GGABUNGAN IMPORTIR NASIONAL SELURUH INDONESIA, atau GINSI, satu-satunya asosiasi

pengusaha di bidang impor di Indonesia. Semula organisasi ini bernama Kongres Importir Nasional Seluruh Indonesia (KINSI) yang dibentuk pada tanggal 26 Maret 1956 di Surabaya. KINSI merupakan peleburan berbagai organisasi importir yang ada di Indonesia pada waktu itu, yaitu: Gabungan Pembelian Indonesia (GAPINDO); Ikatan Importir Nasional Indonesia (IKINI); Ikatan Pemasukan Barang Teknik (IPBT); Persatuan Improtir Pharmasi Indonesia (PlPhl); Gabungan Importir Barang Perindustrian Indonesia (GIBPI); Persatuan Importir Indonesia (PII); Gabungan Importir Djawa Tengah (GABID); Gabungan Importir Nasional Indonsia (GINI).

Pada tanggal 8 Mei 1959, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan No. 1766/C-III-O/DPDN/P, KINSI diresmikan menjadi Organisasi Pengusaha Sejenis Impor (OPS Impor). Barulah dalam masa pemerintahan Orde Baru, dalam Kongresnya yang ke-3 tanggal 31 Januari sampai 1 Februari 1967 di Jakarta, nama asosiasi ini secara resmi diubah menjadi GINSI.

Tujuan. GINSI dibentuk dengan tujuan mendorong keterlibatan para anggotanya dalam perdagangan dan kerja sama internasional; meningkatkan peran serta swasta nasional dalam pembangunan; dan memperbaiki kondisi perdagangan luar negeri.

Azas GINSI didasarkan pada keyakinan bahwa pemecahan masalah yang dihadapi perekonomian dunia terletak pada kebijakan yang memberikan kebebasan gerak bagi manusia, jasa, dan modal antar- negara dunia tanpa memandang tingkat perkembangan masing-masing negara.

Keanggotaan GINSI terbuka bagi semua importir Indonesia yang memiliki sertifikat pengakuan dari Departemen Perdagangan, baik yang berupa API (Angka Pengenal Impor), APIS (Angka Pengenal Impor Sementara), atau APIT (Angka Pengenal Impor Terbatas). Pada tahun 1987 anggota GINSI berjumlah lebih dari 1.000 orang/perusahaan. Perusahaan asing (PMA) di Indonesia yang memiliki izin impor dapat menjadi anggota GINSI dengan status Associate Member.

Kegiatan GINSI. Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai asosiasi impor, GINSI menyediakan berbagai jasa pelayanan bagi para anggotanya, meliputi: (1) jasa konsultasi dalam bidang penyelesaian claim, bea, dan cukai, dll; (2) program pendidikan dan pelatihan dalam bidang prosedur impor, asuransi, perbankan, dan seminar-seminar serta lokakarya bagi para anggota dan masyarakat umum yang berminat; (3) informasi produk-produk luar negeri, para pemasok, dan produsen luar negeri bagi para anggota yang memerlukannya; (4) penyelidikan dan tindakan atas keluhan mengenai mutu pelayanan anggotanya; (5) daftar hitam dari mitra bisnis di luar negeri yang tidak memenuhi atau menghormati perjanjian/kontrak dagang; (6) penerbitan buletin berjudul Ekonomi Indonesia yang dibagikan secara cuma-cuma kepada para anggotanya.Alamat Kantor Pusat GINSI: Jl. Kesejahteraan, APJR; Jakarta 1010; PO BOX 2744 JKT; Telepon: 360643; Telex : 46793 GINSI JKT.

Magdalena Lumbantoruan Rujukan1. GINSI. Peranan Pengusaha Swasta dan Organisasinya dari Awal Kemerdekaan RI Hingga Kini. Kongres GINSI VI 20-21 Juli.2. What is GINSI?. Leaflet terbitan kantor pusat GINSI.

GAJI, atau wage & salary, adalah imbalan yang diterima oleh karyawan karena jasa yang diberikannya dalam suatu kurun waktu tertentu, misalnya dalam satu jam, satu hari, atau satu bulan. Pada umumnya istilah gaji digunakan untuk imbalan yang diberikan kepada karyawan administrasi dan profesional secara bulanan, sedangkan untuk buruh dan pekerja harian yang menerima imbalan berdasarkan perhitungan harian atau jam, digunakan istilah upah.

Pemberian gaji atau upah kepada karyawan perusahaan swasta diatur dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah; sedangkan gaji pegawai negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1977 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1985.

Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah mencakup hal-hal berikut:1. Bentuk dan cara pembayaran mencakup: (a) gaji/upah harus dibayarkan dalam bentuk uang.

Sebagian dari gaji/upah dapat dibayarkan dalam bentuk lain, misalnya beras, dengan ketentuan nilainya tidak lebih dari 25% dari jumlah keseluruhan gaji/upah tersebut; (b) gaji/upah harus dibayarkan dengan mata uang rupiah. Bila gaji/ upah tersebut ditetapkan dalam mata uang asing, pembayaran dilakukan dalam kurs resmi pada hari dan tempat pembayaran; (c) jangka waktu pembayaran gaji/upah secepat-cepatnya dilakukan seminggu sekali dan selambat-lambatnya sebulan sekali kecuali bila pekerjaan itu berjangka waktu kurang dari seminggu. Tiap keterlambatan pembayaran dapat dikenakan denda.

2. Pembayaran gaji/upah bagi buruh yang sakit dan berhalangan: (a) karyawan yang sakit berhak mendapat gaji/upah dengan ketentuan berikut: 100% untuk 3 bulan pertama, 75% untuk 3 bulan kedua, 50% untuk 3 bulan ketiga, dan 25% untuk 3 bulan keempat. Lebih dari itu karyawan tidak berhak menerima gaji/upah lagi. Pengusaha yang tidak mampu memenuhi ketentuan ini wajib mengajukan izin penyimpangan kepada Menteri Tenaga Kerja; (b) karyawan yang berhalangan bekerja karena menjalankan kewajiban negara (misalnya wajib militer) tanpa menerima tunjangan dari pemerintah berhak menerima gaji/upah penuh dari perusahaan untuk jangka waktu maksimum 1 tahun.

Besarnya gaji/upah yang harus dibayar perusahaan tidak diatur secara khusus. Pemerintah hanya menetapkan jumlah upah harian minimum yang dihitung berdasarkan Kebutuhan Fisik Minimum (KFM). Pengusaha dapat memakai patokan ini sebagai pedoman dalam menentukan gaji mingguan atau bulanan.

Dalam praktiknya besarnya gaji/upah dalam perusahaan yang telah mapan organisasinya ditentukan berdasarkan kemampuan perusahaan dan musyawarah dengan wakil-wakil Serikat Pekerja dalam Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).Magdalena Lumbantoruan

Lihat juga Kesepakatan Kerja Bersama dan Penggajian.RujukanNaning, R. 1983. Perangkat Hukum Hubungan Industrial Pancasila. Ghalia Indonesia.

GALBRAITH, JOHN KENNETH

GALBRAITH. JOHN KENNETH (1928 ), seorang kritikus sosial berkebangsaan Amerika yang sangat terkenal karena teorinya tentang ’’kekuatan imbangan”. Ia lahir di Ontario, Kanada, sebagai keturunan imigran Skotlandia. Tugas serta jabatan yang pernah disandangnya antara lain:

sampai tahun 1975 mengajar pada Universitas Harvard, menjadi penasihat ekonomi presiden Amerika, John F. Kennedy, menjadi duta besar Amerika untuk India dari 1961 sampai 1963, dan ia juga seorang novelis. Ia pun pernah bertugas sebagai penasihat ekonomi pada pemerintahan Presiden Roosevelt. Ia menulis banyak buku yang dianggap ’’bida’ah” oleh para ahli ekonomi pada waktu itu, tetapi sangat berpengaruh. Galbraith adalah seorang sosialis yang mengusulkan adanya campur tangan pemerintah di bidang ekonomi.

Meskipun wawasan intelektualnya sangat luas, secara umum teori Galbraith dapat dibagi dalam dua konsep pokok, yaitu teori proses kekuatan imbangan (countervailing power) dan teori ketidakseimbangan sosial (social imbalance) yang terjadi pada masyarakat yang berkelimpahan (the affluent society).

Proses Terjadinya Kekuatan Imbangan. Teori ini ia kemukakan dalam bukunya American Capitalism yang terbit pada awal tahun 1952. Ia tidak setuju dengan teori lama yang menjelaskan tentang bagaimana sistem ekonomi Amerika berlangsung. Ia berpendapat bahwa teori sistem persaingan bebas yang diatur ’’kekuatan yang tak kelihatan” merupakan suatu kebohongan akademis belaka. Teori-teori lama tidak pernah melihat adanya ’’kekuatan imbangan” dalam persaingan bebas. Menurut Galbraith sistem persaingan bebas akan hancur, karena yang kuat akan menelan yang lemah, dan akan diganti dengan sistem konsentrasi dan monopoli. Selanjutnya sistem ini merangsang munculnya perlawanan, tidak dari pihak pesaing, melainkan dari pihak pemasok dan konsumen, misalnya berupa kekuatan serikat pekerja, koperasi, dan pabrik-pabrik yang didirikan ’’konsumen” pemakai barang yang dihasilkan pemegang monopoli. Perlawanan dari pihak pemasok dan konsumen inilah yang dinamakan coutervailing power. Jika kekuatan seperti ini tidak muncul, pemerintah dapat merangsang atau mengembangkannya melalui kebijakan-kebijakan sosial ekonominya. Kelompok-kelompok yang memperoleh manfaat dari kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut menggunakan kekuatan tadi untuk melawan kekuatan monopoli. Kebijakan ekonomi New Deal dari pemerintahan Presiden Roosevelt merupakan salah satu contohnya.

Jadi menurut Galbraith terdapat dua macam monopoli, yaitu monopoli yang timbul karena hancurnya sistem persaingan bebas, dan monopoli yang timbul karena countervailing power, termasuk campur tangan pemerintah.

Ketidakseimbangan Sosial. Galbraith mengemukakan teori ini melalui bukunya The Affluent Society yang terbit pada tahun 1958 dan larisnya melebihi buku Adam Smith Wealth of Nations. Dalam bukunya, antara lain dikemukakan dua hal: (1) teori lama yang mengesampingkan konsep barang yang perlu dan tidak perlu, atau barang penting dan tidak penting; (2) dengan mengesampingkan implikasi dari makin menurunnya nilai guna marginal, teori lama tidak dapat melihat adanya barang-barang tertentu yang dari waktu ke waktu tidak menjadi lebih baik. Kedua hal tersebut menimbulkan gejala berikut. Untuk mempertahankan masyarakat yang berkelimpahan dengan produksi dan pendapatan yang terus meningkat, harus selalu diciptakan kebutuhan baru. Untuk itu iklan bertujuan menciptakan dan memanipulasi kebutuhan akan barang baru dengan mengabaikan barang-barang yang lebih dibutuhkan untuk kepentingan sosial, termasuk ekologi. Ia mengatakan bahwa ’’makin melimpah kekayaan masyarakat, makin tinggi pula tumpukan sampah yang dihasilkan”. Hal itu menimbulkan ketidakseimbangan sosial. Untuk menanggulangi gejala itu pemerintah harus menaikkan pajak dan mengarahkan semua pengeluaran pemerintah pada sektor-sektor yang diperkirakan dapat mengurangi ketidakseimbangan sosial.B. SOEWARTOYO

RujukanEkelund Jr, R.B. and Hebert, R.F. 1988. A History of Economic Theory and Method. McGraw-Hill International Edition.

GAME THEORY suatu metode perencanaan strategi untuk menghadapi situasi konflik, dengan

menggunakan simulasi permainan atau game. Ciri suatu permainan adalah bahwa hasil akhirnya tergantung dari langkah-langkah yang diambil para pemain, meskipun kerapkali juga ada unsur ’’kebetulan”. Baik berdasarkan perhitungan, keberanian, intuisi atau nasib baik, para pemain menganggap bahwa langkah yang dilakukan adalah paling baik atau optimal. Meskipun sudah disederhanakan, namun situasi permainan dibuat sangat mirip dengan situasi konflik yang biasanya terjadi dalam bidang ekonomi, militer maupun politik. Metode ini dapat memberikan konsep serta pemahaman atas faktor-faktor yang harus diperhitungkan dalam situasi konflik sebenarnya.

Secara teoretis permainan adalah model suatu situasi konflik. Pemainnya terdiri atas orang-orang, dapat sebagai individu, kelompok, atau golongan yang kepentingannya berlawanan. Permainan harus dimainkan berdasarkan suatu aturan main. Permainan terdiri atas langkah-langkah yang dilakukan masing- masing pemain. Hasil akhir suatu permainan bagi masing-masing pemain adalah imbalan berupa kekalahan atau kemenangan. Akhirnya dilakukan pemecahan dengan menetapkan alternatif, untuk mendapatkan nilai optimal bagi masing-masing pemain.

Situasi bisnis, seperti persaingan antara dua perusahaan yang menjual barang yang sama, dapat digambarkan dengan struktur permainan. Pemainnya adalah perusahaan yang saling bersaing dalam pasar bebas. Permainan dapat ditentukan dalam suatu periode waktu, dan aturan main adalah disiplin atau kebiasaan yang berlaku di pasar. Berdasarkan aturan main tersebut, pimpinan perusahaan dapat menyusun berbagai kemungkinan keputusan tentang langkah- langkah yang akan diambil. Garis besar langkah- langkah yang akan diambil disebut sebagai strategi.

Aturan main suatu permainan biasanya terdiri atas: (1) langkah-langkah yang dapat diambil, dimulai dari satu titik start tertentu; (2) beberapa alternatif yang dapat dilakukan pemain atau kesempatan yang ditetapkan secara acak, pada setiap akhir suatu langkah; (3) angka-angka probabilitas untuk setiap langkah yang tidak pasti hasilnya; (4) kriteria untuk menetapkan akhir setiap permainan; (5) imbalan atau nilai yang diberikan pada setiap pemain pada setiap akhir permainan.

Aturan main tersebut dapat digambarkan dalam bentuk suatu jaringan yang berbentuk pohon seperti dalam gambar berikut ini.

Jaringan alternatif keputusan.

Setiap cabang menunjukkan, baik alternatif yang dapat dipilih, maupun kesempatan yang diberikan kepada pemain. Setiap garis penghubung menunjukkan arah kemajuan permainan. Setiap jalur akhirnya menuju pada titik akhir permainan yang memberikan nilai tertentu pada setiap pemain. Angka-angka yang tertera pada setiap cabang menunjukkan nomor pemain yang mendapat giliran, dan menunjukkan pula alternatif keputusan yang dapat diambil pemain

tersebut. Titik yang tidak ada garis penghubungnya adalah titik akhir dan menunjukkan ’’imbalan” yang diberikan kepada setiap pemain.

Dalam aturan main, para pemain dapat memperoleh informasi tentang hasil langkah-langkah yang telah diambil, tetapi dapat juga hanya salah satu pemain saja yang memperoleh informasi tersebut.

Berbagai jenis permainan: (1) finite games: permainan yang hanya menyediakan beberapa kemungkinan strategi untuk dipilih setiap pemain; (2) infinite games: permainan yang paling tidak salah seorang pemainnya, mempunyai kemungkinan strategi yang jumlahnya tidak terbatas; (3) zero-sum games: permainan yang jumlah nilai untuk seluruh pemain adalah nol, berarti bahwa selalu ada pemain yang menang dan yang kalah; (4) non-zero-sum games: permainan yang jumlah nilai seluruh pemain bukan nol.B. SOEWARTOYO

RujukanMcKinsey, J.C.C. 1975. Introduction to the Theory of Games. McGraw-Hill.

