full page fax print - kemkes.go.id · lampiran 3.5 jumlah kasus dan angka kesakitan penyakit...

PROFIL KESEHATAN INDONESIA

2008

DEPARTEMEN KESEHATAN R.I. JAKARTA

2009

351.770 212 Ind p

TIM PENYUSUN

Pengarah Dr. H. Sjafii Ahmad, MPH Sekretaris Jenderal Depkes

Ketua dr. Untung Suseno S., MKes

Kepala Pusat Data dan Informasi Depkes

Editor Hasnawati, SKM, MKes

Sugito, SKM, MKes Hary Purwanto, MKes, MMSi

Dra. Rahmaniar Brahim, Apt, MKes

Anggota, Sunaryadi, SKM, MKes; Fetty Ismandari, dr.; Nuning Kurniasih, SSi, Apt;

Farida Sibuea, SKM, MScPH; Evida V. Manullang, SSi; Marlina Indah Susanti, SKM; Supriyono Pangribowo, SKM; Dewi Roro Kumbini, SPd; Istiqomah, SS;

Sarijono; Sondang Tambunan; Maryati; B.B Sigit

Kontributor Badan Pusat Statistik; Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;

Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal; Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat; Ditjen Bina Pelayanan Medik; Ditjen Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;

Ditjen Bina Kefarmasian & Alkes; Badan Litbangkes; Badan PPSDMKes; Biro Perencanaan dan Anggaran; Biro Kepegawaian;

Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; Pusat Penanggulangan Krisis

Katalog Dalam Terbitan. Departemen Kesehatan RI 351.770 212 Ind p

Indonesia. Departemen Kesehatan. Pusat Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2008. - - Jakarta : Departemen Kesehatan RI 2009 I. Judul 1. HEALTH STATISTICS

Buku ini diterbitkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9, Jakarta 12950 Telepon no: 62-21-5229590, 5221432 Fax no: 62-21-5203874 E-mail: [email protected] Web site: http://www.depkes.go.id

i

“Profil Kesehatan Indonesia 2008” merupakan salah satu wujud akuntabilitas dari kinerja Pusat Data dan Informasi. Supaya profil kesehatan ini tidak membingungkan, maka tahun yang tercantum dalam judul profil kesehatan disamakan dengan tahun dari data dan informasi yang disajikan.

“Profil Kesehatan Indonesia 2008” ini selain memuat informasi seperti profil kesehatan sebelumnya, juga memuat kejadian-kejadian penting yang terjadi pada tahun 2008. Penyajian dalam “Profil Kesehatan Indonesia 2008” ini masih terdapat keterbatasan karena ada beberapa data yang masih belum bisa terkumpul sehingga untuk beberapa indikator masih memuat data tahun 2007, termasuk kontribusi dari hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2007 yang diselenggarakan Balitbangkes Depkes. Beberapa data dan informasi tahun 2008 yang belum terdapat dalam Profil Kesehatan Indonesia 2008 ini akan disajikan dalam bentuk sajian lain selain Profil Kesehatan Indonesia.

“Profil Kesehatan Indonesia” dengan segala keterbatasannya tetap diupayakan agar

dapat terbit lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Profil Kesehatan Indonesia 2008 ini akan diterbitkan dalam dua versi bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Selain diterbitkan dalam bentuk cetakan, Profil Kesehatan Indonesia 2008 juga dapat diakses melalui internet; http://www.depkes.go.id.

Mudah-mudahan “Profil Kesehatan Indonesia 2008” ini bermanfaat dalam mengisi

kebutuhan data dan informasi kesehatan yang terkini sesuai dengan harapan kita semua.

Jakarta, 2009

Kepala Pusat Data dan Informasi

Dr. Untung Suseno S., MKes NIP. 19581017 198403 1 004

KATA PENGANTAR

iii

Saya menyambut gembira terbitnya “Profil Kesehatan Indonesia 2008” yang lebih

cepat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun berat dan banyak tantangan di dalam proses pengumpulan data dan informasi kesehatan ini, akhirnya Pusat Data dan Informasi berhasil menghimpun data tahun 2008 dan menyusunnya dalam bentuk “Profil Kesehatan Indonesia 2008”.

Tantangan dan kendala dalam penyediaan data dan informasi yang tepat waktu ternyata cukup banyak, sehingga data dan informasi dari setiap provinsi maupun program masih belum dapat terisi secara lengkap. Dengan telah terbitnya “Profil Kesehatan Indonesia 2008” ini, saya harapkan dapat bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan yang didasari atas data dan informasi (evidence based) dan dapat digunakan pula sebagai salah satu bahan evaluasi program pembangunan kesehatan.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi sehingga memungkinkan tersusunnya “Profil Kesehatan Indonesia 2008” ini.

Jakarta, 2009

Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan

Dr. H. Sjafii Ahmad, MPH NIP. 19490929 197712 1 001

SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL DEPKES

v

KATA PENGANTAR i SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL iii DAFTAR ISI v DAFTAR LAMPIRAN vii BAB I: PENDAHULUAN 1 BAB II: GAMBARAN UMUM DAN PERILAKU PENDUDUK 3 A. Keadaan Penduduk 3 B. Keadaan Ekonomi 6 C. Keadaan Pendidikan 10 D. Keadaan Lingkungan 12 E. Keadaan Perilaku Masyarakat 18 BAB III: SITUASI DERAJAT KESEHATAN 24 A. Mortalitas 24 B. Morbiditas 31

C. Status Gizi 67 BAB IV: SITUASI UPAYA KESEHATAN 73 A. Pelayanan Kesehatan Dasar 73 B. Pelayanan Kesehatan Rujukan 90 C. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 94 D. Perbaikan Gizi Masyarakat 114 E. Pelayanan Kesehatan dalam Situasi Bencana 118 BAB V: SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN 120 A. Sarana Kesehatan 120 B. Tenaga Kesehatan 133 C. Pembiayaan Kesehatan 137

DAFTAR ISI

vi

BAB VI: PERBANDINGAN INDONESIA DENGAN NEGARA ANGGOTA ASEAN DAN SEARO 140 A. Kependudukan 140 B. Derajat Kesehatan 149 C. Upaya Kesehatan 158 DAFTAR PUSTAKA 163 LAMPIRAN

***

vii

Lampiran 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan Menurut Provinsi Tahun

2007 - 2008 Lampiran 2.2 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut

Provinsi Tahun 2008 Lampiran 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tertentu, Angka Beban

Tanggungan dan Provinsi Tahun 2008 Lampiran 2.4 Jumlah dan Persentase Daerah Tertinggal Menurut Provinsi Tahun 2006

- 2008 Lampiran 2.5 Persentase Penduduk Buta Huruf Menurut Kelompok Umur Lampiran 2.6 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Provinsi Tahun 2004 - 2008 Lampiran 2.7 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Provinsi Tahun 2004 - 2008 Lampiran 2.8 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum dan Provinsi

Tahun 2008 Lampiran 2.8.a Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum dan Provinsi

Tahun 2008 Lampiran 2.8.b Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum dan Provinsi

Tahun 2008 Lampiran 2.9 Persentase Rumah Tangga Menurut Rata - Rata Pemakaian Air Bersih

per Orang per Hari dan Provinsi, Riskesdas Tahun 2007 Lampiran 2.10 Persentase Rumah Tangga Menurut Kualitas Fisik Air Minum per

Provinsi Tahun 2007 Lampiran 2.11 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum dari

Pompa/Sumur/Mata Air Menurut Tipe Daerah, Jarak ke Tempat Penampungan Akhir Kotoran/Tinja Terdekat dan Provinsi Tahun 2008

Lampiran 2.12 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar, Tipe Daerah dan Provinsi Tahun 2008

Lampiran 2.13 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset dan Provinsi Tahun 2008

Lampiran 2.13.a Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset dan Provinsi Tahun 2008

Lampiran 2.13.b Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset dan Provinsi Tahun 2008

DAFTAR LAMPIRAN

viii

Lampiran 2.14 Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja dan Provinsi Tahun 2008

Lampiran 2.14.a Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja dan Provinsi Tahun 2008

Lampiran 2.14.b Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja dan Provinsi Tahun 2008

Lampiran 2.15 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Tempat Tinggal (m2). Tipe Daerah dan Provinsi Tahun 2008

Lampiran 2.16 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah, dan Jenis Lantai Terluas (m2) dan Provinsi, Tahun 2008

Lampiran 2.17 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah, dan Jenis Dinding Terluas (m2) dan Provinsi, Tahun 2008

Lampiran 2.18 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Bulan Referensi Menurut Jenis Keluhan Kesehatan yang dialami dan Provinsi Tahun 2008

Lampiran 2.18.a Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Bulan Referensi Menurut Jenis Keluhan Kesehatan yang dialami dan Provinsi Tahun 2008

Lampiran 2.18.b Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Bulan Referensi Menurut Jenis Keluhan Kesehatan yang dialami dan Provinsi Tahun 2008

Lampiran 2.19 Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Bulan Referensi Menurut Jumlah Hari Sakit dan Provinsi Tahun 2008

Lampiran 2.19a Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Bulan Referensi Menurut Jumlah Hari Sakit dan Provinsi Tahun 2008

Lampiran 2.19.b Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Bulan Referensi Menurut Jumlah Hari Sakit dan Provinsi Tahun 2008

Lampiran 2.20 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan dan Mengobati Sendiri Selama Bulan Referensi Menurut Tipe Daerah dan Provinsi Tahun 2008

Lampiran 2.21 Persentase Penduduk yang Mengobati Sendiri Selama Bulan Referensi Menurut Jenis Obat yang Digunakan, Tipe Daerah dan Provinsi Tahun 2008

Lampiran 2.22 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Bulan Referensi Menurut Tempat/Cara Berobat dan Provinsi Tahun 2008

Lampiran 2.22.a Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Bulan Referensi Menurut Tempat/Cara Berobat dan Provinsi Tahun 2008

Lampiran 2.22.b Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Bulan Referensi Menurut Tempat/Cara Berobat dan Provinsi Tahun 2008

ix

Lampiran 2.23 Persentase Rumah Tangga yang Memenuhi Kriteria Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Baik Menurut Provinsi Riskesdas Tahun 2007

Lampiran 2.24 Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas yang Berperilaku Benar Dalam Buang Air Besar dan Cuci Tangan Menurut Provinsi Tahun 2007

Lampiran 2.25 Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas Menurut Kebiasaan Merokok dan Provinsi, Tahun 2007

Lampiran 2.26 Prevalensi Perokok Saat Ini dan Rerata Jumlah Batang Rokok yang Dihisap Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas Menurut Provinsi Tahun 2008

Lampiran 2.27 Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas yang Merokok Menurut Usia Mulai Merokok Tiap Hari dan Provinsi, Tahun 2007

Lampiran 2.28 Prevalensi Peminum Alkohol 12 Bulan dan 1 Bulan Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2007

Lampiran 2.29 Prevalensi Kurang Makan Buah dan Sayur Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas Menurut Provinsi Tahun 2007

Lampiran 3.1 Estimasi Angka Kematian Bayi, Angka Harapan Hidup, Net Reproduction Rate, Angka Kelahiran Kasar, dan Angka Fertilitas Total Menurut Provinsi Tahun 2008

Lampiran 3.2 Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Menurut Provinsi Tahun 2005 - 2007

Lampiran 3.3 Distribusi Pasien Rawat Jalan Menurut Bab ICD X di Rumah Sakit Di Indonesia Tahun 2008

Lampiran 3.3.a Distribusi Pasien Rawat Jalan Menurut Bab ICD-X di Rumah Sakit Di Indonesia Tahun 2007

Lampiran 3.4 Distribusi Pasien Rawat Inap Menurut Bab ICD-X di Rumah Sakit Di Indonesia Tahun 2008

Lampiran 3.4.a Distribusi Pasien Rawat Inap Menurut Bab ICD-X di Rumah Sakit Di Indonesia Tahun 2007

Lampiran 3.5 Jumlah Kasus dan Angka Kesakitan Penyakit Malaria Menurut Provinsi Tahun 2008

Lampiran 3.6 Annual Parasite Incidence (API) Malaria di Jawa-Bali Tahun 1997 - 2008

Lampiran 3.7 Hasil Cakupan Penemuan Kasus Penyakit TB Paru Tahun 2008 Lampiran 3.8 Jumlah Kasus Baru TB Paru BTA Positif Menurut Jenis Kelamin dan

Provinsi Tahun 2008 Lampiran 3.9 Jumlah Kasus Baru TB Paru BTA Positif Menurut Kelompok Umur

(Tahun), Jenis Kelamin dan Provinsi Tahun 2008 Lampiran 3.10 Jumlah Kumulatif Kasus AIDS, Meninggal, dan Angka Kumulatif Kasus

Per 100.000 Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2008

x

Lampiran 3.11 Jumlah dan Persentase Kasus AIDS yang Menggunakan Napza Suntikan (IDU) Menurut Provinsi s.d 31 Desember 2008

Lampiran 3.12 Jumlah Kasus Pneumonia pada Balita Menurut Provinsi Tahun 2008 Lampiran 3.13 Situasi Penyakit Kusta Menurut Provinsi Tahun 2008 Lampiran 3.14 Jumlah Kasus Baru Kusta dan Kecacatan Menurut Provinsi Tahun 2008 Lampiran 3.15 Prevalensi Frambusia Menurut Provinsi Tahun 2008 Lampiran 3.16 Jumlah Kasus Tetanus Neonatorum dan Faktor Risiko Menurut Provinsi

Tahun 2008 Lampiran 3.16.a Jumlah Kasus Tetanus Neonatorum dan Faktor Risiko Menurut Provinsi

Tahun 2008 Lampiran 3.17 Jumlah Kasus Penyakit Campak dan Status Vaksinasi Campak Menurut

Kelompok Umur dan Provinsi Tahun 2008 Lampiran 3.18 Frekuensi dan Jumlah Kasus Pada KLB Campak Menurut Provinsi

Tahun 2005-2008 Lampiran 3.19 Jumlah Kasus AFP Menurut Provinsi Tahun 2008 Lampiran 3.20 Jumlah Kasus AFP Menurut Kriteria Klasifikasi Klinis dan Provinsi

Tahun 2008 Lampiran 3.21 Kejadian Luar Biasa (KLB) Diare Tahun 2003 - 2008 Lampiran 3.22 Jumlah Penderita, Case Fatality Rate (%), dan Incidence Rate Penyakit

Demam Berdarah Dengue (DBD/DHF) Menurut Provinsi Tahun 2003 - 2008

Lampiran 3.23 Jumlah Kabupaten/Kota yang Terjangkit Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD/DHF) Menurut Provinsi Tahun 2005 - 2008

Lampiran 3.24 Jumlah Penderita Filariasis Menurut Provinsi Tahun 2003 - 2008 Lampiran 3.25 Kepesertaan dan Jenis Kasus Kecelakaan Kerja (PT Jamsostek) Tahun

2008 Lampiran 3.26 Situasi Leptospirosis pada Manusia di Indonesia Tahun 2004 - 2008 Lampiran 3.27 Situasi Antraks pada Manusia di Indonesia Tahun 2004 - 2008 Lampiran 3.28 Situasi Pes pada Manusia di Indonesia Tahun 2008 Lampiran 3.29 Jumlah dan Presentase Kabupaten Terjangkit dan Jumlah Kasus Gigitan

Hewan Tertular Rabies serta Hasil Pemeriksaan Spesimen Hewan Menurut Provinsi Tahun 2008

Lampiran 3.30 Kasus Penyakit dapat dicegah dengan Imunisasi Menurut Provinsi Tahun 2008

Lampiran 3.31 Jumlah Kasus Hepatitis C (Hanya Data yang Positif) Tahun 2008 Lampiran 3.32 Persentase Balita Menurut Status Gizi (BB/U)* Per Provinsi Tahun 2007 Lampiran 3.33 Persentase Balita Menurut Status Gizi (TB/U)* Per Provinsi Tahun 2007 Lampiran 3.34 Persentase Balita Menurut Status Gizi (BB/ TB )* Per Provinsi Tahun

2007

xi

Lampiran 3.35 Prevalensi Kurus dan Berat Badan Lebih Anak Umur 6 - 14 Tahun Menurut Jenis Kelamin per Provinsi Tahun 2007

Lampiran 3.36 Persentase Status Gizi Penduduk Dewasa (15 Tahun ke Atas) Menurut IMT Per Provinsi Tahun 2007

Lampiran 3.37 Prevalensi Risiko KEK Penduduk Wanita Umur 15 - 45 Tahun Menurut Provinsi Tahun 2007

Lampiran 3.38 Persentase Berat Badan Bayi Baru Lahir 12 Bulan Terakhir Menurut Provinsi Tahun 2007

Lampiran 3.39 Prevalensi Frambusia Menurut Provinsi Tahun 2008 Lampiran 3.40 Rawat Jalan Jemaah Haji di Arab Saudi Berdasarkan Pola Penyakit

Tahun 2006 – 2008 Lampiran 3.41 Jumlah Haji Indonesia Pola Penyakit - Pemeriksaan Kesehatan di

Embarkasi Tahun 2006 - 2008 Lampiran 3.42 Rawat Jalan Jemaah Haji di Arab Saudi Berdasarkan Pola Penyakit

Tahun 2006 – 2008 Lampiran 3.43 Sebab Jemaah Haji Wafat di Arab Saudi Berdasarkan Pola Penyakit

Tahun 2006 – 2008 Lampiran 3.44 Jemaah Haji Indonesia Berdasarkan Jumlah Wafat per 1000 Jemaah

(Rate Wafat) Tahun 2008 Lampiran 4.1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1 Dan K4, Persalinan ditolong Tenaga

Kesehatan, dan Kunjungan Neonatus Menurut Provinsi Tahun 2008 Lampiran 4.2 Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama dan Provinsi

Tahun 2008 (Perkotaan+Perdesaan) Lampiran 4.2.a Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama dan Provinsi

Tahun 2008 (Perkotaan) Lampiran 4.2.b Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama dan Provinsi

Tahun 2008 (Perdesaan) Lampiran 4.3 Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir dan Provinsi

Tahun 2008 (Perkotaan+Perdesaan) Lampiran 4.3.a Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir dan Provinsi

Tahun 2008 (Perkotaan) Lampiran 4.3.b Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir dan Provinsi

(Perdesaan) Lampiran 4.4 Cakupan Deteksi Risiko, Rujukan Kasus Risti, dan Penanganan

Komplikasi Ibu Hamil dan Neonatal Menurut Provinsi Tahun 2008 Lampiran 4.5 Persentase Wanita Berumur 10 Tahun ke atas Yang Pernah Kawin dan

Jumlah Anak Yang Dilahirkan Hidup Menurut Provinsi Tahun 2008 (Perkotaan+Perdesaan)

xii

Lampiran 4.5.a Persentase Wanita Berumur 10 Tahun ke atas yang Pernah Kawin dan Jumlah Anak yang dilahirkan Hidup Menurut Provinsi Tahun 2008 (Perkotaan)

Lampiran 4.5.b Persentase Wanita Berumur 10 Tahun ke atas yang Pernah Kawin dan Jumlah Anak yang dilahirkan Hidup Menurut Provinsi Tahun 2008 (Perdesaan)

Lampiran 4.6 Rata - Rata Jumlah Anak Lahir Hidup per Wanita Usia 15-49 Tahun Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2008

Lampiran 4.7 Proporsi Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin Yang Sedang Menggunakan /Memakai Alat Kb Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Provinsi, Tahun 2008

Lampiran 4.8 Proporsi Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Pernah Menggunakan / Memakai Alat KB Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Provinsi, Tahun 2008

Lampiran 4.9 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin Menurut Alat / Cara KB yang sedang digunakan / dipakai dan Provinsi, Tahun 2008 (Perkotaan+Perdesaan)

Lampiran 4.9.a Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin Menurut Alat/Cara KB yang sedang digunakan /dipakai dan Provinsi, Tahun 2008 (Perkotaan)

Lampiran 4.9.b Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin Menurut Alat/Cara KB yang sedang digunakan /dipakai dan Provinsi, Tahun 2008 (Perdesaan)

Lampiran 4.10 Hasil Pelayanan Peserta KB Baru Menurut Metode Kontrasepsi dan Provinsi Tahun 2008

Lampiran 4.11 Jumlah dan Proporsi Peserta KB Baru Menurut Tempat Pelayanan dan Provinsi Tahun 2008

Lampiran 4.12 Pencapaian Desa Universal Child Immunization (Uci) Menurut Provinsi Tahun 2006 - 2008

Lampiran 4.13 Cakupan Imunisasi Dasar pada Bayi Menurut Provinsi Tahun 2008* Lampiran 4.14 Cakupan Imunisasi Hepatitis B pada Bayi Menurut Provinsi Tahun 2008 Lampiran 4.15 Drop Out Cakupan Imunisasi DPT1 - Campak pada Bayi Menurut

Provinsi Tahun 2003 - 2008 Lampiran 4.16 Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Provinsi,

Tipe Daerah dan Jenis Imunisasi, 2008 Lampiran 4.17 Cakupan Imunisasi TT pada Ibu Hamil Menurut Provinsi Tahun 2008 Lampiran 4.18 Indikator Pelayanan Rumah Sakit Umum Depkes dan Pemda Menurut

Provinsi Tahun 2007

xiii

Lampiran 4.19 Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Menurut Provinsi Tahun 2007

Lampiran 4.20 Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut Pada Rumah Sakit Umum Depkes dan Pemda Menurut Provinsi Tahun 2007

Lampiran 4.21 Jumlah Kunjungan Peserta Jamkesmas di Puskesmas Tahun 2008 Lampiran 4.22 Jumlah Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu untuk Jaminan Kesehatan

Masyarakat Menurut Provinsi Tahun 2008 Lampiran 4.23 Jumlah Kunjungan Peserta Jamkesmas di RS/BKMM/BKIM/BKN/BP4

Menurut Provinsi Tahun 2008 Lampiran 4.24 Jumlah Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut Jamkesmas

Menurut Provinsi Tahun 2008 Lampiran 4.25 Penanganan Penyalahgunaan Napza di Rumah Sakit Menurut

Kepemilikan Tahun 2007 Lampiran 4.26 Cakupan TB Paru BTA Positif, Sembuh, Pengobatan Lengkap dan

Succes Rate (Sr) Menurut Provinsi Tahun 2008 Lampiran 4.27 Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita Menurut Provinsi

Tahun 2008 Lampiran 4.28 Cakupan Distribusi Kapsul Vitamin "A" Tahun 2008 Lampiran 4.29 Cakupan Pemberian Tablet Besi (Fe) Pada Ibu Hamil Menurut Provinsi

Tahun 2008 Lampiran 4.30 Persentase Anak Usia 2-4 Tahun yang Pernah disusui Menurut Lamanya

disusui Per Provinsi Tahun 2008 (Perkotaan+Perdesaan) Lampiran 4.30.a Persentase Anak Usia 2-4 Tahun yang Pernah disusui Menurut Lamanya

disusui Per Provinsi Tahun 2008 (Perkotaan) Lampiran 4.30.b Persentase Anak Usia 2-4 Tahun yang Pernah disusui Menurut Lamanya

disusui Per Provinsi Tahun 2008 (Perdesaan) Lampiran 4.31 Rekapitulasi Kejadian Bencana Tahun 2008 Lampiran 5.1 Jumlah Puskesmas dan Rasionya Terhadap Penduduk Menurut Provinsi

Tahun 2004 - 2008 Lampiran 5.2 Jumlah Puskesmas Non Perawatan dan Puskesmas Perawatan Menurut

Provinsi Tahun 2004 - 2008 Lampiran 5.3 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2008 Lampiran 5.4 Jumlah Rumah Sakit di Indonesia Menurut Pengelola Dan Provinsi

Tahun 2008 Lampiran 5.5 Jumlah Rumah Sakit Umum dan Tempat Tidur Menurut Pengelola

Tahun 2004 - 2008 Lampiran 5.6 Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Umum Menurut Kelas Perawatan

dan Provinsi Tahun 2008

xiv

Lampiran 5.7 Jumlah Rumah Sakit Umum Depkes/Pemda Menurut Kelas dan Provinsi Tahun 2008

Lampiran 5.8 Jumlah Rumah Sakit Khusus dan Tempat Tidurnya Menurut Jenis Rumah Sakit Tahun 2004 - 2008

Lampiran 5.9 Jumlah Sarana Produksi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan Menurut Provinsi Tahun 2008

Lampiran 5.10 Jumlah Sarana Distribusi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan Menurut Provinsi Tahun 2008

Lampiran 5.11 Jumlah Institusi Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Menurut Jurusan dan Provinsi Tahun 2008

Lampiran 5.12 Jumlah Strata Akreditasi Jurusan/Program Studi Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kumulatif sampai dengan Desember Tahun 2008

Lampiran 5.13 Jumlah Institusi Diknakes Non Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Menurut Jurusan/Program Studi dan Provinsi Tahun 2008

Lampiran 5.14 Jumlah Strata Akreditasi Institusi Non Poltekkes Kumulatif sampai Desember Tahun 2008

Lampiran 5.15 Jumlah Institusi Diknakes Non-Poltekkes Menurut Status Kepemilikan Kumulatif sampai dengan Desember Tahun 2008

Lampiran 5.16 Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan Hasil Pendataan Potensi Desa Menurut Provinsi Tahun 2008

Lampiran 5.17 Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas Menurut Jenis dan Provinsi Tahun 2008

Lampiran 5.18 Rasio Dokter, Dokter Gigi, Perawat dan Bidan Terhadap Jumlah Puskesmas Menurut Provinsi Tahun 2008

Lampiran 5.19 Jumlah Tenaga Non Kesehatan di Puskesmas Menurut Jenis dan Provinsi Tahun 2008

Lampiran 5.20 Jumlah Tenaga Kesehatan dengan Status Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang Masih Aktif Menurut Provinsi Tahun 2008

Lampiran 5.21 Jumlah Alokasi dan Realisasi Anggaran Departemen Kesehatan Menurut Eselon I Tahun Anggaran 2008

Lampiran 5.22 Persentase Penduduk dengan Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan Menurut Provinsi dan Tipe Daerah Tahun 2007

Lampiran 5.23 Persentase Penduduk dengan Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan Menurutjenis Jaminan Kesehatan dan Provinsi Tahun 2007

Lampiran 6.1 Perbandingan Beberapa Data Kependudukan di Negara-Negara ASEAN & SEARO Tahun 2008

Lampiran 6.2 Angka Kelahiran, Angka Kematian, dan Indeks Pembangunan Manusia di Negara-Negara ASEAN & SEARO

xv

Lampiran 6.3 Penduduk yang Menggunakan Sumber Air Bersih dan yang Menggunakan Sarana Sanitasi Sehat di Negara-Negara ASEAN & SEARO Tahun 2006

Lampiran 6.4 Perbandingan Data Tuberkulosis di Negara-Negara ASEAN & SEARO Tahun 2006/2007

Lampiran 6.5 Angka Estimasi HIV dan AIDS di Negara-Negara ASEAN & SEARO Tahun 2007

Lampiran 6.6 Jumlah Kasus Penyakit Menular yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi di Negara-Negara ASEAN & SEARO

Lampiran 6.7 Perbandingan Cakupan Imunisasi Dasar pada Bayi di Negara-Negara ASEAN & SEARO Tahun 2007

Lampiran 6.8 Perbandingan Upaya Kesehatan di Negara-Negara ASEAN & SEARO Tahun 2000-2008

Lampiran 6.9 Pembiayaan Kesehatan di Negara-Negara ASEAN & SEARO Tahun 2006

***

1

Pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar

manusia mempunyai kemampuan di berbagai bidang, khususnya dalam bidang pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, berpengetahuan, dan memiliki kehidupan yang layak. Masing-masing dimensi direpresentasikan oleh indikator. Umur panjang dan sehat direpresentasikan oleh indikator angka harapan hidup; pengetahuan direpresentasikan oleh indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah; serta kehidupan yang layak direpresentasikan oleh indikator kemampuan daya beli. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi pembangunan manusia ini terangkum dalam suatu nilai tunggal, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (human development index).

Sedangkan pembangunan kesehatan adanya upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator, yang meliputi indikator angka harapan hidup, angka kematian, angka kesakitan, dan status gizi masyarakat.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Departemen Kesehatan pada periode 2005-2009 memprioritaskan pelayanan kesehatan ibu dan anak sebagai urutan pertama dalam pembangunan kesehatan. Prioritas berikutnya adalah pelayanan kesehatan ba-gi masyarakat miskin, pendayagunaan tenaga kesehatan, penanggulangan penyakit menular, penanggulangan gizi buruk, dan penanganan krisis kesehatan akibat bencana.

Penyusunan Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2008 ini berupaya untuk menggambarkan secara umum tentang kondisi derajat kesehatan, upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan faktor-faktor terkait lainnya, serta perbandingan Indonesia dengan negara anggota ASEAN dan SEARO.

Profil Kesehatan Indonesia 2008 ini terdiri atas 6 (enam) bab, yaitu: Bab I - Pendahuluan. Bab ini menyajikan tentang latar belakang diterbitkannya Profil Kesehatan Indonesia 2008 ini serta sistimatika penyajiannya.

Bab II - Situasi Umum dan Perilaku Penduduk. Bab ini menyajikan tentang gambaran umum, yang meliputi: kependudukan, perekonomian, pendidikan, dan lingkungan fisik; serta perilaku penduduk yang terkait dengan kesehatan.

2

Bab III - Situasi Derajat Kesehatan. Bab ini berisi uraian tentang hasil-hasil pembangunan kesehatan sampai dengan tahun 2008 yang mencakup tentang angka kematian, umur harapan hidup, angka kesakitan, dan status gizi masyarakat.

Bab IV - Situasi Upaya Kesehatan. Bab ini berisi uraian tentang upaya-upaya kesehatan yang telah dilaksanakan oleh bidang kesehatan sampai tahun 2008, untuk tercapainya dan berhasilnya program-program pembangunan di bidang kesehatan. Gambaran tentang upaya kesehatan yang telah dilakukan itu meliputi pencapaian pelayanan kesehatan dasar, pencapaian pelayanan kesehatan rujukan, pencapaian upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit, dan upaya perbaikan gizi masyarakat.

Bab V - Situasi Sumber Daya Kesehatan. Bab ini menguraikan tentang sumber daya pembangunan bidang kesehatan sampai tahun 2008. Gambaran tentang keadaan sumber daya mencakup tentang keadaan tenaga, sarana kesehatan, dan pembiayaan kesehatan.

Bab VI - Perbandingan Indonesia dengan Negara Anggota ASEAN dan SEARO. Bab ini menyajikan perbandingan beberapa indikator yang meliputi data kependudukan, Angka Kelahiran, Angka Kematian, Indeks Pembangunan Manusia, data tuberkulosis, angka estimasi HIV/AIDS, kasus penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi, cakupan imunisasi pada bayi dan upaya kesehatan.

***

3

Indonesia terbentang antara 6o garis Lintang Utara sampai 11o garis Lintang Selatan, dan dari 97 o sampai 141o garis Bujur Timur serta terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia/Oceania. Posisi strategis ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara, menurut data Bakosurtanal, jumlah pulau di Indonesia 17.508 (17.506 pulau setelah dikurangi Sipadan dan Ligitan). Jumlah pulau itu termasuk yang berada di muara dan tengah sungai, serta delta. Fakta ini membuat Indonesia memiliki keragaman budaya dan adat istiadat dengan karakteristik yang berbeda satu sama lain. Keragaman dalam berbagai aspek tersebut juga terkait dengan perilaku yang berhubungan dengan kesehatan.

Secara administratif wilayah Indonesia pada tahun 2008 terbagi atas 33 provinsi, 495 kabupaten/kota (399 kabupaten dan 96 kota). Jika dibandingkan dengan jumlah kabupaten/kota yang ada pada tahun 2007, maka selama tahun 2008 telah terjadi pembentukan 30 kabupaten/kota baru. Pembagian wilayah Indonesia secara administratif pada tahun 2007 - 2008 dapat dilihat pada Lampiran 2.1.

Pada bab ini akan diuraikan gambaran umum Indonesia dan perilaku penduduk pada tahun 2008 yang meliputi: keadaan penduduk, keadaan ekonomi, keadaan pendidikan, keadaan lingkungan, dan perilaku penduduk yang berkaitan dengan kesehatan. A. KEADAAN PENDUDUK

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2008 tercatat sebesar 228.523.342 jiwa terdiri dari 114.399.238 laki-laki dan 114.124.104 perempuan. Melalui estimasi BPS hasil SUPAS 2005 (estimasi penduduk Indonesia dirinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2008), kita dapat memperoleh gambaran piramida penduduk sebagai berikut.

4

GAMBAR 2.1 PIRAMIDA PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2008

Secara nasional, dengan luas wilayah Indonesia 1.910.931,32 km2 maka tingkat kepadatan penduduk adalah sebesar 120 jiwa per km2. Tingkat kepadatan yang tinggi masih didominasi oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Provinsi yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah DKI Jakarta, yaitu sebesar 13.774 jiwa per km2. Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi ke-2 dengan kepadatan 1.157 jiwa per km2. Provinsi dengan tingkat kepadatan tertinggi ke-3 yaitu DI Yogyakarta sebesar 1.107 jiwa per km2. Kepadatan penduduk terendah di Papua, yaitu hanya 6 jiwa per km2, Papua Barat merupakan provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk terendah ke-2 yaitu sebesar 8 jiwa per km2, yang kemudian diikuti oleh Kalimantan Tengah dengan kepadatan 13 jiwa per km2.

Dari proyeksi jumlah penduduk dapat diketahui terdapat ketimpangan persebaran penduduk antar pulau yang nyata. Lebih dari separuh penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa, yaitu sebesar 58,14%, dengan luas hanya 6,77% wilayah Indonesia. Selebihnya tersebar di Sumatera sebesar 21,36 %, Sulawesi 7,23%, Kalimantan 5,62%, Kepulauan Nusa Tenggara - Bali 5,43%, Papua dan Maluku

Sumber : Badan Pusat Statistik, Estimasi Penduduk Indonesia Dirinci Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2008

5

2,22%. Jumlah penduduk dan angka kepadatan penduduk per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 2.2.

GAMBAR 2.2

PERSENTASE PERSEBARAN PENDUDUK INDONESIA MENURUT KELOMPOK PULAU-PULAU BESAR TAHUN 2008

Sumber : Badan Pusat Statistik, Estimasi Penduduk Indonesia Tahun 2008, Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 tahun 2008.

Komposisi penduduk Indonesia menurut kelompok umur, menunjukkan bahwa penduduk yang berusia muda (0-14 tahun) sebesar 27,23%, yang berusia produktif (15-64 tahun) sebesar 67,67%, dan yang berusia tua (> 65 tahun) sebesar 5,10%. Dengan demikian maka Angka Beban Tanggungan (Dependency Ratio) penduduk Indonesia pada tahun 2007 sebesar 47,77%.

Provinsi dengan persentase beban tanggungan tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur sebesar 60,44%, diikuti oleh Maluku sebesar 58,23%, dan Sulawesi Tenggara sebesar 58,00%. Sedangkan provinsi dengan Angka Beban Tanggungan terendah yaitu DKI Jakarta sebesar 37,76%, diikuti oleh DI Yogyakarta sebesar 38,12% dan Jawa Timur sebesar 40,36%. Rincian jumlah penduduk menurut kelompok umur, provinsi, dan Angka Beban Tanggungan tahun 2008 dapat dilihat pada Lampiran 2.3.

6

GAMBAR 2.3 ANGKA BEBAN TANGGUNGAN MENURUT PROVINSI

DI INDONESIA TAHUN 2008

Sumber: Badan Pusat Statistik, Estimasi Penduduk Indonesia Tahun 2008

B. KEADAAN EKONOMI

Kondisi perekonomian merupakan salah satu aspek yang diukur dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Perekonomian Indonesia pada tahun 2008 mengalami pertumbuhan sebesar 6,1% dibanding tahun 2007. Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan pada tahun 2008 mencapai Rp 2.082,1 triliun, sedangkan pada tahun 2007 sebesar Rp 1.963,1 triliun. Bila dilihat berdasarkan harga berlaku, PDB tahun 2008 naik sebesar Rp 1.004,7 triliun, yaitu dari Rp 3.949,3 triliun pada tahun 2007 menjadi sebesar Rp 4.954,0 triliun pada tahun 2008.

Mengkaji kondisi perekonomian tentu saja tidak terlepas dari tingkat inflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat selama periode Januari sampai Desember tahun 2008 telah terjadi inflasi sebesar 11,06%. Selama tahun 2008 kelompok bahan makanan memberi kontribusi terbesar pada inflasi sebesar 16,35%. Kelompok lainnya dalam tahun 2008 masing-masing kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar menyumbang sebesar 10,92% pada inflasi nasional; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 12,53%, kelompok sandang 7,33%, kelompok kesehatan 7,96%, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 6,66% dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan 7,49%.

Selama tahun 2008, semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang mencapai 16,7%, diikuti oleh sektor listrik, gas dan air bersih 10,9%, sektor keuangan, real estate dan jasa perumahan 8,2%, sektor konstruksi 7,3%, sektor

7

perdagangan, hotel dan restoran 7,2%, sektor jasa-jasa 6,4%, sektor pertanian 4,8%, dan sektor industri pengolahan 3,7%, serta sektor pertambangan dan penggalian 0,5%. Pertumbuhan PDB tanpa migas pada tahun 2008 mencapai 6,5% yang berarti lebih tinggi dari pertumbuhan PDB secara keseluruhan yang besarnya 6,1%.

Untuk mengetahui tingkat pengangguran, dilakukan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Sakernas merumuskan konsep pengangguran sebelum tahun 2001 sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja/tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Sejak tahun 2001 konsep pengangguran menjadi angkatan kerja yang tidak bekerja/tidak mempunyai pekerjaan, yang mencakup angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha (MP), tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan/putus asa (sebelumnya dikategorikan sebagai Bukan Angkatan Kerja) dan yang punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (sebelumnya dikategorikan sebagai Bekerja).

Persentase pengangguran terbuka adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka disini didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang temasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka.

Menurut Sakernas, definisi operasional Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur. Sementara Bekerja menurut definisi Sakernas adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan itu termasuk juga kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi.

Berdasarkan data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2007 – 2008, tahun 2008 ada penurunan angka pengangguran, dengan bertambahnya lapangan kerja pada sektor jasa kemasyarakatan seperti jasa pertukangan, pembantu rumah tangga, transportasi, dan pertanian. Perkembangan angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan pengangguran pada Agustus 2007 - Agustus 2008 adalah sebagai berikut.

TABEL 2.1

PERKEMBANGAN ANGKATAN KERJA, PENDUDUK YANG BEKERJA

DAN PENGANGGURAN TERBUKA DI INDONESIA TAHUN 2007 - 2008 Tahun

Agustus 2007 (juta org) Agustus 2008 (juta org)

Jumlah Angkatan Kerja 109,94 111,95

Jumlah penduduk yang bekerja 99,93 102,55

Pengangguran terbuka 10.01 9,39

Persentase pengangguran terbuka (%) 9,11 8,39

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional 2007-2008

8

Pembangunan ekonomi yang diupayakan pemerintah diharapkan mampu mendorong kemajuan, baik fisik, sosial, mental dan spiritual di segenap pelosok negeri terutama wilayah yang tergolong daerah tertinggal. Suatu daerah dikategorikan menjadi daerah tertinggal karena beberapa faktor penyebab, yaitu geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, daerah rawan bencana dan konflik sosial, dan kebijakan pembangunan. Keterbatasan prasarana terhadap berbagai bidang termasuk di dalamnya kesehatan menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.

Unit terkecil daerah tertinggal yang digunakan dalam Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT) adalah wilayah administrasi kabupaten. Penetapan kriteria daerah tertinggal dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan pada perhitungan 6 (enam) kriteria dasar yaitu: perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan lokal (celah fiskal), aksesibilitas dan karakteristik daerah, serta berdasarkan kabupaten yang berada di daerah perbatasan antarnegara dan gugusan pulau-pulau kecil, daerah rawan bencana dan daerah rawan konflik.

Menurut data Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, pada tahun 2006 -2008 jumlah kabupaten tertinggal mencapai 199 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Tahun 2008 persentase daerah tertinggal adalah 40,2% dari 495 kabupaten/kota. Menurut jumlah kabupaten/kota yang tertinggal angka ini sedikit bertambah dibandingkan tahun 2005, yang menunjukkan jumlah 197 kabupaten tertinggal. Penambahan 2 kabupaten tersebut terdapat pada Provinsi Sumatera Barat yang pada tahun 2005 berjumlah 7 kabupaten kemudian bertambah menjadi 9 kabupaten. Provinsi dengan persentase kabupaten/kota tertinggal tertinggi adalah Sulawesi Barat, yaitu sebesar 100% (2006-2008), diikuti oleh Sulawesi Tengah yang sebesar 81,8% (2008) dan Bengkulu 80% (2008). Jumlah dan persentase kabupaten/kota tertinggal menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 2.4.

GAMBAR 2.4

PROVINSI DENGAN PERSENTASE KABUPATEN TERTINGGAL DI INDONESIA TAHUN 2008

Sumber: Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Tahun 2004-2009

9

Kemiskinan menjadi isu yang cukup menyita perhatian berbagai kalangan termasuk kesehatan. Keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terkait dengan daya beli ekonomi. Kemiskinan juga menjadi hambatan besar dalam pemenuhan kebutuhan terhadap makanan yang sehat sehingga dapat melemahkan daya tahan tubuh yang dapat berdampak pada kerentanan untuk terserang penyakit-penyakit tertentu. Fenomena gizi buruk dan kurang seringkali dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang buruk jika merujuk pada fakta betapa keterbatasan pemenuhan pangan dapat menyebabkan busung lapar, Kwashiorkor, penyakit kekurangan vitamin seperti Xeropthalmia, Scorbut, dan Beri-beri.

Pada bulan Maret 2007, jumlah penduduk miskin menurun menjadi 37,17 juta dari 39,3 juta penduduk miskin pada bulan Maret 2006. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan 2,13 juta penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta orang (15,42%). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2007 yang berjumlah 37,17 juta orang (16,6%), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,21 juta orang.

Selama periode Maret 2007 - Maret 2008, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,42 juta orang, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,79 juta orang. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2008, sebagian besar (63,47%) penduduk miskin berada di daerah perdesaan.

Persentase penduduk miskin dari tahun 2004-2008 disajikan pada Gambar 2.4 berikut ini.

GAMBAR 2.5

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA TAHUN 2004 – 2008

Sumber: BPS, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2007 Press Release BPS 2008: Jumlah Kemiskinan.pdf

10

C. KEADAAN PENDIDIKAN Kondisi pendidikan merupakan salah satu indikator yang kerap ditelaah

dalam mengukur tingkat pembangunan manusia suatu negara. Melalui pengetahuan, pendidikan berkontribusi terhadap perubahan perilaku kesehatan. Pengetahuan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor pencetus (predisposing) yang berperan dalam mempengaruhi keputusan seseorang untuk berperilaku sehat.

Angka buta huruf berkorelasi dengan angka kemiskinan. Sebab, penduduk yang tidak bisa membaca secara tidak langsung mendekatkan mereka pada kebodohan, sedangkan kebodohan itu sendiri mendekatkan mereka pada kemiskinan. Komposisi penderita buta huruf di Indonesia beragam. Jumlah penduduk buta huruf di Indonesia tidak hanya dialami satu generasi, tetapi terdiri atas generasi muda dan tua.

Berdasarkan data BPS 2004-2008, persentase penduduk yang buta huruf cenderung menurun karena akses terhadap pendidikan meningkat dalam 5 tahun terakhir ini. Persentase terbesar penduduk yang buta huruf berada dalam kelompok umur lebih dari 45 tahun, diikuti kelompok umur kurang dari 15 tahun. Dengan demikian, pendidikan sebagai senjata utama penghapusan buta huruf itu senantiasa harus menyentuh baik generasi muda maupun generasi tuanya.

GAMBAR 2.6

PERSENTASE PENDUDUK YANG BUTA HURUF MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2004 – 2008

Sumber: BPS, www.bps.go.id

Tahun 2008 persentase tertinggi penduduk berumur 15-45 tahun ke atas yang

buta huruf pada tahun adalah Provinsi Papua (26,23%), diikuti Nusa Tenggara Barat (7,54%) dan Sulawesi Barat (6,70%). Persentase terendah adalah DKI Jakarta (0,07%), diikuti Sulawesi Utara (0,32%) dan Riau (0,47%). Persentase penduduk buta huruf menurut kelompok umur dan provinsi dapat dilihat pada Lampiran 2.5. Persentase penduduk berumur 15-45 tahun yang buta huruf menurut provinsi dapat dilihat pada Gambar 2.7 berikut ini.

11

GAMBAR 2.7 PERSENTASE PENDUDUK UMUR 15-45 TAHUN YANG BUTA HURUF


Angka Partisipasi Kasar (APK) dari BPS dikategorikan menjadi 3 kelompok

umur, yaitu 7-12 tahun mewakili umur setingkat SD, 13-15 tahun mewakili umur setingkat SLTP, dan 16-18 tahun mewakili umur setingkat SLTA. Secara umum, APK setingkat SD sebesar 109,37%, SLTP 81,08% dan SLTA 57,51%. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah APK. Persentase angka partisipasi kasar menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 2.6.

GAMBAR 2.8 PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI KASAR DI INDONESIA TAHUN 2004 – 2008



12

Berbeda dengan APK, Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Secara umum, APM setingkat SD sebesar 93,98%, SLTP 66,75% dan SLTA 44,22%. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah APM. Persentase angka partisipasi murni menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 2.7.

GAMBAR 2.9 PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI MURNI DI INDONESIA TAHUN 2004 – 2008


D. KEADAAN LINGKUNGAN Lingkungan merupakan salah satu variabel yang kerap mendapat perhatian

khusus dalam menilai kondisi kesehatan masyarakat. Bersama dengan faktor perilaku, pelayanan kesehatan dan genetik, lingkungan menentukan baik buruknya status derajat kesehatan masyarakat.

Untuk menggambarkan keadaan lingkungan, akan disajikan indikator-indikator seperti; persentase rumah tangga terhadap akses air minum, persentase rumah tangga menurut sumber air minum, persentase rumah tangga dengan sumber air minum dari pompa/sumur/mata air menurut jarak ke tempat penampungan akhir kotoran/tinja, dan persentase rumah tangga menurut kepemilikan fasilitas buang air besar.

1. Akses Terhadap Air Minum

Berdasarkan data Susenas tahun 2008, BPS mengkategorikan sumber air minum yang digunakan rumah tangga menjadi 2 kelompok besar, yaitu sumber air minum terlindung dan tidak terlindung. Sumber air minum terlindung terdiri dari air kemasan, ledeng, pompa, mata air terlindung, sumur terlindung, dan air hujan.

13

Sedangkan sumber air minum tak terlindung terdiri dari sumur tak terlindung, mata air tak terlindung, air sungai, dan sumber lainnya.

Susenas tahun 2008 menyebutkan bahwa persentase rumah tangga yang memiliki sumber air minum terlindung sebesar 94,20%, sedangkan persentase rumah tangga yang memiliki sumber air minum tak terlindung sebesar 5,80%. Provinsi dengan persentase terbesar untuk rumah tangga yang memiliki sumber air minum terlindung adalah DKI Jakarta, yaitu 99,62%, diikuti oleh Sulawesi Tengah sebesar 98,17% dan Maluku Utara sebesar 97,78%. Persentase rumah tangga yang memiliki sumber air minum terlindung yang paling rendah berada di Provinsi Bengkulu, yaitu sebesar 69,56%, diikuti oleh Lampung (82,33%) dan Kalimantan Tengah (83,62%).

Pada kelompok sumber air minum terlindung, sebagian besar rumah tangga di Indonesia memiliki sumur terlindung dengan persentase 28,60%. Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum pompa menempati urutan ke-2 yaitu 17,06%, kemudian ledeng meteran (11,46%), mata air terlindung (8,73%), air isi ulang (7,16%), air kemasan (4,11%), ledeng eceran (3,57%), dan air hujan (2,65%). Sedangkan pada kelompok air minum tak terlindung, rumah tangga di Indonesia sebagian besar memanfaatkan sumur tak terlindung dengan persentase 9,48%, diikuti oleh mata air tak terlindung sebesar 4,05%, air sungai sebesar 2,75% dan lainnya sebesar 0,38%. Persentase rumah tangga menurut sumber air minum, provinsi dan wilayah secara lebih rinci disajikan pada Lampiran 2.8, 2.8.a, dan Lampiran 2.8.b.

GAMBAR 2.10

PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT SUMBER AIR MINUM DI INDONESIA TAHUN

2008

Sumber: BPS, Susenas Tahun 2008

14

2. Pemakaian Air Bersih

Jumlah pemakaian air bersih rumah tangga per kapita sangat terkait dengan risiko kesehatan masyarakat yang terkait dengan higiene. Risiko kesehatan masyarakat pada kelompok yang akses terhadap air bersih rendah dikategorikan sebagai mempunyai risiko tinggi. Definisi operasional berdasarkan Riskesdas tersebut menyebutkan rerata pemakaian air bersih individu adalah rerata jumlah pemakaian air bersih rumah tangga dalam sehari dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga. Rerata pemakaian air individu dikelompokkan menjadi ‘<5 liter/orang/hari’, ‘5-19,9 liter/orang/hari’, ‘20-49,9 liter/orang/hari’, ’50-99,9 liter/orang/hari’ dan ‘≥100 liter/orang/hari’.

Hasil Riskesdas tahun 2007 menyatakan bahwa secara nasional terdapat 16,2% rumah tangga yang masih rendah dalam pemakaian air bersih, terdiri dari 5,4% memakai air bersih kurang dari 5 liter/orang/hari dan 10,8% memakai air bersih 5-19,9 liter/orang/hari, sehingga mempunyai risiko tinggi untuk mengalami gangguan kesehatan/penyakit. Adapun rumah tangga yang mempunyai akses dasar (minimal) sebesar 26,9%, akses menengah sebesar 25,3% dan akses optimal sebesar 31,6%.

Provinsi yang akses rumah tangga terhadap air bersih masih rendah (di atas 16,2%) antara lain Gorontalo, Sulawesi Barat dan Sumatera Barat. Sedangkan provinsi yang mempunyai akses optimal yang tinggi adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Banten.

Persentase rumah tangga menurut rerata pemakaian air bersih per orang per hari dan provinsi secara lebih rinci disajikan pada Lampiran 2.9.

3. Kualitas Fisik Air Minum

Kualitas fisik air minum baik jika air tersebut tidak keruh, tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna dan tidak berbusa. Riskesdas 2007 menunjukkan secara nasional persentase rumah tangga dengan air minum berkualitas fisik baik sebesar 86,0%. Ada 15 provinsi yang persentase kualitas fisik air minum yang baik yang ada di bawah persentase nasional, yang terendah adalah Kalimantan Tengah (58,6%).

Persentase rumah tangga menurut kualitas fisik air minum dan provinsi secara lebih rinci disajikan pada Lampiran 2.10.

4. Jarak Sumber Air Minum dengan Tempat Penampungan

Akhir Kotoran/Tinja Sumber air minum sering menjadi sumber pencemar pada penyakit water

borne disease. Oleh karena itu sumber air minum harus memenuhi syarat lokalisasi dan konstruksi. Syarat lokalisasi menginginkan agar sumber air minum terhindar dari pengotoran, sehingga perlu diperhatikan jarak sumber air minum dengan cubluk

15

(kakus) lubang galian sampah, lubang galian untuk air limbah dan sumber-sumber pengotor lainnya. Jarak tersebut tergantung pada keadaan tanah dan kemiringannya. Pada umumnya jarak sumber air minum dengan beberapa sumber pengotor termasuk tempat penampungan akhir (TPA) kotoran/tinja tidak kurang dari 10 meter dan diusahakan agar letaknya tidak berada di bawah sumber-sumber tersebut.

Susenas tahun 2008 juga menampilkan persentase rumah tangga dengan sumber air minum dari pompa/sumur/mata air menurut jarak ke tempat penampungan akhir kotoran/tinja terdekat. Data tersebut menyebutkan bahwa secara nasional sebanyak 51,88% rumah tangga memiliki jarak sumber air minum dari pompa/sumur/mata air terhadap tempat penampungan kotoran akhir/tinja > 10 meter. Sedangkan sebanyak 24,14 % memiliki jarak < 10 meter dan sisanya sebanyak 23,97% tidak tahu.

Pada rumah tangga yang memiliki jarak > 10 meter pada sumber air minumnya, persentase terbesar adalah DI Yogyakarta sebesar 71,73%, diikuti oleh Kalimantan Selatan sebesar 66,00% dan Jambi 63,66%. Sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Gorontalo sebesar 33,39% diikuti oleh Banten sebesar 34,35% dan Nanggroe Aceh Darussalam sebesar 35,82%. Persentase rumah tangga dengan sumber air minum dari pompa/sumur/mata air menurut tipe daerah, jarak ke tempat penampungan akhir kotoran/tinja/ terdekat dan provinsi dapat dilihat pada Lampiran 2.11.

GAMBAR 2.11 PROVINSI DENGAN PERSENTASE RUMAH TANGGA DENGAN

JARAK SUMBER AIR MINUM KE TPA KOTORAN/TINJA >10 METER DI INDONESIATAHUN 2008

5. Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Susenas tahun 2008 membagi rumah tangga berdasarkan kepemilikan fasilitas tempat buang air besar yang terdiri atas milik sendiri, milik bersama, umum,

Sumber: BPS, Susenas Tahun 2008

16

dan tidak ada. Secara nasional, persentase rumah tangga yang memiliki sendiri fasilitas tempat buang air besar sebesar 61,68%, rumah tangga yang memiliki bersama 13,38%, umum sebesar 3,79% dan tidak ada sebesar 21,14%.

Persentase rumah tangga yang memiliki sendiri fasilitas tempat buang air besar di perkotaan dan perdesaan menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Persentase di perkotaan sebesar 71,92%, sedangkan di perdesaan sebesar 52,00%. Provinsi dengan persentase rumah tangga yang memiliki sendiri fasilitas tempat buang air besar tertinggi adalah Kepulauan Riau sebesar 82,54% diikuti oleh Riau sebesar 81,88% dan Kalimantan Timur sebesar 77,03%. Sedangkan persentase rumah tangga yang memiliki sendiri fasilitas tempat buang air besar terendah terdapat di Provinsi Gorontalo sebesar 31,82% diikuti oleh Nusa Tenggara Barat sebesar 37,76% dan Maluku Utara sebesar 44,21%. Persentase rumah tangga menurut fasilitas tempat buang air besar, tipe daerah dan provinsi tahun 2008 dapat dilihat pada Lampiran 2.12.

GAMBAR 2.12 PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT

KEPEMILIKAN FASILITAS TEMPAT BUANG AIR BESAR DI INDONESIA TAHUN 2008

Rumah tangga yang menggunakan jamban leher angsa sebesar 74,67%,

cemplung/cubluk sebesar 13,19%, dan yang tidak pakai kloset sebesar 3,70%. Penggunaan jenis kloset leher angsa di perkotaan lebih besar dibanding di perdesaan. Sementara penggunaan jenis kloset cemplung/cubluk di perdesaan 5 kali lipat lebih banyak dibanding di perkotaan. Persentase rumah tangga menurut jenis kloset dan provinsi tahun 2008 dapat dilihat pada Lampiran 2.13, 2.13.a dan Lampiran 2.13.b.

Berdasarkan tempat akhir pembuangan tinja, terlihat bahwa tangki septik (53,33%) merupakan tempat penampungan akhir tinja yang paling banyak digunakan rumah tangga, terutama di daerah perkotaan yang mencapai 72,29% sedangkan di daerah perdesaan sebesar 35,39%. Namun di provinsi Nusa Tenggara Timur dan Lampung sebagian besar penduduknya memilih lubang tanah sebagai tempat

Sumber : BPS, Susenas Tahun 2008

17

penampungan akhir tinja (51,33% dan 42,85%). Persentase rumah tangga menurut tempat pembuangan akhir tinja dan provinsi tahun 2008 dapat dilihat pada Lampiran 2.14, 2.14.a dan Lampiran 2.14.b. 6. Luas Lantai Pertambahan penduduk baik di perkotaan maupun perdesaan berdampak negatif terhadap terhadap perbandingan antara jumlah luas lantai hunian terhadap penghuni dan berkurangnya ruang terbuka pada area pemukiman. Hal ini tentu saja memiliki implikasi terhadap status kesehatan masyarakat penduduk. Jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap jumlah koloni kuman. Kuman yang pada umumnya adalah penyebab penyakit menular saluran napas semakin banyak bila jumlah penghuni semakin banyak.

Ukuran rumah yang relatif kecil dan berdesak-desakan diketahui juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang mental atau jiwa anak-anak. Anak-anak memerlukan lingkungan bebas, tempat bermain luas yang mampu mendukung daya kreatifitasnya. Dengan kata lain, rumah bila terlampau padat di samping merupakan media yang cocok untuk terjadinya penularan penyakit khususnya penyakit saluran napas juga dapat mempengaruhi perkembangan anak.

Susenas tahun 2008 menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga memiliki luas lantai 50-99 m2, sebesar 43,08%, diikuti oleh rumah tangga dengan luas lantai 20-49 m2, sebesar 34,60% dan rumah tangga dengan luas lantai 100-149 m2 sebesar 10,43%. Persentase rumah tangga menurut luas lantai tempat tinggal (m2), tipe daerah, dan provinsi tahun 2008 dapat dilihat pada Lampiran 2.15. 7. Jenis Lantai

Apabila dilihat berdasarkan jenis lantai terluas yang ditempati, sebagian besar rumah tangga menempati rumah yang berlantai bukan tanah. Persentase penggunaan lantai “bukan tanah” di seluruh Indonesia sudah mencapai di atas 80%, dimana DKI Jakarta merupakan provinsi dengan lantai terluas yang tertinggi dengan persentase 98,20% dan Nusa Tenggara Timur merupakan yang terendah dengan persentase 58,99%. Bila dibandingkan menurut tipe daerah, rumah tangga di perkotaan yang lantai rumahnya bukan dari tanah lebih banyak dibandingkan dengan rumah tangga di perdesaan (94,10% berbanding 81,32%). Persentase rumah tangga menurut jenis lantai terluas, tipe daerah, dan provinsi tahun 2008 dapat dilihat pada Lampiran 2.16. 8. Jenis Dinding

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat menurut penggunaan jenis dinding, yaitu berupa tembok, kayu, bambu atau lainnya. Secara nasional sebanyak 65,49% rumah tangga menggunakan dinding tembok, dengan persentase tertinggi di Bali (93,67%) dan terendah di Kalimantan Selatan (14,23%).

18

Persentase rumah tangga menurut jenis dinding, tipe daerah, dan provinsi tahun 2008 dapat dilihat pada Lampiran 2.17.

E. KEADAAN PERILAKU MASYARAKAT

Untuk menggambarkan keadaan perilaku masyarakat yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan, akan disajikan beberapa indikator yaitu: persentase penduduk yang menderita sakit selama bulan referensi, persentase penduduk yang berobat jalan dan mengobati sendiri selama sebulan yang lalu, menurut tempat tinggal (perkotaan dan perdesaan), persentase penduduk yang berobat jalan selama sebulan yang lalu menurut tempat/cara berobat. Indikator yang disajikan mengacu pada Susenas tahun 2008.

1. Penduduk yang Menderita Sakit selama Sebulan Referensi

Salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan penduduk adalah angka kesakitan. Berikut ini adalah tabel persentase penduduk yang menunjukkan distribusi penduduk menurut tipe daerah, jenis kelamin dan keluhan kesehatan dalam sebulan referensi tahun 2008.

Persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan secara nasional adalah 33,24%. Provinsi yang persentase penduduk yang mempunyai persentase keluhan kesehatan terbesar adalah Gorontalo 49,66%, Nusa Tenggara Timur 47,04% dan Kalimantan Selatan 40,19%.

Dari beberapa jenis keluhan kesehatan yang dialami ada 3 jenis keluhan yang paling banyak disampaikan dalam sebulan referensi pada tahun 2008, yaitu batuk (15,24%), pilek (14,83%) dan panas (11,56%). Menurut tipe daerah. persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan dengan perkotaan. Persentase rumah tangga menurut jenis keluhan kesehatan, tipe daerah, dan provinsi tahun 2008 dapat dilihat pada Lampiran 2.18, 2.18.a dan Lampiran 2.18.b.

Penduduk yang sakit sampai mengakibatkan terganggunya pekerjaan, sekolah atau kegiatan sehari-hari selama sebulan yang lalu yaitu penduduk yang sakit kurang dari 4 hari mencapai 49,44% dan yang mengalami sakit antara 4-7 hari sebesar 35,25%. Persentase penduduk yang menderita sakit selama bulan referensi menurut provinsi dan jumlah hari sakit dapat dilihat pada Lampiran 2.19, 2.19.a dan Lampiran 2.19.b.

2. Upaya Penduduk dalam Pencarian Pengobatan

Susenas tahun 2008 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang memilih untuk mengobati sendiri keluhan kesehatan yang dialami selama sebulan yang lalu ternyata lebih besar dibandingkan persentase penduduk yang berobat jalan.

19

Sebanyak 65,59% penduduk yang memiliki keluhan kesehatan selama sebulan referensi memilih untuk mengobati sendiri. Sedangkan yang memilih untuk berobat jalan hanya sebesar 44,37% dari seluruh penduduk yang memiliki keluhan kesehatan selama sebulan referensi.

Dari seluruh penduduk yang memiliki keluhan kesehatan selama sebulan referensi dan memutuskan untuk berobat jalan sebagian besar berada di Provinsi Bali, yaitu 55,04% yang diikuti oleh Sumatera Barat 50,75% dan DKI Jakarta sebesar 50,71%. Sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Sulawesi Tenggara sebesar 28,03%, Kalimantan Tengah sebesar 28,10%, dan Maluku sebesar 31,97%.

Dalam hal keputusan untuk mengobati sendiri keluhan kesehatan yang dialami selama sebulan referensi, Provinsi Maluku Utara menempati urutan teratas dengan persentase sebesar 81,64%, diikuti oleh Gorontalo sebesar 78,79% dan Kalimantan Selatan sebesar 78,01%. Sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Papua sebesar 50,72%, Bali sebesar 51,85% dan Nusa Tenggara Timur sebesar 55,68%. Rincian per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 2.20.

Dari penduduk yang mengobati sendiri, 90,49% di antaranya menggunakan obat modern, 22,26% menggunakan obat tradisional dan 5,53% menggunakan jenis obat lainnya. Persentase penduduk yang mengobati sendiri selama bulan referensi menurut provinsi, jenis obat yang digunakan, dan tipe daerah tahun 2008 dapat dilihat pada Lampiran 2.21. 3. Tempat Penduduk Berobat Jalan

Persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan selama sebulan referensi dan memutuskan untuk berobat jalan, dikelompokkan berdasarkan tempat berobat, yaitu Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta, Praktek Dokter, Puskesmas/Pustu (Puskesmas Pembantu), Praktek Nakes (tenaga kesehatan), Praktek Batra (Pengobatan Tradisional) dan Dukun. Menurut Susenas tahun 2008, tempat yang paling banyak dikunjungi adalah Puskesmas/Pustu yaitu sebesar 35,50%, diikuti oleh praktek Dokter sebesar 30,11%, dan Petugas Kesehatan sebesar 28,82%.

GAMBAR 2.13 PERSENTASE PENDUDUK YANG BEROBAT JALAN

MENURUT TEMPAT/CARA BEROBAT DI INDONESIA TAHUN 2008

20

GAMBAR 2.14 PERSENTASE PENDUDUK YANG BEROBAT JALAN KE PUSKESMAS/PUSTU


Pada tahun 2008, tercatat provinsi dengan persentase penduduk yang berobat

jalan ke Puskesmas/Pustu terbesar adalah Papua Barat sebesar 73,83%, diikuti oleh Nusa Tenggara Timur sebesar 73,36% dan Papua 72,36%. Sedangkan provinsi dengan persentase penduduk yang berobat jalan ke Puskesmas/Pustu terendah adalah Sumatera Utara sebesar 20,28%, diikuti oleh Jawa Timur sebesar 26,18% dan Riau sebesar 28,75%. Rincian per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 2.22.

4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Berdasarkan Riskesdas 2007, persentase rumah tangga yang memenuhi

kriteria Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan kategori baik secara



21

nasional sebesar 38,7%. Provinsi yang memiliki persentase di atas 38,7% ada 5 provinsi yaitu DI Yogyakarta (58,2%), Bali (51,7%), Kalimantan Timur (49,8%), Jawa Tengah (47%) dan Sulawesi Utara (46,9%). Provinsi dengan persentase PHBS yang rendah adalah Papua (24,4%), Nusa Tenggara Timur (26,8%), Gorontalo (27,8%), Riau (28,1%) dan Sumatera Barat (28,2%).

Persentase rumah tangga yang memenuhi kriteria perilaku hidup bersih dan sehat yang baik menurut provinsi secara rinci disajikan pada Lampiran 2.23. 5. Perilaku Higienis

Perilaku higienis yang disurvey dalam Riskesdas tahun 2007 meliputi kebiasaan buang air besar (BAB) dan kebiasaan mencuci tangan. Perilaku BAB yang benar adalah bila penduduk melakukannya di jamban dan mencuci tangan yang benar adalah bila penduduk mencuci tangan dengan sabun sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah buang air besar, setelah menceboki bayi/anak dan setelah memegang unggas/binatang.

Data dari Riskesdas 2007 secara nasional menunjukkan 71,1% penduduk 10 tahun ke atas berperilaku benar dalam kebiasaan BAB, tetapi hanya 23,2% yang mempunyai kebiasaan cuci tangan yang baik. Provinsi yang mempunyai persentase tertinggi dalam perilaku higienis ini adalah DKI Jakarta yaitu 98,6% dalam perilaku BAB dan 44,7% dalam kebiasaan cuci tangan yang benar.

Provinsi yang persentasenya rendah dalam perilaku BAB ini adalah Sulawesi Barat (57,4%), Gorontalo (59,2%) dan Sumatera Barat (59,3%). Sedangkan provinsi yang persentasenya rendah dalam perilaku cuci tangan adalah Sumatera Barat (8,4%, Sumatera Utara (14,5%) dan Riau (14,6%).

Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang berperilaku benar dalam BAB dan cuci tangan yang baik menurut provinsi secara rinci disajikan pada Lampiran 2.24.

6. Perilaku Merokok

Berdasarkan Riskesdas tahun 2007, persentase penduduk umur 10 tahun ke atas 23,7% merokok setiap hari, 5,5% merokok kadang-kadang, 3,0% adalah mantan perokok dan 67,8% bukan perokok.

GAMBAR 2.15 PERSENTASE PENDUDUK UMUR 10 TAHUN KE ATAS MENURUT

KEBIASAAN MEROKOK DI INDONESIA TAHUN 2008

22

Sumber : Badan Litbangkes, Riskesdas Tahun 2007 Menurut karakteristik responden, persentase penduduk yang merokok setiap

hari yang nilainya cukup tinggi adalah pada kelompok umur produktif (25-64 tahun) dengan rentang antara 29% sampai 32%, di samping itu hampir separuh penduduk laki-laki yang merokok setiap hari (45,8%). Menurut tingkat pendidikan, persentase tertinggi penduduk yang merokok setiap hari adalah pada penduduk tamat SLTA.

GAMBAR 2.16 PERSENTASE PENDUDUK UMUR 10 TAHUN KE ATAS

MENURUT KEBIASAAN MEROKOK DAN JENIS KELAMIN DI INDONESIA TAHUN 2008

Sumber : Badan Litbangkes, Riskesdas Tahun 2007

Prevalensi perokok saat ini yang terdiri dari perokok setiap hari dan perokok kadang-kadang adalah 29,2%. Prevalensi perokok tertinggi adalah di Provinsi Lampung (34,3%), Bengkulu (34,1%) dan Gorontalo (32,6%). Berdasarkan rata-rata jumlah batang rokok yang dihisap oleh perokok saat ini adalah 12 batang per hari.

23

Jumlah batang rokok yang dihisap per hari paling tinggi adalah di Nanggroe Aceh Darussalam (19 batang), Kepulauan Riau dan Bangka Belitung masing-masing 16 batang rokok.

Persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut kebiasaan merokok, jumlah rokok yang dihisap, usia mulai merokok dan provinsi secara rinci disajikan pada Lampiran 2.25, 2.26 dan Lampiran 2.27.

7. Perilaku Minum Minuman Beralkohol

Kebiasaan minum alkohol merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya risiko kesehatan. Berdasarkan Riskesdas 2007, secara nasional prevalensi penduduk umur 10 tahun ke atas yang minum minuman alkohol selama 12 bulan terakhir sebesar 4,6%, dan yang masih minum alkohol dalam 1 bulan terakhir sebesar 3,0%. Provinsi yang prevalensi minum alkoholnya termasuk tinggi adalah Nusa Tenggara Timur (17,7%), Sulawesi Utara (17,4%) dan Gorontalo (12,3%).

Berdasarkan karakteristik umur peminum alkohol, prevalensi peminum alkohol 12 bulan terakhir dan satu bulan terakhir mulai tinggi pada umur antara 15-24 tahun sebesar 5,5% dan 3,5%, kemudian meningkat menjadi 6,7% dan 4,3% pada umur 25-34 tahun, dan selanjutnya prevalensi menurun dengan bertambahnya umur. Menurut jenis kelamin, maka prevalensi peminum alkohol lebih besar pada laki-laki dibandingkan perempuan. Menurut pendidikan, prevalensi peminum alkohol yang tinggi terdapat pada peminum yang berpendidikan tamat SLTP dan tamat SLTA.

Persentase penduduk umur 10 tahun ke atas menurut kebiasaan minum minuman alkohol dan provinsi secara lebih rinci disajikan pada Lampiran 2.28.

8. Perilaku Kurang Makan Buah dan Sayur

Berdasarkan Riskesdas 2007, penduduk dikategorikan cukup konsumsi sayur dan/atau buah minimal 5 porsi per hari selama 7 hari dalam seminggu. Secara nasional, persentase penduduk umur 10 tahun ke atas yang mempunyai kebiasaan kurang makan buah dan sayur sebesar 93,6%. Provinsi yang persentasenya tertinggi dalam kebiasaan kurang makan buah dan sayur adalah Riau (97,9%) dan Sumatera Barat (97,8%). Sedangkan yang terendah adalah Gorontalo (83,5%), DI Yogyakarta (86,1%) dan Lampung (87,7%).

Persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut kebiasaan makan buah dan sayur dan provinsi secara lebih rinci disajikan pada Lampiran 2.29.

***

24

Derajat kesehatan masyarakat Indonesia ditentukan oleh banyak faktor, tidak hanya ditentukan oleh pelayanan kesehatan dan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, namun juga dipengaruhi faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, keturunan, dan faktor lainnya. Faktor-faktor ini berpengaruh pada kejadian morbiditas, mortalitas dan status gizi di masyarakat. Angka morbiditas, mortalitas dan status gizi dapat menggambarkan keadaan dan situasi derajat kesehatan masyarakat. Angka ini juga dapat digunakan untuk perencanaan bidang kesehatan. Situasi derajat kesehatan masyarakat pada tahun 2008 dapat dilihat melalui keadaan morbiditas, mortalitas dan status gizi berikut ini. A. MORTALITAS Mortalitas adalah angka kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu. Berikut ini adalah angka kematian pada bayi, balita, ibu, angka kematian kasar, dan umur harapan hidup. 1. Angka Kematian Bayi (AKB) Infant Mortality Rate atau Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKB merupakan indikator yang lazim digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat, baik pada tingkat provinsi maupun nasional. Selain itu, program-program kesehatan di Indonesia banyak yang menitikberatkan pada upaya penurunan AKB.

GAMBAR 3.1 ESTIMASI ANGKA KEMATIAN BAYI PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP

DI INDONESIA TAHUN 1991 S.D TAHUN 2007

Sumber: BPS, Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007

25

Secara umum dari tahun ke tahun terjadi penurunan AKB. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 diperoleh estimasi AKB di Indonesia sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup. Perkembangan AKB hasil estimasi SDKI tahun 1991-2007 dapat dilihat pada Gambar 3.1 di atas. Perlu diperhatikan bahwa pengukuran angka kematian SDKI tersebut mengestimasikan Angka Kematian Bayi dalam periode 5 tahun terakhir sebelum survei, misalnya pada SDKI tahun 2007 diperoleh AKB untuk periode 5 tahun sebelumya yaitu tahun 2003-2007 sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup.

Kecenderungan penurunan AKB dapat dipengaruhi oleh pemerataan pelayanan kesehatan berikut fasilitasnya. Pendapatan masyarakat yang meningkat juga dapat berperan melalui perbaikan gizi yang pada gilirannya mempengaruhi daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit.

AKB hasil SDKI tahun 2007 untuk masing-masing provinsi merupakan estimasi AKB dalam periode 10 tahun sebelum survei (1998-2007). AKB terendah dimiliki oleh Provinsi DI Yogyakarta sebesar 19 per 1.000 kelahiran hidup, diikuti Nanggroe Aceh Darussalam sebesar 25 per 1.000 kelahiran hidup, dan Kalimantan Timur serta Jawa Tengah sebesar 26 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan AKB tertinggi dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Barat (74/1.000 kelahiran hidup), diikuti oleh Nusa Tenggara Barat (72/1.000 kelahiran hidup) dan Sulawesi Tengah (60/1.000 kelahiran hidup). Besarnya AKB per provinsi dapat dilihat pada Gambar 3.2. Distribusi Angka Kematian Bayi menurut provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Lampiran 3.1.

GAMBAR 3.2 ESTIMASI ANGKA KEMATIAN BAYI PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP

MENURUT PROVINSI TAHUN 2007

Sumber: BPS, Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007 Data mengenai kematian bayi dapat juga dilihat dari data kematian di Rumah sakit. Jumlah lahir mati dan jumlah lahir hidup di rumah sakit 6 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

26

TABEL 3.1 JUMLAH KEMATIAN BAYI DAN KELAHIRAN HIDUP DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2003 – 2007

Tahun Jumlah RSJumlah Lahir

MatiJumlah Kelahiran

Hidup di Rumah Sakit

2003 1,234 3,160 135,0942004 1,246 3,321 109,2972005 1,268 3,220 132,7452006 1,292 3,041 116,9912007 1,319 3,354 138,282

Sumber: Ditjen Bina Yanmedik, Depkes RI 2009

2. Angka Kematian Balita (AKABA) AKABA adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. Nilai normatif AKABA > 140 sangat tinggi, antara 71 – 140 tinggi, 20-70 sedang dan < 20 rendah (Pedoman MDGs).

Angka Kematian Balita atau AKABA menggambarkan peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. Dari hasil SDKI tahun 2007 diestimasikan AKABA untuk periode 5 tahun sebelum survei (2003-2007) sebesar 44 per 1.000 kelahiran hidup.

Gambaran perkembangan AKABA hasil SDKI tahun 1991 – 2007 disajikan pada Gambar 3.3 berikut ini, di mana tahun menunjukkan waktu pelaksanaan SDKI dan AKABA diestimasi untuk periode 5 tahun terakhir sebelum survei.

GAMBAR 3.3 ANGKA KEMATIAN BALITA (AKABA) PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP

DI INDONESIA TAHUN 1991 – 2007

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2008

SDKI tahun 2007 dapat mengestimasi AKABA masing-masing provinsi untuk 10 tahun sebelum survei (1998-2007). Diperoleh hasil bahwa provinsi dengan AKABA tertinggi adalah Sulawesi Barat sebesar 96 per 1.000 kelahiran hidup, diikuti oleh Maluku sebesar 93 per 1.000 kelahiran hidup dan Nusa Tenggara Barat sebesar 92 per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan AKABA terendah dimiliki oleh Provinsi DI Yogyakarta sebesar 22 per 1.000 kelahiran hidup, diikuti oleh Jawa Tengah sebesar 32 per 1000

27

kelahiran hidup dan Kalimantan Tengah sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup. Besarnya AKABA per provinsi dapat dilihat pada Gambar 3.4.

GAMBAR 3.4 ESTIMASI ANGKA KEMATIAN BALITA PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP


Sumber : BPS, Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007 Rincian AKABA menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 3.1. 3. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Indikator ini secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait dengan kehamilan. AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan.

Angka Kematian Ibu bersama dengan Angka Kematian Bayi senantiasa menjadi indikator keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan. AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2007 menyebutkan bahwa AKI untuk periode 5 tahun sebelum survei (2003-2007) sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini turun dibandingkan AKI hasil SDKI tahun 2002-2003 yang mencapai 307 per 100.000 kelahiran hidup.

Pada Gambar 3.5 berikut terlihat bahwa AKI dari hasil SDKI 1994-2007 menunjukkan kecenderungan penurunan. Tahun pada grafik menunjukkan tahun pelaksanaan survei.

28

GAMBAR 3.5 ANGKA KEMATIAN IBU (PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP)

DI INDONESIA TAHUN 1994-2007

Sumber : Badan Pusat Statistik,2008

Sedangkan jumlah kematian ibu dan jumlah kelahiran hidup di rumah sakit pada tahun 2003- 2007 dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut.

TABEL 3.2 JUMLAH KEMATIAN IBU MATERNAL DI RUMAH SAKIT


Tahun Jumlah Kematian Ibu

Jumlah Lahir Hidup

2003 153 135,0942004 956 109,2972005 116 132,7452006 237 116,9912007 170 138,2822008 505 139,086

Sumber : Ditjen Bina Yanmedik, Depkes RI, 2009 4. Angka Kematian Kasar (AKK)

Angka kematian kasar adalah jumlah kematian yang terjadi pada suatu waktu dan tempat tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun.

Angka Kematian Kasar (AKK) yang diestimasikan berdasarkan hasil SUPAS 2005, menyebutkan bahwa AKK tahun 2007 sebesar 6,9 per 1.000 penduduk. Angka ini tidak berubah sejak tahun 2005.

Dalam Riskesdas 2007 didapatkan mortalitas satu tahun yang terkumpul dari 33 provinsi dalam kurun waktu tersebut sebanyak 4.552 kejadian kematian dari 258.488 rumah tangga responden. Dengan demikian angka kematian kasar adalah 4 per 1.000, yaitu 4.552 per 1.163.196 (=258.488 RT yang berhasil diwawancarai x 4,5 rata-rata jumlah ART). Tabel 3.3 memperlihatkan bahwa penyebab kematian utama untuk semua umur adalah stroke (15,4%), yang disusul oleh TB (7,5%), Hipertensi (6,8%) dan cedera (6,5%). Bila dibandingkan dengan hasil SKRT 1995 dan SKRT 2001, menurut empat (4) kelompok penyebab kematian, tampak bahwa selama 12 tahun (1995-2007) telah terjadi transisi epidemiologi dengan meningkatnya proporsi penyakit tidak menular, yang diikuti dengan transisi demografi.

29

TABEL 3.3 POLA PENYEBAB KEMATIAN SEMUA UMUR

RISKESDAS 2007

No Penyebab Kematian Proporsi Kematian (%)

1 Strok 15.42 TB 7.53 Hipertensi 6.84 Cedera 6.55 Perinatal 6.06 Diabetes Mellitus 5.77 Tumor ganas 5.78 Penyakit hati 5.19 Penyakit jantung iskemik 5.1

10 Penyakit saluran nafas bawah 5.111 Penyakit jantung 4.612 Pneumonia 3.813 Diare 3.514 Ulkus lambung dan usus dua belas jari 1.715 Tifoid 1.616 Malaria 1.317 Meningitis Ensefalitis 0.818 Malformasi kongenital 0.619 Dengue 0.520 Tetanus 0.521 Septikemi 0.322 Malnutrisi 0.2

Sumber: Laporan Riskesdas 2007

Gambar 3.6 memperlihatkan bahwa proporsi penyakit menular di Indonesia dalam 12 tahun telah menurun sepertiganya dari 44% menjadi 28%, dan proporsi penyakit tidak menular mengalami peningkatan cukup tinggi dari 42% menjadi 60%. Proporsi gangguan maternal/perinatal dalam 6 tahun terakhir tidak mengalami penurunan, sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam menanganinya.

GAMBAR 3.6 DISTRIBUSI KEMATIAN PADA SEMUA UMUR MENURUT KELOMPOK PENYAKIT

SKRT 1995-2001 DAN RISKESDAS 2007

Sumber: SKRT dan Laporan Riskesdas 2007

30

Angka kematian di rumah sakit (Gross Death Rate) pada periode 2003 - 2007 berada pada kisaran 3,3 - 4,7% seperti dapat dilihat dalam Tabel 3.4.

TABEL 3.4 ANGKA KEMATIAN KASAR DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA

TAHUN 2001- 2008

Tahun Jumlah pasien keluar Jumlah Mati %

2003 2,270,657 81,943 3.612004 2,140,954 99,615 4.652005 2,561,106 85,567 3.342006 2,233,204 84,214 3.772007 2,687,996 94,700 3.522008 2,775,813 100,410 3.62

Sumber: Ditjen Bina Yanmedik, Depkes RI, 2009 Tabel 3.5 dan 3.6 berikut menyebutkan 10 penyebab kematian terbanyak pada

penderita rawat inap di rumah sakit pada tahun 2007 dan 2008.

TABEL 3.5. 10 PENYAKIT UTAMA PENYEBAB KEMATIAN MENURUT GOLONGAN SEBAB SAKIT

DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2007

1 Penyakit Sistem Sirkulasi Darah 21,830 11.022 Penyakit Infeksi & Parasit Tertentu 14,323 2.523 Kondisi Tertentu yang bermula pada masa Perinatal 9,822 11.894 Penyakit Sistem Napas 7,214 3.655 Penyakit Sistem Cerna 6,590 2.93

6 Cedera, Keracunan dan Akibat Sebab Luar Tertentu Lainnya 5,945 2.94

7 Penyakit Endokrin, Nutrisi & Metabolik 5,277 6.738 Neoplasma 4,585 4.829 Penyakit Sistem Kemih Kelamin 4,557 3.75

10 Gejala, Tanda & Penemuan Laboratorium, Klinik Abnormal YTK 3,967 2.60

Jumlah Pasien Mati CFR (%)No Golongan Sebab Sakit

Sumber: Ditjen Bina Yanmedik, Depkes RI, 2009

31

TABEL 3.6 10 PENYAKIT UTAMA PENYEBAB KEMATIAN DI RUMAH SAKIT


1 Penyakit Sistem Sirkulasi Darah 23,163 11.062 Penyakit Infeksi & Parasit Tertentu 16,769 2.893 Kondisi Tertentu yang bermula pada masa Perinatal 9,108 9.744 Penyakit Sistem Napas 8,190 3.995 Penyakit Sistem Cerna 6,825 2.916 Cedera, Keracunan dan Akibat Sebab Luar Tertentu Lainnya 5,767 2.997 Penyakit Endokrin, Nutrisi & Metabolik 5,585 6.738 Penyakit Sistem Kemih Kelamin 4,542 3.569 Neoplasma 4,332 4.70


CFR (%)No Golongan Sebab Sakit Pasien Mati

Sumber: Ditjen Bina Yanmedik (data sementara yang diterima s.d. Agustus 2009) Pada Tabel 3.5 dan Tabel 3.6 terlihat bahwa penyakit sistem sirkulasi darah merupakan penyakit yang menempati urutan teratas sebagai penyakit utama penyebab kematian di rumah sakit baik pada tahun 2007 maupun 2008. Penyakit sirkulasi darah pada tahun 2007 menyebabkan kematian sebanyak 21.830 orang dengan Case Fatality Rate (CFR) 11,02% dan pada tahun 2008 menyebabkan kematian sebanyak 23.163 orang dengan Case Fatality Rate (CFR) 11,06%. 5. Umur Harapan Hidup Waktu Lahir Selain AKB dan AKI, Umur Harapan Hidup (UHH) juga digunakan untuk menilai derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat baik kabupaten/kota, provinsi, maupun negara. UHH juga menjadi salah satu indikator dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia. Adanya perbaikan pada pelayanan kesehatan melalui keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan dapat diindikasikan dengan adanya peningkatan Umur Harapan Hidup waktu lahir. Badan Pusat Statistik menyatakan UHH tahun 2007 sebesar 68,7, terdapat sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2006 yang sebesar 68,5 dan tahun 2005 yang sebesar 68,1 tahun.

