralistik, Parpol mulai berfungsi : 48 24, Amandemen UUD 1945 4x, KKN masih banyak, Demokrasi Ps (+).

INDIVIDUAL LIBERAL RAKYAT PANCASILA

PEMERINTAH

PANCASILA IDEOLOGI DASAR NEGARA CHECK & BALANCE

RAKYAT

MASA REPUBLIK INDONESIA I 1945-1959 DEMOKRASI PARLEMENTER MASA REPUBLIK INDONESIA II 1959-1965 DEMOKRASI TERPIMPIN MASA REPUBLIK INDONESIA III

DEMOKRASI PARLEMENTERBADAN EKSEKUTIF PRESIDEN + PARA MENTERI LEMBAGA PEMERINTAH BELUM TERBENTUK KOALISI PARTAI TIDAK MANTAP BEBERAPA KEKUATAN SOSPOL TIDAK MEMPEROLEH SALURAN POLITIK

DOMINASI PRESIDEN PENGARUH KOMUNIS BERKEMBANG PENGANGKATAN PRESIDEN SEUMUR HIDUP PEMBUBARAN DPR HASIL PEMILU PEMBREDELAN PERS PRESIDEN SBG BADAN YUDIKATIF

PENCABUTAN TAP MPR NO III / 1963 UU NO 19/1964 DIGANTI UU NO 14/1970 DPR SBG ALAT KONTROL TNI + POLRI ABRI DWIFUNGSI PESTA DEMOKRASI BERJALAN

BELUM ADA PAKAR, DEMOKRASI APA ?

DIJIWAI & DITUNTUN NILAI2X PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA MERUPAKAN TRANSFORMASI NILAI FALSAFAH BANGSA PRASYARAT UTAMA ADALAH PEMAHAMAN PENGHAYATAN & PENGAMALAN NILAI2x PANCASILA MENGAMALKAN PANCASILA MELALUI POLITIK PEMERINTAHAN

CIRI POKOK D.PMUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT TANGUNG JAWAB

CIRI PANCARAN MUSYAWARAH UTK MUFAKATUTAMAKAN KEPENTINGAN NGR & MASY HINDARI PEMAKSAAN KEHENDAK KEPUTUSAN UTK BERSAMA SEMANGAT KEKELUARGAAN KEPUTUSAN HRS DIPERTANGGUNG JWBKAN MUSYAWARAH DG AKAL SEHAT LAKSANAKAN HSL KEPUTSAN MUSYAWARAH

ARAH PENYEMPURNAAN SISTEM POLITIK (UNDANG-UNDANG BIDANG POLITIK)

I. SASARAN POKOK

1. Perkuatan Sistem Pemerintahan Presidensial 2. Perkuatan Sistem Kepartaian Multipartai Sederhana 3. Perkuatan Keseimbangan antara DPR dengan DPD 4. Perkuatan Hubungan Kerja antara Presiden dengan DPR dan DPD

II. LANGKAH-LANGKAHBangun Parpol Modern dan Kredibel Bangun Ormas Modern dan Kredibel Bangun KPU Modern dan Kredibel Kembangkan Sistem Pemilihan DPR, DPD, dan DPRD yang mendukung pencapaian sasaran pokok 5. Kembangkan Sistem Pemilihan Presiden dan Wapres yang mendukung pencapaian sasaran pokok. 6. Kembangkan Sistem Hubungan DPR dengan DPD yang mendukung pencapaian sasaran pokok. 7. Kembangkan Sistem Hubungan Kerja Presiden dengan DPR dan DPD.1. 2. 3. 4.

III. PARPOL MODERN DAN KREDIBEL1. Pertegas Fungsia. b. c. d. e. Artikulasi Kepentingan Rekruitmen Politik Pendidikan Politik Solidaritas Politik Resolusi Konflik Organisasi Sayap Partai Politik Sumber Dana Partai Politik Subsidi Partai Politik Partai Lokal Pengurus Syarat Pembentukan Syarat Mengikuti Pemilu Demokrasi dan Akuntabilitas Internal Kedudukan Peraturan dan Keputusan Parpol

2. Isu Pentinga. b. c. d. e. f. g. h. i.

IV. ORMAS MODERN DAN KREDIBEL1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pertegas Pengertian Pertegas Fungsi Pertegas Jenis dan Bidang Kerja Perbedaan Ormas dgn Organisasi Sayap Parpol Sumber Dana Ormas Ormas Afiliasi Internasional Demokrasi dan Akuntabilitas Internal Pembubaran Oleh Pengadilan Kedudukan Peraturan dan Keputusan Ormas

V. KPU MODERN DAN KREDIBLE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pemilu Hirarki Organisasi Pertanggungjawaban Sekretariat Jenderal Pengawasan Pemberhentian Kedudukan Peraturan dan Keputusan KPU

VI. SISTEM PEMILIHAN DPR, DPD, DPRD1. Syarat Parpol Peserta Pemilu 2. Tata Cara Rekruitmen Calon 3. Tata Cara Pemungutan Suara 4. Tata Cara Penentuan Calon Terpilih 5. Tata Cara Kampanye 6. Dana Kampanye 7. Sengketa Administrasi Pemilu 8. Sengketa Hasil Pemilu 9. Pidana Pemilu 10. Syarat, tata cara pemilihan dan penentuan calon terpilih DPD 11. Elektoral Treshold/Parliement T. secara tegas

VII. SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAPRES1. Pemilihan Presiden bersamaan waktu dengan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD ? 2. Pemilihan Presiden setelah Pemilu DPR, DPD, dan DPRD ? 3. Pilihan Jumlah Pasangan Pilpres Pada Putaran Pertama 4. Tata Cara Kampanye 5. Dana Kampanye 6. Pidana Pemilu. 7. Sengketa Non Hasil Pemilu 8. Sengketa Hasil Pemilu

VIII. SISTEM HUBUNGAN KERJA DPR DNG DPD 1. 2. 3. 4. Penghapusan Fraksi? Keikutsertaan DPD dalam Panja DPR? Keprotokolan DPR dan DPD Joint Session DPR Dengan DPD sebagai Pengganti MPR?