GANTT, BAGAN

GANTT, BAGAN, suatu bagan pengendalian manajemen yang dikembangkan selama Perang Dunia I oleh Henry L. Gantt, salah seorang tokoh manajemen ilmiah di Amerika. Bagan ini berupa jadwal yang menggambarkan jangka waktu yang akan datang se cara horizontal, dan kegiatan yang harus dilaksanakan secara vertikal. Ada dua macam bagan Gantt, yaitu bagan perencanaan dan bagan kemajuan.

Tahap ProyekTanggal

Hari ini

Perencanaan

Pembelian bahan

Fabrikasi 1

2

3

Sub-perakitan

X-202 1

; 20 2

Peakitan akhir

Inpeksi dan test

sertifikasiGambar 1. Contoh bagan perencanaan.

= “Sudut mulai” ditulis pada tanggal kegiatan dimulai

= “Sudut akhir” ditulis pada tanggal kegiatan harus selesai

= Jangka waktu kegiatan dilakukan

= Kemajuan pekerjaan, dinyatakan dengan garis tebal

= Tanggal pada waktu kemajuan dicatat

Gambar 2. Simbol standar pada bagan perencanaan Gantt.

Bagan Perencanaan. Dalam bagan ini, kegiatan yang akan dilaksanakan digambarkan dengan simbol, dan penjelasannya ditulis di bawah jadwal pelaksanaan. Contoh dapat dilihat Gambar 1, sedangkan penjelasan tentang simbol standar dapat dilihat pada Gambar 2. Perlu diperhatikan bahwa garis kemajuan (garis tebal) selalu dimulai pada awal kegiatan dan tidak pernah melampaui akhir kegiatan. Garis tersebut tidak menunjukkan banyaknya waktu yang telah terpakai atau kapan kegiatan itu akan dilaksanakan.

Bagan Kemajuan. Bagan ini digunakan dalam pengendalian produksi untuk menunjukkan kegiatan kumulatif menurut waktunya, dalam hubungannya dengan jadwal (Gambar 3). Angka pada sudut kiri atas menunjukkan rencana jumlah unit produksi setiap minggu, sedang angka pada sudut kanan atas menunjukkan rencana jumlah unit produksi kumulatif. Selama pekerjaan berjalan, dibuat garis tipis yang panjangnya sesuai dengan persentase pekerjaan yang diselesaikan. Pada awal minggu yang berakhir tanggal 4/8 terlihat adanya dua garis tipis, yang berarti bahwa dalam minggu itu pekerjaan yang diselesaikan 20% lebih banyak dari yang direncanakan. Pada gambar ini, ’’hari ini” tanggal 4/8 yang ditandai dengan (T). Garis tebal di bawahnya menunjukkan jumlah kumulatif yang telah diselesaikan.

Akhir Minggu I 14

Juli

AkhirMinggu II 21

Juli

AkhirMinggu III 28

Juli

AkhirMinggu IV 4

Aug.

AkhirMinggu V 11

Aug.100 125 225 150 375 150 525 150 675

Gambar 3. Contoh bagan kemajuan pekerjaan.

Kemajuan pekerjaan dapat dihitung berdasarkan jumlah produksi yang telah diselesaikan, dibagi dengan jumlah produksi yang direncanakan dalam minggu itu. Sedang pekerjaan hasilnya tidak nyata dihitung berdasarkan waktu yang telah terpakai, dibagi dengan waktu menyelesaikan seluruh pekerjaan, dengan rumus berikut.

Jamterpakai s /d hariiniJam terpakais /d hari ini+ jam yangmasih diperlukanuntuk penyelesaian

x100 %=%

Bagan Gantt dapat juga digunakan untuk menunjukkan beban yang dipikul mesin, alat atau orang, seperti terlihat pada Gambar 4 berikut.Bengkel No. 10 : Beban Mesin

JumlahMesin

Sept. Okt. Nop. Des.

Mesin I Mesin II Mesin III Mesin IV Mesin V z z

zzzz

Gambar 4. Contoh bagan beban Gantt.B. SOEWARTOYO

Lihat juga Gantt, Henry Laurence.RujukanAmrine, H.T, Ritchey, J.A., Hulley, O.S. 1977. Manufacturing Organization and Management. Prentice-Hall.

GANTT, HENRY LAURENCE

EEBMHenry Laurence Gantt

GANTT, HENRY LAURENCE (1861-1919), salah seorang tokoh manajemen ilmiah di Amerika pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Henry Gantt lahir pada tahun 1861 dan mulai bekerja sebagai ”anak buah” Taylor di Midvale, Simonds, and Betlehem Steel. Sejak itulah ia diilhami gagasan dan konsep Taylor. Meskipun demikian, ia berbeda pandangan dengan Taylor dalam hal simpati dan perhatian kepada orang- orang yang kurang beruntung seperti buruh dan karyawan rendah. Perhatian inilah yang akhirnya melahirkan gagasan kemanusiaan yang diwujudkannya dalam sistem upah tugas dan bonus. Istilah pada tahun 1861 dan mulai bekerja sebagai ’’anak buah” Taylor di Midvale, Simonds, and Betlehem Steel. Sejak itulah ia diilhami gagasan dan konsep Taylor. Meskipun demikian, ia berbeda pandangan dengan Taylor dalam hal simpati dan perhatian kepada orang-orang yang kurang beruntung seperti buruh dan karyawan rendah. Perhatian inilah yang akhirnya melahirkan gagasan kemanusiaan yang diwujudkannya dalam sistem upah tugas dan bonus. Istilah paling tepat untuk menggambarkan pengaruh Henry Gantt dalam perkembangan ilmu manajemen adalah ’’manusiawi”.

Pada tahun 1901 Gantt memperkenalkan sistem rancangannya itu. Sistem upah tugas dan bonus didasarkan pada sistem perhitungan jumlah hasil karya yang merupakan konsep Taylor, tetapi Gantt tidak semata-mata memperhitungkan waktu kerja dan jumlah keluaran yang dihasilkan masing-masing pekerja. Bila seorang pekerja menyelesaikan tugas yang ditargetkan hari itu, ia menerima bonus atau insentif yang ditambahkan pada upah hariannya. Bila pekerja tersebut tidak dapat mencapai target, ia hanya menerima upah harian tetapi tidak dikenai sanksi. Ini berbeda dengan cara perhitungan Taylor yang memberi upah kepada pekerja hanya atas

pekerjaan yang telah diselesaikan. Gantt berpendapat bahwa tiap pekerja berhak atas upah minimum sebagai imbalan atas upayanya, dan bila pekerja itu menghasilkan keluaran lebih banyak, ia berhak mendapat bonus.

Dengan diterapkannya sistem upah Gantt, ternyata jumlah produksi berlipat. Ini memberikan keyakinan lebih besar dalam diri Gantt bahwa manusia adalah faktor kunci sukses manajemen. Karya besar Gantt lainnya adalah bagan penjadwalan kerja yang kemudian dikenal dengan Bagan Gantt. Hingga hari ini bagan tersebut digunakan banyak orang dalam menyusun jadwal proyek-proyek besar maupun kecil. (Lihat juga Gantt, Bagan).

Meskipun karya-karya Gantt lebih merupakan pengembangan dari konsep yang sudah ada dan bukan merupakan konsep dasar, sumbangan yang diberikannya melalui karya-karya itu telah membuat Scientific Management lebih manusiawi dan lebih realistik.Magdalena Lumbantoruan

LIHAT JUGA GANTT, BAGAN; SCIENTIFIC MANAGEMENT; DAN TAYLOR, FREDERICK W.RujukanGriffin, R.W. 1987. Management. Edisi Kedua. Houghton Mifflin.

GARANSI BANK

GARANSI BANK, atau bank guarantee, sering disebut juga bank garansi, menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 11/110/Kep/Dir/UPPB tanggal 28 Maret 1979, adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan bank, yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan, bila pihak yang dijamin tidak menepati dan prestasi.

Garansi bank diberikan dalam rangka menjamin transaksi bisnis antara dua pihak. Dengan dimikian, pemberian garansi bank melibatkan secara langsung tiga pihak, yakni bank sebagai pihak yang memberikan jaminan disebut penjamin, nasabah yang bertindak sebagai pemasok atau pelaksana proyek disebut terjamin, dan pembeli atau pemilik proyek disebut penerima jaminan. Pemilik proyek atau pembeli meminta jaminan (garansi) dari bank, bahwa bila pelaksana lalai atau tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak, bank akan membayar kerugian sebesar jaminan yang tertera dalam garansi bank. Hubungan kerja antara bank, pelaksana sebagai terjamin dan pemilik proyek atau pembeli sebagai penerima jaminan dapat digambarkan seperti dalam bagan di bawah ini.

BaganHubungan Kerja Tiga Pihak dalam

Pemberian Garansi Bank

Pemilik proyek atau pembeli mengadakan transaksi bisnis dengan pelaksana atau pemasok, berupa kontrak pembangunan proyek, atau pembelian barang dan/atau jasa. Transaksi itu, dalam kaitan pemberian garansi, disebut juga perjanjian pokok. Dengan persetujuan pelaksana, pemilik proyek meminta garansi bank. Untuk mendapatkan garansi ini, pelaksana harus menyerahkan agunan (kolateral atau kontra jaminan) kepada bank yang nilainya sekurang-kurangnya sama dengan besarnya jaminan yang ditetapkan dalam garansi bank. Agunan ini dapat berupa simpanan giro, deposito, surat-surat berharga, dan harta bergerak atau tidak bergerak, misalnya rumah dan

tanah. Di samping itu, pelaksana juga diharuskan menyetorkan uang tunai kira-kira 10% dari nilai jaminan. Apabila kemudian pelaksana tidak memenuhi kewajibannya sesuai kontrak, serta tidak mampu membayar kembali kerugian kepada pemilik, pemilik proyek dapat mengajukan klaim kepada bank. Bank akan menjual barang yang diagunkan, dan membayar kepada pemilik sejumlah jaminan seperti tertera dalam garansi.

Ketentuan Mengenai Garansi Bank, antara lain mencakup:- Garansi bank diterbitkan oleh bank-bank komersial milik pemerintah dan bank swasta.

Jaminan sejenis bank garansi juga diterbitkan lembaga keuangan bukan bank disebut surety bond. (Lihat juga Surety Bond).

- Garansi bank merupakan perjanjian yang sifatnya akhir (accessoir). Karena itu garansi bank berakhir pada saat: berakhirnya perjanjian pokok (kontrak antara pemilik proyek/pembeli dan pelaksana/ pemasok), atau berakhirnya garansi bank sebagaimana ditetapkan dalam garansi.

- Ditinjau dari segi hukum, garansi bank merupakan perjanjian penanggungan utang (borgtocht) yang diatur dalam Buku Ketiga, Bab XVII pasal 1820 sampai pasal 1850 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1831 dari undang-undang tersebut memberikan hak istimewa pada bank sebagai pihak penjamin, untuk menjual harta benda pihak terjamin yang diagunkan, sebagai pengganti pembayar kerugian kepada pihak yang diberi jaminan.

- Garansi bank merupakan jaminan tanpa syarat (unconditional)y atau sering disebut jaminan atas unjuk (on first demand). Artinya, bila pemilik proyek mengajukan klaim, bank harus segera mencairkan jaminan tanpa perlu menanyakan sebabnya, tanpa perlu menyelidiki lebih lanjut pihak mana yang bersalah.

- Mengingat bahwa setiap pengeluaran jaminan menimbulkan kewajiban yang menanggung risiko, sebelum garansi diberikan bank perlu terlebih dahulu melakukan penelitian yang meliputi: (a) bonafiditas pihak terjamin; (b) sifat dan nilai transaksi yang dijamin; (c) jumlah jaminan yang akan diberikan menurut kemampuan bank; (d) kemampuan pihak terjamin untuk memberikan agunan yang sepadan dengan nilai risiko.

- Pada garansi bank dicantumkan secara rinci dan jelas transaksi antara pihak terjamin dan pihak penerima jaminan, misalnya pembangunan proyek, kontrak pemasokan barang-barang, pembayaran bea masuk, dan sebagainya.

- Garansi bank tidak dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak, baik oleh bank yang menerbitkan maupun pihak terjamin.

- Atas pemberian garansi, bank mengenakan sejumlah biaya yang disebut provisi. Pada umumnya provisi dihitung atas dasar persentase tertentu, misalnya 0,5% atau 1% dari jumlah garansi untuk jangka waktu tertentu.

- Klaim dapat segera diajukan oleh penerima garansi segera setelah terjadi wan prestasi dengan batas waktu selambat-lambatnya 30 hari sesudah berakhirnya garansi bank.

- Pada umumnya garansi bank berlaku untuk jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.- Garansi bank dalam mata uang rupiah diterbitksan untuk menjamin transaksi-transaksi dalam

negeri dengan pengecualian untuk proyek-proyek pemerintah yang didanai dengan bantuan asing.

- Garansi bank dalam valuta asing hanya diberikan kepada para pengusaha Indonesia yang terlibat dalam transaksi-transaksi di luar negeri yang mengharuskan adanya garansi bank, antara lain: (a) untuk tender pembangunan proyek yang diadakan di luar negeri, yang mengharuskan adanya bid bond, advanced payment guarantee, dan performance bond; (b) untuk para konsultan dan eksportir Indonesia yang ikut serta dalam tender pelaksanaan proyek konsultansi dan proyek pengadaan barang atau perlatan; (c) untuk kepentingan para peserta tender dalam rangka pelaksanaan proyek dengan dana luar negeri.

Jenis Garansi Bank. Ditinjau dari kegunaannya, garansi bank dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu garansi bank untuk transaksi jual beli; garansi bank untuk pelaksanaan pekerjaan; garansi bank untuk menjamin pembayaran; dan garansi bank untuk transaksi-transaksi

lain.

Garansi bank untuk transaksi jual-beli diterbitkan dalam rangka menjamin kontrak pembelian untuk penyerahan jangka panjang, penjualan dengan sistem kredit, atau pembelian yang mensyaratkan pembayaran di muka (voorschot). Misalnya, sebuah perusahaan pelayaran memesan tiga buah kapal angkutan dari sebuah perusahaan galangan kapal untuk penyerahan dalam jangka waktu 18 bulan. Untuk itu pemesan bersedia menyerahkan uang muka sebesar 25 97o dari harga pembelian dengan syarat transaksi tersebut dijamin dengan garansi bank. Perusahaan galangan kapal berkewajiban meminta jaminan tersebut dari bankirnya, dan jaminan itu akan berakhir setelah penyerahan ketiga kapal tersebut sesuai dengan kontrak.

Garansi bank untuk pelaksanaan pekerjaan diterbitkan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan proyek, atau pelaksanaan jasa lain, misalnya jasa konsultansi. Umumnya dalam tender yang diadakan untuk pelaksanaan suatu proyek, baik proyek pembangunan fisik, maupun proyek pelaksanaan administrasi, pemilik proyek mensyaratkan adanya garansi bank untuk menjamin terlaksananya proyek sesuai dengan kontrak. Sebagai contoh, perusahaan A menyerahkan pengiriman sejumlah barang bernilai tinggi pada perusahaan cargo B. Karena khawatir akan kemungkinan terjadi kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan dalam pengiriman tersebut, perusahaan A dapat meminta jaminan berupa bank garansi. Dengan demikian, bila pengiriman barang tersebut tidak terlaksana seperti yang disebutkan dalam perjanjian, perusahaan A berhak atas ganti rugi sebesar yang tertera pada garansi bank.