Provinsi dengan UHH tertinggi pada tahun 2007 adalah DI Yogyakarta, yaitu sebesar 73,1 yang diikuti oleh DKI Jakarta sebesar 72,8 dan Sulawesi Utara sebesar 72,0 tahun. Sedangkan Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi dengan UHH terendah, yaitu sebesar 61,2 tahun, yang diikuti oleh Kalimantan Selatan sebesar 62,6 tahun dan Banten sebesar 64,5 tahun. Data lebih rinci menurut provinsi terdapat pada Lampiran 3.1.

B. MORBIDITAS Morbiditas adalah angka kesakitan (insidensi atau prevalensi) dari suatu penyakit yang terjadi pada populasi dalam kurun waktu tertentu. Morbiditas berhubungan dengan terjadinya atau terjangkitnya penyakit di dalam populasi, baik fatal maupun non-fatal. Angka morbiditas lebih cepat menentukan keadaan kesehatan masyarakat daripada angka mortalitas, karena banyak penyakit yang mempengaruhi kesehatan hanya mempunyai

32

mortalitas yang rendah. Berikut ini akan disajikan mengenai pola 10 penyakit terbanyak di rumah sakit, penyakit menular, dan penyakit tidak menular . 1. Pola 10 Penyakit Terbanyak di Rumah Sakit

Pola 10 penyakit terbanyak pada pasien rawat jalan di rumah sakit tahun 2007 menurut bab ICD-10 menunjukkan pasien yang paling banyak berkunjung adalah pasien dengan penyebab ”faktor yang mempengaruhi keadaan kesehatan dan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan”, kemudian disusul dengan penyakit sistem pernapasan, gejala, tanda dan penemuan laboratorium, klinik abnormal YTK, penyakit sistem cerna, dan penyakit infeksi dan parasit tertentu, seperti dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut ini. Perincian jumlah pasien rawat jalan di rumah sakit menurut bab pada ICD-10 tahun 2007 dapat dilihat pada Lampiran 3.3.a.

TABEL 3.7

POLA 10 PENYAKIT TERBANYAK PADA PASIEN RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT TAHUN 2007

1 Faktor yg Mempengaruhi Keadaan Kesehatan & yg Berhubungan dengan Pelayanan Kesehatan 2,142,968 1.71

2 Penyakit Sistem Napas 1,762,200 1.01

3 Gejala, Tanda & Penemuan Laboratorium, Klinik Abnormal YTK 1,246,455 1.87

4 Penyakit Sistem Cerna 1,195,670 1.02 5 Penyakit Infeksi & Parasit Tertentu 1,143,694 1.08


7 Penyakit Mata dan Adneksa 723,844 1.01 8 Penyakit Sistem Sirkulasi Darah 545,482 1.01 9 Penyakit Sistem Kemih Kelamin 529,743 2.09

10 Penyakit Sistem Muskuloskeletal dan Jaringan Ikat 500,640 1.79

Jumlah Kunjungan

Admission RateNo Golongan Sebab Sakit

Sumber: Ditjen Bina Yanmedik 2009 Sedangkan untuk tahun 2008, pasien yang paling banyak berkunjung adalah pasien dengan penyakit sistem pernapasan, kemudian disusul dengan ”faktor yang mempengaruhi keadaan kesehatan dan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan”, penyakit sistem cerna, penyakit infeksi dan parasit tertentu, dan penyakit sistem sirkulasi darah seperti dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut ini. Perincian jumlah pasien rawat jalan di rumah sakit menurut bab pada ICD-10 tahun 2008 dapat dilihat pada Lampiran 3.3.

33

TABEL 3.8 POLA 10 PENYAKIT TERBANYAK PADA PASIEN RAWAT JALAN

DI RUMAH SAKIT TAHUN 2008

1 Penyakit Sistem Napas 469,067 1.86

2 Faktor yg Mempengaruhi Keadaan Kesehatan & yg Berhubungan dengan Pelayanan Kesehatan 463,664 1.91

3 Penyakit Sistem Cerna 360,247 1.684 Penyakit Infeksi & Parasit Tertentu 344,635 1.955 Penyakit Sistem Sirkulasi Darah 324,656 2.84


7 Penyakit Mata dan Adneksa 181,210 1.768 Penyakit Endokrin, Nutrisi & Metabolik 180,926 3.999 Penyakit Sistem Muskuloskeletal dan Jaringan Ikat 175,132 2.98


Jumlah Kunjungan

Admission RateNo Golongan Sebab Sakit

Sumber: Ditjen Bina Yanmedik, 2009 Tabel 3.9 berikut menunjukkan pola 10 penyakit terbanyak pasien rawat inap di rumah sakit tahun 2007 menurut ICD-10. Pasien rawat inap terbanyak adalah pasien dengan penyakit infeksi dan parasit tertentu, kemudian disusul pasien kehamilan, persalinan dan masa nifas. Akan tetapi kematian atau Case Fatality Rate (CFR) terbesar adalah kematian dari pasien dengan alasan kondisi tertentu yang bermula pada masa perinatal, kemudian disusul dengan pasien dari penyakit sistem sirkulasi darah. Perincian jumlah pasien rawat inap di rumah sakit menurut bab pada ICD-10 tahun 2007 dapat dilihat pada Lampiran 3.4.a.

TABEL 3.9 DISTRIBUSI PASIEN RAWAT INAP MENURUT BAB ICD-X


No Golongan Sebab Sakit Jumlah Pasien Mati CFR (%)

1 Penyakit Infeksi & Parasit Tertentu 568,981 14,323 2.522 Kehamilan, Persalinan & Masa Nifas 335,221 887 0.263 Penyakit Sistem Cerna 225,212 6,590 2.93

4 Cedera, Keracunan dan Akibat Sebab Luar Tertentu Lainnya 202,100 5,945 2.94

5 Penyakit Sistem Sirkulasi Darah 198,180 21,830 11.026 Penyakit Sistem Napas 197,780 7,214 3.65

7 Faktor yg Mempengaruhi Keadaan Kesehatan & yg Berhubungan dengan Pelayanan Kesehatan 188,052 778 0.41

8 Gejala, Tanda & Penemuan Laboratorium, Klinik Abnormal YTK 141,857 3,967 2.60

9 Penyakit Sistem Kemih Kelamin 121,538 4,557 3.7510 Neoplasma 95,070 4,585 4.82

Sumber: Ditjen Yanmedik 2009

Pada tahun 2008, data yang terkumpul sampai dengan bulan Agustus 2009 menunjukkan pasien rawat inap terbanyak masih sama dengan tahun 2007 yaitu penyakit infeksi dan parasit tertentu, kemudian disusul pasien kehamilan, persalinan dan masa nifas.

34

Sedangkan CFR terbesar terjadi pada penyakit sistem sirkulasi darah disusul penyakit susunan saraf. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.10 di bawah ini dan Lampiran 3.4.

TABEL 3.10 DISTRIBUSI PASIEN RAWAT INAP MENURUT BAB ICD-X


1 Penyakit Sistem Sirkulasi Darah 209,347 23,163 11.062 Penyakit Susunan Syaraf 31,082 3,218 10.353 Kondisi Tertentu yang bermula pada masa Perinatal 93,466 9,108 9.744 Penyakit Endokrin, Nutrisi & Metabolik 83,045 5,585 6.73

5 Malformasi, Deformasi Kongenital & Kelainan Kromosom 12,030 605 5.03

6 Neoplasma 92,110 4,332 4.707 Penyakit Sistem Napas 205,076 8,190 3.99

8 Penyakit Darah & Organ Pembuat Darah & Gangguan tertentu yang Melibatkan Mekanisme Imun 31,069 1,223 3.94

9 Penyakit Sistem Kemih Kelamin 127,742 4,542 3.5610 Sebab Luar Morbiditas & Mortalitas 63,707 2,046 3.21

Pasien Mati CFR (%)No Golongan Sebab Sakit Jumlah Pasien

Baru

Sumber: Ditjen Yanmedik 2009

2. Penyakit Menular a. Malaria Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit (plasmodium) yang ditularkan oleh gigitan nyamuk yang terinfeksi (vektor-borne disease). Pada tubuh manusia, parasit membelah diri dan bertambah banyak di dalam hati dan kemudian menginfeksi sel darah merah.

Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang upaya pengendalian dan penurunan kasusnya merupakan komitmen internasional dalam Millenium Development Goals (MDGs). Kasus malaria di Indonesia secara umum menunjukkan kecenderungan menurun, namun masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat.

GAMBAR 3.7a ANNUAL PARASITE INSIDENCE MALARIA (‰)

DI JAWA BALI TAHUN 2000 – 2008

Sumber: Ditjen PP-PL, Depkes RI

35

GAMBAR 3.7b ANNUAL MALARIA INSIDENCE (‰)

DI LUAR JAWA BALI TAHUN 2000 – 2008


Pada Gambar 3.7a dan 3.7b dapat diketahui baik API maupun AMI menunjukkan kecenderungan penurunan selama periode 2000-2008. API tahun 2000 yang berada pada angka 0,81 per 1.000 penduduk terus turun hingga 0,15 per 1.000 penduduk pada tahun 2004. Angka ini meningkat menjadi 0,19 pada tahun 2006, untuk kemudian kembali turun hingga berada pada angka 0,16 per 1.000 penduduk pada tahun 2007 dan 2008. Kecenderungan penurunan juga ditunjukkan oleh AMI. Pada periode tahun 2000-2004 AMI cenderung menurun dari 31,09 menjadi 21,2 per 1.000 penduduk. Angka ini naik pada tahun 2005 menjadi 24,75, dan kemudian terus mengalami penurunan sampai pada tahun 2008 menjadi 16,82 per 1.000 penduduk.

Di provinsi luar Jawa dan Bali, AMI tertinggi adalah di Papua Barat, yaitu sebesar 167,47 per 1.000 penduduk, diikuti oleh NTT (104,10), Papua (84,74) dan Maluku Utara (51,42). Meskipun Papua Barat masih menjadi provinsi dengan AMI tertinggi pada tahun 2008, angka ini telah banyak mengalami penurunan dari AMI tahun 2007 yang sebesar 346,04 per 1.000 penduduk. Sedangkan untuk wilayah Jawa dan Bali, API tertinggi adalah Provinsi Jawa Timur sebesar 0,71 per 1.000 penduduk diikuti Jawa Barat sebesar 0,58 per 1.000 penduduk. Sedangkan yang terendah adalah di Provinsi Banten dan DI Yogyakarta yaitu masing-masing sebesar 0,03 per 1.000 penduduk. Rincian API dan AMI menurut provinsi tahun 2008 dapat dilihat pada Lampiran 3.5.

b. TB Paru

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar kuman TB menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Penyakit ini menyebar dan ditularkan melalui udara, ketika orang yang terinfeksi TB paru, batuk, bersin, berbicara atau meludah. Millenium Development Goals (MDGs) menjadikan penyakit TB paru sebagai salah satu penyakit yang menjadi target untuk diturunkan, selain malaria dan HIV dan AIDS.

Cakupan penemuan kasus TB paru menurut provinsi tahun 2008 yang tertinggi adalah di Provinsi Sulawesi Utara yakni 89,6% diikuti DKI Jakarta sebesar 85,5% dan Banten sebesar 78,6% dari angka perkiraan kasus menular TB Paru.

36

GAMBAR 3.8

CAKUPAN PENEMUAN KASUS BARU TB BTA POSITIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2008

Sumber: Ditjen PP-PL, Depkes RI, 2009 Kasus TB dapat dikategorikan menjadi BTA Positif, BTA Negatif, relaps/kambuh dan ekstra paru. Perkembangan proporsi kasus TB menurut tipe/jenisnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 3.11 HASIL CAKUPAN PENEMUAN PENDERITA TB TAHUN 2001-2008

% CDR Abs. % CDR Abs.

2001 269,078 30 80,723 20 53,780 2,822 31,377 1,727 89,7062002 259.97 40 103,988 29 76,230 3,731 72,219 3,008 155,1882003 241,104 50 120,552 38 92,516 4.07 77,102 3,974 177,6622004 248,877 60 149,326 54 128,981 4,429 76,981 4,267 214,6582005 233,115 70 163,181 68.1 158,640 4,446 85,373 6,142 5,360 259,9692006 231,645 70 162,152 75.7 175,320 4,227 91,029 7,013 1,884 277,5892007 232,358 70 162,651 69.12 160,617 3,915 102,630 8,048 26,492 275,2102008 228,485 70 161,539 72.82 166,376 3294 107,005 9,016 30,728 298,329

Tahun

Penemuan KasusBTA Pos

JumlahKambuhEstimasi

BTA Neg Rotgen Positive

Ekstra Paru

TB Anak All Cases

Target Realisasi

Sumber: Ditjen PP-PL, Depkes RI, 2009

Proporsi kasus baru BTA positif menurut jenis kelamin di Indonesia pada tahun 2005 sampai tahun 2008 tidak banyak berubah, laki-laki berkisar 57-59% dan perempuan 40-43%.

37

GAMBAR 3.9 PROPORSI KASUS BARU BTA POSITIF MENURUT JENIS KELAMIN



c. HIV & AIDS

HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus (retrovirus) yang menginfeksi sel-sel sistem imunologi sehingga merusak sistem kekebalan manusia. HIV dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui kontak dengan cairan tubuh orang yang terinfeksi HIV, misalnya melalui hubungan seksual, transfusi darah, penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi, dan penularan dari ibu ke anak yang dilahirkan atau disusui.

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) adalah kondisi kesehatan seseorang ketika HIV telah merusak sistem kekebalan terhadap penyakit.

Peningkatan kasus HIV dan AIDS terjadi setiap tahunnya. Sampai dengan Desember 2008, pengidap HIV positif yang terdeteksi adalah sebanyak 6.015 kasus. Sedangkan kumulatif kasus AIDS sebanyak 16.110 kasus atau terdapat tambahan 4.969 kasus baru selama tahun 2008. Kematian karena AIDS hingga tahun 2008 sebanyak 3.362 kematian.

Pada Gambar 3.10 dapat dilihat adanya peningkatan kasus baru dan kumulatif penderita AIDS yang terjadi sampai tahun 2008.

GAMBAR 3.10

JUMLAH KASUS BARU DAN KUMULATIF PENDERITA AIDS YANG TERDETEKSI DARI BERBAGAI SARANA KESEHATAN



38

Kasus AIDS telah terdeteksi di 32 provinsi, hanya provinsi Sulawesi Barat yang belum tercatat adanya kasus AIDS. Jumlah kumulatif kasus AIDS dibandingkan jumlah penduduk (case rate) sebesar 7,12 per 100.000 penduduk, case rate tertinggi di provinsi Papua sebesar 129,35 per 100.000 penduduk.

Pada Gambar 3.11 terlihat bahwa provinsi dengan jumlah kasus AIDS terbanyak, secara berurutan dari yang tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Papua dan Bali.

GAMBAR 3.11

10 PROVINSI DI INDONESIA DENGAN KASUS AIDS TERBANYAK S.D 31 DESEMBER 2008


Berdasarkan jenis kelamin, 74,9% penderita AIDS adalah laki-laki, 24,6%

perempuan dan 0,5% tidak tercatat jenis kelaminnya. Berdasarkan kelompok umur, sebagian besar penderita AIDS berada pada usia produktif, yaitu kelompok umur 20-29 tahun sebesar 50,82% diikuti kelompok umur 30-39 tahun sebesar 29,36%.

Salah satu kelompok berisiko tinggi tertular HIV adalah penguna NAPZA suntik. Kasus AIDS pada pengguna NAPZA suntik menunjukkan peningkatan yang tajam pada periode tahun 2003-2006. Terjadi peningkatan sampai 13 kali lipat dari tahun 2003 yaitu sebesar 120 kasus, menjadi 1.517 kasus baru pada tahun 2006. Pada tahun 2007 dan tahun 2008 terjadi sedikit penurunan jumlah kasus baru AIDS pada pengguna NAPZA suntik, yaitu sebanyak 1.437 kasus baru pada tahun 2007 menjadi 1.255 kasus baru pada tahun 2008. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.12 berikut ini.

39

GAMBAR 3.12 JUMLAH KASUS AIDS PADA PENGGUNA NAPZA SUNTIK DI INDONESIA

S.D 31 DESEMBER 2008


Berdasarkan jenis kelamin, 92% kasus AIDS pada pengguna NAPZA adalah laki-laki, 7% perempuan dan 1% tidak tercatat jenis kelaminnya. Berdasarkan umur, sebagian besar juga terjadi pada usia produktif yaitu usia 20-29 tahun (65,2%) dan usia 30-39 tahun (26,3%) seperti terlihat pada Gambar 3.13.

GAMBAR 3.13

PERSENTASE KUMULATIF KASUS AIDS PADA PENGGUNA NAPZA SUNTIK BERDASARKAN GOLONGAN UMUR

DI INDONESIA s.d. 31 DESEMBER 2008

Sumber: Ditjen PP-PL, Depkes RI d. Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)

Penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) merupakan padanan istilah bahasa Inggris Acute Respiratory Infection (ARI) adalah penyakit infeksi akut yang menyerang salah satu bagian dan atau lebih dari saluran napas mulai dari hidung (saluran atas) hingga alveoli (saluran bawah) termasuk jaringan adneksanya, seperti sinus, rongga telinga tengah dan pleura (selaput paru). Penyakit ISPA yang menjadi fokus program kesehatan adalah Pneumonia, karena pneumonia merupakan salah satu penyebab utama kematian anak. Pneumonia adalah proses infeksi akut yang mengenai jaringan paru (alveoli). Infeksi dapat

40

disebabkan oleh bakteri, virus maupun jamur. Pneumonia juga dapat terjadi akibat kecelakaan karena menghirup cairan atau bahan kimia. Populasi yang rentan terserang Pneumonia adalah anak-anak usia kurang dari 2 tahun, usia lanjut lebih dari 65 tahun, atau orang yang memiliki masalah kesehatan (malnutrisi, gangguan imunologi).

Program pengendalian ISPA menetapkan bahwa semua kasus yang ditemukan harus mendapat tata laksana sesuai standar, dengan demikian angka penemuan kasus ISPA juga menggambarkan penatalaksanaan kasus ISPA. Jumlah kasus ISPA di masyarakat diperkirakan sebanyak 10% dari populasi. Target cakupan program ISPA nasional pada Pneumonia Balita sebesar 76% dari perkiraan jumlah kasus, namun pada tahun 2008 cakupan penemuan kasus baru mencapai 18,81,% (laporan dari 26 provinsi).

Pada kasus Penumonia yang terjadi pada balita berdasarkan laporan 26 provinsi tiga provinsi dengan cakupan tertinggi berturut-turut adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 56,50%, Jawa Barat sebesar 42,50% dan Kepulauan Bangka Belitung sebesar 21,71%. Sedangkan cakupan terendah adalah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 1,81%, Kepulauan Riau sebesar 2,08%, dan NAD sebesar 4,56%. Data cakupan masing-masing provinsi dapat dilihat pada Lampiran 3.12. e. Kusta

Kusta atau Lepra adalah penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Bila tidak ditangani dengan baik, Kusta dapat menjadi progresif, menyebabkan kerusakan permanen pada kulit, saraf, anggota gerak, dan mata.

Strategi Global WHO menetapkan indikator eliminasi Kusta adalah angka penemuan penderita (Newly Case Detection Rate, NCDR) yang menggantikan indikator utama sebelumnya yaitu angka penemuan penderita terdaftar (prevalensi rate < 1/10.000 penduduk).

Prevalensi penyakit Kusta di Indonesia sejak tahun 2000 – 2008 tidak banyak mengalami perubahan, hanya pada tahun 2008 ada penurunan sedikit dari tahun sebelumnya. Sedangkan persebarannya hampir terdapat di seluruh provinsi di Indonesia, dengan jumlah kasus Kusta yang berbeda-beda. Jumlah kasus Kusta terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. (Lampiran 3.14)

NCDR penyakit Kusta di Indonesia sejak tahun 2005 hingga 2008 menunjukkan penurunan hingga menjadi 0,76 per 10.000 penduduk pada tahun 2008. NCDR tertinggi terdapat di Provinsi Papua Barat kemudian Provinsi Papua. Prevalensi dan NCDR per provinsi selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.14.

41

GAMBAR 3.14

PREVALENSI DAN ANGKA PENEMUAN PENDERITA BARU DI INDONESIA TAHUN 2000 – 2008

Sumber: Ditjen PP&PL, Depkes RI 2009 Jumlah kasus Kusta di Indonesia pada tahun 2008 adalah 17.441 kasus terdiri dari tipe PB 3.113 kasus dan tipe MB 14.328 kasus (Sumber Profil DitJen P2PL 2008).

Perkembangan jumlah penderita Kusta di Indonesia tahun 2003 - 2008 dapat dilihat pada Tabel 3.12 berikut ini.

TABEL 3.12 JUMLAH PENDERITA KUSTA MENURUT TIPE

DAN ANGKA PENEMUAN PENDERITA PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2003 – 2008

Tahun Jumlah Kasus Tipe PB Tipe MB NCDR (per 100.000 pddk)

2003 15,550 3,594 11,956 7.292004 16,572 3,615 12,957 7.802005 18,735 3,859 14,876 8.682006 18,300 3,550 14,750 8.352007 17,726 3,643 14,083 7.842008 17,441 3,113 14,328 7.60

Sumber: Ditjen PP&PL, Depkes RI 2009

Dalam upaya penanggulangan penyakit kusta di Indonesia, salah satu indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilannya adalah angka proporsi cacat tingkat II (kecacatan yang dapat dilihat dengan mata) dan proporsi anak di antara kasus baru. Angka proporsi cacat tingkat II digunakan untuk menilai kinerja petugas dalam upaya penemuan kasus. Angka proporsi cacat tingkat II yang tinggi mengindikasikan adanya keterlambatan dalam penemuan penderita yang dapat diakibatkan rendahnya kinerja petugas dan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai tanda-tanda dini penyakit kusta. Sedangkan indikator proporsi anak di antara kasus baru mampu merepresentasikan penularan kusta yang masih terjadi di masyarakat.

42

GAMBAR 3.15 PROPORSI CACAT TINGKAT II DAN PROPORSI ANAK DI ANTARA

KASUS BARU DI INDONESIA TAHUN 2000-2008


Pada tahun 2008 angka kecacatan tingkat II di Indonesia mencapai 9,56% meningkat dari angka tahun 2007 yang sebesar 8,8%. Di samping terjadi peningkatan, angka ini masih berada di atas target indikator program, yaitu sebesar 5%. Provinsi yang tertinggi angka tingkat kecacatannya adalah Sumatera Utara (22,87%) kemudian Kalimantan Tengah (20,39%). Jumlah kasus baru dan kecacatan tingkat II menurut provinsi pada tahun 2008 dapat dilihat pada Lampiran 3.14.

Proporsi penderita berumur 0-12 tahun pada tahun 2008 menunjukkan angka 11,3%, meningkat dibandingkan tahun 2007 yang sebesar 10,2%. Tingginya proporsi penderita usia 0-12 tahun (di atas target indikator program sebesar 5%) menunjukkan masih adanya penularan Kusta pada masyarakat di Indonesia. Persentase Kusta tertinggi adalah Provinsi Riau, yaitu sebesar 25,12%.

f. Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) 1) Tetanus Neonatorum

Tetanus adalah penyakit akut yang disebabkan oleh bacillus Clostridium tetani, yang masuk ke tubuh melalui luka. Tetanus Neonatorum (tetanus pada bayi baru lahir) merupakan penyakit Tetanus yang masih terjadi di negara berkembang yang disebabkan oleh pemotongan tali pusat dengan alat yang tidak steril.

Pada Tabel 3.13 terlihat bahwa pada tahun 2008 terjadi 165 kasus Tetanus Neonatorum dengan kematian sejumlah 91 kasus atau CFR 55%. Dari kasus Tetanus Neonatorum tersebut sebagian besar adalah bayi yang persalinannya ditolong oleh dukun bersalin.

43

TABEL 3.13 JUMLAH KASUS TETANUS NEONATORUM

DI 10 PROVINSI TAHUN 2008

Tenaga kesehatan

Dukun bersalin

Tidak diketahui

1 Banten 50 23 46 6.00 86.00 8.00

2 Jawa Barat 41 28 68 17.07 60.98 21.95

3 Sumatera Selatan 17 9 53 23.53 64.71 11.76

4 Jawa Timur 17 8 47 35.29 64.71 -

5 Riau 9 4 44 44.44 33.33 22.22

6 Lampung 9 6 67 33.33 66.67 -

7 Jawa Tengah 7 3 43 28.57 - 71.43

8 Sulawesi Tengah 7 5 71 28.57 57.14 14.29

9 Sumatera Barat 4 3 75 25.00 50.00 25.00

10 Sulawesi Selatan 4 2 50 0.00 100.00 - 165 91 55.15T o t a l

No Provinsi Total Kasus Meninggal CFR

% Penolong persalinan

Sumber: Ditjen PP&PL, Depkes RI, 2009 2) Campak

Campak atau Morbili merupakan penyakit infeksi yang akut dan sangat menular, dan sering terjadi pada anak–anak. Campak dapat menular secara langsung maupun tidak langsung melalui pernafasan yang terkontaminasi sekret orang yang terinfeksi, pada fase catarhall (ditandai dengan bintik bintik merah di kulit, demam, conjunctivitis, bronchitis).

Pada Tabel 3.14 berikut ini menunjukkan bahwa kasus Campak pada tahun 2008 paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Barat, yaitu sebanyak 3.424 kasus, dengan tidak ada satu pun kasus terjadi pada orang yang telah divaksinasi. Data terinci menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 3.17.

TABEL 3.14 10 PROVINSI JUMLAH KASUS CAMPAK TERBANYAK DAN STATUS VAKSINASI

TAHUN 2008

No ProvinsiJumlah kasus

Kasus divaksinasi

% Kasus divaksinasi Meninggal

1 Jawa Barat 3424 0 0.0 02 Banten 1552 36 2.3 03 Jawa Tengah 1001 610 60.9 04 Sumatera Selatan 766 232 30.3 15 Jawa Timur 735 407 55.4 06 Sulawesi Selatan 711 202 28.4 07 Lampung 707 312 44.1 08 Nanggroe Aceh Darussalam 596 119 20.0 09 Sumatera Utara 542 143 26.4 0

10 DKI Jakarta 511 0 0.0 0 Sumber: Ditjen PP&PL, Depkes RI, 2009

44

3) Difteri

Difteri adalah penyakit yang menyerang sistem pernafasan bagian atas yang ditandai dengan sakit leher, demam ringan, sakit tekak dan demam secara tiba-tiba disertai tumbuhnya membran kelabu yang menutupi tonsil serta bagian saluran pernafasan. Difteri disebabkan oleh kuman Corynebacterium diphtheriae.

Pembawa kuman ini adalah manusia sendiri. Kuman ini amat sensitif pada faktor-faktor alam sekitar seperti kekeringan, kepanasan dan sinar matahari. Difteri disebarkan melalui saluran pernafasan. Tingkat kematian akibat Difteri paling tinggi di kalangan bayi dan orang tua dan kematian biasanya terjadi dalam masa tiga hingga empat hari.

TABEL 3.15

JUMLAH KASUS DIFTERI DAN STATUS VAKSINASI DI BEBERAPA PROVINSI TAHUN 2008

Vaksinasi Tidak Vaksinasi Total

1 Jawa Timur 35 28 632 Sumatera Selatan 19 42 613 Jawa Barat 0 33 334 Jawa Tengah 9 4 135 Papua 6 6 126 Sumatera Barat 5 4 97 Sulawesi Selatan 2 4 68 Banten 0 5 59 Kalimantan Tengah 1 4 510 Lampung 1 2 311 DKI Jakarta 0 3 312 Sumatera Utara 0 2 213 Kalimantan Selatan 2 0 214 DI Yogyakarta 1 0 115 Sulawesi Tenggara 1 0 1

82 137 219Indonesia

No ProvinsiJumlah Kasus

Sumber: Ditjen PP&PL, Depkes RI, 2009

Pada Tabel 3.15 di atas terlihat bahwa kasus Difteri tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Timur, yaitu sebanyak 63 kasus. Dari 63 kasus tersebut 35 kasus di antaranya adalah dari orang yang telah mendapat imunisasi. Peringkat berikutnya adalah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu sebanyak 61 kasus dengan 19 kasus di antaranya adalah dari orang yang telah mendapat imunisasi.

4) Polio dan AFP (Acute Flaccid Paralysis/Lumpuh Layu Akut)

Polio adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang menyerang sistem syaraf, dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Penyakit ini dapat menyerang semua umur, akan tetapi terutama pada anak usia di bawah tiga tahun (>50% dari semua kasus). Virus ini masuk ke dalam tubuh melalui mulut dan berkembang biak dalam sistem percernaan. Gejala utamanya adalah demam, lelah, sakit kepala, mual, kaku di leher dan sakit di tungkai dan lengan. Satu di antara 200 orang yang terinfeksi dapat menyebabkan

45

kelumpuhan permanen dan biasanya pada kaki. Di antara semua kelumpuhan, 5%-10% meninggal karena otot-otot pernafasannya tidak dapat bergerak.

AFP adalah kondisi yang abnormal yang ditandai dengan melemahnya, lumpuhnya atau hilangnya kekuatan otot tanpa penyebab yang jelas. Hal ini dapat disebabkan oleh penyakit atau trauma yang mempengaruhi syaraf yang berhubungan dengan otot. AFP ini sering juga dijelaskan sebagai tanda cepat munculnya serangan seperti pada penyakit Polio.

TABEL 3.16

10 PROVINSI DENGAN AFP RATE TERTINGGI TAHUN 2008

No Provinsi Jumlah Kasus AFP

AFP Rate / 100.000

penduduk

Non Polio AFP Rate / 100.000

penduduk

Persentase Spesimen Adekuat

1 Sulawesi Utara 27 4.91 4.91 81.4

2 DI Yogyakarta 29 4.83 4.67 86.2

3 Gorontalo 12 4.80 4.80 100

4 Bali 36 4.50 4.38 94.4

5 Kepulauan Riau 14 4.00 3.71 78.5

6 Sumatera Selatan 84 3.91 3.77 95.2

7 Kalimantan Timur 32 3.76 3.76 87.5

8 Nanggroe Aceh Darussalam 45 3.60 3.52 84.4

9 Lampung 79 3.59 3.55 83.5

10 Nusa Tenggara Timur 46 3.41 3.41 91.3 Sumber: Ditjen PP&PL, Depkes RI, 2009

Jumlah kasus AFP pada tahun 2008 di seluruh Indonesia sebanyak 1.683 kasus. Dari semua kasus AFP, yang tertinggi ratenya adalah di Sulawesi Utara sebesar 4,91 per 100.000 penduduk, namun bila melihat pada total kasus jumlah tertinggi terdapat di Sumatera Selatan, yaitu sebanyak 84 kasus kemudian Lampung dengan 79 kasus. Jumlah kasus AFP menurut provinsi pada tahun 2008 dapat dilihat pada Lampiran 3.19. g. Penyakit Potensial KLB/Wabah

Ada beberapa penyakit yang berpotensi KLB/wabah yang sering terjadi di Indonesia, di antaranya adalah Demam Berdarah Dengue (DBD), Diare dan Chikungunya. DBD banyak mengakibatkan kematian, demikian juga Diare, sementara Chikungunya sangat berdampak pada economic loss. 1) Demam Berdarah Dengue

Demam Berdarah Dengue disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypty. Umumnya menyerang anak di bawah umur 15 tahun, akan tetapi dapat juga menyerang orang dewasa.

Gambar 3.16 menunjukkan terjadinya penurunan Insidence Rate (IR) Demam Berdarah Dengue dari tahun 2007 ke tahun 2008, akan tetapi masih menunjukkan angka yang relatif tinggi bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. IR yang menurun tahun 2008 diiringi dengan menurunnya Case Fatality Rate (CFR) juga, di mana CFR menurun dari 1,01% pada tahun 2007 menjadi 0,86% pada tahun 2008. Data terinci menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 3.22 dan 3.23.

46

GAMBAR 3.16

INCIDENCE RATE DBD PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2003 – 2008


GAMBAR 3.17 CASE FATALITY RATE DBD


Sumber: Ditjen PP-PL, Depkes RI 2) Diare

Diare dapat didefinisikan sebagai perubahan konsistensi feses selain dari frekuensi buang air besar. Dikatakan Diare bila feses lebih berair dari biasanya. Diare dapat juga didefinisikan bila buang air besar tiga kali atau lebih, atau buang air besar yang berair tapi tidak berdarah dalam waktu 24 jam. Sementara diare yang berdarah didefinisikan sebagai disentri.

Pada tahun 2008 dilaporkan terjadinya KLB Diare di 15 provinsi dengan jumlah penderita sebanyak 8.443 orang, jumlah kematian sebanyak 209 orang atau CFR sebesar 2,48%. Jumlah provinsi, jumlah kasus dan CFR dari KLB Diare pada tahun 2000 – 2008 dapat dilihat pada Tabel 3.17 berikut ini. Sedangkan jumlah penderita, meninggal dan CFR dalam KLB Diare menurut provinsi dari tahun 2003-2008 dapat dilihat pada Lampiran 3.21.

TABEL 3.17 JUMLAH KASUS, CFR, DAN JUMLAH PROVINSI DENGAN KLB DIARE

TAHUN 2000 – 2008

Tahun Jumlah Provinsi dengan KLB

Jumlah Kasus Meninggal CFR (%)

2000 16 5,680 109 1.922001 12 4,428 100 2.262002 15 5,789 94 1.622003 22 4,622 128 2.772004 17 3,314 53 1.602005 11 5,051 127 2.512006 16 13,451 291 2.162007 8 3,659 69 1.892008 15 8,443 209 2.48

Sumber: Ditjen PP-PL, Depkes RI, 2009 Hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2007 menyatakan prevalensi

nasional Diare klinis (berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan dan gejala) adalah 9,0% dengan rentang 4,2 % - 18,9 %. Sebanyak 14 provinsi mempunyai prevalensi Diare di atas prevalensi nasional, dengan prevalensi tertinggi terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan yang terendah di Provinsi DI Yogyakarta.

47

GAMBAR 3.18 JUMLAH KASUS KLB DIARE DAN CFR DI INDONESIA TAHUN 2000-2008

Sumber: Ditjen PP-PL, Depkes RI 3) Chikungunya

Chikungunya adalah penyakit yang disebabkan virus Chik yang merupakan grup Arbovirus dari Alphavirus yang merupakan famili Togaviridae. Chikungunya berasal dari bahasa Swahili (suatu daerah di Afrika) yang berarti “berjalan membungkuk”. Hal ini dimungkinkan karena penderitanya merasakan sakit sendi yang amat sangat sehingga kalau berdiri harus membungkuk menahan sakit. Penderita tidak bisa keluar rumah, sehingga tidak dapat melakukan aktifitas karena mengalami lumpuh sementara.

Demam Chikungunya dijumpai terutama di daerah tropis dan sering menyebabkan epidemi dalam interval tertentu (10-20 tahun). Beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya demam Chikungunya antara lain rendahnya status kekebalan kelompok masyarakat, kepadatan populasi nyamuk penular karena banyaknya tempat perindukan nyamuk yang biasanya terjadi pada musim penghujan.

Selama lima tahun terakhir (2004 - 2008), Demam Chikungunya menyebar di 11 provinsi (Sumatra Utara, Sumatra Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat) dengan jumlah kasus sebanyak 13.634 penderita tanpa kematian yang tersebar di 42 kabupaten/kota, 90 kecamatan dan 134 desa/kelurahan. Pada tahun 2008 dilaporkan terjadi di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Barat dan DI Yogyakarta dengan jumlah kasus sebanyak 2.608 penderita.

48

TABEL 3.18 JUMLAH KASUS DEMAM CHIKUNGUNYA


P M Kecamatan Desa/Kel1 Jawa Barat Kab. Bogor 177 0 2 7

Kota Bandung 145 0Kota Cirebon 90 0Kota Tasikmalaya 10 0Kota Depok 10 0Kota Cimahi 12 0Kab. Karawang 102 0Kab. Sukabumi 211 0 Kab. Bandung 82 0Kab. Sumedang 43 0Kab. Cirebon 80 0Kab. Bandung Barat 30 0

2 DKI Jakarta 2 Kodya 149 0 3 3

3 DI Yogya Kota Yogyakarta 784 0 221925 0 5 32T o t a l

JumlahNo Provinsi Kab/Kota Jml Kasus

Sumber: Ditjen PP-PL, Depkes RI h. Rabies

Rabies adalah salah satu penyakit yang CFR-nya tinggi. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus rabies yang ditularkan melalui gigitan hewan seperti anjing, kucing, kelelawar, kera, musang dan serigala yang di dalam tubuhnya terdapat virus Rabies.

Situasi yang berkaitan dengan Rabies di Indonesia sampai tahun 2008 dapat dilihat dalam Gambar 3.19. Dari gambar tersebut terlihat bahwa kejadian gigitan rabies cenderung menurun sejak tahun 2005 sampai tahun 2007, namun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2008 dan bahkan melampaui kejadian gigitan yang terjadi dalam lima tahun terakhir. Hal ini tentunya juga diikuti dengan meningkatnya pemberian Vaksin Anti Rabies (VAR).

GAMBAR 3.19 SITUASI RABIES DI INDONESIA TAHUN 2003 – 2008


49

Pada tahun 2008 dilaporkan jumlah spesimen positif Rabies pada hewan sebanyak 1.024 spesimen. Selama 6 tahun terakhir (2003-2008) jumlah kasus positif pada hewan bervariasi, meskipun pada tahun 2008 bila dibandingkan dengan tahun 2007 mengalami penurunan dari 1.396 kasus menjadi 1.024 kasus positif. Situasi Rabies menurut provinsi pada tahun 2008 dapat dilihat pada Lampiran 3.28.

GAMBAR 3.20 JUMLAH SPESIMEN POSITIF RABIES PADA HEWAN



i. Filariasis

Limphatic Filariasis adalah penyakit parasit dimana cacing filaria (Wuchereria bancrofti, Brugia malayi dan B. timori) menginfeksi jaringan limfe (getah bening). Parasit ini ditularkan pada manusia melalui gigitan nyamuk yang telah terinfeksi, dan kemudian menjadi cacing dewasa dan hidup di jaringan limfe. Penyakit ini juga sering menyebabkan pembengkakan di lengan dan organ genital, sebagai tanda tingkat lanjut dari penyakit. Penyakit ini juga sering disebut Elefantiasis, karena penderitanya sering mengalami bengkak di kaki yang sangat besar menyerupai kaki gajah. Orang yang terkena penyakit ini sering tidak dapat melakukan pekerjaan karena kecacatan mereka atau karena sebagian orang enggan berdekatan dengan mereka.

Bila melihat pada Gambar 3.21 di bawah ini maka terlihat bahwa jumlah penderita Filariasis yang dilaporkan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2008 dilaporkan terdapat 11.699 kasus Filariasis di Indonesia. Tiga provinsi dengan kasus terbanyak berturut-turut adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Nusa Tenggara Timur dan Papua. Data jumlah penderita Filariasis menurut provinsi tahun 2003 – 2008 dapat dilihat di Lampiran 3.24.

50

GAMBAR 3.21 JUMLAH PENDERITA FILARIASIS DI INDONESIA TAHUN 2002-2008

Sumber: Ditjen PP&PL, Depkes RI 2009 j. Frambusia

Frambusia adalah penyakit infeksi kronis yang sering terjadi di daerah tropis seperti Afrika, Asia, Amerika Selatan dan Tengah, serta Kepulauan Pasifik. Penyakit ini mempunyai banyak nama seperti pian, parangi, paru, frambesia tropica. Biasanya kasus ini mulai terjadi pada anak di bawah usia 15 tahun, dan insiden paling tinggi biasanya pada anak usia 6-10 tahun. Insiden pada laki-laki dan perempuan biasanya hampir sama.

Frambusia merupakan penyakit yang sangat jarang ditemukan. Penyakit ini berhubungan dengan hygiene/kebersihan perorangan dan ketersediaan air pada suatu area. Di Asia, saat ini Frambusia hanya ditemukan di Indonesia dan Timor Leste. Dalam hal pengobatan, Frambusia termasuk penyakit yang mudah diobati. Hanya dengan sekali penyuntikan dengan menggunakan Benzathine Penicillin, Frambusia dapat disembuhkan dengan mudah.

Pada tahun 2008 ditemukan sebanyak 5.926 kasus Frambusia. Jumlah kasus terbanyak dilaporkan terjadi di Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua. Penyakit Frambusia seharusnya tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat. Namun, walaupun prevalensinya sudah di bawah 1% masih perlu mendapat perhatian khusus. Apabila kurang mendapat perhatian, maka dapat menimbulkan suatu fenomena yang disebut neglected disease, atau penyakit yang terabaikan.

GAMBAR 3.22 KASUS PENYAKIT FRAMBUSIA DI INDONESIA TAHUN 2004-2008


51

Penyakit Frambusia ada yang menular dan tidak menular. Kasus Frambusia yang menular sebanyak 3.466 kasus, dan yang tidak menular 2.460 kasus. Jumlah kasus Frambusia menurut provinsi dapat dilihat pada Tabel 3.20 di bawah ini.

TABEL 3.19

KASUS PENYAKIT FRAMBUSIA TAHUN 2008

Menular Tidak Menular

1 Nanggroe Aceh Darussalam 0 0 0 232 Sumatera Utara 0 0 0 283 Sumatera Barat 0 0 0 74 Sumatera Selatan 0 2 2 155 Lampung 0 0 0 106 Jawa Timur 17 2 19 77 Sulawesi Tengah 16 22 38 28 Sulawesi Tenggara 2 25 27 29 Nusa Tenggara Timur 2245 1950 4195 20

10 Maluku 795 237 1032 811 Papua 385 222 607 912 Banten 6 0 6 113 Nusa Tenggara Barat 0 0 0 914 Bali 0 0 0 9

3466 2460

Notes DistrictFrambusia

T o t a l

NO Provinsi Total


k. Antraks

Penyakit Antraks adalah penyakit infeksi yang akut yang disebabkan oleh spora dari bakteri Bacillus anthracis. Spora Bacillus anthracis dapat bertahan hidup di lingkungan selama bertahun-tahun hingga mendapatkan host baru. Umumnya penyakit ini terjadi pada mamalia herbivora baik yang liar maupun peliharaan, meskipun dapat juga menyerang mamalia lain dan beberapa jenis unggas. Manusia dapat tertular Antraks melalui kontak langsung maupun tidak langsung atau mengkonsumsi binatang yang terinfeksi atau produk hewan yang terkontaminasi bakteri/spora Antraks.

Sepanjang tahun 2008 dilaporkan 20 kasus Antraks pada manusia di Indonesia yaitu 18 kasus di Kabupaten Bogor dan 2 kasus di Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Case Fatality Rate 0%. Sampai dengan tahun 2007 masih terdapat beberapa daerah endemis Antraks yaitu antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. Perkembangan jumlah kasus dan kematian Antraks pada manusia dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

52

GAMBAR 3.23 JUMLAH KASUS & KEMATIAN ANTRAKS

PADA MANUSIA DI INDONESIA TAHUN 2002 – 2008


GAMBAR 3.24 CASE FATALITY RATE ANTRAKS PADA

MANUSIA DI INDONESIA TAHUN 2002 – 2008


l. Pes

Penyakit pes (bubonic plaque) disebabkan oleh bakteri yang bernama Pasteurella pestis. Pes merupakan infeksi pada hewan pengerat liar, yang dikeluarkan dari satu hewan pengerat ke hewan lain dan kadang-kadang dari hewan pengerat ke manusia karena gigitan pinjal.

Surveilans aktif dan pasif terhadap binatang pengerat dan pinjalnya dilakukan secara rutin di 4 daerah fokus Pes yaitu Provinsi Jawa Tengah (Boyolali), Jawa Barat (Bandung), DI Yogyakarta (Sleman) dan Jawa Timur (Pasuruan). Pada tahun 2008 diperiksa 3.450 binatang pengerat, 416 di Sleman dan 3.034 di Pasuruan, didapatkan 2 hasil positif Pes. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan terhadap 6 orang yang diduga Pes di Pasuruan dan didapatkan hasil positif 3 orang. Hasil pemeriksaan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3.27.

Untuk mengetahui keadaan kejadian Pes di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 3.25 di bawah ini. Terdapat beberapa daerah fokus Pes, dimana di daerah tersebut pernah ditemukan kejadian penyakit Pes yaitu DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Hasil survei rutin rodent Pes di daerah fokus pes menunjukkan adanya fluktuasi jumlah rodent yang diperiksa maupun jumlah rodent yang positif mengandung bakteri.

GAMBAR 3.25 HASIL SURVEILANS RUTIN RODENT PES DI DAERAH FOKUS PES

TAHUN 2003-2008

Sumber: Ditjen PP-PL, Depkes RI 2009

53

Menurut data yang ada pada tahun 2008, terjadi penurunan yang sangat drastis dari kejadian gejala/mirip Pes pada manusia dibandingkan beberapa tahun sebelumnya seperti dapat dilihat pada Gambar 3.26 berikut ini.

GAMBAR 3.26 SITUASI PES PADA MANUSIA DI INDONESIA TAHUN 2003-2008


m. Kecacingan

Gambar di bawah ini menunjukan pada tahun 2008 terjadi penurunan prevalensi Kecacingan pada anak SD di daerah terpilih sebagai lokasi survei. Sedangkan pada tahun 2007 tidak dilaksanakan survei.

GAMBAR 3.27 DISTRIBUSI PREVALENSI KECACINGAN PADA ANAK SD

DI KABUPATEN TERPILIH TAHUN 2002 – 2008


Pada tahun 2008 pemeriksaan tinja dilaksanakan di 8 provinsi. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan prevalensi Kecacingan mempunyai rentang yang cukup lebar, yaitu antara 2,7 % di Sulawesi Utara sampai dengan 60,7 % di Banten seperti dapat dilihat pada Gambar 3.28 berikut ini.

54

GAMBAR 3.28 DISTRIBUSI PREVALENSI KECACINGAN DI 8 PROVINSI TAHUN 2008

Sumber: Ditjen PP-PL, Depkes RI 2009

Sedangkan distribusi prevalensi Kecacingan menurut jenis cacing pada anak SD di kabupaten terpilih di 27 provinsi tahun 2002 – 2008, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

GAMBAR 3.29

DISTRIBUSI PREVALENSI KECACINGAN MENURUT JENIS CACING PADA ANAK SD DI KABUPATEN TERPILIH DI 27 PROVINSI

TAHUN 2002-2008

Sumber: Profil Ditjen PP-PL, Depkes RI 2009 n. Leptospirosis

Leptospirosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan umumnya ada di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan tinggi. Leptospirosis dapat menyebabkan gangguan pada berbagai bagian dari tubuh manusia. Binatang yang terinfeksi, termasuk binatang peliharaan dapat menularkan bakteri penyebab Leptospirosis melalui urinnya. Manusia dapat tertular Leptospirosis melalui kontak dengan air, tanah basah, atau tumbuhan yang terkontaminasi urin dari binatang yang terinfeksi.

Manifestasi klinis Leptospirosis dapat bervariasi dari gejala seperti flu biasa hingga gangguan yang serius bahkan dapat menyebabkan kematian.

Leptospirosis dapat dicegah dengan mengurangi kontak dengan air dan lumpur yang kemungkinan telah terkontaminasi dengan urin binatang yang terinfeksi.

55

Kasus penyakit Leptospirosis terutama dilaporkan pada daerah-daerah yang sering terjadi bencana banjir. Selama tahun 2003–2007, kasus Leptospirosis terbanyak adalah di DKI Jakarta bila dibandingkan dengan provinsi endemis Leptospirosis yang lain. Namun pada tahun 2008 kasus Leptospirosis terbanyak dilaporkan terjadi di DI Yogyakarta, yaitu sebanyak 125 kasus. Provinsi lain yang melaporkan kasus Leptospirosis pada tahun 2008 adalah Jawa Tengah 72 kasus, DKI Jakarta 37 kasus dan Jawa Timur 29 kasus.

Dibandingkan tahun 2007, terjadi penurunan jumlah kasus dari 666 kasus dengan 57 kematian menjadi 263 kasus dengan 16 kematian pada tahun 2008.

GAMBAR 3.30

SITUASI LEPTOSPIROSIS PADA MANUSIA DI INDONESIA TAHUN 2003 – 2008

Sumber: Ditjen PP-PL, Depkes RI, 2009 o. Avian Influenza (AI)

Avian Influenza atau flu burung adalah penyakit menular pada binatang yang disebabkan oleh virus influenza tipe A (H5N1) yang umumnya menginfeksi unggas dan sedikit kemungkinan menginfeksi babi. Penyakit ini bisa menular kepada manusia dan dapat menimbulkan penyakit flu yang berakibat kematian.

Jumlah kasus baru konfirmasi Avian Influenza pada tahun 2008 menurun jika dibandingkan pada tahun 2007, yaitu dari 42 kasus pada tahun 2007 menjadi 20 kasus pada tahun 2008. Demikian juga terjadi penurunan angka kematian (CFR) dari 88,1% pada tahun 2007 menjadi 85% pada tahun 2008. Perkembangan kasus konfirmasi AI sampai dengan tahun 2008 dapat dilihat pada Gambar 3.31 di bawah ini.

56

GAMBAR 3.31 SITUASI KASUS KONFIRM AI DI INDONESIA

TAHUN 2005 – 2008

Sumber: Profil Ditjen PP-PL, Depkes RI 2009

Pada Gambar 3.32 terlihat bahwa pada tahun 2008 tidak terjadi penambahan sebaran kasus konfirmasi AI. Perluasan daerah tertular AI pada manusia menurun jika dibandingkan dengan tahun 2007, sebanding juga dengan penurunan jumlah kasus konfirmasi pada tahun 2008.

GAMBAR 3.32 JUMLAH PROVINSI DAN KABUPATEN YANG BARU TERTULAR

FLU BURUNG PADA MANUSIA TAHUN 2005 – 2008

Sumber: Profil Ditjen PP-PL, Depkes RI 2009

Dari Tabel 3.21 dapat dilihat bahwa kasus konfirmasi AI terbanyak dilaporkan dari Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten, kemudian secara berturut-turut adalah Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jawa Timur, Riau. Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan sampai dengan Desember 2008 sudah tidak dilaporkan adanya kasus konfirmasi pada manusia.

57

TABEL 3.20 KASUS KONFIRM AI PER TAHUN DARI TAHUN 2005 – 2008

K M K M K M K M K M1 DKI 8 7 11 10 8 8 6 4 33 292 Banten 5 4 4 4 11 9 7 7 27 243 Jabar 3 2 22 18 5 4 4 4 34 284 Jateng 1 0 3 3 5 5 2 2 11 105 Jatim 0 0 5 3 2 1 7 46 Lampung 3 0 0 0 0 0 3 07 Sumbar 0 0 2 0 1 1 1 0 4 18 Sumut 0 0 7 6 1 1 8 79 Sulsel 0 0 1 1 0 0 1 1

10 Sumsel 0 0 0 0 1 1 1 111 Riau 0 0 0 0 6 5 6 512 Bali 0 0 0 0 2 2 2 2

20 13 55 45 42 37 20 17 137 112T o t a l

2007 2008 TotalNo Provinsi 2005 2006

Sumber : Profil Ditjen PP-PL, Depkes RI, 2009

Kasus konfirmasi AI terbanyak dilaporkan dari Provinsi Jawa Barat, kemudian secara berturut-turut adalah DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan pada tahun 2007 sudah tidak dilaporkan adanya kasus konfirmasi pada manusia. Perluasan daerah tertular pada manusia menurun jika dibandingkan dengan tahun 2006, sebanding juga dengan penurunan jumlah kasus konfirmasi pada tahun 2007.

GAMBAR 3.33

SEBARAN PENEMUAN KASUS AVIAN INFLUENZA DI INDONESIA S.D TAHUN 2008

Sumber : Ditjen PP-PL, DepkesRI

Sejak ditemukan kasus pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, jumlah kasus konfirmasi pada laki-laki relatif sama dengan jumlah kasus pada perempuan.

58

GAMBAR 3.34 KASUS KONFIRMASI AI MENURUT JENIS KELAMIN


Sumber : Profil Ditjen PP-PL, Depkes RI, 2009

Kasus konfirmasi AI yang terjadi pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 paling banyak ditemukan di daerah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Persebaran jumlah kasus dan kematian karena AI pada tahun 2005 – 2008 dapat dilihat pada Gambar 3.35 berikut ini.

GAMBAR 3.35

KASUS KUMULATIF KONFIRM AI DAN KEMATIAN AVIAN INFLUENZA MENURUT PROVINSI TAHUN 2005-2008

Sumber : Ditjen PP-PL, DepkesRI

Menurut riwayat kontak penderita AI sebanyak 48,91% mempunyai riwayat keterpaparan secara langsung dengan unggas sakit, unggas mati atau dengan produk unggas lainnya, 37,23% riwayat keterpaparan dengan lingkungan, 2,19% riwayat keterpaparan dengan pupuk, dan 11,68% kasus riwayat keterpaparannya tidak jelas.

59

GAMBAR 3.36 KASUS KONFIRM AI MENURUT RIWAYAT KONTAK


Sumber : Ditjen PP-PL, Depkes RI p. Hepatitis C

Hepatitis C adalah peradangan hati yang disebabkan oleh infeksi virus Hepatitis C. Virus Hepatitis C menular melalui darah dan produk darah, antara lain melalui transfusi darah, pemakaian berulang jarum atau alat medis yang tidak steril, saling tukar alat suntik oleh pengguna NAPZA, tindik dan tato dengan alat yang tidak steril. Penularan dapat juga terjadi melalui hubungan seksual dan perinatal, namun hal ini jarang terjadi. Terjadinya infeksi tidak selalu ditandai adanya gejala akan tetapi sebagian besar orang yang terinfeksi menjadi hepatitis kronis, berjalan terus membentuk scar atau parut pada hati dan dapat menjadi sirosis hati maupun kanker hati yang biasanya muncul setelah beberapa tahun. Penyakit ini belum ada vaksin pencegahannya.

Departemen Kesehatan melaksanakan pendataan penyakit Hepatitis C tahap I di 11 provinsi pada bulan Oktober 2007, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara (Medan), Sumatera Selatan (Palembang), Jawa Barat (Bandung), Jawa Tengah (Semarang), Jawa Timur (Surabaya), Sulawesi Selatan (Makasar), Sulawesi Utara (Manado), Bali (Denpasar) dan Kalimantan Barat (Pontianak), serta Papua (Jayapura). Pendataan tahap II melibatkan 10 provinsi dilaksanakan tanggal 1 Oktober 2008 - 31 Maret 2009 meliputi Provinsi Kepulauan Riau, Jambi, Riau, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Banten, DI Yogyakarta dan NTB. Program ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran epidemiologi dan permasalahan penyakit Hepatitis C melalui pelaporan dari unit-unit yang terlibat.

Pada tahun 2008, dilaporkan adanya 7.235 kasus positif Hepatitis C dari 21 provinsi. Tiga provinsi dengan kasus terbanyak adalah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur seperti tersaji pada Tabel 3.22 di bawah ini, sedangkan data terinci menurut golongan umur dapat dilihat pada Lampiran 3.30.

60

TABEL 3.21 JUMLAH KASUS HEPATITIS C DI INDONESIA TAHUN 2008

No Provinsi Jumlah Kasus

1 DKI Jakarta 2,8102 Jawa Barat 9603 Jawa Timur 6214 Bali 5765 Sulawesi Selatan 5716 Jawa Tengah 4187 Sumatera Utara 2338 Sumatera Selatan 2269 Kalimantan Barat 195

10 Sulawesi Utara 11111 DI Yogyakarta 9112 Banten 8513 Riau 8114 Papua 6015 Sumatera Barat 4716 Lampung 4417 Kepulauan Riau 3918 Kalimantan Timur 2419 Nusa Tenggara Barat 2120 Kalimantan Selatan 1421 Jambi 8

7,235Indonesia Sumber : Ditjen PP-PL, Depkes RI 3. Penyakit Tidak Menular

Pola penyebab kematian di Indonesia menunjukkan peningkatan proporsi kematian disebabkan penyakit tidak menular. Bila dibandingkan hasil SKRT 1995, SKRT 2001 dan Riskesdas 2007 terlihat proporsi kematian karena penyakit tidak menular semakin meningkat sedangkan proporsi penyakit menular telah menurun. Proporsi kematian akibat penyakit menular di Indonesia dalam 12 tahun telah menurun sepertiganya dari 44% menjadi 28%, dan proporsi penyakit tidak menular mengalami peningkatan cukup tinggi dari 42% menjadi 60%. Menurut hasil Riskesdas 2007, stroke, hipertensi, penyakit jantung iskemik dan penyakit jantung lainnya adalah penyakit tidak menular utama penyebab kematian.

TABEL 3.22 PROPORSI PENYEBAB KEMATIAN ANTARA PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR

TAHUN 1980-2001

1980 1986 1992 1995 2001Menular 69.49% 60.48% 50.72% 48.46% 44.57%Tidak Menular 25.41% 33.83% 43.60% 45.42% 48.53%

Jenis Penyakit

Tahun

Sumber: Laporan Riskesdas 2007 (dari SKRT 2003)

61

a. Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah

Ruang lingkup pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah meliputi: hipertensi essensial, penyakit ginjal hipertensi, penyakit jantung hipertensi, stroke, gagal jantung, penyakit jantung koroner (PJK), kardiomiopati, penyakit jantung rematik, penyakit jantung bawaan, dan infark miocard akut.

Angka kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah cenderung meningkat dan dapat menimbulkan kecacatan dan kematian. Sebagian besar kasus sebenarnya dapat dicegah dengan metode intervensi yang efektif dengan perubahan perilaku kesehatan dan penatalaksanaan yang tepat. Oleh karena itu pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah perlu mendapat perhatian di bidang kesehatan masyarakat. Di negara maju terjadi kecenderungan penurunan kasus penyakit jantung dan pembuluh darah dengan perbaikan gaya hidup dan tingkat kesadaran yang tinggi terhadap kesehatan. Sementara di negara berkembang terdapat kecenderungan peningkatan kasus yang disebabkan gaya hidup, urbanisasi dan peningkatan usia lanjut.

1) Hipertensi

Hipertensi adalah suatu keadaan dimana tekanan darah seseorang adalah >140 mm Hg (tekanan sistolik) dan/atau >90 mmHg (tekanan diastolik) (Joint National Committe on Prevention Detection, Evaluation, and Treatment of High Pressure VII, 2003). Hipertensi berkontribusi secara substansial terhadap risiko penyakit lain antara lain jantung koroner, trombo-embolik, dan stroke dapat mengakibatkan timbulnya kerusakan jantung, otak dan ginjal.

Hipertensi merupakan penyakit sirkulasi darah yang merupakan kasus terbanyak pada rawat jalan maupun rawat inap di rumah sakit. Hasil pencatatan dan pelaporan rumah sakit (SIRS, Sistem Informasi Rumah Sakit) menunjukkan kasus baru penyakit sistem sirkulasi darah terbanyak pada kunjungan rawat jalan maupun jumlah pasien keluar rawat inap dengan diagnosis penyakit Hipertensi tertinggi pada tahun 2007

Hasil Riskesdas 2007 prevalensi Hipertensi pada penduduk umur 18 tahun ke atas di Indonesia adalah sebesar 31,7%. Menurut provinsi, prevalensi Hipertensi tertinggi di Kalimantan Selatan (39,6%) dan terendah di Papua Barat (20,1%). 2) Penyakit Jantung

Penyakit Jantung meliputi berbagai penyakit yang mengganggu fungsi jantung. Riskesdas 2007 mendata penyakit Jantung yang berdasarkan jawaban pertanyaan adanya riwayat didiagnosis oleh tenaga kesehatan dan adanya gejala yang mengarah ke penyakit jantung kongenital, angina, aritmia dan dekompensasi kordis. Diperoleh hasil prevalensi penyakit Jantung di Indonesia berdasarkan wawancara sebesar 7,2%, berdasarkan riwayat didiagnosis tenaga kesehatan hanya ditemukan sebesar 0,9%. Cakupan kasus Jantung yang sudah didiagnosis oleh tenaga kesehatan sebesar 12,5% dari semua responden yang mempunyai gejala subyektif menyerupai gejala penyakit Jantung.

62

Hasil pencatatan dan pelaporan rumah sakit (SIRS, Sistem Informasi Rumah Sakit) menunjukkan jumlah kasus baru kunjungan rawat jalan dan jumlah pasien rawat inap penyakit Jantung pada pada tahun 2007 sebagai berikut.

GAMBAR 3.37

JUMLAH PASIEN PENYAKIT JANTUNG DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2007

Sumber: Ditjen Yanmedik

Dari grafik di atas terlihat kasus terbanyak adalah penyakit Jantung Iskemik lainnya, jika ditambah kasus Infark Miokard Akut maka semakin jelas bahwa kasus terbanyak adalah kasus penyakit Jantung Iskemik atau yang biasanya lebih dikenal sebagai penyakit Jantung Koroner. Sedangkan Case Fatality Rate (CFR) tertinggi terjadi pada Infark Miokard Akut (13,49%), Gagal Jantung (13,42%) dan penyakit jantung lainnya (13,37%).

GAMBAR 3.38 CFR PENYAKIT JANTUNG DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2007


63

3) Penyakit Pembuluh Darah Otak

Penyakit pembuluh darah otak merupakan penyakit dengan kejadian, kecacatan dan kematian yang cukup tinggi. Stroke merupakan penyakit pembuluh darah otak dengan jumlah pasien terbanyak pada rawat jalan (jumlah kasus baru) maupun rawat inap (jumlah pasien keluar) seperti tergambar pada grafik di bawah ini.

GAMBAR 3.39

JUMLAH PASIEN PENYAKIT PEMBULUH DARAH OTAK DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2007


CFR penyakit pembuluh darah otak pada pasien rawat inap di rumah sakit juga tinggi berkisar 11,2% pada infark serebral hingga tertinggi 34,46% pada perdarahan intrakranial. Stroke tak menyebut perdarahan atau infark dan perdarahan intrakranial merupakan penyebab kematian terbanyak di rumah sakit pada tahun 2007 masing-masing 5,24% dan 3,99% dari seluruh kematian di rumah sakit. CFR dari penyakit pembuluh darah otak dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

GAMBAR 3.40 CFR PENYAKIT PEMBULUH DARAH OTAK DI RUMAH SAKIT


Sumber: Ditjen Yanmedik, 2009

Hasil Riskesdas 2007 menunjukkan prevalensi stroke di Indonesia ditemukan sebesar 8,3 per 1.000 penduduk, dan yang telah didiagnosis oleh tenaga kesehatan adalah 6 per 1.000 penduduk. Hal ini menunjukkan sekitar 72,3% kasus stroke di masyarakat telah didiagnosis oleh tenaga kesehatan. Prevalensi stroke tertinggi dijumpai di Nanggroe Aceh

64

Darussalam (16,6‰ atau 16,6 per 1.000 penduduk) dan terendah di Papua (3,8‰/ atau 3,8 per 1.000 penduduk).

b. Diabetes Melitus (DM)

Penyakit Diabetes Mellitus (DM) yang juga dikenal sebagai penyakit kencing manis atau penyakit gula darah adalah golongan penyakit kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula dalam darah sebagai akibat adanya gangguan sistem metabolisme dalam tubuh, dimana organ pankreas tidak mampu memproduksi hormon insulin sesuai kebutuhan tubuh atau bisa disebutkan sebagai suatu penyakit dimana kadar glukosa (gula sederhana) di dalam darah tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin secara adekuat.

Diabetes terjadi jika tubuh tidak menghasilkan insulin yang cukup untuk mempertahankan kadar gula darah yang normal atau jika sel tidak memberikan respon yang tepat terhadap insulin.

Menurut para pakar jumlah penderita atau penyandang DM dari tahun ke tahun meningkat seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat.

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10) membagi DM menjadi lima kelompok, yaitu: 1. DM bergantung insulin (termasuk DM tipe 1) 2. DM tidak bergantung insulin (termasuk DM tipe 2) 3. DM berhubungan malnutrisi 4. DM YDT lainnya (DM yang ditentukan lainnya=Other specified DM) 5. DM YTT (DM yang tidak tentu= unspecified diabetes mellitus)

Jumlah kasus baru kunjungan rawat jalan rumah sakit pada tahun 2007 adalah 28.095 kasus. Keseluruhan DM menyebabkan 4.162 kematian atau CFR sebesar 7,02%. Dari kelima jenis DM, DM YTT dan DM tidak bergantung insulin yang masuk dalam 50 peringkat utama penyebab kematian, rawat inap dan rawat jalan di RS di Indonesia selama tahun 2007. DM YTT merupakan 2,34% penyebab kematian, 1,21% penyebab rawat inap dan 0,89% kunjungan rawat jalan di rumah sakit pada tahun 2007. Sedangkan DM tidak bergantung insulin merupakan 1,34% penyebab kematian, 0,56% penyebab rawat inap dan 0,48% kunjungan rawat jalan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 3.23 SITUASI PENYAKIT DM DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2007

Jumlah % * Jumlah % * Jumlah % *DM YTT 2,178 2.34 35,513 1.21 79,016 0.89DM tidak bergantung 1,247 1.34 14,989 0.56 43,104 0.48

4,162

(CFR=7,38

56,378

Jenis DMKematian Rawat Inap Rawat Jalan

28.095 kasus baru

Semua DM

Ket: %* adalah persentase dari seluruh kematian atau dari seluruh pasien rawat inap atau dari seluruh kunjungan rawat jalan rumah sakit Sumber: Ditjen Bina Yanmedik, 2009

Riskesdas 2007 melakukan wawancara dan pemeriksaan kadar glukosa darah pada sejumlah sampel usia 15 tahun ke atas di daerah perkotaan, dengan diagnosis DM

65

menggunakan kriteria WHO 1999 dan American Diabetic Association 2003, yaitu kadar glukosa darah dua jam pembebanan < 140 mg/dl didiagnosis tidak DM, 140 - < 200 mg/dl Toleransi Glukosa Terganggu (TGT) dan > 200 mg/dl Diabetes Mellitus (DM). Diperoleh hasil prevalensi total DM pada penduduk perkotaan (gabungan persentase responden yang sudah mengetahui bahwa dirinya menderita DM dan persentase responden yang baru terdiagnosis dalam Riskesdas) sebesar 5,7%, namun hanya 1,5% (kira-kira 26% dari total DM) yang telah mengetahui dirinya menderita DM sebelum pemeriksaan Riskesdas. Sedangkan prevalensi TGT diperoleh 10,2%. Prevalensi DM tertinggi terdapat di Kalimantan Barat dan Maluku Utara (masing-masing 11,1%), diikuti Riau (10,4 %) dan Nanggroe Aceh Darussalam (8,5%). Prevalensi DM terendah di Papua (1,7%), diikuti NTT (1,8%). Prevalensi TGT tertinggi di Papua Barat 157 (21,8%), diikuti Sulawesi Barat (17,6%), dan Sulawesi Utara (17,3%), sedangkan terendah di Jambi (4%), diikuti NTT (4,9%) .

Hasil Riskesdas 2007 tampaknya lebih rendah dibandingkan hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 1995 yang mendapatkan hasil prevalensi DM adalah 1.2%, tahun 2001 sebesar 7.5% dan tahun 2003 sebesar 14,7% di perkotaan dan 7.2% di perdesaan.

Jumlah pasien keluar rawat inap di rumah sakit di Indonesia dengan diagnosis DM tahun 2007 sebanyak 56.378 pasien dengan CFR 7,38%, sedangkan kasus baru pada rawat jalan sebanyak 28.095 kasus. c. Neoplasma/Tumor

Neoplasma atau tumor adalah pembengkakan atau luka yang terjadi karena pertumbuhan sel yang abnormal. Tumor bisa berupa benign, pre-malignant dan malignant. Tipe malignant inilah yang yang biasa disebut dengan kanker.

Data penyakit neoplasma/tumor ganas atau kanker diperoleh dari data pasien di rumah sakit. Data yang tersedia adalah data jumlah pasien keluar rawat inap dengan diagnosis kanker, jadi tidak menunjukkan jumlah kasus kanker yang dirawat. Meskipun data ini belum menunjukkan jumlah pasti penderita kanker, namun data ini dapat memberikan gambaran besaran masalah kanker di Indonesia.

Sepuluh peringkat utama penyakit neoplasma ganas pasien rawat inap di rumah sakit sejak tahun 2004 hingga tahun 2008 tidak banyak berubah. Tiga peringkat pertama adalah neoplasma ganas payudara disusul neoplasma ganas serviks uterus dan neoplama ganas hati dan saluran empedu intrahepatik. Neoplasma ganas colon yang pada tahun sebelumnya peringkat 8 menjadi peringkat 9 bertukar peringkat dengan neoplasma ganas daerah rektosigmoid rectum. Grafik 10 peringkat utama penyakit neoplasma ganas dalam 4 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini.

66

GAMBAR 3.41 10 PERINGKAT UTAMA PENYAKIT KANKER PASIEN RAWAT INAP

DI RUMAH SAKIT TAHUN 2004-2007

Sumber: Ditjen Yanmedik, Depkes

Riskesdas 2007 mendata responden yang pernah didiagnosis menderita tumor/kanker oleh tenaga kesehatan. Berdasarkan jawaban responden, diperoleh hasil prevalensi nasional penyakit Tumor/Kanker adalah 0,43%, tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta (0,96%) dan terendah di Maluku (0,15%). 3. Morbiditas dan Mortalitas Jemaah Haji Profil Kesehatan tahun 2008 ini memberikan gambaran morbiditas dan mortalitas jemaah haji dalam penyelenggaraan kesehatan haji, dari mulai persiapan, keberangkatan sampai tiba kembali di tanah air. Beberapa data mengenai jemaah haji dapat dilihat dalam Gambar 3.42 dan 3.43 serta Lampiran 3.39; 3.40; 3.41; 3.42; dan Lampiran 3.43.

GAMBAR 3.42 JEMAAH HAJI RISIKO TINGGI DI INDONESIA TAHUN 2006-2007

Sumber : Ditjen PP-PL, Depkes RI

67

GAMBAR 3.43 JEMAAH HAJI RISIKO TINGGI DI INDONESIA TAHUN 2006-2007


Dalam gambar 3.43 dan 3.44 dapat dilihat perbandingan jumlah jemaah haji non

resiko tinggi dan dan risiko tinggi.

GAMBAR 3.44 POLA PENYAKIT JEMAAH HAJI BERDASARKAN PEMERIKSAAN

KESEHATAN DI EMBARKASI DI INDONESIATAHUN 2007-2008

Sumber : Ditjen PP-PL, Depkes RI Pola penyakit jemaah haji pada tahun 2007 dan 2008, hampir menunjukkan pola yang sama, dimana penyakit Kardiovaskuler merupakan penyakit yang terbanyak tahun tersebut (Gambar 3.44). C. STATUS GIZI

Status gizi masyarakat dapat diukur melalui indikator-indikator, antara lain Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), status gizi balita, status gizi wanita usia subur Kurang Energi Kronis (KEK), dan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), sebagaimana diuraikan berikut ini. Data terakhir mengenai status gizi dikumpulkan dalam Riset Kesehatan Dasar tahun 2007.

68

1. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Berat Badan Lahir Rendah adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram

yang ditimbang pada saat lahir sampai dengan 24 jam pertama setelah lahir. Berat Badan Lahir Rendah (kurang dari 2.500 gram) merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap kematian perinatal dan neonatal. BBLR dibedakan dalam 2 kategori yaitu (1) BBLR karena prematur (usia kandungan kurang dari 37 minggu), dan (2) BBLR karena intra uterine growth retardation (IUGR), yaitu bayi yang lahir cukup bulan tetapi berat badannya kurang. Di negara berkembang banyak BBLR dengan IUGR karena ibu berstatus gizi buruk, anemia, Malaria, dan menderita penyakit menular seksual (PMS) sebelum konsepsi atau pada saat hamil.

Angka BBLR secara nasional belum tersedia, walaupun demikian proporsi BBLR dapat diketahui berdasarkan hasil estimasi dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI).

Riskesdas 2007, mendata berat badan bayi baru lahir dalam 12 bulan terakhir. Tidak semua bayi diketahui berat badan hasil penimbangan waktu baru lahir. Dari bayi yang diketahui berat badan hasil penimbangan waktu baru lahir, 11,5% lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram atau BBLR. Tiga provinsi dengan persentase BBLR tertinggi adalah Papua sebesar 27%, Papua Barat sebesar 23,8% dan NTT sebesar 20,3%. Tiga provinsi dengan BBLR terendah adalah Bali sebesar 5,8%, Sulawesi Barat sebesar 7,2% dan Jambi sebesar 7,5%. Jika dilihat dari jenis kelamin, persentase BBLR lebih tinggi pada bayi perempuan dibandingkan laki-laki yaitu masing-masing 13% dan 10% (Riskesdas, 2007)

Persentase BBLR hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2002-2003 menunjukkan 7,6% bayi lahir dengan BBLR, dan Riskesdas 2007 seperti disebutkan di atas sebesar 11,5%. Meskipun metode surveinya berbeda, sehingga tidak dapat langsung dinilai adanya peningkatan BBLR, hal ini perlu mendapat perhatian.

TABEL 3.24

PROPORSI BAYI DENGAN BERAT LAHIR RENDAH TAHUN 1992-1997 DAN 2002-2003

1992-1997SDKI

2002 - 2003Riskesdas

2007

Nasional 7.7 7.6 11.50%Perkotaan 6.6Perdesaan 8.4Provinsi 3,6 - 15,6

Sumber: SDKI, Riskesdas 2007 2. Gizi Balita

Status gizi balita diukur berdasarkan umur, berat badan (BB) dan tinggi badan (TB). Variabel BB dan TB tersebut disajikan dalam bentuk tiga indikator antropometri, yaitu: berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Angka berat badan dan tinggi badan setiap balita dikonversikan ke dalam bentuk nilai terstandar (Z-score) dengan menggunakan baku antropometri WHO 2006.

69

Berdasarkan indikator BB/U, disebut (a) gizi buruk jika Z-score < -3,0, (b) gizi kurang Z-score >=-3,0 s/d Z-score <-2,0, (c) gizi baik Z-score >=-2,0 s/d Z-score <=2,0, (d) gizi lebih Z-score >2,0. Berdasarkan indikator TB/U, disebut (a) sangat pendek jika Z-score < -3,0, (c) pendek Z-score >=-3,0 s/d Z-score <-2,0, (c) normal Z-score >=-2,0. Berdasarkan indikator BB/TB, disebut (a) sangat kurus jika Z-score < -3,0, (b) kurus Z-score >=-3,0 s/d Z-score <-2,0, (c) normal Z-score >=-2,0 s/d Z-score <=2,0, (d) gemuk Z-score >2,0.

Indikator BB/U memberikan gambaran tentang status gizi yang sifatnya umum, tidak spesifik. Tinggi rendahnya prevalensi gizi buruk atau gizi buruk dan kurang mengindikasikan ada tidaknya masalah gizi pada balita, tetapi tidak memberikan indikasi apakah masalah gizi tersebut bersifat kronis atau akut.

Secara umum prevalensi gizi buruk di Indonesia adalah 5,4% dan gizi kurang 13,0% atau 18,4% untuk gizi buruk dan kurang. Bila dibandingkan dengan target pencapaian program perbaikan gizi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015 sebesar 20% dan target MDG untuk Indonesia sebesar 18,5%, maka secara nasional target-target tersebut sudah terlampaui.

Dari hasil Susenas dan SKRT 2003-2005 serta Riskesdas 2007, diperoleh gambaran perkembangan status gizi Balita seperti terlihat pada Gambar 3.45 berikut.

GAMBAR 3.45 PERSENTASE BALITA GIZI BURUK, GIZI KURANG, GIZI BAIK

DAN GIZI LEBIH DI INDONESIA TAHUN 2000 – 2007

Sumber: Susenas/Survei Garam Yodium Rumah Tangga, SKRT, Riset Kesehatan Dasar 2007

Meskipun target nasional tercapai, namun pencapaian tersebut belum merata di 33 provinsi. Persentase gizi buruk, gizi kurang, gizi baik dan gizi lebih menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 3.31; 3.32; 3.33. Gambaran persentase balita status gizi buruk menurut provinsi dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

70

GAMBAR 3.46 PERSENTASE BALITA STATUS GIZI BURUK

MENURUT PROVINSI, TAHUN 2007

Sumber: Riset Kesehatan Dasar 2007

Berdasarkan kelompok umur, persentase gizi buruk terbesar berdasarkan hasil Riskesdas 2007 adalah pada kelompok umur 0-5 bulan. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, gizi buruk pada laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan.

TABEL 3.25 PERSENTASE BALITA GIZI BURUK, GIZI KURANG, GIZI BAIK

DAN GIZI LEBIH (BB/U) MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2007

Karakteristik Gizi Buruk Gizi Kurang Gizi Baik Gizi Lebih

Kelompok umur (bulan)

0 – 5 6.5 8.2 76.7 8.76-Nov 4.8 8.1 82.2 4.9Dec-23 5 11.3 78.8 4.924-35 5.9 14.5 75.7 3.936-47 6.3 14.8 75.4 3.648-60 4.9 14.2 77.2 3.7

Jenis kelaminLaki-laki 5.8 13.3 76.3 4.6Perempuan 5 12.7 78.2 4

Sumber: Riset Kesehatan Dasar 2007

Indikator TB/U menggambarkan status gizi yang yang dipengaruhi kondisi-kondisi yang sifatnya kronis (akibat kondisi yang berlangsung dalam waktu lama). Masalah pendek pada balita secara nasional masih serius yaitu sebesar 36,8% dengan 18 provinsi menghadapi prevalensi pendek di atas angka nasional. Kondisi status gizi berdasarkan TB/U dapat dilihat pada Lampiran 3.32.

Indikator BB/TB menggambarkan status gizi yang sifatnya akut (akibat keadaan yang berlangsung dalam waktu pendek). Indikator BB/TB juga digunakan sebagai indikator kegemukan. Salah satu indikator untuk menentukan anak yang harus dirawat dalam

71

manajemen gizi buruk adalah indikator sangat kurus yaitu anak dengan nilai Z-score < -3,0 SD. Prevalensi balita sangat kurus secara nasional masih cukup tinggi yaitu 6,2%. Besarnya masalah kurus (sangat kurus dan kurus) pada balita yang masih merupakan masalah kesehatan masyarakt adalah jika prevalensi kurus > 5%. Masalah kesehatan masyarakat sudah dianggap serius bila prevalensi kurus antara 10,1% - 15,0%, dan dianggap kritis bila prevalensi kurus sudah di atas 15,0% (UNHCR).

Secara nasional prevalensi kurus pada balita adalah 13,6%. Hal ini berarti bahwa masalah kurus di Indonesia masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius. Bahkan, dari 33 provinsi, 18 provinsi di antaranya masuk dalam kategori kritis (prevalensi kurus >15%), 12 provinsi pada kategori serius (prevalensi kurus antara 10-15%). Hanya 3 (tiga) provinsi yang tidak termasuk dalam kategori serius ataupun kritis adalah: Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Bali. Berdasarkan indikator BB/TB juga dapat dilihat prevalensi kegemukan di kalangan balita di Indonesia adalah 12,2%. Kondisi status gizi berdasarkan BB/TB dapat dilihat pada Lampiran 3.33.

3. Status Gizi Wanita Usia Subur Kurang Energi Kronik (KEK)

Salah satu cara untuk mengetahui status gizi wanita usia subur (WUS) umur 15-49 tahun adalah dengan melakukan pengukuran lingkar lengan atas (LILA). Hasil pengukuran ini bisa digunakan sebagai salah satu cara dalam mengidentifikasi seberapa besar seorang wanita mempunyai risiko untuk melahirkan bayi BBLR. Indikator Kurang Energi Kronik (KEK) menggunakan standar LILA <23,5 cm.

Pada Riskesdas 2007, untuk menggambarkan adanya risiko KEK dalam kaitannya dengan kesehatan reproduksi pada WUS, digunakan ambang batas nilai rerata LILA dikurangi 1 SD, yang sudah disesuaikan dengan umur. Jika LILA lebih kecil dari nilai rerata sesuai umur dikurangi 1 SD maka disebut berisiko KEK.

Hasil Riskesdas 2007 menunjukkan prevalensi risiko KEK secara nasional sebesar 13,6%. Tiga provinsi dengan prevalensi risiko KEK tertinggi adalah NTT sebesar 24,6%, Papua 23,1% dan DIY 20,2%, sedangkan tiga provinsi dengan prevalensi risiko KEK terendah adalah Sulawesi Utara sebesar 5,8%, Sumatera Utara 7,9% dan Bengkulu 8,2%. Prevalensi risiko KEK wanita usia subur 10 provinsi tertinggi dapat dilihat pada Gambar 3.47 dan data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3.36.

Pada Riskesdas 2007 digunakan ambang batas nilai rerata LILA dikurangi 1 SD, yang sudah disesuaikan dengan umur. Jika LILA lebih kecil dari nilai rerata sesuai umur dikurangi 1 SD maka disebut berisiko KEK.

Hasil Riskesdas 2007 menunjukkan prevalensi risiko KEK secara nasional sebesar 13,6%. Tiga provinsi dengan prevalensi risiko KEK tertinggi adalah NTT sebesar 24,6%, Papua 23,1% dan DIY 20,2%, sedangkan tiga provinsi dengan prevalensi risiko KEK terendah adalah Sulawesi Utara sebesar 5,8%, Sumatera Utara 7,9% dan Bengkulu 8,2%. Prevalensi risiko KEK wanita usia subur menurut provinsi dapat dilihat pada Gambar 3.47 dan Lampiran 3.36.

72

GAMBAR 3.47 PREVALENSI RISIKO KEK PENDUDUK WANITA UMUR 15 - 45 TAHUN

DI 10 PROVINSI TERTINGGI TAHUN 2007

Sumber: Riskesdas 2007

Demikian gambaran singkat mengenai situasi derajat kesehatan di Indonesia sampai dengan tahun 2008.

***

73

Untuk dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya

perlu diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dengan menghimpun seluruh potensi bangsa. Jika upaya kesehatan tersebut tidak dapat terselenggara dengan baik dan pelayanan kesehatan belum terjangkau secara merata oleh masyarakat, maka sulit diharapkan derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat.

Secara umum upaya kesehatan terdiri atas dua unsur utama, yaitu upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Upaya kesehatan masyarakat adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat. Upaya kesehatan masyarakat mencakup upaya-upaya promosi kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan dan penyediaan sanitasi dasar, perbaikan gizi masyarakat, kesehatan jiwa, pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, pengamanan penggunaan zat aditif dalam makanan dan minuman, pengamanan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya, serta penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan.