IX. SISTEM HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN DPR DAN DPD

1. Hak Veto Presiden dimasukkan dalam UU Kepresidenan? 2. Konsultasi Presiden dengan Pimpinan DPR dan DPD?

GEO

[ KETAHANAN NASIONAL ]

STRATEGI

IDE DASAR EKONOMI, POLITIK, MILITER

CIKAL BAKAL KETAHANAN REVOLUSI PIDATO IR SOEKARNO 20 MEI 1965

KONSEP OPERASIONAL GEOGRAFI

PENDEKATAN GEOSTRATEGI

STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

PENDEKATAN GEOPOLITIK

Ideo

Pol

Eko

Sos

Budaya

Hankam

Agama

Iptek

Hukum

Tangguh Tantangan Eksternal Global HAM, Perdagangan Bebas Teknologi Informasi Demokratisasi

Manusia Infrastruktur Momentum Dinamika

Ulet Tantangan Dalam Negeri, Separatisme, Implikasi Otda/ Desentralisasi Konflik Demokratisasi

KETAHANAN NASIONAL

TUHAN FILOSOFIS(PANCA SILA)

ILMU

M

MANUSIA DOA ALAM HARTA

}

AMAL(AKHIRAT

2 SEGI HUBUNGAN MANUSIA

(M)PEMBINAAN(KONSEP TN)

INDIVIDU( MODAL)

MACHLUK

1. RUANG GEOG (1) 2. TEMAN DEMOG (2) 3. SUMBER SKA (3)

IPTEK & HUKUM1. 2. 3. 4. 5. CITA-2 KUASA JAH ADAB AMAN ID POL EK SB HK (4) (5) (6) (7) (8)

MACHLUK

SOSIAL( BINA )

KONSEP BATU BANGUN WAWASAN NASIONAL INDONESIAPENDUDUK

P&KB( SOLID )

SEMANGAT KEBANGSAAN

NEGARA< RIBU. PULAU >

NEGARA KEPULAUAN( KONVENSI )

RELA BERKORBAN

SKA

KESATUAN WILAYAH( D.L.U )

CINTA TANAH AIR

DISADARKAN

DIPERTAHANKAN

DIBINA

PENTINGNYA WAWASAN dlm BANGNASAMERIKA SERIKAT< DARAT LUAS >

PANCASILA

TUNAS

PANDANGAN GEOPOLITIK&

P & KbWAWASAN NASIONAL

K.WWASANTARA

S.K.K.GRIBU PULAUCARAPANDANG & SIKAP B.I TENTANG

SINGAPURA< TITIK KECIL >

JAMINAN KAM & JAH TANNAS

DIRIPS & UUD 45UTAMA P& KB

LING.TUNAS

NILAI

AGAMA & BUDAYA

PANCASILA (Nilai Luhur) NILAI

PEMB. UUD - 45 ( Pancasila )GEO POLITIK

ABSTRAK UMUM / ABSTRAK VISIONAL( MENTAL /OTAK / PUAN)

B.T. UUD-45 WSNTARA TANNAS

KONSEPSIONAL

GEOSTRATEGI

U U - PERPRES- PER PEMRT

( FISIK /OTOT /KUAT)

SPESIFIK /KONKRIT KONKRIT

PERDA

KETAHANAN NASIONAL1.

Aspek Idiologi dan Konstitusi.

2. Aspek Kewaspadaan. 3. Aspek Sosial Budaya & Agama. 4. Aspek Politik dan Pemdagri, termasuk Pemerintahan Daerah. 5. Aspek Perekonomian.

ISU-ISU UTAMA/POKOK KE DEPAN:1. Pendalaman secara komprehensif dan pemantapan hidup berbangsa dan bernegara dalam kerangka UUD 1945 dan Pancasila; 2. Pengelolaan/penanganan dinamika kemasyarakatan; 3. Penguatan nilai-nilai kebangsaan meliputi bahasabahasa, agama, karya seni, film, sinetron, warisan budaya, festival kedaerahan, pembauran dan akulturasi budaya; 4. Pengelolaan/penanganan dinamika politik dan pemerintahan dalam negeri, termasuk pemerintahan daerah; dan 5. Pengelolaan/penanganan dinamika perekonomian.

KETAHANAN NASIONALTOMAS-TOGA-TODAT-TOPEM-TOLEK-TODA-TOBIS-TODIK PIMPINAN RIIL

PRIBADI

KELUARGA

MASYARAKAT DAN SISTEM SOSIAL

BANGSA DAN NEGARA

NARKOBA-MIRAS-PORNOGRAFI-JUDI-SEKS BEBASLAIN2 PENYAKIT SOSIAL PETUALANG POLITIK-OPORTUNIS-PELAKU EKONOMI HITAMKORUPTOR-LAIN2 KELOMPOK DGN PERILAKU MENYIMPANG

INTEGRASI NASIONAL INTEGRASI STRUKTURAL FUNGSIONAL

INTEGRASI NORMATIF

INTEGRASI KOERSIF

KESEPAKATAN/KEPATUHA N/PENERIMAAN ATAS NILAI2 KEBANGSAAN, RASA SENASIB, CITA2 BERSAMA, SOLIDARITAS

ADANYA PERASAAN SALING MEMBUTUHKAN & KETERGANTUNGAN FUNGSIONAL ANTAR POK., KRN MSIG2 PUNYA FUNGSI YG. KHAS

KEKUATAN MEMAKSA YG TDK BISA DIHINDARKAN DR POK YG DOMINAN THD POK LAIN

LEMAH: PRIMORDIALISME SEKTARIANISME KUAT: CHAUVINISME

LEMAH; DISINTEGRASI EKSPLOITASI KUAT: SEPARATIS

LEMAH: ANARKHIS KUAT: FASIS SEMU

Paulus Wirutomo (2004)

TIGA VARIABEL UTAMA YG BERPENGARUH TERHADAP EKSISTENSI NEGARA-BANGSAKEMAMPUAN PEMERINTAH DAN SELURUH KOMPONEN PENYELENGGARA KEPENTINGAN PUBLIK

CITA2

DINAMIKA BANGSA

(VARIABEL PEMERINTAH)