Garansi bank untuk menjamin pembayaran diterbitkan dalam rangka menjamin suatu pembayaran yang ditunda, misalnya bea masuk untuk barang impor. Pengimpor yang belum cukup memiliki uang tunai untuk membayar bea masuk barang yang segera dibutuhkan untuk produksi, atau untuk dijual kembali, dapat meminta garansi bank sebagai jaminan bagi Direktorat Jendral Bea Cukai. Apabila importir yang bersangkutan ternyata tidak mampu membayarnya, Ditjen Bea Cukai berhak menuntut ganti rugi dari bank pemberi garansi.

Garansi bank untuk transaksi-transaksi lain. Garansi bank digunakan secara luas untuk menjamin berbagai jenis transaksi yang dilakukan dalam dunia bisnis, misalnya menjamin pengeluaran barang impor dari pelabuhan, yang dokumen aslinya (Bill of Lading) belum diterima. Garansi bank ini dilampirkan pada KPP (Keterangan Pemasukan Barang) yang bersifat sementara.Magdalena Lumbantoruan

LIHAT JUGA SURETY BOND.Rujukan1. Sianipar, J.T. Peranan Surety Sebagai Sarana Pembantu Mempercepat Pembangunan Indonesia (Makalah yang tidak diterbitkan).2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank. 28

Maret 1979.

GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA

GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA, atau GBHN, menurut rumusan dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 adalah ’’Pola Umum Pembangunan Nasional yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pernyataan kehendak rakyat. Pola tersebut merupakan rangkaian program pembangunan yang menyeluruh, terarah, terpadu, dan berlangsung terus-menerus. Rangkaian program ini dimaksudkan untuk mewujudkan Tujuan Nasional, seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi Bangsa dan Negara Indonesia, serta

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kedamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial.”

Maksud dan Tujuan Ditetapkannya GBHN adalah memberikan arah bagi perjuangan Negara dan Rakyat Indonesia yang sedang melakukan pembangunan nasional, agar dapat diwujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun berikutnya dan dalam jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat terwujud cita-cita bangsa Indonesia seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan pokok-pokok pengertian tersebut disimpulkan, bahwa GBHN dimaksudkan sebagai pedoman yang memberikan arah dan strategi pada rencana pembangunan nasional melalui garis-garis kebijakan, dan sasaran-sasaran, selaras dengan cita-cita yang terkandung dalam Pembukaan serta Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. GBHN ditetapkan MPR dengan memperhatikan masukan-masukan dari Pemerintah.

Pedoman tersebut dirumuskan dalam bentuk Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang yang meliputi jangka waktu 25 sampai 30 tahun. Pembangunan jangka panjang dilaksanakan secara bertahap dan setiap tahapnya berjangka waktu lima tahun. Dengan demikian Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang menjadi landasan bagi Pola Umum Pembangunan Lima Tahun, yang pelaksanaannya dimulai sejak tahun 1969 dengan Pelita I, Pelita II, Pelita III, Pelita IV, dan seterusnya, sehingga merupakan rangkaian Pelita yang berkesinambungan.

Sasaran Utama dan Pola Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang. Sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang yang tercantum dalam GBHN adalah terciptanya landasan kuat bagi Bangsa Indonesia untuk tumbuh dan 'berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Titik berat Pembangunan Jangka Panjang adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri, tercapainya keseimbangan antara bidang pertanian dan industri, serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat. Sedangkan pembangunan di luar bidang ekonomi dilaksanakan seirama dan serasi dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi.

Dengan prinsip bahwa Pelita yang terdahulu mempunyai sasaran untuk menaikkan tingkat hidup dan kesejahteraan rakyat banyak serta untuk menciptakan landasan bagi Pelita berikutnya, maka struktur ekonomi yang seimbang akan dicapai secara bertahap melalui pelaksanaan serangkaian Pelita berikut:- Pelita I: prioritas pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian.- Pelita II: prioritas pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan

mentah menjadi bahan baku.- Pelita III: prioritas pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan

industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.- Pelita IV: prioritas pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju

swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan yang akan terus dikembangkan dalam Repelita-repelita selanjutnya.

- Pelita V: prioritas pada: (a) sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya; (b) sektor industri yang menghasilkan produk-produk industri untuk ekspor, industri yang menyerap banyak tenaga kerja, industri pengolahan hasil-hasil pertanian, serta industri yang menghasilkan mesin- mesin industri.

Arah dan Kebijaksanaan Pembangunan Ekonomi Pelita V. Arah dan kebijakan pembangunan ekonomi untuk periode Pelita V, yang dimulai 1 April 1989, dirumuskan secara kualitatif dalam GBHN 1988. Dengan demikian kebijakan yang dirumuskan dalam

GBHN lebih bersifat mengarahkan, dan tidak mutlak. Atas dasar rumusan kebijakan inilah disusun rencana pembangunan (Repelita V), yang merupakan tolok ukur ekonomi, lengkap dengan sistem dan skala prioritas yang kuantitatif. Rumusan kebijakan pembangunan ekonomi GBHN 1988 diringkaskan sebagai berikut.1. Bidang pertanian mencakup pokok-pokok berikut.- Pembangunan pertanian bertujuan meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan

taraf hidup petani, peternak, dan nelayan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menunjang pembangunan industri, serta meningkatkan ekspor. Untuk itu perlu dilanjutkan dan ditingkatkan usaha-usaha diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi, dan rehabilitasi secara terpadu dan merata, dengan tetap memelihara kelestarian sumber daya dan lingkungan setempat.

- Untuk memantapkan swasembada pangan diupayakan peningkatan produksi bahan pangan beras dan non-beras melalui penyempurnaan penanganan pasca panen, kebijakan harga yang layak bagi petani produsen maupun konsumen, pengembangan teknologi tepat, penyediaan sarana yang memadai, pembinaan usaha tani, serta perluasan lahan termasuk pemanfaatan lahan kering, pekarangan, dan rawa. Selain itu, untuk memperbaiki mutu gizi dilakukan penganekaragaman jenis bahan makanan serta penyediaan protein nabati dan hewani. (Lihat Swasembada Pangan).

- Peningkatan produksi perkebunan diutamakan untuk meningkatkan ekspor serta memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama keperluan industri. Untuk itu perlu dilanjutkan upaya peremajaan dan rehabilitasi tanaman, penganekaragaman komoditi, pemanfaatan lahan kering dan lahan transmigrasi, pengembangan teknologi tepat guna, serta pengembangan informasi pasar. (Lihat Perkebunan).

- Peningkatan produksi perikanan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta meningkatkan ekspor. Untuk itu perlu ditingkatkan usaha budidaya di daerah pantai, daerah tambak dan air tawar, serta upaya penagkapan di daerah pantai dan lepas pantai, serta pendayagunaan Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE). (Lihat Perikanan).

- Produksi hasil hutan perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan industri dan energi melalui peningkatan Hutan Tanaman Industri (HTI), penyempurnaan tata guna hutan, serta pemanfaatan hasil hutan dengan tetap memperhatikan usaha perlindungan, penertiban, dan pengamanan hutan.

2. Bidang industri mencakup pokok-pokok berikut.- Pemantapan proses industrialisasi dimaksudkan untuk mendukung berkembangnya sektor

industri sebagai penggerak utama laju pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, penyedia barang dan jasa bermutu yang mampu bersaing di pasar internasional dan dalam negeri, serta peningkatan penguasaan teknologi. Dengan demikian sektor industri diharapkan menjadi lebih efisien, dan memegang peran lebih besar dalam perekonomian nasional. Usaha pengembangan sektor ini perlu ditunjang dengan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih sehat.

- Untuk memperkuat struktur ekonomi dan struktur industri, perlu dibina keterkaitan yang menguntungkan dan yang saling menunjang antara industri kecil, ind ustri menengah, dan industri besar, serta antara industri hilir dan industri hulu. Subsektor industri tertentu yang menjadi perhaitan utama mencakup industri pengolahan hasil pertanian, industri mesin dan peralatan, serta industri-industri strategis yang dapat menunjang pertahanan dan kemanan nasional seperti industri maritim, penerbangan, elektronika, alat-alat berat, dan industri pertahanan.

- Pengembangan industri kecil, termasuk industri kerajinan dan rumah tangga perlu terus

ditingkatkan untuk memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan ekspor, serta meningkat kan pendapatan pengusaha kecil, dan pengrajin.

- Pembangunan industri harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan yang meliputi pencegahan pencemaran, pengrusakan lingkungan hidup, dan pemborosan sumber daya alam.

3. Bidang pertambangan dan energi mencakup pokok- pokok berikut.- Pembangunan bidang pertambangan dilakukan terutama melalui penganekaragaman hasil

tambang serta pengelolaan usaha pertambangan secara efisien. Untuk itu perlu dilanjutkan, ditingkatkan, dan diperluas upaya inventarisasi dan pemetaan, eksplorasi serta eksploitasi kekayaan tambang dengan memanfaatkan teknologi tepat. Usaha peningkatan produksi harus ditunjang dengan perluasan usaha pemasaran di luar negeri, serta usaha mengolah bahan- bahan tersebut agar dapat meningkatkan nilai tambah.

- Sejalan dengan upaya menganekaragamkan sumber penerimaan negara dan devisa, perlu terus diusaha kan produksi minyak dan gas bumi, serta penemuan cadangan baru. Usaha perluasan pemasaran terus ditingkatkan, terutama untuk produk hasil pengolahan minyak dan gas bumi. Pertamba ngan rakyat diarahkan dan ditingkatkan pengelolaannya antara lain melalui penyuluhan, bimbingan, dan pembinaan usaha yang memadai, termasuk pembinaan koperasi pertambangan rakyat.

- Penanama n modal swasta di sektor pertambangan, baik modal dalam negeri maupun modal asing, perlu terus didorong dan ditingkatkan melalui iklim usaha yang sehat dan menarik bagi penanaman modal.

- Pengem bangan dan pemanfaatan energi diarahkan pada pengelolaan energi secara hemat dan efisien dengan memperhitungkan peningkatan kebutuhan dalam negeri, peluang ekspor, dan kelestarian sum ber energi jangka panjang. Karena itu penghema tan energi, khususnya energi dari minyak bumi dan sumber-sumber alam yang tidak dapat diperbaharui perlu terus dilanjutkan. Di samping itu usaha pemanfaatan sumber-sumber energi alternatif seperti tenaga air, batu bara, gas alam, panas bumi, tenaga nuklir, tenaga surya, angin, biomassa, gambut, dan sebagainya, perlu terus dikembangkan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungannya.

- Pembangunan tenaga listrik dilanjutkan dan ditingkatkan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan itu perlu ditingkatkan pembangunan sarana dan prasarana penunjangnya, serta efisensi dalam pengelolaannya. Selain itu, usaha "listrik masuk desa" perlu diperluas untuk mendorong kegiatan ekonomi serta meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat di daerah pedesaan.

4. Bidang perhubungan dan telekomunikasi mencakup pokok-pokok berikut.- Pembangunan di sektor perhubungan akan memperlancar roda perekonomian,

memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta nieningkatkan ketahanan nasional. Untuk itu, pembangunan sektor itu perlu diserasikan dengan pembangunan sektor- sektor lain, serta dengan memperhatikan keterpaduan antara berbagai jenis subsektor perhubungan, seperti perhubungan darat, laut, dan udara.

- Dalam rangka pemerataan pembangunan, perlu diberikan perhatian khusus pada pembangunan sarana dan prasarana perhubungan untuk daerah pedesaan, transmigrasi, daerah perbatasan, dan daerah-daerah terpencil lain.

- Jaringan perhubungan laut diperluas agar makin mampu menghubungkan seluruh wilayah tanah air, sekaligus mendorong pertumbuhan perdagangan dan peningkatan daya saing hasil produksi, baik di dalam maupun di luar negeri. Perhubungan udara makin ditingkatkan kemampuan, pengelolaan, dan mutu pelayanannya agar dapat meningkatkan arus wisata dan penghasilan devisa. Perhubungan udara dalam negeri, khususnya penerbangan perintis, terus diperluas untuk menjangkau semua daerah dan pulau terpencil yang belum dihubungkan oleh

jaringan angkutan darat dan laut.- Pengembangan pelayanan pos dan giro diutamakan pada peningkatan kemampuan, efisiensi,

dan keandalannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Jaringan pos dan giro juga harus diperluas agar makin menjangkau pedesaan, pemukiman transmigrasi, dan daerah terpencil lainnya. (Lihat juga PERUSAHAAN UMUM POS DAN GIRO).

- Pembangunan telekomunikasi diutamakan untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan nya, serta memperluas jaringan dan sambungan, serta meningkatkan efisiensinya. Selain itu fasilitas telekomukasi umum perlu diperbanyak agar makin tersebar dan menjangkau masyarakat banyak. Pengembangan jasa meteorologi dan geofisika dilanjutkan untuk menunjang keselamatan masyarakat pada umumnya, dan keselamatan pelayaran dan penerbangan pada khususnya.

5. Bidang perdagangan mencakup pokok-pokok berikut.- Dalam rangka mewujudkan sistern tata niaga dan distribusi nasional yang efisien dan efektif,

perlu dikembangkan kebijaksanaan perdagangan yang terpadu dan saling mendukung dengan kebijaksanaan di bidang-bidang lain. Pembangunan di sektor perdagangan bertujuan meningkatkan pendapatan produsen sekaligus menjamin kepentingan konsumen, meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja, dan memeratakan kesempatan berusaha. Untuk itu diperlukan penyebaran informasi pasar yang merata, penyederhanaan tata niaga termasuk perizinan, serta penyempurnaan lembaga-lembaga perdagangan dan pemasaran.

- Perdagangan dan penyediaan bahan kebutuhan pokok dan bahan penting lain tetap mendapat perhatian utama agar terjamin penyebarannya secara merata dan tepat waktu dengan harga yang layak dan terjangkau masyarakat banyak. Guna menunjang ekspor produk industri dalam negeri, perlu diupayakan penerobosan dan perluasan pasar internasional, antara lain melalui jaminan kesinambungan dan ketepatan waktu penyerahan, penganekaragaman barang dan pasar ekspor, peningkatan informasi perdagangan dan promosi ekspor, penyempurnaan sarana pemasaran ekspor, serta peningkatan kerja sama perdagangan internasional.

- Kebijaksanaan impor diutamakan untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa, khususnya barang modal, bahan baku dan bahan penolong, serta teknologi yang dibutuhkan untuk pembangunan di berbagai sektor.

- Kebijaksanaan perdagangan yang mendorong dan membantu koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah perlu diperluas dan disempurnakan antara lain dengan menyediakan kemudahan- kemudahan seperti kredit permodalan, memberikan penyuluhan dan informasi perdagangan, memperluas penyediaan tempat berusaha, serta meningkatkan pembinaan.

6. Dunia usaha nasional mencakup pokok-pokok berikut.- Pembangunan dunia usaha nasional diarahkan pada kerja sama yang serasi antara badan

usaha negara, koperasi, dan usaha swasta, serta antara usaha besar menengah, dan kecil berdasarkan semangat kekeluargaan yang saling menunjang dan saling menguntungkan. Dalam usaha pengembangan dunia usaha nasional, harus dihindarkan terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Upaya penyederhanaan berbagai peraturan yang menyangkut dunia usaha, termasuk perizinan, harus dilanjutkan untuk menjamin kepastian berusaha dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah termasuk pengusaha informal dan tradisional guna mengembangkan kewiraswastaan melalui bimbingan, pendidikan dan latihan, dan penyuluhan dengan mengikutsertakan pengusaha besar dan menengah. Sejalan dengan itu perlu juga diupayakan kegiatan-kegiatan yang dapat membantu menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda.