Upaya kesehatan perorangan adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan. Upaya kesehatan perorangan mencakup upaya-upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan rawat jalan, pengobatan rawat inap, pembatasan dan pemulihan kecacatan yang ditujukan terhadap perorangan.

Berikut ini diuraikan situasi upaya kesehatan selama lima tahun terakhir, khususnya untuk tahun 2008. A. PELAYANAN KESEHATAN DASAR

Upaya pelayanan kesehatan dasar merupakan langkah penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan pelayanan kesehatan dasar secara tepat dan cepat, diharapkan sebagian besar masalah kesehatan

74

masyarakat dapat diatasi. Berbagai pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan adalah sebagai berikut ini.

1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Seorang ibu mempunyai peran yang sangat besar di dalam pertumbuhan bayi dan perkembangan anak. Gangguan kesehatan yang dialami seorang ibu yang sedang hamil dapat mempengaruhi kesehatan janin dalam kandungannya hingga kelahiran dan masa pertumbuhan bayi dan anaknya.

Kebijakan tentang kesehatan ibu dan bayi baru lahir secara khusus berhubungan dengan pelayanan antenatal, persalinan, nifas dan perawatan bayi baru lahir yang diberikan di semua jenis fasilitas pelayanan kesehatan, dari posyandu sampai rumah sakit pemerintah maupun fasilitas pelayanan kesehatan swasta. a. Pelayanan Antenatal (K1 dan K4)

Pelayanan antenatal adalah pelayanan yang diberikan terhadap ibu hamil oleh petugas kesehatan untuk memelihara kehamilannya yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan antenatal yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Kebidanan. Tujuan pelayanan antenatal adalah mengantarkan ibu hamil agar dapat bersalin dengan sehat dan memperoleh bayi yang sehat, mendeteksi dan mengantisipasi dini kelainan kehamilan, dan deteksi serta antisipasi dini kelainan janin.

Pelayanan antenatal meliputi 5 hal yang dikenal dengan istilah 5T, yaitu timbang berat badan, ukur tekanan darah, ukur tinggi fundus uteri, nilai status imunisasi TT, dan memberikan Tablet Fe (tablet tambah darah). Pada petunjuk teknis pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, pelayanan antenatal meliputi 7T, yaitu 5T yang tersebut di atas ditambah dengan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling) dan test laboratorium sederhana (Hb, Protein urin) dan atau berdasarkan indikasi (HbsAg, Sifilis, HIV, Malaria, TBC). Hasil pelayanan antenatal dapat dilihat pada cakupan K1 dan K4.

K1 adalah kunjungan pertama ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal yang dilakukan pada trimester pertama kehamilan. Sedangkan K4 adalah kunjungan ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali, yaitu 1 kali pada trimester pertama kehamilan, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga.

Gambar 4.1 memperlihatkan peningkatan cakupan K1 dan K4 dari tahun 2004 sampai 2008. Peningkatan K4 pada tahun 2008 dibandingkan dengan tahun sebelumnya terlihat cukup tinggi. Jika pada tahun-tahun sebelumnya kenaikan hanya berkisar 0,1-2,5%, pada tahun 2008 terjadi peningkatan hampir 6% dibandingkan tahun 2007.

75

GAMBAR 4.1 PERSENTASE CAKUPAN PELAYANAN K1 DAN K4 IBU HAMIL


Sumber : Dit. Kesehatan Ibu, Ditjen Binkesmas Dari gambar tersebut juga dapat dilihat selisih yang terjadi antara cakupan K1

dan K4. Kesenjangan yang terjadi antara cakupan K1 dan K4 semakin rendah. Jika pada tahun 2004 terjadi selisih antara cakupan K1 dan K4 sebesar 11% kemudian tahun 2006 menjadi 10% dan pada tahun 2008 semakin kecil, yaitu 6,61%. Hal itu berarti semakin rendah angka drop out K1-K4 nasional dengan kata lain semakin banyak ibu hamil yang melakukan kunjungan pertama pelayanan antenatal diteruskan hingga kunjungan keempat pada trimester 3 sehingga kehamilannya dapat terus dipantau oleh petugas kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

Cakupan pelayanan K4 pada ibu hamil menurut provinsi dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut.

GAMBAR 4.2 PERSENTASE CAKUPAN PELAYANAN K4 IBU HAMIL


Sumber : Dit. Kesehatan Ibu, Ditjen Binkesmas, 2009

76

Berdasarkan cakupan K4 per provinsi pada tahun 2008, DKI Jakarta, Jawa

Barat, dan Sumatera Utara menempati peringkat 3 tertinggi yaitu masing-masing 95,78%, 95,78%, dan 94,53%. Sedangkan Papua (38,46%), Sulawesi Barat (64,02%), dan Maluku (64,02%) merupakan 3 provinsi dengan cakupan K4 terendah. Terjadi kesenjangan yang besar antara provinsi dengan cakupan K4 tertinggi (95,78) dan terendah (38,46%), walaupun dibandingkan dengan tahun 2007 keduanya mengalami peningkatan dengan cakupan tertinggi 93% dan terendah 25%.

Target K1 yang ingin dicapai di tiap provinsi pada tahun 2008 adalah 92,9% dan target K4 adalah 87%. Pada tahun 2008 hanya 36% (12 provinsi) yang berhasil mencapai target K1 dan sekitar 20% (7 provinsi) yang telah mencapai target K4 seperti pada gambar berikut ini.

GAMBAR 4.3a

PERSENTASE CAKUPAN PELAYANAN K1 IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2008

GAMBAR 4.3b PERSENTASE CAKUPAN PELAYANAN K4 IBU HAMIL


Sumber: Ditjen Binkesmas, 2009 Sumber: Ditjen Binkesmas, 2009

Gambar 4.3a dan 4.3b memperlihatkan provinsi-provinsi yang berhasil mencapai target K1 dan K4. Provinsi yang berhasil mencapai target K4 yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Bali, NTB, dan NTT.

Selain mengupayakan peningkatan cakupan K4, harus diupayakan pula peningkatan kualitas K4 yang sesuai standar. Salah satu pelayanan yang diberikan saat pelayanan antenatal yang menjadi standar kualitas adalah pemberian zat besi (Fe) 90 tablet dan imunisasi TT (Tetanus Toksoid). Dengan demikian seharusnya ibu-ibu hamil yang tercatat sebagai cakupan K4 juga tercatat dalam laporan pemberian Fe3 dan TT2. Pada Gambar 4.4 cakupan K4 pada tahun 2008 sebesar 86,04%, namun pemberian 90 tablet besi hanya sebesar 48,14%. Ada kemungkinan sistem pelaporan ketiga variabel tersebut yang belum terpadu. Begitu pula dengan status imunisasi TT2 pada ibu hamil juga merupakan syarat kualitas pelayanan K4, akan tetapi seperti halnya Fe3, imunisasi cakupan TT2 masih lebih rendah dibandingkan dengan cakupan K4.

77

GAMBAR 4.4

PERSENTASE CAKUPAN K4, Fe3 DAN STATUS IMUNISASI TT PADA IBU HAMIL DI INDONESIA TAHUN 2008


Rincian cakupan K1 dan K4 tahun 2008 menurut provinsi dapat dilihat pada

Lampiran 4.1. b. Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dengan

Kompetensi Kebidanan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan

adalah pelayanan persalinan yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Tenaga kesehatan yang kompeten adalah dokter spesialis kebidanan, dokter umum, dan bidan.

Pada prinsipnya, penolong persalinan harus memperhatikan beberapa hal, yaitu 1) pencegahan infeksi; 2) metode pertolongan persalinan yang sesuai standar; 3) merujuk kasus yang memerlukan tingkat pelayanan yang lebih tinggi; dan 4) melaksanakan Inisiasi Menyusu Dini (IMD).

Gambar 4.5 memperlihatkan cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan sejak tahun 2004 sampai tahun 2008 cenderung mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2008 cakupan pertolongan persalinan oleh petugas kesehatan di Indonesia telah mencapai lebih dari 80%.

78

GAMBAR 4.5 PERSENTASE CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN

OLEH TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2004 – 2008

Sumber : Dit. Kesehatan Ibu, Ditjen Binkesmas

Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan menurut provinsi terlihat pada

Gambar 4.6 berikut ini. GAMBAR 4.6

PERSENTASE CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2008


Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di antara 33 provinsi tertinggi dicapai oleh Bali (97,72%), DI Yogyakarta (94,45%), dan Kepulauan Riau (92,67%). Sedangkan 3 provinsi dengan cakupan terendah adalah Papua (45,47%), Maluku Utara (58,66%), dan Papua Barat (60,10%).

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2008, penolong kelahiran terakhir pada balita yang tertinggi adalah oleh bidan (53,96%), diikuti oleh dukun (30,27%), dan dokter (12,32%). Di daerah perkotaan sebagian besar penolong

79

persalinan pertama pada ibu bersalin adalah bidan (64,26%), kemudian oleh dokter (20,71). Berbeda dengan di perdesaan di mana penolong kelahiran terakhir pada balita oleh dukun sebesar 42,75%, sedangkan di perkotaan hanya sebesar13,40%. Di perdesaan bidan dan dukun sama-sama diminati oleh ibu bersalin sebagai penolong persalinannya. Perbandingan persentase penolong persalinan di perkotaan dan di perdesaan dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini.

TABEL 4.1 PERSENTASE BALITA MENURUT PENOLONG KELAHIRAN TERAKHIR

DAN TIPE DAERAH TAHUN 2008

Tipe Daerah Dokter Bidan Nakes Lain Dukun Famili Lainnya Perkotaan+Perdesaan 12,32 53,96 0,52 30,27 2,69 0,24

Perkotaan 20,71 64,25 0,39 13,40 1,12 0,13 Perdesaan 6,11 46,34 0,61 42,75 3,86 0,33

Sumber: BPS, Susenas 2008

Rincian persentase balita menurut penolong kelahiran terakhir menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 4.3. c. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas

Pelayanan nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan. Untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas diperlukan pemantauan pemeriksaan terhadap ibu nifas dengan melakukan kunjungan nifas minimal sebanyak 3 kali dengan distribusi waktu: 1) kunjungan nifas pertama (KF1) pada 6 jam setelah persalinan sampai 7 hari; 2) kunjungan nifas ke-2 (KF2) dilakukan pada minggu ke-2 setelah persalinan; dan 3) kunjungan nifas ke-3 (KF3) dilakukan minggu ke-6 setelah persalinan. Diupayakan kunjungan nifas ini dilakukan pada saat dilaksanakannya kegiatan di posyandu dan dilakukan bersamaan pada kunjungan bayi (KB1).

Tenaga kesehatan yang dapat memberikan pelayanan nifas adalah dokter spesialis kebidanan, dokter umum, perawat dan bidan. Pelayanan yang diberikan meliputi: 1) pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu; 2) pemeriksaan tinggi fundus uteri (involusi uterus); 3) pemeriksaan lokhia dan pengeluaran per vaginam lainnya; 4) pemeriksaan payudara dan anjuran ASI eksklusif 6 bulan; 5) pemberian kapsul Vitamin A 200.000 IU sebanyak dua kali (2 x 24 jam); dan 6) pelayanan KB pasca persalinan.

Gambar 4.7 berikut menyajikan persentase ibu nifas yang mendapat Vitamin A menurut provinsi.

80

GAMBAR 4.7 PERSENTASE IBU NIFAS YANG MENDAPAT VITAMIN A


Sumber : Dit. Gizi, Ditjen Binkesmas, 2009

Pada tahun 2008, ibu nifas yang mendapat Vitamin A sebesar 58,57%. Provinsi dengan cakupan tertinggi adalah Jawa Tengah (87,85%), Kepulauan Bangka Belitung (86,37%), dan Sumatera Selatan (83,91%). Sedangkan provinsi dengan cakupan terendah adalah Papua Barat (13,01%), NTB (18,83%), dan Maluku (23,97%).

d. Kunjungan Neonatus

Bayi sampai umur kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi. Upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko tersebut antara lain dengan melakukan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan pada neonatus (0-28 hari) minimal dua kali, satu kali pada umur 0-7 hari (KN1) dan satu kali lagi pada umur 8-28 hari (KN2).

Dalam melaksanakan pelayanan neonatus, petugas kesehatan di samping melakukan pemeriksaan kesehatan bayi juga melakukan konseling perawatan bayi kepada ibu. Pelayanan tersebut meliputi pelayanan kesehatan neonatal dasar (tindakan resusitasi, pencegahan hipotermia, pemberian ASI dini dan eksklusif, pencegahan infeksi berupa perawatan mata, tali pusat, kulit dan pemberian

81

imunisasi); pemberian Vitamin K; Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM); dan penyuluhan perawatan neonatus di rumah menggunakan buku KIA.

Cakupan Kunjungan Neonatus (KN2) tahun 2003 - 2005 cenderung menurun namun pada tahun 2006 hingga 2008 cakupan KN2 selalu mencapai lebih dari 75%. Pada tahun 2008 cakupan KN2 sebesar 78,04%. Cakupan KN2 selama periode tahun 2003 – 2008 dapat dilihat pada Gambar 4.8. berikut ini.

GAMBAR 4.8 PERSENTASE CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATUS (KN2)


Sumber: Dit. Kesehatan Ibu dan Dit.Kes.Anak, Binkesmas, Depkes RI

Tahun 2008 provinsi dengan cakupan Kunjungan Neonatus (KN2) tertinggi

adalah DI Yogyakarta, Bali, dan Jawa Tengah. Sedangkan provinsi dengan cakupan KN2 terendah adalah Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Barat seperti terlihat pada Gambar 4.9 berikut ini.

82

GAMBAR 4.9 PERSENTASE CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATUS (KN2)


Sumber: Dit. Bina Kes. Anak, Ditjen Binkesmas Depkes RI, 2009

Rincian mengenai cakupan kunjungan neonatus menurut provinsi terdapat pada Lampiran 4.1.

2. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Masa subur seorang wanita memiliki peran penting bagi terjadinya kehamilan

sehingga peluang wanita melahirkan menjadi cukup tinggi. Menurut hasil penelitian, usia subur seorang wanita biasanya antara 15 – 49 tahun. Oleh karena itu untuk mengatur jumlah kelahiran atau menjarangkan kelahiran, wanita/pasangan ini lebih diprioritaskan untuk menggunakan alat/cara KB.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2008, persentase wanita berumur 10 tahun ke atas yang pernah kawin dengan jumlah anak yang dilahirkan hidup terbesar adalah 0-2 orang (49,72%) dan 3-5 orang (35,83%) untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Persentase wanita berumur 10 tahun ke atas yang pernah kawin yang memiliki anak yang dilahirkan hidup > 3 orang di perdesaan lebih banyak dibandingkan dengan di perkotaan. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini. Data selengkapnya menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 4.5.

TABEL 4.2

PERSENTASE WANITA BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS YANG PERNAH KAWIN DAN JUMLAH ANAK YANG DILAHIRKAN HIDUP TAHUN 2008

Jumlah Anak yang Dilahirkan Daerah

0-2 3-5 6-8 ≥9 Perkotaan 52,07 35,57 9,11 3,25

Perdesaan 47,65 36,06 12,03 4,27

Perkotaan+Perdesaan 49,72 35,83 10,65 3,79 Sumber : BPS, Susenas 2008

83

Rata-rata jumlah anak lahir hidup per wanita umur 15 – 49 tahun adalah 1,77 dengan rincian: di perkotaan sebesar 1,57 dan di perdesaan sebesar 1,98. Data rata-rata jumlah anak lahir hidup per wanita umur 15 – 49 tahun menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 4.6.

Tingkat pencapaian pelayanan keluarga berencana dapat dilihat dari cakupan peserta KB yang sedang/pernah menggunakan alat kontrasepsi menurut daerah tempat tinggal, tempat pelayanan KB, serta jenis kontrasepsi yang digunakan akseptor. Proporsi wanita umur 15-49 tahun berstatus menikah yang sedang dan yang pernah menggunakan/memakai alat KB dapat dilihat pada Gambar 4.10 berikut ini.

GAMBAR 4.10 PROPORSI WANITA BERUMUR 15-49 TAHUN BERSTATUS KAWIN YANG SEDANG DAN YANG PERNAH MENGGUNAKAN ALAT KB

TAHUN 2004-2008

Sumber : BPS, Susenas 2008

Proporsi wanita umur 15-49 tahun berstatus kawin yang sedang

menggunakan/memakai alat KB menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2008 sebesar 56,62%, tidak banyak mengalami perkembangan sejak tahun 2004. Cakupan tertinggi dicapai oleh Provinsi Kalimantan Tengah (68,40%), Bengkulu (67,62%) dan Sulawesi Utara (65,19%). Sedangkan provinsi dengan cakupan terendah adalah Papua Barat (26,69%), Papua (27,71%) dan Maluku (32,10%). Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4.7.

Persentase wanita umur 15-49 tahun berstatus kawin menurut alat/cara KB yang sedang digunakan tahun 2008 tidak jauh berbeda bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana terlihat dalam Gambar 4.11 berikut ini. Pada tahun 2008 suntikan dan Pil KB masih banyak diminati sebagai alat KB oleh wanita umur 15-49 tahun berstatus kawin yaitu masing-masing sebesar 58,7% dan 23,9%.

84

GAMBAR 4.11 PERSENTASE WANITA BERUMUR 15-49 TAHUN BERSTATUS KAWIN

MENURUT ALAT/CARA KB YANG SEDANG DIGUNAKAN DI INDONESIA TAHUN 2004-2008

Sumber: BPS, Susenas

Berdasarkan alat/cara ber-KB menurut provinsi, alat kontrasepsi dalam rahim

(AKDR/IUD) banyak digunakan di Provinsi Bali dan DI Yogyakarta dengan persentase jauh di atas provinsi yang lain. Jika pemakaian AKDR nasional sebesar 7,1% maka di Bali dan DI Yogyakarta pemakaian AKDR masing-masing sebesar 35,35% dan 21,56%. Rincian menurut provinsi terdapat pada Lampiran 4.9.

Persentase tempat pelayanan peserta KB baru tahun 2005-2008 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 4.12 PERSENTASE TEMPAT PELAYANAN PESERTA KB BARU


Sumber : BKKBN

85

Sesuai dengan data BKKBN, tempat pelayanan peserta KB baru pada tahun 2008 tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Banyak peserta KB baru yang memanfaatkan klinik KB pemerintah sebagai tempat pelayanan KB (61,51%). Selain klinik KB pemerintah, sebesar 31,01% peserta KB baru memanfaatkan bidan praktek swasta sebagai tempat pelayanan KB. Data lebih rinci menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 4.10.

3. Pelayanan Imunisasi Bayi, anak umur muda maupun orang dewasa sama-sama memiliki risiko

terserang penyakit menular yang dapat mematikan, seperti: Difteri, Tetanus, Hepatitis B, Influenza, Typhus, radang selaput otak, radang paru-paru, dan masih banyak penyakit lainnya. Untuk itu salah satu pencegahan yang terbaik dan sangat vital agar kelompok berisiko terlindungi adalah melalui imunisasi.

Pada saat pertama kali kuman (antigen) masuk ke dalam tubuh, maka sebagai reaksinya tubuh akan membuat zat anti yang disebut dengan antibodi. Pada umumnya, reaksi pertama tubuh untuk membentuk antibodi tidak terlalu kuat, karena tubuh belum mempunyai "pengalaman." Tetapi pada reaksi yang ke-2, ke-3 dan seterusnya, tubuh sudah mempunyai memori untuk mengenali antigen tersebut sehingga pembentukan antibodi terjadi dalam waktu yang lebih cepat dan dalam jumlah yang lebih banyak. Itulah sebabnya, pada beberapa jenis penyakit yang dianggap berbahaya, dilakukan tindakan imunisasi atau vaksinasi. Hal ini dimaksudkan sebagai tindakan pencegahan agar tubuh tidak terjangkit penyakit tersebut, atau seandainya terkena pun, tidak akan menimbulkan akibat yang fatal.

Imunisasi ada dua macam, yaitu imunisasi aktif dan pasif. Imunisasi aktif adalah pemberian kuman atau kuman yang sudah dilemahkan atau dimatikan dengan tujuan untuk merangsang tubuh memproduksi antibodi sendiri. Contohnya adalah imunisasi Polio atau Campak. Sedangkan imunisasi pasif adalah penyuntikan sejumlah antibodi, sehingga kadar antibodi dalam tubuh meningkat. Contohnya adalah penyuntikan ATS (Anti Tetanus Serum) pada orang yang mengalami luka kecelakaan. Contoh lain adalah yang terdapat pada bayi yang baru lahir dimana bayi tersebut menerima berbagai jenis antibodi dari ibunya melalui darah plasenta selama masa kandungan, misalnya antibodi terhadap Campak.

a. Imunisasi Dasar pada Bayi Imunisasi dasar pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio,

4 dosis Hepatitis B, dan 1 dosis Campak. Imunisasi pada ibu hamil dan WUS meliputi 2 dosis TT dan imunisasi pada anak sekolah dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis Campak, dan 2 dosis TT.

Di antara penyakit pada anak yang dapat dicegah dengan vaksin, Campak adalah penyebab utama kematian anak. Oleh karena itu pencegahan Campak merupakan faktor penting dalam mengurangi angka kematian balita. Dari beberapa

86

tujuan yang disepakati dalam pertemuan dunia mengenai anak, salah satunya adalah mempertahankan cakupan imunisasi Campak sebesar 90%. Di seluruh negara ASEAN dan SEARO, imunisasi Campak diberikan pada bayi umur 9-11 bulan dan merupakan imunisasi terakhir yang diberikan kepada bayi di antara imunisasi wajib lainnya (BCG, DPT, Polio, Hepatitis, dan Campak).

Pada tahun 2008, Indonesia telah mencapai cakupan imunisasi Campak sebesar 90,5%. Dengan demikian Indonesia telah mampu mencapai target imunisasi Campak yang telah ditetapkan oleh WHO. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 89,8%.

Gambar 4.13 berikut ini adalah persentase cakupan imunisasi Campak menurut provinsi tahun 2008.

GAMBAR 4.13 PERSENTASE PENCAPAIAN IMUNISASI CAMPAK



Dari 33 provinsi di Indonesia, 14 provinsi mencapai cakupan imunisasi Campak ≥ 90%, 13 provinsi mencapai cakupan 80%-90%, dan 6 provinsi masih di bawah 80%. Cakupan tertinggi dicapai DKI Jakarta (104,3%), DI Yogyakarta (99,5%), dan Jawa Tengah (99,3%). Sedangkan cakupan terendah adalah Papua (58,6%), Maluku (68,7%), dan Nanggroe Aceh Darussalam (70%). Data mengenai cakupan imunisasi dasar pada bayi menurut provinsi terdapat pada Lampiran 4.13.

Menurut hasil Riskesdas 2007, pendidikan dan pengeluaran perkapita berhubungan dengan persentase anak umur 12-23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar termasuk juga Campak. Semakin tinggi tingkat pendidikan kepala keluarga maka semakin tinggi pula anak mendapat imunisasi. Begitu pula dengan pengeluaran perkapita, bahwa semakin tinggi tingkat pengeluaran perkapita semakin tinggi pula anak mendapat imunisasi dasar. Tabel 4.3 berikut ini menjelaskan hubungan tersebut.

87

TABEL 4.3

PERSENTASE ANAK UMUR 12-23 BULAN YANG MENDAPATKAN IMUNISASI DASAR MENURUT KARAKTERISTIK RESPONDEN, 2007

Jenis imunisasi Karakteristik responden BCG Polio DPT3 HB3 Campak

Tipe daerah Perkotaan 92,4 78,7 74,9 71 86,0 Perdesaan 83,5 66,2 63,1 57,3 78,8 Pendidikan Kepala Keluarga Tidak sekolah 78,6 61,9 54,0 50,5 71,6 Tidak tamat SD 79,3 62,4 59,1 53,7 74,1 Tamat SD 84,8 67,4 63,3 57,5 78,2 Tamat SMP 88,4 71,6 68,2 62,8 82,3 Tamat SMA 92,4 79,7 76,9 72,3 88,6 Tamat PT 95,7 82,6 81,8 75,9 93,1 Tingkat pengeluaran per kapita Kuintil 1 83,0 66,6 62,9 58,7 78,1 Kuintil 2 85,7 68,1 64,7 59,7 78,5 Kuintil 3 87,2 72,8 69,1 63,2 83,1 Kuintil 4 89,6 73,6 71,0 65,5 84,3 Kuintil 5 91,9 77,6 74,7 70,9 86,8

Sumber: Balitbangkes Depkes, Riskesdas 2007

Pencapaian Universal Child Immunization (UCI) pada dasarnya merupakan proksi terhadap cakupan atas imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, WUS dan anak sekolah dasar. Desa UCI merupakan gambaran desa/kelurahan dengan ≥ 80% jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Standar pelayanan minimal menetapkan target 100% desa/kelurahan UCI pada tahun 2010 untuk setiap kabupaten/kota.

Gambar 4.14 berikut ini menggambarkan persentase desa/kelurahan UCI yang belum menunjukkan perkembangan yang signifikan selama lima tahun terakhir. Pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2005 yaitu 76,23%. Tahun 2008 terdapat 74,02% desa/kelurahan UCI di Indonesia. Provinsi dengan pencapaian desa/ kelurahan UCI tertinggi pada tahun 2008 adalah Jawa Tengah (86,59%) dan terendah di Maluku Utara (49,22%). Namun pada tahun 2008 angka nasional tersebut diperoleh dari 20 provinsi yang menyampaikan laporan. Data lebih rinci mengenai pencapaian desa UCI menurut provinsi tahun 2006-2008 terdapat pada Lampiran 4.12.

88

GAMBAR 4.14 PERSENTASE PENCAPAIAN UCI DI TINGKAT DESA/KELURAHAN



Idealnya, seorang anak mendapatkan seluruh imunisasi dasar sesuai umurnya, sehingga kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dapat optimal. Namun kenyataannya, sebagian anak tidak mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Anak-anak inilah yang disebut dengan drop out imunisasi. Sebagai proksi bayi yang drop out digunakan imunisasi DPT1-Hb dan Campak sebagai dasar perhitungan. Imunisasi DPT1-Hb adalah jenis imunisasi yang pertama kali diberikan pada bayi. Sebaliknya, imunisasi Campak adalah imunisasi dasar yang terakhir diberikan pada bayi. Diasumsikan bayi yang mendapat imunisasi Campak telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap.

Selama enam tahun terakhir, angka drop out nasional paling rendah terjadi pada tahun 2005 yaitu 1,4%. Angka drop out di Indonesia tahun 2008 sebesar 5,4%, provinsi dengan angka drop out terendah adalah DI Yogyakarta (0%) dan tertinggi adalah Papua Barat (19,9%). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.15. Rincian tentang angka drop out menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 4.13.

89

GAMBAR 4.15 ANGKA DROP OUT CAKUPAN IMUNISASI DPT1Hb - CAMPAK PADA BAYI


Sumber: Ditjen PP-PL, Depkes RI a. Imunisasi pada Ibu Hamil

Tetanus disebabkan oleh toksin yang diproduksi oleh bakteri yang disebut Clostridium tetani. Tetanus juga bisa menyerang pada bayi (Tetanus Neonatorum) yang ditularkan melalui ibunya yang memang terinfeksi Tetanus atau pada saat persalinan. Tetanus merupakan salah satu penyebab kematian bayi di Indonesia.

Akan tetapi masih banyak calon ibu di masyarakat terutama yang tinggal di daerah-daerah terpencil berada dalam kondisi yang bisa disebut masih "jauh" dari kondisi steril saat persalinan. Hal inilah yang bisa menimbulkan risiko ibu maupun bayinya terkena Tetanus.

Maternal and Neonatal Tetanus Elimination (MNTE) merupakan program eliminasi Tetanus pada neonatal dan wanita usia subur termasuk ibu hamil. Strategi yang dilakukan untuk mengeliminasi Tetanus Neonatorum dan maternal adalah 1) pertolongan persalinan yang aman dan bersih; 2) cakupan imunisasi rutin yang tinggi dan merata; dan 3) surveilans.

Bila ibu hamil terpapar oleh bakteri atau spora tersebut, maka si ibu berisiko terinfeksi. Infeksi juga bisa diperoleh dari pusar bayi baru lahir. Karena bakteri ini tumbuh melalui luka dan biasanya terjadi saat proses pemotongan tali pusat yang menggunakan alat-alat seperti gunting atau pisau yang tidak steril.

Para ibu yang sudah menerima vaksin selama masa kehamilan, sudah memberikan perlindungan untuk bayinya yang tentu saja akan mengurangi risiko terkena Tetanus. Perlindungan tersebut cukup untuk masa dua bulan setelah kelahiran di mana bayi akan mendapat imunisasi kombinasi sebagai bagian dari program rutin imunisasi pemerintah untuk mencegah Difteri, Batuk rejan, dan Tetanus setelahnya.

90

Beberapa permasalahan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) pada wanita usia subur yaitu pelaksanaan skrining yang belum optimal, pencatatan yang dimulai dari kohort WUS (baik kohort ibu maupun WUS tidak hamil) belum seragam, dan cakupan imunisasi TT2 bumil jauh lebih rendah dari cakupan K4.

Dari Gambar 4.16 terlihat keadaan cakupan imunisasi TT2 selama enam tahun terakhir tidak mengalami perkembangan, bahkan cenderung menurun. Cakupan terendah terjadi pada tahun 2007. Tahun 2008 sebanyak 42,85% ibu hamil mendapatkan imunisasi TT2 dengan cakupan tertinggi dicapai Nusa Tenggara Barat dengan 80,89% dan terendah dicapai Kalimantan Timur dengan 4,08%.

GAMBAR 4.16 CAKUPAN TT2 PADA IBU HAMIL DI INDONESIA

TAHUN 2003-2008


Beberapa langkah yang perlu segera dilakukan adalah sosialisasi ke seluruh

petugas lapangan agar mengacu pada kriteria Ante Natal Care (ANC) berkualitas yang salah satunya dengan imunisasi TT dan semua sistem pencatatan dalam pelaksanaan imunisasi TT WUS termasuk ibu hamil memakai sistem pencatatan yang sama yaitu T1-T5. B. PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

Beberapa kegiatan pokok upaya kesehatan perorangan adalah peningkatan pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III di rumah sakit, cakupan pelayanan gawat darurat, dan lain-lain. 1. Indikator Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

Penilaian tingkat keberhasilan pelayanan di rumah sakit biasanya dilihat dari berbagai segi yaitu tingkat pemanfaatan sarana, mutu dan tingkat efisiensi pelayanan. Beberapa indikator standar terkait dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang dipantau antara lain pemanfaatan tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR), rata-rata lama hari perawatan (Length of Stay/LOS), rata-rata tempat tidur dipakai (Bed Turn Over/BTO), rata-rata selang waktu pemakaian tempat tidur (Turn of Interval/TOI),

91

persentase pasien keluar yang meninggal (Gross Death Rate/GDR) dan persentase pasien keluar yang meninggal >48 jam perawatan (Net Death Rate/NDR).

Berdasarkan data Ditjen Pelayanan Medik, pemakaian tempat tidur BOR di rumah sakit selama empat tahun terakhir cenderung meningkat setiap tahunnya walaupun belum mencapai angka ideal yang diharapkan (60-85%), yaitu berkisar antara 55% – 57%. Namun pada tahun 2007 pemakaian tempat tidur meningkat menjadi 65%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit telah mencapai angka ideal.

GAMBAR 4.17 PENCAPAIAN BOR DAN BTO RUMAH SAKIT DI INDONESIA

TAHUN 2003-2007

Sumber: Ditjen Pelayanan Medik, Depkes RI Keterangan:

BOR = Bed Occupation Rate/persentase pemanfaatan tempat tidur BTO = Bed Turn Over/rata-rata tempat tidur dipakai

BTO adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali

tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. Berdasarkan data yang sama, pada tahun 2007 angka BTO rumah sakit telah mencapai angka ideal, yaitu sebesar 44 kali. Perkembangan BOR dan BTO sejak tahun 2003 dapat dilihat pada Gambar 4.17.

TOI adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari. Seperti halnya BOR dan BTO, pada tahun 2007 angka TOI rumah sakit di Indonesia telah mencapai angka ideal, yaitu terdapat selang waktu 2,9 hari tempat tidur tidak terisi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penggunaan tempat tidur di rumah sakit telah memenuhi standar.

GDR adalah angka kematian umum untuk setiap 1.000 penderita keluar dari rumah sakit. Nilai ideal GDR adalah < 45/1.000 pasien. Pada tahun 2007 angka GDR di Indonesia sebesar 48,7 kematian per 1.000 pasien keluar rumah sakit.

92

NDR adalah angka kematian > 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1.000 pasien keluar. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Asumsinya jika pasien meninggal setelah mendapatkan perawatan 48 jam berarti ada faktor pelayanan rumah sakit yang terlibat dengan kondisi meninggalnya pasien. Namun jika pasien meninggal kurang dari 48 masa perawatan, dianggap faktor keterlambatan pasien datang ke rumah sakit yang menjadi penyebab utama pasien meninggal. Nilai NDR yang ideal adalah < 25/1.000 pasien. NDR sejak tahun 2003 hingga 2007 berada di bawah 25, pada tahun 2007 sebesar 23,6. Dengan demikian NDR mencapai angka ideal.

LOS adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini di samping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. Secara umum nilai LOS yang ideal antara 6-9 hari. Pada tahun 2007 LOS sebesar 5 hari. Gambar 4.18 memperlihatkan selama tahun 2003-2007 angka LOS belum mencapai angka ideal.

GAMBAR 4.18 PENCAPAIAN NDR, GDR DAN LOS RUMAH SAKIT DI INDONESIA

TAHUN 2003-2007

Sumber: Ditjen Pelayanan Medik, Depkes RI

Keterangan: NDR = Net Death Rate (per 1.000 pasien keluar) GDR = Gross Death Rate (per 1.000 pasien keluar) LOS = Length of Stay rata-rata hari rawatan seorang pasien

2. Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Tujuan penyelenggaraan Jamkesmas yaitu untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Melalui Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu melahirkan, menurunkan angka kematian bayi dan balita serta penurunan angka kelahiran di samping dapat terlayaninya kasus-kasus kesehatan bagi masyarakat miskin umumnya. Program ini telah berjalan 4 tahun, dan telah

93

memberikan banyak manfaat bagi peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat miskin di puskesmas dan jaringannya yang disalurkan langsung ke puskesmas. Pelayanan kesehatan di rumah sakit dikelola Departemen Kesehatan dan pembayaran ke PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan) langsung melalui kas negara.

Sejak tahun 2005 hingga 2008 sasaran Jamkesmas yaitu jumlah orang miskin dan hampir miskin terus bertambah kecuali pada tahun 2008 dengan jumlah sasaran sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 76,4 juta jiwa. Provinsi dengan jumlah sasaran terbesar adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Gambar 4.19 berikut ini menyajikan realisasi progrsm JPKM tahun 2005-2008.

GAMBAR 4.19 REALISASI PROGRAM JPKM

TAHUN 2005 – 2008

Sumber: Pusat PJK, Depkes RI

Dari 76,4 juta sasaran masyarakat miskin dan hampir miskin, 26,22 juta

memanfaatkan sarana kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit sebagai pelayanan kesehatan. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang tidak lebih dari 7 juta jiwa. Mudahnya mendapatkan pelayanan Jamkesmas bisa jadi meningkatkan pemanfaatan pelayanan Jamkesmas oleh masyarakat miskin dan hampir miskin.

Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Jamkesmas terdiri dari pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Pemberi pelayanan kesehatan dasar Jamkesmas adalah seluruh puskesmas dan jaringannya (pustu, polindes/poskesdes, pusling) yang berjumlah 8.234 unit. Sedangkan pemberi pelayanan kesehatan Jamkesmas tingkat lanjut pada tahun 2008 berjumlah 920 dengan rincian sebagai berikut: 56% rumah sakit pemerintah, 7% rumah sakit TNI/POLRI, 33% rumah sakit swasta, dan 4% balai pengobatan seperti yang terlihat pada Gambar 4.20.

94

GAMBAR 4.20

PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN JAMKESMAS TINGKAT LANJUT TAHUN 2008

Sumber: Pusat PJK, Depkes RI, 2009

Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur merupakan provinsi

dengan jumlah PPK tertinggi untuk pelayanan tingkat lanjut, yaitu masing-masing 140, 115, dan 80 PPK. Besarnya jumlah PPK di tiga provinsi tersebut juga disebabkan tingginya jumlah sasaran Jamkesmas. Jika di provinsi lain, jumlah anggota masyarakat miskin dan hampir miskin kurang dari 5 juta jiwa, bahkan beberapa di antaranya kurang dari 1 juta jiwa, namun di tiga provinsi tersebut mencapai lebih dari 10 juta jiwa.

C. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

1. Pengendalian Penyakit Polio

Pada tahun 1988, sidang ke 41 WHA (World Health Assembly) yang dihadiri para menteri kesehatan dari negara-negara anggota WHO, telah menetapkan program eradikasi Polio secara global (global polio eradication initiative) yang ditujukan untuk mengeradikasi penyakit Polio pada tahun 2000. Kesepakatan ini diperkuat oleh sidang World Summit for Children pada tahun 1989, di mana Indonesia turut menandatangani kesepakatan tersebut. Eradikasi dalam hal ini bukan sekedar mencegah terjadinya penyakit Polio, melainkan mempunyai arti yang lebih luas lagi, yaitu menghentikan terjadinya transmisi virus Polio liar di seluruh dunia.

Pengertian Eradikasi Polio adalah apabila tidak ditemukan virus Polio liar indigenous selama 3 tahun berturut-turut di suatu region yang dibuktikan dengan

95

surveilans AFP yang sesuai standar sertifikasi. Dasar pemikiran Eradikasi Polio adalah:

1. Manusia satu-satunya reservoir dan tidak ada longterm carrier pada manusia.

2. Sifat virus polio yang tidak tahan lama hidup di lingkungan.

3. Tersedianya vaksin yang mempunyai efektivitas > 90% dan mudah dalam pemberian.

4. Layak dilaksanakan secara operasional.

Di Indonesia, selama 10 tahun terakhir tidak ditemukan kasus AFP yang disebabkan virus Polio liar. Surveilans AFP di Indonesia dilaksanakan sejak pertengahan tahun 1995. Pencapaian kinerja sampai tahun 2002 berfluktuasi, namun sejak adanya tenaga khusus (surveillance officer) di tingkat provinsi, kinerja menunjukkan peningkatan yang cukup bermakna.

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit Polio telah dilakukan melalui gerakan imunisasi Polio. Upaya ini juga ditindaklanjuti dengan kegiatan surveilans epidemiologi secara aktif terhadap kasus-kasus Acute Flaccid Paralysis (AFP) kelompok umur <15 tahun dalam kurun waktu tertentu, untuk mencari kemungkinan adanya virus Polio liar yang berkembang di masyarakat dengan pemeriksaan spesimen tinja dari kasus AFP yang dijumpai. Berdasarkan kegiatan surveilans AFP pada penduduk <15 tahun selama tahun 2003 – 2008, secara nasional diperoleh gambaran seperti terlihat pada Gambar 4.21 berikut ini.

GAMBAR 4.21 PERSENTASE HASIL PENGIRIMAN SPESIMEN ADEKUAT

DAN NON POLIO AFP RATE TAHUN 2003 – 2008


96

Setiap kasus AFP yang ditemukan dalam kegiatan intensifikasi surveilans, akan dilakukan pemeriksaan spesimen tinja untuk mengetahui ada tidaknya virus Polio liar yang menyerang masyarakat. Gambar 4.21 menunjukkan bahwa persentase spesimen adekuat yang dikirim untuk pemeriksaan virus Polio semakin meningkat, dengan demikian hasil pemeriksaan yang dilakukan menjadi semakin mewakili kondisi di lapangan.

Sejak tahun 2003, kinerja surveilans AFP terus mengalami peningkatan. WHO menetapkan target untuk non Polio AFP rate sebesar ≥ 2,5 per 100.000 anak umur < 15 tahun. Sedangkan untuk standar spesimen adekuat adalah >80%, artinya minimal 80% spesimen tinja penderita harus sesuai dengan persyaratan yaitu diambil ≤ 14 hari setelah kelumpuhan dan suhu spesimen 0-8ºC sampai di laboratorium. Dengan demikian sejak tahun 2003 hingga 2008 spesimen adekuat telah sesuai standar WHO, kecuali pada tahun 2006 yaitu 79,10%.

Provinsi yang telah memenuhi target non polio AFP rate ≥ 2,5 per 100.000 anak umur < 15 tahun dan spesimen adekuat sesuai standar WHO sebanyak 18 provinsi. Provinsi-provinsi yang telah memenuhi standar kedua variabel tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.22 berikut ini.

GAMBAR 4.22

PENEMUAN KASUS AFP BERDASARKAN SPESIMEN ADEKUAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2008


Tahun 2005, sistem surveilans AFP di Indonesia berhasil mendeteksi kasus

virus Polio liar impor dari negara di Timur Tengah. Tahun 2008, berdasarkan surveilans AFP kasus Polio liar sudah tidak ditemukan lagi di Indonesia.

2. Pengendalian TB-Paru

Tujuan utama pengendalian TB Paru adalah: 1) menurunkan insidens TB Paru pada tahun 2015; 2) menurunkan prevalensi TB Paru dan angka kematian akibat TB Paru menjadi setengahnya pada tahun 2015 dibandingkan tahun 1990; 3) sedikitnya 70% kasus TB Paru BTA+ terdeteksi dan diobati melalui program DOTS

97

(Directly Observed Treatment Shortcource Chemotherapy) atau pengobatan TB-Paru dengan pengawasan langsung oleh Pengawas Menelan Obat (PMO); dan 4) sedikitnya 85% tercapai succes rate.

Pengembangan Program Pengendalian Penyakit TB Paru dengan strategi DOTS sampai tahun 2008 telah dilaksanakan di seluruh provinsi, di 462 kabupaten/kota yang ada. Secara kuantitatif, DOTS telah dilaksanakan di 8.088 puskesmas (94,7%) dari 8.548 puskesmas. Untuk pelaksanaan DOTS di Balai Pengobatan Penyakit Paru Provinsi (BP4)/ Rumah Sakit TB Paru (RSTP) sudah mencapai 41 BP4 dan RSTP (65%) dari 63 BP4 dan RSTP. Sedangkan untuk rumah sakit, sebanyak 563 (38,1%) dari 1.478 rumah sakit yang melaksanakan program DOTS. Pelaksanaan pengendalian penyakit TB Paru sampai tahun 2008 telah dapat menurunkan insidens kasus menular dari 130/100.000 penduduk (WHO-1995) menjadi 101/100.000 penduduk.

DOTS adalah strategi penyembuhan TB Paru jangka pendek dengan pengawasan secara langsung. Dengan menggunakan strategi DOTS, maka proses penyembuhan TB Paru dapat berlangsung secara cepat. DOTS menekankan pentingnya pengawasan terhadap penderita TB Paru agar menelan obatnya secara teratur sesuai ketentuan sampai dinyatakan sembuh. Strategi DOTS memberikan angka kesembuhan yang tinggi, dapat mencapai angka 95%. Strategi DOTS direkomendasikan oleh WHO secara global untuk menanggulangi TB Paru.

Strategi DOTS terdiri atas 5 komponen, yaitu: 1) Adanya komitmen politis dari pemerintah untuk bersungguh-sungguh

menanggulangi TBC. 2) Diagnosis penyakit TBC melalui pemeriksaan dahak secara mikroskopis. 3) Pengobatan TBC dengan paduan obat anti-TBC jangka pendek, diawasi secara

langsung oleh PMO (Pengawas Menelan Obat). 4) Tersedianya paduan obat anti-TBC jangka pendek secara konsisten. 5) Pencatatan dan pelaporan mengenai penderita TBC sesuai standar.

Upaya Pemerintah dalam menanggulangi TBC, setiap tahunnya semakin menunjukkan kemajuan. Hal ini dapat terlihat dari meningkatnya jumlah penderita yang ditemukan dan disembuhkan setiap tahun.

Gambar 4.23 memperlihatkan persentase penemuan suspek terhadap jumlah perkiraan kasus TB Paru dan persentase TB Paru BTA+ terhadap suspek TB Paru selama tahun 2001-2008. Selama tahun 2001-2008 persentase penemuan suspek terhadap jumlah perkiraan kasus TB Paru tertinggi terjadi pada tahun 2003 dan terendah pada tahun 2001.

98

GAMBAR 4.23

PROPORSI SUSPEK TERHADAP PERKIRAAN KASUS TB PARU DAN BTA POSITIF TERHADAP SUSPEK

TAHUN 2001-2008

Sumber : Ditjen PP-PL, Depkes

Menurut standar, persentase BTA+ diperkirakan 10% dari suspek yang diperkirakan di masyarakat dengan nilai yang ditoleransi antara 5-15%. Dengan demikian, sejak tahun 2001-2008 persentase BTA+ terhadap suspek masih dalam batas yang ditolerir. Berarti, petugas kesehatan mampu mendiagnosis kasus BTA+ sesuai standar.

Gambar 4.24 memperlihatkan kecenderungan angka penemuan kasus baru (Case Detection Rate) dan angka keberhasilan pengobatan (Success Rate). Selama tahun 2000-2008, angka CDR mengalami peningkatan yang berarti dari 20% pada tahun 2000 menjadi 72,82% pada tahun 2008. CDR tertinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar 75,7%. Target dunia CDR sebesar 70%. Dengan demikian pada tahun 2006 dan tahun 2008 Indonesia telah mampu mencapai target tersebut, walaupun pada tahun 2007 sedikit menurun berada di bawah target.

99

GAMBAR 4.24 PERSENTASE PENEMUAN KASUS BARU DAN

KEBERHASILAN PENGOBATAN TB PARU DI INDONESIA TAHUN 2000-2008


Keberhasilan pengobatan TB paru ditentukan oleh kepatuhan dan keteraturan dalam berobat, pemeriksaan fisik dan laboratorium. Angka keberhasilan pengobatan semenjak 2000-2008 terlihat fluktuatif dengan kisaran 86% (pada tahun 2001 dan 2002) sampai 91% (pada tahun 2005 dan 2006). Namun semenjak tahun 2000, Indonesia telah mencapai target keberhasilan pengobatan (85%).

Berdasarkan standar WHO, angka keberhasilan pengobatan penderita TB Paru minimal 85%. Angka keberhasilan pengobatan penderita pada tahun 2008 mencapai 91,02%, dengan kisaran antara 60% (Papua) sampai 99% (Gorontalo). Gambar 4.27 memperlihatkan sebanyak 27 provinsi di Indonesia telah mencapai target.

GAMBAR 4.26 ANGKA KEBERHASILAN (SUCCESS RATE) PENGOBATAN PENDERITA TB PARU BTA+ PER PROVINSI TAHUN 2007

Sumber : Ditjen PP-PL, Depkes RI, 2009

100

3. Pengendalian Penyakit ISPA

ISPA masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang penting karena menyebabkan kematian bayi dan balita yang cukup tinggi yaitu kira-kira 1 dari 4 kematian yang terjadi. Setiap anak diperkirakan mengalami 3-6 episode ISPA setiap tahunnya. Antara 40% - 60% dari kunjungan di puskesmas adalah karena penyakit ISPA. Kematian yang terbesar umumnya adalah karena Pneumonia dan pada bayi berumur kurang dari 2 bulan.

Program Pemberantasan Penyakit ISPA membagi penyakit ISPA dalam 2 golongan yaitu Pneumonia dan yang bukan Pneumonia. Pneumonia dibagi atas derajat beratnya penyakit yaitu Pneumonia berat dan Pneumonia tidak berat. Penyakit batuk pilek seperti rinitis, faringitis, tonsilitis dan penyakit jalan napas bagian atas lainnya digolongkan sebagai bukan Pneumonia. Etiologi dari sebagian besar penyakit jalan napas bagian atas ini ialah virus dan tidak dibutuhkan terapi antibiotik. Faringitis oleh kuman Streptococcus jarang ditemukan pada balita. Bila ditemukan harus diobati dengan antibiotik penisilin, semua radang telinga akut harus mendapat antibiotik.

Program pengendalian ISPA menetapkan bahwa semua kasus yang ditemukan harus ditatalaksanakan sesuai standar, dengan demikian angka penemuan kasus ISPA juga menggambarkan penatalaksanaan kasus ISPA.

Secara nasional, angka cakupan penemuan penderita Pneumonia pada balita hingga saat ini masih belum mencapai target, seperti tampak pada Gambar 4.27 di bawah ini.

GAMBAR 4.27 CAKUPAN PENEMUAN PENDERITA PNEUMONIA DI INDONESIA

TAHUN 2005 – 2008


101

Cakupan penemuan penderita Pneumonia tetap rendah sejak tahun 2005 hingga 2008, bahkan cenderung menurun. Hambatan yang ditemui dalam meningkatkan cakupan penemuan Pneumonia balita di puskesmas yaitu: a. Tenaga terlatih tidak melaksanakan MTBS/Tatalaksana Standar ISPA di

puskesmas. b. Pembiayaan (logistik dan operasional) terbatas. c. Pembinaan (bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi) secara berjenjang masih

sangat kurang. d. ISPA merupakan pandemi yang dilupakan/tidak prioritas sedangkan masalah

ISPA merupakan masalah multisektoral. e. Gejala Pneumonia sukar dikenali oleh orang awam maupun tenaga kesehatan

yang tidak terlatih. Pada Gambar 4.28 memperlihatkan data cakupan penemuan Pneumonia pada

balita menurut provinsi belum ada yang mencapai target nasional yaitu 76%, tetapi ada provinsi yang dengan cakupan yang jauh lebih tinggi dari provinsi lainnya, yaitu NTB (56,60%) dan Jawa Barat (41,63%). Rata-rata cakupan secara nasional baru mencapai 19,19%.

GAMBAR 4.28 CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA BALITA MENURUT PROVINSI

TAHUN 2008

Sumber : Ditjen PP-PL, Depkes RI, 2009

4. Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS dan PMS

Upaya pelayanan kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit HIV/AIDS, di samping ditujukan pada penanganan penderita yang ditemukan juga diarahkan pada upaya pencegahan melalui penemuan penderita secara dini yang dilanjutkan dengan kegiatan konseling.

Upaya penemuan penderita dilakukan melalui skrining HIV/AIDS terhadap darah donor, pemantauan pada kelompok berisiko penderita Penyakit Menular Seksual (PMS) seperti Wanita Penjaja Seks (WPS), penyalahguna obat dengan suntikan (IDUs), penghuni Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) atau sesekali dilakukan

102

penelitian pada kelompok berisiko rendah seperti ibu rumah tangga dan sebagainya. Hasil pelaksanaan surveilans HIV/AIDS selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan sebagaimana terlihat pada Tabel 4.4 berikut ini.

TABEL 4.4 PENEMUAN PENDERITA HIV/AIDS DI INDONESIA

TAHUN 2003 – 2008

Pengidap HIV Penderita AIDS Penderita AIDS Meninggal Tahun

Per tahun Kumulatif Per tahun Kumulatif Per tahun Kumulatif 2003 168 2.720 316 1.487 261 479 2004 649 3.369 1.195 2.682 361 740 2005 875 4.244 2.638 5.321 592 1.332 2006 986 5.230 2.873 8.194 539 1.871 2007 836 6.066 2.947 11.141 498 2.369 2008 4.969 16.110 993 3.362


Case rate kumulatif kasus AIDS Nasional sampai dengan 31 Desember 2008 adalah 7,12 per 100.000 penduduk. Case rate kumulatif kasus AIDS tertinggi dilaporkan dari Provinsi Papua (129,35), Bali (33,75), dan DKI Jakarta (30,52). Dalam perjalanan penyakit dari HIV positif menjadi AIDS dikenal istilah ”window periods” yang tidak diketahui dengan pasti periodisasinya sehingga kelompok ini menjadi sangat potensial dalam menularkan penyakit. Pada kelompok ini di samping dilakukan pengobatan, yang lebih utama adalah dilakukan konseling untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam ikut aktif mencegah terjadinya penularan lebih lanjut.

5. Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit yang perjalanan penyakitnya cepat dan dapat menyebabkan kematian dalam waktu singkat. Penyakit ini merupakan penyakit menular yang sering menimbulkan kejadian luar biasa di Indonesia.

Upaya pemberantasan demam berdarah terdiri dari 3 hal yaitu: 1) peningkatan kegiatan surveilans penyakit dan surveilans vektor; 2) diagnosis dini dan pengobatan dini; dan 3) peningkatan upaya pemberantasan vektor penular penyakit DBD. Upaya pemberantasan vektor ini yaitu dengan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan pemeriksaan jentik berkala. Keberhasilan kegiatan PSN antara lain dapat diukur dengan Angka Bebas Jentik (ABJ). Apabila ABJ lebih atau sama dengan 95% diharapkan penularan DBD dapat dicegah atau dikurangi. Kegiatan PSN dilakukan dengan cara “3M”, yaitu: 1) menguras tempat-tempat penampungan air; 2) menutup tempat penampungan air; dan 3) mengubur barang-barang bekas yang dapat menampung air. Sedangkan pemeriksaan jentik berkala dilakukan oleh kader PKK dan juru pemantau jentik (Jumantik).

103

Tabel 4.5 memperlihatkan pencapaian target indikator program P2DBD selama dua tahun terakhir, yaitu tahun 2007 sampai tahun 2008. Angka Bebas Jentik selama tahun 2007-2008 belum berhasil mencapai target (>95%). Begitu pula dengan persentase kejadian DBD yang ditangani sesuai standar, belum mencapai target (80%). Indikator pencapaian program P2DBD tahun 2007-2008 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 4.5 INDIKATOR PROGRAM P2DBD DAN PENCAPAIAN TARGET 2007-2008


Sejak tahun 2004 telah diperkenalkan suatu metode komunikasi/

penyampaian informasi/pesan yang berdampak pada perubahan perilaku dalam pelaksanaan PSN melalui pendekatan sosial budaya setempat yaitu Metode Communication for Behavioral Impact (COMBI). Pada tahun 2007 pelaksanaan PSN dengan metode COMBI telah dilaksanakan di beberapa kota antara lain Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Padang dan Yogyakarta; sedangkan pada tahun 2008 dilaksanakan di 5 kota, yaitu Jakarta Selatan, Bandung, Tangerang, Semarang dan Surabaya. Kegiatan PSN dengan metode pendekatan COMBI tersebut menjadi salah satu prioritas kegiatan dalam program P2DBD di masa yang akan datang. 6. Pengendalian Penyakit Malaria

Malaria masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Dari seluruh daerah, 73,6% merupakan daerah endemis Malaria dengan hampir separuh (45%) penduduk Indonesia berisiko tertular Malaria. Meningkatnya jumlah penderita Malaria dan terjadinya Kejadian Luar Biasa Malaria sangat berkaitan erat dengan beberapa hal sebagai berikut: 1) adanya perubahan lingkungan yang berakibat meluasnya tempat perindukan nyamuk penular malaria; 2) mobilitas penduduk yang cukup tinggi; 3) perubahan iklim yang menyebabkan musim hujan lebih panjang dari musim kemarau; 4) krisis ekonomi yang berkepanjangan memberikan dampak pada daerah-daerah tertentu dengan adanya masyarakat yang mengalami gizi buruk sehingga lebih rentan untuk terserang Malaria; 5) tidak efektifnya pengobatan karena terjadi Plasmodium falciparum resisten klorokuin dan meluasnya daerah resisten; dan 6) menurunnya perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap upaya penanggulangan Malaria secara terpadu.

2007 2008 INDIKATOR Target Realisasi Target Realisasi Persentase Rumah/ Bangunan Bebas Jentik (%)

> 95 84 > 95 82,6

Persentase Kejadian DBD ditangani sesuai Standard (%)

80 50 80 -

Angka Kesakitan DBD (per 100.000 pddk)

< 20 71,78 < 20 60,06

Angka Kematian DBD (%) < 1 1,01 < 1 0,86

104

Eliminasi penyakit Malaria memiliki tujuan berikut: Tujuan Umum

• Pembebasan DKI Jakarta, Bali, Barelang Binkar: 2010 • Pembebasan Jawa, NAD, Kepulauan Riau: 2015 • Pembebasan Sumatera, NTB, Kalimantan, Sulawesi: 2020 • Pembebasan Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara: 2030

Tujuan Khusus2 1. Tahun 2010 jumlah desa dengan positif Malaria ≥ 5 per 1.000 penduduk

menurun 50%. 2. Tahun 2010 semua kabupaten/kota mampu melakukan pemeriksaan sediaan

darah malaria dan memberikan pengobatan tepat dan terjangkau. 3. Tahun 2020 seluruh wilayah Indonesia sudah melaksanakan intensifikasi dan

integrasi dalam pengendalian Malaria. Penduduk yang menggunakan cara pencegahan terhadap Malaria diketahui

berdasarkan survei penduduk yang menggunakan cara pencegahan yang efektif untuk memerangi Malaria dengan kelambu. Pada tahun 2005 diketahui sebesar 1% dan pada tahun 2006 berdasarkan survei yang dilaksanakan di Alor, Sumba Barat, Flores Timur dan beberapa kabupaten di wilayah Sumatera rata-rata sebesar 24%. Bila dibandingkan dengan target yang ingin dicapai maka angka tersebut masih lebih kecil di mana pada tahun 2006 targetnya adalah sebesar 60%, sedangkan untuk tahun 2007 tidak dilakukan survey. Pada tahun 2008 berdasarkan survey yang dilakukan di NAD, Sumatera Utara (Kabupaten Nias dan Nias Selatan) serta di 5 provinsi wilayah timur diketahui bahwa persentase penduduk yang menggunakan kelambu yaitu pada balita rata-rata sebesar 86,7% dan pada ibu hamil sebesar 87,75%. Target dan realisasi persentase penduduk yang menggunakan cara pencegahan yang efektif untuk memerangi Malaria selama tahun 2005-2008 dapat dilihat pada Gambar 4.29 berikut ini.

GAMBAR 4.29 PENDUDUK YANG MENGGUNAKAN CARA PENCEGAHAN EFEKTIF

UNTUK MEMERANGI MALARIA DI INDONESIA TAHUN 2005-2008


105

Penderita Malaria yang diobati merupakan persentase penderita tersangka Malaria dan/atau positif Malaria yang datang ke sarana kesehatan, diobati sesuai pengobatan standar dalam kurun waktu 1 tahun.

Persentase penderita Malaria yang diobati sejak tahun 2003 hingga 2008 sebesar 100%, berarti semua penderita tersangka Malaria dan/atau positif Malaria yang datang ke sarana kesehatan diobati sesuai pengobatan standar. Realisasi pengobatan penderita tersangka Malaria dan/atau positif Malaria yang datang ke sarana kesehatan sudah mencapai target seperti yang diperlihatkan Gambar 4.30 berikut ini.

GAMBAR 4.30 TARGET DAN PERSENTASE PENGOBATAN MALARIA

TAHUN 2003 – 2008


Berdasarkan cakupan konfirmasi laboratorium belum semua penderita klinis

Malaria dilakukan pemeriksaan sediaan darahnya. Konfirmasi laboratorium 100% telah dilakukan di Jawa Bali. Secara keseluruhan di Indonesia selama periode tahun 2004 – 2008 persentase pemeriksaan sediaan darah dibandingkan kasus Malaria klinis mengalami peningkatan yang bermakna yaitu pada tahun 2004 sebesar 48% sedangkan pada tahun 2008 meningkat menjadi 71% seperti yang diperlihatkan pada Gambar 4.31 di bawah ini.

106

GAMBAR 4.31 PENCAPAIAN KONFIRMASI LABORATORIUM/MIKROSKOP MALARIA DI INDONESIA TAHUN 2004-2008


7. Pengendalian Penyakit Kusta

Untuk menilai kinerja petugas dalam penemuan kasus penyakit Kusta, digunakan angka proporsi cacat tingkat II (cacat akibat kerusakan syaraf dan cacat terlihat). Tingginya proporsi cacat tingkat II menunjukkan keterlambatan dalam penemuan kasus atau dengan kata lain kinerja petugas yang rendah dalam menemukan kasus serta pengetahuan masyarakat yang rendah.

Penderita cacat tingkat II selama tahun 2004-2007 relatif stabil (8,6%-8,7%), namun pada tahun 2008 terjadi sedikit kenaikan yaitu 9,6% seperti yang diperlihatkan pada Tabel 4.6. Proporsi cacat tingkat II hingga tahun 2008 belum mencapai target program (<5%). Hal ini berarti penularan masih terjadi di masyarakat dan kasus ditemukan terlambat sehingga pada saat penemuan penderita sudah mengalami cacat tingkat II.

TABEL 4.6 HASIL PEMERIKSAAN PENDUDUK, PENEMUAN KASUS BARU (CDR)

DAN PENDERITA CACAT TINGKAT II DI INDONESIA TAHUN 2004 - 2008

Suspek Positif Tahun

PB MB CDR

Penderita Cacat Tingkat II (%)

2004 3.615 12.957 7,8 8,6

2005 4.056 15.639 8,9 8,72006 3.550 14.750 8,3 8,62007 3.643 14.083 7,8 8,6

2008 3.113 14.328 7,3 9,6 Sumber: Ditjen PP-PL, Depkes RI Catatan : MB = Multi Basiller, PB = Pausi Basiller, CDR = Case Detection Rate

107

8. Pengendalian Penyakit Filariasis

Di Indonesia penyakit Filariasis (penyakit kaki gajah) tersebar luas hampir di seluruh provinsi. Program eliminasi Filariasis dilaksanakan atas dasar kesepakatan global WHO tahun 2000 yaitu “The Global Goal of Elimination of Lymphatic Filariasis as a Public Health Problem the year 2020” yang merupakan realisasi dari resolusi WHA (World Health Assembly) pada tahun 1997.

Program Eliminasi ini dilaksanakan melalui dua pilar kegiatan yaitu : a. Pengobatan massal (Mass Drug Administration/MDA) kepada semua penduduk

di kabupaten endemis Filariasis dengan menggunakan DEC 6 mg/kg BB dikombinasikan dengan Albendazole 400 mg sekali setahun selama 5 tahun, guna memutuskan rantai penularan.

b. Tatalaksana kasus klinis Filariasis guna mencegah dan mengurangi kecacatan. Implementation Unit (IU) yang digunakan dalam program eliminasi Filariasis

sejak tahun 2005 adalah kabupaten/kota. Artinya satuan wilayah terkecil dalam program ini adalah kabupaten/kota, baik untuk penentuan endemisitas maupun pengobatan massal. Bila sebuah kabupaten/kota sudah endemis Filariasis, maka sasaran pengobatan massal adalah semua penduduk di kabupaten/kota tersebut. Semua penduduk harus minum obat, tetapi pengobatan untuk sementara ditunda bagi: anak berumur < 2 tahun, ibu hamil, orang yang sedang sakit berat, penderita kronis Filariasis yang dalam serangan akut dan balita dengan marasmus/kwashiorkor. Target dan pencapaian pengobatan massal Filariasis tahun 2003-2008 dapat dilihat pada Gambar 4.32 berikut ini.

GAMBAR 4.32 REALISASI PENATALAKSANAAN KASUS KLINIS FILARIASIS



Kegiatan penatalaksanaan kasus kronis Filariasis mulai tahun 2005–2008

terlihat adanya peningkatan. Pada tahun 2005 kasus kronis yang ditangani sebanyak 1.461 (21%), sedangkan pada tahun 2008 menjadi 4.695 kasus (40,13%). Diharapkan

108

pada tahun-tahun selanjutnya kasus kronis Filariasis yang mendapat tatalaksana sesuai standar meningkat hingga mencapai target yaitu 90%.

Sejak tahun 2005 terjadi peningkatan persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pengobatan massal (MDA) setiap tahunnya, yaitu dari 13,25% kabupaten/kota di antara 234 kabupaten/kota endemis pada tahun 2005 menjadi 30,70% kabupaten kota yang melaksanakan pengobatan massal pada tahun 2008. Begitu pula dengan persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pengobatan massal seluas kabupaten/kota juga mengalami peningkatan pesat selama 4 tahun terakhir, dari 9,68% pada tahun 2005 menjadi 53,61% pada tahun 2008.

GAMBAR 4.33 PENGOBATAN MASSAL FILARIASIS DI KABUPATEN/KOTA

TAHUN 2005-2008


Belum semua kabupaten/kota yang dapat melakukan pengobatan massal

dengan sasaran seluruh penduduknya, disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah karena besarnya biaya operasional yang harus disediakan serta belum semua pemerintah daerah mempunyai komitmen untuk melakukan pengobatan massal Filariasis tersebut. Padahal biaya operasional menjadi tanggung jawab pemerintah daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi, sedangkan pengadaan obat merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Oleh karena itu perlu diupayakan adanya koordinasi dan komitmen dari pemerintah daerah maupun pusat serta mengupayakan bantuan luar negeri untuk membantu daerah dalam penyediaan biaya operasional pengobatan massal. Jumlah pengobatan massal Filariasis dapat dilihat pada Gambar 4.34 berikut ini.

109

GAMBAR 4.34 JUMLAH PENGOBATAN MASSAL FILARIASIS

DI INDONESIA TAHUN 2004 - 2008


Pada tahun 2008, target pengobatan massal adalah sekitar 29,7 juta penduduk,

sedangkan realisasinya adalah sekitar 12,3 juta (41,34%). Walaupun cakupan MDA terlihat meningkat namun jika dibandingkan dengan target yang juga terus meningkat setiap tahunnya, persentase pengobatan penduduk yang meminum obat Filariasis sejak tahun 2004 cenderung menurun yaitu dari 86,85% pada tahun 2004 menjadi 41,34% pada tahun 2008. 9. Pengendalian Penyakit Avian Influenza

Upaya pencegahan penularan Avian Influenza (AI) dilakukan dengan cara menghindari bahan yang terkontaminasi tinja dan sekret unggas, dengan beberapa tindakan seperti:

− Mencuci tangan dengan sabun cair pada air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan suatu pekerjaan;

− Melaksanakan kebersihan lingkungan; − Melakukan kebersihan diri; − Tiap orang yang berhubungan dengan bahan yang berasal dari saluran cerna

unggas harus menggunakan pelindung (masker, kacamata khusus); − Bahan yang berasal dari saluran cerna unggas, seperti tinja harus ditata

laksana dengan baik (ditanam atau dibakar) agar tidak menjadi sumber penularan bagi orang di sekitarnya;

− Alat-alat yang digunakan dalam peternakan harus dicuci dengan desinfektan; − Kandang dan tinja tidak boleh dikeluarkan dari lokasi peternakan; − Mengkonsumsi daging ayam yang telah dimasak dengan suhu 80o Celcius

selama satu menit, telur unggas dipanaskan dengan suhu 64o Celcius selama lima menit.

110

Dari Gambar 4.35 dapat dilihat bahwa sebanyak 28% penderita Avian Influenza berobat ke klinik swasta dan 18% ke bidan/mantri sebelum ke pelayanan kesehatan yang lebih lengkap baik sarana maupun prasarananya. Dengan demikian sosialisasi penatalaksanaan kasus yang meliputi identifikasi kasus dan rujukan kasus AI ke RS rujukan saat ini adalah prioritas program penatalaksanaan kasus AI.

GAMBAR 4.35 SARANA KESEHATAN PERTAMAKALI YANG DIKUNJUNGI

OLEH KASUS KONFIRMASI AI DI INDONESIA TAHUN 2005 - 2008


Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam Penguatan Surveilans Avian Influenza: 1. Pelatihan Penyelidikan dan Penanggulangan KLB khususnya AI untuk Tim

Gerak Cepat (TGC) tingkat provinsi dan kabupaten/kota. a. TGC provinsi: sudah dilatih 28 provinsi (sebanyak 5 regional), dan 5 provinsi

yang tersisa akan dilatih pada awal tahun 2009. b. TGC kabupaten/kota: sudah dilatih sebanyak 345 kabupaten/kota, dan yang

lain sedang dalam proses pengusulan proposal pendanaan ke WHO. 2. Pertemuan review TGC provinsi sudah dilakukan sekali, untuk membahas

perkembangan TGC yang sudah dilatih. 3. Pelatihan District Surveillance Officer (DSO)/ petugas surveilans kabupaten/kota

untuk 90 kabupaten/kota di 9 provinsi, yaitu Banten, DI Yogyakarta, Bali, Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara dan DKI Jakarta. Masing-masing kabupaten/kota mempunyai 2 orang DSO yang bekerjasama dengan PDSR (Participatory District Surveillance and Response) dari sektor peternakan. DSO – PDSR ini merupakan focal point pelaksana surveilans integrasi AI di wilayah masing-masing, dengan harapan deteksi dini kasus dan berbagi informasi dapat ditingkatkan.

4. Pertemuan review DSO (Agustus 2008), yang dihadiri oleh DSO dan kasubdin/kasi untuk membahas permasalahan DSO di lapangan dan peningkatan kinerja DSO ke depan.

5. Assessment terhadap DSO dan TGC yang dilakukan oleh tim eksternal yaitu WHO. Assessment dilakukan di 6 provinsi dan 2 kabupaten/kota di masing-

111

masing provinsi tersebut. Hasil dari assessment tersebut secara garis besar adalah bahwa TGC dan DSO sudah melakukan respon terhadap kasus-kasus AI, namun perlu ditingkatkan untuk penyakit potensial KLB lainnya. Juga diperlukan adanya perbaikan terhadap sistem manajemen data DSO, pelatihan penyegaran untuk DSO dan TGC.

6. Masing-masing provinsi pilot secara berkala juga melakukan pertemuan review DSO dan petugas teknis dari pusat (subdit surveilans) juga terlibat di dalam pertemuan tersebut. Pertemuan dimaksudkan untuk mereview kegiatan-kegiatan DSO, koordinasi dengan sektor peternakan dan berbagi informasi serta pengalaman antar DSO dalam melaksanakan tugas dan memecahkan masalah di lapangan. Dalam pertemuan ini juga disampaikan umpan balik dari pusat maupun provinsi tentang laporan yang DSO kirimkan.

7. Penyelidikan epidemiologi terhadap kasus-kasus yang dianggap perlu dibantu penyelidikan oleh pusat, sekaligus on the job training.

8. Sosialisasi tentang surveilans AI integrasi pada pertemuan-pertemuan teknis di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

9. Beberapa analisis dari laporan DSO dan kinerja DSO. 10. Surveilans Vektor

Salah satu hal yang senantiasa harus diperhatikan dalam pengendalian vektor adalah monitoring resistensi vektor terhadap insektisida yang dipergunakan oleh berbagai kalangan, seperti instansi pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan kabupaten/kota dan jajarannya sebagai unit pelaksana kegiatan pengendalian vektor di lapangan. Di samping itu UPT pusat yang berada di daerah seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) termasuk salah satu instansi yang melakukan pengendalian vektor dan binatang pengganggu lainnya secara rutin.

Keberadaan perusahaan pest control yang jumlahnya cukup banyak baik yang terdaftar resmi maupun yang belum terdaftar, melakukan pengendalian vektor dan serangga pengganggu pada umumnya menggunakan insektisida sebagai metode yang paling sering dipergunakan untuk menurunkan populasi vektor.

Penggunaan insektisida rumah tangga merupakan permasalahan tersendiri yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Insektisida rumah tangga yang dijual bebas di pasaran serta penggunaannya di masyarakat yang tidak terpantau akan lebih mempercepat terjadinya resistensi.

Pengendalian vektor saat ini memang identik dengan penggunaan insektisida, meskipun upaya pengendalian dengan metode lain juga perlu dipertimbangkan. Dengan kondisi seperti itu, maka pengawasan atau monitoring terhadap penggunaan insektisida dan dampaknya perlu dilakukan agar hasilnya tetap efektif dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

112

A. Indikator Program Pengendalian Vektor

Pencapaian target indikator program pengendalian vektor sampai dengan tahun 2008 seperti terlihat pada Tabel 4.7. Masih banyak indikator yang belum mencapai target yang telah ditentukan. Ada beberapa faktor atau kendala yang bisa menjadi alasan. Pertama dari sisi pembiayaan yang sering tidak terealisasi sampai akhir tahun karena tidak dapat dicairkan, faktor kedua yaitu indikator tersebut bukan hanya menjadi tugas dan fungsi dari Subdit Pengendalian Vektor tetapi juga tugas dan tanggung jawab dari instansi lainnya (lintas program dan lintas sektor di pusat dan daerah).

TABEL 4.7 PENCAPAIAN PROGRAM SUBDIT PENGENDALIAN VEKTOR

PER JENIS INDIKATOR SAMPAI DENGAN TAHUN 2008 No Jenis Indikator Satuan Target Realisasi 1 Persentase kabupaten endemis (tertular) penyakit

bersumber binatang yang mempunyai tenaga teknis % 40 38,64

2 Persentase kabupaten yang melaksanakan kegiatan pemberantasan vector Malaria berdasarkan data vektor dan dinamika penularan Malaria

% 30 27,95

3 Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan uji kerentanan vektor

% 60 35,68

4 Persentase provinsi yang melaksanakan pemetaan vektor Malaria

% 70 7,27

5 Persentase kabupaten/kota yang melakukan uji efikasi terhadap insektisida yang digunakan

% 5 2,73

6 Persentase kabupaten/kota endemis Malaria yang dilakukan evaluasi terhadap mutu pengendalian vektor

% 25 27,5

7 Persentase kab/kota endemis DBD yang dilakukan evaluasi terhadap mutu pengendalian vektor

% 25 27,5

8 Persentase kabupaten/kota yang positif jentik Aedes aegypty ( House Index/H I < 5%)

% 1,36

Sumber: Ditjen PP-PL, Depkes RI B. Insektisida

Pengendalian vektor dilakukan dengan berbagai macam cara/metode seperti pengendalian secara fisik, biologis, kimiawi, dan bentuk pengendalian vektor yang dianjurkan sekarang adalah pengendalian secara terpadu atau yang lebih dikenal dengan Integrated Vector Control.

Dalam kondisi tertentu jumlah populasi vektor meningkat tajam dan kasus meningkat secara signifikan. Perlu adanya upaya-upaya untuk menurunkan populasi vektor secara cepat dan penggunaan bahan insektisida merupakan pilihan yang tidak bisa dihindarkan. Berikut ini data insektisida yang disetujui WHO untuk pengendalian nyamuk dewasa dengan jenis yang terbatas untuk kurun waktu 15 tahun seperti yang terlihat pada Tabel 4.8 di bawah ini.

113

TABEL 4.8 JENIS INSEKTISIDA YANG DISETUJUI WHO

UNTUK PENGENDALIAN NYAMUK

Tahun Jenis Insektisida

1940 - 45 DDT 1946 - 50 Lindane 1951 - 55 Malathion 1956 - 60 1961 - 65 Fenitrothion Propoxur 1966 - 70 Chlorpyrifos-methyl 1971 - 75 Pirimiphos-methyl Bendiocarb Permethrin 1976 - 80 Cypermetrin 1981 - 85 Alpha-cypermethrin Cyfluthrin Lambda-cyhalothrin Deltamethrin Bifenthrin 1986 - 90 Etofenprox

Sumber: Ditjen PP-PL, Depkes RI Keterangan:

Organochlorines Carbamates

Organophosphates Pyrethroids C. Monitoring Resistensi

Penggunaan insektisida secara terus menerus di suatu wilayah tertentu akan dapat menyebabkan resistensi terhadap spesies sasaran. Untuk mencegah terjadinya resistensi vektor terhadap insektisida diperlukan kebijakan penggunaan insektisida sesuai dengan standar yang berlaku.

Untuk memastikan status kerentanan vektor perlu dilakukan pemantauan vektor di berbagai wilayah dengan institusi lain di bawah Departemen Kesehatan maupun perguruan tinggi. Berikut ini gambaran resistensi Aedes aegypti terhadap malathion 0,8 % di berbagai wilayah.

GAMBAR 4.36 RESISTENSI NYAMUK AEDES AEGYPTI TERHADAP MALATHION 0,8%

DI INDONESIA SAMPAI DENGAN TAHUN 2008


114

Monitoring resistensi juga dilakukan terhadap vektor Malaria terhadap

beberapa jenis insektisida yang digunakan. Hasil uji resistensi beberapa spesies vektor Malaria terhadap Lamda cihalothrin, Bendiocarb 0,1 % dan Deltametrin sebagaimana terlihat pada Gambar 4.37 berikut ini.

GAMBAR 4.37 MONITORING RESISTENSI VEKTOR MALARIA

DI INDONESIA TAHUN 2007 - 2008


D. PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

Upaya perbaikan gizi masyarakat dimaksudkan untuk menangani permasalahan gizi yang dihadapi masyarakat. Berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan ditemukan beberapa permasalahan gizi yang sering dijumpai pada kelompok masyarakat antara lain kekurangan Vitamin A dan anemia gizi besi.

1. Pemberian Kapsul Vitamin A

Vitamin A merupakan zat gizi yang penting (esensial) bagi manusia, karena zat gizi ini tidak dapat dibuat oleh tubuh, sehingga harus dipenuhi dari luar. Vitamin A dapat diperoleh tubuh melalui bahan makanan antara lain bayam, daun singkong, pepaya matang, ASI, bahan makanan yang diperkaya dengan Vitamin A, dan kapsul Vitamin A dosis tinggi.

Vitamin A penting untuk kesehatan mata dan mencegah kebutaan, dan lebih penting lagi Vitamin A meningkatkan daya tahan tubuh. Anak-anak yang cukup mendapat vitamin A, bila terkena Diare, Campak atau penyakit infeksi lain, maka penyakit-penyakit tersebut tidak mudah menjadi parah, sehingga tidak membahayakan jiwa anak.

Dengan adanya bukti-bukti yang menunjukkan peranan Vitamin A dalam menurunkan angka kematian, maka selain untuk mencegah kebutaan, pentingnya

115

Vitamin A saat ini lebih dikaitkan dengan kelangsungan hidup anak, kesehatan dan pertumbuhan anak.

Upaya meningkatkan konsumsi bahan makanan sumber Vitamin A melalui proses Komunikasi-Informasi-Edukasi (KIE) merupakan upaya yang paling aman dan berkelanjutan. Namun seringkali penyuluhan tidak akan segera memberikan dampak nyata. Selain itu kegiatan fortifikasi Vitamin A masih bersifat rintisan. Oleh sebab itu penanggulangan kekurangan Vitamin A saat ini masih bertumpu pada pemberian kapsul Vitamin A dosis tinggi.

Kelompok sasaran pemberian kapsul Vitamin A dosis tinggi yaitu bayi, anak balita, dan ibu nifas. 1. Bayi

Kapsul Vitamin A 100.000 SI diberikan kepada semua anak bayi (umur 6-11 bulan) baik sehat maupun sakit. Diberikan setiap 6 bulan secara serempak pada bulan Februari dan Agustus.

2. Anak Balita Kapsul Vitamin A 200.000 SI diberikan kepada semua anak balita (umur 1-4 tahun) baik sehat maupun sakit. Diberikan setiap 6 bulan secara serempak pada bulan Februari dan Agustus.

3. Ibu Nifas Kapsul Vitamin A 200.000 SI diberikan kepada ibu yang baru melahirkan (nifas) sehingga bayinya akan memperoleh Vitamin A yang cukup melalui ASI. Diberikan paling lambat 30 hari setelah melahirkan.

Pemberian kapsul Vitamin A menurut sasaran tahun 2008 dapat dilihat pada Gambar 4.38 berikut.

GAMBAR 4.38 PERSENTASE PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A

MENURUT SASARAN DI INDONESIA TAHUN 2008

Sumber: Direktorat Bina Gizi Masyarakat, Depkes RI, 2009

Selain 3 kelompok di atas, ada kejadian tertentu yang harus segera diberikan

kapsul Vitamin A, yaitu:

116

a. Xerophthalmia; dengan tanda-tanda buta senja, bercak putih (bercak bitot), mata keruh atau kering. Pemberian Vitamin A dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: • Saat ditemukan: segera diberi 1 (satu) kapsul Vitamin A 200.000 SI; • Hari berikutnya: 1 (satu) kapsul Vitamin A 200.000 SI; • 4 (empat) minggu berikutnya: 1 (satu) kapsul Vitamin A 200.000 SI.

b. Campak Anak yang menderita campak, segera diberi satu kapsul Vitamin A 200.000 SI. Untuk bayi diberi satu kapsul Vitamin A 100.000 SI.

2. Pemberian Tablet Besi

Anemia gizi merupakan masalah kesehatan yang ikut berperan sebagai penyebab tingginya angka kematian ibu, angka kematian bayi, produktivitas kerja, prestasi olahraga dan kemampuan belajar. Oleh karena itu, penanggulangan anemia gizi menjadi salah satu program potensial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang telah dilaksanakan pemerintah sejak Pembangunan Jangka Panjang I.

Wanita hamil merupakan salah satu kelompok yang rentan masalah gizi terutama anemia akibat kekurangan zat besi (Fe). Hasil Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT)/Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) di Indonesia dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Gambar 4.39. Terjadi penurunan yang signifikan terhadap persentase anemia pada ibu hamil, dari 73,3% pada tahun 1986 (SKRT) menjadi 24,5% pada tahun 2007 (Riskesdas, 2007).

GAMBAR 4.39 PERSENTASE IBU HAMIL YANG MENDERITA ANEMIA DI INDONESIA

TAHUN 1986-2007

Sumber: Direktorat Bina Gizi Masyarakat, dan Balitbangkes, Depkes RI

Untuk menentukan apakah seseorang menderita anemia atau tidak, umumnya

digunakan nilai-nilai batas normal yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 736a/Menkes/XI/1989, yaitu :

117

− Hb laki-laki dewasa: >13 g/dl − Hb perempuan dewasa: >12 g/dl − Hb anak-anak: >11 g/dl − Hb ibu hamil: >11 g/dl

Seseorang dikatakan anemia bila kadar Hb-nya kurang dari nilai baku tersebut di atas.

Kurangnya asupan zat besi (Fe) yang adekuat mengakibatkan timbulnya penyakit anemia gizi. Gejala yang tampak jika kadar Hb di bawah 11 g/dl adalah pucat, lesu, letih, lemah dan terjadinya pendarahan.

Masalah yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia adalah masih relatif tingginya prevalensi anemia ibu hamil dan sebagian besar penyebabnya adalah kekurangan zat besi yang diperlukan untuk pembentukan hemoglobin, sehingga anemia yang ditimbulkan disebut anemia kekurangan besi. Keadaan kekurangan besi pada ibu hamil dapat menimbulkan gangguan atau hambatan pada pertumbuhan baik pada sel tubuh maupun sel otak pada janin. Pada ibu hamil dapat mengalami keguguran, lahir sebelum waktunya, bayi berat lahir rendah (BBLR), perdarahan sebelum serta pada waktu melahirkan, dan pada anemia berat dapat menimbulkan kematian ibu dan bayi. Pada anak dapat mengalami gangguan pertumbuhan, tidak dapat mencapai tinggi yang optimal dan anak menjadi kurang cerdas.

Gambar 4.40 memperlihatkan kecenderungan cakupan pemberian Fe1 dan dan Fe3 sejak 2003 yang cenderung menurun pada tahun 2008.

GAMBAR 4.40 CAKUPAN PEMBERIAN Fe1 DAN Fe3 PADA IBU HAMIL


Sumber: Dit.Kesehatan Ibu, Ditjen Binkesmas, Depkes RI

Pada tahun 2008 cakupan pemberian Fe3 (90 tablet) sebesar 48% dengan

rentang antar provinsi 20% di Maluku sampai 86% di Kepulauan Bangka Belitung. Cakupan pemberian Fe3 pada ibu hamil menurut provinsi dapat dilihat pada Gambar 4.41 berikut ini.