NEGARA BANGSA

MASALAH2 INTERNAL GLOBALISASI

SIKAP DAN PERILAKU MASYARAKAT; KOMITMEN DAN KEMAMPUAN ANAK2 BANGSA UTK MENERUSKAN SEJARAH BANGSA DAN NEGARA SESUAI CITA2 THE FOUNDING FATHERS

KEMAMPUAN SELURUH KOMPONEN BANGSA DAN NEGARA MENJAGA DAN MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN WILAYAH NASIONAL

(VARIABEL WILAYAH)Paulus Wirutomo (1999-2000) Suryadinata (2000) Giddens (1989) Simbolon (2001)

(VARIABEL RAKYAT)

KONDISI BANGSA DAN NEGARA

PENGELOLAAN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

PENINGKATAN KAPASITAS PENYEL. KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA (PUBLIC GOVERNANCE)

SISTEM:KERANGKA PERATURAN/ KEBIJAKAN PUBLIK YG DUKUNG PENCAPAIAN TUJUAN

KELEMBAGAAN:STRUKTUR ORG., MEKANISME DAN TATA KERJA, DAN HUB. ANTAR ORG./ANTAR LEMBAGA

INDIVIDU:KETRAMPILAN IPTEK, ETIKA, MOTIVASI, SIKAP

NASIONALISME DAN KETAHANAN NASIONALNASIONALISMEErnest Renan Sarjana Perancis ( 1823 1892 ) Nasionalisme tidak tergantung pada : - Ras - Bahasa - Agama Contoh : Cina dan Jepang mempunyai ras yang sama, negaranya berbeda dan masing masing membentuk bangsa Cina dan bangsa Jepang. Belgia, sebelah Utara berbahasa Belanda, sebelah Selatan berbahasa Perancis, tetapi mereka adalah bangsa Belgia. Swiss, sebelah Utara berbahasa Jerman, sebelah Barat berbahasa Perancis, sebelah Selatan berbahasa Italia. Ketiga bahasa tersebut diakui sebagai bahasa resmi.

NASIONALISMEAmerika, lebih banyak lagi, banyak sekali rasnya, bahasanya dan agamanya. Sebaliknya di Timur Tengah, Mesir, Maroko, sama sama berbahasa Arab dan bahkan sebagian besar beragama Islam, tetapi mereka membentuk bangsa sendirisendiri. Tesis Renan benar, bahwa nasionalisme tidak tergantung pada ras, bahasa, dan agama. Namun Nasionalisme ditentukan oleh kesamaan nasib di masa lalu dan kesamaan harapan untuk masa depan.

NASIONALISME INDONESIAIndonesia : - Suku suku beragam - Agama beragam - Kebudayaan beragam - Bahasa beragam (bahasa daerah) Pemupuk terkuat ialah Pengalaman pahit masa lalu. Kesamaan nasib dan pengalaman pahit dijajah Belanda serta Jepang, menimbulkan kesamaan harapan untuk hidup Sejahtera dan Aman kemudian membentuk Bangsa Indonesia Untuk itu pada tanggal 28 Oktober 1928 membuat pernyataan : Satu bangsa, Satu bahasa, Satu tanah air INDONESIA

Pakar Geopolitik & GeostrategiPLATO (525-347 SM)CHEN WU (SUN TZU) JOHN NAISBITT RUDOLF. M. STRAHM KINICHI OHMAE FRIEDRICH RATZEL ROBERT D. KAPLAN ARISTOTELES ANTHONY ROBBINS PETER F. DRUCKER HERODOTUS (484-425 SM) STRABO (ABAD KE-I) ERNEST RENAN RUDOLF KJELLEN KARL HAUSHOFER SAMUEL P. HUNTINGTON TEORI KRATO POLITIK FRED R. DAVID (2004)

(Strategic Management)ROBERT COLES (2000) WENDELL WILKY

POLITIK STRATEGI NASIONAL

THREAT / OPPORTUNITY STRATEGY MEANS MEANS RISK ENDSTING NAS (CITA-CITA) TING NAS (5 TAHUNAN) TUJ- NAS SUMDAPOL/EK/SOSBUD/KAM

TEKNOLOGI STRA-NASPOL/EK/SOSBUD/KAM

ACAMAN STRA.. PENILAIAN KEKURANGAN/ RISIKO PILIHAN FISKAL/ARAHJAK PROGRAM BANG.

KUAT YG ADA

KUAT YG TERSEDIA

TUJUAN NASIONALGRAND STRATEGIStrategi politik Strategi militer Strategi ekonomi

Ancaman: Politik dalam negeri Ekonomi Teknologi lingkungan

Kepemimpinan budaya/masyarakat Politik intl Geografi Doktrin

HASIL PELAKSANAAN STRATEGI

HUBUNGAN ANTARA RENCANA STRATEGIS, RENCANA OPERASIONAL, DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGAPLATFORM PRESIDEN

5 Tahun

RPJM

Renstra - KL

1 Tahun

RKP

Ranc. Renja- KL

1 Tahun

APBN

RKA - KL

KEPPRES RINCIAN APBN

DIPA - KL

PRODUK DOKUMEN YG ADA KAITAN DGN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL UU RI NOMOR 25 TH 2004 TTG SISRENBANGNAS PERPRES NO. 7 TH 2005 TTG RPJMN PP NO. 20 TH 2004 TTG RKP PP NO. 21 TTG SUN RKA-KL

ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN(IMPLEMENTASI DARI UU NO.17 TH 2003 TTG KEUANGAN NEGARA)

KAJANG

KADANGJABAR KAN

KADEKPED

PJP NAS

PED

PROGPRES PJM NASPEDOMAN

RKP

RAPBN

APBN

DIACU

RENSTRA KL

PED

RENJA KL

RKA KL

RINC APBN

UU NO.17 TH 2003 TTG KN UU NO 25 TH 2004 TTG SPPN

MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL(DTETAPKAN KE DLM UU NO 25 TTG SPPN)