- Penanaman modal oleh masyarakat, terutama modal dalam negeri, perlu ditingkatkan dalam

rangka menggali dan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki masyarakat untuk menunjang pembangunan nasional.

Magdalena Lumbantoruan dan Bob WidyahartonoLihat juga Repelita.Rujukan1. Garis-garis Besar Haluan Negara. Departemen Penerangan. 1988.2. ”GBHN. Repelita Kelima dan Prospeknya”. Kompas. 10 Agustus 1988.

GARUDA INDONESIA AIRWAYS, PT

GARUDA INDONESIA AIRWAYS, PT (PERSERO), yang populer dengan nama Garuda, adalah perusahaan penerbangan terbesar di Indonesia, bahkan di seluruh wilayah Asia Tenggara. Garuda merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara berbentuk PT Persero di bawah pengawasan Departemen Perhubungan.

Asal mulanya, Garuda adalah sebuah perusahaan patungan antara pemerintah Indonesia dan Koninlijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) yang didirikan pada tanggal 31 Maret 1950 dengan nama NV Garuda Indonesian Airways. Pada masa berdirinya, armada Garuda terdiri atas 22 buah pesawat DC 3 (Dakota) dan 8 pesawat Catalina yang diambil alih dari Interinsulair Bedrijf KLM. Pada tahun 1955 seluruh saham KLM dibeli Pemerintah Republik Indonesia.

Pengaturan kembali perusahaan milik negara yang dilaksanakan pada tahun 1961 mengubah status Garuda menjadi Perusahaan Negara (PN). Pembenahan lebih lanjut diadakan pada tahun 1971. Melalui Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1971, status Garuda ditingkatkan menjadi PT Persero dengan misi khusus meningkatkan jumlah penerbangan di dalam dan ke luar negeri; dan meningkatkan arus wisatawan asing ke Indonesia.

Untuk dapat memenuhi harapan itu Garuda mengambil kredit dari berbagai lembaga keuangan di luar negeri sehingga dapat menambah jumlah pesawatnya. Pada tahun 1986 armada Garuda berjumlah 73 pesawat dengan rincian 5 pesawat Fokker 27; 28 pesawat Fokker 28; 19 pesawat DC-9; 6 pesawat DC-10; 9 pesawat Airbus 300; dan 6 pesawat Boeing 747. Semua pesawat tersebut berkapasitas 11.596 tempat duduk dan digunakan untuk melayani trayek penerbangan domestik dan internasional.

PT Garuda Indonesia AirwaysOverhaul DC-10. Setelah mengoperasikan pesawat DC-10 selama 14 tahun sejak 1990, Garuda Indonesia berhasil melaksanakan sendiri perawatan besar (overhaul) terhadap pesawat tersebut.

Rujukan : Manajer Indonesia. Nomor Perdana, 1988: 34.

Jalur penerbangan internasional Garuda pada tahun 1988.

Pada tahun 1988 trayek penerbangan dalam negeri yang dilayani Garuda meliputi 35 kota, yaitu semua kota propinsi dan hampir semua kota madia penting di seluruh nusantara, seperti dapat dilihat dalam gambar berikut.

Jalur Penerbangan Domestik Garuda tahun 1988.

Demikian pula dalam trayek penerbangan ke luar negeri, Garuda telah melebarkan sayapnya dengan merintis banyak jalur baru ke berbagai negara, serta meningkatkan frekuensi penerbangan ke negara-negara yang tinggi permintaan penerbangannya seperti Jepang, Taiwan, dan kota-kota besar di Eropa Barat. Pada tahun 1988 secara tetap Garuda telah menerbangi 29 kota di lima benua. Ilustrasi paling atas menunjukkan data kota-kota di seluruh dunia yang telah dilayani penerbangan Garuda.

Ekspansi besar-besaran yang dilakukan Garuda, sayang sekali tidak ditunjang dengan sistem manajemen yang memadai. Kelemahan dalam sistem administrasi, terutama manajemen operasi dan manajemen keuangan, telah mendatangkan banyak kesulitan bagi Garuda dalam membayar cicilan hutangnya. Rendahnya tingkat efisiensi dalam penggunaan pesawat, serta kurangnya perhatian pada mutu pelayanan terhadap penumpang hampir menjadi ciri utama Garuda. Monopoli penggunaan pesawat jet untuk penerbangan dalam negeri ternyata belum mampu memperbaiki keadaan. Meskipun jumlah penumpang serta barang yang diangkut Garuda meningkat dari tahun ke tahun, ditunjukkan dalam bentuk tabel dan grafik di bawah, Garuda terus

merugi hingga tahun 1988.

Berbagai upaya pembenahan telah dilakukan pemerintah demi peningkatan performansi dan efisiensi dalam tubuh Garuda. Pada tahun 1984 kepemimpinan Garuda dialihkan dari Wiweko yang telah memegang kendali perusahaan tersebut selama lebih dari sepuluh tahun, kepada R.A.J. Lumenta. Lumenta berhasil menekan kerugian yang dialami Garuda dengan mengutamakan efisiensi penggunaan pesawat secara maksimal, meningkatkan mutu pelayanan, serta memperbaiki citra Garuda yang telah demikian merosot dibandingkan citra perusahaan penerbangan internasional lain.

Jumlah Penumpang, Angkutan Barang, Penghasilan, Rugi/Laba Garuda tahun 1984-

1987

Tahun Penumpang(ribuan orang)

Barang(ton)

Penghasilan (juta rupiah)

(Rugi)/Laba (juta rupiah)

19841985198619871988

4.9864.9995.5485.838

6.589,9

70.96478.22093.46198.896

113.401

674.441,5 746.379,9 1.006.054,4 1.382.062 1.464.938

(80.000)(34.000)(21.500)

(146.800)*127.000**

* data PDBI (dikutip dari Kompas, 31 Desember 1988). ** Data diolah kembali dari berbagai sumber.

Penghasilan PerusahaanJutaan Rupiah

* proyeksi

Salah satu langkah perbaikan citra yang ditempuhnya adalah, dengan bantuan sebuah perusahaan konsultan internasional yang terkenal, mengubah logo dan warna pesawat Garuda yang semula dominan merah dan jingga menjadi putih dan biru pada tahun 1985. Usaha peningkatan efisiensi dilakukan dengan menambah frekuensi penerbangan domestik untuk jalur-jalur ramai seperti Jakarta-Surabaya dan Jakarta-Medan. Selain itu Lumenta juga melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan penerbangan internasional lain dengan membuka jalur-jalur baru ke seluruh penjuru dunia, dan menyewakan pesawat- pesawat yang under-utilized.

Untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada penumpang, Garuda kembali menghidangkan makanan dan minuman dalam penerbangan-penerbangan domestik. Pada waktu Lumenta menyerahkan jabatan kepada penggantinya Soeparno bulan Januari 1988, Garuda telah mulai menghasilkan laba. Laporan Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) mengungkapkan bahwa dengan asset total sejumlah 1,32 trilyun rupiah pada tahun 1987, Garuda menduduki peringkat BUMN terkaya ketigabelas.

PT Garuda Indonesia Airways memiliki tiga anak perusahaan yang merupakan usaha patungan dengan pihak-pihak lain. Ketiga anak perusahaan itu adalah:1. PT Merpati Nusantara Airlines yang bergerak dalam usaha penerbangan domestik.2. Hotel Bukit Nusa Corporation yang mengelola hotel mewah di Nusa Dua, Bali.3. PT Mintasari Hotel Development Corporation yang bergerak di bidang pembangunan dan

pengelolaan hotel.Magdalena Lumbantoruan

Rujukan1. Departemen Keuangan R.I. 1983. Bio Data Badan Usaha Negara: Sektor Jasa Umum.2. "Garuda Indonesia, BUMN Paling Rugi Tahun 1987". Kompas. 31 Desember 19883. ’’Garuda Indonesia: Sayap Baru Garuda”. Tempo. 16 Januari 1988.4. ’’Laporan Utama: Garuda Indonesia”. Manajer Indonesia. Tahun I No. Perdana. 1988: 33-34.

GATT. LIHAT GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE.

GEERTZ, CLIFFORD

GEERTZ, CLIFFORD (? - ?), seorang ahli antropologi Amerika yang karya-karyanya mengenai masyarakat Indonesia mengundang banyak reaksi dan kritik. Karyanya yang paling terkenal adalah The Religion of Java yang diterbitkan pada tahun 1960. Karya tersebut merupakan sebuah etnografi yang berdasarkan pengamatan di salah satu kota yang diberi nama Mojokuto dan terletak di Jawa Timur. Pengamatan dilakukan secara cermat dari bulan Mei 1953 sampai September 1954. Kemudian bahan yang dikumpulan menjadi desertasi di Universitas Havard dan diterbitkan pada tahun 1960. Karya tersebut menganalisis struktur masyarakat Jawa dengan pendekatan orisinil.

Sebelum Clifford Geertz studi mengenai lapisan masyarakat Jawa didominasi para sarjana Belanda. Van Vollenhoven, seorang ahli hukum adat dalam bukunya Het Adatrecht in Nederlands-Indie mengatakan bahwa di masyarakat Jawa terdapat dua pilah (dichotomy), yaitu priyayi dan orang kebanyakan. Geertz dalam studinya memperkenalkan tiga pilah (trichotomy) yaitu: abangan, santri, dan priyayi. Dalam pembagian tersebut Geertz membuat pilah tiga dari ragam

(varian) masyarakat Jawa, yaitu (1) ragam pertama: golongan masyarakat bertradisi abangan yang menganut kepercayaan dan gaya hidup animistik. Petani kecil tergolong dalam ragam pertama ini; (2) ragam kedua: lapisan masyarakat bertradisi santri yang menganut agama Islam dan patuh pada peraturan-peraturan ibadat. Golongan pedagang dan petani kaya tergolong dalam varian ini; (3) ragam ketiga: golongan priyayi yang dianggap keturunan bangsawan dan berorientasi pada agama Hindu. Mereka berakar pada kejayaan kraton dan masih memelihara etiket halus kraton. Golongan priyayi biasanya dikaitkan dengan jabatan birokrasi pemerintah.

Dalam pendekatan tersebut Geertz menunjukkan bahwa agama mempengaruhi tingkah laku manusia dan ikut menentukan pemilahan masyarakat. Karya Geertz ini memang mengundang banyak pujian dan memancing kritik, tetapi buku itu sudah menjadi klasik, sehingga siapa pun yang ingin mempelajari masyarakat Indonesia tidak dapat mengenyampingkan Clifford Geertz.J. SOEBIJANTO

Rujukan1. Geertz, Clifford. 1960. The Religion of Java. The Free Press of Glencoe.2. ”Awa Percontohan yang Abangan, Santri, Priyayi”. Kompas. 3 November 1985.3. ’’Santri-Abangan, Wong Cilik-Priyayi dan Entah Apa Lagi...”. Kompas. 5 November 1985.

GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE

GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE, atau GATT, adalah perjanjian multilateral bidang perdagangan internasional yang dilembagakan dengan tujuan: (1) memperjuangkan terciptanya perdagangan bebas dan menstabilkan sistem perdagangan internasional; (2) memperjuangkan penurunan dan penghapusan tarif bea masuk serta hambatan-hambatan perdagangan lainnya (Tariff and Non-Tariff Barriers).

Perjanjian tersebut ditandatangani di Geneva pada bulan Oktober 1947 oleh wakil-wakil dari 23 negara dengan hasrat menghindarkan terulangnya proteksionisme dalam perdagangan internasional, seperti yang terjadi pada awal tahun 1930-an, dan yang diperkirakan menjadi salah satu sebab terjerumusnya negara-negara Barat ke dalam The Great Depression.

Pada tahun 1987 jumlah negara yang bergabung sebagai anggota mencapai 94 negara. Besarnya pengaruh GATT dalam mengatur hubungan perdagangan internasional telah menyebabkan 30 negara lain yang bukan anggota secara de facto menerapkan prinsip dan ketentuan GATT dalam praktik perdagangan internasional mereka. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem perdagangan yang diatur dalam GATT telah menguasai sekitar 4/5 bagian dari perdagangan internasional.

Prinsip GATT. Kelembagaan GATT menganut prinsip-prinsip, yang secara multilateral disetujui negara-negara anggota (Contracting Parties), sebagai berikut.1. Perdagangan Tanpa Diskriminasi. Prinsip ini berintikan penolakan terhadap sikap Most

Favoured Nations (MFN Clause). Artinya, dalam menetapkan kebijakan perdagangan, tiap negara harus menerapkan sikap non-diskriminatif dengan tidak memberikan suatu keistimewaan yang menguntungkan kelompok negara tertentu. Pengecualian terhadap prinsip tersebut diatur dalam Artikel XXIV tentang Regional Trading Arrangement, misalnya beberapa negara mengadakan perjanjian perdagangan regional seperti ASEAN, atau Masyarakat Eropa.

2. Proteksi Melalui Tarif. Negara-negara anggota GATT dibenarkan melindungi industri dalam negeri hanya melalui kebijakan tarif, yakni dengan menaikkan tarif bea masuk dan tidak melalui tindakan-tindakan proteksi lain seperti larangan impor dan penetapan kuota impor.

3. Stabilitas Perdagangan Internasional dicapai melalui pengaturan pengikatan tarif (tariff binding) yang ditetapkan dalam perundingan antar-negara anggota.

4. Konsultasi Konsiliasi adalah cara yang ditempuh dalam penyelesaian persengketaan atau

perbedaan pendapat (dispute settlement) antar-negara anggota. Persengketaan perdagangan yang timbul antara dua negara anggota pada umumnya diselesaikan langsung secara bilateral, kemudian hasilnya dilaporkan kepada Dewan Perwakilan GATT. Apabila penyelesaian bilateral tidak tercapai, Dewan akan membentuk suatu panel atau panitia penyelesaian persengketaan yang anggota-anggotanya terdiri atas para ahli yang tidak memihak.

5. Penundaan Pelaksanaan Kewajiban (The Waiver and Possible Emergency Action) dapat diterapkan untuk negara anggota tertentu setelah mendapat persetujuan dari sidang anggota (Contracting Parties). Sebagai contoh, suatu negara anggota dibenarkan mengadakan larangan impor untuk produk industri tertentu bila impor dapat mematikan daya saing produk negaranya.

6. Pembatasan Kuantitatif dalam Impor (Quantitative Restrictions on Imports) dapat dibenarkan bila negara anggota yang bersangkutan benar-benar mengalami kesulitan neraca pembayaran, atau bila negara tersebut dalam proses membangun dan mengembangkan industri dalam negeri untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya.

7. Perlakuan Khusus untuk Barang-barang Industri dari Negara-negara Berkembang (Differential and More Favourable Treatment, Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries) diberlakukan sejak tahun 1965. Kebijakan ini dikenal dengan nama Enabling Cause yang kemudian menjadi dasar bagi negara-negara maju untuk memberikan perlakuan khusus (preferensi) pada negara- negara terbelakang (less developed countries) dan negara-negara sedang berkembang. Preferensi ini disebut Sistem Preferensi Umum (Generalized System Of Preferences atau GSP).

Lihat juga Sistem Preferensi Umum.

Organisasi GATT. Lembaga tertinggi dalam GATT disebut Contracting Parties yang terdiri atas pejabat berwenang dari masing-masing negara anggota. Contracting Parties bersidang sekali setahun di Geneva, dan berfungsi sebagai penentu kebijakan dan pengambil keputusan, terutama dalam masalah negosiasi bilateral maupun multilateral; penurunan tarif atau persetujuan kebijakan non-tarif untuk negara-negara anggota tertentu yang dipandang perlu; pemberian hak penundaan kewajiban (waiver); atau penerimaan anggota baru.