118

GAMBAR 4.41 CAKUPAN PEMBERIAN FE3 PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI

TAHUN 2008

Sumber: Dit.Kesehatan Ibu, Ditjen Binkesmas, Depkes, 2009

Mengingat dampak anemia tersebut di atas yang dapat menurunkan kualitas

sumber daya manusia di Indonesia, maka perlu penanggulangan kekurangan zat besi pada ibu hamil dengan segera. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia mulai menerapkan suatu program penambahan zat besi sekitar dua puluh tahun yang lalu. Program ini dilaksanakan dengan harapan setiap ibu hamil secara teratur memeriksakan diri ke puskesmas atau posyandu selama masa kehamilannya. Tablet besi dibagikan oleh petugas kesehatan kepada ibu hamil secara gratis. E. PELAYANAN KESEHATAN DALAM SITUASI BENCANA

Bencana di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 2 macam yaitu bencana lingkungan hidup dan bencana alam. Bencana lingkungan hidup terjadi akibat dari kerusakan lingkungan seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kecelakaan industri, tumpahan minyak di laut; sedangkan bencana alam terjadi sebagai akibat aktivitas lapisan/kerak bumi/fenomena alam seperti gempa bumi, gelombang tsunami, letusan gunung berapi, badai atau angin ribut yang kejadiannya sulit diprediksi.

Berdasarkan hasil pemantauan Pusat Penanggulangan Krisis Depkes, sepanjang tahun 2008 tercatat 456 kali kejadian bencana yang mengakibatkan krisis kesehatan dan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Jenisnya pun beraneka ragam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kecelakaan industri dan konflik sosial. Beberapa di antaranya merupakan bencana besar yang menyebabkan puluhan korban jiwa dan ratusan bahkan ribuan korban luka-luka serta adanya pengungsi.

119

Banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi dengan frekuensi 42% dari seluruh kejadian bencana. Jenis kejadian bencana lain yang juga sering terjadi berturut-turut yaitu tanah longsor (17%) dan angin puting beliung (14%). Frekuensi banjir yang tinggi terjadi pada bulan Januari-Maret dan November-Desember. Angka kematian tertinggi diakibatkan tanah longsor yaitu sebanyak 103 jiwa. Kemudian disusul akibat banjir yang menelan 58 korban meninggal.

Jumlah pengungsi tertinggi pada tahun 2008 diakibatkan oleh bencana banjir sebanyak 303.277 jiwa, banjir bandang 23.075 jiwa dan gempa bumi 10.747 jiwa. Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4.30

Demikian gambaran mengenai situasi upaya kesehatan di Indonesia sampai dengan tahun 2008.

***

98

i

Sumber daya kesehatan merupakan salah satu faktor pendukung dalam

penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada bab ini, sumber daya kesehatan diulas dengan menyajikan gambaran keadaan sarana kesehatan, tenaga kesehatan, dan pembiayaan kesehatan.

A. SARANA KESEHATAN

Sarana kesehatan yang digambarkan dalam bab ini meliputi: puskesmas, rumah sakit (rumah sakit umum dan rumah sakit khusus), sarana Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), sarana produksi dan distribusi farmasi, alat kesehatan, serta institusi pendidikan tenaga kesehatan. 1. Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang biasa disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan upaya kesehatan terintegrasi dengan peran dan fungsi sebagai : 1) pusat pembangunan berwawasan kesehatan; 2) pusat penggerakan peran serta masyarakat; dan 3) pusat pelayanan kesehatan dasar.

Jumlah puskesmas di Indonesia sampai dengan akhir tahun 2008 adalah sebanyak 8.548 unit, dengan rincian jumlah puskesmas perawatan 2.438 unit dan puskesmas non perawatan sebanyak 6.110 unit. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas adalah rasio puskesmas per 100.000 penduduk. Dalam kurun waktu 2004 hingga 2008, rasio ini menunjukkan adanya peningkatan. Rasio puskesmas per 100.000 penduduk pada tahun 2004 sebesar 3,48, pada tahun 2008 meningkat menjadi 3,74, seperti terlihat pada Gambar 5.1 berikut ini.

BAB V SUMBER DAYA KESEHATAN

99

GAMBAR 5.1 RASIO PUSKESMAS PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2004-2008

Sumber : Ditjen Bina Kesmas dan Pusdatin, Depkes RI

Rasio puskesmas per 100.000 penduduk menurut provinsi menunjukkan gambaran bahwa rasio tertinggi pada tahun 2008 adalah Provinsi Papua Barat, yaitu sebesar 13,15, sedangkan rasio terendah adalah Provinsi Banten, yaitu sebesar 2,02. Rasio puskesmas di tiap provinsi pada tahun 2008 terdapat pada Gambar 5.2. Sedangkan rincian jumlah dan rasio puskesmas per 100.000 penduduk menurut provinsi pada tahun 2008 terdapat pada Lampiran 5.1.

GAMBAR 5.2 RASIO PUSKESMAS PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2008

Sumber : Ditjen Bina Kesmas dan Pusdatin, Depkes RI

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas, beberapa puskesmas non perawatan telah ditingkatkan statusnya menjadi puskesmas perawatan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2004 – 2008 telah terjadi peningkatan jumlah puskesmas perawatan dari 2.010 unit pada tahun 2004 menjadi 2.438 unit pada tahun 2008. Perkembangan jumlah puskesmas perawatan dan non perawatan pada tahun 2004-2008 dapat dilihat pada Gambar 5.3. Rincian mengenai jumlah puskesmas non perawatan dan perawatan menurut provinsi terdapat pada Lampiran 5.2.

100

GAMBAR 5.3 JUMLAH PUSKESMAS PERAWATAN DAN NON PERAWATAN

TAHUN 2004 – 2008

Sumber: Ditjen Bina Kesmas dan Pusdatin, Depkes RI

Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan puskesmas terhadap masyarakat di wilayah kerjanya, puskesmas didukung oleh sarana pelayanan kesehatan berupa puskesmas pembantu (pustu), puskesmas keliling dan polindes/poskesdes. Menurut hasil pendataan Potensi Desa oleh BPS, jumlah pustu pada tahun 2008 dilaporkan sebanyak 23.163 unit. Dengan demikian, maka rasio pustu terhadap puskesmas sebesar 2,7 pustu per puskesmas. Rincian jumlah pustu menurut provinsi pada tahun 2008 terdapat pada Lampiran 5.3.

2. Rumah Sakit

Ruang lingkup pembangunan kesehatan selain upaya promotif dan preventif, di dalamnya juga terdapat pembangunan kesehatan bersifat kuratif dan rehabilitatif. Rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang bergerak dalam kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Rumah sakit juga berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan.

Pada tahun 2008 jumlah rumah sakit di Indonesia sebanyak 1.372 unit, yang terdiri atas rumah sakit umum (RSU) berjumlah 1.080 unit dan rumah sakit khusus (RSK) berjumlah 292 unit. Rumah sakit tersebut dikelola oleh Departemen Kesehatan, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI/POLRI, departemen lain/BUMN serta sektor swasta.

Bila melihat perkembangan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, maka terjadi peningkatan jumlah rumah sakit, baik rumah sakit umum maupun rumah sakit khusus. Pada tahun 2004 terdapat 1.246 rumah sakit di Indonesia, jumlah ini naik 10,11% menjadi 1.372 unit pada tahun 2008.

101

Tabel 5.1 berikut menampilkan perkembangan jumlah rumah sakit (umum dan khusus) di Indonesia tahun 2004 – 2008. Sedangkan jumlah seluruh rumah sakit pada tahun 2008 menurut pengelola dan provinsi terdapat pada Lampiran 5.4.

TABEL 5.1

PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT (UMUM & KHUSUS) DI INDONESIA TAHUN 2004 – 2008

No. Pengelola/Kepemilikan 2004 2005 2006 2007 2008

1 Departemen Kesehatan dan Pemerintah Provinsi/ Kab/Kota

435 452 464 477 509

2 TNI/POLRI 112 112 112 112 112

3 BUMN/Departemen Lain 78 78 78 78 78

4 Swasta 621 626 638 652 673

Jumlah 1.246 1.268 1.292 1.319 1.372 Sumber: Ditjen Bina Yanmedik, Depkes RI

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2004-2008) jumlah rumah sakit umum baik yang dikelola oleh institusi pemerintah maupun sektor swasta mengalami peningkatan, pada tahun 2004 terdapat 976 unit menjadi 1.080 unit pada tahun 2008. Jumlah rumah sakit umum di Indonesia menurut pengelolanya dapat dilihat pada Lampiran 5.5. Perkembangan RSU di Indonesia selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 5.4 berikut ini.

GAMBAR 5.4

PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DI INDONESIA TAHUN 2004 – 2008

Sumber: Ditjen Bina Yanmedik, Depkes RI

Dari rumah sakit umum yang dikelola oleh Departemen Kesehatan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menunjukkan bahwa sebagian besar tergolong RSU kelas C.

102

Dari jumlah 432 RSU, terdapat 256 unit (59,26%) kelas C, 88 unit (20,37%) kelas D, 79 unit (18,29%) kelas B dan 8 unit (1,85%) kelas A. Gambar 5.5 berikut ini menjelaskan persentase RSU menurut kelas.

GAMBAR 5.5

PERSENTASE RUMAH SAKIT UMUM MILIK DEPARTEMEN KESEHATAN/PEMERINTAH DAERAH

MENURUT KELAS TAHUN 2008


Terdapat 8 RSU milik Departemen Kesehatan dan pemerintah daerah yang termasuk kelas A, yang terdapat di 8 kota yaitu Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar dan Makassar. Informasi lebih rinci mengenai jumlah RSU yang dikelola oleh Departemen Kesehatan dan pemerintah daerah menurut kelas dan provinsi terdapat pada Lampiran 5.7.

Jumlah rumah sakit khusus baik milik pemerintah maupun swasta dalam kurun waktu tahun 2004-2008 menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2004 terdapat 270 unit rumah sakit khusus, meningkat menjadi 292 pada tahun 2008. Perkembangan jumlah RSK selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 5.6 berikut ini.

103

GAMBAR 5.6 PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT KHUSUS



Sebagian besar rumah sakit khusus tersebut adalah RS Ibu dan Anak sebanyak 79 unit dan RS Bersalin sebanyak 57 unit, seperti dapat dilihat pada Gambar 5.7. Jumlah rumah sakit khusus beserta jumlah tempat tidurnya tahun 2004-2008 terdapat pada Lampiran 5.8.

GAMBAR 5.7

JENIS RUMAH SAKIT KHUSUS (RSK) DI INDONESIA TAHUN 2008

Sumber: Ditjen Bina Yanmedik, Depkes RI Jumlah tempat tidur suatu rumah sakit dapat digunakan untuk menggambarkan

kemampuan rumah sakit tersebut dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jumlah tempat tidur pada rumah sakit umum dan rumah sakit khusus dalam

104

5 tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan. Gambaran peningkatan tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.8 di bawah ini.

GAMBAR 5.8

PERKEMBANGAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT UMUM (RSU) DAN RUMAH SAKIT KHUSUS (RSK)



Rasio jumlah tempat tidur rumah sakit terhadap penduduk juga dapat

menggambarkan tingkat ketersediaan sarana pelayanan kesehatan rujukan. Rasio jumlah tempat tidur per 100.000 penduduk dari tahun 2004-2008 juga mengalami peningkatan, rasio pada tahun 2004 sebesar 60,92 naik menjadi 65,44 pada tahun 2008. Gambar 5.9 menampilkan jumlah tempat tidur dan rasio tempat tidur per 100.000 penduduk di rumah sakit pada tahun 2004-2008. Data mengenai jumlah tempat tidur pada rumah sakit umum dan rumah sakit khusus dapat dilihat pada Lampiran 5.5, Lampiran 5.6 dan Lampiran 5.8.

GAMBAR 5.9

JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT DAN RASIONYA PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2004 – 2008

105


Proporsi tempat tidur di rumah sakit umum menurut kelas perawatan menunjukkan gambaran bahwa sebagian besar adalah Kelas III, yaitu sebesar 44,4%, diikuti oleh Kelas II sebesar 23,6% dan Kelas I sebesar 11,9%. Selain tiga jenis kelas perawatan tersebut, terdapat kelas VIP sebesar 8,4% dan tanpa kelas sebesar 11,7%. Rincian mengenai jumlah dan persentase tempat tidur di RSU menurut jenis kelas perawatan dan provinsi terdapat pada Lampiran 5.6.

Dalam upaya meningkatkan keterjangkauan masyarakat miskin dan hampir miskin terhadap pelayanan kesehatan, pemerintah melalui Departemen Kesehatan dan beberapa pemerintah daerah telah memberikan jaminan pelayanan kesehatan secara gratis di puskesmas dan kelas III di rumah sakit bagi peserta Jamkesmas. Jumlah penduduk yang ditanggung oleh program Jamkesmas pada tahun 2008 sebanyak 76.400.000 jiwa. Sedangkan jumlah tempat tidur kelas III di RSU sebanyak 57.147 tempat tidur. Dengan demikian, maka rasio jumlah tempat tidur kelas III di RSU terhadap jumlah peserta Jamkesmas adalah 75 tempat tidur per 100.000 peserta.

3. Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan dapat digunakan untuk melihat kemampuan ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi masyarakat. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terlihat adanya kecenderungan peningkatan jumlah sarana produksi kefarmasian dan alat kesehatan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 5.12 berikut ini. Jumlah sarana produksi bidang kefarmasian dan alat kesehatan menurut provinsi terdapat pada Lampiran 5.9.

GAMBAR 5.10 JUMLAH SARANA PRODUKSI BIDANG KEFARMASIAN

DAN ALAT KESEHATAN TAHUN 2004-2008

106

Sumber: Ditjen Binfar & Alkes, Depkes RI

Jumlah sarana distribusi bidang kefarmasian dan alat kesehatan selama lima tahun terakhir (2004-2008) terdapat pada Gambar 5.11 berikut ini. Rincian menurut provinsi pada kurun waktu tersebut dapat dilihat pada Lampiran 5.10.

GAMBAR 5.11

JUMLAH SARANA DISTRIBUSI BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN 2004 -2008

Sumber: Ditjen Binfar & Alkes, Depkes RI

107

4. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat

Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilakukan dengan menerapkan berbagai pendekatan, termasuk di dalamnya dengan melibatkan potensi masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep pemberdayaan pengembangan masyarakat. Langkah tersebut tercermin dalam pengembangan sarana Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). UKBM di antaranya terdiri dari Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), Polindes (Pondok Bersalin Desa) dan Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) di Desa Siaga, Toga (Tanaman Obat Keluarga), dan POD (Pos Obat Desa).

Salah satu jenis UKBM yang telah sejak lama dikembangkan dan mengakar di masyarakat adalah Posyandu. Dalam menjalankan fungsinya, posyandu diharapkan dapat melaksanakan 5 program prioritas, yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi, dan penanggulangan diare. Dalam rangka menilai kinerja dan perkembangnnya, posyandu diklasifikasikan menjadi 4 strata, yaitu Posyandu Pratama, Posyandu Madya, Posyandu Purnama, dan Posyandu Mandiri. Menurut pendataan Potensi Desa yang diselenggarakan oleh BPS, pada tahun 2008 terdapat 70.046 posyandu yang aktif, dengan demikian maka rasio terhadap desa/kelurahan sebesar 0,9 posyandu aktif per desa/kelurahan.

Keberadaan polindes dan poskesdes di desa-desa merupakan salah satu wujud upaya mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, termasuk di dalamnya pelayanan kebidanan. Pelayanan yang diberikan polindes mencakup tempat pertolongan persalinan dan pelayanan KIA. Data Podes menyebutkan bahwa pada tahun 2008 terdapat 25.271 unit Polindes. Rasio Polindes terhadap desa secara nasional pada tahun 2008 sebesar 0,32. Rasio tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Timur dengan rasio 0,66 diikuti oleh Kalimantan Barat sebesar 0,59 dan Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,53. Informasi selengkapnya mengenai rasio polindes menurut provinsi pada tahun 2008 dapat dilihat pada Gambar 5.12 berikut ini.

GAMBAR 5.12 RASIO POLINDES TERHADAP JUMLAH DESA TAHUN 2008

108

Sumber: Potensi Desa, BPS, 2008 Sedangkan jumlah Poskesdes pada tahun 2008 sebesar 11.287 unit. Rasio

Poskesdes terhadap jumlah desa pada tahun 2008 sebesar 0,14. Rasio tertinggi terdapat pada Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jawa Timur sebesar 0,32, diikuti oleh Jawa Tengah sebesar 0,31. Gambar 5.13 berikut ini menyajikan rasio poskesdes menurut provinsi pada tahun 2008. Sedangkan data mengenai sarana kesehatan hasil pendataan Potensi Desa oleh BPS Tahun 2008 terdapat pada Lampiran 5.3.

GAMBAR 5.13 RASIO POSKESDES TERHADAP JUMLAH DESADI INDONESIA TAHUN 2008

109

Sumber: Potensi Desa, BPS, 2008

5. Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan

Pembangunan kesehatan berkelanjutan membutuhkan tenaga kesehatan yang memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas. Untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas tentu saja dibutuhkan proses pendidikan yang berkualitas pula. Departemen kesehatan merupakan institusi dari sektor pemerintah yang berperan di dalam penyediaan tenaga kesehatan yang berkualitas tersebut. Institusi yang mengelola pendidikan tenaga kesehatan (Diknakes) di lingkungan Departemen Kesehatan adalah institusi Politeknik Kesehatan (Poltekkes) dan institusi Diknakes Non Poltekkes.

Jumlah institusi pendidikan tenaga kesehatan pada tahun 2008 sebanyak 1.068 dengan rincian institusi Poltekkes sebanyak 214 dan institusi non Poltekkes sebanyak 854. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2007 yang berjumlah 954 institusi yang terdiri dari Poltekkes sebanyak 208 dan Non Poltekkes sebanyak 746. Berdasarkan klasifikasi jenis program studi, institusi poltekkes terbanyak adalah program studi Keperawatan sebanyak 137 program studi (64,02%); Gizi sebanyak 26 program studi (12,15%) dan Kesehatan Masyarakat sebanyak 20 program studi (9,35%). Jumlah program studi pada institusi diknakes Poltekkes terdapat pada Gambar 5.14 berikut ini.

110

GAMBAR 5.14 PROGRAM STUDI PADA INSTITUSI DIKNAKES POLTEKKES


Sumber : Pusdiknakes, Badan PPSDM Kesehatan, Depkes 2008

Pada institusi Diknakes non Poltekkes dari jumlah 854 insititusi, jurusan Keperawatan menempati jumlah terbanyak yaitu sebesar 640 (74,94%), diikuti oleh Kefarmasian berjumlah 97 (11,36%), dan Keteknisian Medis berjumlah 77 (9,02%). Gambar 5.15 berikut ini menunjukkan jumlah program studi pada institusi Diknakes non Poltekkes tahun 2008.

GAMBAR 5.15

JUMLAH PROGRAM STUDI PADA INSTITUSI DIKNAKES NON POLTEKKES DI INDONESIA TAHUN 2008


Dalam rangka mengevaluasi perkembangan dari insititusi Diknakes Poltekkes, Departemen Kesehatan telah melakukan proses akreditasi. Hingga tahun 2008 terdapat 183 program studi yang telah terakreditasi dan 31 program studi belum terakreditasi. Dari seluruh program studi yang telah terakreditasi sebagian besar memiliki akreditasi B dengan jumlah 99 program studi (54,1%). Sedangkan program studi dengan akreditasi A

111

sebanyak 77 program studi (42,08%) dan akreditasi C sebanyak 7 program studi (3,83%). Gambar 5.16 berikut ini menunjukkan persentase akreditasi program studi pada institusi Diknakes Poltekkes. Informasi selengkapnya mengenai jumlah dan persentase program studi poltekkes yang telah terakreditasi menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 5.12.

GAMBAR 5.16 PERSENTASE STRATA AKREDITASI

PROGRAM STUDI POLTEKKES DI INDONESIA TAHUN 2008


Akreditasi juga dilakukan pada institusi Diknakes non Poltekkes. Jumlah institusi

yang telah terakreditasi sebanyak 538 institusi dan jumlah yang belum terakreditasi sebanyak 316 institusi. Dari jumlah yang sudah terakreditasi, terdapat 67 institusi (12,45%) dengan strata A, 424 institusi (78,81%) dengan strata B dan 47 institusi (8,74%) dengan strata C. Gambar 5.17 berikut ini menunjukkan persentase strata akreditasi institusi Diknakes non Poltekkes pada tahun 2008. Sedangkan informasi selengkapnya menurut provinsi terdapat pada Lampiran 5.14.

112

GAMBAR 5.17 PERSENTASE STRATA AKREDITASI

INSTITUSI DIKNAKES NON POLTEKKES DI INDONESIA TAHUN 2008


Jumlah institusi Diknakes non Poltekkes menurut status kepemilikan menunjukkan sebagian besar institusi dimiliki oleh swasta, yaitu sebesar 85,25%. Sedangkan kepemilikan oleh Pemerintah Daerah sebesar 11,24% dan TNI/POLRI sebesar 3,51%. Informasi lebih rinci mengenai jumlah dan persentase institusi Diknakes non Poltekkes menurut kepemilikan dapat dilihat pada Lampiran 5.15.

B. TENAGA KESEHATAN 1. Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan

Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan di masyarakat. Menurut pendataan Potensi Desa (Podes) oleh BPS pada tahun 2008, jumlah dokter di Indonesia sebanyak 44.759 orang, dengan rasio sebesar 19,59 dokter per 100.000 penduduk, dengan kisaran antara 10,36 – 53,89 dokter per 100.000 penduduk. Provinsi dengan rasio tertinggi adalah Sulawesi Utara sebesar 53,89 dokter per 100.000 penduduk, sedangkan yang terendah adalah Provinsi Lampung dengan rasio 10,36 dokter per 100.000 penduduk. Rasio dokter terhadap jumlah penduduk di tiap provinsi pada tahun 2008 dijelaskan pada Gambar 5.18 berikut ini.

113

GAMBAR 5.18

RASIO DOKTER TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2008

Sumber: Potensi Desa, BPS, 2008

Jumlah tenaga dokter gigi pada tahun 2008 sebanyak 7.649 orang dengan rasio sebesar 3,35 dokter gigi per 100.000 penduduk dengan kisaran antara 1,56 - 17,67 dokter gigi per 100.000 penduduk. Provinsi dengan rasio tertinggi adalah Papua Barat sebesar 17,67 dokter gigi per 100.000 penduduk, sedangkan terendah adalah Sumatera Selatan dengan rasio 1,56 dokter gigi per 100.000 penduduk.

Hasil pendataan potensi desa menunjukkan bahwa jumlah bidan pada tahun 2008 sebanyak 98.074 orang, sehingga rasionya terhadap penduduk sebesar 42,92 bidan per 100.000 penduduk. Menurut Indikator Indonesia Sehat 2010, rasio bidan terhadap penduduk pada tahun 2010 diharapkan mencapai 100 bidan per 100.000 penduduk. Pada tahun 2008 terdapat 2 provinsi yang telah mencapai rasio 100 bidan per 100.000 penduduk, yaitu Papua Barat dan NAD. Pada pendataan yang sama, jumlah nakes lainnya /mantri kesehatan sebanyak 80.605 orang. Pada tahun yang sama tercatat dukun bayi sebanyak 155.470 orang. Jumlah dan rasio tenaga kesehatan hasil pendataan Podes oleh BPS tahun 2008 menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 5.16. 2. Persebaran Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan a. SDM Kesehatan di Puskesmas

Puskesmas yang merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan masyarakat, kinerjanya sangat dipengaruhi ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki, terutama ketersediaan tenaga kesehatan. Pada tahun 2008, terdapat 185.401 orang yang bertugas di puskesmas dengan rincian 157.030 tenaga kesehatan dan 28.371 tenaga non kesehatan. Dari seluruh jumlah tenaga kesehatan, dokter umum yang bertugas di puskesmas sebanyak

114

11.865 orang. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2007, yaitu sebanyak 11.701 orang. Bila dibandingkan antara jumlah puskesmas yang ada (8.548 puskesmas) dengan jumlah dokter, maka rasio dokter umum adalah 1,39 dokter umum per puskesmas. Rasio dokter umum terhadap jumlah puskesmas tertinggi terdapat di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 3,05 dokter umum per puskesmas, diikuti oleh DI Yogyakarta sebesar 2,43 dokter umum dan Bali sebesar 2,23 dokter umum per puskesmas. Rasio dokter umum di puskesmas terhadap jumlah puskesmas tahun 2008 dapat dilihat pada Gambar 5.19 berikut ini.

GAMBAR 5.19

RASIO DOKTER UMUM DI PUSKESMAS TERHADAP JUMLAH PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2008

Sumber: Pusdatin, Depkes, 2008

Jumlah dokter gigi pada tahun 2008 sebanyak 5.278 orang. Bila dibandingkan dengan jumlah seluruh puskesmas maka dapat diartikan bahwa belum seluruh puskesmas memiliki dokter gigi.

Pada tahun 2008 terdapat 109 dokter spesialis yang bertugas di puskesmas, sebagian besar dokter spesialis tersebut berada di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah 63 orang (58%).

Jumlah perawat di seluruh puskesmas sebanyak 55.194 orang, sehingga rata-rata tiap puskesmas memiliki 6 - 7 orang perawat.

Jumlah masing-masing tenaga kesehatan di puskesmas dapat dilihat pada Gambar 5.20 di bawah ini. Rincian jumlah tenaga kesehatan di puskesmas dapat dilihat pada Lampiran 5.17, sedangkan rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah puskesmas dapat dilihat pada Lampiran 5.18.

115

GAMBAR 5.20 JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS


Sumber: Pusdatin, Depkes, 2008

Pada kelompok tenaga non kesehatan, sebagian besar berasal dari kelompok pegawai Tata Usaha sebanyak 9.617 orang dan pekarya sebanyak 8.006 orang. Data lebih rinci mengenai tenaga non kesehatan di puskesmas menurut jenis tenaga dan provinsi terdapat pada Lampiran 5.19. 3. SDM Kesehatan dengan Status Pegawai Tidak Tetap (PTT)

Tenaga kesehatan dengan status pegawai tidak tetap terdiri dari dokter umum, dokter gigi dan bidan. Pada tahun 2008 terdapat 17.553 tenaga kesehatan PTT yang bertugas di wilayah sangat terpencil, terpencil dan biasa. Jumlah dokter umum PTT sebanyak 4.619 orang, dokter gigi berjumlah 1.502 orang, dan bidan berjumlah 11.432 orang. Sebagian besar tenaga kesehatan PTT berada di wilayah dengan kategori biasa sebanyak 9.109 orang, sedangkan yang bertugas di wilayah terpencil sebanyak 6.123 orang dan yang bertugas di wilayah sangat terpencil sebanyak 2.321 orang.

Provinsi dengan dokter umum PTT terbanyak adalah Sumatera Utara sebanyak 459 orang, diikuti oleh Jawa Tengah sebanyak 371 orang dan Nanggroe Aceh Darussalam sebanyak 304 orang, sedangkan dokter gigi PTT terbanyak bertugas di Jawa Timur sebanyak 133 orang, diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 121 orang dan Jawa Tengah sebanyak 107 orang. Bidan PTT terbanyak bertugas di Sumatera Utara dengan jumlah 2.104 orang, diikuti oleh Jawa Tengah sebesar 1.783 orang dan Jawa Timur sebanyak 1.483 orang. Untuk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2008 tidak terdapat tenaga kesehatan PTT. Gambar 5.21 berikut ini menampilkan jumlah tenaga kesehatan berstatus PTT pada tahun 2008. Data selengkapnya mengenai distribusi tenaga kesehatan PTT di seluruh provinsi dapat dilihat pada Lampiran.5.20.

GAMBAR 5.21

116

JUMLAH TENAGA KESEHATAN PTT DI INDONESIA TAHUN 2008

Sumber: Biro Kepegawaian, Depkes RI, tahun 2009

C. PEMBIAYAAN KESEHATAN

Salah satu komponen sumber daya yang diperlukan dalam menjalankan pembangunan kesehatan adalah pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan bersumber dari pemerintah dan pembiayaan yang bersumber dari masyarakat. Berikut ini diuraikan anggaran kesehatan yang dialokasikan untuk Departemen Kesehatan dan anggaran yang disediakan untuk pembiayaan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

1. Anggaran Departemen Kesehatan

Departemen Kesehatan pada tahun 2008 mengalokasikan anggaran sebesar Rp18.475.260.479.000 dengan jumlah realisasi sebesar Rp 15.885.074.513.113 (85,98%). Distribusi anggaran Departemen Kesehatan menurut unit kerja eselon I menunjukkan bahwa alokasi terbesar dimiliki oleh Ditjen Bina Pelayanan Medik dengan jumlah Rp 10.250.275.495.000 (55,48%), sedangkan alokasi terkecil adalah Inspektorat Jenderal sebesar Rp 103.743.900.000 (0,56%).

Realisasi anggaran tertinggi adalah Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan persentase penyerapan 94.91%. Sedangkan realisasi terendah adalah Inspektorat Jenderal sebesar 63.84%. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terdapat peningkatan alokasi dan realisasi anggaran Departemen Kesehatan. Pada Tahun 2004 Departemen Kesehatan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 6,16 trilyun dengan realisasi Rp 5,2 trilyun (84,42%), jumlah tersebut meningkat pada tahun 2008 menjadi Rp 18,48 trilyun dengan realisasi Rp 15,89 trilyun (85,98%). Peningkatan tersebut dijelaskan dalam Gambar 5.22 di bawah ini. Sedangkan informasi selengkapnya tentang alokasi dan realisasi anggaran Departemen Kesehatan tahun 2008 terdapat pada Lampiran 5.21.

117

GAMBAR 5.22 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN DEPKES

TAHUN 2004 – 2008

Sumber: Biro Keuangan dan Perlengkapan, Depkes RI

2. Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Menurut data Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Departemen Kesehatan, pada tahun 2007 hanya 26,05% penduduk yang tercakup oleh jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan. Persentase penduduk yang memiliki jaminan pembiayaan kesehatan oleh program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPK MM), Kartu Sehat dan JPK Gakin Kartu Miskin dengan persentase 14,35%. Gambar 5.23 di bawah ini menyajikan persentase penduduk yang dilindungi oleh pembiayaan kesehatan masyarakat menurut sumber pembiyaan pada tahun 2007. Data mengenai persentase penduduk yang memiliki jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan menurut provinsi pada tahun 2007 terdapat pada Lampiran 5.22 dan Lampiran 5.23.

GAMBAR 5.23 PERSENTASE PENDUDUK YANG DILINDUNGI JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT/

ASURANSI KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2007

Sumber : Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Depkes RI

118

***

140

ASEAN (Association of Southeast Asia Nations ) merupakan sebuah organisasi

geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggota, serta memajukan perdamaian di tingkat regional. Anggota ASEAN ada 10 negara yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja (Cambodia), Laos (Lao People's Democratic Republic), Malaysia, Myanmar, Singapura (Singapore), Thailand, dan Vietnam.

Berdasarkan pengelompokan negara menurut WHO, Indonesia termasuk dalam negara SEARO (South East Asia Region/SEARO) bersama 10 negara lainnya, yaitu Bangladesh, Bhutan, Korea Utara (Democratic People's Republic of Korea), India, Maladewa (Maldives), Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand, dan Timor Leste.

Perbandingan antar negara, baik dengan negara-negara ASEAN maupun SEARO, dilakukan untuk melihat posisi Indonesia terhadap negara-negara lain dalam kawasan yang sama. Dalam bab ini akan dibahas perbandingan antara Indonesia dengan negara ASEAN dan SEARO dari aspek yang berhubungan dengan kesehatan yaitu aspek kependudukan, derajat kesehatan, dan upaya kesehatan.

A. KEPENDUDUKAN

Informasi tentang penduduk penting diketahui agar pembangunan dapat diarahkan sesuai kebutuhan penduduk sebagai sarana sekaligus pelaku pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat dipandang sebagai beban sekaligus juga modal dalam pembangunan. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui keadaan penduduk yaitu jumlah penduduk, kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, angka beban tanggungan, dan angka kelahiran. 1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Menurut World Populations Data Sheet 2008, pada pertengahan tahun 2008, Indonesia adalah negara dengan penduduk terbanyak di antara negara anggota ASEAN lainnya dengan jumlah penduduk 239,9 juta jiwa. Dengan wilayah negara terluas, Indonesia selalu menempati peringkat satu negara dengan jumlah penduduk tertinggi di ASEAN.

141

Sedangkan Brunei Darussalam memiliki jumlah penduduk paling rendah yaitu sekitar 0,4 juta jiwa.

Jika di kawasan ASEAN, Indonesia menempati peringkat pertama dengan jumlah penduduk terbesar, di kawasan SEARO Indonesia menempati peringkat kedua setelah India (dengan jumlah penduduk 1.149,3 juta jiwa). Sedangkan 9 negara lainnya berpenduduk kurang dari 150 juta jiwa, bahkan terdapat 2 negara dengan jumlah penduduk 1 juta atau kurang, yaitu Bhutan (0,7 juta), dan Maladewa (0,3 juta). Jumlah penduduk di kawasan ASEAN dan SEARO dapat kita lihat pada Gambar 6.1.

GAMBAR 6.1 JUMLAH PENDUDUK DI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEARO

TAHUN 2008

Sumber: World Population Data Sheet, USAID, 2008

Sementara bila dilihat berdasarkan kepadatan penduduk, Singapura tercatat sebagai negara yang paling padat di kawasan ASEAN yaitu 7.013 penduduk per km2. Angka tersebut jauh di atas negara anggota ASEAN lainnya.Kepadatan penduduk terendah di Laos yaitu 25 penduduk per km2.

Sedangkan di kawasan SEARO, walaupun memiliki jumlah penduduk terkecil, dengan luas wilayah yang juga kecil, Maladewa merupakan negara dengan kepadatan penduduk tertinggi di kawasan SEARO yaitu 1.040 jiwa per km2. Kepadatan penduduk terendah adalah Bhutan yaitu 14 jiwa per km2.

Kepadatan penduduk di Indonesia sebesar 126 jiwa per km2 . Bila dilihat dari tahun 2006-2008 kepadatan penduduk per km2 terus meningkat (tahun 2006 kepadaatannya 118 jiwa per km2 , tahun 2007 kepadaatannya 122 jiwa per km2). Indonesia di kawasan ASEAN berada pada peringkat ke lima terpadat. Sedangkan di kawasan SEARO, Indonesia menempati peringkat ke delapan terpadat (perikat ke empat terjarang) di antara 11 negara. Tingkat kepadatan penduduk negara-negara ASEAN dan SEARO tahun 2008 dapat dilihat pada Gambar 6.2 di bawah ini.

142

GAMBAR 6.2 KEPADATAN PENDUDUK DI NEGARA ASEAN & SEARO

(Jiwa per km2) TAHUN 2008

Sumber: World Population Data Sheet, USAID, 2008

2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk di suatu wilayah atau negara dimasa yang akan datang. Dengan diketahuinya jumlah penduduk yang akan datang, diketahui pula kebutuhan dasar penduduk di segenap bidang kehidupan termasuk di bidang kesehatan. Indikator tersebut biasa dikenal dengan laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi tiga faktor, yakni kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Laju pertumbuhan penduduk di negara-negara ASEAN dan SEARO dapat dilihat pada Gambar 6.3 di bawah ini.

143

GAMBAR 6.3 LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DI NEGARA-NEGARA

ASEAN & SEARO TAHUN 1990 - 2007

Sumber: World Population Data Sheet 2008, USAID Pada periode 1990-2007, laju pertumbuhan penduduk yang tertinggi di antara negara

anggota ASEAN adalah Brunei Darussalam dengan laju pertumbuhan penduduk 2,5%. Sedangkan Thailand merupakan negara dengan laju pertumbuhan penduduk paling rendah yaitu 1%.

Pada negara-negara SEARO selama periode 1990-2007 laju perumbuhan penduduk berkisar 0,7% dan 2,7%. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi di negara Timor Leste dan terendah pada negara Korea Utara dan Sri Lanka. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia adalah 1,4. Bila dilihat dari kawasan ASEAN, Indonesia menduduki peringkat ke-3 terendah untuk laju pertumbuhan penduduk. Sedangkan bila dilihat dar kawasan SEARO, Indonesia menduduki peringkat ke-6 dengan laju pertumbuhan penduduk dari 11 negara. Data kependudukan negara-negara ASEAN dan SEARO tahun 2008 dapat dilihat pada Lampiran 6.1. 3. Penduduk Menurut Kelompok Umur

Salah satu indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang adalah Angka Beban Tanggungan (dependency ratio). Semakin tinggi persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif (kelompok umur 0-14 tahun) dan tidak produktif lagi (kelompok umur 65 tahun keatas).

Persentase penduduk menurut kelompok umur non produktif ( kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 tahun keatas) untuk keadaan tahun 2008, Laos merupakan negara yang terbesar untuk kelompok umur tersebut dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN yaitu 48% . Sebaliknya Singapura merupakan negara dengan komposisi penduduk kelompok umur non produktif terendah yaitu 28%.

Di antara negara-negara di kawasan SEARO, Timor Leste adalah negara dengan komposisi penduduk usia non produktif tertinggi yaitu 48%. Sebaliknya, negara dengan

144

penduduk non produktif terendah di kawasan tersebut adalah Korea Utara yaitu 26%, yang dapat dilihat pada Gambar 6.4.

GAMBAR 6.4 KOMPOSISI PENDUDUK DI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEARO

TAHUN 2008

Sumber: World Population Data Sheet 2008, USAID

Persentase penduduk non produktif yaitu kelompok umur 0 – 14 tahun dan kelompok umur 65 tahun ke atas memberikan pengaruh terhadap rasio beban tanggungan (dependency ratio). Rasio beban tanggungan mengukur seberapa besar tanggung jawab sosial ekonomi yang ditanggung oleh kelompok umur pekerja/produktif yaitu penduduk yang berumur 15-64 tahun.

Dengan distribusi penduduk seperti yang telah digambarkan diatas, Laos merupakan negara dengan Angka Beban Tanggungan tertinggi yaitu 92% di kawasan ASEAN. Sedangkan Singapura merupakan negara dengan Angka Beban Tanggungan terendah yaitu 39%.

Di kawasan SEARO, Timor Leste merupakan negara dengan Angka Beban Tanggungan tertinggi yaitu 92% sedangkan Korea Utara merupakan negara dengan Angka Beban Tanggungan terendah yaitu 35%.

Sementara Indonesia memiliki Angka Beban Tanggungan yaitu 54%, hal tersebut berarti setiap 100 orang usia produktif di Indonesia menanggung 54 orang yang belum produktif dan yang dianggap tidak produktif lagi.

Komposisi penduduk menurut kelompok umur serta besar angka beban tanggungan di negara-negara kawasan ASEAN dan SEARO dapat dilihat pada Lampiran 6.1.

4. Indeks Pembangunan Manusia

Human Development Index (HDI) merupakan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia: panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan rata-rata tamat sekolah di sekolah dasar, sekolah tingkat lanjutan dan perguruan tinggi) dan memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli, penghasilan).

145

Berdasarkan standar internasional, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dikategorikan sebagai berikut : kategori sangat tinggi, jika IPM > 0,900; kategori tinggi, jika IPM > 0,800 – 0,899; kategori sedang, jika IPM 0,500-0,799; dan kategori rendah, jika IPM < 0,500.

Menurut kategori tersebut di atas, pada tahun 2007 terdapat 2 (dua) negara anggota ASEAN masuk dalam kategori sangat tinggi, yaitu Singapura dan Brunai Darussalam. Malaysia masuk dalam kategori tinggi, sedangkan 7 negara anggota ASEAN lainnya berada pada kategori sedang, termasuk Indonesia. Bila dilihat dari peringkat di negara ASEAN pada tahun yang sama, Singapura merupakan negara dengan peringkat IPM tertinggi yaitu pada peringkat ke-24 dan yang terendah adalah Myanmar dengan peringkat 138; sedangkan Indonesia berada pada peringkat 111 dari 182 negara.

IPM Indonesia pada tahun 2007 sebesar 0,734, bila dibandingkan dengan tahun 2006 IPM Indonesia meningkat (IPM 2006 adalah 0,729). Menurut Human Development Report (HDR) 2007/2008, pada tahun 2006 IPM Indonesia berada pada peringkat 109 dari 179 negara.

GAMBAR 6.5

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEARO TAHUN 2007

Sumber: Human Development Report 2009

Pada tahun 2007 di kawasan SEARO, dari 11 negara (Korea Utara tidak ada data), tidak ada negara yang memiliki IPM dengan kategori sangat tinggi dan tinggi, 9 negara memiliki IPM dengan kategori sedang, dan satu negara yaitu Timor Leste masuk dalam kategori rendah. Data IPM negara-negara di kawasan ASEAN dan SEARO tahun 2006 - 2007 dapat dilihat pada Lampiran 6.2.

146

5. Total Fertility Rate Total Fertility Rate (TFR) merupakan gambaran mengenai rata-rata jumlah anak yang

dilahirkan seorang perempuan dari usia 15 sampai 49 tahun. Perbandingan angka TFR antar negara dapat menunjukkan keberhasilan negara dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonominya. Angka TFR yang tinggi merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah terutama perempuannya, tingkat sosial ekonomi rendah atau tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu tentu saja menunjukkan tingkat keberhasilan program keluarga berencana yang dilaksanakan di negara tersebut.

Diketahuinya TFR untuk suatu daerah akan membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, dan meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak.

Angka Fertilitas Total atau Total Fertility Rate (TFR) dapat diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan yaitu rendah, sedang, dan tinggi (ADB, Key Indicators 2002). Kesuburan rendah terjadi ketika angka kesuburan wanita 2,1 atau kurang; kesuburan sedang antara 2,2-3,9; dan kesuburan tinggi jika angka kesuburan wanita 4 atau lebih.

Dengan menggunakan klasifikasi tersebut, maka pada tahun 2008 negara-negara yang termasuk dalam kategori angka kesuburan wanita rendah adalah Singapura (1,4) dan Thailand (1,6). Sedangkan Laos merupakan satu-satunya negara anggota ASEAN yang termasuk dalam kategori angka kesuburan wanita tinggi yaitu 4,3. Sedangkan Indonesia masuk dalam kategori sedang dengan angka kesuburan wanita 2,6 yang berarti untuk setiap wanita di Indonesia rata-rata memiliki anak 2 sampai 3 orang selama masa suburnya.

Pada tahun 2007, diantara 11 negara SEARO, Thailand dan Korea Utara termasuk negara dengan Angka Fertilitas Total berkategori rendah. Indonesia, Myanmar, Maladewa,Sri Lanka, Bhutan, India, Bangladesh, dan Nepal masuk dalam kategori sedang. Sedangkan Timor Leste merupakan satu-satunya negara di SEARO yang masuk dalam kategori tinggi yaitu sebesar 6,7. Besaran Angka Fertilitas Total di negara ASEAN dan SEARO dapat dilihat pada Gambar 6.6 berikut ini.

GAMBAR 6.6 ANGKA KESUBURAN WANITA DI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEARO

TAHUN 2007

147


Tingginya angka kelahiran kasar juga memberikan kontribusi pada persentase penduduk kelompok umur 0-14 tahun dan akhirnya memberi dampak pada Angka Beban Tanggungan. Negara yang memiliki Angka Fertilitas Total tinggi kemungkinan memiliki Angka Beban Tanggungan tinggi seperti yang terjadi pada Laos dan Timor Leste. Sementara negara yang memiliki Angka Fertilitas Total rendah memiliki kemungkinan Angka Beban Tanggungan yang rendah pula seperti terjadi pada Singapura dan Thailand. Data Angka Fertilitas Total di negara ASEAN dan SEARO dapat dilihat pada Lampiran 6.2. 6. Angka Kelahiran Kasar

Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Tingkat kelahiran di masa lalu mempengaruhi tingginya tingkat fertilitas masa kini. Jumlah kelahiran yang besar di masa lalu disertai dengan penurunan kematian bayi akan menyebabkan bayi tersebut tetap hidup dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya disaat kematian bayi masih tinggi.

Angka Kelahiran Kasar pada tahun 2007 di negara-negara ASEAN dengan kisaran 11 sampai 34 per 1000 penduduk. Angka tertinggi, seperti tahun-tahun sebelumnya, terjadi di Laos dengan Angka Kelahiran Kasar 34 per 1000 penduduk dan diikuti oleh Kamboja yaitu 26 per 1000 penduduk. Sedangkan Singapura memiliki Angka Kelahiran Kasar terendah yaitu 11 kelahiran per 1.000 penduduk. Indonesia sendiri memiliki Angka Kelahiran Kasar sebesar 21 kelahiran untuk setiap 1.000 penduduk.

Pada tahun 2007 kisaran angka kelahiran kasar di negara-negara SEARO antara 13 sampai 42 per 1000 penduduk. Terendah adalah Thailand (13) dan Korea Utara (16) sedangkan tertinggi Timor Leste (42) dan Bhutan (30).

Sementara di Indonesia terdapat 21 kelahiran per 1000 penduduk pada tahun 2007. Pada kawasan ASEAN Indonesia menempati peringkat ke-4 tertinggi sedangkan di kawasan SEARO menempati peringkat ke-6 tertinggi untuk angka kelahiran kasar.

GAMBAR 6.7

ANGKA KELAHIRAN KASAR DI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEARO TAHUN 2007


148

Gambar 6.7 memperlihatkan perbandingan angka kelahiran kasar negara-negara kawasan ASEAN dan SEARO. Data Angka Kelahiran Kasar di negara ASEAN dan SEARO tahun 2007 dapat dilihat pada Lampiran 6.2.

7. Sosial Ekonomi Pendapatan Nasional merupakan salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pendapatan Nasional Bruto perkapita (Gross National Income) terdiri dari sejumlah nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara, beserta pendapatan yang diterima dari negara lain. Pendapatan Nasional Bruto perkapita tertinggi di antara negara anggota ASEAN (tidak termasuk Myanmar) adalah Brunai Darrusalam (US$ 49.900 perkapita) diikuti oleh Singapura (US$ 48.520 per kapita). Laos dan Kamboja merupakan negara dengan Pendapatan Nasional Bruto perkapita terendah yaitu masing-masing US$ 1.940 dan US$ 1.690. Sedangkan Indonesia memiliki pendapatan nasional bruto perkapita US$ 3.580. Pendapatan Nasional Bruto di negara ASEAN dan SEARO tahun 2007 dapat di lihat pada Gambar 6.8 di bawah ini.

GAMBAR 6.8 PENDAPATAN NASIONAL BRUTO DI NEGARA ANGGOTA ASEAN & SEARO

TAHUN 2007

Sumber: World Population Data Sheet 2008, USAID Dari sembilan negara di SEARO (2 negara tidak terdapat data), pendapatan nasional bruto perkapita tertinggi adalah Thailand yaitu sebesar US$ 7.800. Sedangkan negara lainnya memiliki Pendapatan Nasional Bruto perkapita kurang dari US$ 6000. Jika dibandingkan dengan 9 negara di SEARO, Indonesia berada di peringkat ke-5 tertinggi pendapatan nasional bruto per kapita.

149

B. DERAJAT KESEHATAN

MORTALITAS

1. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu rendah jika AKB kurang dari 20; sedang 20-49; tinggi 50-99; dan sangat tinggi jika AKB di atas 100 per 1000 kelahiran hidup.

GAMBAR 6.9 ANGKA KEMATIAN BAYI DI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEARO

TAHUN 2007


Gambar 6.9 menunjukkan bahwa 5 negara ASEAN yaitu Singapura, Brunei

Darussalam, Malaysia,Vietnam dan Thailand termasuk negara dengan angka kematian bayi rendah. 2 negara yaitu Filipina dan Indonesia termasuk kelompok sedang. Sedangkan 3 negara lainnya masuk dalam kelompok negara yang memiliki angka kematian bayi tinggi. Tidak ada negara yang masuk dalam kelompok angka kematian bayi sangat tinggi (>100 per 1000 kelahiran hidup). Berdasarkan klasifikasi yang sama maka 2 negara di SEARO, yaitu Sri Lanka dan Thailand masuk dalam kategori negara dengan angka kematian bayi rendah, 5 kategori sedang dan sisanya, yaitu 4 termasuk kategori tinggi. Besaran angka kematian bayi di negara-negara ASEAN dan SEARO antara 2,4 dan 88. Indonesia memiliki angka kematian bayi 34 per 1000 kelahiran hidup dan berada di peringkat 10 di antara 18 negara tersebut. Data Angka Kematian Bayi di negara ASEAN dan SEARO tahun 2007 dapat dilihat pada Lampiran 6.2. 2. Angka Kematian Balita

Penurunan kasus kematian pada anak merupakan salah satu hal yang dianggap penting dalam tujuan pembangunan milenium. Pada kasus kematian yang tinggi biasanya jumlah kematian terbanyak terjadi pada usia balita ketika saat itu mereka rentan terhadap

Maladewa

150

penyakit. Statistik menunjukkan bahwa lebih dari 70% kematian balita disebabkan diare, pneumonia, campak, malaria, dan malnutrisi.

GAMBAR 6.10 ANGKA KEMATIAN BALITA DI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEARO

TAHUN 2007

Sumber: World Health Statistics 2009

Data yang didapat dari “World Health Statistics 2009” memperlihatkan perbedaan yang mencolok Angka Kematian Balita di antara negara-negara anggota ASEAN pada tahun 2007. Angka Kematian Balita terendah dicapai Singapura yaitu 3 kematian per 1000 kelahiran hidup sedangkan yang adalah dicapai Myanmar yaitu sebesar 113 kematian per 1000 kelahiran hidup. Sebagian besar negara ASEAN memiliki angka kematian balita kurang dari 50 per 1000 kelahiran hidup, hanya Myanmar, Kamboja, dan Laos yang memiliki angka kematian balita diatas 50 per 1000 kelahiran hidup.

Menurut sumber yang sama, Angka Kematian Balita di SEARO berkisar antara 7 sampai 113 per 1000 kelahiran hidup. Seperti di ASEAN, Myanmar merupakan negara dengan angka kematian balita tertinggi, sedangkan terendah adalah Thailand. Jika di ASEAN hanya terdapat 3 negara (dari 10 negara) dengan AKABA lebih dari 50 per 1000 kelahiran hidup, sebaliknya di SEARO hanya 4 negara dengan AKABA kurang dari 50.

Pada Gambar 6.10 terlihat bahwa negara-negara ASEAN memiliki Angka Kematian Balita relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara SEARO. Telah dipaparkan sebelumnya bahwa sebagian besar kematian balita disebabkan oleh diare, pneumonia, dan malnutrisi. Hal itu berarti negara-negara ASEAN mungkin memiliki sanitasi dan keadaan ekonomi yang lebih baik dibandingkan negara-negara SEARO.

Sementara di Indonesia terdapat 31 kematian balita per 1000 kelahiran hidup. Pada kawasan ASEAN, Indonesia menempati peringkat ke-4 tertinggi kematian balitanya, sedangkan pada Kawasan SEARO, Indonesia menempati peringkat ke-4 terendah kematian balita per 1000 kelahiran hidup. Data Angka Kematian Balita di negara ASEAN dan SEARO tahun 2007 dapat dilihat pada Lampiran 6.2.

151

3. Angka Kematian Maternal

Berdasarkan klasifikasi angka kematian maternal dari WHO adalah sebagai berikut; <15 per 100.000 kelahiran hidup; 15-199 per 100.000; 200-499 per 100.000; 500-999 per 100.000; dan ≥1000 per 100.000.

GAMBAR 6.11 ANGKA KEMATIAN MATERNAL DI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEARO

TAHUN 2005


Pada tahun 2005 hanya 2 negara ASEAN yaitu Brunei Darussalam dan Singapura yang mencapai angka kematian maternal <15 masing-masing 13 dan 14 per 100.000 kelahiran hidup. Negara-negara dengan angka kematian maternal > 500 di ASEAN pun ada 2 negara yaitu Laos (660 per 100000 kelahiran hidup) dan Kamboja (540 per 100000 kelahiran hidup).

Pada tahun yang sama, negara-negara di SEARO tidak ada yang mencapai angka kematian maternal <15. Sekitar 55% memiliki angka kematian maternal 200-499 per 100.000 kelahiran hidup. Dan 18% memiliki angka kematian maternal >500, yaitu Nepal (830) dan Bangladesh (570).

Di antara kedua kawasan tersebut, Indonesia berada di peringkat ke-12 (dari 18 negara di ASEAN dan SEARO) untuk angka kematian maternal yaitu 420 per 100.000 kelahiran hidup. Data Angka Kematian Ibu di negara ASEAN dan SEARO tahun 2005 dapat dilihat pada Lampiran 6.2. 4. Angka Kematian Kasar

Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate) adalah angka yang menunjukkan berapa besarnya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu untuk setiap 1000 penduduk. Angka ini disebut kasar sebab belum memperhitungkan umur penduduk. Penduduk tua mempunyai risiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk yang masih muda. Jika tidak ada indikator kematian yang lain angka ini berguna untuk memberikan gambaran mengenai keadaan kesejahteraan penduduk pada suatu tahun yang bersangkutan.

152

GAMBAR 6.12 ANGKA KEMATIAN KASAR DI NEGARA ANGGOTA ASEAN & SEARO

TAHUN 2007


Di antara negara-negara anggota ASEAN, pada tahun 2007 Laos dan Myanmar merupakan negara dengan Angka Kematian Kasar atau Crude Death Rate (CDR) tertinggi, yakni sebesar 10 per 1000 penduduk. Keadaan Angka Kematian Kasar di negara-negara kawasan SEARO, tidak berbeda jauh dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Timor Leste merupakan negara dengan Angka Kematian Kasar tertinggi yaitu 11 per 1000 penduduk dan terendah adalah Maladewa (4 kematian per 1.000 penduduk).

Sementara di Indonesia terdapat 6 kematian per 1.000 penduduk. Di kawasan ASEAN, Indonesia menduduki peringkat ke-5 tertinggi Angka Kematian Kasar sedangkan di kawasan SEARO , Indonesia menduduki peringkat ke-2 terendah. Data Angka Kematian Kasar di negara ASEAN dan SEARO tahun 2007 dapat dilihat pada Lampiran 6.2.

5. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Usia Harapan Hidup yang rendah di suatu negara harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Gambar 6.13 memperlihatkan bahwa pada tahun 2007 di antara sepuluh negara anggota ASEAN, Singapura merupakan negara dengan Usia Harapan Hidup waktu lahir (Expectation of Life at Birth) paling tinggi yaitu 81 tahun. Negara yang memiliki Usia Harapan Hidup waktu lahir terendah adalah Laos yaitu 61 tahun.

153

GAMBAR 6.13 USIA HARAPAN HIDUP DI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEARO

TAHUN 2007


Untuk kawasan SEARO, Maladewa merupakan negara dengan Usia Harapan Hidup waktu lahir (Expectation of Life at Birth) paling tinggi yaitu 73 tahun. Negara yang memiliki umur harapan hidup waktu lahir terendah adalah Timor Leste yaitu 60 tahun.

Di kawasan ASEAN Indonesia dengan harapan hidup waktu lahir 70 tahun menempati peringkat ke-6 tertinggi, sedangkan di kawasan SEARO menempati peringkat ke-5 tertinggi. Data Usia Harapan Hidup di negara ASEAN dan SEARO tahun 2007 dapat dilihat pada Lampiran 6.2. MORBIDITAS

1. Prevalensi Tuberkulosis (TBC)

Data dari “World Health Statistics 2009” menunjukkan besarnya perbedaan prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk dan kematian yang berhubungan dengan tuberkulosis per 100.000 penduduk di negara-negara ASEAN dan SEARO. Angka prevalensi tuberkulosis pada tahun 2007 di negara-negara anggota ASEAN berkisar antara 27 sampai 664 per 100.000 penduduk. Kamboja merupakan negara dengan prevalensi Tuberkulosis tertinggi di ASEAN yaitu 664 per 100.000 penduduk. Sedangkan Singapura dan Brunei Darussalam memiliki prevalensi tuberkulosis di bawah 100 kasus per 100.000 penduduk yaitu masing-masing 27 dan 65 kasus per 100.000 ribu penduduk. Masih menurut sumber yang sama, kematian akibat tuberkulosis pada tahun 2007 tertinggi terjadi di Kamboja yaitu 77 per 100.000 penduduk. Sedangkan kasus kematian akibat tuberkulosis terendah terjadi di Singapura dan Brunei Darussalam masing-masing 3 dan 7 kematian per 100.000 penduduk.

154

GAMBAR 6.14 PREVALENSI DAN KEMATIAN AKIBAT TUBERKULOSIS

DI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEARO TAHUN 2007


Seperti halnya negara-negara di ASEAN, angka prevalensi tuberkulosis pada tahun 2007 di negara-negara SEARO memiliki kesenjangan yang cukup besar, berkisar antara 48 sampai 750 per 100.000 penduduk. Negara dengan prevalensi tuberkulosis tertinggi tahun 2007 adalah Timor Leste (750 per 100.000 penduduk) dan terendah adalah Maladewa (48 per 100.000 penduduk).

Sedangkan kematian akibat tuberkulosis di negara-negara kawasan SEARO berkisar antara 4 sampai 47 per 100.000 penduduk. Seperti angka prevalensi tuberkulosis, angka kematian tertinggi akibat tuberkulosis juga terjadi di Timor Leste yaitu 47 kematian per 100.000 penduduk. Begitu pula dengan angka terendah kematian akibat tuberkulosis terjadi di Maladewa (4 per 100.00 penduduk).

Di antara 18 negara di ASEAN dan SEARO, Indonesia dengan prevalensi 326 per 100000 penduduk berada pada urutan ke 6 tertinggi yang dapat dilihat pada Lampiran 6.4. 2. Avian Influenza

Kemunculan strain virus influenza yang baru pada manusia (strain H5N1) pertama kali terdeteksi di Hongkong. Akibatnya sebanyak 18 orang harus dirawat di rumah sakit, dan 6 diantaranya meninggal dunia. Ditemukan fakta pertama kali bahwa virus avian influenza dapat menular langsung dari unggas ke manusia. Sebelum tahun 1997, ilmuwan meyakini penularan virus influenza dari unggas ke manusia tidak terjadi secara langsung.

Avian influenza pertama kali masuk ke wilayah ASEAN pada tahun 2003 melalui Vietnam, 3 orang dinyatakan menderita penyakit tersebut dan seluruhnya meninggal. Sampai dengan akhir tahun 2008, 6 negara di wilayah ASEAN telah terinfeksi avian influenza yaitu Vietnam, Thailand, Indonesia, Laos, Myanmar dan Kamboja.

155

GAMBAR 6.15 JUMLAH KASUS DAN KEMATIAN AKIBAT AVIAN INFLUENZA

DI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEARO TAHUN 2004-2008

Sumber: WHO, 2008 Gambar 6.15 memperlihatkan jumlah kasus dan kematian akibat avian influenza di wilayah ASEAN sejak tahun 2003 sampai 2008. Kasus pertama kali menyerang Vietnam dengan 3 korban yang keseluruhannya berakhir pada kematian. Tahun 2004 jumlah kasus meningkat menjadi 46 dengan 32 kematian. Pada tahun tersebut selain Vietnam, Thailand pun telah terinfeksi virus H5N1 ini. Akhir tahun 2005 jumlah penderita dan negara yang terinfeksi avian influenza terus bertambah, 90 orang menjadi korban. Namun kali ini jumlah kematian bisa ditekan, jika sebelumnya hampir 100% berakhir pada kematian, tahun 2005 dari 90 penderita 42,22% meninggal. Semenjak itu jumlah kasus avian influenza terus menurun, namun tidak dengan Angka Kematian (CFR). Pada tahun 2008 terdapat 31 kasus dari 3 negara di ASEAN dengan CFR 80,65%.

TABEL 6.1 JUMLAH KASUS DAN KEMATIAN AKIBAT AVIAN INFLUENZA

MENURUT NEGARA TAHUN 2004-2008

K M K M K M K M K M K M K MKamboja 0 0 0 0 4 4 2 2 1 1 1 0 8 7Laos 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2Vietnam 3 3 29 20 61 19 0 0 8 5 6 5 104 49Indonesia 0 0 0 0 20 13 55 45 42 37 24 20 141 115Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0Thailand 0 0 17 12 5 2 3 3 0 0 0 0 25 17ASEAN 3 3 46 32 90 38 60 50 54 45 31 25 281 183SEARO 0 0 17 12 25 15 58 48 43 37 24 20 167 132

2007 2008 Total2003NEGARA 2004 2005 2006

Sumber: WHO, 2008 Keterangan: K = Kasus M = Meninggal

Tabel 6.1 memperlihatkan bahwa Laos dan Myanmar mampu mengendalikan penyebaran virus avian influenza sehingga terjadi penurunan jumlah kasus avian influenza, bahkan pada tahun 2008 tidak ditemukan kasus. Penyakit flu burung mulai menyerang manusia di kawasan SEARO pada tahun 2004, yaitu di Thailand. Negara-negara di SEARO yang terjangkit flu burung sejak 2004 adalah

156

negara-negara yang juga tergabung dalam ASEAN. Negara-negara tersebut adalah Thailand dan Indonesia. Pada tahun 2007, sejak pertama kalinya sejak empat tahun terakhir, 1 penduduk Myanmar terserang virus ini walaupun tidak mengakibatkan kematian dan kemudian pada tahun 2008 tidak ditemukan lagi penyakit flu burung. 3. POLIO Beberapa penyakit dapat menular dengan cepat sehingga berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa. Namun, diantara penyakit-penyakit tersebut terdapat penyakit yang dapat dicegah dengan melakukan imunisasi. Penyakit tersebut biasa disingkat dengan PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi). Penyakit-penyakit tersebut adalah Difteri, Pertusis, Tetanus, Tetanus Neonatorum, Campak, dan Polio.

TABEL 6.2 JUMLAH KASUS POLIO PER NEGARA

TAHUN 2004-2007

Sumber: Incidence Series Immunization, WHO, 2007

Sejak tahun 2001 kasus polio tidak ditemukan di negara-negara di ASEAN. Namun, pada tahun 2004 virus polio liar kembali menyerang penduduk di kawasan ASEAN. Dilaporkan terdapat 1 kasus ditemukan di Laos. Pada tahun 2005 jumlah kasus polio mencapai puncaknya, sebanyak 350 penduduk dari 2 negara di ASEAN yaitu Kamboja dan Indonesia terserang penyakit polio, 349 di antaranya terjadi di Indonesia. Tahun 2006 penularan penyakit polio mulai dapat dikendalikan, sehingga hanya ditemukan 4 penderita di kawasan ini, 2 penderita berasal dari Indonesia dan masing-masing 1 penderita berasal dari Kamboja dan Myanmar. Pada tahun 2007, di antara negara-negara anggota ASEAN, hanya Myanmar yang masih ditemukan kasus polio bahkan jumlahnya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya ditemukan 1 kasus. Indonesia yang pada tahun 2005 terjadi kejadian luar biasa dengan ditemukannya 349 kasus polio mampu mengendalikan kejadian tersebut sehingga pada tahun 2007 tidak ditemukan lagi kasus polio.

NEGARA 2004 2005 2006 2007

Kamboja 0 1 1 0

Laos 1 0 0 0

Indonesia 0 349 2 0

Myanmar 0 0 1 15

Bangladesh 0 0 18 0

India 134 66 676 873

Nepal 0 4 5 5

ASEAN 1 350 4 15

SEARO 134 419 702 893

157

GAMBAR 6.16 JUMLAH KASUS POLIO DI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEARO

TAHUN 2004-2007

Sumber: WHO, 2007

Jika dibandingkan dengan kawasan ASEAN, jumlah seluruh kejadian polio di kawasan SEARO cukup tinggi sejak tahun 2002 dan tahun-tahun sebelumnya. Semenjak 2004 sampai 2006 jumlah kasus lambat laun kembali meningkat. Tingginya angka kejadian ini karena kontribusi jumlah kasus yang sangat besar oleh India yang merupakan salah satu dari 4 negara endemis polio. Pada tahun 2007 kejadian polio di SEARO sebesar 893 kasus, 98% di antaranya terjadi di India.

4. Tetanus Neonatorum Kasus tetanus banyak dijumpai di sejumlah negara tropis dan negara yang masih memiliki kondisi kesehatan rendah. Data organisasi kesehatan dunia WHO menunjukkan, kematian akibat tetanus di negara berkembang adalah 135 kali lebih tinggi dibanding negara maju. Tetanus adalah salah satu penyakit menular dan paling berisiko mengakibatkan kematian. Tetanus pada bayi, dikenal dengan istilah tetanus neonatorum, karena umumnya terjadi pada bayi baru lahir atau usia di bawah satu bulan. Penyebabnya, spora Clostridium tetani yang masuk melalui luka tali pusat, karena tindakan atau perawatan yang tidak memenuhi syarat kebersihan. Pada tahun 2007 jumlah kasus tetanus neonatorum di antara 8 negara ASEAN, tertinggi terjadi di Filipina dan Indonesia. Jumlah penderita di kedua negara tersebut melebihi 100 orang. Akan tetapi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, angka tertinggi kasus tetanus neonatorum terjadi di Kamboja, Indonesia justru berada di urutan ke-5. Sedangkan Singapura dan Thailand merupakan negara dengan kasus terendah, baik dari jumlah kasus maupun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk. Di Singapura dilaporkan tidak ada kasus tetanus neonatorum. Berdasarkan Incidence Series Immunization, pada tahun 2007 pada kawasan SEARO jumlah kasus tetanus neonatorum yang terjadi di India jauh melebihi kasus di negara lain di kawasan ASEAN, yaitu 937 kasus. Bila dibandingkan dengan jumlah kasus kedua dan ketiga terbesar di kawasan ini yaitu Bangladesh dan Indonesia masing-masing 206 dan 127 kasus.

158

Sedangkan di Bhutan, Korea Utara, Maladewa dan Sri Lanka dilaporkan tidak ada kasus tetanus neonatorum. Namun, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka angka kasus tertinggi terjadi di Timor Leste dan Bangladesh. India justru menempati urutan ke-5 angka kasus tetanus neonatorum tertinggi. Jumlah kasus penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi di negara-negara ASEAN dan SEARO tahun 2006 secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 6.6.

C. UPAYA KESEHATAN

1. Cakupan Imunisasi Imunisasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah kematian pada bayi dengan memberikan vaksin. Beberapa imunisasi yang wajib diberikan pada bayi adalah imunisasi polio, BCG, dan campak. BCG seringkali digunakan sebagai cerminan proporsi anak-anak yang dilindungi dari bentuk tuberkulosis yang parah selama 1 tahun pertama hidupnya, dan juga digunakan sebagai salah satu indikator akses ke pelayanan kesehatan. Selain BCG, vaksin lain yang wajib diberikan pada bayi adalah polio. Imunisasi polio merupakan imunisasi untuk mencegah penyakit polio. Tidak seperti imunisasi BCG atau campak yang membutuhkan 1 dosis, imunisasi polio membutuhkan 3 dosis. Maka untuk mengukur keberhasilan upaya kesehatan yang digunakan adalah polio3 yaitu ketika bayi telah mendapatkan imunisasi polio sebanyak 3 dosis (3 kali).

Di antara penyakit pada anak-anak yang dapat dicegah dengan vaksin, campak adalah penyebab utama kematian anak. Oleh karena itu pencegahan campak merupakan faktor penting dalam mengurangi angka kematian balita. Dari 22 tujuan yang disepakati dalam pertemuan dunia tentang anak, salah satunya adalah mempertahankan cakupan imunisasi campak sebesar 90%. Di seluruh negara ASEAN dan SEARO, imunisasi campak diberikan rata-rata umur 9-12 bulan dan merupakan imunisasi terakhir yang diberikan kepada bayi di antara imunisasi wajib lainnya (BCG, DPT, Polio, Hepatitis, dan Campak). Dengan demikian, diasumsikan bayi yang mendapatkan imunisasi campak telah mendapatkan imunisasi lengkap. Berarti besarnya cakupan imunisasi campak juga menggambarkan besarnya cakupan bayi yang telah mendapat imunisasi lengkap. Jika dibandingkan dengan imunisasi lainnya pada gambar 6.17 cakupan imunisasi BCG pada bayi umumnya lebih tinggi. Hal tersebut terjadi karena jadwal pemberian imunisasi BCG yang relatif lebih awal dibandingkan dengan imunisasi yang lain—bahkan beberapa negara memberikan imunisasi BCG sesaat setelah bayi dilahirkan—sehingga bayi masih dalam pantauan petugas kesehatan. Pada tahun 2007 cakupan imunisasi BCG tertinggi di antara negara anggota ASEAN dicapai Thailand dan Malaysia 99% dan terendah Laos 56%. Di kawasan SEARO, 7 dari 11 negara mencapai cakupan imunisasi BCG 90%. Negara-negara tersebut adalah Thailand, Bangladesh, Bhutan, Korea Utara, Maladewa, Indonesia dan Sri Lanka. Sedangkan Timor Leste merupakan negara dengan cakupan imunisasi BCG terendah yaitu 74%.

159

GAMBAR 6.17 CAKUPAN BEBERAPA IMUNISASI DI NEGARA-NEGARA

ASEAN & SEARO TAHUN 2007

Sumber: WHO vaccine - preventable diseases: monitoring system 2007

Pada tahun 2007, 50% negara anggota ASEAN telah mencapai cakupan imunisasi polio 90%. Cakupan tertinggi dicapai oleh Brunei Darussalam yaitu 99% dan terendah adalah Laos yaitu 46%. Menurut sumber yang sama, 55% negara di kawasan SEARO telah mencapai cakupan imunisasi polio3 90%. Cakupan imunisasi polio3 tertinggi adalah Korea Utara 99% dan terendah adalah India dengan 62%.

Pada tahun yang sama, 50% negara anggota ASEAN juga telah mencapai target imunisasi campak yaitu 90%. Negara-negara tersebut adalah Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand. Brunei Darussalam merupakan negara dengan cakupan imunisasi campak tertinggi yaitu 97%. Sedangkan yang terendah adalah Laos dengan cakupan campak sebesar 40%. Di kawasan SEARO, 5 dari 11 negara mencapai cakupan imunisasi Campak 90%. Negara-negara tersebut adalah Thailand, Bhutan, Korea Utara, Maladewa dan Sri Lanka. Sedangkan Timor Leste merupakan negara dengan cakupan imunisasi Campak terendah yaitu 63%.

Hampir di seluruh negara ASEAN dan SEARO imunisasi hepatitis merupakan imunisasi dasar yang diberikan pada bayi, namun tidak dengan yang terjadi India. Di India imunisasi hepatitis bukan merupakan imunisasi dasar, maka pada Lampiran 7 dapat dilihat hanya India negara dengan persentase bayi yang diberi imunisasi hepatitis3 6%, sedangkan negara-negara lain telah mencapai imunisasi tersebut di atas 50%, bahkan beberapa di antaranya telah melebihi 90%.

Sementara di Indonesia sebanyak 91% bayi telah mendapatkan imunisasi BCG, 83% mendapatkan imunisasi polio3, dan 80% mendapatkan imunisasi campak. Cakupan 5 imunisasi dasar di ASEAN dan SEARO lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran 6.7.

2. Pengendalian TB Paru

WHO telah menetapkan target untuk temuan kasus TB Paru melalui strategi DOTS 70% dan angka kesembuhan 85%. Sementara pencapaian secara global di dunia kasus temuan TB Paru adalah 60% dan angka kesembuhan mencapai 84%. Hal tersebut berarti

160

pencapaian kedua indikator tersebut belum mencapai target walaupun untuk angka kesembuhan hampir mencapai target.

Pada tahun 2007, 80% negara-negara ASEAN telah mencapai target penemuan penderita yang ditetapkan WHO yaitu 70%. Bahkan beberapa negara telah mencapai 100% yaitu Myanmar. Kamboja dan Indonesia yang belum mencapai target penemuan penderita penyakit paru yaitu 61% dan 68%.

Dari 11 negara-negara di kawasan SEARO hanya 36% negara yang sudah mencapai target penemuan penderita Tuberkulosis. Negara-negara tersebut adalah Maladewa, Myanmar, Sri Lanka, dan Thailand. Penemuan penderita tuberkulosis terendah terdapat di Bhutan. Sedangkan penemuan kasus Tuberkulosis tertinggi adalah Myanmar yang telah mencapai 100%.

GAMBAR 6.18 PENEMUAN PENDERITA TB PARU DI NEGARA ASEAN &

SEARO TAHUN 2006

GAMBAR 6.19 ANGKA KESEMBUHAN TB PARU DI NEGARA ASEAN &

SEARO TAHUN 2005

Sumber: World Health Statistic 2008 Sumber: World Health Statistic 2008 Menurut sumber yang sama, pada tahun 2006 terdapat 50% negara di ASEAN dengan

angka kesembuhan mencapai target (85%). Indonesia termasuk salah satu negara yang mencapai target untuk angka kesembuhan ini, yaitu 91%. Brunei, Malaysia, Singapura, Myanmar dan Thailand termasuk negara yang belum mencapai target penyembuhan penderita. Angka kesembuhan tertinggi dicapai Kamboja dengan 93% dan terendah adalah Malaysia dengan 48%.

Pada Gambar 6.19 terlihat bahwa 63% negara di kawasan SEARO telah mencapai angka penyembuhan penderita. Tertinggi dicapai Bangladesh dengan angka penyembuhan masing-masing 92% dan terendah adalah Thailand dengan angka penyembuhan 77%.

Dari Gambar 6.18 dan 6.19 terlihat bahwa Indonesia telah mencapai target yang ditetapkan terhadap indikator case detection rate (angka penemuan penderita) dan succes rate (angka kesembuhan). Bahkan untuk angka kesembuhan, Indonesia mencapai angka kesuksesan tertinggi ke-2 di kawasan SEARO.

161

3. Sumber Air Bersih dan Sanitasi Pada tahun 2006, di antara 10 negara anggota ASEAN (Brunai Darussalam tidak ada data), penduduk yang menggunakan sumber air bersih yang telah mencapai 80% atau lebih sebanyak 7 negara. Hanya Kamboja dan Laos dengan persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air bersih kurang dari 80%. Persentase tertinggi dicapai Singapura yaitu 100% dan terendah Laos dengan 60%. Pada tahun yang sama, di antara negara-negara di kawasan SEARO hampir seluruh negara dengan penduduk yang menggunkakan sumber air bersih 80% atau lebih, kecuali Timor Leste dengan persentase sebesar 62%. Negara dengan persentase tertinggi adalah Korea Utara yaitu 100%.

GAMBAR 6. 20

PERSENTASE PENDUDUK YANG MENGGUNAKAN SUMBER AIR BERSIH DAN SARANA SANITASI SEHAT DI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEARO TAHUN 2006


Berdasarkan Gambar 6.20 di atas terlihat bahwa di antara negara-negara di ASEAN dan SEARO terdapat perbedaan persentase yang besar antar negara dengan penduduk yang menggunakan sarana sanitasi sehat tertinggi dan yang terendah dengan kisaran 27% dan 100%. Negara dengan cakupan 27% adalah Nepal dan negara dengan cakupan 100% adalah Singapura. Dibandingkan persentase penduduk yang menggunakan sumber air bersih, maka persentase penduduk yang menggunakan sarana sanitasi sehat relatif rendah, masih terdapat 11 negara di kawasan ini dengan penduduk yang menggunakan sarana sanitasi sehat di bawah 80%. Persentase penduduk yang menggunakan sumber air bersih dan sarana sanitasi sehat di negara ASEAN dan SEARO tahun 2006 dapat dilihat pada Lampiran 6.3.

4. Pelayanan Kesehatan Ibu Dari 10 anggota ASEAN (Brunai, Laos, Malaysia dan Singapura tidak ada data), Indonesia merupakan negara dengan persentase pemeriksaan ibu hamil (K4) tertinggi yaitu

162

sebesar 81%. Sedangkan yang terendah tercatat di Kamboja yaitu sebesar 27%. Untuk kawasan SEARO cakupan pemeriksaaan ibu hamil (K4) tertinggi dicapai oleh Korea Utara yaitu sebesar 95%, diikuti oleh Maladewa (91%), dan yang terendah adalah Bangladesh sebesar 21 %. Cakupan pertolongan persalinan di negara-negara ASEAN bervariasi dengan cakupan tertinggi di Negara Singapura, Brunai Darussalam dan Malaysia masing-masing sebesar 100% dan yang terendah di Laos dengan cakupan 20%. Indonesia dengan cakupan K4 73% berada pada peringkat ke-6 dari 10 negara. Untuk kawasan SEARO cakupan K4 tertinggi dicapai oleh Sri Lanka yaitu sebesar 99% dan yang terendah di Bangladesh sebesar 18%. Persentase peserta KB aktif pada wanita suburdi negara-negara anggota ASEAN (Brunei Darussalam dan Malaysia tidak ada data) yang tertinggi dicapai oleh Vietnam dengan cakupan sebesar 78%, dan yang terendah di Laos sebesar 32%. Indonesia dengan cakupan peserta KB aktif sebesar 61% berada pada peringkat ke-4 dari 10 negara ASEAN. Untuk negara-negara anggota SEARO cakupan peserta KB aktif tertinggi dicapai oleh Thailand sebesar 72% dan yang terendah di Timor Leste sebesar 10%.

***

ASEAN. 2005. ASEAN Statistical Yearbook 2005. The Asean Secretariat, Jakarta. Badan Pusat Statistik. 2006. Estimasi Parameter Demografi SUPAS 2005. BPS, Jakarta. ___________. 2003. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2002. BPS, Jakarta. ___________. 2004. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2003. BPS, Jakarta. ___________. 2005. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2004. BPS, Jakarta. ___________. 2006. Statistik Kesejahtraan Rakyat 2005. BPS, Jakarta. ___________. 2007. Statistik Kesejahtraan Rakyat 2006. BPS, Jakarta. ___________. 2008. Statistik Kesejahtraan Rakyat 2007. BPS, Jakarta. ___________. 2005. Beberapa Indikator Penting Sosial-Ekonomi Indonesia 2005. BPS,

Jakarta. ___________. 2007. Beberapa Indikator Penting mengenai Indonesia. BPS, Jakarta. ___________. 2007. Analisis Dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2007. BPS, Jakarta. ___________. 2004. Statistik Indonesia 2003. BPS, Jakarta. ___________. 2005. Statistik Indonesia 2004. BPS, Jakarta. ___________. 2006. Statistik Indonesia 2005/2006. BPS, Jakarta. ___________. 2007. Statistik Indonesia 2007. BPS, Jakarta. ___________. 2004. Statistik Kesehatan 2004. BPS, Jakarta. ___________. 2008.. Pedoman Millenium Development Goals. BPS, Jakarta. ___________. 2008.. Press Release BPS 2008: Jumlah Kemiskinan. www.bps.go.id, Jakarta. Badan Pusat Statistik (BPS) dan Macro International, 1998. Survei Demografi dan Kesehatan

Indonesia (SDKI) 1997. Calverton, Maryland, USA.

DAFTAR PUSTAKA

___________. 2003. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2002-2003. Calverton, Maryland, USA.

___________. 2008. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007. Macro.

Calverton, Maryland, USA. Badan Pusat Statistik, BAPPENAS, UNFPA. 2005. Proyeksi Penduduk Indonesia (Indonesia

Population Projection 2000 - 2025). BPS, Jakarta. Departemen Dalam Negeri. 2005. Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan 2005.

Depdagri, Jakarta. Departemen Kesehatan. 2008. Profil Kesehatan Indonesia 2007, Departemen Kesehatan RI,

Jakarta. ___________. 2008. Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar, RISKESDAS Indonesia Tahun

2007. Depkes, Jakarta. ___________. 2008. Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)

2008. Depkes, Jakarta. ___________. 2008. Profil Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan 2007.

Depkes, Jakarta. ___________.2008. Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) KIA, Departemen Kesehatan RI,

Jakarta. ___________. 2006. Profil Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan 2005. Depkes, Jakarta. ___________. 2006. Statistik Rumah Sakit Di Indonesia Seri 1: Kegiatan Pelayanan.

Depkes, Jakarta. ___________. 2006. Statistik Rumah Sakit Di Indonesia Seri 2: Ketenagaan. Depkes, Jakarta. ___________. 2006.Statistik Rumah Sakit Di Indonesia Seri 3:Morbiditas/Mortalitas. Depkes, Jakarta. ___________. 2006. Profil Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2006. Pusdiknakes, Depkes

RI, Jakarta. ___________. 2005. Publikasi Hasil Analisis Data Survei Kesehatan Nasional 2004. Badan

Litbangkes, Depkes RI, Jakarta. ___________.2005. Pencegahan dan Pemberantasan DBD di Indonesia, Dirjen PPPL

Departemen Kesehatan RI, Jakarta.

___________.2000. Indonesia Sehat 2010, Departemen Kesehatan RI, Jakarta. ___________.1996. Publikasi Hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga 1995. Badan

Litbangkes, Jakarta. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI, 2007. Strategi Nasional

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2004-2009. Jakarta. USAID, 2008. The World Population Data Sheet. Population Reference Bureau. The United Nations Development Programme. 2008. Human Development Report

2007/2008. UNDP, New York. UNAIDS. 2008. 2008 Report on The Global AIDS Epidemic. UNAIDS/WHO. UNICEF. 2008. The State of the World’s Children 2008. UNICEF/WHO, New York. ___________. 2009. The State of the World’s Children 2009. UNICEF/WHO, New York. ___________. 2008. Incidence Series Immunization 2007. UNICEF/WHO, New York. ___________. 2008. Immunization Summary: The 2007 Edition. UNICEF/WHO, New York. WHO. 2008. World Health Statistics 2007. WHO Press, Geneva. ___________. World Health Statistics 2008. WHO Press, Geneva. ___________. 2008. WHO Vaccine – Preventable Diseases, Monitoring System. WHO, New

York.