LEMBAGA

JANGKA PANJANGMUSRENBANG JP NAS

JANGKA SEDANGPROGPRES MUSRENBANG JM NAS

JANGKA PENDEKMUSRENBANG SUN RKP

BAPPENASRANCANGAN RPJP NAS RPJP NAS RANCANGAN RPJM NAS RPJM NAS RANCANGAN RKP RKP RAPBN APBN

KEMENTRIAN KEMENTRIAN LEMBAGA LEMBAGA

RANCANGAN RPJP-KL

RPJP-KL

RANCANGAN RENSTRA-KL

RENSTRA-KL

RANCANGAN RENJA-KL

RENJA-KL

RKA-KL

DPA

MUSRENBANG JP NAS MUSRENBANG JP NAS DILAKS PALING LAMBAT 1 DILAKS PALING LAMBAT 1 THN SBELUM BERAKHIR THN SBELUM RPJP YG SEDANG BERJALAN RPJP YG SEDANG BERJALAN RPJP NAS BERISI : RPJP NAS BERISI -PENJABARAN TUJ NEG -PENJABARAN TUJ NEG DLM UUD 45 DLM UUD 45 -DLM BNTUK VISI, MISI & -DLM BNTUK VISI, MISI & ARAH PEMB NAS ARAH PEMB NAS RPJP NAS DITETAPKAN DG RPJP NAS DITETAPKAN DG UU UU

MUSRENBANG JM NAS DILAKS PALING LMBAT 2 BLN SETELAH PRESIDEN DILANTIK RPJM NAS BERISI : -PNJABARAN VISI, MISI & PROG PRES TERPILIH KE DLM ARAH KRANGKA EK MAKRO (TRMSK ARAH JAK FISKAL & MONETER), STRAT PEMB, JAK UM & PROG PRIORITAS PROG -SUN BERDSR RPJP NAS RPJM DIJABARKAN KEDLM RENSTRA-KL YG MEMUAT VISI,MISI,STRAT, JAK PROG & GIAT PEMB SSI TUGAS & FUNGSI KL RPJM NAS DITETAPKAN DGN PERATURAN PRES PALING LAMBAT 3 BLN SETELAH PRES DILANTIK

MUSRENBANG SUN RKP DILAKS PALING LAMBAT BLN APRIL. RKP BERISI : - RANCANGAN KRANGKA EKONOMI MAKRO, PRIORITAS PEMB, RENJA & PENDANAAN - MERUPAKAN PENJABARAN DARI RPJM NAS RKP DIJADIKAN PEDOMAN PENYSUNAN RAPBN RKP DIJABARKAN MENJADI RENJA-KL YG MEMUAT KEBIJAKAN, PROGRAM & KEGIATAN

Eksekutif (Presiden) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2004 2009 I. Agenda 1 : Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai II. Agenda 2 : Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis Pembenahan Sistem dan Politik Hukum Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan Hak Asasi Manusia Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kokoh Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah III. Agenda 3 : Mewujudkan Indonesia Yang Sejahtera

ARAH AGENDA PEMBANGUNAN MEMPERCEPAT REFORMASI MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT MEMPERKOKOH PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA DALAM KERANGKA NKRI

ASUMSI EKONOMI MAKRO SUN APBN PERTUMBUHAN EKONOMI LAJU INFLASI NILAI TUKAR RUPIAH HARGA MINYAK PRODUKSI MINYAK TINGKAT SUKU BUNGA SBI

APBN-PAPBN-P ADALAH PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN AKIBAT ADANYA PERUBAHAN ASUMSI PEREKONOMIAN MAKRO ATAU FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL YG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN KEBIJAKAN FISKAL

FAKTOR2 YG MEMPENGARUHI PERUBAHAN APBN TERJADINYA BENCANA ALAM TERJADINYA BERBAGAI PERKEMBANGAN YG SIGNIFIKAN PD KONDISI PEREKONOMIAN NASIONAL & INTERNASIONAL FAKTOR INTERNAL, SEMAKIN KONDUSIFNYA STABILITAS POLITIK & KEAMANAN DLM NEGERI FAKTOR EKSTERNAL, PERKEMBANGAN HARGA MINYAK MENTAH DI PASAR INTERNASIONAL & KONDISI GEOPOLITIK NEGARA-NEGARA PRODUSEN MINYAK YG BLM STABIL LANGKAH2 KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG FISKAL DLM MERESPON BERBAGAI PERUBAHAN

SIKLUS APBN Penyusunan APBN (Januari-Juli tahun n-1); Penetapan APBN (16 Agustus-Oktober tahun n-1); Pelaksanaan APBN (Januari-Desember tahun n); Perubahan APBN (Nopember tahun n); Pertanggungjawaban APBN (Juli n+1).

DIAGRAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGAJANUARI APRILPembahasan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal & RKP

MEI AGUSTUS (4)Pembahasan RKA-KL

SEPTEMBER - DESEMBER(8) PEMBAHASA N RAPBN (9)

DPR

UU APBN(11) KEPPRES TENTANG RINCIAN APBN

(7)

KABINET/ PRESIDEN

Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran

NOTA KEUANGAN RAPBN DAN LAMPIRAN

KEMENTRIAN PERENCANAAN

PENELAAHAN KONSISTENSI DENGAN RKP

Kementrian Keuangan

SEB PRIORITAS PROGRAM DAN INDIKASI PAGU

(6)

(2)SE PAGU SEMENTARA

(5)

LAMPIRAN RAPBN (HIMPUNAN RKAKL)

(10) RANCANGA N KEPPRES TTG RINCIAN APBN

(13)

PENELAAHAN KONSISTENSI DENGAN PRIORITAS ANGGARAN

PENGESAHAN

(1) Kement. Negara/ Lembaga DaerahRenstra KL Rancangan Renja KL

(3)

(12)

(14)

RKA-KL

KONSEP DOKUMEN PELAKSANAA N ANGGARAN

DOKUMEN PELAKSANAA N ANGGARAN

Pembangunan Nasional Tahun 2004 2009Visi -Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa & Negara yg aman, bersatu, rukun & damai; -Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa & Negara yg menjunjung tinggi hukum, kesetaraan & hak azasi manusia; serta -Terwujudnya perekonomian yg mampu menyediakan kesempatan kerja & kehidupan yg layak serta memberikan fondasi yg kokoh bagi Pembangunan yg berkelanjutan. Misi Mewujudkan Indonesia yg aman & damai; Mewujudkan Indonesia yg adil & demokratis; serta Mewujudkan Indonesia yg sejahtera. Strategi pokok yg ditempuh -Strategi Penataan Kembali Indonesia yg diarahkan utk menyelamatkan system ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai, & consensus dasar yg melandasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yg meliputi Pancasila; UUD 1945 (terutama Pembukaan UUD 1945); tetap tegaknya NKRI, & tetap berkembangnya pluralisme & keberagaman dng prinsip Bhineka Tunggal Ika; -Strategi Pembangunan Indonesia yg diarahkan utk membangun Indonesia disegala bidang yg merupakan perwujudan dr amanat yg tertera jelas dlm Pembukaan UUD 1945 terutama dlm pemenuhan hak dsr rakyat & penciptaan landasan pembangunan yg kokoh.