Sebagai badan eksekutif tertinggi dibentuk Dewan Perwakilan (Council of Representatives) yang bertugas menyusun agenda sidang tahunan Contracting Parties; mensupervisi badan-badan lain dalam lingkungan GATT; dan menangani masalah-masalah penting mendesak yang muncul di luar masa sidang. Dewan Perwakilan bersidang sedikitnya delapan kali dalam setahun.

Sekretariat yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas mengorganisasikan dan memantau pelaksanaan keputusan- keputusan sidang. Badan-badan lain dalam GATT terdiri atas komisi kerja dan kelompok ahli yang selalu berhubungan dengan Contracting Parties dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Putaran Perundingan Perdagangan Multilateral, atau Rounds of Multilateral Trade Negotiations. Sejak dibentuk, GATT telah mengadakan delapan kali putaran perundingan yang populer dengan sebutan round. Tujuan utama diadakannya round tersebut adalah penurunan dan penghapusan tarif, serta penghapusan hambatan-hambatan perdagangan non-tarif. Round yang pernah diadakan adalah:1. Geneva Round (April-Oktober 1947). Dalam round ini 23 negara menyusun draft Havana

Charter dan berhasil mengadakan perubahan terhadap 45.000 konsesi tarif yang mencakup 50% volume perdagangan dunia.

2. Annecy Round (1949) terutama membahas masalah penerimaan anggota baru.3. Torquay Round (1950-1951) berhasil mencapai penurunan tarif perdagangan antar negara

anggota pada waktu itu.

4. Geneva Round (1955-1956) hampir tidak menghasilkan apa-apa karena lemahnya prosedur dan metode negosiasi.

5. Dillon Round (1961-1962) menghasilkan 4400 konsesi tarif. Dalam round ini disetujui pula bahwa pembentukan Custom Unions atau ” Daerah Perdagangan Bebas” (Free Trade Area) seperti Masyarakat Eropa harus didasarkan pada ketentuan GATT, dalam arti bahwa kebijakan tersebut tidak boleh menimbulkan hambatan perdagangan bagi pihak ketiga.

6. Kennedy Round (November 1963-Mei 1967). Dalam round ini diterapkan metode negosiasi tarif yang baru untuk produk-produk industri. Metode itu disebut Multilateral Across The Board Reduction, dan telah berhasil menurunkan tingkat tarif rata-rata 35% untuk produk-produk industri.

7. Tokyo Round (1973-1979) menghasilkan penurunan tarif terhadap ribuan jenis produk industri dan pertanian. Tokyo Round juga menghasilkan persetujuan-persetujuan di bidang non-tarif seperti Anti-Dumping Code, Code on Subsidies on Countervaling Duties, dan lain-lain.

8. Uruguay Round (1986-). Pada waktu penutupan Tokyo Round tahun 1979, disadari bahwa apa yang telah disepakati dalam perundingan-perundingan tersebut banyak yang tidak dilaksanakan. Beberapa penyebab adalah buruknya keadaan perekonomian sebagian besar negara-negara berkembang, sehingga tidak memungkinkan mereka melaksanakan komitmen tersebut. Selain itu, pertentangan kepentingan antar-negara anggota, baik antara negara maju dan negara berkembang, maupun antar-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang, telah menyebabkan meluasnya kebijakan proteksi di seluruh dunia. Pada GATT Ministerial Meeting di Geneva tahun 1982, Jepang dan Amerika Serikat mengajukan gagasan perlunya dimulai putaran perundingan multilateral baru guna menyelamatkan sistem perdagangan internasional. Putaran baru ini dimulai pada pertemuan tingkat menteri Contracting Parties di Punta Del Este, Uruguay, 20 September 1986. Tujuan utama Uruguay Round adalah menciptakan sistem perdagangan bebas yang akan memberi keuntungan bagi semua negara, khususnya negara berkembang, serta memperbaiki sistem access to market dengan penurunan dan penghapusan tarif, pembatasan kuantitatif, dan tindakan-tindakan proteksi lain. Uruguay Round masih berlangsung dalam tahun 1988.

Keanggotaan GATT. Anggota GATT pada tahun 1987 berjumlah 93 negara, terdiri atas:1. Afrika Selatan 31. Inggris2. Antigua dan Barmuda 32. Irlandia3. Argentina 33. Islandia4. Australia 34. Israel5. Austria 35. Italia6. Bangladesh 36. Jamaika7. Barbados 37. Jepang8. Belanda 38. Kamerun9. Belgia 39. Kanada10. Belize 40. Kenya11. Benin 41. Kolombia12. Brazilia 42. Kongo13. Burkina Faso 43. Korea Selatan14. Burundi 44. Kuba15. Chad 45. Kuwait16. Chili 46. Luksemburg17. Cekoslovakia 47. Madagaskar

18. Cote d‘Ivoire (Pantai 48. MalawiGading) 49. Malaysia19. Denmark 50. Maldives20. Filipina 51. Malta21. Finlandia 52. Mauritania22. Gabon 52. Mauritius23. Gambia 54. Myanmar (Burma)24. Ghana 55. Meksiko25. Guyana 56. Mesir26. Haiti 57. Moroko27. Hong Kong 58. Nikaragua28. Hungaria 59. Niger29. India 60. Nigeria30. Indonesia 61. Norwegia

62. Pakistan63. Perancis64. Peru65. Polandia66. Portugal67. Rep. Afrika Tengah68. Republik Dominika69. Rumania70. Rwanda71. Selandia Baru72. Senegal73. Sierra Lone74. Singapura75. Siprus76. Spanyol77. Srilanka78. Suriname79. Swedia80. Swis81. Tanzania82. Thailand83. Togo84. Trinidad dan Tobaco85. Tunisia86. Turki87. Uganda88. Uruguai89. Yugoslavia90. Yunani91. Zaire92. Zambia93. Zimbabwe

Kantor Pusat GATT berlokasi di Geneva dengan alamat: Centre William Rappard - 154 Rue de Lausanne, 1211 Geneva 21, Switzerland, Telepon: 310231; Telex: 28787 GATT CH.Magdalena Lumbantoruan

Rujukan1. ’’Laporan Khusus: General Agreement on Tariffs and Trade”. Ekonomi Indonesia. No. 2105. 5 Januari 1988.2. Schiavone, G. 1983. International Organizations: A Dictionary and Directory. Macmillan Reference Books.

GENERAL EQUILIBRIUM THEORY. Lihat Keynes, John Maynard.

GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES (GSP). Lihat Sistem Preferensi Umum.

GILBRETH, FRANK BUNKER (1868-1925) DAN LILIAN MOLLER (1878-1972), keduanya tidak akan pernah dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan teori manajemen, terutama Scientific Management.

EEBMFrank Bunker Gilbreth

Hasil penelitian suami-istri itu dalam bidang teknik dan metode kerja merupakan sumbangan yang besar terhadap peningkatan produktivitas kerja. Dalam konsep manajemen mereka menghargai pekerja sebagai manusia.

Suami-istri Gilbreth adalah pelopor Scientific Management, terutama dalam bidang ’’Telaah Gerak dan Telaah Kerja” (Work & Motion Study). Sumbangan pemikiran dan penelitian mereka di bidang itulah kemudian menjadi dasar Penyederhanaan Kerja (Job Simplification), Standar Kerja, dan Insentif.

Frank B. Gilbreth lahir pada tahun 1868. Meskipun ia lulus tes masuk pada Massachussets Institute of Tecnology (MIT) yang termashur itu, ia memilih bekerja sebagai kontraktor bangunan. Mula-mula ia magang sebagai tukang batu pada sebuah perusahaan konstruksi di kota tempat tinggalnya. Ia memperhatikan bahwa orang yang mengajarnya memasang batu bata memperagakan tiga macam gerakan. Gerakan pertama adalah gerakan khusus sebagai contoh, gerakan kedua adalah gerakan normal memasang bata tetapi lambat, dan gerakan ketiga adalah gerakan memasang bata cepat. Dari pengamatannya terhadap berbagai variasi tersebut Gilbreth menemukan metode kerja memasang batu bata yang terbaik dan paling efisien.

EEBMLilian Moller

Sejak itu Gilbreth memperdalam pengamatannya terhadap gerakan-gerakan yang dilakukan para pekerja bangunan serta peralatan-peralatan yang dipakai. Dari kesimpulan yang diperoleh, ia

mengembangkan metode yang lebih sempurna. Sebagai contoh dalam pemasangan batu bata, metode Gilbreth mengurangi jumlah gerakan dari 18 gerakan menjadi 4,S gerakan per batu bata dan meningkatkan jumlah bata yang dipasang dari 120 menjadi 350 per jam per orang. Ia juga menciptakan rak tempat bata sehingga pekerja tidak perlu lagi membungkuk untuk mengambil batu bata. Ia juga membuat formula adukan semen yang tepat dan konsisten agar pekerja tidak perlu lagi mengetok bata itu untuk merapatkannya ke adukan semen.

Dengan mengkaji dan menganalisis gerakan pekerja secara ilmiah Gilbreth mengembangkan metode kerja yang lebih efisien dan hemat waktu. Dari hasil penelitian inilah tercipta sebuah ’’daftar 17 gerakan dasar” yang diberi nama ’’THERBLIGS” (Gilbreth dieja terbalik) untuk mengklasifikasikan kegiatan pekerja.

Pada tahun 1904 Gilbreth menikah dengan Lilian Moller yang memiliki latar pendidikan psikologi dan manajemen. Bersama-sama mereka melanjutkan penelitian untuk penyempurnaan metode kerja. Untuk menunjang penelitian itu mereka menggunakan dan menciptakan banyak alat dan teknik baru. Beberapa alat ciptaan mereka, antara lain microchronometer yang dapat mencatat waktu sampai 1/2000 menit, cyclegraph, film yang dapat merekam urut-urutan gerakan, dan chronocyclegraph, alat pencatat kecepatan dan arah gerakan yang terekam dalam film. Untuk mencatat proses dan pola urutan kerja, Gilbreth menciptakan bagan proses dan diagram alur yang dimanfaatkan orang sampai sekarang.

Meskipun Gilbreth mendapat gelar kehormatan "Bapak Telaah Kerja’’, sumbangan pemikirannya bersama istrinya tidak terbatas pada bidang itu saja. Mereka juga mengembangkan sistem pencatatan hasil keluaran pekerja yang akhirnya dipakai sebagai dasar sistem pengupahan insentif. Sumbangsih mereka meluas ke penyederhanaan abjad Inggris, penyederhanaan papan tombol mesin tik, dan penyederhanaan ejaan.

Perhatian utama Gilbreth adalah pada pengembangan potensi manusia secara optimal melalui pelatihan yang efektif, metode kerja yang benar, lingkungan kerja yang mendukung; dan iklim kerja yang sehat. Frank dan Lilian Gilbreth adalah pelopor- pelopor manajemen pertama yang berpendapat bahwa selayaknya perhatian utama organisasi adalah me-memastikan kepuasan pekerjanya dan menghargai mereka sebagai individu.MAGDALENA LUMBANTORUAN

Lihat juga BAGAN ALUR PROSES; DIAGRAM ALUR; SCIENTIFIC MANAGEMENT; TELAAH KERJA.Rujukan1. George, C.S. 1972. The History of management thought. Prentice-Hall.2. Griffin, R.W. 1987. Management. Edisi kedua. Houghton Mifflin.

GINI, KOEFISIEN. Lihat LORENS, KURVA.

GINSI. Lihat GABUNGAN IMPORTIR NASIONAL SELURUH INDONESIA.

GIRO

GIRO, istilah Inggrisnya demand deposits, adalah simpanan dari nasabah pada bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Dalam pelaksanaannya, lalu lintas giro dicatat oleh bank dalam suatu rekening yang biasanya disebut rekening koran. Rekening ini terdiri atas rekening perorangan, rekening atas nama suatu badan, dan rekening gabungan.

Setiap pembukaan rekening baru, caJon nasabah harus menyerahkan tanda bukti diri dan tanda tangan pada daftar isian yang harus sama dengan tanda tangan pada tanda bukti diri tersebut; akta pendirian bagi perusahaan yang bentuk hukumnya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dan/atau undang-undang/peraturan pemerintah lainnya.

Bilyet giro.

Setelah rekening dibuka, nasabah akan menerima buku formulir cek/bilyet giro. Cek digunakan untuk penarikan dana tunai, sedang bilyet giro hanya digunakan u ntuk penarikan dana yang sifatnya pemindah bukuan. Bila dana nasabah pada bank tidak cukup untuk membayar cek/bilyet giro yang diajukan kepada bank pembayar, maka bank mempunyai dua pilihan, yaitu membayarnya yang berarti bank memberikan fasilitas cerukan (overdraft), atau menolaknya, yang berarti bank menggolongkan cek/bilyet giro tersebut sebagai cek/bilyet giro kosong. Apabila dalam jangka waktu enam bulan nasabah menarik cek/bilyet giro kosong tiga kali termasuk penarikan pada bank lain, maka rekening yang bersangkutan segera ditutup oleh bank dan akan dimasukkan dalam daftar hitam Bank Indonesia. Apabila rekening nasabah ditutup, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan sisa buku cek/bilyet giro. Namun demikian, pertimbangan tentang cek /bilyet giro yang dananya tidak mencukupi ini, sepenuhnya diserahkan pada kebijaksanaan masing- masing bank. (Lihat juga CEK).

Bilyet Giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandardisasi bentuknya, kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya, pada bank yang sama atau pada bank lainnya. Bilyet giro tidak dapat dipindahtangankan melalui endosemen (endorsement).

Suatu bilyet giro memuat hal-hal berikut: (1) nama "Bilyet Giro" dan nomor seri; (2) perintah yang jelas tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas saldo penarik; (3) nama dan tempat bank tertarik; (4) nama pihak yang harus menerima pemindahbukuan dana, dan jika perlu juga alamatnya; (5)jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf; (6) tanda tangan dan cap/stempel badan usaha, jika si penarik merupakan badan usaha; (7) tempat dan tanggal penarikan; (8) tanggal mulai efektif berlakunya perintah dalam bilyet giro; (9) nama bank tempat pihak penerima memiliki rekening. Berikut ini adalah contoh formulir bilyet giro yang memuat syarat-syarat tersebut di atas.

Tenggang waktu pembayaran ditetapkan selama tujuh puluh hari, terhitung sejak tanggal penarikannya. Bilamana tanggal efektif mulai berlakunya perintah yang termaktub dalam bilyet giro tidak dicantumkan, maka tanggal penarikan berlaku sebagai tanggal efektif. Sebaliknya, jika tanggal penarikan tidak dicantumkan, maka tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikan bilyet giro. Apabila nama bank penerima dana berarti dana dapat dipindahkan ke bank mana saja untuk rekening si penerima. Berdasarkan sifat bilyet giro, nama si penerima dana mutlak harus dicantumkan dan jika tidak demikian, bilyet tersebut harus ditolak. Ada larangan penggunaan huruf-huruf lain selain huruf Latin untuk pengisian jumlah uang dan perintah dalam cek, bilyet giro, dan surat-surat berharga lainnya.

Lalu Lintas Giro di Indonesia. Karena pembayaran dengan giro dan cek merupakan pembayaran sah, alat pembayaran ini disebut uang giral. Dan karena penggunaan uang giral mempunyai banyak kelebihan dibandlngkan dengan uang kartal, maka di Indonesia perbandingan uang giral terhadap seluruh uang yang beredar meningkat dari tahun ke tahun. Menurut catatan Bank Indonesia jumlah uang giral yang beredar pada tahun 1989 mencapai 56%. Hal ini sejalan dengan makin meningkatnya saldo rekening koran yang terdapat di seluruh bank di Indonesia dari tahun ke tahun. Berikut iniadalah perkembangan saldo rekening koran yang terdapat pada bank-bank peserta kliring di Jakarta.