***

Lampiran 2.1

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 18 5 23 276 6,424 2 Sumatera Utara 25 8 33 417 5,855 3 Sumatera Barat 12 7 19 175 965 4 Riau 9 2 11 151 1,622 5 Jambi 9 2 11 128 1,346 6 Sumatera Selatan 11 4 15 217 3,122 7 Bengkulu 9 1 10 117 1,438 8 Lampung 12 2 14 204 2,365 9 Kepulauan Bangka Belitung 6 1 7 40 360 10 Kepulauan Riau 5 2 7 59 351 11 DKI Jakarta 1 5 6 44 267 12 Jawa Barat 17 9 26 620 5,877 13 Jawa Tengah 29 6 35 573 8,574 14 DI Yogyakarta 4 1 5 78 438 15 Jawa Timur 29 9 38 662 8,506 16 Banten 4 4 8 154 1,535 17 Bali 8 1 9 57 714 18 Nusa Tenggara Barat 8 2 10 116 917 19 Nusa Tenggara Timur 20 1 21 286 2,836 20 Kalimantan Barat 12 2 14 175 1,868 21 Kalimantan Tengah 13 1 14 120 1,510 22 Kalimantan Selatan 11 2 13 151 1,981 23 Kalimantan Timur 10 4 14 136 1,420 24 Sulawesi Utara 11 4 15 150 1,580 25 Sulawesi Tengah 10 1 11 147 1,733 26 Sulawesi Selatan 21 3 24 304 2,953 27 Sulawesi Tenggara 10 2 12 201 2,098 28 Gorontalo 5 1 6 66 619 29 Sulawesi Barat 5 0 5 66 602 30 Maluku 9 2 11 73 906 31 Maluku Utara 7 2 9 112 1,062 32 Papua Barat 9 1 10 136 1,286 33 Papua 28 1 29 368 3,416

397 98 495 6,579 76,546 Sumber: BPS, 2009

PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2008

Kel. + Desa

Indonesia

No Provinsi Kabupaten

Pembagian Wilayah

Kota Kab + Kota Kecamatan

Lampiran 2.2

(1) (2) 1 Nanggroe Aceh Darussalam 57,956.00 2,136,055 2,157,860 4,293,915 74 2 Sumatera Utara 72,981.23 6,488,969 6,553,352 13,042,321 179 3 Sumatera Barat 42,012.89 2,346,332 2,416,771 4,763,103 113 4 Riau 87,023.66 2,735,840 2,453,318 5,189,158 60 5 Jambi 50,058.16 1,422,226 1,366,049 2,788,275 56 6 Sumatera Selatan 91,592.43 3,599,683 3,522,112 7,121,795 78 7 Bengkulu 19,919.33 835,230 806,688 1,641,918 82 8 Lampung 34,623.80 3,769,465 3,621,654 7,391,119 213 9 Kepulauan Bangka Belitung 16,424.06 592,621 529,905 1,122,526 68 10 Kepulauan Riau 8,201.72 709,795 743,282 1,453,077 177 11 DKI Jakarta 664.01 4,491,374 4,654,807 9,146,181 13,774 12 Jawa Barat 35,377.76 20,642,010 20,276,286 40,918,296 1,157 13 Jawa Tengah 32,800.69 16,192,277 16,434,109 32,626,386 995 14 DI Yogyakarta 3,133.15 1,740,799 1,727,706 3,468,505 1,107 15 Jawa Timur 47,799.75 18,393,133 18,701,708 37,094,841 776 16 Banten 9,662.92 4,848,788 4,753,659 9,602,447 994 17 Bali 5,780.06 1,773,812 1,742,183 3,515,995 608 18 Nusa Tenggara Barat 18,572.32 2,084,380 2,279,378 4,363,758 235 19 Nusa Tenggara Timur 48,718.10 2,256,643 2,277,674 4,534,317 93 20 Kalimantan Barat 147,307.00 2,146,971 2,102,141 4,249,112 29 21 Kalimantan Tengah 153,564.50 1,074,780 982,521 2,057,301 13 22 Kalimantan Selatan 38,744.23 1,727,815 1,718,821 3,446,636 89 23 Kalimantan Timur 204,534.34 1,618,194 1,476,480 3,094,674 15 24 Sulawesi Utara 13,851.64 1,124,738 1,083,276 2,208,014 159 25 Sulawesi Tengah 61,841.29 1,242,169 1,196,200 2,438,369 39 26 Sulawesi Selatan 46,717.48 3,761,801 4,043,223 7,805,024 167 27 Sulawesi Tenggara 38,067.70 1,023,756 1,051,221 2,074,977 55 28 Gorontalo 11,257.07 491,729 480,482 972,211 86 29 Sulawesi Barat 16,787.18 522,221 510,034 1,032,255 61 30 Maluku 46,914.03 670,130 650,625 1,320,755 28 31 Maluku Utara 31,982.50 485,709 473,892 959,601 30 32 Papua Barat 97,024.27 383,090 346,876 729,966 8 33 Papua 319,036.05 1,066,703 989,811 2,056,514 6

1,910,931.32 114,399,238 114,124,104 228,523,342 120 Sumber: (a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 tahun 2008, tanggal 31 Januari 2008

(b) Badan Pusat Statistik: Estimasi Penduduk Sasaran Program Kesehatan, dari "Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan 2007 2011", Depkes RI, 2009.

Indonesia

(3) (7)

Jumlah Penduduk (Jiwa) [b]

(4) (5) (6)

Luas Wilayah (Km²) (a)

Kepadatan Penduduk Per Km²

LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2008

No Provinsi Lakilaki Perempuan Total

Lampiran 2.3

Perkotaan+Perdesaan

Angka Beban

014 1564 65+ 014 1564 65+ 014 1564 65+ Tanggungan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 676,701 1,380,497 78,857 2,136,055 652,798 1,404,605 100,457 2,157,860 1,329,499 2,785,102 179,314 4,293,915 54.17

2 Sumatera Utara 2,106,300 4,153,105 229,564 6,488,969 2,040,699 4,232,699 279,954 6,553,352 4,146,999 8,385,804 509,518 13,042,321 55.53

3 Sumatera Barat 736,000 1,499,001 111,331 2,346,332 710,099 1,553,402 153,270 17,590,501 1,446,099 3,052,403 264,601 4,763,103 56.04

4 Riau 869,401 1,798,100 68,339 2,735,840 770,300 1,623,903 59,115 2,453,318 1,639,701 3,422,003 127,454 5,189,158 51.64

5 Jambi 426,801 946,003 49,422 1,422,226 409,302 910,799 45,948 1,366,049 836,103 1,856,802 95,370 2,788,275 50.17

6 Sumatera Selatan 1,105,800 2,369,201 124,682 3,599,683 1,053,801 2,331,602 136,709 3,522,112 2,159,601 4,700,803 261,391 7,121,795 51.50

7 Bengkulu 249,600 557,098 28,532 835,230 236,699 540,600 29,389 806,688 486,299 1,097,698 57,921 1,641,918 49.58

8 Lampung 1,092,500 2,518,996 157,969 3,769,465 1,062,301 2,404,595 154,758 3,621,654 2,154,801 4,923,591 312,727 7,391,119 50.12

9 Kepulauan Bangka Belitung 162,200 406,399 24,022 592,621 146,702 360,399 22,804 529,905 308,902 766,798 46,826 1,122,526 46.39

10 Kepulauan Riau 225,502 467,603 16,690 709,795 226,599 499,901 16,782 743,282 452,101 967,504 33,472 1,453,077 50.19

11 DKI Jakarta 1,113,401 3,235,199 142,774 4,491,374 1,095,399 3,404,201 155,207 4,654,807 2,208,800 6,639,400 297,981 9,146,181 37.76

12 Jawa Barat 5,740,800 13,945,502 955,708 20,642,010 5,541,602 13,736,902 997,782 20,276,286 11,282,402 27,682,404 1,953,490 40,918,296 47.81

13 Jawa Tengah 4,220,899 10,954,800 1,016,578 16,192,277 4,026,199 11,114,798 1,293,112 16,434,109 8,247,098 22,069,598 2,309,690 32,626,386 47.83

14 DI Yogyakarta 327,802 1,273,200 139,797 1,740,799 309,299 1,238,102 180,305 1,727,706 637,101 2,511,302 320,102 3,468,505 38.12

15 Jawa Timur 4,100,301 13,143,501 1,149,331 18,393,133 3,911,499 13,284,702 1,505,507 18,701,708 8,011,800 26,428,203 2,654,838 37,094,841 40.36

16 Banten 1,498,101 3,196,101 154,586 4,848,788 1,451,300 3,138,799 163,560 4,753,659 2,949,401 6,334,900 318,146 9,602,447 51.58

17 Bali 422,502 1,246,104 105,206 1,773,812 401,400 1,217,000 123,783 1,742,183 823,902 2,463,104 228,989 3,515,995 42.75

18 Nusa Tenggara Barat 687,600 1,318,699 78,081 2,084,380 687,700 1,499,100 92,578 2,279,378 1,375,300 2,817,799 170,659 4,363,758 54.86

19 Nusa Tenggara Timur 767,400 1,389,003 100,240 2,256,643 730,899 1,437,198 109,577 2,277,674 1,498,299 2,826,201 209,817 4,534,317 60.44

20 Kalimantan Barat 670,298 1,403,799 72,874 2,146,971 655,098 1,374,900 72,143 2,102,141 1,325,396 2,778,699 145,017 4,249,112 52.92

21 Kalimantan Tengah 316,800 727,999 29,981 1,074,780 298,799 655,899 27,823 982,521 615,599 1,383,898 57,804 2,057,301 48.66

22 Kalimantan Selatan 489,999 1,179,201 58,615 1,727,815 470,201 1,174,001 74,619 1,718,821 960,200 2,353,202 133,234 3,446,636 46.47

23 Kalimantan Timur 460,201 1,118,501 39,492 1,618,194 439,200 997,900 39,380 1,476,480 899,401 2,116,401 78,872 3,094,674 46.22

24 Sulawesi Utara 275,999 789,300 59,439 1,124,738 265,301 749,602 68,373 1,083,276 541,300 1,538,902 127,812 2,208,014 43.48

25 Sulawesi Tengah 370,298 829,000 42,871 1,242.169 358,199 797,199 40,802 1,196,200 728,497 1,626,199 83,673 2,438,369 49.94

26 Sulawesi Selatan 1,135,099 2,460,704 165,998 3,761,801 1,120,099 2,704,097 219,027 4,043,223 2,255,198 5,164,801 385,025 7,805,024 51.12

27 Sulawesi Tenggara 347,400 645,503 30,853 1,023,756 347,598 667,802 35,821 1,051,221 694,998 1,313,305 66,674 2,074,977 58.00

28 Gorontalo 147,600 326,200 17,929 491,729 137,601 322,704 20,177 480,482 285,201 648,904 38,106 972,211 49.82

29 Sulawesi Barat 156,400 343,500 22,321 522,221 140,999 341,101 27,934 510,034 297,399 684,601 50,255 1,032,255 50.78

30 Maluku 221,700 422,603 25,827 670,130 211,401 412,099 27,125 650,625 433,101 834,702 52,952 1,320,755 58.23

31 Maluku Utara 163,100 308,500 14,109 485,709 158,401 300,102 15,389 473,892 321,501 608,602 29,498 959,601 57.67

32 Papua Barat 117,601 259,006 6,483 383,090 112,597 230,300 3,979 346,876 230,198 489,306 10,462 729,966 49.18

33 Papua 329,699 718,600 18,404 1,066,703 316,600 659,099 14,112 989,811 646,299 1,377,699 32,516 2,056,514 49.27

31,731,805 77,330,528 5,336,905 113,158,311 30,496,691 77,320,112 6,307,301 129,297,834 62,228,496 154,650,640 11,644,206 228,523,342 47.77


Kelompok Umur Jumlah


Indonesia

JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR TERTENTU, ANGKA BEBAN TANGGUNGAN DAN PROVINSI TAHUN 2008

No Provinsi

Lakilaki Perempuan Lakilaki + Perempuan


Lampiran 2.4

Jumlah Kab/Kota Kabupaten Tertinggal (%) Jumlah Kab/Kota Kabupaten Tertinggal (%) Jumlah Kab/Kota Kabupaten Tertinggal (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 21 16 76.19 23 16 69.57 23 16 69.57

2 Sumatera Utara 25 6 24.00 28 6 21.43 33 6 18.18

3 Sumatera Barat 19 9 47.37 19 9 47.37 19 9 47.37

4 Riau 11 2 18.18 11 2 18.18 11 2 18.18

5 Jambi 10 2 20.00 10 2 20.00 11 2 18.18

6 Sumatera Selatan 14 6 42.86 15 6 40.00 15 6 40.00

7 Bengkulu 9 8 88.89 9 8 88.89 10 8 80.00

8 Lampung 10 5 50.00 11 5 45.45 14 5 35.71

9 Kepulauan Bangka Belitung 7 3 42.86 7 3 42.86 7 3 42.86

10 Kepulauan Riau 6 1 16.67 6 1 16.67 7 1 14.29

11 DKI Jakarta 6 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00

12 Jawa Barat 25 2 8.00 26 2 7.69 26 2 7.69

13 Jawa Tengah 35 3 8.57 35 3 8.57 35 3 8.57

14 DI Yogyakarta 5 2 40.00 5 2 40.00 5 2 40.00

15 Jawa Timur 38 8 21.05 38 8 21.05 38 8 21.05

16 Banten 6 2 33.33 7 2 28.57 8 2 25.00

17 Bali 9 1 11.11 9 1 11.11 9 1 11.11

18 Nusa Tenggara Barat 9 7 77.78 9 6 66.67 10 6 60.00

19 Nusa Tenggara Timur 16 15 93.75 20 15 75.00 21 15 71.43

20 Kalimantan Barat 12 9 75.00 14 10 71.43 14 10 71.43

21 Kalimantan Tengah 14 7 50.00 14 7 50.00 14 7 50.00

22 Kalimantan Selatan 13 0 0.00 13 2 15.38 13 2 15.38

23 Kalimantan Timur 13 5 38.46 14 3 21.43 14 3 21.43

24 Sulawesi Utara 9 2 22.22 13 2 15.38 15 2 13.33

25 Sulawesi Tengah 10 9 90.00 10 9 90.00 11 9 81.82

26 Sulawesi Selatan 23 13 56.52 23 13 56.52 24 13 54.17

27 Sulawesi Tenggara 10 8 80.00 12 8 66.67 12 8 66.67

28 Gorontalo 5 4 80.00 6 4 66.67 6 4 66.67

29 Sulawesi Barat 5 5 100.00 5 5 100.00 5 5 100.00

30 Maluku 8 7 87.50 9 7 77.78 11 7 63.64

31 Maluku Utara 8 6 75.00 8 6 75.00 9 6 66.67

32 Papua Barat 9 7 77.78 9 7 77.78 10 7 70.00

33 Papua 20 19 95.00 21 19 90.48 29 19 65.52

440 199 45.23 465 199 42.80 495 199 40.20 Sumber: Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

JUMLAH DAN PERSENTASE DAERAH TERTINGGAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2006 2008

2008 2007

Jumlah

2006 No Provinsi

Lampiran 2.5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (3) (4) (5) (6) (7) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 4.31 5.73 5.49 4.06 1.39 2.44 2.09 1.11 12.60 14.81 14.48 11.71

2 Sumatera Utara 3.36 3.61 3.39 3.27 2.96 1.21 1.68 1.57 1.51 0.81 9.25 8.74 7.90 7.41 7.85

3 Sumatera Barat 4.27 4.02 4.12 3.90 3.34 1.53 1.53 1.50 1.76 0.83 10.07 8.94 9.43 7.97 7.99

4 Riau 3.59 2.24 2.76 2.72 2.24 1.65 0.84 1.20 1.35 0.47 11.41 7.00 7.85 6.85 7.52

5 Jambi 4.24 5.46 5.29 5.17 4.69 1.41 2.22 2.22 2.15 1.11 12.91 15.39 13.79 13.38 14.01

6 Sumatera Selatan 4.31 4.37 3.41 3.34 2.95 1.66 1.79 1.11 1.40 0.86 11.99 11.45 9.29 8.05 8.00

7 Bengkulu 5.79 6.53 6.31 6.09 5.40 1.96 2.44 2.42 2.36 1.20 18.48 18.62 17.08 15.76 16.15

8 Lampung 6.92 7.15 7.16 6.87 6.37 1.89 2.13 2.12 2.33 0.97 20.20 19.29 19.64 17.15 18.08

9 Kepulauan Bangka Belitung 6.49 4.56 5.14 5.13 4.66 2.97 2.31 2.09 2.59 1.61 15.96 10.77 12.99 11.46 12.00

10 Kepulauan Riau 4.03 4.71 4.33 4.19 1.80 1.94 1.76 1.57 13.08 15.34 15.12 12.60

11 DKI Jakarta 1.69 1.68 1.77 1.24 1.30 0.47 0.65 0.62 0.38 0.07 5.40 5.00 5.22 3.63 4.71

12 Jawa Barat 6.04 5.35 5.09 4.68 4.47 1.73 1.69 1.57 1.57 0.76 16.82 14.04 13.03 11.25 11.99

13 Jawa Tengah 13.28 12.59 11.76 11.38 10.76 3.35 2.92 2.53 2.98 1.67 32.76 30.43 28.29 25.13 24.92

14 DI Yogyakarta 14.22 13.28 13.57 12.22 10.54 2.21 2.10 2.29 1.53 0.72 34.51 31.28 31.34 28.76 24.87

15 Jawa Timur 15.46 14.16 12.90 12.58 12.69 5.08 4.23 3.54 4.08 2.73 35.69 32.14 29.13 26.48 28.24

16 Banten 6.02 4.37 4.99 4.76 4.79 2.20 1.45 1.74 2.06 1.02 19.58 14.06 14.99 12.94 15.15

17 Bali 14.48 13.78 14.21 14.02 13.06 4.32 3.95 4.41 4.38 3.20 35.53 32.80 33.18 31.59 30.69

18 Nusa Tenggara Barat 23.15 21.21 21.22 20.25 20.15 12.88 10.71 10.24 8.90 7.54 49.08 46.40 48.03 45.38 47.61

19 Nusa Tenggara Timur 14.84 15.05 13.50 12.75 12.34 6.38 7.02 6.50 6.54 4.49 34.81 33.33 29.04 26.15 28.89

20 Kalimantan Barat 11.82 12.34 11.01 10.60 11.48 4.85 5.23 4.69 5.02 3.78 32.21 31.80 27.71 24.22 29.83

21 Kalimantan Tengah 3.77 2.50 3.65 3.36 2.73 0.87 0.83 1.38 1.46 0.71 13.76 8.11 10.74 8.89 8.33

22 Kalimantan Selatan 5.24 5.53 6.10 5.95 4.92 2.09 2.29 2.70 2.36 0.98 14.36 14.45 14.85 15.22 14.54

23 Kalimantan Timur 5.03 4.69 4.52 4.30 3.64 2.12 1.75 1.55 1.86 1.04 15.15 14.72 13.61 11.93 11.40

24 Sulawesi Utara 0.85 1.13 1.01 1.05 0.85 0.41 0.57 0.60 0.69 0.32 1.82 2.23 1.79 1.74 1.83

25 Sulawesi Tengah 5.59 6.07 5.19 5.14 4.32 2.58 3.01 2.51 2.89 1.63 14.74 15.24 12.61 11.37 11.34

26 Sulawesi Selatan 15.51 15.40 14.30 13.76 13.47 6.90 7.17 6.07 6.49 4.97 35.60 34.64 32.87 29.49 31.34

27 Sulawesi Tenggara 9.27 10.01 10.16 9.50 8.85 3.26 3.92 3.81 4.53 2.11 27.43 28.55 28.69 22.94 26.67

28 Gorontalo 5.34 4.97 4.30 4.25 4.49 3.40 3.49 3.06 3.35 1.84 10.72 9.09 7.75 6.63 11.01

29 Sulawesi Barat 14.10 13.60 12.69 7.57 7.52 6.70 31.57 29.91 28.82

30 Maluku 2.22 3.84 3.50 3.15 2.69 0.89 2.15 2.21 1.92 1.17 5.92 8.29 6.98 6.19 6.29

31 Maluku Utara 4.84 4.82 5.59 5.35 4.56 2.58 2.06 2.69 2.33 1.15 11.65 14.01 14.25 14.63 14.70

32 Papua Barat 11.45 9.68 7.85 7.95 7.60 5.58 22.65 17.15 16.15

33 Papua 25.78 28.42 30.99 24.94 27.53 22.96 26.59 29.41 22.99 26.23 38.03 37.11 38.52 32.93 32.94

9.62 9.09 8.55 8.13 7.81 3.30 3.09 2.89 2.96 1.94 24.87 22.83 21.09 18.94 19.62 Sumber: www.bps.go.id

2008 2004 2005

15 44

2006 2007 2008

PERSENTASE PENDUDUK BUTA HURUF MENURUT KELOMPOK UMUR MENURUT PROVINSI TAHUN 2004 2008

> 44

2004 2005 2006 2006 2007 2008 2007

Indonesia

No Provinsi < 15

2004 2005

Lampiran 2.6

S D S M P S M A / Sederajat S D S M P S M A /

Sederajat S D S M P S M A / Sederajat S D S M P S M A /

Sederajat S D S M P S M A / Sederajat

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)


2 Sumatera Utara 106.62 89.92 70.91 105.84 90.80 66.36 111.57 89.48 68.78 111.01 91.36 69.09 112.26 87.54 68.31

3 Sumatera Barat 106.66 88.80 65.32 104.14 87.25 67.56 108.85 83.53 67.69 110.42 82.27 67.23 109.86 78.88 70.01

4 Riau 108.52 87.54 59.05 106.21 91.11 59.89 110.00 89.88 63.18 110.97 87.70 65.25 112.34 83.57 67.09

5 Jambi 109.29 85.04 54.04 107.27 84.60 48.18 113.35 81.47 51.51 112.01 79.94 56.88 110.51 77.76 57.41


7 Bengkulu 110.73 83.59 63.10 103.82 83.29 55.33 110.40 85.60 60.72 109.23 85.88 60.85 110.43 84.24 62.11

8 Lampung 109.33 83.82 44.26 106.80 80.36 47.66 111.55 80.83 51.55 109.48 82.99 53.38 106.66 82.21 55.82


10 Kepulauan Riau 107.56 87.42 66.98 111.33 91.79 67.52 115.18 88.93 75.70 115.15 85.54 70.16

11 DKI Jakarta 108.02 96.88 77.63 104.67 97.20 66.85 109.63 92.66 68.95 111.42 88.89 65.49 109.80 89.35 63.98

12 Jawa Barat 104.67 75.19 46.42 100.69 74.44 42.85 107.52 75.13 51.07 107.26 80.29 46.69 105.97 80.60 46.35

13 Jawa Tengah 108.14 85.21 52.69 107.01 82.21 53.17 111.00 82.11 54.54 112.29 83.23 54.83 109.76 82.29 56.98

14 DI Yogyakarta 107.36 97.29 77.48 106.26 98.37 75.47 107.97 91.30 72.57 109.36 95.34 74.66 112.78 93.22 74.08

15 Jawa Timur 107.79 84.77 53.77 107.15 82.43 54.04 109.26 86.19 58.14 110.00 84.49 60.81 109.70 84.56 61.32

16 Banten 106.28 79.90 49.56 105.08 76.57 48.34 108.28 77.47 50.16 108.34 76.67 49.97 107.28 78.56 51.09

17 Bali 109.31 88.01 67.23 102.97 86.13 64.37 110.45 85.01 67.33 111.26 77.92 70.77 110.29 78.10 70.44







24 Sulawesi Utara 105.87 90.79 69.03 105.54 83.22 70.95 112.70 83.71 67.53 113.11 83.45 70.36 111.69 83.98 69.98

25 Sulawesi Tengah 107.54 79.28 47.63 103.43 75.84 45.50 113.45 77.48 53.34 108.93 77.53 52.82 109.34 75.23 56.42



28 Gorontalo 102.41 64.43 37.92 98.50 63.06 43.09 111.20 65.68 46.48 110.35 64.05 50.60 108.89 63.93 52.80

29 Sulawesi Barat 106.06 68.90 44.41 109.93 63.79 41.80 106.83 59.46 43.52

30 Maluku 110.22 89.62 74.57 106.93 94.58 70.74 112.24 96.96 70.05 115.34 87.56 77.88 112.96 82.80 79.66

31 Maluku Utara 110.49 77.65 54.93 109.99 80.49 66.80 116.06 84.28 67.80 112.55 86.30 67.79 110.78 83.56 71.06

32 Papua Barat 114.44 77.68 52.21 119.62 64.89 59.04 111.41 70.63 62.85

33 Papua 104.64 71.07 42.29 91.06 69.20 54.90 98.83 71.87 49.41 101.01 71.28 50.14 99.42 63.72 54.10

107.13 82.24 54.38 104.91 80.52 52.62 109.96 81.87 56.69 110.35 82.03 56.71 109.37 81.08 57.51


Indonesia

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) MENURUT PROVINSI TAHUN 2004 2008

No Provinsi 2008 2004 2005 2006 2007

Lampiran 2.7

S D S M P S M A / Sederajat





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)


2 Sumatera Utara 93.61 73.02 56.65 92.58 70.73 51.71 93.96 73.08 54.14 93.91 73.61 54.84 94.25 73.95 54.84

3 Sumatera Barat 93.64 69.55 53.13 91.84 66.09 51.51 94.17 67.77 51.05 94.45 67.23 54.19 94.70 66.95 53.87

4 Riau 94.64 69.65 47.73 93.86 71.00 47.10 94.72 72.93 49.43 94.80 69.96 51.43 95.24 69.70 50.08

5 Jambi 93.46 65.69 42.24 92.33 62.72 36.09 94.36 65.32 40.95 93.88 65.77 44.24 94.17 65.60 44.08


7 Bengkulu 94.72 67.02 49.01 90.62 60.74 42.11 93.89 66.73 47.10 94.21 68.73 48.53 94.63 68.64 47.96

8 Lampung 92.73 63.65 35.66 91.60 62.54 37.82 93.94 66.65 39.87 94.04 68.30 40.59 94.23 68.78 40.21


10 Kepulauan Riau 90.49 62.90 47.93 93.66 72.01 52.13 93.50 71.34 52.48 94.95 72.00 54.35

11 DKI Jakarta 91.87 76.08 61.25 91.09 73.83 52.19 90.78 71.41 52.82 93.27 71.26 49.58 93.71 71.35 49.74

12 Jawa Barat 93.41 61.74 37.18 89.49 58.27 33.15 94.21 62.13 37.84 94.16 66.90 37.88 94.09 67.21 37.28

13 Jawa Tengah 93.32 67.82 41.67 93.39 66.32 41.09 94.05 67.67 42.36 94.78 68.84 43.81 95.12 69.14 43.51

14 DI Yogyakarta 92.55 77.37 61.51 94.40 81.20 59.44 94.38 72.30 55.85 93.53 74.48 57.88 94.28 74.42 57.72

15 Jawa Timur 93.71 67.10 41.94 93.17 64.78 42.40 94.20 70.28 46.35 94.45 69.02 47.60 94.53 68.90 47.02

16 Banten 94.12 63.75 39.68 90.91 60.39 39.13 94.83 66.56 41.44 92.97 58.41 38.44 93.34 58.28 37.54

17 Bali 93.48 69.37 54.11 91.57 69.01 50.57 93.33 70.15 53.54 94.43 66.63 55.64 94.82 67.03 55.04







24 Sulawesi Utara 88.26 67.87 50.71 89.09 62.61 49.38 90.40 66.03 48.78 90.75 65.95 50.24 91.24 66.39 49.44

25 Sulawesi Tengah 91.44 59.45 36.33 89.60 58.11 34.05 92.87 62.97 39.51 92.04 59.04 39.01 92.83 59.08 39.53



28 Gorontalo 88.85 49.27 28.12 82.62 45.01 30.89 90.48 52.31 34.47 90.18 52.16 37.70 90.44 52.35 37.43

29 Sulawesi Barat 91.67 55.19 32.35 92.17 52.21 33.03 92.90 51.72 33.74

30 Maluku 90.92 68.06 56.39 89.39 68.14 52.53 92.24 76.86 55.66 93.45 70.08 59.21 93.77 70.01 59.60

31 Maluku Utara 93.80 64.17 44.08 91.75 60.04 50.68 93.10 65.31 48.66 91.95 64.67 51.32 92.44 65.01 50.62

32 Papua Barat 88.16 53.94 35.31 90.67 48.76 43.16 91.20 54.47 43.14

33 Papua 85.21 47.78 30.39 72.56 44.21 38.50 78.11 47.36 33.36 80.92 48.60 35.66 82.90 48.56 35.23

93.04 65.24 42.96 91.24 62.70 40.66 93.54 66.52 43.77 93.75 66.64 44.56 93.98 66.75 44.22


Indonesia

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) MENURUT PROVINSI TAHUN 2004 2008

No Provinsi 2008 2004 2005 2006 2007

Lampiran 2.8

Air Air Ledeng Ledeng Sumur Sumur Mata Air Mata Air

Kemasan Isi Ulang Meteran Eceran Terlindung Tak Terlindung Terlindung Tak Terlindung (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 0.50 13.93 7.04 1.85 5.25 41.19 17.99 4.15 3.20 3.31 1.22 0.35 100.00

2 Sumatera Utara 0.75 4.69 19.43 2.82 18.62 23.47 12.10 6.85 4.89 3.06 2.70 0.60 100.00

3 Sumatera Barat 0.62 5.24 18.24 1.84 7.64 30.93 13.47 8.70 6.43 3.75 2.58 0.57 100.00

4 Riau 1.09 18.62 1.88 0.28 8.86 27.83 13.68 0.79 0.66 2.25 23.87 0.17 100.00

5 Jambi 1.31 5.56 15.82 1.23 2.33 30.05 19.62 2.82 0.70 6.76 13.50 0.28 100.00

6 Sumatera Selatan 1.02 8.27 13.39 4.01 2.70 33.11 16.88 2.14 1.05 10.02 6.93 0.47 100.00

7 Bengkulu 0.12 4.52 11.72 0.86 5.21 20.25 44.55 3.42 5.73 2.88 0.15 0.58 100.00

8 Lampung 2.39 3.78 2.31 1.51 5.71 45.33 27.40 4.86 4.35 1.17 0.93 0.27 100.00

9 Kepulauan Bangka Belitung 8.28 8.52 2.99 0.08 10.95 47.29 18.73 1.35 0.88 0.78 0.13 0.03 100.00

10 Kepulauan Riau 2.19 21.41 13.41 5.17 1.92 27.10 20.46 5.39 1.16 0.20 1.50 0.10 100.00

11 DKI Jakarta 24.37 24.64 17.73 7.56 23.43 1.28 0.18 0.17 0.02 0.44 0.19 100.00

12 Jawa Barat 4.57 8.01 7.53 3.30 26.70 26.04 8.06 9.10 5.59 0.53 0.23 0.34 100.00

13 Jawa Tengah 1.57 2.52 10.69 4.15 16.30 39.97 7.38 12.35 3.61 0.79 0.45 0.21 100.00

14 DI Yogyakarta 9.87 4.20 9.92 0.68 14.21 44.43 6.90 3.61 3.10 0.16 2.66 0.25 100.00

15 Jawa Timur 4.55 4.93 10.78 4.06 22.00 34.18 4.91 10.97 2.37 0.23 0.36 0.66 100.00

16 Banten 11.09 16.68 4.38 3.92 29.79 16.90 6.94 3.48 3.52 3.05 0.15 0.09 100.00

17 Bali 12.94 8.18 29.80 0.86 6.06 13.81 1.64 16.84 3.87 1.70 3.72 0.59 100.00

18 Nusa Tenggara Barat 3.78 3.51 11.16 2.46 9.99 40.99 9.61 12.70 5.33 0.28 0.10 0.09 100.00

19 Nusa Tenggara Timur 0.17 0.84 14.10 2.73 1.52 18.51 9.73 28.46 16.14 4.90 2.42 0.48 100.00

20 Kalimantan Barat 1.17 4.35 6.30 1.66 1.98 4.97 9.18 4.98 4.21 20.25 40.72 0.22 100.00

21 Kalimantan Tengah 0.92 4.45 13.09 1.57 14.14 13.01 10.54 1.00 0.63 32.86 7.44 0.35 100.00

22 Kalimantan Selatan 0.58 2.70 24.80 11.00 12.41 10.72 15.82 0.98 0.75 17.60 2.16 0.49 100.00

23 Kalimantan Timur 1.70 14.49 37.57 6.59 4.84 6.00 7.23 2.12 1.13 9.91 7.78 0.65 100.00

24 Sulawesi Utara 2.60 12.12 17.58 4.39 8.04 27.67 9.43 13.51 2.93 0.10 1.46 0.17 100.00

25 Sulawesi Tengah 0.51 5.84 11.83 1.62 14.57 21.42 8.93 22.62 4.40 6.73 1.18 0.34 100.00

26 Sulawesi Selatan 0.28 6.82 14.85 6.04 17.33 24.89 12.39 7.39 7.21 1.88 0.62 0.30 100.00

27 Sulawesi Tenggara 0.21 2.11 15.15 3.04 6.61 31.06 14.23 19.61 3.47 1.88 2.16 0.48 100.00

28 Gorontalo 0.19 4.18 12.40 1.60 5.84 54.72 11.18 4.75 2.62 2.50 0.02 100.00

29 Sulawesi Barat 0.33 3.42 14.58 1.55 9.96 28.84 11.75 8.52 14.37 5.49 1.06 0.13 100.00

30 Maluku 0.11 0.75 11.13 2.99 9.05 31.70 11.08 23.31 6.75 1.51 1.48 0.15 100.00

31 Maluku Utara 0.15 2.26 17.47 2.03 1.65 39.54 17.34 5.66 2.12 6.69 4.74 0.35 100.00

32 Papua Barat 2.89 11.32 7.10 5.22 3.11 10.06 8.91 8.03 13.55 15.73 13.02 1.05 100.00

33 Papua 0.78 5.70 10.71 1.43 3.16 6.89 9.40 10.50 21.92 16.54 11.85 1.12 100.00

4.11 7.16 11.46 3.57 17.06 28.60 9.48 8.73 4.05 2.75 2.65 0.38 100.00


PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT SUMBER AIR MINUM DAN PROVINSI. TAHUN 2008 Perkotaan+Perdesaan

No Provinsi Air sungai Air hujan Lainnya Jumlah

Indonesia

Pompa

Lampiran 2.8.a

Perkotaan Air Air Ledeng Ledeng Sumur Sumur Mata Air Mata Air

kemasan Isi Ulang Meteran Eceran Terlindung Tak Terlindung Terlindung Tak Terlindung (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)


2 Sumatera Utara 1.36 8.82 37.54 4.50 17.67 20.06 7.01 1.37 0.39 0.55 0.44 0.29 100.00

3 Sumatera Barat 1.27 11.38 36.40 1.85 12.52 25.97 5.21 2.75 1.32 0.33 0.52 0.48 100.00

4 Riau 1.95 31.93 2.89 0.48 13.08 24.71 4.55 0.43 0.15 0.21 19.56 0.08 100.00

5 Jambi 3.22 9.99 29.12 2.73 3.07 22.33 7.56 1.59 0.38 0.84 19.10 0.08 100.00


7 Bengkulu 0.16 9.38 26.15 1.10 10.03 22.26 28.73 0.40 1.42 0.00 0.08 0.29 100.00

8 Lampung 7.72 9.44 7.00 5.82 12.01 35.70 16.48 4.54 0.59 0.52 0.10 0.08 100.00


10 Kepulauan Riau 4.07 38.13 20.29 3.05 1.57 22.98 5.84 2.11 0.14 0.12 1.58 0.10 100.00

11 DKI Jakarta 24.37 24.64 17.73 7.56 23.43 1.28 0.18 0.17 0.00 0.02 0.44 0.19 100.00

12 Jawa Barat 7.20 11.55 11.08 3.45 31.76 22.74 5.04 4.79 1.52 0.11 0.28 0.47 100.00

13 Jawa Tengah 2.76 3.93 17.27 6.37 19.61 39.66 5.03 4.16 0.66 0.16 0.19 0.18 100.00

14 DI Yogyakarta 15.27 6.54 7.76 0.14 17.31 47.93 3.95 0.78 0.06 0.13 0.14 100.00

15 Jawa Timur 8.41 7.99 16.38 6.12 23.85 28.75 2.44 5.06 0.43 0.01 0.36 0.19 100.00

16 Banten 17.82 23.02 6.54 4.76 35.46 9.31 1.88 0.58 0.25 0.16 0.16 0.08 100.00

17 Bali 20.79 13.18 29.52 0.65 8.84 14.60 0.85 8.64 0.75 0.83 1.26 0.08 100.00







24 Sulawesi Utara 4.03 21.96 27.02 4.67 13.15 19.29 5.76 3.09 0.44 0.00 0.44 0.14 100.00

25 Sulawesi Tengah 2.20 24.83 33.85 1.33 27.34 2.86 0.72 5.74 0.64 0.29 0.04 0.17 100.00



28 Gorontalo 0.41 8.67 26.40 3.16 9.63 46.24 3.19 2.00 0.28 100.00

29 Sulawesi Barat 1.00 6.78 38.79 1.91 15.88 25.12 3.58 3.81 3.13 100.00

30 Maluku 0.37 2.52 36.31 5.80 18.86 19.19 5.80 7.75 2.93 0.09 0.10 0.28 100.00

31 Maluku Utara 0.51 6.67 47.21 3.78 3.33 29.39 1.21 0.45 6.45 1.01 100.00

32 Papua 4.80 28.69 23.52 4.74 5.45 13.12 3.30 3.11 0.43 0.44 11.52 0.88 100.00

33 Papua Barat 2.45 16.02 41.64 2.71 7.99 10.63 5.12 4.39 0.42 2.94 4.72 0.96 100.00

7.80 12.36 18.57 5.17 21.45 23.79 4.32 3.39 0.78 0.43 1.66 0.26 100.00


Pompa Jumlah

PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT SUMBER AIR MINUM DAN PROVINSI. TAHUN 2008

No Provinsi Air sungai Air hujan Lainnya

Indonesia

Lampiran 2.8.b

Perdesaan Air Air Ledeng Ledeng Sumur Sumur Mata Air Mata Air

kemasan Isi Ulang Meteran Eceran Terlindung Tak Terlindung Terlindung Tak Terlindung (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)


2 Sumatera Utara 0.22 1.17 3.94 1.39 19.44 26.40 16.46 11.54 8.74 5.21 4.62 0.87 100.00

3 Sumatera Barat 0.29 2.03 8.74 1.83 5.09 33.51 17.78 11.81 9.10 5.54 3.66 0.62 100.00

4 Riau 0.22 5.11 0.86 0.08 4.58 31.00 22.97 1.17 1.18 4.32 28.26 0.26 100.00

5 Jambi 0.40 3.43 9.45 0.52 1.98 33.75 25.40 3.42 0.85 9.60 10.82 0.38 100.00


7 Bengkulu 0.10 1.90 3.94 0.73 2.60 19.17 53.09 5.06 8.06 4.44 0.19 0.73 100.00

8 Lampung 0.75 2.04 0.87 0.19 3.77 48.29 30.76 4.95 5.50 1.37 1.18 0.32 100.00


10 Kepulauan Riau 0.07 2.63 5.68 7.54 2.30 31.73 36.88 9.08 2.30 0.30 1.40 0.09 100.00

11 DKI Jakarta

12 Jawa Barat 0.83 3.01 2.50 3.09 19.52 30.72 12.35 15.21 11.35 1.12 0.16 0.15 100.00

13 Jawa Tengah 0.45 1.18 4.48 2.05 13.18 40.26 9.61 20.09 6.39 1.39 0.69 0.24 100.00

14 DI Yogyakarta 0.13 13.81 1.64 8.64 38.13 12.22 8.72 8.59 0.46 7.23 0.44 100.00

15 Jawa Timur 0.86 2.00 5.42 2.08 20.22 39.38 7.28 16.62 4.23 0.45 0.36 1.11 100.00

16 Banten 0.92 7.10 1.11 2.64 21.20 28.39 14.61 7.87 8.47 7.43 0.15 0.11 100.00

17 Bali 2.22 1.36 30.17 1.14 2.28 12.73 2.70 28.03 8.14 2.88 7.07 1.28 100.00







24 Sulawesi Utara 1.50 4.57 10.34 4.18 4.13 34.09 12.24 21.50 4.84 0.17 2.25 0.20 100.00

25 Sulawesi Tengah 0.06 0.79 5.98 1.70 11.18 26.36 11.11 27.11 5.40 8.45 1.49 0.38 100.00



28 Gorontalo 0.08 2.14 6.03 0.89 4.11 58.58 14.82 6.00 3.69 3.64 0.03 100.00

29 Sulawesi Barat 1.74 2.43 1.37 6.98 30.71 15.84 10.89 20.00 8.24 1.59 0.20 100.00

30 Maluku 0.02 0.12 2.24 1.99 5.58 36.11 12.94 28.81 8.10 2.01 1.97 0.11 100.00

31 Maluku Utara 0.00 0.40 4.91 1.29 0.94 43.83 24.15 7.86 3.01 9.52 4.02 0.07 100.00

32 Papua 2.33 6.19 2.25 5.37 2.41 9.16 10.57 9.49 17.42 20.25 13.46 1.11 100.00

33 Papua Barat 0.29 2.69 1.69 1.06 1.75 5.80 10.65 12.29 28.19 20.50 13.93 1.17 100.00

0.60 2.24 4.73 2.06 12.91 33.15 14.36 13.77 7.15 4.95 3.59 0.49 100.00


Pompa Jumlah

PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT SUMBER AIR MINUM DAN PROVINSI. TAHUN 2008

Indonesia

No Provinsi Air sungai Air hujan Lainnya

Lampiran 2.9

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 13.5 7.2 20.6 25.9 32.7 2 Sumatera Utara 6.4 7.1 21.9 21.9 42.7 3 Sumatera Barat 32.6 12.6 15.8 14.2 24.7 4 Riau 32.0 11.6 10.5 14.0 31.9 5 Jambi 5.3 11.2 41.2 22.9 19.5 6 Sumatera Selatan 1.6 6.0 24.1 31.6 36.6 7 Bengkulu 1.1 8.5 41.1 13.8 35.6 8 Lampung 10.6 3.1 17.5 34.3 34.5 9 Kepulauan Bangka Belitung 0.6 4.7 22.0 30.6 42.0 10 Kepulauan Riau 23.0 8.1 9.6 36.5 22.9 11 DKI Jakarta 0.7 8.0 10.9 17.3 63.1 12 Jawa Barat 2.1 24.2 23.0 21.0 29.7 13 Jawa Tengah 0.4 6.0 23.2 30.3 40.1 14 DI Yogyakarta 0.3 3.0 13.0 28.2 55.5 15 Jawa Timur 0.3 7.0 40.0 21.0 31.6 16 Banten 0.4 4.6 21.1 23.5 50.3 17 Bali 0.8 6.7 47.8 33.6 11.2 18 Nusa Tenggara Barat 0.5 10.4 26.9 21.2 41.0 19 Nusa Tenggara Timur 4.7 32.9 31.9 19.1 11.4 20 Kalimantan Barat 1.9 8.2 31.7 28.2 29.9 21 Kalimantan Tengah 0.3 4.3 37.6 30.5 27.4 22 Kalimantan Selatan 0.3 2.4 27.6 36.1 33.7 23 Kalimantan Timur 0.6 2.8 16.2 41.2 39.2 24 Sulawesi Utara 1.2 9.1 17.6 27.7 44.4 25 Sulawesi Tengah 2.3 12.7 42.6 22.7 19.7 26 Sulawesi Selatan 0.1 13.7 29.1 32.7 24.5 27 Sulawesi Tenggara 15.3 8.4 26.4 32.4 17.5 28 Gorontalo 16.9 37.2 13.7 4.5 27.7 29 Sulawesi Barat 13.6 31.9 19.3 17.5 17.7 30 Maluku 1.6 15.2 31.1 23.5 28.6 31 Maluku Utara 0.2 9.1 43.8 29.4 17.5 32 Papua Barat 1.2 9.8 43.7 30.6 14.7 33 Papua 13.0 26.9 28.0 20.8 11.2

5.4 10.8 26.9 25.3 31.6 Sumber : Riskesdas Indonesia 2007

20 49,9 ≥ 100

Indonesia

PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT RERATA PEMAKAIAN AIR BERSIH PER ORANG PER HARI DAN PROVINSI, RISKESDAS TAHUN 2007

No Provinsi Rerata pemakaian air bersih per orang per hari (dalam liter)

< 5 50 99,9 5 19,9

Lampiran 2.10

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 17.2 4.8 12.5 7.0 1.8 75.2 2 Sumatera Utara 9.3 3.9 9.9 6.8 0.9 84.3 3 Sumatera Barat 7.6 3.3 6.0 2.6 1.5 90.3 4 Riau 9.1 3.5 9.6 5.0 1.3 84.9 5 Jambi 8.2 1.3 6.3 3.2 0.8 88.5 6 Sumatera Selatan 10.1 2.9 10.5 5.7 2.0 84.8 7 Bengkulu 4.7 1.4 2.0 1.8 0.5 93.0 8 Lampung 5.8 1.9 3.6 3.6 0.6 91.5 9 Kepulauan Bangka Belitung 1.7 1.9 2.6 2.6 0.7 95.3 10 Kepulauan Riau 6.4 3.2 6.8 4.2 1.9 88.5 11 DKI Jakarta 7.3 11.1 4.8 9.7 1.4 80.3 12 Jawa Barat 6.6 3.8 4.4 4.0 1.1 88.6 13 Jawa Tengah 7.4 1.9 3.5 3.1 0.6 89.2 14 DI Yogyakarta 3.4 1.7 2.8 1.4 0.4 95.0 15 Jawa Timur 3.7 1.9 2.5 2.8 0.7 92.9 16 Banten 9.9 4.0 6.0 7.4 1.4 82.7 17 Bali 3.0 1.1 4.1 3.7 0.3 92.5 18 Nusa Tenggara Barat 5.3 2.6 2.5 4.1 0.7 90.1 19 Nusa Tenggara Timur 11.7 2.3 4.5 6.2 1.5 84.8 20 Kalimantan Barat 12.5 2.2 10.5 3.8 0.8 82.5 21 Kalimantan Tengah 34.4 9.8 26.2 15.2 1.6 58.6 22 Kalimantan Selatan 22.4 6.6 17.0 10.9 1.6 71.6 23 Kalimantan Timur 15.9 5.8 11.2 6.8 1.7 79.2 24 Sulawesi Utara 6.7 1.0 5.1 3.4 0.7 90.4 25 Sulawesi Tengah 7.2 3.4 5.9 3.9 0.7 87.4 26 Sulawesi Selatan 6.4 2.6 4.0 3.1 0.8 90.2 27 Sulawesi Tenggara 10.5 1.6 6.1 7.7 0.4 81.9 28 Gorontalo 7.3 2.0 4.7 3.9 1.3 89.7 29 Sulawesi Barat 9.6 1.7 6.8 3.0 1.7 86.8 30 Maluku 8.5 0.9 3.9 3.9 0.5 87.0 31 Maluku Utara 8.4 1.2 6.9 11.0 0.8 80.4 32 Papua Barat 15.5 5.6 13.5 7.5 4.3 79.5 33 Papua 18.1 6.4 15.3 9.2 2.6 75.8

9.3 3.2 6.8 5.0 1.1 86.0 Baik*) = Tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa dan tidak berbau Sumber : Riskesdas Indonesia 2007

PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT KUALITAS FISIK AIR MINUM PER PROVINSI TAHUN 2007

No Provinsi Kualitas fisik air minum

Keruh Berbau Berasa Berbusa Baik *)

Indonesia

Berwarna

Lampiran 2.11

<= 10 m > 10 m Tidak Tahu Jumlah <= 10 m > 10 m Tidak Tahu Jumlah <= 10 m > 10 m Tidak Tahu Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 41.38 39.84 18.77 100.00 27.52 34.89 37.59 100.00 30.12 35.82 34.07 100.00 2 Sumatera Utara 42.59 48.82 8.59 100.00 23.39 48.34 28.26 100.00 29.63 48.50 21.87 100.00 3 Sumatera Barat 30.33 50.02 19.66 100.00 24.77 47.92 27.31 100.00 26.13 48.43 25.44 100.00 4 Riau 39.97 47.84 12.19 100.00 30.23 52.81 16.96 100.00 34.30 50.73 14.97 100.00 5 Jambi 21.21 68.55 10.24 100.00 17.58 62.41 20.01 100.00 18.32 63.66 18.02 100.00 6 Sumatera Selatan 41.88 46.55 11.57 100.00 21.93 58.58 19.49 100.00 26.91 55.58 17.51 100.00 7 Bengkulu 47.05 38.76 14.19 100.00 22.48 49.21 28.31 100.00 29.32 46.30 24.38 100.00 8 Lampung 37.75 50.27 11.98 100.00 21.69 65.04 13.27 100.00 24.68 62.29 13.03 100.00 9 Kepulauan Bangka Belitung 23.97 61.28 14.75 100.00 23.03 49.78 27.19 100.00 23.42 54.61 21.96 100.00 10 Kepulauan Riau 32.98 46.03 20.99 100.00 13.17 34.99 51.85 100.00 19.27 38.39 42.33 100.00 11 DKI Jakarta 40.42 54.17 5.41 100.00 0.00 40.42 54.17 5.41 100.00 12 Jawa Barat 37.22 42.74 20.04 100.00 26.39 42.99 30.62 100.00 31.93 42.86 25.21 100.00 13 Jawa Tengah 26.13 53.65 20.22 100.00 15.11 58.38 26.51 100.00 19.76 56.38 23.86 100.00 14 DI Yogyakarta 23.86 70.02 6.12 100.00 15.07 74.55 10.37 100.00 20.55 71.73 7.72 100.00 15 Jawa Timur 24.24 59.69 16.07 100.00 13.90 60.93 25.16 100.00 18.02 60.44 21.55 100.00 16 Banten 45.83 37.13 17.04 100.00 23.35 31.86 44.79 100.00 33.95 34.35 31.71 100.00 17 Bali 25.52 58.59 15.89 100.00 10.82 60.76 28.42 100.00 17.58 59.76 22.65 100.00 18 Nusa Tenggara Barat 24.94 36.57 38.50 100.00 15.62 44.27 40.11 100.00 18.82 41.62 39.55 100.00 19 Nusa Tenggara Timur 36.39 53.89 9.72 100.00 9.41 55.22 35.37 100.00 11.71 55.11 33.18 100.00 20 Kalimantan Barat 32.77 44.50 22.73 100.00 17.65 51.76 30.59 100.00 19.21 51.01 29.78 100.00 21 Kalimantan Tengah 39.47 50.31 10.21 100.00 16.86 61.88 21.26 100.00 25.28 57.57 17.15 100.00 22 Kalimantan Selatan 30.94 60.88 8.18 100.00 13.21 67.43 19.36 100.00 17.08 66.00 16.92 100.00 23 Kalimantan Timur 28.76 47.59 23.65 100.00 16.92 60.63 22.45 100.00 20.45 56.75 22.81 100.00 24 Sulawesi Utara 31.07 51.79 17.15 100.00 31.49 40.16 28.35 100.00 31.37 43.58 25.05 100.00 25 Sulawesi Tengah 35.74 42.65 21.62 100.00 15.74 42.04 42.22 100.00 17.92 42.11 39.97 100.00 26 Sulawesi Selatan 32.59 48.59 18.82 100.00 16.25 51.93 31.83 100.00 18.52 51.46 30.02 100.00 27 Sulawesi Tenggara 21.08 64.47 14.45 100.00 13.32 59.03 27.66 100.00 14.33 59.74 25.93 100.00 28 Gorontalo 54.43 25.43 20.15 100.00 24.81 35.94 39.24 100.00 32.00 33.39 34.61 100.00 29 Sulawesi Barat 23.70 52.79 23.50 100.00 12.17 47.15 40.68 100.00 14.87 48.48 36.66 100.00 30 Maluku 22.50 58.11 19.39 100.00 16.52 47.30 36.18 100.00 17.56 49.18 33.26 100.00 31 Maluku Utara 37.70 46.18 16.12 100.00 28.14 43.04 28.82 100.00 29.61 43.52 26.87 100.00 32 Papua Barat 12.67 76.80 10.53 100.00 19.09 47.22 33.69 100.00 18.23 51.15 30.62 100.00 33 Papua 40.31 31.17 28.52 100.00 12.69 46.38 40.93 100.00 16.12 44.49 39.39 100.00

32.27 50.40 17.33 100.00 19.06 52.81 28.13 100.00 24.14 51.88 23.97 100.00 Sumber: BPS, Susenas 2008

Indonesia

PERSENTASE RUMAH TANGGA DENGAN SUMBER AIR MINUM DARI POMPA/SUMUR/MATA AIR MENURUT TIPE DAERAH, JARAK KE TEMPAT PENAMPUNGAN AKHIR KOTORAN/TINJA TERDEKAT DAN PROVINSI

TAHUN 2008

No Provinsi Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan

Lampiran 2.12

Sendiri Bersama Umum Tidak Ada Jumlah Sendiri Bersama Umum Tidak Ada Jumlah Sendiri Bersama Umum Tidak Ada Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 78.19 10.62 3.68 7.51 100.00 47.10 7.05 10.06 35.79 100.00 56.05 8.08 8.22 27.64 100.00

2 Sumatera Utara 87.65 7.89 1.66 2.80 100.00 60.03 5.64 6.06 28.28 100.00 72.76 6.67 4.03 16.53 100.00

3 Sumatera Barat 72.11 14.71 3.08 10.10 100.00 40.24 13.76 7.76 38.23 100.00 51.18 14.09 6.16 28.57 100.00

4 Riau 89.84 7.17 0.68 2.31 100.00 73.79 5.69 1.72 18.80 100.00 81.88 6.44 1.20 10.49 100.00

5 Jambi 82.05 7.95 1.25 8.76 100.00 58.67 7.87 4.45 29.02 100.00 66.24 7.89 3.41 22.45 100.00


7 Bengkulu 78.76 14.18 1.65 5.42 100.00 51.67 7.46 3.19 37.68 100.00 61.16 9.82 2.65 26.37 100.00

8 Lampung 74.40 13.11 2.19 10.31 100.00 68.90 13.72 1.33 16.06 100.00 70.19 13.58 1.53 14.70 100.00


10 Kepulauan Riau 83.42 13.30 1.65 1.63 100.00 81.54 6.25 1.76 10.45 100.00 82.54 9.98 1.70 5.78 100.00

11 DKI Jakarta 74.03 19.58 5.73 0.67 100.00 74.03 19.58 5.73 0.67 100.00

12 Jawa Barat 72.63 14.82 4.30 8.25 100.00 49.16 13.46 10.22 27.16 100.00 62.92 14.26 6.75 16.07 100.00

13 Jawa Tengah 66.24 14.71 2.26 16.79 100.00 55.13 12.35 3.46 29.07 100.00 60.53 13.49 2.88 23.10 100.00

14 DI Yogyakarta 58.45 31.18 0.70 9.67 100.00 78.68 15.25 0.53 5.55 100.00 65.67 25.49 0.64 8.20 100.00

15 Jawa Timur 66.81 15.53 1.79 15.87 100.00 50.39 15.09 1.56 32.96 100.00 58.42 15.31 1.67 24.60 100.00

16 Banten 74.35 16.09 2.35 7.21 100.00 34.92 6.10 3.81 55.17 100.00 58.66 12.12 2.93 26.30 100.00

17 Bali 70.41 22.99 0.67 5.93 100.00 53.28 15.64 0.45 30.63 100.00 63.17 19.88 0.58 16.37 100.00







24 Sulawesi Utara 69.82 22.87 1.80 5.51 100.00 56.87 15.24 2.98 24.91 100.00 62.49 18.55 2.47 16.49 100.00

25 Sulawesi Tengah 75.68 11.55 4.74 8.03 100.00 43.91 7.83 3.70 44.56 100.00 50.58 8.61 3.92 36.89 100.00



28 Gorontalo 53.70 17.71 9.42 19.18 100.00 21.85 13.41 10.32 54.42 100.00 31.82 14.75 10.04 43.39 100.00

29 Sulawesi Barat 63.72 11.85 3.06 21.37 100.00 37.33 8.43 2.12 52.12 100.00 46.14 9.57 2.44 41.85 100.00

30 Maluku 65.94 18.25 4.52 11.29 100.00 40.51 4.98 9.19 45.33 100.00 47.15 8.44 7.97 36.44 100.00

31 Maluku Utara 70.52 20.60 3.19 5.68 100.00 33.09 12.68 18.21 36.02 100.00 44.21 15.03 13.75 27.01 100.00

32 Papua Barat 71.43 18.60 8.31 1.66 100.00 36.31 18.45 13.87 31.37 100.00 44.32 18.48 12.60 24.60 100.00

33 Papua 76.88 13.37 6.68 3.07 100.00 37.35 13.35 2.68 46.62 100.00 46.27 13.36 3.59 36.78 100.00

71.92 15.18 2.93 9.97 100.00 52.00 11.69 4.61 31.71 100.00 61.68 13.38 3.79 21.14 100.00


Perdesaan Perkotaan + Perdesaan

Indonesia

PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT FASILITAS TEMPAT BUANG AIR BESAR, TIPE DAERAH DAN PROVINSI TAHUN 2008

No Provinsi Perkotaan

Lampiran 2.13

Perkotaan + Perdesaan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 65.72 10.61 18.00 5.67 100.00 2 Sumatera Utara 69.44 9.30 16.87 4.39 100.00 3 Sumatera Barat 68.49 8.07 15.00 8.45 100.00 4 Riau 69.64 12.15 14.80 3.41 100.00 5 Jambi 65.49 9.06 18.54 6.91 100.00 6 Sumatera Selatan 57.95 11.05 25.39 5.60 100.00 7 Bengkulu 70.88 11.39 14.04 3.69 100.00 8 Lampung 59.77 6.32 31.96 1.95 100.00 9 Kepulauan Bangka Belitung 84.97 5.96 7.33 1.73 100.00 10 Kepulauan Riau 58.05 6.73 29.31 5.92 100.00 11 DKI Jakarta 86.79 12.00 1.02 0.19 100.00 12 Jawa Barat 78.50 9.75 5.69 6.06 100.00 13 Jawa Tengah 77.26 6.14 14.45 2.15 100.00 14 DI Yogyakarta 85.41 2.33 12.08 0.18 100.00 15 Jawa Timur 72.78 6.68 19.15 1.39 100.00 16 Banten 89.03 4.66 4.85 1.46 100.00 17 Bali 95.89 2.67 0.93 0.50 100.00 18 Nusa Tenggara Barat 88.25 7.75 1.92 2.08 100.00 19 Nusa Tenggara Timur 44.21 24.03 25.41 6.35 100.00 20 Kalimantan Barat 70.86 11.59 11.82 5.73 100.00 21 Kalimantan Tengah 47.39 9.94 26.08 16.59 100.00 22 Kalimantan Selatan 68.06 7.01 13.93 11.00 100.00 23 Kalimantan Timur 74.91 9.24 11.78 4.07 100.00 24 Sulawesi Utara 83.05 11.26 3.92 1.77 100.00 25 Sulawesi Tengah 83.54 5.21 8.92 2.33 100.00 26 Sulawesi Selatan 79.54 7.77 11.00 1.70 100.00 27 Sulawesi Tenggara 69.61 7.32 20.69 2.38 100.00 28 Gorontalo 88.82 3.59 4.87 2.72 100.00 29 Sulawesi Barat 77.49 5.71 11.67 5.12 100.00 30 Maluku 80.15 8.21 7.64 4.00 100.00 31 Maluku Utara 85.19 6.13 6.02 2.67 100.00 32 Papua Barat 48.15 30.47 13.59 7.79 100.00 33 Papua 36.83 22.21 19.30 21.66 100.00

74.67 8.44 13.19 3.70 100.00


Indonesia

Jumlah

PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT JENIS KLOSET DAN PROVINSI TAHUN 2008

No Provinsi Leher angsa "Plengsengan" Cemplung/cubluk Tidak pakai

Lampiran 2.13.a

Perkotaan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Nanggroe Aceh Darussalam 85.51 7.66 5.36 1.47 100.00 2 Sumatera Utara 83.71 8.11 6.68 1.51 100.00 3 Sumatera Barat 86.42 5.15 6.25 2.19 100.00 4 Riau 83.91 8.66 5.63 1.81 100.00 5 Jambi 77.57 9.05 10.82 2.56 100.00 6 Sumatera Selatan 82.29 9.57 6.84 1.30 100.00 7 Bengkulu 82.23 14.76 2.46 0.55 100.00 8 Lampung 83.89 6.19 8.57 1.34 100.00 9 Kepulauan Bangka Belitung 86.06 7.21 6.11 0.62 100.00 10 Kepulauan Riau 87.16 7.04 4.98 0.83 100.00 11 DKI Jakarta 86.79 12.00 1.02 0.19 100.00 12 Jawa Barat 85.26 9.31 2.66 2.76 100.00 13 Jawa Tengah 87.58 5.09 6.33 1.00 100.00 14 DI Yogyakarta 96.90 1.24 1.63 0.23 100.00 15 Jawa Timur 86.28 5.55 7.51 0.66 100.00 16 Banten 93.04 3.44 3.08 0.44 100.00 17 Bali 96.44 2.55 0.81 0.19 100.00 18 Nusa Tenggara Barat 90.05 7.99 1.17 0.79 100.00 19 Nusa Tenggara Timur 80.37 14.25 4.26 1.11 100.00 20 Kalimantan Barat 89.35 5.00 4.08 1.58 100.00 21 Kalimantan Tengah 72.93 10.29 11.15 5.63 100.00 22 Kalimantan Selatan 81.91 4.25 8.85 4.99 100.00 23 Kalimantan Timur 82.06 8.54 7.86 1.55 100.00 24 Sulawesi Utara 85.08 12.13 1.79 1.00 100.00 25 Sulawesi Tengah 93.81 2.36 2.10 1.73 100.00 26 Sulawesi Selatan 91.65 5.37 2.33 0.65 100.00 27 Sulawesi Tenggara 91.01 6.52 1.94 0.53 100.00 28 Gorontalo 94.51 3.14 1.95 0.40 100.00 29 Sulawesi Barat 87.28 6.15 3.37 3.20 100.00 30 Maluku 88.96 5.27 3.21 2.55 100.00 31 Maluku Utara 91.70 3.92 2.78 1.60 100.00 32 Papua Barat 49.14 39.07 8.06 3.74 100.00 33 Papua 58.59 35.02 5.84 0.54 100.00

86.49 7.44 4.65 1.41 100.00


Indonesia

Jumlah



Lampiran 2.13.b

Perdesaan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 54.19 12.33 25.36 8.11 100.00 2 Sumatera Utara 52.91 10.67 28.68 7.74 100.00 3 Sumatera Barat 54.85 10.29 21.66 13.21 100.00 4 Riau 52.19 16.43 26.01 5.37 100.00 5 Jambi 58.05 9.06 23.30 9.59 100.00 6 Sumatera Selatan 37.06 12.33 41.32 9.29 100.00 7 Bengkulu 61.59 8.62 23.52 6.26 100.00 8 Lampung 51.85 6.36 39.63 2.15 100.00 9 Kepulauan Bangka Belitung 83.46 4.24 9.02 3.27 100.00 10 Kepulauan Riau 22.13 6.34 59.33 12.20 100.00 11 DKI Jakarta 12 Jawa Barat 66.43 10.54 11.09 11.94 100.00 13 Jawa Tengah 65.82 7.30 23.46 3.42 100.00 14 DI Yogyakarta 65.61 4.23 30.08 0.09 100.00 15 Jawa Timur 56.57 8.03 33.13 2.27 100.00 16 Banten 76.46 8.50 10.39 4.65 100.00 17 Bali 94.88 2.89 1.15 1.07 100.00 18 Nusa Tenggara Barat 86.42 7.50 2.69 3.39 100.00 19 Nusa Tenggara Timur 33.43 26.94 31.72 7.91 100.00 20 Kalimantan Barat 59.03 15.81 16.78 8.39 100.00 21 Kalimantan Tengah 30.19 9.71 36.14 23.96 100.00 22 Kalimantan Selatan 54.93 9.63 18.75 16.69 100.00 23 Kalimantan Timur 60.98 10.61 19.43 8.98 100.00 24 Sulawesi Utara 81.09 10.42 5.98 2.51 100.00 25 Sulawesi Tengah 79.01 6.47 11.93 2.60 100.00 26 Sulawesi Selatan 70.96 9.47 17.14 2.44 100.00 27 Sulawesi Tenggara 60.39 7.67 28.76 3.18 100.00 28 Gorontalo 84.23 3.94 7.23 4.59 100.00 29 Sulawesi Barat 69.43 5.36 18.51 6.71 100.00 30 Maluku 75.09 9.89 10.18 4.83 100.00 31 Maluku Utara 81.13 7.50 8.03 3.34 100.00 32 Papua Barat 47.73 26.83 15.94 9.50 100.00 33 Papua 25.30 15.43 26.42 32.84 100.00

59.93 9.68 23.84 6.55 100.00


Indonesia

Jumlah



Lampiran 2.14


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 48.82 1.66 18.42 18.04 10.37 2.69 100.00

2 Sumatera Utara 58.75 0.79 12.31 18.29 5.21 4.64 100.00

3 Sumatera Barat 41.27 15.32 26.20 11.97 1.42 3.83 100.00

4 Riau 58.48 1.52 10.65 24.26 4.26 0.83 100.00

5 Jambi 42.29 1.67 25.38 26.31 3.39 0.96 100.00

6 Sumatera Selatan 44.92 2.22 22.55 24.74 4.22 1.35 100.00

7 Bengkulu 34.99 1.28 22.07 33.11 5.77 2.78 100.00

8 Lampung 40.61 3.42 10.85 42.85 1.47 0.80 100.00

9 Kepulauan Bangka Belitung 63.82 0.94 2.65 9.90 19.95 2.74 100.00

10 Kepulauan Riau 49.42 0.54 28.06 11.52 8.98 1.49 100.00

11 DKI Jakarta 88.74 0.81 6.61 2.56 0.06 1.23 100.00

12 Jawa Barat 53.70 13.94 21.76 7.94 1.44 1.22 100.00

13 Jawa Tengah 54.09 4.81 19.60 18.36 2.05 1.08 100.00

14 DI Yogyakarta 74.91 1.22 7.98 15.29 0.20 0.40 100.00

15 Jawa Timur 51.41 1.13 20.78 22.38 3.73 0.58 100.00

16 Banten 61.56 7.16 10.25 6.79 13.08 1.17 100.00

17 Bali 79.46 0.62 6.38 2.43 10.60 0.51 100.00

18 Nusa Tenggara Barat 46.63 2.53 29.74 4.93 15.00 1.17 100.00

19 Nusa Tenggara Timur 22.06 0.43 0.44 51.33 18.76 6.98 100.00

20 Kalimantan Barat 38.81 1.50 22.57 22.73 11.40 2.99 100.00

21 Kalimantan Tengah 27.80 0.93 43.13 25.09 1.29 1.77 100.00

22 Kalimantan Selatan 39.86 0.79 30.82 26.66 1.63 0.23 100.00

23 Kalimantan Timur 58.59 0.82 15.94 22.10 1.98 0.58 100.00

24 Sulawesi Utara 60.88 1.57 10.16 19.21 5.11 3.08 100.00

25 Sulawesi Tengah 48.76 1.13 21.54 12.51 12.57 3.48 100.00

26 Sulawesi Selatan 55.55 1.58 9.28 15.80 16.55 1.26 100.00

27 Sulawesi Tenggara 48.19 0.58 8.38 22.83 17.36 2.67 100.00

28 Gorontalo 46.63 1.23 19.29 8.44 22.53 1.88 100.00

29 Sulawesi Barat 42.50 0.54 21.26 14.50 19.63 1.58 100.00

30 Maluku 47.66 0.83 9.55 9.13 29.69 3.14 100.00

31 Maluku Utara 58.13 0.73 8.68 8.10 19.74 4.61 100.00

32 Papua Barat 47.26 1.18 19.06 15.12 12.07 5.31 100.00

33 Papua 29.42 1.16 4.95 27.87 23.39 13.21 100.00

53.33 4.70 17.93 17.21 5.23 1.61 100.00


PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR TINJA DAN PROVINSI TAHUN 2008

No Provinsi Tangki/septik Kolam/sawah Sungai/danau/laut Lainnya Jumlah

Indonesia

Lobang tanah Pantai/kebun

Lampiran 2.14.a

Perkotaan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


2 Sumatera Utara 82.98 0.62 5.24 8.37 0.64 2.15 100.00

3 Sumatera Barat 70.10 7.08 9.96 7.55 1.32 3.99 100.00

4 Riau 83.37 1.14 4.16 9.07 1.98 0.28 100.00

5 Jambi 66.94 1.86 12.01 14.66 3.38 1.14 100.00


7 Bengkulu 59.27 1.11 7.31 28.77 0.34 3.19 100.00

8 Lampung 69.10 3.72 11.44 13.79 0.72 1.24 100.00


10 Kepulauan Riau 78.62 0.62 5.10 12.90 1.91 0.85 100.00

11 DKI Jakarta 88.74 0.81 6.61 2.56 0.06 1.23 100.00

12 Jawa Barat 62.99 6.89 22.35 5.68 0.42 1.67 100.00

13 Jawa Tengah 68.32 2.44 17.31 10.40 0.96 0.57 100.00

14 DI Yogyakarta 84.23 1.13 10.26 4.09 0.00 0.29 100.00

15 Jawa Timur 69.19 0.82 16.60 12.06 1.05 0.28 100.00

16 Banten 83.07 6.59 3.82 3.74 1.92 0.86 100.00

17 Bali 90.22 0.73 4.26 1.87 2.54 0.37 100.00







24 Sulawesi Utara 74.35 1.74 4.28 15.15 1.64 2.83 100.00

25 Sulawesi Tengah 83.49 0.07 8.08 5.66 1.49 1.21 100.00



28 Gorontalo 77.01 0.65 9.52 2.97 8.39 1.46 100.00

29 Sulawesi Barat 70.40 0.00 9.62 4.43 14.71 0.84 100.00

30 Maluku 76.51 0.58 8.08 4.92 8.51 1.40 100.00

31 Maluku Utara 85.68 0.41 3.36 3.95 4.34 2.27 100.00

32 Papua Barat 77.84 1.28 8.29 8.55 1.65 2.38 100.00

33 Papua 78.85 1.29 4.17 13.34 2.14 0.21 100.00

72.29 2.93 13.97 8.64 1.14 1.04 100.00


Indonesia




Lampiran 2.14.b

Perdesaan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


2 Sumatera Utara 38.03 0.94 18.36 26.78 9.13 6.76 100.00

3 Sumatera Barat 26.20 19.62 34.68 14.28 1.47 3.75 100.00

4 Riau 33.18 1.91 17.25 39.69 6.58 1.39 100.00

5 Jambi 30.47 1.59 31.79 31.90 3.39 0.87 100.00


7 Bengkulu 21.88 1.37 30.04 35.45 8.70 2.56 100.00

8 Lampung 31.85 3.32 10.67 51.78 1.71 0.67 100.00


10 Kepulauan Riau 16.63 0.44 53.84 9.97 16.91 2.20 100.00

11 DKI Jakarta

12 Jawa Barat 40.52 23.92 20.93 11.16 2.89 0.57 100.00

13 Jawa Tengah 40.63 7.05 21.76 25.90 3.09 1.57 100.00

14 DI Yogyakarta 58.13 1.38 3.87 35.46 0.57 0.59 100.00

15 Jawa Timur 34.39 1.42 24.78 32.24 6.29 0.88 100.00

16 Banten 29.02 8.02 19.96 11.40 29.95 1.64 100.00

17 Bali 64.77 0.47 9.28 3.19 21.60 0.70 100.00







24 Sulawesi Utara 50.55 1.44 14.66 22.31 7.77 3.26 100.00

25 Sulawesi Tengah 39.53 1.42 25.12 14.34 15.52 4.08 100.00



28 Gorontalo 32.78 1.50 23.75 10.93 28.97 2.07 100.00

29 Sulawesi Barat 28.52 0.81 27.09 19.55 22.09 1.95 100.00

30 Maluku 37.47 0.92 10.07 10.61 37.17 3.76 100.00

31 Maluku Utara 46.49 0.87 10.93 9.86 26.25 5.60 100.00

32 Papua Barat 38.24 1.14 22.24 17.06 15.15 6.17 100.00

33 Papua 15.01 1.12 5.18 32.11 29.59 17.01 100.00

35.39 6.37 21.67 25.32 9.09 2.15 100.00


Indonesia




Lampiran 2.15

<19 2049 5099 100149 150+ Jumlah <19 2049 5099 100149 150+ Jumlah <19 2049 5099 100149 150+ Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 4.00 41.71 35.78 10.80 7.71 100.00 3.15 57.49 32.26 5.04 2.06 100.00 3.39 52.94 33.28 6.70 3.69 100.00

2 Sumatera Utara 2.90 33.07 44.91 12.17 6.96 100.00 3.47 48.96 41.55 4.66 1.36 100.00 3.21 41.63 43.10 8.12 3.94 100.00

3 Sumatera Barat 6.75 30.87 37.78 14.50 10.10 100.00 4.34 42.34 42.97 7.75 2.59 100.00 5.17 38.40 41.19 10.07 5.17 100.00

4 Riau 2.47 37.66 40.19 13.88 5.80 100.00 1.84 47.53 40.47 7.14 3.02 100.00 2.16 42.56 40.33 10.54 4.42 100.00

5 Jambi 1.65 35.65 45.08 13.48 4.13 100.00 2.17 41.23 47.60 6.77 2.23 100.00 2.00 39.42 46.79 8.94 2.85 100.00

6 Sumatera Selatan 7.32 48.85 32.60 7.08 4.14 100.00 4.76 49.13 40.90 3.77 1.44 100.00 5.75 49.03 37.69 5.05 2.49 100.00

7 Bengkulu 7.69 37.81 37.22 10.69 6.59 100.00 3.48 55.15 37.18 2.57 1.61 100.00 4.96 49.07 37.20 5.42 3.36 100.00

8 Lampung 4.60 29.02 51.71 8.82 5.84 100.00 1.40 28.00 58.80 9.13 2.67 100.00 2.15 28.24 57.13 9.06 3.41 100.00

9 Kepulauan Bangka Belitung 1.63 41.79 44.16 8.47 3.95 100.00 1.19 46.60 42.09 7.66 2.47 100.00 1.40 44.30 43.08 8.04 3.18 100.00

10 Kepulauan Riau 7.85 37.29 40.34 9.08 5.44 100.00 3.61 38.51 40.23 7.40 10.24 100.00 5.85 37.87 40.29 8.29 7.70 100.00

11 DKI Jakarta 24.17 31.36 22.09 10.49 11.88 100.00 24.17 31.36 22.09 10.49 11.88 100.00

12 Jawa Barat 8.29 35.03 39.37 10.76 6.54 100.00 2.83 50.38 39.93 5.26 1.60 100.00 6.03 41.38 39.60 8.49 4.50 100.00

13 Jawa Tengah 3.00 17.99 52.19 15.70 11.11 100.00 0.58 14.85 56.29 17.60 10.67 100.00 1.76 16.38 54.30 16.68 10.88 100.00

14 DI Yogyakarta 20.80 18.08 37.36 13.47 10.29 100.00 0.69 10.06 53.76 21.77 13.71 100.00 13.62 15.22 43.21 16.43 11.51 100.00

15 Jawa Timur 6.52 26.27 47.50 12.25 7.47 100.00 1.43 25.98 51.94 13.64 7.01 100.00 3.92 26.12 49.77 12.96 7.23 100.00

16 Banten 11.96 24.18 41.75 12.38 9.73 100.00 2.14 36.07 53.96 5.86 1.97 100.00 8.05 28.91 46.61 9.78 6.64 100.00

17 Bali 18.36 25.71 32.69 13.51 9.74 100.00 5.41 45.81 38.91 6.90 2.98 100.00 12.88 34.21 35.32 10.71 6.88 100.00

18 Nusa Tenggara Barat 14.09 54.35 22.25 5.60 3.71 100.00 9.02 63.14 24.71 2.32 0.81 100.00 11.14 59.46 23.68 3.69 2.02 100.00

19 Nusa Tenggara Timur 11.94 44.53 31.80 7.40 4.33 100.00 5.71 67.33 23.93 2.47 0.55 100.00 6.82 63.26 25.34 3.35 1.23 100.00

20 Kalimantan Barat 3.06 31.50 40.87 14.10 10.48 100.00 2.45 54.91 36.59 4.49 1.56 100.00 2.62 48.40 37.78 7.16 4.04 100.00

21 Kalimantan Tengah 6.48 43.30 37.24 8.51 4.47 100.00 2.60 53.28 39.81 3.15 1.15 100.00 3.92 49.88 38.94 4.98 2.28 100.00

22 Kalimantan Selatan 10.22 40.40 34.24 8.65 6.49 100.00 4.34 44.66 43.28 6.12 1.61 100.00 6.78 42.89 39.53 7.17 3.64 100.00

23 Kalimantan Timur 7.35 40.48 34.26 9.68 8.23 100.00 1.58 44.40 43.61 7.41 3.00 100.00 5.17 41.96 37.79 8.82 6.25 100.00

24 Sulawesi Utara 9.29 47.81 30.99 7.37 4.53 100.00 3.97 59.38 30.76 4.01 1.88 100.00 6.28 54.36 30.86 5.47 3.03 100.00

25 Sulawesi Tengah 8.08 34.37 34.38 12.69 10.49 100.00 3.64 47.53 38.11 7.87 2.85 100.00 4.57 44.77 37.32 8.88 4.46 100.00

26 Sulawesi Selatan 11.14 28.54 35.97 13.47 10.88 100.00 2.20 32.34 51.49 10.87 3.10 100.00 5.08 31.11 46.49 11.71 5.61 100.00

27 Sulawesi Tenggara 13.75 32.10 34.86 11.07 8.21 100.00 2.99 41.35 43.56 8.83 3.27 100.00 5.45 39.23 41.57 9.34 4.41 100.00

28 Gorontalo 3.48 45.02 35.58 9.36 6.56 100.00 7.76 57.35 27.12 4.78 2.99 100.00 6.42 53.49 29.77 6.21 4.11 100.00

29 Sulawesi Barat 1.83 28.13 51.25 11.47 7.32 100.00 6.32 48.80 38.04 5.39 1.44 100.00 4.82 41.90 42.45 7.42 3.41 100.00

30 Maluku 7.91 46.12 35.23 7.26 3.48 100.00 1.99 50.88 41.01 5.13 0.99 100.00 3.54 49.64 39.50 5.68 1.64 100.00

31 Maluku Utara 12.29 20.87 44.97 15.42 6.46 100.00 0.98 38.95 49.54 8.69 1.84 100.00 4.34 33.58 48.18 10.69 3.21 100.00

32 Papua Barat 16.53 39.77 29.60 9.11 4.99 100.00 6.94 63.03 26.37 1.96 1.70 100.00 9.13 57.72 27.11 3.59 2.45 100.00

33 Papua 13.24 50.42 25.25 6.29 4.80 100.00 37.08 52.57 8.98 1.16 0.20 100.00 31.70 52.09 12.65 2.32 1.24 100.00

8.68 30.48 40.83 11.87 8.13 100.00 2.99 38.49 45.20 9.06 4.25 100.00 5.76 34.60 43.08 10.43 6.14 100.00


Indonesia

No Provinsi

PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT LUAS LANTAI TEMPAT TINGGAL (M 2 ). TIPE DAERAH DAN PROVINSI TAHUN 2008

Luas Lantai (m2)

Perkotaan Perdesaan Perkotaan/Perdesaan

Lampiran 2.16

Bukan tanah Tanah Jumlah Bukan Tanah Tanah Jumlah Bukan Tanah Tanah Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 95.83 4.17 100.00 87.01 12.99 100.00 89.55 10.45 100.00

2 Sumatera Utara 97.17 2.83 100.00 92.28 7.72 100.00 94.54 5.46 100.00

3 Sumatera Barat 97.40 2.60 100.00 96.10 3.90 100.00 96.55 3.45 100.00

4 Riau 98.41 1.59 100.00 96.38 3.62 100.00 97.41 2.59 100.00

5 Jambi 97.93 2.07 100.00 92.94 7.06 100.00 94.56 5.44 100.00

6 Sumatera Selatan 96.69 3.31 100.00 85.05 14.95 100.00 89.55 10.45 100.00

7 Bengkulu 97.73 2.27 100.00 87.51 12.49 100.00 91.09 8.91 100.00

8 Lampung 90.89 9.11 100.00 77.48 22.52 100.00 80.63 19.37 100.00

9 Kepulauan Bangka Belitung 97.69 2.31 100.00 96.70 3.30 100.00 97.18 2.82 100.00

10 Kepulauan Riau 95.03 4.97 100.00 94.49 5.51 100.00 94.78 5.22 100.00

11 DKI Jakarta 98.20 1.80 100.00 98.20 1.80 100.00

12 Jawa Barat 96.28 3.72 100.00 91.73 8.27 100.00 94.39 5.61 100.00

13 Jawa Tengah 85.94 14.06 100.00 62.58 37.42 100.00 73.93 26.07 100.00

14 DI Yogyakarta 94.65 5.35 100.00 83.25 16.75 100.00 90.58 9.42 100.00

15 Jawa Timur 91.76 8.24 100.00 69.71 30.29 100.00 80.49 19.51 100.00

16 Banten 96.23 3.77 100.00 85.31 14.69 100.00 91.88 8.12 100.00

17 Bali 97.03 2.97 100.00 91.22 8.78 100.00 94.58 5.42 100.00

18 Nusa Tenggara Barat 91.13 8.87 100.00 85.88 14.12 100.00 88.08 11.92 100.00

19 Nusa Tenggara Timur 92.01 7.99 100.00 51.82 48.18 100.00 58.99 41.01 100.00

20 Kalimantan Barat 98.34 1.66 100.00 96.93 3.07 100.00 97.32 2.68 100.00

21 Kalimantan Tengah 97.55 2.45 100.00 96.18 3.82 100.00 96.65 3.35 100.00

22 Kalimantan Selatan 98.68 1.32 100.00 97.17 2.83 100.00 97.80 2.20 100.00

23 Kalimantan Timur 96.99 3.01 100.00 95.32 4.68 100.00 96.36 3.64 100.00

24 Sulawesi Utara 94.15 5.85 100.00 87.67 12.33 100.00 90.48 9.52 100.00

25 Sulawesi Tengah 97.60 2.40 100.00 89.95 10.05 100.00 91.56 8.44 100.00

26 Sulawesi Selatan 97.38 2.62 100.00 95.43 4.57 100.00 96.06 3.94 100.00

27 Sulawesi Tenggara 93.57 6.43 100.00 87.49 12.51 100.00 88.88 11.12 100.00

28 Gorontalo 96.47 3.53 100.00 86.83 13.17 100.00 89.85 10.15 100.00

29 Sulawesi Barat 94.91 5.09 100.00 90.92 9.08 100.00 92.26 7.74 100.00

30 Maluku 96.50 3.50 100.00 80.07 19.93 100.00 84.36 15.64 100.00

31 Maluku Utara 96.35 3.65 100.00 73.86 26.14 100.00 80.54 19.46 100.00

32 Papua Barat 96.54 3.46 100.00 86.85 13.15 100.00 89.06 10.94 100.00

33 Papua 95.40 4.60 100.00 70.62 29.38 100.00 76.21 23.79 100.00

94.10 5.90 100.00 81.32 18.68 100.00 87.53 12.47 100.00


Indonesia

PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT TIPE DAERAH, DAN JENIS LANTAI TERLUAS (M 2 ) DAN PROVINSI, TAHUN 2008

Perkotaan Perdesaan No

Perkotaan+Perdesaan Provinsi

Lampiran 2.17

Tembok Kayu Bambu Lainnya Jumlah Tembok Kayu Bambu Lainnya Jumlah Tembok Kayu Bambu Lainnya Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)