APBN 2008 Tiga agenda pembangunan RPJMN 2004-2009 (a) mewujudkan Indonesia yg aman & damai; (b) mewujudkan Indonesia yg adil & demokratis; (c) mewujudkan Indonesia yg sejahtera. Tantangan pokok kerangka ekonomi makro & pembiayaan pembangunan 2008 (a) mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi; (b) mempercepat pengurangan pengangguran & kemiskinan; (c) menjaga stabilitas ekonomi. Masalah2 mendasar yg menjadi prioritas pemb. 2008 (a) peningkatan investasi, ekspor, & kesempatan kerja; (b) revitalisasi pertan, periknan, kehutanan, & pemb. perdesaan; (c) percep pemb. infrastruktur & peningktan pengelolaan energi; (d) peningkatan akses & kualitas pendidikan & kesehatan; (e) peningkatan efektifivitas penanggulangan kemiskinan; (f) pemberantasan korupsi & percepatan pelaks.reform birokrasi; (g) penguatan kemampuan han & pemantapan kam dlm negeri; (h) penanganan bencana, pengurangan risiko bencana, & peningkatan penanggulangan flu burung.

APBN-P6,4%

asumsi harga minyak dari 60 dolar AS per barel menjadi 83 dolar AS per barel.

2% PDB (Rp86,8 triliun)

PEMERINTAH MELAKUKAN PENYESUAIAN APBN 2008 Pelaksanaan APBN 2008 dipengaruhi oleh perekonomian global dan lifting minyak. Pentinganya perubahan APBN 2008 adalah untuk menjaga kredibilitas APBN, karena perekonomian global saat ini cenderung berada pada batas ketidakpastian. Dasar hukum perubahan APBN 2008 yakni UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 27 ayat 3 disebutkan bahwa perubahan APBN diperbolehkan apabila terjadi perkembangan ekonomi makro yang sudah tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN. Koreksi pertumbuhan ekonomi tersebut, selain terjadi karena Penurunan investasi dan ekspor, juga diakibatkan oleh turunnya daya beli masyarakat karena kenaikan harga-harga pangan.

PEMERINTAH MELAKUKAN PENYESUAIAN APBN 2008 - Lifting minyak berubah, dari 1,034 juta barel per hari menjadi 0,910 juta barel per hari. - Nilai tukar rupiah, dari Rp9.100 menjadi Rp9.150. - Proyeksi tekanan inflasi mengalami penyesuaian, dari 6,0% secara tahunan (y-o-y) menjadi 6,5% (y-o-y). Proyeksi tekanan inflasi yang meningkat karena pengaruh harga pangan, namun hal ini terkompensasi oleh nilai tukar rupiah dan kebijakan Program Stabilisasi Harga (PSH).

BI memperkirakan nilai tukar rupiah lebih kuat dibanding pemerintah yaitu sebesar Rp9.100 per dolar AS. Pada proyeksi pertumbuhan ekonomi, BI mematok angka 6,2%, lebih rendah 0,2% dibanding dengan proyeksi pemerintah dalam RAPBN-P 2008

POLITIK STRATEGI NASIONAL

POLITIK Politik dpt dipahami scr umum & scr sektoral Scr umum, politik mencakup sgl hal yg berhubungan dng kekuasaan pemerintahan, & pengelolaan penyelenggaraannya. Idealnya, politik berarti pengelolaan kekuasaan utk kebajikan bersama (umum) Scr sektoral, politik mencakup institusi2 pemerintahan & masy yg menaruh kepentingan pd pengelolaan kekuasaan pemerintahan. Ini merujuk pd lembaga legislatif, eksekutif, parpol, kelompok2 kepentingan, & cara institusi2 ini membangun diri & terlibat dlm (persaingan) pengelolaan kekuasaan pemerintahan

POLITIK STRATEGI NASIONALPOLITIK (POLITICS) : STRATEGI : SENI UTK MEMENANGKN PROSES PNENTUAN TUJ NEG & CARA PLAKSANAAN. PERANG (CLAUSEWITZ). MODERN : DLM EKONOMI, RANGKAIAN, ASAS, PRINSIP, KEADAAN, JLN UTK OLAH RAGA. CARA UTK MNDPATKAN MNJAMIN TERLAKS USAHA, CITA2, TUJ YG DIKEHENDAKI. KEMENANGAN ATAU PENCAPAIAN TUJUAN. POLICY (KEBIJAKAN) : Dilaks oleh menteri/ pim PENGGUNAAN lembaga non Dep. PERTIMBANGAN2 UTK MNJAMIN TERLAKSANANYA USAHA, CITA2 YG DIKEHENDAKI.

STRATIFIKASI POLSTRANAS Tingkat Penentu Kebijakan Puncak MPR : GBHN , TAP MPR (pada jaman orde baru) Presiden : dekrit, peraturan, piagam Tingkat Kebijakan Umum Presiden, DPR : UU Presiden : Peraturan Pemerintah, Kep/Inpres Tingkat Penentu Kebijakan Khusus Menteri : Peraturan menteri, Kepmen Tingkat Penentu Kebijakan Teknis Eselon I Dep, lembaga non Dep : prosedur/teknis utk implementasikan rencana, program, kegiatan.