(dalam milyar rupiah)Akhir tahun 1979 1.1411980 2.0921981 2.8731982 2.5931983 2.5321984 3.0151985 3.7041986 3.8571987 4.2501988 5.0541989 (Juli) — 5.170Rujukan : Laporan Mingguan Bank Indonesia No. 1582. 31 Agustus 1989.B. SOEWARTOYO

RujukanBank Indonesia. Ikhtisar Ketentuan-ketentuan Perbankan Indonesia (IKPI). Jilid II.

GITOSARDJONO, SUKAMDANI SAHID

TEMPOSukamdani S. Gitosardjono

GITOSARDJONO, SUKAMDANI SAHID (1928- ), seorang pengusaha besar Indonesia, terutama di bidang perhotelan. Di samping perhotelan, ia juga bergerak dalam lain yang tidak kurang dari 15 jenis bidang usaha lain.

Sukamdani lahir di Solo, Jawa Tengah, pada tanggal 14 Maret 1928. Setelah menamatkan studinya pada Akademi Peniagaan di Jakarta pada tahun 1955, ia memulai usahanya dengan mendirikan sebuah percetakan kecil di rumahnya yang sederhana di daerah Dukuh Atas, Jakarta. Di tempat itulah ia kelak membangun hotel megah berbintang 5, Sahid Jaya Hotel. Usaha percetakan yang bernama NV Harapan Masa itu berkembang dengan baik, hingga tahun 1958 ia melebarkan sayapnya dengan mendirikan PT Tema Baru yang bergerak di bidang percetakan dan penerbitan. Pada tahun 1962 Sukamdani sudah memiliki tiga buah percetakan di Jakarta dan satu lagi di Solo. Ia mendapat banyak order dari berbagai instansi pemerintah, termasuk penerbitan buku-buku sekolah dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada waktu keadaan perekonomian negara merosot pada masa pra G-30-S, Sukamdani terpaksa mengalihkan usahanya. Ia memilih menjadi importir kertas dan tinta cetak, juga mengageni mobil Holden dan Opel Kapitan. Usaha yang didasarkan semata-mata pada intuisi itu menurutnya menghasilkan banyak keuntungan. Dengan modal itu pada tahun 1963 ia mendirikan hotelnya yang pertama, Hotel Sahid di Solo yang berkapasitas 28 kamar. Pada masa pemerintahan Orde Baru usahanya menanjak dengan sangat pesat, sehingga jaringan hotel yang dimilikinya,

terdiri atas sembilan hotel yang tersebar di berbagai kota, merupakan jaringan hotel swasta terbesar di Indonesia saat ini. Hotel-hotel tersebut adalah: Hotel Sahid Jaya di Jakarta (844 kamar), Hotel Sahid di Solo (40 kamar), Kusuma Sahid Prince Hotel di Solo (103 kamar), Sahid Garden Hotel di Yogyakarta (144 kamar), Sahid Bali Seaside Cottage di Kuta (60 kamar), Kawanua City Hotel di Manado (100 kamar), Sahid Bima Sakti di Surabaya (260 kamar, direncanakan selesai 1989). Selain itu ia masih dipercaya oleh pihak lain untuk mengelola sebuah hotel di Ujungpandang, yakni Makassar City Hotel.

Usaha besar Sukamdani yang lain adalah industri semen PT Tri Daya Manunggal Perkasa di Palimanan, Cirebon. Dalam usaha ini ia berpatungan dengan Liem Sioe Liong dari PT Indocement. Di samping semua itu masih ada lebih dari sepuluh jenis usaha lain seperti perkayuan, perdagangan umum, penerbitan, pariwisata, konstruksi, distributor pupuk dan kertas, catering, dan kilang minyak, yang ditekuninya.

Sukamdani adalah pekerja yang rajin. Menurut pengakuannya ia bekerja 15 jam sehari, baik untuk mengerjakan tugas-tugas rutin sebagai eksekutif puncak sekian banyak perusahaan, maupun untuk kegiatan organisasi dan sosial. Salah satu kegiatan ekstranya yang menonjol adalah sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Jabatan itu dipegangnya sejak tahun 1982, dan pada Musyawarah Nasional Kadin tahun 1985, untuk kedua kalinya ia terpilih sebagai ketua Umum. Program utamanya sebagai Ketua Kadin adalah meningkatkan keharmonisan hubungan antara pengusaha pribumi dan pengusaha non-pribumi. Di bawah kepemimpinan Sukamdani Kadin merintis hubungan dagang langsung dengan Republik Rakyat Cina. Perjanjian perdagangan antara Kadin dan Badan Promosi Perdagangan Internasional RRC dilaksanakan bulan Juli 1985 di Singapura. Dalam masa kepengurusannya pula Undang-undang Kadin disahkan (Undang- undang No. 1 tahun 1987). Kegiatan sosial Sukamdani yang menonjol adalah sebagai Ketua Harian Yayasan Mangadeg dan sebagai Direktur Taman Mini Indonesia Indah.

BeawihartaHotel Sahid Jaya Jakarta.Magdalena Lumbantoruan

Rujukan1. ”Di balik 1800 kamar Sahid”. Swasembada. September 1988.2. Majalah Tempo. 1986. Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia, 1985-1986. Jakarta: Grafiti Pers.

GOBEL, THAYEB MOHAMMAD

TEMPOThayeb Mohammad Gobel

GOBEL, THAYEB MOHAMMAD (1930-1984), seorang usahawan tangguh pendiri PT National Gobel. Sebagai pengusaha pribumi yang sangat berhasil, ia dipandang sebagai perintis, sehingga layak menerima berbagai penghargaan dari pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang.

Gobel lahir di desa Tapa, Gorontalo pada tanggal 12 September 1930. Ia mulai bekerja pada usia 17 tahun, mula- mula sebagai seorang clerk, kemudian sebagai salesman dan asisten manajer pada sebuah perusahaan di Makassar. Pada tahun 1951 Gobel hijrah ke Jakarta dan bekerja sebagai manajer pemasaran pada sebuah firma. Kemudian ia ditunjuk untuk memimpin cabang perusahaan tersebut di Surabaya. Pada tahun 1953 ia ditarik kembali ke Jakarta untuk menduduki salah satu jabatan direktur di perusahaan yang sama.

Gobel mengawali kariernya sebagai usahawan pada tahun 1954 dengan mendirikan PT Transistor Radio Manufacturing, sebuah industri elektronika kecil-kecilan. Pabrik radionya yang pertama, hasil kerja sama bidang teknik dengan pihak Jepang, didirikan di 'Cawang, Jakarta, pada tahun 1960. ”Radio Cawang” adalah produknya yang pertama. Sepuluh tahun kemudian pabrik transistor ini sudah berkembang menjadi PT Gobel & Cabang Concern; dan setelah berpatungan dengan Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. dari Jepang (27 Juli 1970), namanya diubah kembali menjadi PT National Gobel. Dimulai dengan modal 15 juta dolar AS (40% Gobel dan 60% Matsushita) dan 2500 orang karyawan, National Gobel memproduksi berbagai peralatan elektronik dengan merek ’’National”.

PT National Gobel berkembang dengan amat pesat, sehingga perlu dibentuk anak-anak perusahaan sebagai penunjang perkembangannya. Pada tahun 1988 perusahaan tersebut telah menguasai sekitar 22% dari pangsa pasar elektronika Indonesia, bahkan merupakan produsen elektronika terbesar di Indonesia. Tujuh anak perusahaan Gobel adalah:1. Met & Gobel yang merupakan agen tunggal Matsushita Electric Trading Co. Ltd. dan berfungsi

mempromosikan serta mendistribusikan produk- produk elektronik merek National dan Technics, khususnya yang beluin diproduksi National Gobel.

2. PT Gobel Dharma Nusantara sebagai agen tunggal National Gobel.3. PT Pabrik Diesel dan Traktor yang memproduksi alat-alat pertanian dan baterai.4. PT Gobel Dharma Cipta Yasa menangani periklanan, promosi penjualan, penerbitan bahan

promosi (booklets) terutama untuk produk elektronik merek National dan Technics.5. PT First Nabel Supply memproduksi kayu lapis untuk memenuhi kebutuhan Departemen

Kabinet National Gobel.6. PT Gobel Dharma Sarana Karya bergerak di bidang konstruksi; pemeliharaan gedung, mesin

dan perlengkapan; cleaning service, serta catering untuk melayani penyediaan makan bagi segenap karyawan perusahaan Gobel.

Dalam mengelola perusahaannya, Gobel berpegang pada falsafah ”pohon pisang”. Menurut Gobel ’’Pohon pisang bersifat mengayomi dan suka berkorban. Anak-anak pisang tumbuh membentengi induknya, sedangkan batangnya siap membelah diri untuk mengeluarkan jantung yang menghasilkan buah.” Dengan falsafah ini juga ia menyiapkan generasi penerusnya. ’’Jauh sebelum pohon pisang itu mati, ia telah memproses kehidupan anak keturunannya sebagai generasi penerus.” Untuk maksud itu pulalah ia mendirikan anak-anak perusahaan tadi. Melalui anak- anak perusahaan itu Gobel menanam banyak ’’bibit unggul”. Di sana ia melatih orang-orang kepercayaannya menjadi pemimpin-pemimpin baru yang, bila diperlukan, dapat ditarik kembali ke induk, atau ke anak perusahaan yang lain. Dengan prinsip itu, Gobel meletakkan dasar-dasar manajemen dan mekanisme kerja yang mantap untuk suatu sistem kepemimpinan kolektif di masa mendatang. Kemudian dengan konsekuen, pada usia 48 tahun, ia mengundurkan diri dari semua jabatan eksekutif dan memilih menjadi Presiden Komisaris.

Sebagai pemimpin Gobel dikenal suka kerja keras dan sangat disiplin. Untuk membangkitkan semangat karyawannya yang berjumlah lebih dari 5000 orang, ia menciptakan iklim kerja yang dapat menimbulkan rasa cinta dan kebanggaan pada pekerjaan. Ia juga menciptakan ’’mars” perusahaan untuk dinyanyikan pada acara apel tiap pagi. Gobel sangat menghargai prestasi kerja. Untuk karyawan yang berprestasi tinggi tiap tahun ia membagi-bagikan saham perusahaan. Gobel juga adalah pengusaha yang patut diteladani dalam membayar pajak. Pernah pajak yang dibayarkan perusahaannya kelebihan, sehingga dikembalikan oleh pemerintah tanpa diminta. Jumlah pajak yang dibayarkannya pada waktu PT National Gobel didirikan pada tahun 1970 hanya mencapai 344 juta rupiah. Jumlah tersebut sudah naik menjadi 6,5 milyar rupiah di tahun 1979, dan menjadi 29 milyar rupiah di tahun 1987.

Keteladanannya itu menghasilkan gelar ’’Pengusaha Teladan” yang diberikan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tahun 1977. Gobel juga menerima Satya Lencana Pembangunan dari Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1972, dan Bintang Jasa Kelas III (Kun Santo Zuikosho) dari Pemerintah Jepang.

Sejak tahun 1966 Gobel aktif dalam kancah politik, dan hingga akhir hayatnya ia menjabat sebagai Ketua Partai Syarikat Islam Indonesia. Gobel juga anggota Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Gobel meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juli 1984. Berkat rintisannya, dan persiapan-persiapan yang dilakukannya jauh sebelum kepergiannya, National Gobel dan kelompok perusahaannya tetap jaya, dan bahkan terus berkembang di bawah pimpinan generasi penerusnya.Magdalena Lumbantoruan

Rujukan1. ’’Ahli Waris Ad Interim”. Swasembada. 2/IV. Mei 1988: 24-26.2. Majalah Tempo. 1984. Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia, 1983-1984. Jakarta: Grafiti Pers.

GORBACHEV, MIKHAIL SERGEYEVICH

GORBACHEV, MIKHAIL SERGEYEVICH (1931- ), negarawan dan pemimpin besar Soviet yang tersohor karena gagasan pembaruan (perestroika) dalam perekonomian dan keterbukaan (glasnost) dalam sistem politik negara itu. Dengan gagasan itu Gorbachev menancapkan tonggak dimulainya revolusi sosial dalam sejarah kontemporer Soviet.

Masa kecil Gorbachev ditandai dengan kemelaratan yang biasa dijumpai pada hampir semua keluarga petani Rusia. Ia lahir pada tanggal 2 Maret 1931 di desa Privolnoe, propinsi Stavropol di Rusia bagian selatan. Pada usia 15 tahun ia bekerja sebagai operator mesin penuai gandum di sebuah komune pertanian di desanya.

Gorbachev mulai terjun ke dunia politik dengan menjadi anggota Partai Komunis Uni Soviet (PKUS) tahun 1952. Pada tahun 1955 ia memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Moscow, dan sejak itulah ia mulai meniti kariernya dalam politik. Mula- mula, di tahun 1966, ia menjabat Sekretaris Komisariat PKUS untuk distrik Stavropol, kemudian naik menjadi Sekretaris I untuk tingkat propinsi. Pada tahun 1970 Gorbachev terpilih menjadi anggota pengurus Dewan Perwakilan Rakyat (Supreme Soviet of The USSR) dan pindah ke Moskwa. Setahun kemudian, dalam Kongres PKUS ke-24, ia diangkat menjadi anggota Dewan Pengurus Pusat Partai. Kecemerlangan serta pandangannya yang sangat progresif memberinya kesempatan untuk menyingkirkan saingan-saingan politiknya, dan ia terus naik ke puncak. Gorbachev menjadi anggota Politbiro pada Komisi Sentral Partai sejak tahun 1980. Lima tahun kemudian ia menduduki jabatan sebagai orang nomor satu di Soviet, yaitu sebagai Sekretaris Jenderal PKUS di samping jabatan lain sebagai Ketua Dewan Pertahanan, serta Anggota Presidium Parlemen.

Sejak menjabat Sekjen DPP Partai itulah Gorbachev mulai meluncurkan gagasan tentang perlunya penataan kembali sistem perekonomian Soviet yang dinilainya sebagai industri besar yang gagal. Para pekerja tidak bermotivasi, sedangkan para manajernya terlena karena fasilitas-fasilitas negara yang mereka nikmati. Monopoli negara dalam pasar domestik telah mematikan minat berwirausaha, dan semua orang merasa tidak perlu bekerja keras sebab tidak ada barang yang bisa mereka beli di pasaran bila mereka punya kelebihan uang. Dalam kondisi ini Gorbachev mulai berkampanye untuk membangkitkan semangat perestroika. Ia mengunjungi seluruh pelosok negeri dan minta agar semua pekerja bekerja sebaik-baiknya demi meningkatkan produktivitas dan kemakmuran bersama. Tindakan selanjutnya adalah membatasi penjualan minuman keras, yang kemudian terbukti dapat meningkatkan produktivitas pekerja dan menurunkan jumlah penolakan produk (rejects/serap). Untuk memperlaju roda perekonomian domestik, Gorbachev merangsang tumbuhnya usaha swasta, meskipun masih dalam batas usaha keluarga. Usaha sampingan ini hanya boleh dilakukan di luar jam kerja, kecuali oleh para pensiunan dan mahasiswa.