2 Sumatera Utara 67.45 26.97 4.57 1.01 100.00 36.66 55.31 6.91 1.12 100.00 50.85 42.25 5.83 1.07 100.00

3 Sumatera Barat 79.29 19.71 0.47 0.52 100.00 63.59 33.38 2.50 0.54 100.00 68.98 28.69 1.80 0.53 100.00

4 Riau 64.04 34.86 0.09 1.02 100.00 35.45 63.29 0.43 0.84 100.00 49.86 48.96 0.26 0.93 100.00

5 Jambi 58.16 41.28 0.10 0.46 100.00 45.57 53.29 0.58 0.57 100.00 49.65 49.39 0.42 0.53 100.00


7 Bengkulu 74.41 21.66 3.47 0.46 100.00 44.12 50.36 4.96 0.56 100.00 54.74 40.30 4.44 0.52 100.00

8 Lampung 76.96 10.23 12.35 0.46 100.00 56.92 28.00 14.01 1.07 100.00 61.63 23.83 13.62 0.92 100.00


10 Kepulauan Riau 78.45 20.70 0.17 0.68 100.00 19.24 79.75 0.40 0.62 100.00 50.56 48.51 0.28 0.65 100.00

11 DKI Jakarta 91.31 7.37 0.31 1.01 100.00 91.31 7.37 0.31 1.01 100.00

12 Jawa Barat 88.02 2.56 9.15 0.26 100.00 61.35 4.63 33.70 0.33 100.00 76.99 3.42 19.31 0.29 100.00

13 Jawa Tengah 82.20 11.81 5.74 0.26 100.00 56.57 31.10 11.71 0.62 100.00 69.03 21.72 8.81 0.44 100.00

14 DI Yogyakarta 94.07 2.23 3.41 0.29 100.00 75.07 9.24 15.62 0.07 100.00 87.29 4.73 7.77 0.21 100.00

15 Jawa Timur 88.55 4.62 6.41 0.42 100.00 67.57 16.58 14.97 0.87 100.00 77.83 10.73 10.78 0.65 100.00

16 Banten 92.64 3.28 3.73 0.36 100.00 61.55 3.88 34.40 0.17 100.00 80.27 3.51 15.94 0.29 100.00

17 Bali 95.97 1.60 2.16 0.28 100.00 90.55 2.45 6.81 0.19 100.00 93.67 1.96 4.13 0.24 100.00







24 Sulawesi Utara 72.28 23.28 3.22 1.22 100.00 56.32 35.28 7.86 0.54 100.00 63.25 30.07 5.84 0.83 100.00

25 Sulawesi Tengah 66.41 32.88 0.11 0.60 100.00 42.59 53.44 3.53 0.44 100.00 47.59 49.12 2.81 0.47 100.00



28 Gorontalo 78.54 7.63 13.10 0.73 100.00 49.47 26.59 23.04 0.90 100.00 58.57 20.66 19.93 0.85 100.00

29 Sulawesi Barat 39.57 44.25 4.75 11.43 100.00 21.77 67.54 6.90 3.78 100.00 27.71 59.76 6.18 6.34 100.00

30 Maluku 71.87 24.89 1.07 2.17 100.00 65.30 25.67 2.79 6.23 100.00 67.02 25.47 2.34 5.17 100.00

31 Maluku Utara 81.14 16.00 0.76 2.10 100.00 61.30 31.33 4.53 2.83 100.00 67.19 26.78 3.41 2.62 100.00

32 Papua Barat 75.75 23.76 0.00 0.49 100.00 36.17 55.67 1.78 6.38 100.00 45.20 48.39 1.38 5.03 100.00

33 Papua 73.27 25.77 0.55 0.41 100.00 10.52 80.23 0.79 8.46 100.00 24.69 67.93 0.74 6.64 100.00

81.26 12.59 5.38 0.78 100.00 50.56 32.60 14.87 1.96 100.00 65.49 22.87 10.26 1.39 100.00


Indonesia

No Provinsi

PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT TIPE DAERAH, DAN JENIS DINDING TERLUAS (M 2 ) DAN PROVINSI, TAHUN 2008

Perkotaan Perdesaan Perkotaan+Perdesaan

Lampiran 2.18

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


2 Sumatera Utara 9.73 3.91 10.43 9.36 2.11 1.24 1.28 9.00 25.19

3 Sumatera Barat 14.84 7.89 15.28 14.89 2.37 2.02 2.59 11.00 34.65

4 Riau 12.97 6.52 14.74 14.19 1.87 1.55 2.46 8.28 30.35

5 Jambi 9.06 4.39 10.66 10.00 1.39 1.35 1.54 8.78 25.77


7 Bengkulu 11.08 4.91 14.34 14.35 1.56 1.84 1.98 11.97 32.50

8 Lampung 12.40 6.62 18.50 17.92 1.85 1.41 2.47 14.04 36.49


10 Kepulauan Riau 13.04 5.18 15.26 14.55 1.20 1.38 1.53 8.48 29.81

11 DKI Jakarta 11.86 5.99 19.02 18.33 1.88 1.45 1.51 12.93 37.83

12 Jawa Barat 10.70 5.23 13.54 13.94 1.56 1.85 1.63 13.04 32.07

13 Jawa Tengah 8.68 5.66 15.09 15.26 1.30 1.21 1.56 12.29 32.05

14 DI Yogyakarta 8.29 5.34 19.48 19.34 1.00 1.51 2.01 13.52 39.10

15 Jawa Timur 9.83 4.78 14.86 13.99 1.49 1.52 1.71 11.57 31.81

16 Banten 11.98 7.62 16.37 15.87 1.64 1.89 2.10 14.44 37.01

17 Bali 18.27 7.91 17.96 18.26 1.71 2.52 2.42 14.69 39.58







24 Sulawesi Utara 17.20 8.38 19.72 18.38 2.34 1.76 3.48 11.61 38.43

25 Sulawesi Tengah 16.97 9.16 15.92 14.51 2.79 2.88 3.61 13.26 39.65



28 Gorontalo 32.98 11.39 25.05 18.64 4.27 3.50 5.03 10.81 49.66

29 Sulawesi Barat 15.78 10.80 14.56 14.27 3.31 1.90 3.26 11.49 36.39

30 Maluku 14.97 7.15 18.43 15.92 2.53 2.30 2.88 10.49 34.47

31 Maluku Utara 19.07 9.91 16.62 11.82 3.12 2.16 2.99 9.61 35.59

32 Papua Barat 12.29 5.29 13.07 12.74 1.15 1.46 1.42 10.03 29.51

33 Papua 12.25 6.43 16.02 14.96 2.86 1.98 3.33 9.51 31.81

11.56 6.15 15.24 14.83 1.79 1.72 1.98 11.96 33.24


PERSENTASE PENDUDUK YANG MEMPUNYAI KELUHAN KESEHATAN SELAMA BULAN REFERENSI MENURUT JENIS KELUHAN KESEHATAN YANG DIALAMI DAN PROVINSI TAHUN 2008

Indonesia

No Provinsi

Keluhan Kesehatan

Panas Sakit Kepala Batuk Keluhan Lainnya

% Penduduk yang Mempunyai Keluhan

Kesehatan


Pilek Diare/ Buang Buang Air

Asma/Nafas Sesak Sakit Gigi

Lampiran 2.18.a

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


2 Sumatera Utara 9.23 3.38 9.91 8.61 1.78 0.89 0.97 8.16 23.81

3 Sumatera Barat 12.43 5.75 13.87 12.99 1.55 1.31 1.64 8.96 29.17

4 Riau 12.10 4.93 14.44 14.18 1.41 1.20 1.81 7.38 27.89

5 Jambi 8.03 3.74 9.72 8.85 1.20 1.13 0.85 8.74 23.54


7 Bengkulu 11.20 3.81 15.85 16.11 1.71 1.95 1.36 12.12 32.99

8 Lampung 14.86 7.90 21.91 21.13 2.13 1.59 3.00 15.35 41.34


10 Kepulauan Riau 12.81 4.55 16.46 16.14 1.22 1.32 1.50 8.09 30.88

11 DKI Jakarta 11.86 5.99 19.02 18.33 1.88 1.45 1.51 12.93 37.83

12 Jawa Barat 9.66 4.47 13.03 13.27 1.45 1.65 1.39 11.89 30.12

13 Jawa Tengah 8.18 5.03 14.66 14.74 1.19 1.04 1.36 12.21 31.18

14 DI Yogyakarta 8.20 5.09 20.43 20.06 1.04 1.57 2.00 12.64 39.24

15 Jawa Timur 9.32 4.32 15.36 14.56 1.47 1.34 1.44 11.28 31.79

16 Banten 11.87 7.12 17.09 16.66 1.57 1.56 2.09 14.80 38.57

17 Bali 17.36 7.86 17.88 18.39 1.63 2.13 2.32 13.45 38.34







24 Sulawesi Utara 13.85 5.81 16.77 16.24 1.50 1.30 2.33 11.21 35.16

25 Sulawesi Tengah 17.77 9.49 19.61 19.61 3.19 2.31 4.03 11.90 40.87



28 Gorontalo 23.60 6.95 16.58 11.35 2.89 2.43 3.05 10.99 41.46

29 Sulawesi Barat 11.51 6.81 12.97 14.06 2.07 0.93 1.97 10.24 30.07

30 Maluku 9.75 4.59 15.32 14.54 1.41 1.60 1.90 11.65 32.66

31 Maluku Utara 14.08 8.45 12.82 10.43 1.96 1.17 2.78 11.28 32.16

32 Papua Barat 16.20 8.55 17.42 16.67 1.78 1.92 2.16 12.36 37.82

33 Papua 10.32 4.37 14.38 13.79 1.09 1.78 1.33 10.25 30.05

10.54 5.28 15.12 14.89 1.54 1.44 1.63 11.68 32.47


Keluhan Lainnya


Kesehatan

Perkotaan




Indonesia

No Provinsi

Keluhan Kesehatan

Panas Sakit Kepala Batuk

Lampiran 2.18.b

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


2 Sumatera Utara 10.17 4.36 10.88 10.01 2.39 1.53 1.54 9.71 26.38

3 Sumatera Barat 16.09 9.00 16.02 15.89 2.80 2.39 3.09 12.07 37.50

4 Riau 13.85 8.14 15.04 14.19 2.34 1.91 3.12 9.20 32.86

5 Jambi 9.56 4.70 11.11 10.55 1.48 1.45 1.87 8.80 26.84


7 Bengkulu 11.01 5.50 13.52 13.39 1.47 1.78 2.32 11.89 32.23

8 Lampung 11.49 6.15 17.23 16.74 1.75 1.34 2.28 13.55 34.70


10 Kepulauan Riau 13.30 5.88 13.91 12.78 1.17 1.45 1.57 8.92 28.61

11 DKI Jakarta

12 Jawa Barat 12.17 6.30 14.26 14.88 1.72 2.12 1.96 14.69 34.85

13 Jawa Tengah 9.14 6.25 15.50 15.75 1.41 1.36 1.76 12.36 32.88

14 DI Yogyakarta 8.46 5.77 17.78 18.05 0.93 1.39 2.02 15.10 38.84

15 Jawa Timur 10.32 5.22 14.38 13.45 1.51 1.69 1.97 11.86 31.83

16 Banten 12.15 8.37 15.28 14.68 1.74 2.40 2.10 13.89 34.65

17 Bali 19.51 7.99 18.07 18.08 1.81 3.05 2.55 16.39 41.26







24 Sulawesi Utara 19.78 10.34 21.99 20.02 3.00 2.11 4.35 11.92 40.93

25 Sulawesi Tengah 16.76 9.07 14.93 13.15 2.68 3.03 3.50 13.62 39.33



28 Gorontalo 37.25 13.41 28.91 21.96 4.89 3.99 5.93 10.73 53.40

29 Sulawesi Barat 17.93 12.80 15.36 14.38 3.93 2.39 3.91 12.12 39.56

30 Maluku 16.81 8.06 19.53 16.41 2.92 2.54 3.22 10.08 35.11

31 Maluku Utara 21.18 10.54 18.22 12.41 3.61 2.58 3.07 8.90 37.03

32 Papua Barat 11.14 4.33 11.78 11.58 0.96 1.33 1.20 9.34 27.05

33 Papua 12.82 7.04 16.51 15.31 3.38 2.04 3.92 9.30 32.32

12.52 6.96 15.34 14.77 2.02 1.99 2.31 12.22 33.95



Indonesia

No Provinsi

Keluhan Kesehatan

Panas Sakit Kepala Batuk Keluhan Lainnya


Kesehatan

Perdesaan



Lampiran 2.19


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 51.70 35.91 5.65 3.10 3.64 100.00

2 Sumatera Utara 48.93 33.69 5.76 3.90 7.72 100.00

3 Sumatera Barat 46.70 35.37 5.77 6.03 6.12 100.00

4 Riau 53.79 33.59 4.24 2.83 5.55 100.00

5 Jambi 46.35 38.54 6.49 3.45 5.17 100.00

6 Sumatera Selatan 51.73 35.27 5.76 3.50 3.73 100.00

7 Bengkulu 48.24 38.06 5.96 3.25 4.49 100.00

8 Lampung 49.82 35.75 5.16 5.08 4.19 100.00

9 Kepulauan Bangka Belitung 54.44 31.82 5.23 3.45 5.07 100.00

10 Kepulauan Riau 53.64 34.51 4.89 2.13 4.82 100.00

11 DKI Jakarta 63.60 27.11 4.61 1.94 2.74 100.00

12 Jawa Barat 44.48 37.62 7.92 4.04 5.94 100.00

13 Jawa Tengah 54.45 31.32 4.78 3.36 6.10 100.00

14 DI Yogyakarta 56.44 30.69 4.64 2.02 6.20 100.00

15 Jawa Timur 48.39 34.54 6.26 3.64 7.18 100.00

16 Banten 52.47 33.84 5.80 3.28 4.60 100.00

17 Bali 57.30 29.46 5.89 2.32 5.03 100.00

18 Nusa Tenggara Barat 41.71 41.00 7.86 3.09 6.33 100.00

19 Nusa Tenggara Timur 41.49 43.50 8.71 2.58 3.71 100.00

20 Kalimantan Barat 53.59 33.59 5.10 2.38 5.34 100.00

21 Kalimantan Tengah 51.77 36.16 5.46 2.77 3.84 100.00

22 Kalimantan Selatan 52.24 33.50 5.28 4.01 4.97 100.00

23 Kalimantan Timur 50.08 37.91 4.81 2.80 4.39 100.00

24 Sulawesi Utara 48.06 38.55 8.08 2.10 3.21 100.00

25 Sulawesi Tengah 48.33 38.21 7.69 2.62 3.14 100.00

26 Sulawesi Selatan 49.46 32.13 7.15 3.07 8.20 100.00

27 Sulawesi Tenggara 47.43 39.72 6.66 2.42 3.77 100.00

28 Gorontalo 46.07 41.22 8.70 2.22 1.80 100.00

29 Sulawesi Barat 45.26 38.17 7.77 3.27 5.53 100.00

30 Maluku 42.39 41.24 8.41 2.81 5.16 100.00

31 Maluku Utara 38.70 44.63 8.80 2.47 5.39 100.00

32 Papua Barat 50.69 37.77 6.65 2.10 2.79 100.00

33 Papua 44.32 42.86 8.56 2.25 2.01 100.00

49.44 35.25 6.33 3.41 5.58 100.00


Indonesia

22 30

PERSENTASE PENDUDUK YANG MENDERITA SAKIT SELAMA BULAN REFERENSI MENURUT JUMLAH HARI SAKIT DAN PROVINSI TAHUN 2008

No Provinsi Jumlah hari sakit

Jumlah <= 3 4 7 8 14 15 21

Lampiran 2.19.a

Perkotaan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Nanggroe Aceh Darussalam 55.04 33.41 4.62 2.88 4.05 100.00 2 Sumatera Utara 52.66 31.26 5.21 3.38 7.49 100.00 3 Sumatera Barat 53.22 32.23 4.34 4.44 5.77 100.00 4 Riau 59.95 28.59 2.62 2.57 6.28 100.00 5 Jambi 51.40 33.38 5.80 3.74 5.68 100.00 6 Sumatera Selatan 57.81 30.07 4.62 3.70 3.80 100.00 7 Bengkulu 50.15 37.39 5.74 3.29 3.43 100.00 8 Lampung 52.97 34.86 4.43 3.89 3.85 100.00 9 Kepulauan Bangka Belitung 56.37 30.68 4.82 2.47 5.67 100.00 10 Kepulauan Riau 61.99 28.47 4.25 2.22 3.07 100.00 11 DKI Jakarta 63.60 27.11 4.61 1.94 2.74 100.00 12 Jawa Barat 47.44 36.72 7.44 3.10 5.29 100.00 13 Jawa Tengah 57.89 28.76 4.06 2.97 6.31 100.00 14 DI Yogyakarta 60.28 28.79 4.15 1.66 5.12 100.00 15 Jawa Timur 51.80 32.40 5.92 2.98 6.91 100.00 16 Banten 58.02 30.33 5.38 2.69 3.58 100.00 17 Bali 60.40 26.44 5.65 1.92 5.58 100.00 18 Nusa Tenggara Barat 41.62 42.05 8.33 3.01 4.98 100.00 19 Nusa Tenggara Timur 50.70 36.76 5.99 1.95 4.59 100.00 20 Kalimantan Barat 59.08 26.58 5.20 2.80 6.34 100.00 21 Kalimantan Tengah 50.50 35.04 6.14 2.93 5.39 100.00 22 Kalimantan Selatan 55.41 29.74 4.82 4.37 5.65 100.00 23 Kalimantan Timur 53.06 36.20 4.17 2.63 3.94 100.00 24 Sulawesi Utara 50.91 36.43 6.95 2.01 3.69 100.00 25 Sulawesi Tengah 53.78 35.76 5.33 2.28 2.85 100.00 26 Sulawesi Selatan 54.85 30.15 5.65 2.89 6.46 100.00 27 Sulawesi Tenggara 50.08 39.46 5.12 1.36 3.97 100.00 28 Gorontalo 50.33 39.36 7.01 0.69 2.60 100.00 29 Sulawesi Barat 44.63 36.14 7.11 4.50 7.61 100.00 30 Maluku 48.20 37.21 8.45 2.79 3.34 100.00 31 Maluku Utara 46.98 38.75 6.44 2.86 4.98 100.00 32 Papua Barat 46.45 41.42 6.96 2.08 3.08 100.00 33 Papua 44.65 44.12 6.82 1.98 2.42 100.00

53.60 32.50 5.65 2.89 5.36 100.00


15 21

Indonesia

22 30



Jumlah <= 3 4 7 8 14

Lampiran 2.19.b

Perdesaan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2 Sumatera Utara 46.30 35.42 6.14 4.26 7.88 100.00

3 Sumatera Barat 44.20 36.58 6.32 6.64 6.25 100.00

4 Riau 49.61 36.99 5.35 3.00 5.05 100.00

5 Jambi 44.35 40.59 6.76 3.33 4.97 100.00


7 Bengkulu 47.33 38.38 6.06 3.24 4.99 100.00

8 Lampung 48.55 36.10 5.45 5.57 4.33 100.00


10 Kepulauan Riau 44.64 41.01 5.59 2.05 6.71 100.00

11 DKI Jakarta

12 Jawa Barat 40.90 38.72 8.49 5.18 6.72 100.00

13 Jawa Tengah 51.65 33.39 5.36 3.67 5.93 100.00

14 DI Yogyakarta 50.52 33.63 5.40 2.57 7.87 100.00

15 Jawa Timur 45.53 36.34 6.54 4.19 7.40 100.00

16 Banten 45.23 38.43 6.35 4.05 5.94 100.00

17 Bali 53.95 32.72 6.14 2.75 4.43 100.00







24 Sulawesi Utara 46.36 39.80 8.75 2.16 2.93 100.00

25 Sulawesi Tengah 47.11 38.76 8.22 2.70 3.21 100.00



28 Gorontalo 44.77 41.78 9.21 2.69 1.56 100.00

29 Sulawesi Barat 45.44 38.75 7.96 2.91 4.93 100.00

30 Maluku 40.97 42.22 8.40 2.81 5.60 100.00

31 Maluku Utara 36.26 46.37 9.50 2.36 5.52 100.00

32 Papua Barat 52.29 36.38 6.53 2.11 2.68 100.00

33 Papua 44.24 42.54 9.00 2.31 1.91 100.00

46.30 37.32 6.84 3.80 5.74 100.00


15 21

Indonesia

22 30



Jumlah <= 3 4 7 8 14

Lampiran 2.20

Perkotaan Perdesaan Perkotaan+ Perdesaan Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2 Sumatera Utara 45.70 42.91 44.12 66.74 66.78 66.76

3 Sumatera Barat 55.62 48.77 50.75 57.57 62.41 61.01

4 Riau 45.67 34.57 39.71 64.99 71.68 68.58

5 Jambi 46.52 39.27 41.41 56.68 70.12 66.14


7 Bengkulu 46.30 38.68 41.41 61.53 66.07 64.45

8 Lampung 45.70 42.02 43.14 64.85 70.64 68.87


10 Kepulauan Riau 41.80 50.92 45.92 67.87 58.65 63.70

11 DKI Jakarta 50.71 50.71 59.62 59.62

12 Jawa Barat 50.86 47.14 49.19 66.23 71.76 68.71

13 Jawa Tengah 46.64 43.48 44.97 61.52 63.26 62.44

14 DI Yogyakarta 42.61 46.86 44.11 58.52 54.61 57.14

15 Jawa Timur 44.48 44.92 44.70 62.72 63.73 63.24

16 Banten 44.92 37.62 42.20 66.98 71.10 68.52

17 Bali 53.59 56.88 55.04 52.77 50.70 51.85







24 Sulawesi Utara 41.36 44.97 43.54 61.02 67.04 64.65

25 Sulawesi Tengah 31.51 35.00 34.24 71.84 73.10 72.83



28 Gorontalo 52.88 37.69 41.66 65.46 83.50 78.79

29 Sulawesi Barat 37.69 34.22 35.18 54.35 68.19 64.37

30 Maluku 35.05 30.96 31.97 70.38 78.17 76.24

31 Maluku Utara 33.94 31.92 32.46 76.05 83.69 81.64

32 Papua Barat 31.87 41.86 38.94 67.11 58.70 61.16

33 Papua 42.50 39.58 40.21 66.41 46.44 50.72

46.35 42.59 44.37 64.04 66.97 65.59


Indonesia

PERSENTASE PENDUDUK YANG BEROBAT JALAN DAN MENGOBATI SENDIRI SELAMA BULAN REFERENSI MENURUT TIPE DAERAH DAN PROVINSI TAHUN 2008

Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Persentase Penduduk yang Mengobati Sendiri No Provinsi

Lampiran 2.21

Modern Tradisional Lainnya Modern Tradisional Lainnya Modern Tradisional Lainnya (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


2 Sumatera Utara 89.30 16.85 5.90 88.12 23.41 4.53 88.64 20.56 5.12

3 Sumatera Barat 85.98 23.21 4.55 80.38 40.53 5.85 81.91 35.81 5.50

4 Riau 92.08 16.69 6.25 89.97 27.89 5.71 90.90 22.98 5.95

5 Jambi 90.71 20.28 4.73 90.20 27.43 3.96 90.33 25.62 4.16


7 Bengkulu 91.31 21.21 2.70 87.34 29.83 6.35 88.69 26.89 5.10

8 Lampung 92.56 16.42 8.11 90.90 21.28 9.14 91.38 19.88 8.84


10 Kepulauan Riau 91.86 15.59 4.46 77.78 32.15 10.46 86.00 22.48 6.96

11 DKI Jakarta 91.75 16.12 6.74 91.75 16.12 6.74

12 Jawa Barat 93.36 15.13 3.73 94.76 19.29 3.46 94.02 17.07 3.61

13 Jawa Tengah 92.40 17.64 5.31 91.66 18.47 7.16 92.00 18.08 6.30

14 DI Yogyakarta 90.16 14.24 4.78 84.77 25.64 9.76 88.33 18.10 6.47

15 Jawa Timur 88.38 27.27 6.18 86.34 34.27 7.39 87.33 30.88 6.80

16 Banten 94.62 13.06 2.49 93.05 21.53 5.65 94.01 16.33 3.71

17 Bali 81.99 36.23 3.59 68.58 54.12 4.56 76.21 43.95 4.01







24 Sulawesi Utara 93.20 9.93 5.80 93.00 15.30 6.63 93.08 13.29 6.32

25 Sulawesi Tengah 92.37 11.37 3.03 90.58 17.45 6.27 90.96 16.15 5.58



28 Gorontalo 96.00 12.34 2.99 96.22 25.68 3.01 96.17 22.78 3.01

29 Sulawesi Barat 94.94 13.26 2.68 86.43 26.08 3.97 88.41 23.09 3.67

30 Maluku 93.60 12.03 3.15 89.63 29.75 3.13 90.53 25.70 3.13

31 Maluku Utara 89.92 20.14 3.08 88.45 28.69 5.17 88.82 26.55 4.65

32 Papua Barat 91.19 10.62 2.87 82.21 41.04 5.37 85.09 31.29 4.57

33 Papua 92.84 17.64 3.55 60.21 58.83 8.83 69.38 47.26 7.35

91.84 17.80 4.86 89.34 26.06 6.11 90.49 22.26 5.53


Indonesia

PERSENTASE PENDUDUK YANG MENGOBATI SENDIRI SELAMA BULAN REFERENSI MENURUT JENIS OBAT YANG DIGUNAKAN, TIPE DAERAH DAN PROVINSI

TAHUN 2008

No Provinsi Jenis obat yang digunakan di perkotaan dan perdesaan Jenis obat yang digunakan di perkotaan Jenis obat yang digunakan di perdesaan

Lampiran 2.22

Rumah Sakit Pemerintah Rumah Sakit Swasta Total RS Praktek Dokter Puskesmas/ Pustu Petugas Kesehatan Praktek Batra Dukun Bersalin Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


2 Sumatera Utara 4.45 6.45 10.90 24.88 20.28 42.70 3.11 0.35 4.64

3 Sumatera Barat 7.25 2.38 9.63 15.72 37.77 36.65 5.78 0.13 3.55

4 Riau 6.01 8.53 14.54 37.63 28.75 21.49 1.27 0.11 1.70

5 Jambi 6.86 2.05 8.91 30.81 38.98 24.12 1.51 0.40 4.06


7 Bengkulu 5.28 1.69 6.96 28.25 35.14 32.67 2.01 0.05 3.01

8 Lampung 2.85 2.36 5.21 22.89 28.82 46.40 1.97 0.03 2.01


10 Kepulauan Riau 9.04 6.55 15.58 21.02 48.10 18.14 2.23 0.32 3.30

11 DKI Jakarta 5.70 8.95 14.65 51.12 32.75 2.89 0.91 0.07 2.33

12 Jawa Barat 4.38 3.76 8.14 36.63 35.56 24.60 1.57 0.14 2.06

13 Jawa Tengah 4.06 2.64 6.70 31.34 32.70 33.24 1.73 0.16 1.94

14 DI Yogyakarta 5.09 9.94 15.02 37.02 33.33 18.45 1.23 0.09 1.61

15 Jawa Timur 4.42 3.49 7.90 27.57 26.18 41.44 2.00 0.27 2.69

16 Banten 3.15 5.46 8.61 41.26 32.17 21.13 1.73 0.10 1.84

17 Bali 4.72 2.05 6.77 43.41 23.78 30.53 1.97 0.10 1.51







24 Sulawesi Utara 5.71 4.00 9.71 32.64 37.72 24.68 0.56 0.25 1.64

25 Sulawesi Tengah 6.30 0.83 7.14 15.51 51.90 27.35 1.97 0.25 2.36



28 Gorontalo 2.88 0.30 3.18 27.84 49.24 23.80 0.39 0.11 1.46

29 Sulawesi Barat 4.56 0.35 4.90 13.22 59.22 25.19 0.25 0.21 1.75

30 Maluku 6.68 2.22 8.90 14.73 59.11 15.46 0.47 0.07 6.37

31 Maluku Utara 9.35 2.98 12.33 14.73 59.92 15.79 0.60 0.35 2.79

32 Papua Barat 9.08 2.33 11.41 13.99 73.83 2.63 0.20 0.10 2.70

33 Papua 9.69 2.57 12.26 16.23 72.36 2.33 2.30 0.44 4.49

4.91 3.80 8.71 30.11 35.50 28.82 1.97 0.19 2.56


Indonesia

No Provinsi

PERSENTASE PENDUDUK YANG BEROBAT JALAN SELAMA BULAN REFERENSI MENURUT TEMPAT/CARA BEROBAT DAN PROVINSI TAHUN 2008

Tempat/Cara Berobat Perkotaan+Perdesaan

Lampiran 2.22.a

Perkotaan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


2 Sumatera Utara 4.61 9.59 14.20 36.97 17.44 30.24 2.93 0.28 3.74

3 Sumatera Barat 10.74 4.37 15.11 21.33 38.57 27.36 2.87 0.09 2.70

4 Riau 6.35 12.43 18.78 45.02 22.43 16.18 0.97 0.06 1.22

5 Jambi 8.38 2.64 11.02 35.30 37.63 15.95 0.97 0.45 6.26


7 Bengkulu 7.47 2.91 10.37 36.30 36.16 21.09 2.05 0.13 2.50

8 Lampung 5.09 3.02 8.10 31.59 32.85 30.84 1.99 0.00 1.75


10 Kepulauan Riau 7.12 12.02 19.14 38.37 32.31 13.04 1.42 0.23 2.77

11 DKI Jakarta 5.70 8.95 14.65 51.12 32.75 2.89 0.91 0.07 2.33

12 Jawa Barat 5.49 5.59 11.08 41.69 36.24 15.66 1.56 0.09 1.86

13 Jawa Tengah 5.09 3.44 8.53 36.09 36.86 22.28 1.76 0.15 1.99

14 DI Yogyakarta 5.65 12.33 17.99 38.44 31.89 15.64 0.81 0.14 1.80

15 Jawa Timur 6.30 5.44 11.74 35.20 27.35 29.00 1.97 0.35 2.89

16 Banten 3.33 7.58 10.91 51.09 27.15 12.87 1.86 0.07 1.82

17 Bali 5.71 2.85 8.56 51.28 20.69 23.01 2.02 0.16 1.75







24 Sulawesi Utara 7.45 5.31 12.76 44.80 34.40 12.84 0.73 0.27 1.97

25 Sulawesi Tengah 13.57 1.40 14.97 35.07 40.04 15.84 0.81 0.40 3.40



28 Gorontalo 2.89 0.64 3.53 32.43 53.37 13.36 0.10 0.00 1.43

29 Sulawesi Barat 8.31 0.50 8.81 18.05 43.57 31.35 0.00 0.00 0.23

30 Maluku 11.30 2.29 13.59 33.88 43.53 11.93 0.65 0.00 1.75

31 Maluku Utara 17.22 4.98 22.20 39.70 35.11 8.49 0.79 0.70 1.67

32 Papua Barat 13.76 4.92 18.69 37.11 43.26 4.14 0.00 0.00 2.44

33 Papua 20.28 5.01 25.30 45.08 32.58 5.39 2.04 1.08 6.24

6.16 5.81 11.97 39.77 32.85 18.51 1.77 0.16 2.26



Tempat/Cara Berobat

Indonesia

No Provinsi

Lampiran 2.22.b

Perdesaan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


2 Sumatera Utara 4.33 3.86 8.18 14.93 22.62 52.93 3.27 0.41 5.39

3 Sumatera Barat 5.63 1.46 7.09 13.12 37.40 40.95 7.12 0.14 3.95

4 Riau 5.62 4.09 9.71 29.22 35.96 27.55 1.61 0.17 2.25

5 Jambi 6.10 1.75 7.85 28.58 39.65 28.19 1.79 0.38 2.97


7 Bengkulu 3.82 0.87 4.69 22.89 34.45 40.38 1.98 0.00 3.35

8 Lampung 1.78 2.04 3.82 18.72 26.89 53.85 1.96 0.04 2.13


10 Kepulauan Riau 10.94 1.11 12.05 3.76 63.81 23.22 3.03 0.41 3.83

11 DKI Jakarta

12 Jawa Barat 2.90 1.32 4.22 29.89 34.65 36.51 1.57 0.20 2.34

13 Jawa Tengah 3.08 1.86 4.94 26.77 28.69 43.79 1.71 0.17 1.90

14 DI Yogyakarta 4.15 5.97 10.12 34.68 35.71 23.09 1.94 0.00 1.30

15 Jawa Timur 2.63 1.64 4.27 20.35 25.07 53.21 2.03 0.19 2.50

16 Banten 2.79 1.18 3.97 21.51 42.26 37.74 1.46 0.15 1.88

17 Bali 3.54 1.08 4.62 34.00 27.47 39.52 1.92 0.03 1.22







24 Sulawesi Utara 4.66 3.21 7.87 25.27 39.73 31.86 0.45 0.24 1.44

25 Sulawesi Tengah 4.50 0.69 5.19 10.64 54.85 30.22 2.26 0.22 2.11



28 Gorontalo 2.88 0.13 3.00 25.56 47.19 28.98 0.54 0.16 1.47

29 Sulawesi Barat 2.98 0.28 3.26 11.19 65.79 22.60 0.36 0.30 2.39

30 Maluku 4.96 2.20 7.15 7.61 64.91 16.77 0.41 0.10 8.09

31 Maluku Utara 6.28 2.19 8.47 4.99 69.60 18.63 0.53 0.22 3.23

32 Papua Barat 7.61 1.52 9.13 6.72 83.44 2.15 0.26 0.13 2.77

33 Papua 6.58 1.86 8.44 7.77 84.03 1.43 2.37 0.25 3.98

3.69 1.85 5.54 20.71 38.09 38.85 2.16 0.22 2.86



Tempat/Cara Berobat

Indonesia

No Provinsi

Lampiran 2.23

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Nanggroe Aceh Darussalam 34.7 18 Nusa Tenggara Barat 34.1

2 Sumatera Utara 41.3 19 Nusa Tenggara Timur 26.8

3 Sumatera Barat 28.2 20 Kalimantan Barat 37.9

4 Riau 28.1 21 Kalimantan Tengah 33

5 Jambi 33.4 22 Kalimantan Selatan 40.6

6 Sumatera Selatan 35.9 23 Kalimantan Timur 49.8

7 Bengkulu 32.8 24 Sulawesi Utara 46.9

8 Lampung 30.7 25 Sulawesi Tengah 34.9

9 Kepulauan Bangka Belitung 47.8 26 Sulawesi Selatan 44

10 Kepulauan Riau 32.4 27 Sulawesi Tenggara 33.3

11 DKI Jakarta 42.4 28 Gorontalo 27.8

12 Jawa Barat 37.6 29 Sulawesi Barat 28.8

13 Jawa Tengah 47.0 30 Maluku 33.8

14 DI Yogyakarta 58.2 31 Maluku Utara 29.3

15 Jawa Timur 45.2 32 Papua Barat 33

16 Banten 35.8 33 Papua 24.4

17 Bali 51.7

38.7 Sumber : Riskesdas Indonesia 2007

Provinsi Rumah Tangga dengan PHBS Baik

Rumah Tangga dengan PHBS Baik

Indonesia

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMENUHI KRITERIA

RISKESDAS TAHUN 2007 PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) BAIK MENURUT PROVINSI

No Provinsi No

Lampiran 2.24

(1) (2) (3) (4) 1 Nanggroe Aceh Darussalam 61.6 16.0 2 Sumatera Utara 76.2 14.5 3 Sumatera Barat 59.3 8.4 4 Riau 80.0 14.6 5 Jambi 68.1 18.5 6 Sumatera Selatan 59.7 35.9 7 Bengkulu 71.8 15.4 8 Lampung 72.9 15.4 9 Kepulauan Bangka Belitung 73.3 20.6 10 Kepulauan Riau 84.0 29.3 11 DKI Jakarta 98.6 44.7 12 Jawa Barat 79.3 27.2 13 Jawa Tengah 68.2 25.1 14 DI Yogyakarta 89.3 32.8 15 Jawa Timur 68.7 26.3 16 Banten 67.4 24.0 17 Bali 82.6 30.6 18 Nusa Tenggara Barat 60.0 14.2 19 Nusa Tenggara Timur 81.1 20.0 20 Kalimantan Barat 72.7 23.3 21 Kalimantan Tengah 60.1 25.9 22 Kalimantan Selatan 69.9 17.9 23 Kalimantan Timur 83.2 29.0 24 Sulawesi Utara 86.2 36.5 25 Sulawesi Tengah 59.5 19.9 26 Sulawesi Selatan 73.0 20.8 27 Sulawesi Tenggara 65.7 24.9 28 Gorontalo 59.2 22.9 29 Sulawesi Barat 57.4 18.4 30 Maluku 63.2 43.1 31 Maluku Utara 72.9 32.8 32 Papua Barat 68.3 38.5 33 Papua 59.9 30.6

71.1 23.2 * = Perilaku benar dalam BAB bila BAB di jamban **= Perilaku benar dalam cuci tangan bila cuci tangan memakai sabun sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah buang air besar, dan

setelah menceboki bayi/anak dan setelah memegang unggas/binatang

Sumber : Riskesdas Indonesia 2007

Indonesia

TAHUN 2007

PERSENTASE PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS YANG BERPERILAKU BENAR DALAM BUANG AIR BESAR (BAB) DAN CUCI TANGAN MENURUT PROVINSI

No Provinsi Berperilaku benar dalam hal BAB* Berperilaku benar dalam hal cuci tangan**

Lampiran 2.25

Perokok Perokok Mantan Bukan Setiap hari Kadangkadang Perokok Perokok

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 23 6.7 2.1 68.2 2 Sumatera Utara 23.3 5.5 2.2 68.9 3 Sumatera Barat 25.7 4.5 2.3 67.5 4 Riau 24.4 6 3.1 66.6 5 Jambi 24.5 5 2.5 68.1 6 Sumatera Selatan 25.4 6.3 2.7 65.6 7 Bengkulu 29.5 4.6 1.8 64 8 Lampung 28.8 5.6 2.5 63.2 9 Kepulauan Bangka Belitung 24.6 3.6 2.2 69.6 10 Kepulauan Riau 22.4 4.6 3.2 69.8 11 DKI Jakarta 20.8 7 5 67.2 12 Jawa Barat 26.6 5.8 3.5 64.1 13 Jawa Tengah 24.3 6.4 3.6 65.7 14 DI Yogyakarta 23.8 6 5.9 64.4 15 Jawa Timur 24.3 4.8 3.1 67.8 16 Banten 25.8 5.5 2.9 65.8 17 Bali 20.1 4.8 1.8 73.3 18 Nusa Tenggara Barat 25.2 4.9 1.9 68 19 Nusa Tenggara Timur 22.2 6.5 2 69.2 20 Kalimantan Barat 21.7 5.5 3.4 69.4 21 Kalimantan Tengah 23.1 5.8 4 67.1 22 Kalimantan Selatan 20.1 4.1 3.3 72.5 23 Kalimantan Timur 21.4 4.4 3.6 70.7 24 Sulawesi Utara 24.6 5.7 5 64.7 25 Sulawesi Tengah 24.6 6.1 3.9 65.4 26 Sulawesi Selatan 20.9 4.6 3 71.5 27 Sulawesi Tenggara 19.8 6.5 2.3 71.3 28 Gorontalo 27.1 5.5 2.5 64.8 29 Sulawesi Barat 20.1 5.3 3.1 71.6 30 Maluku 19.2 6.6 2.5 71.8 31 Maluku Utara 23.9 6.3 2.3 67.5 32 Papua Barat 19.5 7.4 1.8 71.3 33 Papua 22 5.8 2.4 69.8

23.7 5.5 3 67.8 Sumber : Riskesdas Indonesia 2007

Indonesia

PERSENTASE PENDUDUK UMUR 10 TAHUN KE ATAS MENURUT KEBIASAAN MEROKOK DAN PROVINSI TAHUN 2007

No Provinsi Perokok saat ini Tidak Merokok

Lampiran 2.26

(1) (2) (3) (4) 1 Nanggroe Aceh Darussalam 29.7 18.5 2 Sumatera Utara 28.8 14.9 3 Sumatera Barat 30.2 14.1 4 Riau 30.4 16 5 Jambi 29.4 12 6 Sumatera Selatan 31.7 12.7 7 Bengkulu 34.1 13.3 8 Lampung 34.3 10.7 9 Kepulauan Bangka Belitung 28.2 15.5 10 Kepulauan Riau 27 14.9 11 DKI Jakarta 27.8 9.1 12 Jawa Barat 32.4 9.5 13 Jawa Tengah 30.7 8.9 14 DI Yogyakarta 29.8 9.8 15 Jawa Timur 29.1 9.9 16 Banten 31.2 10.4 17 Bali 24.9 8.5 18 Nusa Tenggara Barat 30.1 9.4 19 Nusa Tenggara Timur 28.7 11.5 20 Kalimantan Barat 27.2 12.8 21 Kalimantan Tengah 28.9 12.4 22 Kalimantan Selatan 24.2 13.4 23 Kalimantan Timur 25.7 13.1 24 Sulawesi Utara 30.3 11.9 25 Sulawesi Tengah 30.7 11.3 26 Sulawesi Selatan 25.5 13.4 27 Sulawesi Tenggara 26.4 13 28 Gorontalo 32.6 13.4 29 Sulawesi Barat 25.3 14.3 30 Maluku 25.8 10.1 31 Maluku Utara 30.2 10.4 32 Papua Barat 26.9 11.2 33 Papua 27.8 14

29.2 12

Sumber : Riskesdas Indinesia 2007

Indonesia

PREVALENSI PEROKOK SAAT INI DAN RERATA JUMLAH BATANG ROKOK YANG DIHISAP PENDUDUK UMUR 10 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI

TAHUN 2007

No Provinsi Perokok saat ini Rerata jumlah batang rokok/hari

Lampiran 2.27

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 0.0 6.8 30.6 17.4 3.4 2.5 39.4 2 Sumatera Utara 0.0 7.3 33.5 20.0 3.3 2.5 33.4 3 Sumatera Barat 0.0 13.6 40.0 13.8 3.1 1.9 27.5 4 Riau 0.0 9.3 37.5 14.3 2.3 1.7 34.8 5 Jambi 0.0 12.8 43.6 14.9 2.8 1.8 24.0 6 Sumatera Selatan 0.0 10.9 38.0 12.4 3.2 1.7 33.8 7 Bengkulu 0.0 10.6 36.8 11.4 2.4 1.8 37.1 8 Lampung 0.6 9.3 36.3 13.9 3.1 2.2 34.6 9 Kepulauan Bangka Belitung 0.0 12.2 46.5 15.1 3.5 3.2 19.5 10 Kepulauan Riau 0.0 9.3 44.7 14.3 2.9 1.9 26.9 11 DKI Jakarta 0.0 12.3 59.7 18.8 4.9 2.9 1.4 12 Jawa Barat 0.0 9.3 39.6 19.0 5.3 4.2 22.7 13 Jawa Tengah 0.0 10.8 34.9 18.4 6.4 5.0 24.4 14 DI Yogyakarta 0.0 12.6 39.3 16.5 4.8 5.1 21.6 15 Jawa Timur 0.0 10.1 36.3 17.0 6.0 3.9 26.7 16 Banten 0.0 10.6 35.4 12.9 2.9 2.0 36.2 17 Bali 0.0 4.6 36.0 17.4 5.6 7.3 29.1 18 Nusa Tenggara Barat 0.0 11.8 39.6 13.0 3.2 1.9 30.6 19 Nusa Tenggara Timur 0.4 5.4 28.3 18.1 6.7 4.8 36.2 20 Kalimantan Barat 0.0 8.0 33.0 14.8 3.6 2.5 38.1 21 Kalimantan Tengah 0.0 9.9 38.6 15.8 5.3 3.5 27.0 22 Kalimantan Selatan 0.0 12.8 36.8 17.5 5.0 3.4 24.4 23 Kalimantan Timur 0.0 8.2 36.7 17.1 3.9 2.7 31.4 24 Sulawesi Utara 0.2 7.0 44.1 17.7 4.4 2.5 24.1 25 Sulawesi Tengah 0.0 10.4 34.7 18.7 5.2 3.8 27.1 26 Sulawesi Selatan 0.8 10.0 32.2 15.4 4.4 2.7 34.5 27 Sulawesi Tenggara 0.0 8.0 26.4 13.9 3.3 1.6 46.9 28 Gorontalo 0.0 12.9 35.5 11.2 3.3 1.7 35.5 29 Sulawesi Barat 0.0 6.7 29.2 8.0 2.6 1.0 52.5 30 Maluku 0.3 5.8 39.2 18.6 4.2 3.3 28.6 31 Maluku Utara 1.4 6.4 35.6 18.4 5.2 3.5 29.5 32 Papua Barat 1.2 6.8 33.4 18.0 6.7 4.6 29.3 33 Papua 3.2 11.0 26.7 13.7 3.1 2.1 40.2

0.1 9.6 36.3 16.3 4.4 3.2 30.0 Sumber : Riskesdas Indonesia 2007

15 19 20 24 25 29 Tidak tahu

Indonesia

≥ 30

PERSENTASE PENDUDUK UMUR 10 TAHUN KE ATAS YANG MEROKOK MENURUT USIA MULAI MEROKOK TIAP HARI DAN PROVINSI TAHUN 2007

No Provinsi Usia mulai merokok tiap hari (tahun)

5 9 10 14

Lampiran 2.28

(1) (2) (3) (4) 1 Nanggroe Aceh Darussalam 1.5 0.4 2 Sumatera Utara 6.1 4.4 3 Sumatera Barat 1.5 0.7 4 Riau 3.4 1.3 5 Jambi 2.7 1.7 6 Sumatera Selatan 2.9 2.1 7 Bengkulu 2.8 1.8 8 Lampung 2.2 1.4 9 Kepulauan Bangka Belitung 4.4 2.5 10 Kepulauan Riau 5.9 3.7 11 DKI Jakarta 4 2.7 12 Jawa Barat 2.6 1.3 13 Jawa Tengah 2.2 1.1 14 DI Yogyakarta 3.2 1.7 15 Jawa Timur 1.9 1.0 16 Banten 1.6 0.9 17 Bali 6.4 4.6 18 Nusa Tenggara Barat 2 1.2 19 Nusa Tenggara Timur 17.7 13.5 20 Kalimantan Barat 8.8 4.8 21 Kalimantan Tengah 6.5 3.5 22 Kalimantan Selatan 1.2 0.5 23 Kalimantan Timur 3.4 1.7 24 Sulawesi Utara 17.4 14.9 25 Sulawesi Tengah 8.9 6.4 26 Sulawesi Selatan 5.9 3.9 27 Sulawesi Tenggara 7.7 5.8 28 Gorontalo 12.3 10.7 29 Sulawesi Barat 4 2.6 30 Maluku 8.2 5.0 31 Maluku Utara 7.4 4.4 32 Papua Barat 8.1 4.9 33 Papua 6.7 4.4

4.6 3.0 Sumber : Riskesdas Indonesia 2007

Indonesia

PREVALENSI PEMINUM ALKOHOL 12 BULAN DAN 1 BULAN TERAKHIR MENURUT PROVINSI TAHUN 2007

No Provinsi Konsumsi alkohol 12 bulan terakhir

Konsumsi alkohol 1 bulan terakhir

Lampiran 2.29

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 95.9 18 Nusa Tenggara Barat 92.6 2 Sumatera Utara 94.4 19 Nusa Tenggara Timur 94.2 3 Sumatera Barat 97.8 20 Kalimantan Barat 94.9 4 Riau 97.9 21 Kalimantan Tengah 91.5 5 Jambi 93.4 22 Kalimantan Selatan 95.7 6 Sumatera Selatan 96.9 23 Kalimantan Timur 91.8 7 Bengkulu 92.1 24 Sulawesi Utara 91.2 8 Lampung 87.7 25 Sulawesi Tengah 91.5 9 Kepulauan Bangka Belitung 96.6 26 Sulawesi Selatan 93.7 10 Kepulauan Riau 96.4 27 Sulawesi Tenggara 92.9 11 DKI Jakarta 94.5 28 Gorontalo 83.5 12 Jawa Barat 96.4 29 Sulawesi Barat 96.4 13 Jawa Tengah 92 30 Maluku 96.5 14 DI Yogyakarta 86.1 31 Maluku Utara 96.1 15 Jawa Timur 90.1 32 Papua Barat 91.3 16 Banten 96.7 33 Papua 89.7 17 Bali 96.2

93.6 *) Konsumsi makan buah dan sayur kurang dari 5 porsi/hari selama 7 hari dalam seminggu Sumber : Riskesdas Indonesia 2007

PREVALENSI KURANG MAKAN BUAH DAN SAYUR PENDUDUK UMUR 10 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI

TAHUN 2007

No Provinsi Kurang makan buah dan sayur*)

Indonesia

No Provinsi Kurang makan buah dan sayur*)

Lampiran 3.1

(1) (2)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 25 45 68.4 1.180 23.0 2.410 2 Sumatera Utara 46 67 69.1 1.245 23.4 2.476 3 Sumatera Barat 47 62 68.8 1.225 22.3 2.460 4 Riau 37 47 71.0 1.174 23.2 2.360 5 Jambi 39 47 68.6 1.108 21.4 2.297 6 Sumatera Selatan 42 52 69.0 1.082 21.4 2.207 7 Bengkulu 46 65 69.2 1.080 21.4 2.212 8 Lampung 43 55 68.8 1.104 20.7 2.277 9 Kepulauan Bangka Belitung 39 46 68.5 1.081 20.1 2.200 10 Kepulauan Riau 43 58 69.6 1.180 26.9 2.360 11 DKI Jakarta 28 36 72.8 0.785 17.4 1.542 12 Jawa Barat 39 49 67.6 1.051 20.2 2.199 13 Jawa Tengah 26 32 70.9 0.995 17.5 2.022 14 DI Yogyakarta 19 22 73.1 0.667 12.4 1.388 15 Jawa Timur 35 45 68.9 0.796 14.5 1.668 16 Banten 46 58 64.5 1.075 21.7 2.290 17 Bali 34 38 70.6 0.841 14.8 1.688 18 Nusa Tenggara Barat 72 92 61.2 1.208 25.5 2.480 19 Nusa Tenggara Timur 57 80 66.7 1.439 26.5 2.866 20 Kalimantan Barat 46 59 66.1 1.228 23.6 2.465 21 Kalimantan Tengah 30 34 70.9 1.093 20.8 2.229 22 Kalimantan Selatan 58 75 62.6 1.031 20.5 2.179 23 Kalimantan Timur 26 38 70.6 1.102 20.9 2.240 24 Sulawesi Utara 35 43 72.0 0.936 16.3 1.913 25 Sulawesi Tengah 60 69 65.9 1.140 22.3 2.339 26 Sulawesi Selatan 41 53 69.4 1.117 21.9 2.291 27 Sulawesi Tenggara 41 62 67.2 1.353 26.6 2.667 28 Gorontalo 52 69 65.9 1.086 20.2 2.273 29 Sulawesi Barat 74 96 67.2 1.115 20.9 2.289 30 Maluku 59 93 66.6 1.329 24.6 2.714 31 Maluku Utara 51 74 65.1 1.270 24.0 2.657 32 Papua Barat 41 62 67.6 1.288 23.9 2.689 33 Papua 36 64 67.9 1.319 23.5 2.722

34 44 68.7 1.045 19.8 2.177 Sumber: BPS, Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007

(Laporan Pendahuluan)

* : Periode lima tahunan sebelum survei. AHH :BPS, Indeks Pembangunan Manusia 20062007

Indonesia

Total (TFR) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(IMR) Angka Kelahiran Kasar

(CBR) (AKABA) (eo) 2007 (NRR)

ESTIMASI ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP, NET REPRODUCTION RATE, ANGKA KELAHIRAN KASAR, DAN ANGKA FERTILITAS TOTAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2007

No Provinsi E s t i m a s i

*Angka Kematian Bayi *Angka Kematian Balita Angka Harapan Hidup Net Reproduction Rate Angka Fertilitas

Lampiran 3.2

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 68.0 8.4 96.0 588.9 69.0 18 68.3 8.5 96.2 589.5 69.4 18 1.15 68.40 8.50 96.20 600.95 70.35 17 3.06

2 Sumatera Utara 68.7 8.5 97.0 618.0 72.0 8 68.9 8.6 97.0 621.4 72.5 8 1.55 69.10 8.60 97.03 624.12 72.78 8 1.16

3 Sumatera Barat 68.2 8.0 96.0 618.2 71.2 9 68.5 8.0 96.0 622.5 71.6 9 1.58 68.80 8.18 96.10 625.93 72.23 9 2.05

4 Riau 70.7 8.4 97.8 623.2 73.6 3 70.8 8.4 97.8 625.0 73.8 3 0.69 71.00 8.40 97.80 634.11 74.63 3 3.12

5 Jambi 68.1 7.5 96.0 620.8 71.0 11 68.5 7.6 96.0 621.7 71.3 10 1.17 68.60 7.63 96.00 622.99 71.46 12 0.61

6 Sumatera Selatan 68.3 7.5 95.9 610.3 70.2 13 68.8 7.6 96.6 615.3 71.1 13 2.90 69.00 7.60 96.66 617.59 71.40 13 1.06

7 Bengkulu 68.8 8.0 94.7 617.1 71.1 10 68.9 8.0 94.7 618.7 71.3 11 0.66 69.20 8.00 94.69 620.29 71.57 11 1.03

8 Lampung 68.0 7.2 93.5 605.1 68.8 19 68.5 7.3 93.5 607.0 69.4 19 1.70 68.80 7.30 93.47 610.09 69.78 20 1.30

9 Kepulauan Bangka Belitung 68.1 6.6 95.4 628.0 70.7 12 68.3 6.9 95.4 630.2 71.2 12 1.71 68.50 7.18 95.40 631.75 71.62 10 1.51

10 Kepulauan Riau 69.5 8.1 96.0 621.9 72.2 7 69.6 8.4 96.0 625.5 72.8 7 2.02 69.60 8.94 96.00 631.94 73.68 6 3.27

11 DKI Jakarta 72.5 10.6 98.3 619.5 76.1 1 72.6 10.8 98.4 619.9 76.3 1 1.08 72.80 10.80 98.76 620.78 76.59 1 1.11

12 Jawa Barat 67.2 7.4 94.6 619.7 69.9 14 67.4 7.5 94.9 621.1 70.3 14 1.28 67.60 7.50 95.32 623.64 70.71 15 1.32

13 Jawa Tengah 70.6 6.6 87.4 621.4 69.8 16 70.8 6.8 88.2 621.7 70.3 15 1.57 70.90 6.80 88.62 628.53 70.92 14 2.24

14 DI Yogyakarta 72.9 8.4 86.7 638.0 73.5 4 73.0 8.5 86.7 638.8 73.7 4 0.76 73.10 8.59 87.78 639.88 74.15 4 1.72

15 Jawa Timur 68.5 6.8 85.8 622.2 68.4 22 68.6 6.9 87.1 626.0 69.2 20 2.39 68.90 6.90 87.42 630.71 69.78 19 1.94

16 Banten 64.0 8.0 95.6 619.2 68.8 20 64.3 8.1 95.6 620.0 69.1 21 0.98 64.50 8.10 95.60 621.00 69.29 23 0.60

17 Bali 70.4 7.4 86.2 618.2 69.8 15 70.5 7.6 86.2 620.2 70.1 16 0.96 70.60 7.60 86.21 624.90 70.53 16 1.52

18 Nusa Tenggara Barat 60.5 6.6 78.8 623.2 62.4 32 60.9 6.7 80.1 623.9 63.0 32 1.64 61.20 6.70 80.10 630.48 63.71 32 1.81

19 Nusa Tenggara Timur 64.9 6.3 85.6 589.8 63.6 31 66.5 6.4 86.5 591.2 64.8 31 3.39 66.70 6.42 87.25 594.28 65.36 31 1.50

20 Kalimantan Barat 65.2 6.6 89.0 609.6 66.2 28 66.0 6.7 89.0 613.9 67.1 28 2.58 66.10 6.70 89.40 617.90 67.53 29 1.37

21 Kalimantan Tengah 70.7 7.9 97.5 623.6 73.2 5 70.8 8.0 97.5 624.4 73.4 5 0.68 70.90 8.00 97.50 624.79 73.49 7 0.34

22 Kalimantan Selatan 62.1 7.3 95.3 622.7 67.4 26 62.4 7.4 95.3 623.8 67.7 26 0.94 62.60 7.40 95.26 625.80 68.01 26 0.82

23 Kalimantan Timur 70.3 8.7 95.3 621.4 72.9 6 70.4 8.8 95.5 623.6 73.3 6 1.20 70.60 8.80 95.70 628.10 73.77 5 1.91

24 Sulawesi Utara 71.7 8.8 99.3 616.1 74.2 2 71.8 8.8 99.3 616.9 74.4 2 0.62 72.00 8.80 99.30 619.39 74.68 2 1.20

25 Sulawesi Tengah 65.4 7.6 94.9 610.3 68.5 21 65.6 7.7 94.9 613.2 68.8 22 1.19 65.90 7.73 94.94 616.98 69.34 22 1.57

26 Sulawesi Selatan 68.7 7.0 84.6 616.8 68.1 23 69.2 7.2 85.7 618.3 68.8 23 2.35 69.40 7.23 86.24 625.23 69.62 21 2.59

27 Sulawesi Tenggara 66.8 7.6 91.3 598.9 67.5 24 67.0 7.6 91.3 601.0 67.8 25 0.85 67.20 7.71 91.30 604.96 68.32 25 1.60

28 Gorontalo 65.0 6.8 95.0 607.8 67.5 25 65.6 6.8 95.7 608.7 68.0 24 1.70 65.90 6.91 95.75 615.94 68.83 24 2.58

29 Sulawesi Barat 66.4 6.0 83.4 616.3 65.7 29 67.0 6.3 85.9 619.4 67.1 29 3.90 67.20 6.51 86.40 622.90 67.72 28 1.99

30 Maluku 66.2 8.5 98.0 597.3 69.2 17 66.6 8.6 98.0 599.3 69.7 17 1.46 66.80 8.60 98.00 601.26 69.96 18 0.87

31 Maluku Utara 64.2 8.5 95.2 590.3 67.0 27 64.8 8.6 95.2 592.1 67.5 27 1.70 65.10 8.60 95.20 593.88 67.82 27 0.95

32 Papua Barat 66.9 7.2 85.4 584.0 64.8 30 67.3 7.2 88.6 588.0 66.1 30 3.54 67.90 6.52 75.41 593.00 67.28 30 3.54

33 Papua 67.3 6.2 74.9 585.2 62.1 33 67.6 6.3 75.4 589.3 62.8 33 1.77 67.60 7.65 90.32 592.07 63.41 33 1.76

68.1 7.3 90.9 619.9 69.6 68.5 7.4 91.5 621.3 70.1 1.68 68.70 7.47 91.87 624.37 70.59 1.64

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia 2006 2007, 2009

Indonesia

No. Provinsi Angka Harapan Hidup (tahun)

2007

IPM Peringkat IPM Peringkat

2006

Angka Melek Huruf (%)

Pengeluaran Riil / Kapita (Rp.000)

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KOMPONEN MENURUT PROVINSI TAHUN 2005 2007

Reduksi Short Fall

2005

IPM Peringkat Angka Harapan Hidup (tahun)

Ratarata Lama Sekolah (tahun)

Reduksi Short Fall Angka Melek Huruf

(%) Pengeluaran Riil / Kapita (Rp.000)

Angka Harapan Hidup (tahun)



Angka Melek Huruf (%)

Pengeluaran Riil / Kapita (Rp.000)

Lampiran 3.3

Lakilaki Perempuan Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 I 001 057,9 A 00B 99 Penyakit Infeksi & Parasit Tertentu 90,333 86,685 177,018 344,635 1.95

2 II 058.0096.9 C 00D 48 Neoplasma 10,838 25,563 36,401 86,420 2.37

3 III 097100 D 50D 89 Penyakit Darah & Organ Pembuat Darah & Gangguan tertentu yang Melibatkan Mekanisme Imun 2,511 3,263 5,774 12,558 2.17

4 IV 101 111 E 00E 90 Penyakit Endokrin, Nutrisi & Metabolik 19,505 25,863 45,368 180,926 3.99

5 V 112119.9 F 00F 99 Gangguan Mental & Perilaku 9,670 7,605 17,275 61,954 3.59

6 VI 120129 G 00G 99 Penyakit Susunan Syaraf 13,871 16,648 30,519 86,763 2.84

7 VII 130 139,10 H 00H 59 Penyakit Mata dan Adneksa 47,348 55,733 103,081 181,210 1.76

8 VIII 140 142,9 H 60H 95 Penyakit Telinga dan Pros. Mastoideus 27,348 26,971 54,319 91,361 1.68

9 IX 143164.9 I 00I 99 Penyakit Sistem Sirkulasi Darah 55,941 58,437 114,378 324,656 2.84

10 X 165.0179.9 J 00J 99 Penyakit Sistem Napas 126,538 126,060 252,598 469,067 1.86

11 XI 180197 K 00K 93 Penyakit Sistem Cerna 97,152 117,247 214,399 360,247 1.68

12 XII 198 199 L 00L 99 Penyakit Kulit & Jaringan Subkutan 28,112 36,445 64,557 115,100 1.78

13 XIII 200,0 210 M 00M 99 Penyakit Sistem Muskuloskeletal dan Jaringan Ikat 24,994 33,751 58,745 175,132 2.98

14 XIV 211 233 N 00N 99 Penyakit Sistem Kemih Kelamin 23,941 44,213 68,154 129,271 1.90

15 XV 234244 O 00O 99 Kehamilan, Persalinan & Masa Nifas 21,661 21,661 32,167 1.49

16 XVI 245253.9 P 00P 96 Kondisi Tertentu yang bermula pada masa Perinatal 1,848 1,645 3,493 4,341 1.24

17 XVII 254266.9 Q 00Q 99 Malformasi, Deformasi Kongenital & Kelainan Kromosom 2,703 2,517 5,220 12,307 2.36

18 XVIII 267270.9 R 00R 99 Gejala, Tanda & Penemuan Laboratorium, Klinik Abnormal YTK 74,492 70,090 144,582 211,419 1.46

19 XIX 271289 S 00T 98 Cedera, Keracunan dan Akibat Sebab Luar Tertentu Lainnya 75,264 43,643 118,907 168,123 1.41

20 XX 299.0306.13 V 00Y 98 Sebab Luar Morbiditas & Mortalitas #DIV/0!

21 XXI 290.0298 Z 00Z 99 Faktor yg Mempengaruhi Keadaan Kesehatan & yg Berhubungan dengan Pelayanan Kesehatan 87,601 155,745 243,346 463,664 1.91

820,010 959,785 1,779,795 3,511,321 1.97 Sumber: Ditjen Yanmed, Depkes RI, 2009 (Data sementara dari rumah sakit yang telah melaporkan) Keterangan: DTD (Daftar Tabulasi Dasar)

Pasien Baru Jumlah Kunjungan

Admission Rate

J u m l a h

DISTRIBUSI PASIEN RAWAT JALAN MENURUT BAB ICDX DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2008

No Bab DTD ICDX Golongan Sebab Sakit

Lampiran 3.3.a


1 I 001 057,9 A 00B 99 Penyakit Infeksi & Parasit Tertentu 524,770 558,462 1,083,232 1,143,694 1.06

2 II 058.0096.9 C 00D 48 Neoplasma 59,227 110,226 169,453 172,413 1.02



5 V 112119.9 F 00F 99 Gangguan Mental & Perilaku 30,963 34,302 65,265 65,942 1.01


7 VII 130 139,10 H 00H 59 Penyakit Mata dan Adneksa 383,813 338,082 721,895 723,844 1.00

8 VIII 140 142,9 H 60H 95 Penyakit Telinga dan Pros. Mastoideus 142,715 149,848 292,563 293,286 1.00


10 X 165.0179.9 J 00J 99 Penyakit Sistem Napas 853,133 895,101 1,748,234 1,762,200 1.01

11 XI 180197 K 00K 93 Penyakit Sistem Cerna 630,600 545,658 1,176,258 1,195,670 1.02

12 XII 198 199 L 00L 99 Penyakit Kulit & Jaringan Subkutan 208,286 159,520 367,806 367,826 1.00

13 XIII 200,0 210 M 00M 99 Penyakit Sistem Muskuloskeletal dan Jaringan Ikat 46,440 232,914 279,354 500,640 1.79




17 XVII 254266.9 Q 00Q 99 Malformasi, Deformasi Kongenital & Kelainan Kromosom 5,326 15,903 21,229 36,135 1.70

18 XVIII 267270.9 R 00R 99 Gejala, Tanda & Penemuan Laboratorium, Klinik Abnormal YTK 46,478 620,401 666,879 1,246,455 1.87


20 XX 299.0306.13 V 00Y 98 Sebab Luar Morbiditas & Mortalitas 127,757 198,336 326,093 360,752 1.11

21 XXI 290.0298 Z 00Z 99 Faktor yg Mempengaruhi Keadaan Kesehatan & yg Berhubungan dengan Pelayanan Kesehatan 157,637 1,098,749 1,256,386 2,142,968 1.71

4,063,723 5,943,580 10,007,303 12,634,596 1.26 Sumber: Ditjen Yanmed, Depkes RI, 2007 5,941,558 10,005,281 Keterangan: DTD (Daftar Tabulasi Dasar)

DISTRIBUSI PASIEN RAWAT JALAN MENURUT BAB ICDX DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2007

No Bab DTD ICDX Golongan Sebab Sakit Pasien Baru Jumlah

Kunjungan Admission

Rate

J u m l a h

Lampiran 3.4



2 II 058.0096.9 C 00D 48 Neoplasma 30,596 61,514 92,110 4,332 4.70



5 V 112119.9 F 00F 99 Gangguan Mental & Perilaku 14,566 12,850 27,416 204 0.74


7 VII 130 139,10 H 00H 59 Penyakit Mata dan Adneksa 18,488 17,258 35,746 123 0.34

8 VIII 140 142,9 H 60H 95 Penyakit Telinga dan Pros. Mastoideus 2,437 2,345 4,782 109 2.28




12 XII 198 199 L 00L 99 Penyakit Kulit & Jaringan Subkutan 8,836 7,891 16,727 324 1.94

13 XIII 200,0 210 M 00M 99 Penyakit Sistem Muskuloskeletal dan Jaringan Ikat 13,425 13,472 26,897 605 2.25




17 XVII 254266.9 Q 00Q 99 Malformasi, Deformasi Kongenital & Kelainan Kromosom 6,719 5,311 12,030 605 5.03




21 XXI 290.0298 Z 00Z 99 Faktor yg Mempengaruhi Keadaan Kesehatan & yg Berhubungan dengan Pelayanan Kesehatan 89,223 124,065 213,288 1,627 0.76

1,266,816 1,508,997 2,775,813 100,410 Sumber: Ditjen Yanmed, Depkes RI, 2009 Keterangan: DTD (Daftar Tabulasi Dasar)

Pasien Baru Pasien Mati CFR (%)

J u m l a h

DISTRIBUSI PASIEN RAWAT INAP MENURUT BAB ICDX DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2008

No Bab DTD ICDX Golongan Sebab Sakit

Lampiran 3.4.a



2 II 058.0096.9 C 00D 48 Neoplasma 31,486 63,584 95,070 4,585 4.82



5 V 112119.9 F 00F 99 Gangguan Mental & Perilaku 13,536 11,879 25,415 145 0.57


7 VII 130 139,10 H 00H 59 Penyakit Mata dan Adneksa 14,849 11,941 26,790 138 0.52

8 VIII 140 142,9 H 60H 95 Penyakit Telinga dan Pros. Mastoideus 2,315 2,224 4,539 9 0.20




12 XII 198 199 L 00L 99 Penyakit Kulit & Jaringan Subkutan 8,365 7,538 15,903 258 1.62

13 XIII 200,0 210 M 00M 99 Penyakit Sistem Muskuloskeletal dan Jaringan Ikat 12,322 11,779 24,101 428 1.78


15 XV 234244 O 00O 99 Kehamilan, Persalinan & Masa Nifas 335,221 335,221 887 0.26


17 XVII 254266.9 Q 00Q 99 Malformasi, Deformasi Kongenital & Kelainan Kromosom 6,569 5,270 11,839 673 5.68




21 XXI 290.0298 Z 00Z 99 Faktor yg Mempengaruhi Keadaan Kesehatan & yg Berhubungan dengan Pelayanan Kesehatan 86,277 101,775 188,052 778 0.41

1,247,243 1,443,753 2,690,996 94,702 3.52 Sumber: Ditjen Yanmed, Depkes RI, 2008 Keterangan: DTD (Daftar Tabulasi Dasar)

J u m l a h

DISTRIBUSI PASIEN RAWAT INAP MENURUT BAB ICDX DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2007

No Bab DTD ICDX Golongan Sebab Sakit Pasien Baru

Pasien Mati CFR (%)

Lampiran 3.5

Populasi Beresiko

Malaria Klinis Malaria Positif (1) (2) (1) (3) (4) (5) (6) 1 Nanggroe Aceh Darussalam 4,260,934 8,637 1,053 2.03 2 Sumatera Utara 8,995,264 73,275 2,274 8.15 3 Sumatera Barat 2,453,986 6,325 1,015 2.58 4 Riau 4,132,768 12,644 957 3.06 5 Jambi 2,843,135 51,401 6,028 18.08 6 Sumatera Selatan 5,350,075 29,212 2,389 5.46 7 Bengkulu 1,353,159 31,064 6,355 22.96 8 Lampung 6,295,088 17,566 2,108 2.79 9 Kepulauan Bangka Belitung 1,042,108 42,288 8,426 40.58 10 Kepulauan Riau 1,244,515 16,572 1,666 13.32 11 DKI Jakarta NA NA NA NA 12 Jawa Barat 1,093,568 42,924 636 0.58 13 Jawa Tengah 14,538,939 120,042 947 0.07 14 DI Yogyakarta 2,016,834 3,040 67 0.03 15 Jawa Timur 3,755,848 38,920 2,651 0.71 16 Banten 3,864,897 2,692 103 0.03 17 Bali 1,391,449 18,522 242 0.17 18 Nusa Tenggara Barat 4,421,385 96,621 21,564 21.85 19 Nusa Tenggara Timur 4,083,866 425,134 83,110 104.10 20 Kalimantan Barat 3,358,893 10,859 2,168 3.23 21 Kalimantan Tengah 1,764,556 19,784 4,470 11.21 22 Kalimantan Selatan 2,521,569 10,581 2,630 4.20 23 Kalimantan Timur 1,706,472 14,654 3,487 8.59 24 Sulawesi Utara 1,642,001 27,063 5,530 16.48 25 Sulawesi Tengah 2,536,473 45,164 6,486 17.81 26 Sulawesi Selatan 6,202,816 9,386 1,933 1.51 27 Sulawesi Tenggara 2,204,242 22,612 609 10.26 28 Gorontalo 765,841 10,674 3,160 13.94 29 Sulawesi Barat 685,561 8,213 391 11.98 30 Maluku 1,384,940 54,907 12,376 39.65 31 Maluku Utara 966,268 49,683 8,606 51.42 32 Papua 2,206,849 187,005 40,503 84.74 33 Papua Barat 701,435 117,466 32,337 167.47

101,785,734 1,624,930 266,277 17.77 0.16 26,661,535 226,140 4,646 0.17 75,124,199 1,398,790 261,631 18.62

Sumber: Ditjen PP & PL, Depkes RI, 2009 Keterangan: API = Annual Parasite Incidence (di P. Jawa + Bali)

AMI = Annual Malaria Incidence (di luar P. Jawa + Bali)

Jawa Bali Luar Jawa Bali

Indonesia

JUMLAH KASUS DAN ANGKA KESAKITAN PENYAKIT MALARIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2008

No Provinsi Jumlah Penderita

AMI API

Lampiran 3.6

(1) (2)

1 DKI Jakarta 0.00 0.00 0.00 0.07 0.01 t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d

2 Jawa Barat 0.04 0.07 0.04 0.03 0.02 t.a.d t.a.d 0.16 0.96 0.52 0.37 0.58

3 Jawa Tengah 0.32 0.65 1.06 1.74 1.46 t.a.d t.a.d 0.51 0.06 0.13 0.12 0.07

4 DI Yogyakarta 0.52 3.54 6.76 11.73 10.43 t.a.d t.a.d 0.97 0.06 0.10 0.05 0.03

5 Jawa Timur 0.04 0.03 0.05 0.17 0.12 t.a.d t.a.d 0.08 0.47 0.18 0.18 0.71

6 Banten t.a.d t.a.d t.a.d 0.00 0.02 0.05 0.17

7 Bali 0.03 0.03 0.04 0.04 0.08 t.a.d t.a.d 0.03 0.02 0.55 0.42 0.03

0.12 0.30 0.52 0.81 0.62 0.47 0,22 0.15 0.15 0.19 0.16 0.16

Sumber: Ditjen PP & PL, Depkes RI, 2009

JawaBali

(10) (11) (12) (7) (8) (9) (13) (13) (3) (4) (5) (6)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ket : tad = tidak ada data

ANNUAL PARASITE INCIDENCE (API) MALARIA DI JAWABALI TAHUN 1997 2008

No Provinsi Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 Penduduk

1997 1998 1999 2000

Lampiran 3.7

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Nanggroe Aceh Darussalam 6,870 3,828 2,831 41.2 2 Sumatera Utara 20,868 17,133 14,158 67.8 3 Sumatera Barat 7,621 5,403 3,701 48.6 4 Riau 8,303 3,478 2,205 26.6 5 Jambi 4,461 2,960 2,227 49.9 6 Sumatera Selatan 11,395 8,284 5,244 46.0 7 Bengkulu 2,627 1,598 1,276 48.6 8 Lampung 11,826 7,592 4,771 40.3 9 Kep. Bangka Belitung 1,735 1,210 958 55.2 10 Kep.Riau 2,325 1,500 685 29.5 11 DKI Jakarta 9,786 25,490 8,372 85.5 12 Jawa Barat 43,783 61,557 30,072 68.7 13 Jawa Tengah 34,910 35,951 16,752 48.0 14 DI Yogyakarta 2,220 2,461 1,141 51.4 15 Jawa Timur 39,691 39,113 23,655 59.6 16 Banten 10,275 17,896 8,080 78.6 17 Bali 2,250 3,159 1,434 63.7 18 Nusa Tenggara Barat 9,164 5,688 3,134 34.2 19 Nusa Tenggara Timur 9,522 5,315 3,360 35.3 20 Kalimantan Barat 8,923 5,558 4,189 46.9 21 Kalimantan Tengah 4,320 1,881 1,251 29.0 22 Kalimantan Selatan 7,238 4,990 3,164 43.7 23 Kalimantan Timur 6,499 3,829 2,088 32.1 24 Sulawesi Utara 4,637 4,858 4,155 89.6 25 Sulawesi Tengah 5,121 2,781 2,120 41.4 26 Sulawesi Selatan 16,391 8,303 6,170 37.6 27 Sulawesi Tenggara 4,358 2,724 2,312 53.1 28 Gorontalo 2,042 1,451 1,176 57.6 29 Sulawesi Barat 2,168 1,298 1,060 48.9 30 Maluku 2,773 2,279 1,109 40.0 31 Maluku Utara 2,015 981 540 26.8 32 Papua Barat 1,533 1,259 525 34.2 33 Papua 4,319 6,521 2,461 57.0

228,485 298,329 166,376 72.82 Sumber: Ditjen PP & PL, Depkes RI, 2009

Indonesia

HASIL CAKUPAN PENEMUAN KASUS PENYAKIT TB PARU TAHUN 2008

No Provinsi Perkiraan Kasus Menular Cakupan Penemuan

Semua Kasus BTA Pos Case Detection Rate (CDR) %

Lampiran 3.8

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 1,870 66.91 925 33.09 2,795 2 Sumatera Utara 9,154 64.66 5,004 35.34 14,158 3 Sumatera Barat 2,389 64.62 1,308 35.38 3,697 4 Riau 1,347 64.05 756 35.95 2,103 5 Jambi 1,391 62.46 836 37.54 2,227 6 Sumatera Selatan 3,256 62.41 1,961 37.59 5,217 7 Bengkulu 779 64.01 438 35.99 1,217 8 Lampung 2,777 59.81 1,866 40.19 4,643 9 Kep. Bangka Belitung 620 64.65 339 35.35 959 10 Kep.Riau 378 63.00 222 37.00 600 11 DKI Jakarta 4,859 60.75 3,140 39.25 7,999 12 Jawa Barat 17,181 57.14 12,886 42.86 30,067 13 Jawa Tengah 8,456 54.54 7,047 45.46 15,503 14 DI Yogyakarta 641 56.28 498 43.72 1,139 15 Jawa Timur 12,477 55.00 10,209 45.00 22,686 16 Banten 4,367 57.69 3,203 42.31 7,570 17 Bali 846 59.12 585 40.88 1,431 18 Nusa Tenggara Barat 1,876 60.07 1,247 39.93 3,123 19 Nusa Tenggara Timur 1,623 53.55 1,408 46.45 3,031 20 Kalimantan Barat 2,326 63.80 1,320 36.20 3,646 21 Kalimantan Tengah 674 60.29 444 39.71 1,118 22 Kalimantan Selatan 1,941 61.48 1,216 38.52 3,157 23 Kalimantan Timur 1,212 61.21 768 38.79 1,980 24 Sulawesi Utara 2,457 61.30 1,551 38.70 4,008 25 Sulawesi Tengah 1,206 57.40 895 42.60 2,101 26 Sulawesi Selatan 3,576 57.96 2,594 42.04 6,170 27 Sulawesi Tenggara 1,363 58.95 949 41.05 2,312 28 Gorontalo 680 57.82 496 42.18 1,176 29 Sulawesi Barat 625 58.96 435 41.04 1,060 30 Maluku 487 52.76 436 47.24 923 31 Maluku Utara 274 62.84 162 37.16 436 32 Papua Barat 240 52.63 216 47.37 456 33 Papua 1,170 57.55 863 42.45 2,033

94,518 58.80 66,223 41.20 160,741 Sumber: Ditjen PP & PL, Depkes RI, 2009

Jumlah %

Indonesia

JUMLAH KASUS BARU TB PARU BTA POSITIF MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2008

No Provinsi

Jenis Kelamin Lakilaki Perempuan

Lakilaki+ Perempuan Jumlah %

Lampiran 3.9

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 13 12 214 166 374 206 370 166 387 153 336 158 176 64 1,870 925 2,795

2 Sumatera Utara 86 84 1,157 905 1,867 1,085 2,035 1,085 2,073 940 1,385 652 551 253 9,154 5,004 14,158

3 Sumatera Barat 10 19 365 274 514 280 391 247 482 239 375 157 252 92 2,389 1,308 3,697

4 Riau 11 18 212 146 319 189 288 146 233 149 193 78 91 30 1,347 756 2,103

5 Jambi 13 8 180 138 295 182 247 168 281 165 254 144 121 31 1,391 836 2,227

6 Sumatera Selatan 30 25 462 322 694 453 626 402 668 411 508 265 268 83 3,256 1,961 5,217

7 Bengkulu 7 10 82 80 149 101 168 82 169 91 146 56 58 18 779 438 1,217

8 Lampung 39 40 355 302 565 428 511 323 494 306 451 263 362 204 2,777 1,866 4,643

9 Kep. Bangka Belitung 7 3 80 66 129 78 125 69 141 65 93 39 45 19 620 339 959

10 Kep.Riau 9 5 59 62 104 65 74 30 53 23 54 27 25 10 378 222 600

11 DKI Jakarta 51 50 1,010 886 1,499 836 967 576 748 446 428 253 156 93 4,859 3,140 7,999

12 Jawa Barat 183 194 3,373 3,169 4,539 3,447 3,327 2,510 2,755 1,944 2,074 1,168 930 454 17,181 12,886 30,067

13 Jawa Tengah 49 97 1,361 1,452 1,860 1,659 1,598 1,380 1,578 1,209 1,303 913 707 337 8,456 7,047 15,503

14 DI Yogyakarta 1 4 108 112 144 127 111 88 112 67 97 61 68 39 641 498 1,139

15 Jawa Timur 106 125 1,646 1,880 2,447 2,219 2,372 2,061 2,646 1,972 2,314 1,481 946 471 12,477 10,209 22,686

16 Banten 28 45 878 702 1,150 837 906 699 714 529 523 312 168 79 4,367 3,203 7,570

17 Bali 2 2 109 86 211 139 143 108 129 114 169 90 83 46 846 585 1,431

18 Nusa Tenggara Barat 14 6 249 203 376 272 354 251 410 265 361 217 112 33 1,876 1,247 3,123

19 Nusa Tenggara Timur 21 24 258 246 338 323 255 227 280 262 281 208 190 118 1,623 1,408 3,031

20 Kalimantan Barat 22 29 268 222 514 287 447 293 496 242 399 190 180 57 2,326 1,320 3,646

21 Kalimantan Tengah 19 13 85 71 141 100 121 107 166 89 104 44 38 20 674 444 1,118

22 Kalimantan Selatan 32 23 229 183 430 263 434 248 380 256 325 192 111 51 1,941 1,216 3,157

23 Kalimantan Timur 14 11 203 162 278 179 217 153 196 145 200 93 104 25 1,212 768 1,980

24 Sulawesi Utara 18 17 280 267 488 342 476 321 507 264 395 199 293 141 2,457 1,551 4,008

25 Sulawesi Tengah 16 20 137 133 236 243 236 172 276 156 210 130 95 41 1,206 895 2,101

26 Sulawesi Selatan 9 24 479 418 715 582 719 523 679 467 682 440 293 140 3,576 2,594 6,170

27 Sulawesi Tenggara 4 12 205 211 306 206 283 190 228 155 245 134 92 41 1,363 949 2,312

28 Gorontalo 3 6 100 98 127 106 150 96 142 90 106 73 52 27 680 496 1,176

29 Sulawesi Barat 4 2 88 83 119 116 117 63 128 77 121 72 48 22 625 435 1,060

30 Maluku 7 17 91 77 104 111 89 82 89 64 63 53 44 32 487 436 923

31 Maluku Utara 3 5 47 37 69 42 50 38 46 21 39 17 20 2 274 162 436

32 Papua Barat 6 6 55 55 66 73 41 34 40 26 20 13 12 9 240 216 456

33 Papua 31 37 329 332 369 244 211 139 129 72 80 27 21 12 1,170 863 2,033

868 993 14,754 13,546 21,536 15,820 18,459 13,077 17,855 11,474 14,334 8,219 6,712 3,094 94,518 66,223 160,741 Sumber: Ditjen PP & PL, Depkes RI, 2009

Total

P T

Indonesia

P L P L L

35 44

JUMLAH KASUS BARU TB PARU BTA POSITIF MENURUT KELOMPOK UMUR (TAHUN), JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2008

No Provinsi

K e l o m p o k U m u r ( t a h u n) 0 14 > 65

P

25 34

L

15 24

L P L P P P L

55 64

L

45 54

Lampiran 3.10

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 26 7 0.67 2 Sumatera Utara 487 95 3.95 3 Sumatera Barat 204 65 4.48 4 Riau 364 116 8.01 5 Jambi 106 30 3.93 6 Sumatera Selatan 153 31 2.25 7 Bengkulu 46 13 2.85 8 Lampung 143 42 2.00 9 Kep. Bangka Belitung 95 13 9.33 10 Kepulauan Riau 277 115 23.11 11 DKI Jakarta 2,781 419 30.52 12 Jawa Barat 2,888 544 7.38 13 Jawa Tengah 530 221 1.35 14 DI Yogyakarta 246 70 7.5 15 Jawa Timur 2,591 584 6.99 16 Banten 74 12 0.81 17 Bali 1,177 228 33.75 18 Nusa Tenggara Barat 80 47 1.92 19 Nusa Tenggara Timur 110 23 2.64 20 Kalimantan Barat 730 103 17.9 21 Kalimantan Tengah 9 2 0.47 22 Kalimantan Selatan 22 5 0.68 23 Kalimantan Timur 11 10 0.37 24 Sulawesi Utara 161 53 7.45 25 Sulawesi Tengah 8 4 0.34 26 Sulawesi Selatan 143 62 1.91 27 Sulawesi Tenggara 11 1 0.56 28 Gorontalo 3 1 0.33 29 Sulawesi Barat 0 0 0 30 Maluku 187 69 14.05 31 Maluku Utara 7 7 0.77 32 Papua Barat 58 19 10.24 33 Papua 2,382 351 129.35