AMANDEMEN UUD 1945Perubahan dalam Pengelolaan Pembangunan PENGUATAN KEDUDUKAN LEMBAGA LEGISLATIF DLM PENYUSUNAN APBN DITIADAKANNYA GBHN SEBAGAI PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL DIPERKUATNYA OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI PEMERINTAH DALAM NKRI

Intensitas KepentinganKepentingan Negara yang dipertaruhkanPertahankan keutuhan wil Kesejahteraan Umum Perdamaian Abadi Promosi nilai luhur bangsa

Survival

Vital

Major

Peripheral

x x x x

DUA MACAM KEKUASAAN MACAM KEKUASAAN PEMBUATAN ATURAN DI DAERAH PEMBUATAN

1. Wewenang penentuan pelaks Pem pusat di Daerah: a. Gubernur (Instruksi Gub) utk Daerah Tk I b. Bupati/Walikota (Intruksi Bupati/Walikota) utk Daerah Tk II. 2. Kepala daerah berwenang mengeluarkan Kebijakan pemda dng persetujuan DPRD. Bentuk: Peraturan daerah Tk I atau II, Keputusan/Instruksi Kepala Daerah Tk I atau II.

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2004 2009 1. Rendahnya pertumbuhan ekonomi. 2. Rendahnya kondisi masyarakat seperti kualitas SDM. 3. Rendahnya kemampuan mengelola SDA & lingk hidup. 4. Lebarnya kesenjangan & ketimpangan pembangunan antar daerah. 5. Berkurangnya kualitas & pelayanan, tertundanya pemb infrastruktur. 6. Belum tuntasnya penanganan thdp aksi separatisme. 7. Masih tinggi kejahatan konvensional & transnasional (pnyelundpan, narkotika, pencucian uang), variasi kejahatan konvensional cenderung meningkat dng tingkat kekerasan makin meresahkan masyarakat. 8. Rendahnya kualitas pelayanan umum. 9. Blm menguatnya pelmbgaan pol lembg penyelenggaraan neg & lembg kemasyarakatan, msh rendah internasionalisasi nilai2 demokratis dlm kehidupan berbangsa & berneg, adanya tindakan kekerasan & politik uang, blm tuntas persoalan2 ancman thdp komitmen pers & kesatuan. 10.Brbgai permslhn mendsar : Msh lemahnya karakter bngsa, Blm trbangun sis pem & sis pemb yg berkelanjutan, Blm berkmbangnya nasionalisme demokrasi pol & ekonmi, Blm terealisasi nilai2 utama kebangsaan & blm berkmbangnya sis yg memngkinkan masy mngadopsi & memaknai nilai2 kontemporer scr bijaksana, Kegamangan dlm menghadapi masa dpn srta rentannya sis pemb, pem & kenegaraan dlm menghadapi perubahan.

Strategi Pokok Pembangunan Nasional 2004-20091. PS & Pemb UUD 1945 tdk lagi diperdebatkan. 2. Neg Indonesia tetap dlm bentuk NKRI. 3. Bhinneka Tunggal Ika hrs dihayati & dipraktekkan. 4. Pemerintahan dipilih melalui proses Pemilu demokratis & langsung oleh rakyat. 5. Seluruh UU dijiwai PS, Pemb UUD 1945 & UU disusun/ diajukan melalui proses debat publik. 6. Peraturan2 tdk bertentangan dng perundangan yg lbh tinggi. 7. Menghindari UU & peraturan yg diskriminatif thd WN. 8. Nilai2 luhur yg ada dlm masy trs diperkuat. 9. Neg hrs menjaga & mghormati hak2 asasi warga negaranya. Strategi Pembangunan Indonesia. Membangun Indonesia dlm sgl aspek kehidupan sesuai yg diamanatkan dlm Pemb UUD 45 meliputi : Pemenuhan hak2 dasar rakyat serta penciptaan landasan pembangunan yg kokoh

MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL(DTETAPKAN KE DLM UU NO 25 TTG SPPN)

LEMBAGA

JANGKA PANJANGMUSRENBANG JP NAS

JANGKA SEDANGPROGPRES MUSRENBANG JM NAS

JANGKA PENDEKMUSRENBANG SUN RKP

BAPPENASRANCANGAN RPJP NAS RPJP NAS RANCANGAN RPJM NAS RPJM NAS RANCANGAN RKP RKP RAPBN APBN

KEMENTRIAN LEMBAGA

RANCANGAN RPJP-KL

RPJP-KL

RANCANGAN RENSTRA-KL

RENSTRA-KL

RANCANGAN RENJA-KL

RENJA-KL

RKA-KL

DPA

MUSRENBANG JP NAS DILAKS PALING LAMBAT 1 THN SBELUM BERAKHIR RPJP YG SEDANG BERJALAN RPJP NAS BERISI : -PENJABARAN TUJ NEG DLM UUD 45 -DLM BNTUK VISI, MISI & ARAH PEMB NAS RPJP NAS DITETAPKAN DG UU

MUSRENBANG JM NAS DILAKS PALING LMBAT 2 BLN SETELAH PRESIDEN DILANTIK RPJM NAS BERISI : -PNJABARAN VISI, MISI & PROG PRES TERPILIH KE DLM ARAH KRANGKA EK MAKRO (TRMSK ARAH JAK FISKAL & MONETER), STRAT PEMB, JAK UM & PROG PRIORITAS PROG -SUN BERDSR RPJP NAS RPJM DIJABARKAN KEDLM RENSTRA-KL YG MEMUAT VISI,MISI,STRAT, JAK PROG & GIAT PEMB SSI TUGAS & FUNGSI KL RPJM NAS DITETAPKAN DGN PERATURAN PRES PALING LAMBAT 3 BLN SETELAH PRES DILANTIK

MUSRENBANG SUN RKP DILAKS PALING LAMBAT BLN APRIL. RKP BERISI : - RANCANGAN KRANGKA EKONOMI MAKRO, PRIORITAS PEMB, RENJA & PENDANAAN - MERUPAKAN PENJABARAN DARI RPJM NAS RKP DIJADIKAN PEDOMAN PENYSUNAN RAPBN RKP DIJABARKAN MENJADI RENJA-KL YG MEMUAT KEBIJAKAN, PROGRAM & KEGIATAN