TEMPOMikhail S. Gorbachev

Sasaran perestroika yang lain adalah peningkatan mutu produk agar produk-produk buatan Soviet dapat lebih bersaing di pasaran internasional. Untuk itu negara mendidik 1500 orang inspektur pengendali mutu yang diberi wewenang memeriksa dan menolak produk keluaran pabrik-pabrik besar di seluruh Soviet yang dinilai kurang baik mutunya. Untuk memotivasi para pekerja pabrik, Gorbachev mengusulkan agar para manajer dan penyelia pabrik tidak ditunjuk dari atas, tetapi dipilih oleh para karyawan, atau mencalonkan diri sendiri melalui sistem pemilihan umum. Dengan demikian para penyelia (supervisor) dan manajer yang tidak berprestasi akan

tersingkir dengan sendirinya, dan para pekerja merasa lebih dihargai partisipasinya.

Gorbachev juga mencela sistem perencanaan dan pengambilan keputusan yang terpusat dan menurutnya tidak efektif. Untuk itu ia merencanakan mengurangi wewenang Dewan Perencanaan Nasional dan pengaruh pusat atas industri-industri berat, serta mendelegasikan pengambilan keputusan pada pimpinan perusahaan yang kompeten. Secara garis besar tahap-tahap yang akan ditempuh dalam rangka perestroika tercantum pada tabel halaman berikut.

Menyadari bahwa Soviet telah tenggelam dalam isolasi ekonomi selama lebih dari 60 tahun, Gorbachev bertekad untuk mengangkat citra Soviet dalam dunia internasional. Ia bahkan mengharapkan Soviet dapat berpartisipasi dalam GATT, IMF, dan Bank Dunia. Untuk itu ia memberikan wewenang kepada 100 perusahaan Soviet terbesar dan 21 kementerian untuk mengadakan hubungan langsung dengan mitra dagang dan badan-badan asing lain. Salah satu kontak penting yang telah berhasil dirintis adalah hubungan langsung antara Comecon dan masyarakat Eropa (lihat juga Masyarakat Eropa). Di bawah kepimpinannya perjanjian pembatasan senjata strategis (SALT) dengan Amerika berhasil dicapai.

Agar glasnost (keterbukaan) itu lengkap, Gorbachev membuka Soviet bagi penanaman modal asing dalam bentuk usaha patungan (joint ventures), dengan ketentuan modal asing tersebut tidak lebih dari 49%. Semua tindakan reformasi Gorbachev ini dilambangkan oleh para pengamat dari Barat sebagai tindakan seorang nakhoda yang tidak hanya ’’mengubah arah kapal”, tetapi juga menyediakan peta baru, memasang sistem navigasi baru, memperkenalkan sistem komando baru, dan secara bertahap mengganti awak kapalnya.

Tahap-tahap Perestroika

Perubahan radikal ini tentu saja mengundang kritik dan kecaman yang bertubi-tubi, serta resistensi, terutama dari lawan-lawan politik yang berhaluan konservatif. Pihak-pihak yang merasa terancam kedudukannya oleh gerakan pembaruan ini menuduh Gorbachev memaksakan kapitalisme di Soviet. Sebaliknya Gorbavhev menegaskan bahwa ia sama sekali tak bermaksud

mengganti sistem sosialisme, tetapi justru meningkatkan dan memperkuatnya. Inti perestroika menurut dia, adalah menciptakan pasar tanpa kapitalisme. Untuk memciptakan pembeli, Gorbachev menerapkan sistem ’’pertanian swasta”. Sekelompok petani secara kolektif dapat menyewa tanah milik pemerintah untuk digarap bersama. Mereka mengatur jadwal kerja sendiri, dan bila hasilnya melebihi target, mereka berhak mendapat pembayaran ekstra. Dengan cara ini diharapkan pertanian akan maju pesat.

Gelombang perombakan terakhir dilakukan Gorbachev dalam Sidang Khusus Parlemen tanggal 1 Oktober 1988. Ia mengadakan gebrakan yang disebutnya ’’Revolusi Rusia Kedua” dan membersihkan kaum konservatif dari tubuh PKUS. Presiden Andrei Gromyko yang mengundurkan diri sebagai anggota Komisi Sentral, dipensiunkan dari jabatan presiden, dan sidang secara aklamasi meminta Gorbachev merangkap jabatan presiden tersebut. Di tangan Gorbachev, jabatan kepala negara yang sebelumnya merupakan jabatan seremonial, akan lebih berfungsi sesuai dengan rencana perubahan konstitusi. Dalam sidang ini Gorbachev juga mengusulkan agar presiden diberi hak menentukan kebijakan politik dalam dan luar negeri. Selain itu, kepala negara juga diberi wewenang menentukan kebijakan pertahanan dan menunjuk perdana menteri.

Masih panjang jalan yang harus ditempuh sebelum Gorbachev mampu merealisasikan impiannya itu, tetapi apa yang telah berhasil dirintisnya memberikan harapan besar, baik bagi rakyat Soviet maupun bagi dunia yang mengharapkan tercapainya perdamaian dunia.Magdalena Lumbantoruan

Rujukan1. Goldman, M.I. ’’Gorbachev; Turnaround CEO”, harvard Business Review. Mei-Juni 1988: 107-133.2. Gorbachev, M.S. 1987. Perestroika; New Thinking For Our Country and the World. Harper & Row.3. ’’Revolusi Kedua Gorbachev”. Tempo. 8 Oktober 1988: 38.4. ’’Sebuah Rumah Bagi Gorbachev”. Editor. No. 39. 28 Mei 1988: 14-1.

GRAMEDIA. LIHAT OJONG, PETRUS KANISIUS.

GRESHAM, HUKUM

GRESHAM, HUKUM, berbunyi: ’’uang yang buruk selalu akan menyingkirkan uang yang baik”. Uang yang buruk adalah uang yang nilai nominalnya dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan nilai logamnya sendiri, sebaliknya uang yang baik adalah uang yang nilai nominalnya dinilai terlalu rendah dibandingkan dengan nilai logamnya. Hukum tersebut lahir pada abad ke-19, yaitu pada waktu perekonomian dunia masih menggunakan standar emas dan perak bersama-sama (bimetalisme). Pada waktu itu perbandingan nilai emas dan perak ditetapkan 1:16. Karena adanya perubahan permintaan dan penawaran emas atau perak di suatu negara, perbandingan nilai kedua logam tersebut juga berubah. Terjadilah suatu kecenderungan bahwa logam yang dalam bentuk mata uang dinilai terlalu tinggi (uang yang buruk) akan diubah menjadi mata uang, dan logam yang dinilai terlalu rendah akan dilebur menjadi logam biasa. Dengan demikian, yang beredar hanyalah mata uang dari logam yang dinilai terlalu tinggi. Pada akhirnya perekonomian dunia pada dasarnya akan kembali pada satu standar, yaitu standar logam yang dinilai terlalu tinggi.

B. SOEWARTOYO

GUDANG GARAM, PT

GUDANG GARAM, PT, nama yang mewakili sebuah konglomerat baru pada awal dasa warsa 90-an. Semula nama tersebut dipakai untuk sebuah perusahaan rokok kretek yang berlokasi di Kediri, Jawa Timur. Sejak didirikan lebih dari 30 tahun yang lalu, Gudang Garam merupakan produsen rokok kretek terbesar di Indonesia, meskipun persaingan dengan produsen- produsen rokok kretek lainnya makin ketat dan pasaran rokok kretek mulai jenuh.

Sejarah Perkembangan Perusahaan. PT Gudang Garam didirikan Tjoa Ing Hwie (kemudian

berganti nama menjadi Surya Wonowidjojo), pria kelahiran Fukkien, Cina, pada tanggal 15 Agustus 1923 yang berimigrasi ke Indonesia pada usia 4 tahun. Usaha ini dimulainya tanggal 26 Juni 1958, setelah ia meninggalkan perusahaan rokok ”93” milik pamannya. Dengan modal tekad dan pengetahuan yang diperolehnya selama 5 tahun bekerja pada pabrik itu, ia mendirikan pabrik sendiri di desa Semampir, Kediri. Logo Gudang Garam, yang kini sangat terkenal itu, dibuat oleh Sarman, seorang buruh yang mengikuti Surya meninggalkan perusahaan rokok pamannya. Gudang yang tergambar dalam logo itu adalah gudang garam kosong yang terletak di seberang pabrik rokok ”93" Dimulai dengan beberapa orang buruh linting, usaha ini meningkat pesat.

PT Gudang GaramProses pembuatan rokok klobot yang dilakukan secara manual.

Salah satu kunci keberhasilan produknya, menurut Surya, adalah resep atau formula kretek yang mengandung lebih dari 20 jenis tembakau, ditambah dengan cengkeh dan ramuan saus yang sangat dirahasiakan. Hingga menjelang akhir hidupnya (Surya meninggal pada bulan Agustus 1985), Surya selalu ikut mengawasi proses pembuatan ramuan rokok kreteknya.

Perkembangan pesat PT Gudang Garam, baik dalam segi fisik bangunan, modal, produksi, serta jumlah karyawannya diawali dengan diperolehnya fasilitas PMDN pada tahun 1969. Menjelang akhir dekade tahun 80-an, dengan dibukanya unit produksinya yang kesembilan, ’’kerajaan” Gudang Garam berdiri kukuh di atas tanah seluas 182 hektar di jantung kota Kediri dan merupakan salah satu industri terbesar yang mampu menyerap tenaga kerja paling banyak untuk daerah Jawa Timur. Kecuali itu, Gudang Garam telah membuka kesempatan kerja bagi lebih dari 40.000 distributor dan agen pemasaran yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Data perkembangan PT Gudang Garam sejak 1975 yang berhasil dikumpulkan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Data Perkembangan Produksi PT Gudang Garam

Tahun Jumlah produksi jumlah buruh cukai yang disetor

1975 7,6 milyar batang 20.800 *)1979 8,1 milyar batang 29.324 *)1980 17,9 milyar batang 30.849 123 milyar1981 20,0 milyar batang 35.000 *)1984 23,8 milyar batang 39.000 251,6 milyar1985 24,3 milyar batang 42.000 220 milyar1986 38,4 milyar batang *) 300 milyar1987 40,3 milyar batang *) 392 milyar1988 41,6 milyar batang *) 409 milyar1989 39.5 milyar batang 45.000 452 milyar

*) tidak ada data.

Rujukan: diolah dari data yang dimuat di berbagai media massa.

Perkembangan yang demikian cepat ini pernah memukul perusahaan itu. Terbuai suskes, Gudang Garam menjadi kurang waspada. Pada tahun 1982 penjualannya merosot 16%, dan tahun 1984 turun lagi hampir 10%, karena sebagian pasarnya direbut PT Dj arum. Selama itu iklan dan upaya promosi diabaikan, karena produk mereka dianggap sudah cukup terkenal. Akibatnya para pesaingnya memetik keuntungan dari pandangan keliru ini. Sejak 1985 Gudang Garam mulai gencar berpromosi dan memacu produksinya, sehingga dalam Semester 1/1986 jumlah produksi dan penjualan PT Djarum kembali terlampaui.

Suasana kerja di salah satu ruang produksi Sigaret Kretek Tangan (SKT).

Data Departemen Keuangan bulan Desember 1988 menunjukkan jumlah produksi Gudang Garam tetap di atas PT D j arum maupun Bentoel. Jumlah cukai yang mereka setorkan ke kas negara pada tahun 1988 melampaui 400 milyar rupiah. Meskipun terjadi penurunan jumlah produksi untuk tahun 1989, secara keseluruhan pertumbuhan PT Gudang Garam selama tujuh tahun terakhir dasa warsa 80-an mencapai rata- rata 8% per tahun.

Manajemen PT Gudang Garam. Di bawah pimpinan Surya Wonowidjojo, manajemen PT Gudang Garam terkenal sebagai ’’manajemen gotong royong” dan ’’manajemen yang dekat dengan pekerja”. Beberapa ciri manajemen PT Gudang Garam yang menonjol adalah:

- Penerapan hubungan industrial Pancasila secara murni dengan menganggap pekerja bukan semata- mata sebagai alat, tetapi sebagai partner produksi. Kesejahteraan buruh dan karyawan sangat diperhatikan. Semua itu terlihat dari fasilitas bagi para pekerja di samping upah yang memadai (50% di atas upah standar harian bagi buruh sektor industri rokok), serta jaminan sosial seperti Tunjangan Hari Raya, pengobatan gratis, program Astek, program pendidikan bagi karyawan, dan sebagainya.

- Peran serta dalam pembangunan yang dapat dilihat bukan saja dari jumlah cukai yang disetor ke kas negara serta penyediaan lapangan kerja bagi puluhan ribu orang di Jawa Timur, tetapi juga partisipasi dalam pembangunan sarana-sarana umum seperti rumah sakit, sekolah rumah ibadah, unit pemadam kebakaran, dan sebagainya bagi masyarakat Jawa Timur.

-Sepeninggal Surya Wonowidjojo tahun 1985, pimpinan PT Gudang Garam diambil alih oleh

dua anaknya, yaitu Rachman Halim (Tjoa ToHing) yang meneruskan kepemimpinan ayahnya sebagai Presiden Direktur, dan Susilo Wonowidjojo (Tjoa To Bing) yang mewarisi keahlian ayahnya meramu formula rokok kretek.

Di bawah pimpinan baru Gudang Garam mulai ’’melebarkan sayapnya” ke bidang-bidang usaha lain. Semula Gudang Garam terkenal konservatif dalam diversifikasi, yaitu dengan membatasi diri dalam bidang-bidang usaha yang berkaitan dengan industri utamanya, yakni pabrik kertas rokok PT Surya Zig- Zag dengan investasi sekitar 83 milyar rupiah, dan sebuah percetakan pembuat bungkus rokok.

PT Gudang GaramKompleks pabrik rokok Gudang Garam di Kediri. Sebagian dari kebesaran sebuah imperium.

Bidang lain pertama yang dimasuki grup ini adalah perhotelan. Pada bulan Desember 1988 Gudang Garam mulai membangun sebuah hotel berbintang empat di daerah peristirahatan Tretes, Jawa Timur, dengan investasi 8 milyar rupiah lebih, dengan nama Hotel Surya Raya Indah (HSRI). HSRI memiliki 110 kamar dan 12 cottage, dan dikelola PT Surya Raya Indah. Selain itu Gudang Garam membeli hotel Merdeka di Kediri yang akan berfungsi sebagai guest house bagi tamu-tamunya, dan untuk umum.

Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kediri, Gudang Garam membangun sebuah taman rekreasi seluas sembilan hektar di daerah Koa, Kediri, dan merencanakan pembangunan sebuah hutan wisata berareal 75 hektar di Kabupaten Besuki yang menurut Rachman Halim akan berfungsi sebagai ’’usaha sosial yang mandiri”.

Pertengahan bulan Januari 1989 Gudang Garam mengumumkan berdirinya Bank Sumber Dana (BSD) di Surabaya, sebagai perluasan usaha bank yang semula berstatus Bank Perkreditan Rakyat. Gudang Garam mengembangkan asetnya yang semula berjumlah 400 juta rupiah menjadi 22 milyar pada awal tahun 1989. Total aset grup Gudang Garam awal tahun 1990 diperkirakan telah mencapai tidak kurang dari 1,25 trilyun rupiah. Saham grup ini seluruhnya dimiliki oleh keluarga Wonowidjojo.

Ditanya mengapa baru belakangan ’’membanting setir” ke bisnis lain, Rachman Halim berpendapat ia baru perlu melangkah setelah industri rokoknya mantap sebagai yang nomor satu. Ia merasa aman setelah mampu mengungguli produksi pesaing besarnya dengan beberapa milyar batang di tahun 1988. Falsafahnya dalam berdiversifikasi: ’’Belajar berdiri dulu, lalu berjalan, baru berlari.”