16,110 3,362 7.12 Sumber : Ditjen PP & PL, Depkes RI, 2009

J u m l a h

JUMLAH KUMULATIF KASUS AIDS, MENINGGAL, DAN ANGKA KUMULATIF KASUS PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2008

No Provinsi Meninggal Jumlah Kasus Case Rate

Lampiran 3.11

Jumlah

Kasus Kumulatif Jumlah % (1) (2) (3) (4) (5)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 26 7 26.9 2 Sumatera Utara 487 213 43.7 3 Sumatera Barat 204 147 72.1 4 Riau 364 97 26.6 5 Jambi 106 67 63.2 6 Sumatera Selatan 153 83 54.2 7 Bengkulu 46 28 60.9 8 Lampung 143 111 77.6 9 Kep. Bangka Belitung 95 36 37.9 10 Kep.Riau 277 22 7.9 11 DKI Jakarta 2,781 1,978 71.1 12 Jawa Barat 2,888 2,192 75.9 13 Jawa Tengah 530 126 23.8 14 DI Yogyakarta 246 119 48.4 15 Jawa Timur 2,591 878 33.9 16 Banten 74 55 74.3 17 Bali 1,177 234 19.9 18 Nusa Tenggara Barat 80 39 48.8 19 Nusa Tenggara Timur 110 11 10.0 20 Kalimantan Barat 730 124 17.0 21 Kalimantan Tengah 9 5 55.6 22 Kalimantan Selatan 22 9 40.9 23 Kalimantan Timur 11 4 36.4 24 Sulawesi Utara 161 39 24.2 25 Sulawesi Tengah 8 5 62.5 26 Sulawesi Selatan 143 91 63.6 27 Sulawesi Tenggara 11 1 9.1 28 Gorontalo 3 2 66.7 29 Sulawesi Barat 30 Maluku 187 79 42.2 31 Maluku Utara 7 2 28.6 32 Papua Barat 58 5 8.6 33 Papua 2,382 1 0.0

16,110 6,810 42.3 Sumber: Ditjen PP & PL, Depkes RI, 2009

J u m l a h

JUMLAH DAN PERSENTASE KASUS AIDS YANG MENGGUNAKAN NAPZA SUNTIKAN (IDU) MENURUT PROVINSI s.d 31 DESEMBER 2008

No Provinsi Kasus AIDS yang Menggunakan NAPZA Suntik (IDU)

Lampiran 3.12

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 417,777 41,778 647 1,257 1,904 4.56 2 Sumatera Utara 1,276,361 127,636 7,365 11,717 19,082 14.95 3 Sumatera Barat 469,776 46,978 2,584 7,112 9,696 20.64 4 Riau 518,900 51,890 2,062 4,507 6,569 12.66 5 Jambi 276,418 27,642 998 2,270 3,268 11.82 6 Sumatera Selatan 680,135 68,013 4,972 9,567 14,539 21.38 7 Bengkulu 175,372 17,537 8 Lampung 728,666 72,867 3,836 11,601 15,437 21.19 9 Kep. Bangka Belitung 110,666 11,067 667 1,735 2,402 21.71 10 Kep.Riau 138,202 13,820 66 222 288 2.08 11 DKI Jakarta 896,168 89,617 3,589 8,321 11,910 13.29 12 Jawa Barat 3,912,714 391,271 58,728 107,568 166,296 42.50 13 Jawa Tengah 3,298,982 329,898 9,633 20,298 29,931 9.07 14 DI Yogyakarta 343,868 34,387 132 492 624 1.81 15 Jawa Timur 2,491,593 249,159 11,959 21,720 33,679 13.52 16 Banten 1,027,603 102,760 2,880 4,937 7,817 7.61 17 Bali 341,173 34,117 1,151 2,223 3,374 9.89 18 Nusa Tenggara Barat 553,451 55,345 13,173 18,096 31,269 56.50 19 Nusa Tenggara Timur 20 Kalimantan Barat 466,782 46,678 1,309 2,738 4,047 8.67 21 Kalimantan Tengah 200,361 20,036 532 1,016 1,548 7.73 22 Kalimantan Selatan 357,691 35,769 1,617 3,447 5,064 14.16 23 Kalimantan Timur 297,194 29,719 1,424 2,576 4,000 13.46 24 Sulawesi Utara 242,097 24,210 1,746 2,658 4,404 18.19 25 Sulawesi Tengah 243,771 24,377 1,421 2,285 3,706 15.20 26 Sulawesi Selatan 793,615 79,362 2,497 5,584 8,081 10.18 27 Sulawesi Tenggara 205,455 20,545 1,099 2,277 3,376 16.43 28 Gorontalo 91,975 9,198 29 Sulawesi Barat 101,460 10,146 30 Maluku 130,506 13,051 31 Maluku Utara 98,526 9,853 203 409 612 6.21 32 Papua Barat 33 Papua

20,887,256 2,088,726 136,290 256,633 392,923 18.81 Sumber: Ditjen PP & PL, Depkes RI, 2009

1 4 Tahun Jumlah %

Indonesia

JUMLAH KASUS PNEUMONIA PADA BALITA MENURUT PROVINSI TAHUN 2008

No Provinsi Jumlah Penduduk Usia Balita Wil. PKM Program

Target Penemuan Pneumonia Balita (10%)

Realisasi Penemuan Penderita Pneumonia Balita

< 1 Tahun

Lampiran 3.13

Angka Prevalensi PB MB Jumlah /10.000 Penduduk

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Nanggroe Aceh Darussalam 113 484 597 1.41 2 Sumatera Utara 23 188 211 0.17 3 Sumatera Barat 15 99 114 0.25 4 Riau 27 175 202 0.42 5 Jambi 6 60 66 0.24 6 Sumatera Selatan 41 326 367 0.54 7 Bengkulu 3 13 16 0.09 8 Lampung 33 189 222 0.29 9 Kepulauan Bangka Belitung 14 45 59 0.55 10 Kepulauan Riau 8 20 28 0.26 11 DKI Jakarta 209 1,625 1,834 2.03 12 Jawa Barat 530 2,832 3,362 0.81 13 Jawa Tengah 167 1,702 1,869 0.58 14 DI Yogyakarta 9 86 95 0.28 15 Jawa Timur 574 5,463 6,037 1.62 16 Banten 92 499 591 0.64 17 Bali 8 132 140 0.42 18 Nusa Tenggara Barat 133 549 682 1.60 19 Nusa Tenggara Timur 65 428 493 1.18 20 Kalimantan Barat 42 238 280 0.68 21 Kalimantan Tengah 5 77 82 0.42 22 Kalimantan Selatan 35 378 413 1.26 23 Kalimantan Timur 24 222 246 0.84 24 Sulawesi Utara 67 417 484 2.15 25 Sulawesi Tengah 71 237 308 1.28 26 Sulawesi Selatan 188 1,229 1,417 1.86 27 Sulawesi Tenggara 35 262 297 1.42 28 Gorontalo 20 204 224 2.44 29 Sulawesi Barat 34 217 251 1.82 30 Maluku 54 379 433 3.02 31 Maluku Utara 113 532 645 6.66 32 Papua Barat 307 394 701 9.69 33 Papua 274 612 886 4.42

3,339 20,313 23,652 1.05 14.12 85.88 100.00

Sumber: Ditjen PP & PL, Depkes RI, 2008 Ket: PB= Pausi Basiler, MB= Multi Basiler

Indonesia %

SITUASI PENYAKIT KUSTA MENURUT PROVINSI TAHUN 2007

No Provinsi Kasus Tercatat

Lampiran 3.14

Kasus Kasus Total MB Cacat Tk.2 Anak Wanita Terdaftar Kambuh PB MB

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 437 326 47 37 169 476 13 93 89 2 Sumatera Utara 188 167 43 26 73 205 1 89 91 3 Sumatera Barat 157 121 10 24 77 140 0 100 96 4 Riau 215 164 43 54 98 341 0 80 78 5 Jambi 95 69 11 6 23 108 1 90 69 6 Sumatera Selatan 280 244 37 36 112 307 8 69 85 7 Bengkulu 16 15 2 1 6 26 0 80 78 8 Lampung 151 125 21 6 38 234 0 68 77 9 Kepulauan Bangka Belitung 46 35 5 1 19 49 0 92 82 10 Kepulauan Riau 25 19 0 0 10 35 0 80 78 11 DKI Jakarta 891 759 9 73 250 860 5 88 75 12 Jawa Barat 1,743 1,509 206 184 546 2,260 0 91 80 13 Jawa Tengah 1,564 1,338 213 166 513 2,108 0 93 91 14 DI Yogyakarta 52 39 6 3 17 71 0 80 78 15 Jawa Timur 4,912 4,323 527 571 1,703 6,863 5 97 93 16 Banten 565 456 61 83 218 880 0 87 92 17 Bali 106 81 2 1 17 119 0 95 95 18 Nusa Tenggara Barat 270 201 7 29 95 274 0 90 88 19 Nusa Tenggara Timur 193 159 3 4 21 255 2 73 60 20 Kalimantan Barat 244 209 40 29 109 202 0 80 78 21 Kalimantan Tengah 103 98 21 5 30 103 0 67 95 22 Kalimantan Selatan 230 189 25 15 71 265 0 80 78 23 Kalimantan Timur 209 193 18 20 35 277 0 94 97 24 Sulawesi Utara 419 333 28 42 147 388 4 95 93 25 Sulawesi Tengah 328 254 31 22 131 320 0 82 97 26 Sulawesi Selatan 1,240 1,007 145 87 533 1,107 19 92 84 27 Sulawesi Tenggara 289 247 13 23 134 294 1 100 86 28 Gorontalo 197 147 14 29 78 236 0 100 87 29 Sulawesi Barat 216 143 10 14 77 229 5 79 98 30 Maluku 382 300 14 31 168 480 0 94 87 31 Maluku Utara 571 385 32 141 261 684 4 86 95 32 Papua Barat 353 194 7 81 151 479 10 90 66 33 Papua 754 479 17 143 273 863 11 79 81

17,441 14,328 1,668 1,987 6,203 21,538 89 86.46 84.77 Sumber : Ditjen PP & PL, Depkes RI, 2009 Ket : PB= Pausi Basiler, MB= Multi Basiler

Indonesia

JUMLAH KASUS BARU KUSTA DAN KECACATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2008

No Provinsi Jumlah Kasus Baru RFT Rate (%)

Lampiran 3.15

Notes Infectius Non Infectius District

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Nanggroe Aceh Darussalam 4,363,500 0 0 0 23 2 Sumatera Utara 12,914,600 0 0 0 28 3 Sumatera Barat 4,555,800 0 0 0 7 4 Riau 4,813,653 5 Jambi 2,784,271 6 Sumatera Selatan 7,019,964 0 2 2 15 7 Bengkulu 1,753,716 8 Lampung 7,804,587 0 0 0 10 9 Kepulauan Bangka Belitung 1,106,657 10 Kepulauan Riau 11 DKI Jakarta 12 Jawa Barat 13 Jawa Tengah 14 DI Yogyakarta 3,430,640 15 Jawa Timur 37,436,154 17 2 19 7 16 Banten 6 0 6 1 17 Bali 3,320,715 0 0 0 9 18 Nusa Tenggara Barat 4,257,306 0 0 0 9 19 Nusa Tenggara Timur 4,387,146 2245 1950 4195 20 20 Kalimantan Barat 21 Kalimantan Tengah 22 Kalimantan Selatan 23 Kalimantan Timur 2,936,388 24 Sulawesi Utara 3,287,185 25 Sulawesi Tengah 2,419,815 16 22 38 2 26 Sulawesi Selatan 27 Sulawesi Tenggara 2,143,000 2 25 27 2 28 Gorontalo 1,629,000 29 Sulawesi Barat 30 Maluku 9,551,402 795 237 1032 8 31 Maluku Utara 32 Papua Barat 748,159 33 Papua 2,213,997 385 222 607 9

124,877,655 3,466 2,460 5,926 150 Indonesia

PREVALENSI FRAMBUSIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2008

No Provinsi Populasi 2008 2008

Total

Sumber : Ditjen PP & PL, Depkes RI, 2009

Lampiran 3.16

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1 Nanggroe Aceh Darussalam 2 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0

2 Sumatera Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Sumatera Barat 4 3 1 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 2 1

4 Riau 9 4 1 3 1 2 2 2 1 4 2 1 3 3 2

5 Jambi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Sumatera Selatan 17 9 2 7 0 7 1 2 0 13 2 1 3 11 2

7 Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Lampung 9 6 0 4 2 2 1 0 1 8 0 0 3 6 0

9 Kepulauan Bangka Belitung 3 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1

10 Kepulauan Riau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 DKI Jakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Jawa Barat 41 28 3 17 4 8 9 2 4 27 8 1 6 25 9

13 Jawa Tengah 7 3 0 2 0 0 5 0 0 1 6 0 2 0 5

14 DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Jawa Timur 17 8 0 13 3 1 0 3 8 0 6 1 5 11 0

16 Banten 50 23 1 20 2 20 7 5 4 35 6 0 3 43 4

17 Bali 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

18 Nusa Tenggara Barat 2 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0

19 Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Kalimantan Barat 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0

21 Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Kalimantan Selatan 3 2 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 1 1 1

23 Kalimantan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Sulawesi Tengah 7 5 1 2 3 0 1 0 2 4 1 0 2 4 1

26 Sulawesi Selatan 4 2 0 2 0 0 2 0 1 3 0 0 0 4 0

27 Sulawesi Tenggara 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2

28 Gorontalo 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0

29 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Maluku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 Papua 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0

183 100 10 81 22 42 28 21 25 103 34 4 35 116 28


Total

Tidak Tahu Dokter Bidan/ Perawat Tidak Tahu TT2 + TT1 Tidak

Diimunisasi

JUMLAH KASUS TETANUS NEONATORUM DAN FAKTOR RISIKO MENURUT PROVINSI TAHUN 2008

No Provinsi Total Kasus Meninggal

Tidak Diketahui

Faktor Risiko

Pelayanan Antenatal Care Status Imunisasi Penolong Persalinan

Dokter Bidan/ Perawat

Dukun Bersalin Tidak Periksa Dukun

Bersalin

Lampiran 3.16.a

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 10) (11) (12) (13) 1 Nanggroe Aceh Darussalam 0 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 2 Sumatera Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Sumatera Barat 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 3 4 Riau 4 1 1 2 5 1 1 2 0 0 9 5 Jambi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Sumatera Selatan 2 12 3 0 4 10 2 1 16 0 1 7 Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Lampung 3 4 2 0 5 2 1 1 9 0 0 9 Kepulauan Bangka Belitung 1 0 1 1 2 0 0 1 1 0 2 10 Kepulauan Riau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 DKI Jakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Jawa Barat 7 1 24 9 26 4 2 9 25 7 9 13 Jawa Tengah 1 0 1 5 2 0 0 5 2 0 5 14 DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Jawa Timur 7 4 6 0 13 3 1 0 14 3 0 16 Banten 9 20 14 7 28 7 7 8 40 5 5 17 Bali 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 18 Nusa Tenggara Barat 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 19 Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Kalimantan Barat 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 21 Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 Kalimantan Selatan 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 23 Kalimantan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Sulawesi Tengah 2 3 1 1 4 3 0 0 7 0 0 26 Sulawesi Selatan 2 0 1 1 3 0 0 1 3 0 1 27 Sulawesi Tenggara 0 0 0 3 0 0 1 2 1 0 2 28 Gorontalo 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 29 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 Maluku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 Papua 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0

42 52 56 33 99 32 19 33 129 17 37 Sumber: Ditjen PP & PL, Depkes RI, 2009

Tidak Tahu Tidak Tahu Gunting Bambu Lainnya

Total

Tidak Tahu Ya Tidak

JUMLAH KASUS TETANUS NEONATORUM DAN FAKTOR RISIKO MENURUT PROVINSI TAHUN 2008

No Provinsi

Perawatan Tali Pusar Pemotongan Tali Pusar Perawatan Rumah Sakit

Alkohol/ iodin Tradisional Lainnya

Lampiran 3.17

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 77 12 254 67 172 29 56 9 37 2 0 596 119 2 Sumatera Utara 103 42 226 51 168 38 29 9 16 3 0 542 143 3 Sumatera Barat 37 13 80 40 112 61 67 22 130 11 0 426 147 4 Riau 62 16 132 35 147 23 69 9 65 3 0 475 86 5 Jambi 18 1 22 4 32 14 32 11 15 1 0 119 31 6 Sumatera Selatan 97 17 189 80 198 78 107 35 175 22 1 766 232 7 Bengkulu 9 5 14 12 11 10 6 3 10 1 0 50 31 8 Lampung 108 32 151 81 191 98 132 68 125 33 0 707 312 9 Kepulauan Bangka Belitung 12 3 10 7 9 4 9 5 5 3 0 45 22 10 Kepulauan Riau 45 3 93 17 128 14 85 20 97 4 0 448 58 11 DKI Jakarta 70 0 143 0 116 0 58 0 124 0 0 511 12 Jawa Barat 407 0 815 0 1,153 0 574 0 475 0 0 3,424 13 Jawa Tengah 117 57 276 216 318 206 112 63 178 68 0 1,001 610 14 DI Yogyakarta 22 21 17 16 50 45 24 24 58 30 0 171 136 15 Jawa Timur 137 75 208 137 171 92 99 45 120 58 0 735 407 16 Banten 158 1 378 12 552 21 228 1 236 1 0 1,552 36 17 Bali 6 3 28 7 22 0 4 4 1 1 0 61 15 18 Nusa Tenggara Barat 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 19 Nusa Tenggara Timur 1 1 8 9 4 5 8 2 0 0 0 21 17 20 Kalimantan Barat 22 0 76 15 133 28 70 54 173 0 0 474 97 21 Kalimantan Tengah 44 20 36 26 52 25 19 11 37 4 0 188 86 22 Kalimantan Selatan 43 23 70 38 45 24 37 12 29 6 0 224 103 23 Kalimantan Timur 3 2 2 2 5 3 10 0 4 0 0 24 7 24 Sulawesi Utara 4 1 26 4 27 13 8 4 12 3 0 77 25 25 Sulawesi Tengah 25 6 99 33 83 29 48 18 28 1 0 283 87 26 Sulawesi Selatan 138 21 216 97 143 43 76 22 138 19 0 711 202 27 Sulawesi Tenggara 1 0 8 0 13 0 10 0 9 0 0 41 28 Gorontalo 18 5 25 14 60 32 37 19 22 8 0 162 78 29 Sulawesi Barat 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5 30 Maluku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 Maluku Utara 9 0 62 1 81 12 30 30 2 11 0 184 54 32 Papua Barat 11 2 8 1 3 0 1 0 5 0 0 28 3 33 Papua 11 4 38 7 15 3 2 2 4 0 0 70 16

1,817 386 3,714 1,031 4,214 950 2,048 502 2,330 293 1 14,123 3,162 Sumber: Ditjen PP & PL, Depkes RI, 2009

Total

Divaksinasi Meninggal Jumlah Kasus

Jumlah Kasus

Total

Jumlah Kasus Divaksinasi Jumlah

Kasus Divaksinasi Jumlah Kasus Divaksinasi Jumlah

Kasus Divaksinasi Divaksinasi

JUMLAH KASUS PENYAKIT CAMPAK DAN STATUS VAKSINASI CAMPAK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2008

No. Provinsi

Kasus Campak < 1 Tahun 1 4 Tahun 5 9 Tahun 10 14 Tahun > 14 Tahun

Lampiran 3.18

Frekuensi Total Frekuensi Total Frekuensi Total Frekuensi Total (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 1 36 9 165 2 Sumatera Utara 2 52 30 567 3 Sumatera Barat 0 0 4 Riau 1 12 3 15 5 Kepulauan Riau 11 52 6 Jambi 0 0 7 Bengkulu 1 13 0 0 8 Sumatera Selatan 1 19 2 10 2 42 9 Bangka Belitung 1 9 6 93 2 22 2 6 10 Lampung 1 115 4 125 2 42 1 9 11 Jakarta 3 78 0 0 12 Banten 11 119 13 Jawa Barat 33 664 28 348 11 103 5 46 14 Jawa Tengah 13 239 4 27 1 5 15 DI Yogyakarta 1 2 2 4 0 0 16 Jawa Timur 12 170 4 38 17 Kalimantan Barat 3 113 4 127 0 0 18 Kalimantan Tengah 4 216 0 0 19 Kalimantan Selatan 3 29 8 126 1 45 0 0 20 Kalimantan Timur 4 267 1 14 21 Sulawesi Utara 4 15 3 53 7 69 0 0 22 Gorontalo 3 106 22 354 2 40 23 Sulawesi Tengah 19 411 0 0 24 Sulawesi Selatan 7 242 17 320 7 156 3 51 25 Sulawesi Barat 1 126 26 Sulawesi Tenggara 3 199 2 18 27 Bali 2 47 0 0 28 Nusa Tenggara Barat 1 33 1 18 29 Nusa Tenggara Timur 2 1,773 0 0 30 Maluku 1 4 31 Maluku Utara 6 151 9 212 2 18 6 152 32 Papua Barat 0 0 33 Papua 0 0

72 3,262 86 1,595 114 2,408 96 1,487 Sumber: Ditjen PP & PL, Depkes RI, 2009

FREKUENSI DAN JUMLAH KASUS PADA KLB CAMPAK MENURUT PROVINSI TAHUN 20052008

2008

Indonesia

No Provinsi 2005 2006 2007

Lampiran 3.19

No Provinsi Jumlah Kasus AFP AFP Rate / 100.000 penduduk Non Polio AFP Rate / 100.000 penduduk % Spesimen Adekuat

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 45 3.60 3.52 84.4 2 Sumatera Utara 105 2.63 2.63 90.4 3 Sumatera Barat 37 2.74 2.67 81 4 Riau 61 3.39 3.28 86.8 5 Jambi 24 2.82 2.82 87.5 6 Sumatera Selatan 84 3.91 3.77 95.2 7 Bengkulu 17 3.40 3.40 88.2 8 Lampung 79 3.59 3.55 83.5 9 Kepulauan Bangka Belitung 8 3.20 3.20 87.5 10 Kepulauan Riau 14 4.00 3.71 78.5 11 DKI Jakarta 70 3.33 3.19 82.8 12 Jawa Barat 258 2.31 2.26 81 13 Jawa Tengah 187 2.29 2.26 82.8 14 DI Yogyakarta 29 4.83 4.67 86.2 15 Jawa Timur 206 2.69 2.63 76.2 16 Banten 68 2.23 2.13 72 17 Bali 36 4.50 4.38 94.4 18 Nusa Tenggara Barat 40 2.86 2.71 85 19 Nusa Tenggara Timur 46 3.41 3.41 91.3 20 Kalimantan Barat 32 2.29 2.21 71.8 21 Kalimantan Tengah 15 2.14 2.14 86.6 22 Kalimantan Selatan 23 2.42 2.32 95.6 23 Kalimantan Timur 32 3.76 3.76 87.5 24 Sulawesi Utara 27 4.91 4.91 81.4 25 Sulawesi Tengah 17 2.27 2.00 82.3 26 Sulawesi Selatan 52 2.31 2.13 86.5 27 Sulawesi Tenggara 19 2.53 2.53 84.2 28 Gorontalo 12 4.80 4.80 100 29 Sulawesi Barat 11 3.14 3.14 54.5 30 Maluku 8 2.00 2.00 87.5 31 Maluku Utara 8 2.67 2.33 87.5 32 Papua Barat 3 1.50 1.50 100 33 Papua 10 1.67 1.50 50

1,683 2.75 2.68 83.3 Sumber: Ditjen PP & PL, Depkes RI, 2009

JUMLAH KASUS AFP MENURUT PROVINSI TAHUN 2008

Indonesia

Lampiran 3.20

(1) (2)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 0 0 44

2 Sumatera Utara 0 0 105

3 Sumatera Barat 0 0 36

4 Riau 0 0 59

5 Jambi 0 0 24

6 Sumatera Selatan 0 0 81

7 Bengkulu 0 0 17

8 Lampung 0 0 78

9 Kepulauan Bangka Belitung 0 0 8

10 Kepulauan Riau 0 0 13

11 DKI Jakarta 0 0 67

12 Jawa Barat 0 0 252

13 Jawa Tengah 0 0 184

14 DI Yogyakarta 0 0 28

15 Jawa Timur 0 0 201

16 Banten 0 0 65

17 Bali 0 0 35

18 Nusa Tenggara Barat 0 0 38

19 Nusa Tenggara Timur 0 0 46

20 Kalimantan Barat 0 0 31

21 Kalimantan Tengah 0 0 15

22 Kalimantan Selatan 0 0 22

23 Kalimantan Timur 0 0 32

24 Sulawesi Utara 0 0 27

25 Sulawesi Tengah 0 0 15

26 Sulawesi Selatan 0 0 48

27 Sulawesi Tenggara 0 0 19

28 Gorontalo 0 0 12

29 Sulawesi Barat 0 0 11

30 Maluku 0 0 8

31 Maluku Utara 0 0 7

32 Papua Barat 0 0 3

33 Papua 0 0 9

0 0 1,640 Sumber: Ditjen PP & PL, Depkes RI, 2009

Updating data sampai dengan Maret 2009

JUMLAH KASUS AFP MENURUT KRITERIA KLASIFIKASI KLINIS DAN PROVINSI TAHUN 2008

No Provinsi Klasifikasi Klinis

Virus Polio Liar Kompatibel Bukan Polio

Keterangan : * masih terdapat 43 kasus AFP yang belum diklasifikasi final oleh pokja ahli pusat Surveilens AFP

(3) (4) (5)

Indonesia

Lampiran 3.21

P M CFR P M CFR P M CFR P M CFR P M CFR P M CFR (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 401 10 2.5 267 6 2.2 163 5 3.1 178

2 Sumatera Utara 67 2 3.0 145 6 4.1 401 13 3.2 390 7 1.8 636 12 1.9

3 Sumatera Barat 442 7 1.6 367 10 2.7 40

4 Riau 113 5 4.4

5 Jambi 9 131 5 3.8

6 Sumatera Selatan 442 1 0.2 95 1 1.1 46

7 Bengkulu 218 6 2.8

8 Lampung 20 1 5.0 133 7 5.3 95 2 2.1

9 Kepulauan Bangka Belitung

10 Kepulauan Riau

11 D K I

12 Jawa Barat 522 7 1.3 51 148 1 0.7 880 12 1.4 380 2 0.5

13 Jawa Tengah 53 4 7.5 137 4 2.9 216 1 0.5

14 DI Yogyakarta 104 1 1.0 7

15 Jawa Timur 248 2 0.8 349 4 1.1 48 0.0 226 1 0.4 1,468 8 0.5 362 9 2.5

16 Banten 161 4 2.5 43 2 4.7 1,371 26 1.9 1,057 3 0.3

17 Bali 68 199 1,047 4 0.4

18 Nusa Tenggara Barat 15 102 1 1.0 814 1 0.1

19 Nusa Tenggara Timur 456 8 1.8 2,194 28 1.3 1,223 45 3.7 104 3 2.9 217 3 1.4

20 Kalimantan Barat 256

21 Kalimantan Tengah 54 6 11.1 120 3 2.5

22 Kalimantan Selatan 373 7 1.9 488 7 1.4 163 6 3.7

23 Kalimantan Timur 352 17 4.8 325 1 0.3

24 Sulawesi Utara 53 2 3.8 139 50 1 2.0

25 Sulawesi Tengah 129 11 8.5 378 5 1.3 69 13 18.8 269 7 2.6 66 11 16.7 106 2 1.9

26 Sulawesi Selatan 595 34 5.7 42 8 19.0 41 1 2.4

27 Sulawesi Tenggara 170 369 293 5 1.7 584 13 2.2

28 Gorontalo 125 125 100.0 177 12 6.8

29 Sulawesi Barat 20 3 15.0 2,023 23 1.1

30 Maluku 130 18 13.8

31 Maluku Utara 133 7 5.3 133 6 4.5 169 14 8.3

32 Papua Barat 38 5 13.2

33 Papua 486 37 7.6 6,544 158 2.4 1,540 106 6.9

4,622 252 5.5 3,314 53 1.6 5,051 127 2.5 10,980 277 2.5 3,661 46 1.3 8,443 209 2.5


2007 2008

P = Penderita, M = Meninggal, C = Case Fatelity Rate

Indonesia

KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) DIARE

TAHUN 2003 2008

No Provinsi 2003 2004 2005 2006

Lampiran 3.22

P CFR IR P CFR IR P CFR IR P M CFR IR P M CFR IR (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 252 4.37 5.43 629 1.59 14.86 758 1.98 19.43 1,569 13 0.83 38.92 2,436 1.31 54.76

2 Sumatera Utara 1,093 2.20 8.79 3,657 1.80 30.75 2,125 1.60 16.86 3,990 34 0.85 31.66 4,454 1.10 34.49

3 Sumatera Barat 514 0.97 12.11 1,154 1.99 25.89 1,067 1.22 23.87 2,189 24 1.10 48.05 1,907 0.58 42.67

4 Riau 1,050 2.00 20.53 1,850 1.73 41.19 948 1.90 21.04 795 15 1.89 18.46 828 1.21 15.96

5 Jambi 275 1.45 9.74 353 3.12 13.38 365 3.01 13.83 309 5 1.62 11.20 245 3.67 8.64

6 Sumatera Selatan 1,270 1.34 16.06 1,621 0.56 18.38 2,272 0.09 32.48 3,480 13 0.37 48.17 2,360 0.13 34.75

7 Bengkulu 204 0.98 13.25 61 3.28 3.60 129 0.78 7.61 274 7 2.55 15.62 339 0.29 19.39

8 Lampung 908 1.54 13.51 736 1.63 10.54 1,402 1.00 20.08 4,470 23 0.51 64.01 4,807 0.83 68.83

9 Kepulauan Bangka Belitung 53 5.65 46 4.35 4.60 58 5.80 145 2 1.38 13.67 34 0.00 3.07

10 Kepulauan Riau 746 3.49 57.58 969 2.89 74.79 950 11 1.16 73.33 1,724 1.28 133.07

11 DKI Jakarta 20,510 0.43 260.08 23,466 0.34 296.87 24,932 0.16 316.17 31,836 86 0.27 392.64 28,361 0.09 317.09

12 Jawa Barat 19,014 1.13 52.20 18,590 1.53 47.50 25,851 1.06 66.08 30,536 288 0.94 78.05 23,248 0.99 54.23

13 Jawa Tengah 9,047 1.80 27.11 6,583 2.29 19.61 10,924 2.01 33.72 20,391 327 1.60 61.96 19,235 1.19 58.45

14 DI Yogyakarta 2,206 1.41 66.89 971 1.24 29.44 2,184 1.05 66.22 2,462 26 1.06 74.65 2,119 0.99 61.72

15 Jawa Timur 8,287 1.45 23.48 15,251 1.74 42.94 20,374 1.21 56.19 25,950 372 1.43 69.95 16,589 0.99 44.68

16 Banten 2577 2.25 30.08 2,045 1.27 23.87 2,306 1.52 26.92 5,587 98 1.75 65.22 3,954 1.34 46.16

17 Bali 1935 0.41 58.64 3,596 0.50 108.97 5,629 0.53 170.57 6,375 14 0.22 193.18 6,254 0.30 181.31

18 Nusa Tenggara Barat 805 1.99 20.77 1,062 1.41 26.62 623 0.64 15.59 720 2 0.28 16.90 777 0.51 18.10

19 Nusa Tenggara Timur 1381 3.11 35.00 735 1.36 17.75 251 1.20 6.36 518 11 2.12 13.13 279 2.87 7.07

20 Kalimantan Barat 212 2.36 5.55 1,220 1.07 31.92 2,659 1.32 65.94 508 7 1.38 12.98 947 3.38 22.29

21 Kalimantan Tengah 453 1.32 24.70 491 0.81 26.75 513 0.78 27.42 696 8 1.15 35.54 531 1.32 27.11

22 Kalimantan Selatan 378 0.79 10.30 341 2.35 9.29 455 1.54 12.40 1,321 16 1.21 35.59 576 1.91 15.69

23 Kalimantan Timur 2276 1.80 91.37 3,165 2.59 121.74 2,714 2.80 103.64 5,341 102 1.91 193.15 5,762 1.82 220.03

24 Sulawesi Utara 225 4.89 10.56 1,926 1.35 119.89 1,290 1.47 59.62 1,865 24 1.29 86.15 1,430 1.12 63.58

25 Sulawesi Tengah 293 3.41 13.06 780 1.00 31.73 492 2.24 20.01 1,338 17 1.27 54.02 1,389 1.22 55.25

26 Sulawesi Selatan 3500 0.69 41.70 2,822 1.81 34.65 2,612 0.84 35.03 2,732 30 1.10 36.79 3,545 0.76 46.46

27 Sulawesi Tenggara 266 0.75 13.89 758 2.90 39.25 95 3.16 4.73 944 7 0.74 48.20 1,006 0.89 46.21

28 Gorontalo 14 1.60 206 23.50 302 0.66 32.90 236 4 1.69 25.71 172 2.33 18.74

29 Sulawesi Barat 27 2.00 2.66 31 3.23 3.06 2 0 0.20 37 0.00 3.65

30 Maluku 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0.00 0.00

31 Maluku Utara 74 9.46 8.71 24 4.17 2.65 138 2.90 16.09 275 7 2.55 29.22 250 2.80 25.25

32 Papua Barat 184 3.26 32.62 128 22.69 208 2 0.96 28.76 510 0.39 90.41

33 Papua 390 2.05 18.84 183 1.09 11.02 60 3.55 103 4 3.88 6.09 228 0.44 13.47

79,462 1.20 37.11 95,279 1.36 43.42 114,656 1.04 52.48 158,115 1,599 1.01 71.78 136,333 0.86 60.06 Sumber: Ditjen PP & PL, Depkes RI, 2009

Ket : IR (Insidens) per 100.000 penduduk

JUMLAH PENDERITA, CASE FATALITY RATE (%), DAN INCIDENCE RATE PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD/DHF) MENURUT PROVINSI TAHUN 2003 2008

Tahun 2008

Indonesia

No Provinsi Tahun 2004 Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007

Lampiran 3.23

Jumlah Jumlah Jumlah Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota 2005/2006 2007 2008 Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 21 23 23 12 57.1 15 71.4 15 65.2 17 73.91

2 Sumatera Utara 25 28 28 17 68.0 19 76.0 20 71.4 22 78.57

3 Sumatera Barat 19 19 19 10 52.6 12 63.2 15 78.9 17 89.47

4 Riau 11 11 11 11 100.0 11 100.0 11 100.0 10 90.91

5 Jambi 10 10 10 7 70.0 10 100.0 8 80.0 9 90

6 Sumatera Selatan 14 15 15 9 64.3 9 64.3 12 80.0 9 60

7 Bengkulu 9 9 9 3 33.3 7 77.8 9 100.0 9 100

8 Lampung 10 11 11 10 100.0 10 100.0 10 90.9 10 90.91

9 Kepulauan Bangka Belitung 7 7 7 6 85.7 5 71.4 7 100.0 6 85.71

10 Kepulauan Riau 6 6 6 5 83.3 3 50.0 4 66.7 4 66.67

11 DKI Jakarta 6 6 6 5 83.3 5 83.3 6 100.0 6 100

12 Jawa Barat 25 26 26 25 100.0 25 100.0 25 96.2 26 100

13 Jawa Tengah 35 35 35 35 100.0 35 100.0 35 100.0 35 100

14 DI Yogyakarta 5 5 5 5 100.0 5 100.0 5 100.0 5 100

15 Jawa Timur 38 38 38 38 100.0 38 100.0 38 100.0 38 100

16 Banten 6 7 7 6 100.0 6 100.0 6 85.7 6 85.71

17 Bali 9 9 3 9 100.0 9 100.0 9 100.0 9 300

18 Nusa Tenggara Barat 9 9 9 9 100.0 8 88.9 8 88.9 8 88.89

19 Nusa Tenggara Timur 16 20 18 7 43.8 1 6.3 5 25.0 5 27.78

20 Kalimantan Barat 12 14 14 7 58.3 10 83.3 10 71.4 10 71.43

21 Kalimantan Tengah 14 14 14 6 42.9 6 42.9 12 85.7 9 64.29

22 Kalimantan Selatan 13 13 13 13 100.0 12 92.3 13 100.0 13 100

23 Kalimantan Timur 13 14 13 12 92.3 13 100.0 13 92.9 13 100

24 Sulawesi Utara 9 13 13 9 100.0 9 100.0 9 69.2 9 69.23

25 Sulawesi Tengah 10 10 10 10 100.0 7 70.0 9 90.0 9 90

26 Sulawesi Selatan 23 23 23 21 91.3 20 87.0 21 91.3 21 91.30

27 Sulawesi Tenggara 10 12 12 6 60.0 5 50.0 7 58.3 3 25

28 Gorontalo 5 6 6 5 100.0 5 100.0 5 83.3 6 100

29 Sulawesi Barat 5 5 5 1 20.0 2 40.0 1 20.0 1 20

30 Maluku 8 9 8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0

31 Maluku Utara 8 8 8 3 37.5 3 37.5 6 75.0 4 50

32 Papua Barat 9 9 9 4 44.4 2 22.2 3 33.3 0 0

33 Papua 20 21 21 4 20.0 3 15.0 4 19.0 6 28.57

440 465 455 330 75.0 330 75.0 361 77.6 355 78.02 Sumber: Ditjen PP & PL, Depkes RI, 2009

2008

Indonesia

JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG TERJANGKIT PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD/DHF) MENURUT PROVINSI TAHUN 2005 2008

No Provinsi Tahun

2005 2006 2007

Lampiran 3.24

2003 2004 2005 2006 2007 2008 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Nanggroe Aceh Darussalam 1,940 1,940 2,318 2,359 2,359 2,359 2 Sumatera Utara 52 45 91 104 104 141 3 Sumatera Barat 32 32 88 231 274 274 4 Riau 267 267 529 532 532 532 5 Jambi 134 134 273 255 255 257 6 Sumatera Selatan 91 91 182 191 191 210 7 Bengkulu 67 71 71 94 94 94 8 Lampung 73 73 73 74 74 74 9 Kepulauan Bangka Belitung 37 37 122 151 207 207 10 Kepulauan Riau 27 27 31 31 31 11 DKI Jakarta 12 12 12 53 53 53 12 Jawa Barat 156 156 306 252 265 404 13 Jawa Tengah 136 136 209 224 395 395 14 DI Yogyakarta 7 7 7 5 37 37 15 Jawa Timur 167 167 167 207 238 219 16 Banten 69 119 125 67 67 91 17 Bali 5 11 11 18 18 18 18 Nusa Tenggara Barat 62 62 62 62 69 71 19 Nusa Tenggara Timur 1,706 1,478 1,478 1,682 1,682 1,682 20 Kalimantan Barat 156 156 219 232 244 253 21 Kalimantan Tengah 123 118 118 202 226 225 22 Kalimantan Selatan 135 381 381 385 385 385 23 Kalimantan Timur 282 272 247 409 409 409 24 Sulawesi Utara 72 72 23 30 30 30 25 Sulawesi Tengah 115 329 376 451 451 451 26 Sulawesi Selatan 154 135 51 60 60 60 27 Sulawesi Tenggara 197 197 220 181 208 208 28 Gorontalo 14 14 82 224 224 224 29 Sulawesi Barat 58 92 92 96 30 Maluku 57 57 15 70 70 70 31 Maluku Utara 12 12 12 12 12 27 32 Papua Barat 254 355 985 985 33 Papua 390 390 36 1,132 1,132 1,127

6,720 6,998 8,243 10,427 11,473 11,699 Sumber: Ditjen PP & PL, Depkes RI, 2009

JUMLAH PENDERITA FILARIASIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2003 2008

Indonesia

No Provinsi T a h u n

Lampiran 3.25

K M K M K M K M K M (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 Nanggroe Aceh Darussalam 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 2 Sumatera Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Riau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Jambi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Sumatera Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Lampung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Kepulauan Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Kepulauan Riau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 DKI Jakarta 78 6 62 0 51 0 470 34 37 2 12 Jawa Barat 7 0 0 0 0 0 9 1 0 0 13 Jawa Tengah 40 10 34 10 35 9 70 8 72 9 14 DI Yogyakarta 20 1 8 2 0 0 3 1 125 1 15 Jawa Timur 3 0 1 0 1 0 65 5 29 4 16 Banten 0 0 0 0 0 0 34 3 0 0 17 Bali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Kalimantan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Kalimantan Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Kalimantan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 Sulawesi Selatan 18 8 9 4 2 2 16 5 0 0 27 Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Gorontalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 Maluku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 Papua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

166 25 114 16 138 11 667 57 263 16 Sumber: Ditjen PP & PL, Depkes RI, 2009

Indonesia

Keterangan : K= Kasus, M= Meninggal

SITUASI LEPTOSPIROSIS PADA MANUSIA DI INDONESIA TAHUN 2004 2008


2004 2005 2006 2007 2008

Lampiran 3.26

Kasus Diobati Meninggal Kasus Diobati Meninggal Kasus Diobati Meninggal Kasus Diobati Meninggal Kasus Diobati Meninggal (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 Jawa Barat Kab. Bogor 69 69 6 0 0 0 0 0 0 18 18 0 18 18 0

Kota Bogor 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kota Depok 0 0 0 0 0 0 8 7 1

2 Jawa Tengah Kab. Boyolali 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kota Semarang 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Nusa Tenggara Timur Kab. Sikka 0 0 0 28 28 1 0 0 0 34 34 0

Kab. Ende 14 14 2 2 2 0 0 0 0 9 9 0

Kab. Sumba Barat 13 8 5

4 Nusa Tenggara Barat Kab. Sumbawa 26 26 0 30 30 0 7 7 0

Kab. Bima 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Sulawesi selatan Kota Makasar 0 0 0 15 15 0 0 0 0

kab. Wajo 1 1 0 0 0 0

6 DKI Jakarta Kodya Jakarta Selatan 2 2 0

109 109 8 76 76 1 15 14 1 74 69 5 20 20 0


SITUASI ANTRAKS PADA MANUSIA DI INDONESIA TAHUN 2004 2008

No Provinsi Kab./Kota T a h u n

2004 2005 2006 2007 2008

J u m l a h

Lampiran 3.27

F.1 Umum F.1 Khusus Human Rodent Human Rodent Diperiksa Positip Rata2/Bln Rata2/Bln

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 2 Sumatera Utara 3 Sumatera Barat 4 Riau 5 Jambi 6 Sumatera Selatan 7 Bengkulu 8 Lampung 9 Kepulauan Bangka Belitung 10 Kepulauan Riau 11 DKI Jakarta 12 Jawa Barat 13 Jawa Tengah 14 DI Yogyakarta Sleman 0 416 0 2 15 Jawa Timur Pasuruan 6 3,034 3 0 93 0 2.11 2.04 16 Banten 17 Bali 18 Nusa Tenggara Barat 19 Nusa Tenggara Timur 20 Kalimantan Barat 21 Kalimantan Tengah 22 Kalimantan Selatan 23 Kalimantan Timur 24 Sulawesi Utara 25 Sulawesi Tengah 26 Sulawesi Selatan 27 Sulawesi Tenggara 28 Gorontalo 29 Sulawesi Barat 30 Maluku 31 Maluku Utara 32 Papua Barat 33 Papua

6 3,450 3 2 93 0 Sumber: Ditjen PP & PL, Depkes RI, 2009 Catatan : Flea Indeks Umum Baik < 2, Flea Indeks Khusus Baik < 1

Spesies Pool

J u m l a h

SITUASI PES PADA MANUSIA DI INDONESIA TAHUN 2008

No Provinsi Kabupaten Jumlah Spesies Diperiksa Hasil Spesies Positif

Lampiran 3.28

Jumlah KS Desa Kecamatan Seluruhnya Terjangkit % GHPR Diperiksa Positif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 Nanggroe Aceh Darussalam 32 22 18 269 248 2 Sumatera Utara 42 40 23 2,660 2,073 7 4 3 Sumatera Barat 211 142 18 2,374 1,688 7 291 4 Riau 109 22 8 791 560 1 79 5 Jambi 59 44 10 480 382 41 6 Sumatera Selatan 36 27 12 883 769 2 7 Bengkulu 26 13 9 353 265 4 1 8 Lampung 21 9 8 886 466 10 9 Kepulauan Bangka Belitung 10 Kepulauan Riau 11 DKI Jakarta 12 Jawa Barat 8 8 2 651 489 3 8 13 Jawa Tengah 13 14 DI Yogyakarta 12 9 15 Jawa Timur 16 Banten 3 2 1 110 50 17 Bali 3 2 1 355 325 4 3 18 Nusa Tenggara Barat 19 Nusa Tenggara Timur 68 33 8 3,095 2,755 7 44 20 Kalimantan Barat 1 1 1 21 Kalimantan Tengah 52 26 9 385 256 3 22 Kalimantan Selatan 81 41 11 165 125 4 10 23 Kalimantan Timur 19 23 9 197 131 1 24 Sulawesi Utara 140 78 13 1,917 534 14 84 25 Sulawesi Tengah 40 19 11 391 246 5 30 26 Sulawesi Selatan 22 112 12 2,554 1,070 16 83 27 Sulawesi Tenggara 192 82 8 1,015 913 5 28 Gorontalo 121 41 5 238 107 1 29 Sulawesi Barat 7 7 2 101 85 1 18 30 Maluku 28 5 3 844 650 3 327 31 Maluku Utara 13 3 3 187 181 7 32 Papua Barat 33 Papua

1,334 802 205 20,926 14,377 104 1,024 Sumber: Ditjen PP & PL, Depkes RI, 2009

Indonesia

JUMLAH DAN PRESENTASE KABUPATEN TERJANGKIT DAN JUMLAH KASUS GIGITAN HEWAN TERTULAR RABIES SERTA HASIL PEMERIKSAAN SPESIMEN HEWAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2008

No Provinsi Jumlah Daerah Tertular Jumlah Kabupaten/Kota

VAR Lyssa Jumlah Spesies Hewan

Lampiran 3.29

Vaksinasi Total Frekuensi Total Des.08 Jan.09 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 119 596 9 165 2 0 0 0 0 0 0 2 Sumatera Utara 143 542 30 567 0 0 2 0 0 1 0 3 Sumatera Barat 147 426 0 0 4 5 9 0 0 0 0 4 Riau 86 475 3 15 9 0 0 0 0 0 0 5 Jambi 31 119 11 52 0 0 0 0 0 0 0 6 Sumatera Selatan 232 767 0 0 17 19 61 0 0 0 0 7 Bengkulu 31 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Lampung 312 707 2 42 9 1 3 0 0 0 1 9 Kepulauan Bangka Belitung 22 45 2 6 3 1 0 0 0 0 0 10 Kepulauan Riau 58 448 1 9 0 0 0 0 0 0 0 11 DKI Jakarta 0 511 0 0 0 0 3 0 0 0 0 12 Jawa Barat 0 3,424 11 119 41 0 33 0 0 0 0 13 Jawa Tengah 610 1,001 5 46 7 9 13 0 0 0 1 14 DI Yogyakarta 136 171 1 5 0 1 1 0 0 0 2 15 Jawa Timur 407 735 0 0 17 35 63 0 0 0 0 16 Banten 36 1,552 4 38 50 0 5 0 0 0 1 17 Bali 15 61 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18 Nusa Tenggara Barat 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 19 Nusa Tenggara Timur 17 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Kalimantan Barat 97 483 1 14 2 0 0 0 0 0 0 21 Kalimantan Tengah 86 188 0 0 0 1 5 0 0 0 0 22 Kalimantan Selatan 103 217 2 40 3 2 2 0 0 0 0 23 Kalimantan Timur 7 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Sulawesi Utara 25 77 3 51 0 0 0 0 0 0 0 25 Sulawesi Tengah 87 283 1 126 7 0 0 0 0 0 0 26 Sulawesi Selatan 202 711 2 18 4 2 6 0 0 0 0 27 Sulawesi Tenggara 0 41 0 0 3 1 1 0 0 0 0 28 Gorontalo 78 162 1 18 1 0 0 0 0 0 1 29 Sulawesi Barat 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 Maluku 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 31 Maluku Utara 54 184 6 152 0 0 0 0 0 0 2 32 Papua Barat 3 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 Papua 16 70 0 0 1 6 12 0 0 0 0

3,162 14,126 96 1,487 183 83 219 0 0 1 8 Sumber: Ditjen PP & PL, Depkes RI, 2009 Keterangan : * Laporan Survellans AFP dan PD3I

** Laporan Survellans Terpadu Penyakit

Indonesia

Pertusis** Hepatitis B ** Campak Dalam

Rutin KLB 2 Bulan Terakhir* Vaksinasi Total

KASUS PENYAKIT DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI MENURUT PROVINSI TAHUN 2008

No Provinsi

Jumlah Kasus Frekuensi KLB Campak*

TN* Difteri*

Lampiran 3.30

0 9 10 19 20 29 30 39 40 49 50 59 60 69 70 79 80 89 90 99 > 99 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 2 Sumatera Utara 0 1 48 45 17 51 39 27 5 0 0 3 Sumatera Barat 1 3 17 16 5 3 2 0 0 0 0 4 Riau 0 7 41 22 8 2 0 0 1 0 0 5 Jambi 0 0 3 2 0 1 0 2 0 0 0 6 Sumatera Selatan 0 7 72 79 38 19 8 3 0 0 0 7 Bengkulu 8 Lampung 0 1 11 26 1 4 0 0 1 0 0 9 Kepulauan Bangka Belitung 10 Kepulauan Riau 0 1 16 14 5 3 0 0 0 0 0 11 DKI Jakarta 2 54 1,060 823 337 277 158 80 8 11 0 12 Jawa Barat 1 21 294 251 185 98 57 41 12 0 0 13 Jawa Tengah 3 28 92 114 83 50 30 17 1 0 0 14 DI Yogyakarta 1 4 30 14 8 10 10 10 4 0 0 15 Jawa Timur 1 26 176 144 99 96 41 34 3 1 0 16 Banten 0 0 27 26 15 8 6 3 0 0 0 17 Bali 1 4 190 199 71 53 37 16 4 1 0 18 Nusa Tenggara Barat 0 0 11 5 2 2 1 0 0 0 0 19 Nusa Tenggara Timur 20 Kalimantan Barat 0 8 93 51 18 8 10 6 1 0 0 21 Kalimantan Tengah 22 Kalimantan Selatan 0 1 2 5 4 2 0 0 0 0 0 23 Kalimantan Timur 0 2 11 4 5 2 0 0 0 0 0 24 Sulawesi Utara 0 2 29 28 16 17 15 4 0 0 0 25 Sulawesi Tengah 26 Sulawesi Selatan 3 15 251 124 36 42 59 30 11 0 0 27 Sulawesi Tenggara 28 Gorontalo 29 Sulawesi Barat 30 Maluku 31 Maluku Utara 32 Papua Barat 33 Papua 0 5 31 13 10 1 0 0 0 0 0

13 190 2,505 2,005 963 749 473 273 51 13 0 Sumber: Ditjen PP & PL, Depkes RI, 2009

Indonesia

JUMLAH KASUS HEPATITIS C TAHUN 2008

No Provinsi U s i a

Lampiran 3.31

Gizi Buruk Gizi Kurang Gizi Baik Gizi Lebih (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Nanggroe Aceh Darussalam 10.7 15.8 69.3 4.2 2 Sumatera Utara 8.4 14.3 72.7 4.5 3 Sumatera Barat 5.9 14.3 77.0 2.8 4 Riau 7.5 13.9 73.3 5.3 5 Jambi 6.3 12.6 75.8 5.3 6 Sumatera Selatan 6.5 11.7 75.0 6.7 7 Bengkulu 4.8 11.9 77.2 6.0 8 Lampung 5.7 11.8 78.3 4.2 9 Kepulauan Bangka Belitung 4.6 13.7 76.4 5.4 10 Kepulauan Riau 3.0 9.4 81.5 6.1 11 DKI Jakarta 2.9 10.0 80.6 6.5 12 Jawa Barat 3.7 11.3 81.5 3.5 13 Jawa Tengah 4.0 12.0 80.4 3.6 14 DI Yogyakarta 2.4 8.5 85.0 4.0 15 Jawa Timur 4.8 12.6 78.0 4.5 16 Banten 4.4 12.2 79.9 3.4 17 Bali 3.2 8.2 83.9 4.7 18 Nusa Tenggara Barat 8.1 16.7 71.4 3.7 19 Nusa Tenggara Timur 9.4 24.2 64.4 2.0 20 Kalimantan Barat 8.5 14.0 72.5 5.0 21 Kalimantan Tengah 8.1 16.1 72.1 3.6 22 Kalimantan Selatan 8.4 18.2 70.4 3.0 23 Kalimantan Timur 6.2 13.1 75.3 5.4 24 Sulawesi Utara 4.3 11.5 80.7 3.6 25 Sulawesi Tengah 8.9 18.7 69.4 3.0 26 Sulawesi Selatan 5.1 12.5 73.1 9.3 27 Sulawesi Tenggara 6.8 15.9 73.6 3.6 28 Gorontalo 8.2 17.2 71.3 3.3 29 Sulawesi Barat 10.0 15.4 72.1 2.4 30 Maluku 9.3 18.5 67.3 4.9 31 Maluku Utara 6.7 16.1 74.3 3.0 32 Papua Barat 6.8 16.4 74.2 2.7 33 Papua 6.6 14.6 73.4 5.3

5.4 13.0 77.2 4.3 *) BB/U= Berat Badan menurut Umur Sumber: Riskesdas tahun 2007

Indonesia

PERSENTASE BALITA MENURUT STATUS GIZI (BB/U)* PER PROVINSI TAHUN 2007

No Provinsi Kategori Status Gizi BB/U

Lampiran 3.32

Sangat Pendek Pendek Normal (1) (2) (3) (4) (5) 1 Nanggroe Aceh Darussalam 26.9 17.7 55.4 2 Sumatera Utara 25.2 17.9 56.9 3 Sumatera Barat 17.1 19.4 63.5 4 Riau 18.0 15.0 67.0 5 Jambi 20.1 16.3 63.6 6 Sumatera Selatan 28.1 16.6 55.3 7 Bengkulu 20.0 16.0 64.0 8 Lampung 22.6 16.1 61.3 9 Kepulauan Bangka Belitung 18.1 17.5 64.5 10 Kepulauan Riau 13.4 12.7 73.8 11 DKI Jakarta 13.7 13.0 73.3 12 Jawa Barat 15.7 19.7 64.5 13 Jawa Tengah 17.8 18.6 63.5 14 DI Yogyakarta 11.5 16.1 72.3 15 Jawa Timur 17.4 17.4 65.2 16 Banten 20.6 18.3 61.0 17 Bali 16.0 15.0 69.0 18 Nusa Tenggara Barat 23.8 19.9 56.3 19 Nusa Tenggara Timur 24.2 22.5 53.2 20 Kalimantan Barat 20.9 18.3 60.7 21 Kalimantan Tengah 23.5 19.3 57.3 22 Kalimantan Selatan 20.9 20.9 58.2 23 Kalimantan Timur 17.9 17.3 64.8 24 Sulawesi Utara 14.6 16.6 68.8 25 Sulawesi Tengah 19.8 20.5 59.6 26 Sulawesi Selatan 13.9 15.2 70.9 27 Sulawesi Tenggara 21.6 18.9 59.5 28 Gorontalo 19.7 20.2 60.1 29 Sulawesi Barat 27.1 17.4 55.5 30 Maluku 25.9 19.9 54.2 31 Maluku Utara 25.4 14.8 59.8 32 Papua Barat 19.7 19.7 60.6 33 Papua 20.2 17.4 62.3

18.8 18.0 63.2 *) TB/U= Tinggi Badan menurut Umur Sumber: Riskesdas tahun 2007

Indonesia

PERSENTASE BALITA MENURUT STATUS GIZI (TB/U)* PER PROVINSI TAHUN 2007

No Provinsi Kategori Status Gizi TB/U

Lampiran 3.33

Sangat Kurus Kurus Normal Gemuk (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 9.2 9.1 66.5 15.2 2 Sumatera Utara 9.1 7.9 66.6 16.2 3 Sumatera Barat 7.6 7.7 74.8 9.9 4 Riau 12.2 9.9 62.6 15.3 5 Jambi 10.6 8.6 66.4 14.4 6 Sumatera Selatan 7.9 7.9 63.4 20.9 7 Bengkulu 7.3 6.9 71.4 14.4 8 Lampung 7.3 6.4 70.2 16.1 9 Kepulauan Bangka Belitung 4.8 6.0 78.5 10.7 10 Kepulauan Riau 5.4 8.1 76.2 10.3 11 DKI Jakarta 8.6 8.4 70.9 12.2 12 Jawa Barat 3.6 5.4 81.3 9.6 13 Jawa Tengah 4.7 7.1 76.8 11.4 14 DI Yogyakarta 3.8 5.2 78.5 12.5 15 Jawa Timur 5.8 7.9 73.8 12.5 16 Banten 6.6 7.5 70.3 15.6 17 Bali 4.4 5.6 76.9 13.1 18 Nusa Tenggara Barat 7.9 7.6 71.6 12.9 19 Nusa Tenggara Timur 9.5 10.5 73.0 7.0 20 Kalimantan Barat 8.1 9.3 68.7 13.9 21 Kalimantan Tengah 8.2 8.7 69.7 13.5 22 Kalimantan Selatan 7.8 8.5 73.8 9.9 23 Kalimantan Timur 7.2 8.7 69.8 14.2 24 Sulawesi Utara 3.9 6.3 78.9 10.9 25 Sulawesi Tengah 6.5 9.0 77.0 7.5 26 Sulawesi Selatan 5.7 8.0 75.9 10.4 27 Sulawesi Tenggara 5.4 9.2 74.9 10.4 28 Gorontalo 8.3 8.4 76.6 6.8 29 Sulawesi Barat 8.7 8.1 70.8 12.4 30 Maluku 7.5 9.7 68.4 14.5 31 Maluku Utara 3.8 11.1 72.3 12.8 32 Papua Barat 6.5 9.9 75.0 8.6 33 Papua 5.4 7.0 77.1 10.5

6.2 7.4 74.1 12.2 *) BB/ TB= Berat Badan menurut Tinggi Sumber: Riskesdas tahun 2007

Indonesia

PERSENTASE BALITA MENURUT STATUS GIZI (BB/TB )* PER PROVINSI TAHUN 2007

No Provinsi Kategori Status Gizi BB/TB

Lampiran 3.34

Kurus BB Lebih Kurus BB Lebih (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Nanggroe Aceh Darussalam 14.20 13.80 12.40 12.00 2 Sumatera Utara 12.40 14.90 9.70 11.80 3 Sumatera Barat 13.70 6.40 10.50 5.10 4 Riau 15.40 15.10 13.90 9.20 5 Jambi 13.40 12.00 13.70 7.50 6 Sumatera Selatan 14.90 16.00 13.80 11.00 7 Bengkulu 11.00 14.20 8.70 8.50 8 Lampung 12.60 11.60 11.10 8.30 9 Kepulauan Bangka Belitung 10.50 9.70 9.30 6.50 10 Kepulauan Riau 12.20 10.30 10.00 9.50 11 DKI Jakarta 14.90 12.00 10.60 8.40 12 Jawa Barat 10.90 7.40 8.30 4.60 13 Jawa Tengah 13.40 6.60 11.30 4.60 14 DI Yogyakarta 12.30 7.60 9.70 4.80 15 Jawa Timur 12.60 11.10 10.80 6.50 16 Banten 15.90 9.10 14.30 6.10 17 Bali 8.30 11.80 6.90 8.50 18 Nusa Tenggara Barat 17.10 9.30 10.70 6.30 19 Nusa Tenggara Timur 23.10 4.60 19.10 3.20 20 Kalimantan Barat 17.40 10.40 11.80 6.80 21 Kalimantan Tengah 16.90 9.70 15.20 6.30 22 Kalimantan Selatan 15.80 7.60 13.80 4.80 23 Kalimantan Timur 12.70 11.40 10.70 8.00 24 Sulawesi Utara 9.60 9.20 7.40 8.00 25 Sulawesi Tengah 12.20 5.60 9.80 4.00 26 Sulawesi Selatan 15.50 7.40 13.40 4.80 27 Sulawesi Tenggara 14.50 6.20 11.50 4.50 28 Gorontalo 13.10 6.10 10.40 3.50 29 Sulawesi Barat 12.20 7.50 11.90 6.20 30 Maluku 18.40 7.80 12.90 6.80 31 Maluku Utara 13.20 10.00 10.70 6.10 32 Papua Barat 12.80 6.20 9.20 4.20 33 Papua 10.90 12.70 7.40 9.80

13.30 9.50 10.90 6.40

Sumber: Riskesdas tahun 2007

Indonesia

PREVALENSI KURUS DAN BERAT BADAN LEBIH ANAK UMUR 6 14 TAHUN MENURUT JENIS KELAMIN PER PROVINSI TAHUN 2007

No Provinsi Laki laki Perempuan

Lampiran 3.35

Kurus Normal BB Lebih Obese (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 13.60 69.80 7.90 8.70

2 Sumatera Utara 9.30 69.90 10.70 10.20

3 Sumatera Barat 15.90 67.80 7.90 8.40

4 Riau 12.10 69.30 9.30 9.40

5 Jambi 15.20 70.10 7.10 7.60

6 Sumatera Selatan 14.90 73.60 6.50 4.90

7 Bengkulu 12.30 72.50 7.40 7.80

8 Lampung 14.70 70.30 7.70 7.30

9 Kepulauan Bangka Belitung 11.70 66.20 10.40 11.80

10 Kepulauan Riau 9.70 67.50 11.20 11.60

11 DKI Jakarta 12.50 60.60 11.90 15.00

12 Jawa Barat 14.60 63.30 9.30 12.80

13 Jawa Tengah 17.00 65.90 8.00 9.00

14 DI Yogyakarta 17.60 63.70 8.50 10.20

15 Jawa Timur 15.10 64.50 9.10 11.30

16 Banten 16.40 67.00 8.10 8.50

17 Bali 11.80 68.80 9.40 10.00

18 Nusa Tenggara Barat 17.90 68.20 6.70 7.10

19 Nusa Tenggara Timur 23.10 66.70 5.10 5.10

20 Kalimantan Barat 16.00 71.00 6.60 6.40

21 Kalimantan Tengah 14.00 70.80 7.50 7.70

22 Kalimantan Selatan 18.90 64.40 7.80 8.90

23 Kalimantan Timur 9.80 66.70 11.60 11.90

24 Sulawesi Utara 6.50 60.30 14.10 19.10

25 Sulawesi Tengah 12.60 66.70 9.20 11.50

26 Sulawesi Selatan 16.50 67.20 7.90 8.40

27 Sulawesi Tenggara 13.70 71.20 7.20 7.90

28 Gorontalo 11.40 62.30 11.20 15.10

29 Sulawesi Barat 13.60 72.10 7.30 7.00

30 Maluku 15.00 68.40 7.20 9.40

31 Maluku Utara 10.60 64.90 10.10 14.30

32 Papua Barat 12.80 64.20 9.60 13.40

33 Papua 10.20 67.50 9.70 12.70

14.80 66.10 8.80 10.30


Indonesia

PERSENTASE STATUS GIZI PENDUDUK DEWASA (15 TAHUN KE ATAS) MENURUT INDEKS MASSA TUBUH (IMT) PER PROVINSI TAHUN 2007

No Provinsi Kategori Indeks Massa Tubuh (IMT)

Lampiran 3.36

(1) (2) (3) (1) (2)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 12.30 18 Nusa Tenggara Barat 12.40

2 Sumatera Utara 7.90 19 Nusa Tenggara Timur 24.60

3 Sumatera Barat 10.80 20 Kalimantan Barat 10.80

4 Riau 10.10 21 Kalimantan Tengah 12.20

5 Jambi 9.40 22 Kalimantan Selatan 14.00

6 Sumatera Selatan 12.10 23 Kalimantan Timur 11.20

7 Bengkulu 8.20 24 Sulawesi Utara 5.80

8 Lampung 10.90 25 Sulawesi Tengah 10.90

9 Kepulauan Bangka Belitung 8.40 26 Sulawesi Selatan 12.50

10 Kepulauan Riau 9.30 27 Sulawesi Tenggara 14.50

11 DKI Jakarta 16.60 28 Gorontalo 9.00

12 Jawa Barat 12.00 29 Sulawesi Barat 12.50

13 Jawa Tengah 17.20 30 Maluku 15.10

14 DI Yogyakarta 20.20 31 Maluku Utara 11.10

15 Jawa Timur 15.90 32 Papua Barat 19.60

16 Banten 12.60 33 Papua 23.10

17 Bali 8.60

13.60


PREVALENSI RISIKO KEK PENDUDUK WANITA UMUR 15 45 TAHUN MENURUT PROVINSI TAHUN 2007

Indonesia

No Provinsi Risiko KEK ( % )

(3)

No Provinsi Risiko KEK ( % )

Lampiran 3.37

< 2.500 2.500 3.999 >= 4.000 (1) (2) (3) (4) (5) 1 Nanggroe Aceh Darussalam 11.5 82.7 5.8 2 Sumatera Utara 8.5 83.8 7.7 3 Sumatera Barat 8.3 82.3 9.4 4 Riau 7.6 84.9 7.6 5 Jambi 7.5 84.1 8.4 6 Sumatera Selatan 19.5 77.3 3.2 7 Bengkulu 8.9 83.6 7.5 8 Lampung 10.3 83.4 6.3 9 Kep. Bangka Belitung 13.5 80.7 5.8 10 Kepulauan Riau 8.0 88.9 3.0 11 DKI Jakarta 10.6 86.4 3.0 12 Jawa Barat 11.8 80.9 7.3 13 Jawa Tengah 9.8 84.5 5.7 14 DI Yogyakarta 14.9 85.1 0.0 15 Jawa Timur 10.2 85.6 4.2 16 Banten 17.5 78.8 3.7 17 Bali 5.8 88.1 6.2 18 Nusa Tenggara Barat 12.8 75.5 11.7 19 Nusa Tenggara Timur 20.3 74.0 5.7 20 Kalimantan Barat 16.6 80.6 2.8 21 Kalimantan Tengah 16.2 80.8 2.9 22 Kalimantan Selatan 12.4 82.0 5.5 23 Kalimantan Timur 11.5 84.0 4.5 24 Sulawesi Utara 7.9 83.5 8.7 25 Sulawesi Tengah 15.7 75.3 9.1 26 Sulawesi Selatan 14.5 77.1 8.4 27 Sulawesi Tenggara 11.1 78.7 10.2 28 Gorontalo 8.6 69.9 21.5 29 Sulawesi Barat 7.2 83.1 9.6 30 Maluku 15.7 74.5 9.8 31 Maluku Utara 10.3 87.2 2.6 32 Papua Barat 23.8 71.4 4.8 33 Papua 27.0 67.8 5.2

11.5 82.2 6.3 Sumber : Riskesdas Indonesia Tahun 2007

J u m l a h

PERSENTASE BERAT BADAN BAYI BARU LAHIR 12 BULAN TERAKHIR MENURUT PROVINSI TAHUN 2007

No Provinsi Berat badan bayi lahir (gram)

Lampiran 3.38

Notes Infectious Non Infectious District

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Nanggroe Aceh Darussalam 4,363,500 0 0 0 23 2 Sumatera Utara 12,914,600 0 0 0 28 3 Sumatera Barat 4,555,800 0 0 0 7 4 Riau 4813653 5 Jambi 2,784,271 6 Sumatera Selatan 7,019,964 0 2 2 15 7 Bengkulu 1,753,716 8 Lampung 7,804,587 0 0 0 10 9 Kepulauan Bangka Belitung 1,106,657 10 Kepulauan Riau 11 DKI Jakarta 12 Jawa Barat 13 Jawa Tengah 14 DI Yogyakarta 3,430,640 15 Jawa Timur 37,436,154 17 2 19 7 16 Banten 6 0 6 1 17 Bali 3,320,715 0 0 0 9 18 Nusa Tenggara Barat 4,257,306 0 0 0 9 19 Nusa Tenggara Timur 4,387,146 2245 1950 4195 20 20 Kalimantan Barat 21 Kalimantan Tengah 22 Kalimantan Selatan 23 Kalimantan Timur 2,936,388 24 Sulawesi Utara 3,287,185 25 Sulawesi Tengah 2,419,815 16 22 38 2 26 Sulawesi Selatan 27 Sulawesi Tenggara 2,143,000 2 25 27 2 28 Gorontalo 1,629,000 29 Sulawesi Barat 30 Maluku 9,551,402 795 237 1032 8 31 Maluku Utara 32 Papua 2,213,997 385 222 607 9 33 Papua Barat 748,159

124,877,655 3,466 2,460 5,926 150 Sumber : Ditjen PP & PL, Depkes RI, 2009

Indonesia

PREVALENSI FRAMBUSIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2008

No Provinsi Populasi 2008 2008 Total

Lampiran 3.39

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Non Risiko Tinggi 150,476 73.3 126,181 65.2 125,396 65

2 Risiko Tinggi 54,709 26.7 68,416 34.8 68,714 35

Jumlah 205,185 100 191,822 100 194,110 100

KONDISI KESEHATAN TAHUN 2006 2008 RAWAT JALAN JEMAAH HAJI DI ARAB SAUDI

No Kondisi Kesehatan Jemaah Haji Jumlah % Jumlah % Jumlah

Sumber : Siskohat Kesehatan, 2008

%

2006 2007 2008

Lampiran 3.40

Jumlah % Jumlah % Jumlah % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Kardiovaskuler 27,389 25.4 1,515 20 2,269 22.9

2 Saluran Pernapasan 31,517 29.3 1,444 19.1 1,967 19.8

11 Lain lain 2,401 2.2 1,224 16.2 1,165 11.8

3 Saluran Pencernaan 17,995 16.7 1,219 16.1 1,671 16.9

4 Otot & Tulang 15,525 14.4 881 11.6 1,396 14.1

8 Gangguan Lainya 0 603 8 87 0.9

6 Kulit, Subkutan 5,070 4.7 300 4 404 4.1

5 Endokrin 5,680 5.3 275 3.6 829 8.4

7 Saluran kemih 1,180 1.1 64 0.8 100 1.0

10 Kebidanan/ kandungan 152 0.1 30 0.4 10 0.1

9 Neuro psikiatri 597 0.6 15 0.2 15 0.6

107,506 100 7,570 100 9,913 100

Sumber : Laporan PPIH Bidang Kesehatan di Embarkasi Haji, 2009

Jumlah

JUMLAH HAJI INDONESIA POLA PENYAKIT PEMERIKSAAN KESEHATAN DI EMBARKASI TAHUN 2006 2008

No Penyakit 2006 2007 2008

Lampiran 3.41


1 Saluran Pernapasan 141,447 61.5 143,505 67.2 116.467 58.2

2 Saluran Pencernaan 22,209 9.7 18,945 8.9 20,268 10.1

3 Otot & Tulang 25,836 11.2 28,904 13.5 24,295 12.2

4 Penyakit Paru 0 0

5 Kardiovaskuler 21,984 9.6 23,544 11 22,921 11.5

6 a. Penyakit Kulit 14,010 6.1 10,000 4.7 8,953 4.5

b. Penyakit Gigi & Mulut 0 150 0.1

c. Penyakit Mata Lainya 1,387 0.6 4,432 2.1 923 0.5

d. Penyakit Saluran Air seni 1,774 0.8 1,980 0.9 1,159 0.6

e. Penyakit Kebidanan & Kandungan 4 0 20 0

f. Trauma/ Fraktur 969 0.4 796 0.4 874 0.4

7 Heat Stroke 0 0

8 Udara dingin 0 0

9 Kelainan Jiwa 237 0.1 637 0.3 264 0.1

10 Operasi kescil 0 0

11 Lain lain 0 11,148 5.2 3,853 1.9

229,856 100 244,061 100 199,997 100 Sumber : Laporan PPIH Bidang Kesehatan di Embarkasi Haji, 2009

Jumlah

RAWAT JALAN JEMAAH HAJI DI ARAB SAUDI BERDASARKAN POLA PENYAKIT TAHUN 2006 2008

2006 2007 2008 No Penyakit

Lampiran 3.42


1 Penyakit Menular 0 0

3 Nifas 191 29.5 148 32 126 28.3

4 Saluran pencernaan 12 1.9 0 2 0.4

5 Neurologi 0 31 6.7 6 1.3

6 Neoplasma 9 1.4 11 2.4 6 1.3

7 Endokrin/ Metabolik 17 2.6 1 0.2 2 0.4

8 Darah Organ pembentuk 17 2.6 0

9 Trauma / Injuris 7 1.1 1 0.2 4 0.9

10 Saluran kemih 5 0.8 14 3

11 Infeksi dan parasit 5 0.8 0 2 0.4

12 Otot/ tulang 1 0.2 0

13 Kelainan mental 1 0.2 0

14 Lain lain 15 2.3 4 0.9 6 1.3

647 100 462 100 446 100 Sumber : Laporan PPIH Bidang Kesehatan di Embarkasi Haji, 2009

292 65.5 367 56.7 252 54.5

Jumlah

Gangguan kardiovaskuler/ pembuluh darah p. paru saluran napas 2

SEBAB JEMAAH HAJI WAFAT DI ARAB SAUDI BERDASARKAN POLA PENYAKIT TAHUN 2006 2008

No Penyakit 2006 2007 2008

Lampiran 3.43

Lakilaki Perempuan (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 < 40 1 2 3 0

2 40 49 16 9 25 0.3

3 50 59 49 39 88 1.55

4 60 69 107 59 166 5.05

5 70 + 104 60 164 13.7

TOTAL 277 169 446 0

Rate/ 1000 262 190 0 0

Sumber : Siskohat Kesehatan, 2008

No

JEMAAH HAJI INDONESIA BERDASARKAN JUMLAH WAFAT PER 1.000 JEMAAH ( RATE WAFAT ) TAHUN 2008

Golongan Umur

Jenis Kelamin Total Rate/1.000

Lampiran 4.1

Jumlah K1 % K1 K4 % K4 Jumlah Ditolong Nakes % Ditolong Nakes

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 112,202 96,524 86.03 88,161 78.57 106,201 89,913 84.66 75.07

2 Sumatera Utara 325,745 316,548 97.18 307,943 94.53 305,372 259,947 85.12 74.10

3 Sumatera Barat 116,707 105,101 90.06 99,808 85.52 111,323 93,012 83.55 83.60

4 Riau 143,234 134,439 93.86 122,494 85.52 136,530 105,086 76.97 80.97

5 Jambi 74,754 68,910 92.18 62,500 83.61 69,985 60,125 85.91 80.59

6 Sumatera Selatan 182,523 177,376 97.18 152,604 83.61 175,506 152,532 86.91 83.61

7 Bengkulu 48,177 42,872 88.99 38,728 80.39 46,010 35,247 76.61 77.85

8 Lampung 185,853 171,555 92.31 157,043 84.50 177,405 139,516 78.64 79.01

9 Kepulauan Bangka Belitung 27,785 26,050 93.76 24,103 86.75 26,525 22,517 84.89 91.77

10 Kepulauan Riau 42,074 38,279 90.98 33,345 79.25 39,325 36,441 92.67 85.46

11 DKI Jakarta 209,790 209,790 100.00 200,935 95.78 201,090 175,431 87.24 92.75

12 Jawa Barat 1,033,581 915,029 88.53 989,953 95.78 986,603 701,277 71.08 80.68

13 Jawa Tengah 623,232 564,806 90.63 540,165 86.67 593,950 502,079 84.53 94.45

14 DI Yogyakarta 48,519 48,173 99.29 45,506 93.79 47,068 44,456 94.45 111.47

15 Jawa Timur 675,241 658,394 97.51 557,313 82.54 620,045 557,807 89.96 90.13

16 Banten 248,029 237,195 95.63 187,773 75.71 224,605 161,030 71.69 81.11

17 Bali 66,174 63,858 96.50 62,059 93.78 63,219 61,775 97.72 97.63

18 Nusa Tenggara Barat 111,957 110,260 98.48 104,994 93.78 107,131 90,172 84.17 86.52

19 Nusa Tenggara Timur 127,661 113,417 88.84 114,262 89.50 121,854 94,546 77.59 80.03

20 Kalimantan Barat 106,815 98,029 91.77 72,413 67.79 101,891 76,913 75.49 76.75

21 Kalimantan Tengah 58,006 51,428 88.66 48,867 84.24 53,856 40,055 74.37 78.45

22 Kalimantan Selatan 81,696 74,375 91.04 63,652 77.91 77,564 63,705 82.13 86.44

23 Kalimantan Timur 81,649 76,962 94.26 63,615 77.91 77,135 58,021 75.22 82.43

24 Sulawesi Utara 50,912 45,589 89.54 38,313 75.25 47,186 34,695 73.53 58.64

25 Sulawesi Tengah 59,902 50,885 84.95 43,993 73.44 59,641 47,316 79.33 83.28

26 Sulawesi Selatan 174,766 171,935 98.38 145,443 83.22 183,803 138,995 75.62 73.39

27 Sulawesi Tenggara 44,985 37,378 83.09 33,840 75.23 44,757 34,102 76.19 74.89

28 Gorontalo 26,694 23,933 89.66 22,035 82.55 25,413 22,117 87.03 75.40

29 Sulawesi Barat 27,798 23,768 85.50 17,796 64.02 19,255 12,625 65.57 53.23

30 Maluku 36,287 32,488 89.53 23,231 64.02 34,437 23,813 69.15 68.33

31 Maluku Utara 24,634 20,580 83.54 16,793 68.17 23,608 13,848 58.66 65.60

32 Papua Barat 17,141 12,766 74.48 11,685 68.17 16,362 9,834 60.10 37.76

33 Papua 45,928 36,692 79.89 17,664 38.46 43,840 19,935 45.47 33.79

5,240,451 4,855,384 92.65 4,509,029 86.04 4,968,495 3,978,883 80.08 78.04

Sumber: Dit. Kesehatan Ibu, Ditjen Binkesmas, Depkes RI

Indonesia

CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL K1 DAN K4 PERSALINAN DITOLONG TENAGA KESEHATAN DAN KUNJUNGAN NEONATUS MENURUT PROVINSI TAHUN 2008

No Provinsi Ibu Hamil Ibu Bersalin

% KN2

Lampiran 4.2

Dokter Bidan Tenaga Medis Lain D u k u n Famili Lainnya Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 8.96 69.04 0.44 19.97 1.45 0.13 100

2 Sumatera Utara 10.26 73.15 0.53 12.28 3.33 0.45 100

3 Sumatera Barat 14.66 70.46 0.51 13.57 0.55 0.14 100

4 Riau 14.28 59.60 0.26 23.29 2.36 0.21 100

5 Jambi 9.63 51.39 0.19 37.01 1.51 0.24 100

6 Sumatera Selatan 11.93 57.09 0.34 29.92 0.63 0.10 100

7 Bengkulu 9.34 65.71 0.08 23.02 1.53 0.29 100

8 Lampung 7.58 60.44 0.44 29.79 1.32 0.26 100

9 Kepulauan Bangka Belitung 9.87 61.21 1.04 25.78 1.85 0.26 100

10 Kepulauan Riau 23.50 61.32 0.38 12.75 1.87 0.15 100

11 DKI Jakarta 31.58 64.89 0.00 3.00 0.30 0.24 100

12 Jawa Barat 11.70 48.48 0.33 38.81 0.56 0.12 100

13 Jawa Tengah 14.52 63.44 0.29 21.14 0.52 0.07 100

14 DI Yogyakarta 36.53 58.72 0.56 3.83 0.36 100

15 Jawa Timur 13.89 67.76 0.19 17.28 0.55 0.30 100

16 Banten 14.35 45.19 0.07 39.81 0.49 0.09 100

17 Bali 32.41 62.48 0.40 3.38 1.18 0.07 100

18 Nusa Tenggara Barat 6.99 51.68 0.58 38.01 2.54 0.04 100

19 Nusa Tenggara Timur 6.17 31.74 1.39 45.96 14.03 0.65 100

20 Kalimantan Barat 5.88 45.62 0.76 44.27 2.95 0.40 100

21 Kalimantan Tengah 4.75 46.81 0.79 46.42 0.84 0.36 100

22 Kalimantan Selatan 9.17 58.37 0.39 30.67 1.01 0.40 100

23 Kalimantan Timur 17.38 59.01 1.35 18.36 3.69 0.18 100

24 Sulawesi Utara 29.73 47.26 1.39 19.74 1.67 0.19 100

25 Sulawesi Tengah 8.74 34.99 1.00 48.28 6.48 0.47 100

26 Sulawesi Selatan 10.87 46.14 0.57 34.35 7.57 0.42 100

27 Sulawesi Tenggara 4.68 32.62 0.36 57.20 4.90 0.22 100

28 Gorontalo 8.14 28.42 0.87 57.13 5.21 0.24 100

29 Sulawesi Barat 2.02 22.06 0.63 67.34 7.28 0.62 100

30 Maluku 7.33 33.42 0.28 57.41 1.31 0.25 100

31 Maluku Utara 7.39 21.51 0.98 58.07 11.43 0.61 100

32 Papua Barat 8.04 48.55 2.62 24.08 15.72 0.82 100

33 Papua 8.38 31.20 3.66 17.27 38.27 1.16 100

13.11 56.18 0.45 27.64 2.35 0.24 100 Sumber : BPS, Susenas 2008

Indonesia

PERSENTASE BALITA MENURUT PENOLONG KELAHIRAN PERTAMA DAN PROVINSI TAHUN 2008


No Provinsi Penolong kelahiran pertama

Lampiran 4.2.a

Perkotaan

Dokter Bidan Tenaga Medis Lain D u k u n Famili Lainnya Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 15.86 78.88 0.42 3.84 0.99 100 2 Sumatera Utara 16.53 81.07 0.20 1.71 0.37 0.12 100 3 Sumatera Barat 25.60 71.37 0.44 2.27 0.05 0.08 100 4 Riau 20.64 66.95 0.16 8.97 3.02 0.25 100 5 Jambi 16.05 67.51 0.00 13.89 2.36 0.20 100 6 Sumatera Selatan 24.23 67.16 0.29 7.63 0.62 0.06 100 7 Bengkulu 15.46 80.97 0.00 3.00 0.57 100 8 Lampung 11.83 78.02 0.03 9.44 0.34 0.19 100 9 Kepulauan Bangka Belitung 14.53 74.62 1.96 7.01 1.88 100 10 Kepulauan Riau 30.17 64.39 0.13 4.31 0.96 100 11 DKI Jakarta 31.58 64.89 0.00 3.00 0.30 0.24 100 12 Jawa Barat 16.51 58.34 0.44 23.99 0.63 0.10 100 13 Jawa Tengah 19.43 68.59 0.26 11.24 0.47 0.01 100 14 DI Yogyakarta 45.73 51.21 0.47 2.32 0.27 100 15 Jawa Timur 19.66 71.57 0.21 8.19 0.19 0.19 100 16 Banten 21.71 61.36 0.02 16.64 0.27 100 17 Bali 39.47 57.59 0.53 1.89 0.42 100 18 Nusa Tenggara Barat 10.88 62.02 0.65 25.66 0.79 100 19 Nusa Tenggara Timur 19.86 52.54 2.02 20.35 4.43 0.79 100 20 Kalimantan Barat 12.75 70.34 0.54 14.34 1.75 0.12 100 21 Kalimantan Tengah 10.77 65.28 0.66 23.11 0.18 100 22 Kalimantan Selatan 15.58 70.51 0.29 12.21 0.80 0.62 100 23 Kalimantan Timur 22.68 64.16 0.57 9.63 2.76 0.16 100 24 Sulawesi Utara 42.12 46.40 0.73 8.94 1.80 100 25 Sulawesi Tengah 24.76 50.10 1.02 21.86 2.27 100 26 Sulawesi Selatan 22.40 59.41 0.45 15.35 2.34 0.05 100 27 Sulawesi Tenggara 12.51 57.35 0.63 26.76 2.75 100 28 Gorontalo 15.17 42.99 2.60 35.46 3.78 100 29 Sulawesi Barat 2.88 38.98 0.53 56.28 1.33 100 30 Maluku 20.12 43.80 0.60 34.80 0.34 0.34 100 31 Maluku Utara 19.61 39.63 1.10 27.46 12.19 100 32 Papua Barat 18.05 60.44 4.37 8.95 6.47 0.91 100 33 Papua 19.89 62.65 6.19 4.93 5.93 0.19 100