Eksekutif (Presiden) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2004 2009 I. Agenda 1 : Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai II. Agenda 2 : Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis Pembenahan Sistem dan Politik Hukum Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan Hak Asasi Manusia Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kokoh Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah III. Agenda 3 : Mewujudkan Indonesia Yang Sejahtera

ANGGARAN NEGARA DISUSUN UTK MENDUKUNG TERCAPAINYA TUJUAN NEGARA

MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL

Format BaruUNIFIED UNIFIED BUDGET BUDGET

TUJUAN TUJUAN HINDARI HINDARI DUPLIKASI GAR DUPLIKASI GAR RTN DGN PBN RTN DGN PBN HEMAT BEL NEG HEMAT BEL NEG hilangkan/perkecil hilangkan/perkecil penyimpangan dan penyimpangan dan kebocoran Gar Neg kebocoran Gar Neg

GABUNG GABUNG

GAR RUTIN + GAR RUTIN + GAR PEMBANGUNAN GAR PEMBANGUNAN

UPAYA PEMBENAHANADMIN LOLAAN ANGGARAN HARUS BENAR2 DPT DIPERTGJWBKAN SCR HUKUM ANGGARAN BARU TERSEDIA APABILA ADA USULAN UTK PERIODE SATU THN HANYA SATU KALI MELALUI UU APBN ATAU APBN PERUBAHAN PERTAJAM REN DAN

AKUNTABILITAS dan TRANSPARAN

KONSISTEN DALAM PELAKSANAANNYA.

ASAS2 SUN ANGGARAN ASAS UMUM : ASAS TAHUNAN, ASAS UNIVERSAL, ASAS KESATUAN DAN ASAS SPESIALITAS ASAS BARU SBG CERMIN KAIDAHS YG BAIK : ASAS AKUNTABILITAS, ASAS PROFESIONALITAS, ASAS PROPORSIONALITAS, ASAS KETERBUKAAN DAN ASAS PEMERIKSAAN KEUANGAN SUN RENBANGNEG JUGA MEMPERHATIKAN ASAS : ASAS KETERPADUAN, ASAS PRIORITAS, ASAS FLEKSIBILITAS, ASAS BOTTOM UP/TOP DOWN, ASAS KESEIMBANGAN DAN KESERASIAN, ASAS PEMBAGIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB SERTA ASAS MANFAAT

KLASIFIKASI ANGGARAN MENURUT JENIS BELANJABELANJA PEGAWAI KOMPENSASI DALAM BENTUK UANG/BRG YG DIBERIKAN KEPADA PEG PEM YG TUGAS DI DN/LN.

BELANJA BARANGPEMBELIAN BRG/JASA YG HABIS PAKAI UTK MEMPRODUKSI BRG/JASA.

BELANJA MODALDLM RANGKA UNTUK PEMEBENTUKAN MODAL (TANAH, PERALATAN, MESIN DLL)

BEBAN BUNGA PEMBAYARAN UTK KEWAJIBAN PENGGUNAAN POKOK UTANG (DN/LN)

SUBSIDI DIBERIKAN KEPADA PRUSH/LEMBAGA YG PRODUKSI, JUAL, EKSIM BRG DAN JASA.

BANTUAN SOSIAL TRANSFER UANG/BRG PADA MASYARAKAT UTK KEMUNGKINAN TERJADINYA RESIKO SOSIAL

HIBAH TRANSFER DANA TIDAK WAJIB KEPADA NEGARA LAIN/INTERNASIONAL

BELANJA LAIN-LAIN PENGELUARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT YG TIDAK TRMSK DLM JENIS BELANJA DI TAS.

ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN(IMPLEMENTASI DARI UU NO.17 TH 2003 TTG KEUANGAN NEGARA) KAJANG KADANGJABAR KAN

KADEKPED

PJP NAS

PED

PROGPRES PJM NASPEDOMAN

RKP

RAPBN

APBN

DI ACU

RENSTRA KL

PED

RENJA KL

RKA KL

RINC APBN

UU NO.17 TH 2003 TTG KN UU NO 25 TH 2004 TTG SPPN

CAKUPAN ASPEK PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PENYUSUNAN ANGGARAN - BERBASIS KINERJA (PBB) - PENGELUARAN ANGGARAN JANGKA MENENGAH (MTEF) - TERPADU (UB) PELAKSANA ANGGARAN - KEWENANGAN YG JELAS ANTARA MENKEU DAN MENTEKNIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN - LENGKAP DAN AKURAT DALAM WAKTU SINGKAT

PERSPEKTIF Kebijakan politik dlm neg tdk dpt dilepaskan dr tata-kelola pem baru sbg hsl dr amandemen UUD 1945 Tata kelola pem baru itu menghasilkan demokratisasi & desentralisasi kekuasaan pemerintahan. Pengelolaan kekuasaan tdk lg terpusat pd & melibatkan hanya satu lembaga (satu orang), ttp terbagi dlm berbagai lmbg pem & melibatkan partisipasi publik Dng perubahan sprti itu, sampai saat ini blm terlihat suatu pola kebijakan nas yg dpt dilihat sebagai policy guidance bg lmbg pemerintahan khususnya & masy umumnya (spt pd masa lalu dng GBHN & Propenas) Framework utk policy principles mmg mengacu pd UUD 1945. Ttp, policy principles ini dpt diterjemahkan scr berlainan oleh lembaga2 pemerintahan yg berbeda2 (meski sebenarnya ini tdk boleh terjadi) Kenyataan ini dpt dilihat pd kasus pemerintahan hsl Pemilu 2004, khususnya antara DPR & Presiden. Ini tentu memp implikasi baik positif maupun negatif pd (percepatan) proses pemb nasional.