Pada bulan Agustus 1990 PT Gudang Garam berhasil menjual 57.807.800 lembar saham senilai

578,07 milyar rupiah dan menjadi perusahaan rokok kretek kedua yang go public.Magdalena LumbantoruanLihat juga Djarum Kudus, PT.

Rujukan1. ’’Kompetisi Potong Leher”. Editor. 5 September 1987.2. ’’Yang Besar yang Banyak Tidur”. Tempo. 29 Juni 1985.3. ’’Cukai Rokok: Kretek Tanpa Protes”. Tempo. 1 April 1989: 93-94.

GUGUS KENDALI MUTU

GUGUS KENDALI MUTU, atau Quality Control Circles, biasa disingkat dengan GKM, adalah sekelompok karyawan yang dengan sukarela bertemu secara teratur untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah mutu dan masalah-masalah lain yang mereka hadapi dalam pekerjaan sehari-hari.

GKM merupakan salah satu bentuk pelaksanaan atau perwujudan konsep Pengendalian Mutu Terpadu/PMT (Total Quality Control/TQC). Dalam PMT, manajemen kualitas merupakan satu mata rantai kegiatan yang tidak terputus-putus, mulai dari tahap rancangan atau disain produk, sampai pelayanan purna jual yang dinikmati pelanggan selama ia masih memiliki produk tersebut. Dengan demikian manajemen kualitas bukan hanya menyangkut masalah kualitas produksi di pabrik saja.

Konsep GKM dikembangkan pertama kali di Jepang pada tahun 1962 atas prakarsa Profesor Kaoru Ishikawa dan Japanese Scientist & Engineers (JUSE). Konsep tersebut memadukan teori-teori perilaku yang dikembangkan Abraham Maslow, Herzberg dan McGregor dengan teori pengendalian mutu yang diperkenalkan di Jepang oleh Dr. Denning dan Dr. Juran di tahun 50-an. Kedua ahli tersebut mengajarkan teknik pengendalian mutu kepada para teknisi dan manajer Jepang dengan harapan mereka inilah yang akan memimpin penerapan teknik tersebut pada perusahaan masing-masing.

Namun orang Jepang menerapkan manajemen kualitas dengan cara pendekatan yang berbeda. Mereka menganggap para operator, sebagai pelaksana produksi, lebih menguasai masalah-masalah mutu daripada para manajer dan eksekutif lain. Karena itu operator itulah yang harus dibekali dengan teknik tersebut, dan mereka pulalah yang diharapkan untuk langsung menerapkannya. Hasilnya, mereka menjadi lebih bermotivasi, karena merasa dilibatkan dalam manajemen, dan merasa lebih dipercaya. Hal ini berarti mengurangi masalah komunikasi dan resistensi pada program-program pembaruan yang diperkenalkan, karena merekalah yang paling menguasai masalah- masalah yang perlu dicari jalan keluarnya.

Sasaran. Peningkatan mutu adalah sasaran utama GKM, karena mutu yang tinggi menjamin lancarnya penjualan. Selain itu berkurangnya produk yang cacat berarti peningkatan produktivitas, sekaligus peningkatan laba serta jaminan pekerjaan bagi pekerjanya. Secara umum tujuan GKM dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) mengurangi kesalahan dan meningkatkan mutu produk; (2) merangsang kerja kelompok yang lebih efektif; (3) meningkatkan motivasi dan partisipasi pekerja; (4) mengurangi absensi dan keluhan; (5) meningkatkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah; (6) memperbaiki komunikasi dalam organisasi; (7) mengembangkan hubungan kerja yang harmonis antara manajer dan pekerja; (8) mengurangi tingkat pemborosan yang disebabkan oleh kesalahan atau ketidaktelitian dalam proses produksi; (9) mengembangkan calon-calon pemimpin baru; (10) mendorong pekerja lebih peka terhadap masalah keselamatan.

Pengorganisasian GKM. Organisasi GKM merupakan organisasi fungsional sebagai penunjang kegiatan gugus. Bentuk organisasinya tidak formal, dari tidak perlu dikaitkan langsung dengan struktur organisasi formal yang ada dalam perusahaan. Sebagai contoh, atasan tidak harus

menjadi pemimpin gugus, dan anak buah bukan tidak mungkin menjadi ketua. Berikut adalah contoh salah satu bentuk organisasi pendukung GKM yang dijumpai dalam banyak perusahaan yang menerapkan program GKM.

Rujukan: Ingle, S. 1989. Pedoman Pelaksanaan GKM: Meningkatkan Produktivitas Melalui Daya Manusia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan: hal 46.Bentuk organisasi informal GKM.

Rujukan: Ingle, S. 1989. Pedoman Pelaksanaan GKM: Meningkatkan Produktivitas Melalui Daya Manusia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan: hal 322.Analisis kerangka ikan.

Gugus. Pada umumnya tiap gugus beranggotakan 3 sampai 13 orang pekerja. Sebaiknya anggota-anggota tiap gugus berasal dari unit kerja yang sama, atau yang melakukan pekerjaan serupa, agar masalah- masalah yang dibahas dalam gugus dikenali semua anggota. Dasar keanggotaan dalam gugus tidak bisa dipaksakan, murni sukarela.

Pemimpin atau ketua gugus. Ketua gugus pertama sebaiknya adalah penyelia (supervisor) unit. Untuk giliran selanjutnya penyelia dapat menunjuk salah seorang anggota gugus, yaitu pekerja yang dianggap mampu untuk menggantikannya.

Pelancar atau fasilitator. Pelancar atau fasilitator bertugas mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan-kegiatan GKM di perusahaan. Pada umumnya tiap pelancar bertanggung jawab mengawasi beberapa gugus dalam unit kerjanya. Pelancar juga bertugas melatih pemimpin-pemimpin gugus, dan berfungsi sebagai penghubung antara masing-masing gugus dan perusahaan. Para pelancar ini disupervisi oleh seorang koordinator.

Panitia pengendali atau Steering Commitee bertugas menetapkan sasaran penerapan GKM, serta mengawasi kegiatan program secara keseluruhan pada jenjang perusahaan (corporat level). Anggota panitia pengendali terdiri atas wakil-wakil tiap bagian dalam perusahaan.

Prosedur Kegiatan Gugus Kendali Mutu. Anggota- anggota gugus bertemu satu kali dalam seminggu selama satu jam. Proses kegiatan gugus dapat digambarkan demikian:

1. Identifikasi masalah dilakukan dengan cara pengumpulan pendapat (brainstorming). Berbagai masalah yang biasa dihadapi dalam pekerjaan disusun dalam daftar.

2. Memilih masalah prioritas dilakukan dengan teknik Pareto, yaitu memilih beberapa masalah yang dinilai paling penting dan paling mendesak untuk dipecahkan dari sedemikian banyak masalah yang ada dalam proses kerja.

3. Analisis masalah dilakukan dengan teknik analisis sebab-akibat. Teknik ini disebut juga analisis kerangka ikan (fish bone analysis), karena bentuk diagramnya yang menyerupai kerangka ikan. Melalui analisis ini ditemukan sebab-sebab yang paling mungkin. Gambar di atas menyajikan contoh analisis kerangka ikan untuk mencari sebab-sebab kelebihan dalam pengiriman order.

4. Usulan pemecahan masalah disampaikan dalam bentuk presentasi kepada manajemen. Dalam presentasi ini juru bicara gugus menjelaskan kepada manajemen masalah apa yang telah dianalisis dan mengusulkan cara pemecahannya. Presentasi dianggap cara paling efektif, karena melalui presentasi terjadi komunikasi langsung dan terbuka antara pekerja dan manajemen.

Magdalena LumbantoruanRujukan1. Ingle, S. 1989. Pedoman Pelaksanaan G KM: Meningkatkan Produktivitas Melalui Daya Manusia. Penerjemah: Suryohadi. Jakarta: Pustaka Sinar

Harapan.2. Ishikawa, Kaoru. 1984. Quality Circles at Work. Tokyo: Asian Productivity Organization.3. Konz, Stephan. ’’Quality Circles: Japanese Success Story”. Industrial Engineering: Oct 1979: 24-27.

GULA, INDUSTRI. Lihat Tebu Rakyat Intensifikasi.

GUNAWAN, MU’MIN ALI

TempoMu’min Ali Gunawan

GUN AWAN, MU'MIN ALI (1939-), seorang bankir swasta nasional kenamaan yang telah berperan dalam memelopori modernisasi dunia perbankan di Indonesia, terutama dalam memasyarakatkan saham bank.

Pendiri Panin Bank ini lahir dengan nama Lie Mo Ming di Jember, Jawa Timur, pada tanggal 12 Maret 1939. Ayahnya,Lie A Mie meninggal waktu Mu’min berusia empat tahun. Bersama empat orang saudaranya, Mu'min diasuh ibunya yang mengusahakan sebuah toko kelontong. Lulus SMP ia mulai merasa tidak betah bersekolah. ”Saya lebih senang bekerja ketimbang sekolah,” kilahnya. SMA kelas II ia hijrah ke Jakarta untuk ”ikut” pada iparnya, Mochtar Riady, yang waktu itu Direktur Bank Buana Indonesia, sambil melanjutkan sekolahnya. Tamat SMA ia bekerja di bidang ekspor impor bersama seorang iparnya yang lain, sambil kuliah malam di sebuah akademi perbankan swasta. Merasa kurang berkembang di bidang itu, mereka mengalihkan usahanya ke bidang pelayaran antar-pulau. Waktu itu mereka sempat memiliki tujuh kapal motor dengan ukuran masing-masing 100 ton bobot mati.

Empat tahun kemudian, sekitar tahun 1966, Mu’min mulai merintis bisnis banknya. Bersama Mochtar Riady, ia masuk ke Bank Industri & Dagang Indonesia (BIDI) yang sedang mengalami kesulitan likuiditas, dengan membeli sebagian sahamnya. Ia mulai menjabat sebagai direktur bank tersebut setelah kepemilikan sahamnya naik menjadi 23%. Alasannya masuk ke bisnis perbankan waktu itu: ”— Bank adalah tempat yang terhormat. Bankir selalu dihormati oleh masyarakat. Dan kehormatan semacam itu enak.”

Usaha banknya berkembang mantap, terbukti dari jumlah asetnya yang kian menanjak. Pada tahun 1967 ia membeli Bank Kemakmuran di Jakarta. Kemudian, bersama beberapa koleganya, ia mendirikan Bank Industri Djaya Indonesia di Surabaya. Sesuai anjuran merjer bagi bank-bank kecil oleh Gubernur Bank Indonesia, pada awal tahun 70-an, ketiga bank tersebut digabungkannya, dan lahirlah Pan Indonesia Bank Ltd. (Panin Bank) pada tanggal 17 Agustus 1971. Dengan demikian Mu’min adalah salah satu perintis merjer dalam dunia perbankan di Indonesia dan kepeloporannya itu diabadikannya dalam motto banknya, The First Merger Bank in Indonesia.

Pada tahun 1972 Bank Abadi Jaya dari Bandung ikut bergabung, dan setahun kemudian Bank Lingga Harta dari Cirebon menyusul menyatukan diri. Pada tahun 1975, dua bank lagi melebur, yaitu Bank Pembangunan Ekonomi Semarang, dan Bank Pembangunan Sulawesi dari Ujungpandang. Dengan merjer tersebut posisi Panin menjadi kuat, sehingga ketika Pasar Modal Indonesia diaktifkan kembali, bank tersebut kembali berperan sebagai bank perintis. Pada tahun 1982 Panin Bank dinyatakan layak go public, dan menjadi bank pertama yang memasyarakatkan sahamnya di Indonesia. Dalam menerapkan manajemen di banknya, Mu’min mengaku memakai

’’sistem campuran” antara model Jepang, Eropa, dan Amerika. Bagi perusahaan besar, yang penting adalah keterbukaan dalam komunikasi, katanya. Komunikasi antara atasan dan bawahan harus berlangsung dua arah. Mu’min juga terbuka terhadap nasabahnya, dan tidak segan menerima siapa saja yang ingin menemuinya. ’’Bagaimana mungkin Anda disukai masyarakat, jika anda sendiri enggan menerima mereka?”

Berbekal falsafah tersebut Mu’min berusaha mengubah sistem pengelolaan bank secara tradisional yang dipengaruhi banyak unsur kekeluargaan ke sistem profesional. Sebagai eksekutif puncak, ia juga merasa perlu mengawasi langsung pekerjaan anak buahnya melalui closed circuit TV yang dipasang di sisi meja kerjanya. ’’Kadang-kadang perlu melihat suasana kerja anak buah”, ujarnya.

Di bawah kendalinya, aset Panin Bank melesat dari 155 milyar rupiah di tahun 1980 menjadi 380 milyar lebih di tahun 1984. Di tahun itu juga Panin menduduki peringkat bank swasta nasional terbesar kedua setelah Bank Central Asia, dan peringkat pertama sebagai bank swasta yang menghasilkan laba tertinggi. Pertumbuhan itu dibarengi dengan lahirnya berturut- turut beberapa sister companies, yakni Pan Union Insurance Ltd., Panin Putra Life Insurance, Private Development Finance Company of Indonesia (PDFCI), Mutual International Finance Corp. Ltd., Clipan Leasing Corporation, dan Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia, hingga terbentuklah Panin Group. Di samping itu ’’kerajaan” Mu’min pun meluas dengan berdirinya beberapa usaha patungan di Singapura dan Hongkong, dan keikutsertaannya dalam industri real estate PT Green Ville, dan pabrik benang tenun PT Maligi Spinning Mills.

Namun, seperti keyakinan Mu’min sendiri bahwa ’’besar belum tentu baik, dan baik tidak harus besar”, pertumbuhan pesat grup ini pernah mengakibatkan keguncangan hebat bagi Panin Bank. Banyaknya dana bank yang ’’tersedot” untuk membiayai kegiatan grup tersebut sempat mengancam likuiditasnya, sehingga pada tahun 1986 posisi Panin Bank merosot, bahkan sempat dinilai dalam ’’kondisi tidak sehat” oleh Bank Indonesia. Dalam rangka penyehatan kembali, kedudukan eksekutif puncak dalam bank terpaksa dipercayakannya ke tangan orang luar.

Menjelang akhir tahun 1988, setelah melewati berbagai kemelut dan pengalihan sebagian saham kepada Yan Darmadi, Mu’min Ali Gunawan, kali ini bersama Prijatna Atmadja sebagai presiden, kembali tampil memegang tampuk pimpinan Panin Bank. Pengalaman tidak enak itu membuatnya makin bijaksana, dan makin sadar akan kebenaran apa yang pernah diucapkannya sendiri: ”— masyarakat memberi kepercayaan yang besar, tetapi justru inilah yang membuat kami terkena pressure, karena kami terikat pada moral obligation yang besar. Kalau krisis ekonomi, misalnya, jiwa kami ikut goncang. Kenapa? Karena kami punya tanggung jawab yang besar. — Menjadi bankir itu tidak enak. Betul. Banyak makan hati, dan beban moral maupun material terlampau berat. Selalu ada tekanan batin. Banyak pressure. Nggak enak.”

Aktivitas Mu’min Ali Gunawan di luar bisnis adalah kepengurusannya dalam Kadin Pusat. Mu’min yang gemar membaca majalah ekonomi dan perbankan ini juga merupakan salah seorang pendiri Yayasan Prasetya Mulya.Magdalena Lumbantoruan

Lihat juga Bank Panin.Rujukan1. Majalah Tempo. 1986. Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia 1985-1986. Jakarta: Grafiti Pers.2. Winarto, J. ’’Mu’min Ali Gunawan: Para Bankir Ikut Panik”. Eksekutif. November 1984: 16-21.