PERSAINGAN KEPENTINGAN Politik menyangkut kekuasaan Kekuasaan terkait dengan penguasaan sumber2 otoritas, pengaruh, ekonomi & sebagainya Penguasaan sumber2 merangsang terbentuknya pluralitas kepentingan Proses pembuatan kebijakan politik akan merupakan proses persaingan kepentingan Kebijakan politik yg seharusnya bersifat publik bisa jd merupakan kebijakan yg memihak kepada kepentingan yg direpresentasikan oleh pelaku dominan dlm proses pembuatannya. Kebijakan politik semestinya dirumuskan & selanjutkan dilaksanakan dlm kondisi yg transparan & hrs dpt digugat scr publik

POL DLM NEGERI : UMUM Demokratisasi pengelolaan kekuasaan pemerintahan Desentralisasi pengelolaan kekuasaan pemerintahan Menghindarkan sentralisasi & dominasi pengelolaan kekuasaan pemerintahan oleh satu orang atau satu lembaga Pengelolaan kekuasaan demokratis & desentralistis berpeluang utk menghasilkan kebajikan bersama

Demokratisasi Kekuasaan Substantif terrumuskan dlm Amandemen UUD 1945 MPR tdk lagi berkedudukan sbg lembaga tertinggi negara Presiden (eksekutif) & DPR berada dlm posisi (politis) yg sejajar Lembaga2 tinggi negara lainnya: BPK & MA bersifat independen thd MPR, DPR, & Presiden MK jg independen, & berfungsi sbg penyelesai sengketa antar lembaga tinggi negara, hasil pemilu & permasalahan UU thd konstitusi (UUD) Potensi utk bekerjanya mekanisme checks & balances antar lembaga negara, & krn itu menghindarkan satu lembaga negara menjadi dominan atas lembaga2 negara yg lain

Desentralisasi Kekuasaan Secara substantif terrumuskan dlm Amandemen UUD 1945 Pemerintah Pusat mengalihkan sebagian besar penyelenggaraan urusan pemerintahan kpd pemerintahan di daerah: 5 urusan pemerintahan diselenggarakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat (LN, pertahanan, keamanan, fiskal & moneter, justisi, & agama); sisanya dijalankan oleh pemerintahan di daerah Pemerintahan di daerah menjalankan urusan pemerintahan yg bersifat wajib & bersifat pilihan Penyelenggara pemerintahan di daerah (kepala daerah & anggota DPRD) dipilih melalui pemilihan umum (tdk lagi diangkat atau berdasarkan penujukkan oleh pemerintah pusat)

POLDAGRI: SEKTORAL Kebijakan politik yg dirumuskan oleh masing2 institusi politik baik utk pemberdayaan diri maupun utk peningkatan kualitas kinerjanya (internal) Semua lembaga pemerintahan (utamanya) memp kebijakan ini: MPR, DPR, DPD, Eksekutif, & Pemerintahan di Daerah Antar lembaga terbuka peluang membuat kebijakan bersama: DPR & Eksekutif, DPD & DPR, DPD & Eksekutif, Antar berbagai tingkatan Eksekutif; antara Eksekutif Daerah & DPRD Antara lembaga pemerintahan & masyarakat Fokus pd DPR, DPD, Eksekutif & Pemerintahan di Daerah

KEWARGANEGARAAN(2 SKS)KHOIRUL HUDA,SH.,MHum..

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan1. Tujuan Umum. Memberikan pengetahuan & kemampuan dsr kpd mhs mengenai hub antara WN dng Neg serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara agr mnjdi WN yg dpt diandalkan oleh bangsa & negara. 2. Tujuan Khusus. Agr mhs dpt memahami & melaksanakan hak & kewajiban scr santun, jujur & demokratis serta ikhlas sbg WN RI terdidik & bertanggung jawab. a. Agr mhs menguasai & memahami berbagai mslh dsr dlm kehidupan bermasyarakat, berbangsa & bernegara, srta dpt mengatasi dng pemikiran kritis & bertanggungja-wab yg berlandaskan PS, Geopolitik & Geostrategi. b. Agr mhs memiliki sikap & perilaku yg ssuai dng nilai2 kejuangan, cinta tanah air, srta rela berkorban bg nusa & bangsa.

Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan1. Menjadi WN yg memiliki wawasan berbangsa & bernegara. 2. Menjadi warga negara yg komit terhadap nilai2 HAM & demokrasi, srta berpikir kritis thdp permasalahannya. 3. Berpartisipasi dlm hal: a. Upaya menghentikan budaya kekerasan dng damai & menghormati supremasi hukum. b. Menyelesaikan konflik dlm masyarakat dilandasi sistem nilai Pancasila & universal. 4. Berkontribusi thdp berbagai persoalan dlm kebijakan publik. 5. Memiliki pengertian internasional tentang civil society, menjadi warga negara yg kosmopolit.

Hak Asasi Manusia HAK2 DASAR YG DIBAWA MANUSIA SEJAK IA HIDUP YG MELEKAT PD ESENSINYA SBG ANUGERAH ALLAH SWT

DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA Piagam PBB 10 DESEMBER 1948LANDASAN PENGAKUAN THD HAM: a. LANDASAN PERTAMA & LANGSUNG : KODRAT MANUSIA b. LANDASAN KEDUA & LBH DALAM : TUHAN MENCIPTAKAN MANUSIA ADLH SAMA, KECUALI AMALNYA.

Piagam PBB ttg Deklarasi Universal of Human Rights 1948a. b. c. d. e. f. g. h. i. a. b. c. d. e. f. g. h. i. Hak berpikir & mengeluarkan pendapat Hak memiliki sesuatu Hak mendapatkan pendidikan & pengajaran Hak menganut aliran kepercayaan atau agama Hak utk hidup Hak utk kemerdekaan hidup Hak utk memperoleh nama baik Hak utk memperoleh pekerjaan Hak utk mendapatkan perlindungan hukum Hak utk hidup Hak berkeluarga Hak mengembangkan diri Hak keadilan Hak kemerdekaan Hak berkomunikasi Hak keamanan Hak kesejahteraan Hak perlindungan

UU 39/1999 ttg HAM

Pengakuan Bangsa Indonesia thdp HAMa. Pembukaan UUD 1945 Alinea Pertama Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa b. Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat Kemudian daripada itu, , Kemanusiaan yang adil dan beradab, landasan idiil pengakuan & jaminan HAM di Indonesia. c. Batang Tubuh UUD 1945 - Pasal 28 A - Pasal 28 B - Pasal 28 C - Pasal 28 D - Pasal 28 E - Pasal 28 F - Pasal 28 G - Pasal 28 H - Pasal 28 I d. UU 39/1999 ttg HAM e. UU 26/2000 ttg Pengadilan HAM