Indonesia


No Provinsi Penolong kelahiran pertama

Lampiran 4.2.b

Perdesaan


1 Nanggroe Aceh Darussalam 6.18 65.06 0.45 26.48 1.63 0.18 100 2 Sumatera Utara 5.61 67.28 0.77 20.12 5.52 0.70 100 3 Sumatera Barat 9.54 70.03 0.54 18.86 0.79 0.17 100 4 Riau 7.35 51.58 0.37 38.90 1.64 0.16 100 5 Jambi 6.35 43.17 0.28 48.80 1.07 0.26 100 6 Sumatera Selatan 4.43 50.96 0.37 43.48 0.63 0.12 100 7 Bengkulu 5.98 57.34 0.12 34.00 2.06 0.44 100 8 Lampung 6.07 54.19 0.58 37.03 1.67 0.28 100 9 Kepulauan Bangka Belitung 6.23 50.72 0.32 40.44 1.83 0.46 100 10 Kepulauan Riau 14.75 57.29 0.70 23.84 3.07 0.34 100 11 DKI Jakarta 12 Jawa Barat 4.67 34.03 0.17 60.52 0.46 0.15 100 13 Jawa Tengah 9.93 58.64 0.31 30.38 0.56 0.13 100 14 DI Yogyakarta 19.52 72.61 0.72 6.64 0.52 0.00 100 15 Jawa Timur 8.07 63.91 0.18 26.45 0.91 0.41 100 16 Banten 3.38 21.12 0.14 74.32 0.81 0.23 100 17 Bali 21.36 70.15 0.20 5.72 2.38 0.19 100 18 Nusa Tenggara Barat 4.25 44.40 0.52 46.72 3.77 0.08 100 19 Nusa Tenggara Timur 3.72 28.04 1.28 50.52 15.74 0.62 100 20 Kalimantan Barat 3.17 35.90 0.85 56.05 3.42 0.52 100 21 Kalimantan Tengah 1.66 37.30 0.86 58.42 1.17 0.54 100 22 Kalimantan Selatan 4.58 49.67 0.45 43.89 1.15 0.25 100 23 Kalimantan Timur 8.26 50.15 2.69 33.40 5.29 0.21 100 24 Sulawesi Utara 19.99 47.95 1.90 28.22 1.56 0.34 100 25 Sulawesi Tengah 5.03 31.49 1.00 54.42 7.46 0.58 100 26 Sulawesi Selatan 5.32 39.75 0.63 43.50 10.09 0.59 100 27 Sulawesi Tenggara 2.58 25.98 0.28 65.37 5.48 0.28 100 28 Gorontalo 4.86 21.64 0.06 67.21 5.87 0.35 100 29 Sulawesi Barat 1.69 15.66 0.66 71.52 9.53 0.85 100 30 Maluku 3.35 30.18 0.18 64.46 1.61 0.22 100 31 Maluku Utara 3.51 15.76 0.94 67.80 11.19 0.80 100 32 Papua Barat 5.20 45.17 2.13 28.38 18.34 0.79 100 33 Papua 4.67 21.08 2.85 21.24 48.67 1.47 100


Indonesia


No Provinsi Penolong waktu lahir

Lampiran 4.3



1 Nanggroe Aceh Darussalam 9.38 73.09 0.61 16.03 0.72 0.17 100

2 Sumatera Utara 11.38 74.31 0.77 10.37 2.69 0.48 100

3 Sumatera Barat 17.03 70.36 0.76 11.22 0.32 0.19 100

4 Riau 15.62 63.60 0.54 19.04 0.95 0.25 100

5 Jambi 9.85 58.63 0.73 29.44 1.00 0.30 100

6 Sumatera Selatan 14.16 61.66 0.61 23.09 0.43 0.06 100

7 Bengkulu 11.16 69.56 0.40 17.35 1.38 0.12 100

8 Lampung 9.46 63.58 1.14 24.48 0.78 0.34 100

9 Kepulauan Bangka Belitung 11.90 67.50 0.51 19.86 0.23 100

10 Kepulauan Riau 27.78 62.42 1.32 8.35 0.10 0.04 100

11 DKI Jakarta 34.55 62.19 0.38 2.53 0.30 0.06 100

12 Jawa Barat 13.17 52.05 0.51 33.70 0.40 0.14 100

13 Jawa Tengah 17.02 67.62 0.24 14.79 0.22 0.07 100

14 DI Yogyakarta 33.20 63.55 0.24 2.65 0.36 100

15 Jawa Timur 16.27 67.36 0.40 15.22 0.50 0.20 100

16 Banten 15.71 47.64 0.19 35.74 0.58 0.14 100

17 Bali 32.66 63.00 0.56 2.83 0.81 0.07 100

18 Nusa Tenggara Barat 7.31 58.99 0.74 31.57 1.18 0.05 100

19 Nusa Tenggara Timur 7.13 37.43 1.49 41.58 11.66 0.64 100

20 Kalimantan Barat 7.30 51.93 1.91 35.84 2.47 0.44 100

21 Kalimantan Tengah 5.77 51.32 1.95 38.38 1.81 0.33 100

22 Kalimantan Selatan 11.11 63.92 0.73 22.75 1.23 0.22 100

23 Kalimantan Timur 18.12 62.10 1.73 16.08 1.82 0.13 100

24 Sulawesi Utara 29.12 50.98 2.10 15.17 2.19 0.33 100

25 Sulawesi Tengah 10.09 46.63 1.65 36.29 4.96 0.35 100

26 Sulawesi Selatan 11.54 51.31 0.64 31.71 4.27 0.44 100

27 Sulawesi Tenggara 6.26 45.66 0.87 44.25 2.81 0.14 100

28 Gorontalo 11.12 46.75 1.44 37.00 3.60 0.10 100

29 Sulawesi Barat 2.87 35.70 1.12 54.16 5.38 0.63 100

30 Maluku 8.04 36.25 0.46 53.73 1.28 0.25 100

31 Maluku Utara 10.16 26.09 0.68 59.11 3.44 0.53 100

32 Papua Barat 7.18 51.28 2.31 20.12 17.71 1.09 100

33 Papua 9.28 32.96 4.63 16.15 35.70 1.22 100


Indonesia

PERSENTASE BALITA MENURUT PENOLONG KELAHIRAN TERAKHIR DAN PROVINSI TAHUN 2008


Lampiran 4.3.a

Perkotaan


1 Nanggroe Aceh Darussalam 16.32 80.12 0.56 2.97 0.02 100 2 Sumatera Utara 17.83 79.36 0.26 2.11 0.32 0.12 100 3 Sumatera Barat 28.42 69.01 0.55 1.71 0.08 0.04 100 4 Riau 22.38 70.05 0.40 6.54 0.38 0.25 100 5 Jambi 15.32 69.28 0.20 14.23 0.97 100 6 Sumatera Selatan 27.21 66.19 0.29 5.78 0.50 0.03 100 7 Bengkulu 18.65 77.69 0.20 2.90 0.57 0.00 100 8 Lampung 14.25 76.79 0.03 8.46 0.15 0.15 100 9 Kepulauan Bangka Belitung 16.61 76.72 0.84 5.73 0.10 100 10 Kepulauan Riau 37.40 61.44 0.31 0.80 0.04 100 11 DKI Jakarta 34.55 62.19 0.38 2.53 0.30 0.06 100 12 Jawa Barat 18.24 58.88 0.62 21.69 0.39 0.15 100 13 Jawa Tengah 21.39 69.78 0.08 8.52 0.23 100 14 DI Yogyakarta 40.12 58.40 0.00 1.20 0.27 100 15 Jawa Timur 22.25 69.47 0.22 7.47 0.33 0.26 100 16 Banten 23.67 61.88 0.22 13.70 0.44 0.09 100 17 Bali 39.20 57.96 0.66 1.74 0.34 100 18 Nusa Tenggara Barat 11.27 65.19 0.65 22.40 0.49 100 19 Nusa Tenggara Timur 20.60 54.29 1.67 18.27 4.38 0.79 100 20 Kalimantan Barat 14.91 71.67 1.98 10.89 0.28 0.12 100 21 Kalimantan Tengah 12.19 65.82 2.89 17.72 1.38 100 22 Kalimantan Selatan 18.75 69.40 0.56 10.40 0.80 100 23 Kalimantan Timur 23.36 66.13 0.94 8.53 0.93 0.08 100 24 Sulawesi Utara 40.47 47.62 1.23 8.82 1.61 0.12 100 25 Sulawesi Tengah 30.21 47.98 1.13 18.07 2.61 100 26 Sulawesi Selatan 22.85 60.47 0.34 15.02 1.26 0.05 100 27 Sulawesi Tenggara 14.91 59.64 1.42 22.51 1.52 100 28 Gorontalo 20.62 48.29 2.20 21.31 7.57 100 29 Sulawesi Barat 3.41 58.28 0.53 37.21 0.57 100 30 Maluku 21.29 45.54 1.34 31.14 0.34 0.34 100 31 Maluku Utara 29.53 39.90 0.43 28.92 1.22 100 32 Papua Barat 17.69 61.24 4.37 9.21 5.78 0.91 100 33 Papua 22.36 61.93 6.24 4.06 4.77 0.42 100


Indonesia



Lampiran 4.3.b

Perdesaan


1 Nanggroe Aceh Darussalam 6.57 70.24 0.63 21.30 1.01 0.24 100 2 Sumatera Utara 6.60 70.57 1.15 16.49 4.44 0.75 100 3 Sumatera Barat 11.69 71.00 0.86 15.67 0.43 0.26 100 4 Riau 8.26 56.57 0.68 32.67 1.57 0.25 100 5 Jambi 7.06 53.19 1.01 37.20 1.02 0.45 100 6 Sumatera Selatan 6.21 58.90 0.80 33.63 0.38 0.07 100 7 Bengkulu 7.06 65.10 0.52 25.27 1.82 0.19 100 8 Lampung 7.75 58.88 1.54 30.17 1.00 0.41 100 9 Kepulauan Bangka Belitung 8.22 60.30 0.25 30.89 0.33 100 10 Kepulauan Riau 15.14 63.71 2.63 18.26 0.17 0.09 100 11 DKI Jakarta 12 Jawa Barat 5.73 42.05 0.36 51.29 0.41 0.12 100 13 Jawa Tengah 12.96 65.61 0.38 20.64 0.21 0.14 100 14 DI Yogyakarta 20.40 73.07 0.68 5.33 0.52 100 15 Jawa Timur 10.24 65.24 0.59 23.03 0.66 0.15 100 16 Banten 3.85 26.42 0.14 68.56 0.79 0.23 100 17 Bali 22.42 70.90 0.40 4.54 1.56 0.19 100 18 Nusa Tenggara Barat 4.52 54.63 0.79 38.04 1.66 0.09 100 19 Nusa Tenggara Timur 4.73 34.43 1.46 45.73 12.96 0.62 100 20 Kalimantan Barat 4.30 44.16 1.88 45.66 3.34 0.57 100 21 Kalimantan Tengah 2.47 43.85 1.47 49.01 2.03 0.51 100 22 Kalimantan Selatan 5.65 60.00 0.85 31.59 1.54 0.37 100 23 Kalimantan Timur 9.09 55.16 3.11 29.07 3.35 0.22 100 24 Sulawesi Utara 20.20 53.61 2.79 20.16 2.64 0.48 100 25 Sulawesi Tengah 5.43 46.31 1.78 40.52 5.50 0.44 100 26 Sulawesi Selatan 6.10 46.90 0.78 39.74 5.72 0.63 100 27 Sulawesi Tenggara 3.93 41.90 0.73 50.08 3.15 0.17 100 28 Gorontalo 6.70 46.03 1.08 44.30 1.75 0.14 100 29 Sulawesi Barat 2.66 27.17 1.34 60.56 7.20 0.87 100 30 Maluku 3.92 33.35 0.18 60.76 1.57 0.22 100 31 Maluku Utara 4.00 21.70 0.75 68.71 4.15 0.70 100 32 Papua Barat 4.20 48.46 1.72 23.22 21.09 1.14 100 33 Papua 5.08 23.64 4.11 20.03 45.65 1.48 100


Indonesia



Lampiran 4.4

Perkotaan+Perdesaan

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >=10 Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1 Nanggroe Aceh Darussalam 7.56 14.77 17.96 18.74 13.67 10.14 6.58 4.46 2.77 1.71 1.64 100 2 Sumatera Utara 5.65 12.93 16.78 17.14 14.36 10.60 7.27 5.13 3.73 2.59 3.83 100 3 Sumatera Barat 5.78 14.44 18.96 16.99 13.86 9.88 6.70 4.68 3.28 2.05 3.38 100 4 Riau 6.67 17.71 23.30 18.46 12.39 7.57 4.76 3.70 2.48 1.31 1.67 100 5 Jambi 6.91 19.23 23.57 18.11 11.04 7.20 4.80 3.60 2.06 1.27 2.21 100 6 Sumatera Selatan 6.17 17.65 21.05 17.09 12.54 8.11 5.44 4.29 3.09 1.67 2.90 100 7 Bengkulu 4.77 17.22 22.90 18.10 13.02 8.54 4.88 3.60 2.69 1.79 2.49 100 8 Lampung 5.43 19.61 21.41 16.34 11.06 7.95 6.00 4.28 3.01 1.90 3.00 100 9 Kepulauan Bangka Belitung 6.39 20.53 24.12 16.57 11.09 6.48 4.38 3.59 2.53 1.55 2.76 100 10 Kepulauan Riau 8.70 20.30 24.57 17.78 12.53 5.15 3.29 3.16 2.80 0.84 0.89 100 11 DKI Jakarta 8.01 23.72 26.34 17.75 9.65 5.19 3.45 2.06 1.56 0.90 1.37 100 12 Jawa Barat 6.25 19.75 23.57 16.91 11.05 7.17 4.88 3.25 2.34 1.75 3.09 100 13 Jawa Tengah 5.85 19.08 25.01 17.83 11.05 7.44 4.88 3.49 2.29 1.38 1.71 100 14 DI Yogyakarta 5.84 23.05 28.07 18.06 10.08 5.89 3.83 2.35 1.48 0.71 0.64 100 15 Jawa Timur 7.49 23.17 27.07 17.18 9.62 5.81 3.63 2.40 1.58 0.94 1.11 100 16 Banten 7.06 19.59 21.94 16.03 10.78 6.91 5.17 3.96 2.38 2.00 4.17 100 17 Bali 5.68 19.14 31.57 19.08 10.13 5.68 3.12 2.02 1.53 0.81 1.25 100 18 Nusa Tenggara Barat 7.19 18.08 19.92 15.28 10.60 7.96 5.30 4.97 3.48 3.15 4.07 100 19 Nusa Tenggara Timur 5.84 14.02 16.38 16.33 14.21 10.99 7.83 5.63 3.83 2.26 2.67 100 20 Kalimantan Barat 6.72 17.86 20.73 18.02 12.87 8.94 4.93 3.39 2.65 1.69 2.20 100 21 Kalimantan Tengah 7.40 21.71 24.59 17.73 10.51 6.83 4.25 2.72 1.72 0.90 1.65 100 22 Kalimantan Selatan 8.14 21.30 23.17 15.68 10.86 6.67 4.83 3.08 2.31 1.36 2.60 100 23 Kalimantan Timur 7.38 21.88 25.74 18.33 11.09 5.93 3.94 2.22 1.22 0.92 1.33 100 24 Sulawesi Utara 6.69 20.99 29.44 19.68 10.05 5.08 3.31 2.10 0.95 0.80 0.91 100 25 Sulawesi Tengah 6.34 17.91 23.00 17.75 12.07 8.25 4.88 3.63 2.17 1.46 2.54 100 26 Sulawesi Selatan 7.72 15.55 19.08 16.34 12.66 9.17 6.64 4.64 3.44 2.05 2.69 100 27 Sulawesi Tenggara 6.49 15.09 19.26 16.67 12.66 9.54 7.00 4.86 3.32 2.20 2.92 100 28 Gorontalo 7.32 17.79 23.76 18.12 12.25 7.05 4.49 3.33 2.08 1.44 2.38 100 29 Sulawesi Barat 6.05 14.71 18.25 16.97 12.29 9.39 6.74 6.27 2.41 2.97 3.94 100 30 Maluku 6.41 15.11 16.78 17.39 14.21 9.88 7.59 4.80 2.99 2.25 2.58 100 31 Maluku Utara 6.50 16.58 18.80 18.44 13.91 8.85 5.68 4.45 2.68 1.53 2.59 100 32 Papua Barat 9.72 18.04 21.79 16.25 13.06 9.21 4.95 3.52 1.71 0.70 1.06 100 33 Papua 10.02 19.95 24.40 17.78 11.80 7.69 4.06 2.04 1.13 0.51 0.63 100

6.64 19.48 23.61 17.25 11.22 7.35 4.90 3.42 2.33 1.53 2.27 100 Sumber : BPS, Susenas 2008

Indonesia

PERSENTASE WANITA BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS YANG PERNAH KAWIN DAN JUMLAH ANAK YANG DILAHIRKAN HIDUP MENURUT PROVINSI TAHUN 2008

No Provinsi Jumlah anak yang dilahirkan hidup

Lampiran 4.5.a

Perkotaan

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >=10 Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1 Nanggroe Aceh Darussalam 8.04 14.95 19.20 21.77 13.89 9.05 4.95 4.01 1.58 1.34 1.22 100 2 Sumatera Utara 6.44 14.85 19.37 18.74 14.73 9.35 5.34 3.91 2.70 2.07 2.50 100 3 Sumatera Barat 6.56 13.77 20.63 18.84 13.84 8.55 6.46 3.48 2.42 2.19 3.27 100 4 Riau 7.15 18.40 23.21 19.02 12.55 7.22 4.32 3.61 2.25 1.12 1.16 100 5 Jambi 8.10 18.42 23.97 19.69 10.93 6.87 4.21 3.25 1.67 1.19 1.70 100 6 Sumatera Selatan 6.71 16.52 21.55 18.41 13.15 7.90 4.90 4.06 2.96 1.24 2.60 100 7 Bengkulu 5.14 16.94 21.28 19.27 15.14 7.82 3.75 2.96 2.61 1.79 3.30 100 8 Lampung 5.57 20.26 21.18 16.90 11.45 7.13 6.15 3.95 2.97 1.62 2.83 100 9 Kepulauan Bangka Belitung 6.45 21.47 24.67 18.78 11.32 6.28 3.15 2.59 1.71 1.40 2.17 100 10 Kepulauan Riau 9.02 24.81 25.87 17.95 10.36 4.67 2.93 2.01 0.77 0.74 0.88 100 11 DKI Jakarta 8.01 23.72 26.34 17.75 9.65 5.19 3.45 2.06 1.56 0.90 1.37 100 12 Jawa Barat 5.95 20.03 24.70 17.28 11.15 6.87 4.62 2.86 2.08 1.46 3.00 100 13 Jawa Tengah 6.21 19.58 24.96 18.24 10.66 7.09 4.57 3.42 2.17 1.29 1.82 100 14 DI Yogyakarta 6.05 24.10 28.06 18.06 9.31 5.50 3.68 2.42 1.32 0.72 0.78 100 15 Jawa Timur 7.64 22.43 27.56 17.95 9.96 5.54 3.37 2.27 1.43 0.82 1.04 100 16 Banten 6.90 22.06 24.77 18.45 10.22 5.80 3.89 2.93 1.21 1.11 2.65 100 17 Bali 6.36 19.81 32.22 19.03 9.96 5.44 2.71 1.96 1.07 0.60 0.83 100 18 Nusa Tenggara Barat 7.58 18.38 20.79 15.60 10.15 7.81 5.37 5.02 2.67 3.15 3.47 100 19 Nusa Tenggara Timur 5.12 16.25 20.15 18.03 13.97 9.20 7.61 4.46 2.01 1.45 1.75 100 20 Kalimantan Barat 7.73 16.79 20.99 18.99 12.67 9.01 4.56 3.06 2.23 1.85 2.12 100 21 Kalimantan Tengah 8.00 22.33 25.89 17.60 9.73 5.68 4.22 2.42 1.54 1.12 1.49 100 22 Kalimantan Selatan 8.55 22.21 24.74 15.54 10.59 6.21 3.83 2.50 2.21 0.96 2.67 100 23 Kalimantan Timur 7.51 22.83 26.67 18.41 10.34 5.45 3.61 1.93 1.01 1.00 1.26 100 24 Sulawesi Utara 7.33 21.54 30.31 19.79 9.78 4.55 2.83 1.74 0.80 0.66 0.66 100 25 Sulawesi Tengah 6.39 22.30 25.81 17.77 10.10 6.33 4.59 2.51 1.66 1.13 1.42 100 26 Sulawesi Selatan 9.35 16.48 20.15 16.75 12.20 9.10 5.51 3.97 2.83 1.51 2.15 100 27 Sulawesi Tenggara 7.07 18.31 21.95 17.89 12.31 7.19 6.16 4.10 1.47 1.53 2.02 100 28 Gorontalo 7.65 18.27 25.46 19.74 12.18 6.27 3.40 2.48 1.72 0.86 1.96 100 29 Sulawesi Barat 6.86 16.16 15.95 14.66 11.28 9.75 6.68 7.67 1.30 4.04 5.65 100 30 Maluku 6.69 18.79 18.61 19.33 13.64 8.46 6.26 4.29 1.91 1.20 0.83 100 31 Maluku Utara 6.21 20.21 21.32 20.04 15.12 6.96 3.53 2.87 1.86 0.65 1.22 100 32 Papua Barat 9.02 21.42 22.45 17.27 11.51 7.27 4.12 1.95 1.82 1.07 2.10 100 33 Papua 8.19 23.61 24.01 16.97 12.28 6.59 3.87 1.86 1.32 0.53 0.77 100


Indonesia



Lampiran 4.5.b

Perdesaan

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >=10 Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 7.37 14.70 17.49 17.59 13.58 10.55 7.21 4.63 3.22 1.86 1.81 100 2 Sumatera Utara 4.98 11.30 14.58 15.78 14.05 11.66 8.91 6.16 4.60 3.02 4.96 100 3 Sumatera Barat 5.40 14.77 18.16 16.10 13.87 10.51 6.82 5.26 3.69 1.98 3.44 100 4 Riau 6.20 17.04 23.38 17.91 12.23 7.91 5.19 3.78 2.71 1.49 2.16 100 5 Jambi 6.37 19.61 23.38 17.38 11.09 7.35 5.07 3.77 2.25 1.30 2.44 100 6 Sumatera Selatan 5.84 18.33 20.75 16.30 12.17 8.24 5.76 4.43 3.17 1.92 3.07 100 7 Bengkulu 4.59 17.36 23.71 17.51 11.96 8.90 5.44 3.93 2.73 1.80 2.08 100 8 Lampung 5.39 19.39 21.49 16.14 10.93 8.23 5.95 4.40 3.03 2.00 3.06 100 9 Kepulauan Bangka Belitung 6.34 19.63 23.59 14.44 10.87 6.67 5.56 4.55 3.31 1.69 3.33 100 10 Kepulauan Riau 8.38 15.95 23.32 17.63 14.62 5.61 3.65 4.27 4.74 0.93 0.90 100 11 DKI Jakarta 12 Jawa Barat 6.64 19.39 22.11 16.43 10.91 7.55 5.22 3.76 2.67 2.12 3.20 100 13 Jawa Tengah 5.52 18.64 25.06 17.48 11.39 7.75 5.15 3.55 2.39 1.46 1.61 100 14 DI Yogyakarta 5.53 21.50 28.08 18.06 11.21 6.48 4.06 2.25 1.71 0.71 0.43 100 15 Jawa Timur 7.36 23.82 26.63 16.49 9.33 6.04 3.87 2.51 1.71 1.06 1.18 100 16 Banten 7.29 15.91 17.71 12.42 11.63 8.57 7.07 5.49 4.13 3.34 6.43 100 17 Bali 4.83 18.29 30.76 19.13 10.35 5.98 3.63 2.10 2.11 1.06 1.77 100 18 Nusa Tenggara Barat 6.93 17.88 19.34 15.06 10.90 8.06 5.25 4.93 4.02 3.15 4.47 100 19 Nusa Tenggara Timur 5.98 13.60 15.67 16.02 14.26 11.33 7.87 5.85 4.17 2.41 2.84 100 20 Kalimantan Barat 6.35 18.25 20.64 17.67 12.95 8.91 5.07 3.51 2.80 1.63 2.23 100 21 Kalimantan Tengah 7.09 21.39 23.92 17.79 10.91 7.41 4.26 2.87 1.81 0.78 1.73 100 22 Kalimantan Selatan 7.86 20.67 22.08 15.79 11.04 7.00 5.52 3.49 2.37 1.64 2.55 100 23 Kalimantan Timur 7.17 20.34 24.22 18.20 12.32 6.72 4.50 2.70 1.57 0.81 1.45 100 24 Sulawesi Utara 6.19 20.56 28.78 19.60 10.26 5.48 3.68 2.37 1.06 0.91 1.10 100 25 Sulawesi Tengah 6.32 16.83 22.30 17.74 12.55 8.72 4.95 3.91 2.30 1.54 2.82 100 26 Sulawesi Selatan 7.02 15.16 18.63 16.16 12.86 9.21 7.13 4.93 3.71 2.28 2.93 100 27 Sulawesi Tenggara 6.33 14.21 18.53 16.34 12.75 10.18 7.23 5.06 3.82 2.38 3.16 100 28 Gorontalo 7.18 17.57 23.00 17.40 12.28 7.39 4.97 3.71 2.23 1.70 2.57 100 29 Sulawesi Barat 5.66 14.02 19.35 18.08 12.77 9.21 6.77 5.61 2.94 2.46 3.13 100 30 Maluku 6.32 13.88 16.18 16.74 14.40 10.35 8.04 4.97 3.35 2.60 3.17 100 31 Maluku Utara 6.62 15.06 17.74 17.77 13.41 9.64 6.58 5.11 3.02 1.90 3.16 100 32 Papua Barat 9.94 16.99 21.58 15.94 13.54 9.81 5.21 4.01 1.67 0.59 0.73 100 33 Papua 10.52 18.94 24.51 18.00 11.67 7.99 4.12 2.10 1.07 0.50 0.59 100


Indonesia



Lampiran 4.7


(1) (2) (3) (4) (5)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 45.29 41.20 42.40 2 Sumatera Utara 42.74 41.18 41.91 3 Sumatera Barat 47.38 47.29 47.32 4 Riau 48.19 56.45 52.41 5 Jambi 57.57 64.19 62.16 6 Sumatera Selatan 56.76 66.47 62.92 7 Bengkulu 63.87 69.50 67.62 8 Lampung 61.43 65.65 64.58 9 Kepulauan Bangka Belitung 62.53 65.85 64.30 10 Kepulauan Riau 50.32 55.94 53.07 11 DKI Jakarta 52.68 52.68 12 Jawa Barat 61.43 59.27 60.51 13 Jawa Tengah 55.69 62.26 59.19 14 DI Yogyakarta 54.68 61.86 57.42 15 Jawa Timur 60.07 59.06 59.54 16 Banten 60.02 54.84 58.00 17 Bali 61.56 69.79 65.06 18 Nusa Tenggara Barat 54.32 52.19 53.07 19 Nusa Tenggara Timur 38.78 35.31 35.91 20 Kalimantan Barat 53.79 63.13 60.73 21 Kalimantan Tengah 65.47 69.88 68.40 22 Kalimantan Selatan 62.31 65.58 64.25 23 Kalimantan Timur 53.62 58.01 55.29 24 Sulawesi Utara 59.37 69.69 65.19 25 Sulawesi Tengah 50.44 57.22 55.91 26 Sulawesi Selatan 42.89 43.32 43.18 27 Sulawesi Tenggara 42.44 47.46 46.34 28 Gorontalo 54.31 61.58 59.54 29 Sulawesi Barat 41.05 46.97 45.23 30 Maluku 36.84 30.44 32.10 31 Maluku Utara 47.08 41.76 43.33 32 Papua Barat 35.13 24.24 26.69 33 Papua 35.77 25.69 27.71

56.44 56.78 56.62 Sumber : BPS, Susenas 2008

PROPORSI WANITA BERUMUR 1549 TAHUN DAN BERSTATUS KAWIN YANG SEDANG MENGGUNAKAN /MEMAKAI ALAT KB MENURUT DAERAH TEMPAT TINGGAL DAN PROVINSI TAHUN 2008

Indonesia

Lampiran 4.6

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 1.59 1.84 1.76 2 Sumatera Utara 1.70 2.26 1.99 3 Sumatera Barat 1.59 2.10 1.92 4 Riau 1.63 2.01 1.81 5 Jambi 1.66 1.99 1.88 6 Sumatera Selatan 1.63 2.01 1.86 7 Bengkulu 1.71 2.07 1.93 8 Lampung 1.66 2.05 1.93 9 Kepulauan Bangka Belitung 1.59 2.01 1.81 10 Kepulauan Riau 1.20 1.88 1.50 11 DKI Jakarta 1.32 1.32 12 Jawa Barat 1.69 2.08 1.84 13 Jawa Tengah 1.61 1.89 1.75 14 DI Yogyakarta 1.17 1.53 1.29 15 Jawa Timur 1.51 1.71 1.61 16 Banten 1.56 2.40 1.86 17 Bali 1.43 1.69 1.54 18 Nusa Tenggara Barat 1.78 1.91 1.85 19 Nusa Tenggara Timur 1.47 2.28 2.11 20 Kalimantan Barat 1.67 2.05 1.94 21 Kalimantan Tengah 1.55 1.87 1.76 22 Kalimantan Selatan 1.57 1.95 1.78 23 Kalimantan Timur 1.61 1.90 1.71 24 Sulawesi Utara 1.48 1.64 1.57 25 Sulawesi Tengah 1.47 2.12 1.97 26 Sulawesi Selatan 1.54 1.91 1.78 27 Sulawesi Tenggara 1.45 2.20 2.01 28 Gorontalo 1.59 1.97 1.85 29 Sulawesi Barat 1.65 2.30 2.07 30 Maluku 1.58 2.34 2.11 31 Maluku Utara 1.52 2.27 2.01 32 Papua Barat 1.58 2.10 1.97 33 Papua 1.63 2.03 1.93


Indonesia

RATA RATA JUMLAH ANAK LAHIR HIDUP PER WANITA USIA 1549 TAHUN MENURUT PROVINSI DAN TIPE DAERAH TAHUN 2008


Lampiran 4.8


(1) (2) (3) (4) (5) 1 Nanggroe Aceh Darussalam 69.77 64.33 65.93 2 Sumatera Utara 67.31 61.95 64.46 3 Sumatera Barat 75.82 72.36 73.50 4 Riau 74.98 79.15 77.11 5 Jambi 81.11 83.78 82.97 6 Sumatera Selatan 79.38 83.04 81.70 7 Bengkulu 86.05 87.58 87.07 8 Lampung 84.11 86.12 85.61 9 Kepulauan Bangka Belitung 82.05 83.49 82.82 10 Kepulauan Riau 75.27 73.42 74.37 11 DKI Jakarta 77.78 77.78 12 Jawa Barat 84.83 86.50 85.54 13 Jawa Tengah 79.42 83.82 81.76 14 DI Yogyakarta 74.73 81.74 77.40 15 Jawa Timur 80.80 79.89 80.32 16 Banten 81.29 80.28 80.90 17 Bali 82.48 87.19 84.48 18 Nusa Tenggara Barat 81.92 79.85 80.70 19 Nusa Tenggara Timur 64.64 58.28 59.38 20 Kalimantan Barat 79.05 82.38 81.53 21 Kalimantan Tengah 85.32 86.75 86.27 22 Kalimantan Selatan 85.47 86.15 85.87 23 Kalimantan Timur 80.00 79.85 79.94 24 Sulawesi Utara 85.94 90.85 88.71 25 Sulawesi Tengah 76.45 79.86 79.21 26 Sulawesi Selatan 65.29 66.02 65.79 27 Sulawesi Tenggara 68.18 72.92 71.87 28 Gorontalo 80.87 84.13 83.22 29 Sulawesi Barat 65.31 65.43 65.40 30 Maluku 65.94 47.71 52.45 31 Maluku Utara 72.06 64.23 66.54 32 Papua Barat 63.37 42.37 47.10 33 Papua 61.55 39.62 44.01


Indonesia

PROPORSI WANITA BERUMUR 1549 TAHUN DAN BERSTATUS KAWIN YANG PERNAH MENGGUNAKAN / MEMAKAI ALAT KB MENURUT DAERAH TEMPAT TINGGAL DAN PROVINSI TAHUN 2008

Lampiran 4.9

MOW/ MOP/ Intravagina/ Alat/Cara Tubektomi Vasektomi tissue Tradisional

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)


2 Sumatera Utara 5.41 0.84 5.07 47.59 4.46 31.98 1.39 0.26 3.01 100.00

3 Sumatera Barat 2.47 0.82 8.63 59.04 7.81 18.75 0.98 0.17 1.32 100.00

4 Riau 1.99 0.85 4.10 60.46 2.89 26.77 1.34 0.25 1.35 100.00

5 Jambi 1.11 0.65 3.03 60.03 4.38 30.01 0.41 0.05 0.33 100.00

6 Sumatera Selatan 1.83 1.08 2.11 68.76 7.36 17.52 0.60 0.10 0.64 100.00

7 Bengkulu 1.51 0.73 4.07 64.32 8.80 18.74 0.80 0.14 0.87 100.00

8 Lampung 1.39 1.11 3.66 65.81 5.91 20.83 0.34 0.19 0.78 100.00

9 Kepulauan Bangka Belitung 0.90 0.62 1.79 56.00 2.26 36.08 1.31 0.05 0.99 100.00

10 Kepulauan Riau 0.82 0.56 5.54 48.76 2.07 39.05 1.03 0.05 2.11 100.00

11 DKI Jakarta 2.35 0.61 11.85 56.67 2.51 23.43 1.34 0.17 1.07 100.00

12 Jawa Barat 1.87 1.07 7.80 56.92 2.60 28.82 0.49 0.10 0.34 100.00

13 Jawa Tengah 5.48 1.32 6.59 65.01 5.74 14.09 0.98 0.06 0.73 100.00

14 DI Yogyakarta 4.73 0.81 21.56 48.00 4.71 13.67 3.20 0.29 3.02 100.00

15 Jawa Timur 5.10 0.96 8.28 57.81 3.79 22.60 0.53 0.08 0.85 100.00

16 Banten 1.83 0.68 5.03 68.93 3.16 18.99 0.97 0.41 100.00

17 Bali 5.20 1.33 35.35 42.39 0.98 12.58 0.95 0.17 1.05 100.00

18 Nusa Tenggara Barat 1.80 0.76 8.26 66.91 7.64 13.95 0.30 0.07 0.32 100.00



21 Kalimantan Tengah 0.74 0.34 0.95 53.57 4.04 39.34 0.32 0.03 0.66 100.00

22 Kalimantan Selatan 1.80 0.70 1.66 45.35 3.73 45.65 0.76 0.02 0.34 100.00

23 Kalimantan Timur 1.25 0.62 6.38 46.94 2.82 40.14 1.02 0.19 0.65 100.00

24 Sulawesi Utara 1.60 0.78 6.88 45.63 9.74 34.00 0.22 0.17 0.98 100.00

25 Sulawesi Tengah 1.57 0.57 4.24 46.44 5.92 39.82 0.19 0.05 1.19 100.00


27 Sulawesi Tenggara 1.12 0.80 2.36 46.13 8.00 38.95 0.30 0.14 2.19 100.00

28 Gorontalo 0.99 0.97 10.00 38.21 15.27 33.31 0.28 0.08 0.90 100.00

29 Sulawesi Barat 1.13 0.11 2.81 51.74 4.51 38.41 0.19 1.10 100.00

30 Maluku 2.51 0.75 3.97 68.47 6.92 15.70 0.20 1.48 100.00

31 Maluku Utara 0.75 0.32 1.29 64.85 9.51 20.30 0.05 0.10 2.82 100.00

32 Papua Barat 1.20 1.40 1.54 54.19 3.31 34.74 0.20 0.00 3.41 100.00

33 Papua 0.94 0.45 2.77 34.67 4.27 16.98 0.57 0.21 39.14 100.00 3.12 0.94 7.07 58.74 4.27 23.95 0.73 0.10 1.08 100.00

Sumber : BPS, Susenas 2008 `

PERSENTASE WANITA BERUMUR 1549 TAHUN DAN BERSTATUS KAWIN MENURUT ALAT / CARA KB YANG SEDANG DIGUNAKAN / DIPAKAI DAN PROVINSI, TAHUN 2008

Perkotaan+Perdesaan

No Provinsi Alat/cara KB yang dipakai

AKDR/IUD Suntikan Susuk KB Pil Kondom Jumlah

Indonesia

Lampiran 4.9.a


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 2.05 0.73 5.31 61.32 0.62 27.77 0.88 0.00 1.32 100.00 2 Sumatera Utara 4.71 0.96 6.71 43.11 4.17 34.30 2.07 0.24 3.74 100.00 3 Sumatera Barat 4.33 1.14 16.18 49.93 4.24 20.30 1.34 0.32 2.20 100.00 4 Riau 3.51 1.29 7.02 58.94 2.72 21.51 2.24 0.33 2.44 100.00 5 Jambi 1.86 1.14 3.82 53.35 2.29 36.05 1.05 0.00 0.44 100.00 6 Sumatera Selatan 3.50 1.53 3.35 62.11 4.02 22.11 1.38 0.16 1.83 100.00 7 Bengkulu 2.13 0.80 7.94 55.28 7.36 22.41 1.86 0.37 1.84 100.00 8 Lampung 1.60 0.54 6.12 66.03 5.13 19.36 0.30 0.28 0.63 100.00 9 Kepulauan Bangka Belitung 1.28 0.90 2.72 52.58 2.39 36.49 2.22 0.11 1.31 100.00 10 Kepulauan Riau 1.70 0.79 7.70 46.71 2.90 37.34 2.06 0.10 0.68 100.00 11 DKI Jakarta 2.35 0.61 11.85 56.67 2.51 23.43 1.34 0.17 1.07 100.00 12 Jawa Barat 2.10 0.98 11.14 52.70 2.20 29.44 0.79 0.11 0.54 100.00 13 Jawa Tengah 5.68 0.95 8.57 63.03 4.08 14.62 1.72 0.12 1.23 100.00 14 DI Yogyakarta 5.44 1.17 24.59 43.55 4.19 12.08 4.59 0.20 4.20 100.00 15 Jawa Timur 6.16 0.99 10.15 52.90 2.96 24.56 0.99 0.13 1.17 100.00 16 Banten 2.06 0.65 7.09 64.23 2.60 21.33 1.46 0.00 0.59 100.00 17 Bali 6.10 1.12 33.22 41.05 0.74 14.31 1.43 0.28 1.75 100.00 18 Nusa Tenggara Barat 2.17 1.25 11.28 64.87 5.88 13.46 0.68 0.12 0.29 100.00 19 Nusa Tenggara Timur 2.90 1.44 19.48 44.22 4.21 20.31 0.82 6.62 100.00 20 Kalimantan Barat 2.71 0.41 5.07 53.60 1.07 33.26 1.52 2.36 100.00 21 Kalimantan Tengah 1.11 0.36 1.27 52.18 2.09 41.26 0.85 0.04 0.85 100.00 22 Kalimantan Selatan 3.11 0.88 2.99 41.87 2.99 46.43 1.20 0.00 0.52 100.00 23 Kalimantan Timur 1.61 0.59 8.81 45.96 2.43 38.26 1.41 0.16 0.77 100.00 24 Sulawesi Utara 2.22 0.86 7.93 47.96 6.66 32.39 0.39 0.34 1.25 100.00 25 Sulawesi Tengah 1.95 0.58 8.25 43.98 2.86 39.32 0.97 2.09 100.00 26 Sulawesi Selatan 1.22 0.26 5.95 56.82 3.05 30.15 0.65 1.91 100.00 27 Sulawesi Tenggara 1.82 1.32 6.20 38.09 7.76 41.33 1.24 2.25 100.00 28 Gorontalo 1.23 0.99 17.39 35.64 8.87 34.74 0.45 0.69 100.00 29 Sulawesi Barat 2.53 0.00 4.01 57.41 4.32 29.80 1.93 100.00 30 Maluku 3.84 0.25 5.45 67.52 0.87 20.49 1.59 100.00 31 Maluku Utara 0.96 0.85 2.16 66.26 4.77 22.32 2.69 100.00 32 Papua Barat 0.68 2.83 4.40 56.57 2.67 30.68 0.68 1.49 100.00 33 Papua 1.07 0.77 5.29 47.36 7.63 31.91 1.49 0.80 3.68 100.00

3.65 0.92 9.96 54.92 3.07 24.89 1.25 0.13 1.21 100.00 Sumber : BPS, Susenas 2008 `

PERSENTASE WANITA BERUMUR 1549 TAHUN DAN BERSTATUS KAWIN MENURUT ALAT/CARA KB YANG SEDANG DIGUNAKAN /DIPAKAI DAN PROVINSI, TAHUN 2008

Perkotaan

No Provinsi Alat/Cara KB yang Dipakai


Indonesia

Lampiran 4.9.b


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

16 Nanggroe Aceh Darussalam 0.76 0.56 0.91 69.61 1.03 25.37 0.39 1.36 100.00 2 Sumatera Utara 6.04 0.74 3.57 51.68 4.72 29.86 0.76 0.28 2.34 100.00 3 Sumatera Barat 1.56 0.66 4.89 63.54 9.57 17.99 0.80 0.10 0.89 100.00 4 Riau 0.75 0.50 1.71 61.71 3.03 31.06 0.59 0.18 0.46 100.00 5 Jambi 0.81 0.45 2.71 62.67 5.22 27.62 0.16 0.07 0.29 100.00 6 Sumatera Selatan 1.00 0.86 1.50 72.04 9.01 15.26 0.22 0.07 0.05 100.00 7 Bengkulu 1.22 0.70 2.29 68.48 9.46 17.06 0.32 0.04 0.43 100.00 8 Lampung 1.32 1.29 2.87 65.74 6.16 21.29 0.35 0.16 0.82 100.00 9 Kepulauan Bangka Belitung 0.58 0.39 1.02 58.84 2.15 35.75 0.56 0.71 100.00 10 Kepulauan Riau 0.00 0.35 3.52 50.69 1.28 40.65 0.07 3.45 100.00 11 DKI Jakarta 12 Jawa Barat 1.56 1.19 3.11 62.85 3.15 27.94 0.06 0.08 0.06 100.00 13 Jawa Tengah 5.32 1.61 5.04 66.57 7.04 13.67 0.40 0.01 0.34 100.00 14 DI Yogyakarta 3.72 0.30 17.20 54.40 5.47 15.97 1.20 0.42 1.34 100.00 15 Jawa Timur 4.13 0.93 6.57 62.32 4.55 20.80 0.10 0.04 0.55 100.00 16 Banten 1.43 0.73 1.51 76.97 4.14 14.97 0.14 0.10 100.00 17 Bali 4.12 1.57 37.90 44.00 1.26 10.52 0.37 0.04 0.21 100.00 18 Nusa Tenggara Barat 1.53 0.40 6.05 68.40 8.93 14.31 0.01 0.03 0.34 100.00 19 Nusa Tenggara Timur 1.46 0.97 6.28 66.97 6.26 14.58 0.15 3.33 100.00 20 Kalimantan Barat 1.15 0.46 1.00 67.48 1.44 27.62 0.14 0.70 100.00 21 Kalimantan Tengah 0.57 0.34 0.80 54.23 4.97 38.43 0.07 0.03 0.57 100.00 22 Kalimantan Selatan 0.95 0.58 0.79 47.61 4.21 45.15 0.47 0.03 0.21 100.00 23 Kalimantan Timur 0.70 0.66 2.71 48.41 3.40 42.97 0.45 0.23 0.46 100.00 24 Sulawesi Utara 1.19 0.73 6.19 44.10 11.77 35.05 0.11 0.06 0.80 100.00 25 Sulawesi Tengah 1.49 0.56 3.40 46.96 6.57 39.92 0.03 0.07 1.00 100.00 26 Sulawesi Selatan 0.81 0.58 1.33 59.69 6.04 30.19 0.28 0.00 1.09 100.00 27 Sulawesi Tenggara 0.94 0.67 1.38 48.19 8.06 38.34 0.06 0.18 2.18 100.00 28 Gorontalo 0.91 0.96 7.46 39.09 17.47 32.81 0.22 0.11 0.96 100.00 29 Sulawesi Barat 0.62 0.16 2.38 49.69 4.57 41.53 0.26 0.80 100.00 30 Maluku 1.94 0.97 3.34 68.87 9.50 13.66 0.29 1.43 100.00 31 Maluku Utara 0.65 0.08 0.88 64.19 11.76 19.34 0.08 0.15 2.89 100.00 32 Papua Barat 1.42 0.80 0.34 53.19 3.59 36.44 4.22 100.00 33 Papua 0.90 0.34 1.89 30.24 3.10 11.77 0.25 51.51 100.00

2.64 0.97 4.48 62.16 5.35 23.12 0.26 0.07 0.96 100.00 Sumber : BPS, Susenas 2008 `

PERSENTASE WANITA BERUMUR 1549 TAHUN DAN BERSTATUS KAWIN MENURUT ALAT/CARA KB YANG SEDANG DIGUNAKAN /DIPAKAI DAN PROVINSI, TAHUN 2008

Perdesaan

No Provinsi Alat/Cara KB yang Dipakai


Indonesia

Lampiran 4.10

IUD % MOW % MOP % Kondom % Implant % Suntikan % Pil % Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 1,686 1.27 302 0.23 5 0.00 9,429 7.12 2,102 1.59 63,849 48.19 55,113 41.60 132,486

2 Sumatera Utara 15,332 5.50 7,466 2.68 491 0.18 21,670 7.77 19,674 7.06 111,605 40.02 102,620 36.80 278,858

3 Sumatera Barat 5,226 4.29 936 0.77 133 0.11 5,379 4.42 17,503 14.37 66,242 54.39 26,373 21.65 121,792

4 Riau 2,165 1.45 566 0.38 10 0.01 4,173 2.79 8,511 5.69 82,550 55.15 51,701 34.54 149,676

5 Jambi 1,904 1.67 204 0.18 58 0.05 2,490 2.18 9,484 8.30 61,600 53.92 38,511 33.71 114,251

6 Sumatera Selatan 2,297 0.65 1,348 0.38 296 0.08 16,684 4.71 29,086 8.20 174,457 49.20 130,414 36.78 354,582

7 Bengkulu 1,314 1.42 588 0.63 77 0.08 16,245 17.51 8,448 9.11 38,278 41.27 27,805 29.98 92,755

8 Lampung 8,285 2.42 647 0.19 647 0.19 12,690 3.71 20,713 6.05 162,055 47.35 137,238 40.10 342,275

9 Kepulauan Bangka Belitung 340 0.92 149 0.40 3 0.01 2,147 5.80 1,865 5.04 19,761 53.39 12,748 34.44 37,013

10 Kepulauan Riau 732 2.23 59 0.18 21 0.06 2,481 7.54 1,116 3.39 15,801 48.04 12,681 38.55 32,891

11 DKI Jakarta 25,203 7.42 1,565 0.46 820 0.24 7,894 2.32 9,682 2.85 179,967 52.96 114,702 33.75 339,833

12 Jawa Barat 109,698 7.65 18,839 1.31 2,823 0.20 21,132 1.47 59,937 4.18 781,510 54.51 439,705 30.67 1,433,644

13 Jawa Tengah 25,461 3.13 1,747 0.21 1,541 0.19 28,176 3.46 84,364 10.36 530,903 65.17 142,441 17.49 814,633

14 DI Yogyakarta 6,967 8.49 1,510 1.84 258 0.31 2,250 2.74 3,576 4.36 23,863 29.09 43,608 53.16 82,032

15 Jawa Timur 48,606 4.93 11,823 1.20 1,630 0.17 13,706 1.39 56,813 5.76 616,434 62.54 236,730 24.02 985,742

16 Banten 6,316 2.58 1,072 0.44 222 0.09 4,691 1.92 1,407 0.58 143,715 58.75 87,185 35.64 244,608

17 Bali 10,656 19.21 1,128 2.03 113 0.20 1,865 3.36 1,255 2.26 33,447 60.30 7,000 12.62 55,464

18 Nusa Tenggara Barat 5,920 4.10 981 0.68 82 0.06 2,319 1.60 13,658 9.45 93,494 64.68 28,103 19.44 144,557

19 Nusa Tenggara Timur 2,730 3.46 1,483 1.88 145 0.18 2,337 2.97 9,023 11.45 49,576 62.92 13,495 17.13 78,789

20 Kalimantan Barat 1,664 1.54 591 0.55 58 0.05 2,647 2.45 3,904 3.61 57,169 52.87 42,101 38.93 108,134

21 Kalimantan Tengah 326 0.48 256 0.38 58 0.09 1,633 2.43 4,569 6.79 35,826 53.25 24,617 36.59 67,285

22 Kalimantan Selatan 1,235 1.05 1,680 1.43 46 0.04 3,213 2.73 5,766 4.90 55,932 47.55 49,765 42.30 117,637

23 Kalimantan Timur 2,938 3.93 632 0.85 51 0.07 2,584 3.46 3,113 4.17 39,555 52.97 25,801 34.55 74,674

24 Sulawesi Utara 3,262 4.43 600 0.81 444 0.60 3,053 4.15 7,777 10.56 36,320 49.32 22,181 30.12 73,637

25 Sulawesi Tengah 1,241 1.91 408 0.63 151 0.23 1,957 3.02 5,262 8.11 29,549 45.54 26,319 40.56 64,887

26 Sulawesi Selatan 3,777 1.49 1,680 0.66 45 0.02 16,684 6.59 18,773 7.41 118,563 46.81 93,790 37.03 253,312

27 Sulawesi Tenggara 463 0.86 338 0.63 120 0.22 2,940 5.44 5,227 9.67 22,779 42.14 22,184 41.04 54,051

28 Gorontalo 2,432 7.56 293 0.91 115 0.36 492 1.53 4,120 12.81 15,000 46.64 9,709 30.19 32,161

29 Sulawesi Barat 256 0.91 117 0.42 19 0.07 2,270 8.07 2,303 8.19 12,754 45.34 10,411 37.01 28,130

30 Maluku 432 0.95 318 0.70 35 0.08 3,689 8.09 4,627 10.15 21,511 47.19 14,974 32.85 45,586

31 Maluku Utara 164 0.64 112 0.44 42 0.16 675 2.63 3,782 14.76 12,828 50.06 8,023 31.31 25,626

32 Papua Barat 50 0.38 68 0.51 18 0.14 1,206 9.12 650 4.92 7,021 53.11 4,206 31.82 13,219

33 Papua 241 0.96 508 2.03 11 0.04 2,410 9.63 2,136 8.54 13,415 53.61 6,303 25.19 25,024

299,319 4.39 60,014 0.88 10,588 0.16 223,211 3.27 430,226 6.31 3,727,329 54.66 2,068,557 30.33 6,819,244 Sumber: BKKBN, 2009

Indonesia

HASIL PELAYANAN PESERTA KB BARU MENURUT METODE KONTRASEPSI DAN PROVINSI TAHUN 2008

No Provinsi M e t o d a K o n t r a s e p s i

Lampiran 4.11

Peserta % Peserta % Peserta % Peserta % Peserta % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 91,732 69.24 5,655 4.27 3,122 2.36 31,974 24.13 132,483 100.00 2 Sumatera Utara 220,055 78.91 23,251 8.34 3,885 1.39 31,667 11.36 278,858 100.00 3 Sumatera Barat 79,713 78.46 802 0.79 1,967 1.94 19,110 18.81 101,592 100.00 4 Riau 77,263 51.62 1,641 1.10 4,248 2.84 66,524 44.45 149,676 100.00 5 Jambi 74,118 64.87 434 0.38 4,395 3.85 35,304 30.90 114,251 100.00 6 Sumatera Selatan 245,198 69.24 25,493 7.20 6,831 1.93 76,621 21.64 354,143 100.00 7 Bengkulu 58,039 72.37 439 0.55 2,037 2.54 19,685 24.54 80,200 100.00 8 Lampung 210,613 61.54 11,400 3.33 8,717 2.55 111,531 32.59 342,261 100.00 9 Kepulauan Bangka Belitung 23,787 64.27 412 1.11 250 0.68 12,564 33.94 37,013 100.00 10 Kepulauan Riau 17,176 52.22 457 1.39 1,780 5.41 13,478 40.98 32,891 100.00 11 DKI Jakarta 125,116 36.82 18,320 5.39 36,559 10.76 159,839 47.03 339,834 100.00 12 Jawa Barat 812,696 57.49 101,359 7.17 30,458 2.15 469,131 33.19 1,413,644 100.00 13 Jawa Tengah 413,294 49.77 44,803 5.40 28,396 3.42 343,857 41.41 830,350 100.00 14 DI Yogyakarta 17,064 39.15 6,888 15.80 648 1.49 18,988 43.56 43,588 100.00 15 Jawa Timur 560,163 56.83 29,986 3.04 20,922 2.12 374,673 38.01 985,744 100.00 16 Banten 156,748 60.93 4,647 1.81 10,319 4.01 85,561 33.26 257,275 100.00 17 Bali 22,482 40.53 220 0.40 1,623 2.93 31,139 56.14 55,464 100.00 18 Nusa Tenggara Barat 125,918 87.77 2,255 1.57 11 0.01 15,277 10.65 143,461 100.00 19 Nusa Tenggara Timur 76,541 97.14 525 0.67 477 0.61 1,251 1.59 78,794 100.00 20 Kalimantan Barat 63,747 58.95 4,126 3.82 6,645 6.15 33,616 31.09 108,134 100.00 21 Kalimantan Tengah 52,433 77.93 2,549 3.79 712 1.06 11,586 17.22 67,280 100.00 22 Kalimantan Selatan 76,865 65.44 3,169 2.70 1,664 1.42 35,761 30.45 117,459 100.00 23 Kalimantan Timur 41,878 56.08 5,572 7.46 2,975 3.98 24,249 32.47 74,674 100.00 24 Sulawesi Utara 46,450 63.08 8,151 11.07 5,580 7.58 13,456 18.27 73,637 100.00 25 Sulawesi Tengah 58,953 90.84 2,141 3.30 364 0.56 3,439 5.30 64,897 100.00 26 Sulawesi Selatan 216,831 85.63 2,515 0.99 3,301 1.30 30,566 12.07 253,213 100.00 27 Sulawesi Tenggara 47,610 88.08 281 0.52 650 1.20 5,510 10.19 54,051 100.00 28 Gorontalo 25,250 78.51 1,548 4.81 473 1.47 4,890 15.20 32,161 100.00 29 Sulawesi Barat 32,450 87.40 45 0.12 320 0.86 4,314 11.62 37,129 100.00 30 Maluku 21,641 86.47 1,677 6.70 498 1.99 1,211 4.84 25,027 100.00 31 Maluku Utara 21,795 85.05 1,461 5.70 229 0.89 2,141 8.35 25,626 100.00 32 Papua Barat 12,231 92.53 183 1.38 59 0.45 745 5.64 13,218 100.00 33 Papua 21,641 86.48 1,677 6.70 495 1.98 1,211 4.84 25,024 100.00

4,147,491 61.51 314,082 4.66 190,610 2.83 2,090,869 31.01 6,743,052 100.00 Sumber: BKKBN, 2009

JUMLAH DAN PROPORSI PESERTA KB BARU MENURUT TEMPAT PELAYANAN DAN PROVINSI TAHUN 2008

No Provinsi Klinik KB Dokter Praktek Swasta Bidan Praktek Swasta Jumlah Pemerintah Swasta

Indonesia

Lampiran 4.12

Jumlah Desa Desa UCI % Jumlah Desa Desa UCI % Jumlah Desa Desa UCI % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 6,199 5,316 85.76 6,199 5,316 85.76 2 Sumatera Utara 5,464 4,540 83.09 5,643 4,097 72.60 5,772 4,079 70.67 3 Sumatera Barat 2,787 2,210 79.30 3,127 2,273 72.69 3,380 2,297 67.96 4 Riau 1,424 1,178 82.72 1,508 1,082 71.75 1,559 1,171 75.11 5 Jambi 1,253 1,165 92.98 1,252 1,065 85.06 6 Sumatera Selatan 2,816 2,368 84.09 2,919 2,606 89.28 3,012 2,466 81.87 7 Bengkulu 1,286 936 72.78 1,295 926 71.51 1,397 1,103 78.95 8 Lampung 2,173 1,732 79.71 2,155 1,883 87.38 2,310 1,511 65.41 9 Kepulauan Bangka Belitung 321 265 82.55 321 269 83.80 339 298 87.91 10 Kepulauan Riau 200 176 88.00 291 176 60.48 317 222 70.03 11 DKI Jakarta 267 206 77.15 282 211 74.82 282 234 82.98 12 Jawa Barat 5,805 3,636 62.64 5,828 3,893 66.80 13 Jawa Tengah 8,052 6,564 81.52 8,569 7,167 83.64 8,560 7,412 86.59 14 DI Yogyakarta 438 404 92.24 438 428 97.72 438 371 84.70 15 Jawa Timur 8,441 5,525 65.45 6,359 5,305 83.43 16 Banten 1,543 938 60.79 1,481 881 59.49 1,504 875 58.18 17 Bali 693 688 99.28 702 702 100 18 Nusa Tenggara Barat 803 722 89.91 803 700 87.17 885 793 89.60 19 Nusa Tenggara Timur 2,729 2,278 83.47 2,745 2,318 84.44 20 Kalimantan Barat 1,514 1,107 73.12 1,603 1,223 76.29 1,520 1,057 69.54 21 Kalimantan Tengah 1,373 496 36.13 1,389 885 63.71 22 Kalimantan Selatan 2,172 1,557 71.69 1,962 1,269 64.68 23 Kalimantan Timur 1,345 1,073 79.78 1,345 1,106 82.23 24 Sulawesi Utara 1,288 990 76.86 1,082 717 66.27 25 Sulawesi Tengah 1,542 1,139 73.87 1,591 1,080 67.88 1,637 1,189 72.63 26 Sulawesi Selatan 2,866 2,268 79.13 2,866 2,369 82.66 2,898 2,370 81.78 27 Sulawesi Tenggara 1,624 1,424 87.68 1,709 1,405 82.21 1,939 1,015 52.35 28 Gorontalo 490 246 50.20 493 250 50.71 601 371 61.73 29 Sulawesi Barat 860 654 76.05 496 74 14.92 543 196 36.10 30 Maluku 957 586 61.23 1,048 726 69.27 31 Maluku Utara 720 280 38.89 827 451 54.53 967 476 49.22 32 Papua Barat 1,221 448 36.69 33 Papua 2,434 361 14.83 1,606 874 54.42

71,879 53,028 73.77 71,155 54,175 76.14 39,860 29,506 74.02 Sumber : Ditjen PP & PL, Depkes RI, 2009

Indonesia

PENCAPAIAN DESA UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION (UCI) MENURUT PROVINSI TAHUN 2006 2008

No Provinsi Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008

Lampiran 4.13

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 107,209 85,457 79.7 86,555 80.7 82,779 77.2 76,723 71.6 94,638 88.3 87,563 81.7 81,860 76.4 77,563 72.3 75,135 70.1 13.2

2 Sumatera Utara 318,623 299,617 94.0 302,320 94.9 289,852 91.0 286,109 89.8 310,678 97.5 296,959 93.2 290,368 91.1 285,658 89.7 289,052 90.7 4.4

3 Sumatera Barat 106,599 94,907 89.0 95,637 89.7 94,510 88.7 90,601 85.0 99,627 93.5 94,467 88.6 90,532 84.9 86,505 81.1 88,193 82.7 7.8

4 Riau 132,406 118,671 89.6 128,029 96.7 124,293 93.9 121,876 92.0 128,563 97.1 125,427 94.7 121,972 92.1 118,394 89.4 119,296 90.1 6.8

5 Jambi 68,279 65,991 96.6 68,312 100.0 66,710 97.7 65,418 95.8 67,842 99.4 66,724 97.7 65,519 96.0 65,635 96.1 64,583 94.6 5.5

6 Sumatera Selatan 171,818 160,851 93.6 163,209 95.0 158,701 92.4 156,994 91.4 166,343 96.8 162,415 94.5 159,977 93.1 156,675 91.2 155,557 90.5 4.7

7 Bengkulu 40,783 37,971 93.1 37,817 92.7 36,965 90.6 35,731 87.6 39,296 96.4 37,368 91.6 35,936 88.1 34,301 84.1 35,966 88.2 4.9

8 Lampung 174,794 147,637 84.5 153,657 87.9 150,575 86.1 149,336 85.4 155,634 89.0 151,808 86.8 149,954 85.8 147,063 84.1 149,510 85.5 2.7

9 Kepulauan Bangka Belitung 25,259 23,418 92.7 23,962 94.9 23,487 93.0 22,557 89.3 24,032 95.1 23,589 93.4 22,827 90.4 22,525 89.2 22,210 87.9 7.3

10 Kepulauan Riau 36,990 33,382 90.2 35,687 96.5 36,300 98.1 35,502 96.0 34,759 94.0 35,214 95.2 34,645 93.7 32,855 88.8 32,278 87.3 9.6

11 DKI Jakarta 192,563 210,214 109.2 218,718 113.6 211,584 109.9 206,427 107.2 222,548 115.6 211,291 109.7 206,944 107.5 195,953 101.8 200,861 104.3 8.2

12 Jawa Barat 939,620 819,577 87.2 866,852 92.3 840,212 89.4 825,534 87.9 887,447 94.4 851,802 90.7 833,199 88.7 815,329 86.8 825,984 87.9 4.7

13 Jawa Tengah 580,171 602,470 103.8 594,711 102.5 582,218 100.4 579,613 99.9 612,877 105.6 588,812 101.5 582,332 100.4 576,847 99.4 575,860 99.3 3.2

14 DI Yogyakarta 44,766 49,394 110.3 44,221 98.8 43,563 97.3 42,521 95.0 45,631 101.9 44,999 100.5 43,000 96.1 37,507 83.8 44,555 99.5 (0.8)

15 Jawa Timur 610,279 611,965 100.3 615,502 100.9 607,188 99.5 597,787 98.0 628,116 102.9 613,854 100.6 604,509 99.1 592,878 97.1 589,007 96.5 4.3

16 Banten 222,276 200,754 90.3 212,762 95.7 205,690 92.5 200,365 90.1 218,940 98.5 211,676 95.2 205,341 92.4 198,305 89.2 201,206 90.5 5.4

17 Bali 60,166 62,027 103.1 62,697 104.2 60,667 100.8 60,917 101.2 63,565 105.6 62,063 103.2 61,681 102.5 61,001 101.4 55,932 93.0 10.8

18 Nusa Tenggara Barat 105,282 95,527 90.7 101,883 96.8 99,608 94.6 101,383 96.3 95,390 90.6 101,331 96.2 99,461 94.5 100,973 95.9 98,737 93.8 3.1

19 Nusa Tenggara Timur 117,418 90,074 76.7 98,579 84.0 94,477 80.5 87,698 74.7 103,839 88.4 96,686 82.3 90,288 76.9 82,569 70.3 87,122 74.2 11.6

20 Kalimantan Barat 99,336 83,949 84.5 86,443 87.0 85,359 85.9 81,745 82.3 90,323 90.9 87,009 87.6 84,342 84.9 81,687 82.2 82,056 82.6 5.1

21 Kalimantan Tengah 52,128 43,464 83.4 44,478 85.3 43,083 82.6 42,026 80.6 46,167 88.6 44,789 85.9 43,166 82.8 42,016 80.6 42,092 80.7 5.4

22 Kalimantan Selatan 72,521 69,866 96.3 68,067 93.9 66,010 91.0 64,593 89.1 68,317 94.2 67,379 92.9 65,392 90.2 63,760 87.9 63,892 88.1 6.1

23 Kalimantan Timur 76,140 71,272 93.6 73,423 96.4 73,472 96.5 71,573 94.0 73,635 96.7 72,656 95.4 69,036 90.7 67,128 88.2 67,670 88.9 7.8

24 Sulawesi Utara 46,737 42,652 91.3 44,064 94.3 42,651 91.3 41,962 89.8 44,360 94.9 42,575 91.1 41,424 88.6 40,686 87.1 42,086 90.0 4.5

25 Sulawesi Tengah 51,546 49,320 95.7 53,977 104.7 51,376 99.7 50,132 97.3 54,768 106.3 51,741 100.4 51,231 99.4 49,518 96.1 49,547 96.1 8.2

26 Sulawesi Selatan 174,552 169,446 97.1 173,744 99.5 163,973 93.9 168,811 96.7 177,858 101.9 168,936 96.8 166,318 95.3 165,602 94.9 164,361 94.2 5.4

27 Sulawesi Tenggara 54,824 51,096 93.2 51,920 94.7 50,578 92.3 48,752 88.9 53,370 97.3 51,646 94.2 49,951 91.1 48,512 88.5 48,581 88.6 6.4

28 Gorontalo 23,745 22,826 96.1 22,444 94.5 22,277 93.8 21,976 92.6 23,596 99.4 22,309 94.0 21,552 90.8 21,900 92.2 20,857 87.8 7.1

29 Sulawesi Barat 26,003 22,144 85.2 22,361 86.0 21,670 83.3 20,897 80.4 23,439 90.1 22,397 86.1 21,247 81.7 20,373 78.3 20,169 77.6 9.8

30 Maluku 34,091 22,868 67.1 25,617 75.1 24,392 71.5 22,964 67.4 26,642 78.1 24,297 71.3 22,979 67.4 21,205 62.2 23,425 68.7 8.6

31 Maluku Utara 22,554 19,443 86.2 20,450 90.7 19,619 87.0 18,057 80.1 20,851 92.4 19,921 88.3 18,296 81.1 17,236 76.4 17,614 78.1 13.9

32 Papua Barat 18,079 16,672 92.2 18,940 104.8 17,147 94.8 14,935 82.6 17,779 98.3 16,622 91.9 14,431 79.8 13,278 73.4 15,170 83.9 19.9

33 Papua 50,367 31,663 62.9 34,229 68.0 33,105 65.7 29,824 59.2 37,330 74.1 33,019 65.6 30,215 60.0 27,372 54.3 29,519 58.6 13.8

4,857,924 4,526,585 93.2 4,651,267 95.7 4,524,091 93.1 4,441,339 91.4 4,758,200 97.9 4,589,344 94.5 4,479,925 92.2 4,368,809 89.9 4,398,083 90.5 5.4

Sumber : Ditjen PP & PL, Depkes RI, 2009 Keterangan : * Telah menggunakan IPV bulan September 2007

** Perhitungan persentase cakupan berdasarkan bulan terakhir laporan provinsi yang diterima oleh Subdit Imunisasi

Campak DO

Indonesia

Polio1 Polio2 Polio3 Polio4

CAKUPAN IMUNISASI DASAR PADA BAYI

MENURUT PROVINSI TAHUN 2008**

No Provinsi Sasaran

I m u n i s a s i B a y i

BCG DPT/HB(1) DPT/HB(2) DPT/HB(3)

Lampiran 4.14

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 107,209 27,558 25.70 11,646 10.86 39,204 36.57 86,555 80.73 82,779 77.21 76,723 71.56

2 Sumatera Utara 318,623 139,629 43.82 0 139,629 43.82 302,320 94.88 289,852 90.97 286,109 89.80

3 Sumatera Barat 106,599 46,740 43.85 17,328 16.26 64,068 60.10 95,637 89.72 94,510 88.66 90,601 84.99

4 Riau 132,406 57,407 43.36 20,702 15.64 78,109 58.99 128,029 96.69 124,293 93.87 121,876 92.05

5 Jambi 68,279 36,836 53.95 13,394 19.62 50,230 73.57 68,312 100.05 66,710 97.70 65,418 95.81

6 Sumatera Selatan 171,818 76,452 44.50 34,857 20.29 111,309 64.78 163,209 94.99 158,701 92.37 156,994 91.37

7 Bengkulu 40,783 20,187 49.50 0 20,187 49.50 37,817 92.73 36,965 90.64 35,731 87.61

8 Lampung 174,794 94,743 54.20 0 94,743 54.20 153,657 87.91 150,575 86.14 149,336 85.44

9 Kepulauan Bangka Belitung 25259 15,276 60.48 714 2.83 15,990 63.30 23,962 94.87 23,487 92.98 22,557 89.30

10 Kepulauan Riau 36,990 21,387 57.82 11,544 31.21 32,931 89.03 35,687 96.48 36,300 98.13 35,502 95.98

11 DKI Jakarta 192,563 116,156 60.32 34,075 17.70 150,231 78.02 218,718 113.58 211,584 109.88 206,427 107.20

12 Jawa Barat 939,620 587,815 62.56 60,385 6.43 648,200 68.99 866,852 92.26 840,212 89.42 825,534 87.86

13 Jawa Tengah 580,171 508,221 87.60 0 508,221 87.60 594,711 102.51 582,218 100.35 579,613 99.90

14 DI Yogyakarta 44,766 41,207 92.05 5,584 12.47 46,791 104.52 44,221 98.78 43,563 97.31 42,521 94.99

15 Jawa Timur 610,279 514,848 84.36 41,784 6.85 556,632 91.21 615,502 100.86 607,188 99.49 597,787 97.95

16 Banten 222,276 135,735 61.07 18 0.01 135,753 61.07 212,762 95.72 205,690 92.54 200,365 90.14

17 Bali 60,166 4,556 7.57 0 4,556 7.57 62,697 104.21 60,667 100.83 60,917 101.25

18 Nusa Tenggara Barat 105,282 80,950 76.89 8,387 7.97 89,337 84.85 101,883 96.77 99,608 94.61 101,383 96.30

19 Nusa Tenggara Timur 117,418 33,287 28.35 0 33,287 28.35 98,579 83.96 94,477 80.46 87,698 74.69

20 Kalimantan Barat 99,336 32,669 32.89 10,681 10.75 43,350 43.64 86,443 87.02 85,359 85.93 81,745 82.29

21 Kalimantan Tengah 52,128 10,003 19.19 24,458 46.92 34,461 66.11 44,478 85.32 43,083 82.65 42,026 80.62

22 Kalimantan Selatan 72,521 28,153 38.82 11,445 15.78 39,598 54.60 68,067 93.86 66,010 91.02 64,593 89.07

23 Kalimantan Timur 76,140 38,737 50.88 5,776 7.59 44,513 58.46 73,423 96.43 73,472 96.50 71,573 94.00

24 Sulawesi Utara 46,737 20,241 43.31 5,809 12.43 26,050 55.74 44,064 94.28 42,651 91.26 41,962 89.78

25 Sulawesi Tengah 51,546 22,250 43.17 5,699 11.06 27,949 54.22 53,977 104.72 51,376 99.67 50,132 97.26

26 Sulawesi Selatan 174,552 100,664 57.67 0 100,664 57.67 173,744 99.54 163,973 93.94 168,811 96.71

27 Sulawesi Tenggara 54,824 21,864 39.88 0 21,864 39.88 51,920 94.70 50,578 92.26 48,752 88.92

28 Gorontalo 23,745 10,490 44.18 9,159 38.57 19,649 82.75 22,444 94.52 22,277 93.82 21,976 92.55

29 Sulawesi Barat 26,003 7,831 30.12 243 0.93 8,074 31.05 22,361 85.99 21,670 83.34 20,897 80.36

30 Maluku 34,091 2,307 6.77 5,937 17.42 8,244 24.18 25,617 75.14 24,392 71.55 22,964 67.36

31 Maluku Utara 22,554 6,702 29.72 1,809 8.02 8,511 37.74 20,450 90.67 19,619 86.99 18,057 80.06

32 Papua Barat 18,079 2,799 15.48 2,689 14.87 5,488 30.36 18,940 104.76 17,147 94.84 14,935 82.61

33 Papua 50,367 11,555 22.94 5,794 11.50 17,349 34.45 34,229 67.96 33,105 65.73 29,824 59.21 4,857,924 2,875,255 59.19 349,917 7.20 3,225,172 66.39 4,651,267 95.75 4,524,091 93.13 4,441,339 91.42


CAKUPAN IMUNISASI HEPATITIS B PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2008

No Provinsi Sasaran Status Imunisasi

HB0 < 7 HARI HB0 (7 28) HARI HB0 TOTAL HEP. B1 HEP. B2 HEP. B3

Indonesia

Lampiran 4.15

2003 2004 2005 2006 2007 2008 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 14.3 0.1 7.7 10.7 21.6 13.2 2 Sumatera Utara 8.1 7.6 (1.6) 1.3 4.4 3 Sumatera Barat 11.6 9.7 7.9 9.9 15.0 7.8 4 Riau 5.3 5.7 (3.1) 2.0 7.2 6.8 5 Jambi 8.2 6.1 4.8 1.4 7.8 5.5 6 Sumatera Selatan 9.3 9.6 6.3 21.8 6.9 4.7 7 Bengkulu 10.1 20.0 5.4 3.2 17.8 4.9 8 Lampung 3.7 2.8 (2.5) (1.1) 2.7 9 Kepulauan Bangka Belitung 6.9 6.0 12.2 4.0 7.3 10 Kepulauan Riau 17.1 10.7 9.6 11 DKI Jakarta 10.2 11.4 6.4 23.0 0.6 8.2 12 Jawa Barat 5.3 3.7 (6.8) 21.5 5.7 4.7 13 Jawa Tengah 4.0 4.2 4.0 4.3 3.2 14 DI Yogyakarta 3.8 2.5 8.8 0.4 (0.8) (0.8) 15 Jawa Timur 7.1 5.0 1.7 4.8 5.9 4.3 16 Banten 4.0 3.1 (0.9) 15.1 1.4 5.4 17 Bali 7.1 4.8 0.2 8.5 4.5 10.8 18 Nusa Tenggara Barat 6.0 7.1 3.7 3.4 4.0 3.1 19 Nusa Tenggara Timur 18.8 5.9 0,8 22.7 11.6 20 Kalimantan Barat 8.8 12.0 4.7 8.1 13.1 5.1 21 Kalimantan Tengah 9.4 0.2 5.7 1.7 3.3 5.4 22 Kalimantan Selatan 7.9 7.2 6.9 8.2 7.0 6.1 23 Kalimantan Timur 7.5 5.2 6.6 7.8 4.3 7.8 24 Sulawesi Utara 11.9 5.1 5.2 4.3 10.6 4.5 25 Sulawesi Tengah 16.3 10.1 7.6 9.8 11.0 8.2 26 Sulawesi Selatan 10.6 7.6 8.4 4.2 5.4 27 Sulawesi Tenggara 11.0 5.8 10.5 4.0 5.8 6.4 28 Gorontalo 18.4 10.9 11.8 11.1 6.8 7.1 29 Sulawesi Barat 22.3 15.8 (1.5) 9.8 30 Maluku 1.3 3.4 4.7 5.0 3.4 8.6 31 Maluku Utara 9.5 20.9 14.4 5.4 7.2 13.9 32 Papua Barat 7.6 19.8 19.9 33 Papua 18.0 15.7 6.9 21.6 13.8

7.6 7.7 1.4 9.3 6.1 5.4 Sumber : Ditjen PP & PL, Depkes RI, 2009

DROP OUT CAKUPAN IMUNISASI DPT1 CAMPAK PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2003 2008

Indonesia


Lampiran 4.16

BCG DPT Polio Campak Hepatitis B BCG DPT Polio Campak Hepatitis B BCG DPT Polio Campak Hepatitis B (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)


2 Sumatera Utara 85.91 83.76 84.83 71.35 77.62 74.86 71.87 78.80 62.16 61.98 79.56 76.93 81.36 66.07 68.63

3 Sumatera Barat 91.53 86.19 86.73 72.60 84.00 82.91 78.02 80.31 68.18 73.09 85.66 80.63 82.36 69.59 76.57

4 Riau 90.93 87.28 87.68 75.48 81.73 82.36 80.08 80.87 70.08 73.35 86.83 83.84 84.42 72.89 77.72

5 Jambi 89.83 84.94 83.93 74.72 80.37 86.32 82.75 82.60 73.12 75.48 87.51 83.49 83.05 73.66 77.13


7 Bengkulu 96.95 93.26 91.76 82.09 93.11 92.66 88.24 87.46 79.53 86.36 94.18 90.02 88.99 80.43 88.75

8 Lampung 93.86 88.98 89.93 79.52 89.37 92.11 89.57 89.06 79.54 88.00 92.57 89.42 89.29 79.53 88.36


10 Kepulauan Riau 93.55 89.88 89.27 78.74 87.16 87.95 86.39 88.48 77.13 85.25 91.13 88.37 88.93 78.04 86.33

11 DKI Jakarta 94.70 91.34 91.28 76.86 89.72 94.70 91.34 91.28 76.86 89.72

12 Jawa Barat 94.16 89.79 90.00 78.78 87.17 88.26 83.97 87.73 72.50 77.48 91.77 87.43 89.08 76.23 83.24

13 Jawa Tengah 96.87 92.00 91.50 80.48 89.89 95.76 90.77 91.06 80.14 88.29 96.30 91.36 91.27 80.30 89.06

14 DI Yogyakarta 99.33 96.40 95.13 86.01 95.73 98.36 91.85 91.36 81.27 96.90 98.99 94.80 93.81 84.35 96.14

15 Jawa Timur 95.27 90.96 90.81 80.83 89.91 89.52 85.69 86.23 75.20 80.52 92.41 88.34 88.53 78.03 85.23

16 Banten 89.05 85.30 87.45 71.69 78.15 77.16 74.10 82.82 57.78 53.14 84.27 80.80 85.59 66.10 68.11

17 Bali 97.68 92.94 91.12 83.04 94.85 97.76 91.33 91.86 83.08 93.91 97.72 92.31 91.41 83.05 94.48







24 Sulawesi Utara 97.66 92.14 91.71 80.25 91.93 94.97 90.26 89.75 81.54 86.11 96.15 91.08 90.61 80.97 88.67

25 Sulawesi Tengah 95.74 88.58 90.42 81.22 87.65 82.39 78.97 82.90 69.92 74.56 84.90 80.78 84.32 72.04 77.03



28 Gorontalo 93.28 90.98 89.26 78.62 86.30 88.39 85.62 87.07 77.31 83.20 89.94 87.33 87.77 77.73 84.18

29 Sulawesi Barat 89.88 84.21 86.60 72.64 82.32 71.34 68.06 72.23 63.16 66.87 76.43 72.49 76.17 65.76 71.11

30 Maluku 87.78 82.42 85.27 76.79 81.30 72.75 69.07 74.94 65.11 66.78 76.32 72.24 77.39 67.88 70.23

31 Maluku Utara 92.20 90.06 90.98 86.72 89.16 77.62 73.70 79.94 67.07 69.20 81.13 77.65 82.60 71.81 74.01

32 Papua Barat 91.38 87.13 89.09 75.88 84.48 89.89 83.69 83.54 71.50 74.02 90.22 84.45 84.76 72.47 76.33

33 Papua 93.23 89.47 89.20 82.71 89.48 60.29 58.20 60.45 50.89 52.16 68.31 65.81 67.44 58.63 61.24

93.59 89.37 89.46 78.02 86.79 86.66 82.99 85.14 73.03 77.72 89.94 86.01 87.19 75.39 82.02 Sumber : BPS, Statistik Kesra 2008

Indonesia

PERSENTASE BALITA YANG PERNAH MENDAPAT IMUNISASI MENURUT PROVINSI, TIPE DAERAH DAN JENIS IMUNISASI, 2008


Lampiran 4.17

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (6) (7) (6) (7) (6) (7)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 112,680 53,819 47.76 48,819 43.33 15,010 13.32 10,270 9.11 6,042 5.36 2 Sumatera Utara 350,486 171,676 48.98 155,284 44.31 90,720 25.88 74,882 21.37 63,642 18.16 3 Sumatera Barat 115,825 41,329 35.68 38,172 32.96 17,170 14.82 14,368 12.40 10,644 9.19 4 Riau 145,647 53,934 37.03 50,217 34.48 25,742 17.67 21,018 14.43 19,109 13.12 5 Jambi 76,170 60,467 79.38 59,688 78.36 11,479 15.07 1,369 1.80 0 0.00 6 Sumatera Selatan 187,432 156,043 83.25 145,793 77.78 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 Bengkulu 43,383 29,774 68.63 27,299 62.93 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 Lampung 192,893 141,368 73.29 133,160 69.03 15,200 7.88 11,867 6.15 10,394 5.39 9 Kepulauan Bangka Belitung 27,785 20,680 74.43 18,830 67.77 2,083 7.50 1,116 4.02 688 2.48 10 Kepulauan Riau 35,708 27,078 75.83 22,757 63.73 3,778 10.58 2,600 7.28 2,316 6.49 11 DKI Jakarta 211,208 157,556 74.60 150,131 71.08 3,738 1.77 0 0.00 0 0.00 12 Jawa Barat 1,071,026 813,345 75.94 734,971 68.62 44,650 4.17 27,631 2.58 21,358 1.99 13 Jawa Tengah 1,226,192 275,899 22.50 260,617 21.25 89,983 7.34 82,676 6.74 65,523 5.34 14 DI Yogyakarta 72,457 22,649 31.26 15,537 21.44 12,011 16.58 7,848 10.83 5,944 8.20 15 Jawa Timur 308,450 65,408 21.21 67,703 21.95 78,467 25.44 92,997 30.15 88,877 28.81 16 Banten 243,769 197,662 81.09 180,863 74.19 6,554 2.69 6,554 2.69 4,449 1.83 17 Bali 66,121 2,886 4.36 2,903 4.39 5,541 8.38 35,428 53.58 40,018 60.52 18 Nusa Tenggara Barat 115,810 98,010 84.63 93,679 80.89 51,688 44.63 889 0.77 319 0.28 19 Nusa Tenggara Timur 123,311 39,797 32.27 35,696 28.95 35,078 28.45 31,158 25.27 45,813 37.15 20 Kalimantan Barat 291,942 29,941 10.26 32,848 11.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 Kalimantan Tengah 56,887 40,347 70.92 37,004 65.05 1,608 2.83 201 0.35 72 0.13 22 Kalimantan Selatan 79,724 58,537 73.42 52,497 65.85 1,446 1.81 402 0.50 442 0.55 23 Kalimantan Timur 562,325 25,891 4.60 22,927 4.08 12,672 2.25 8,623 1.53 6,275 1.12 24 Sulawesi Utara 50,951 36,141 70.93 33,575 65.90 5,852 11.49 3,490 6.85 965 1.89 25 Sulawesi Tengah 66,547 47,405 71.24 44,549 66.94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 26 Sulawesi Selatan 188,417 147,513 78.29 125,684 66.71 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27 Sulawesi Tenggara 60,306 21,546 35.73 19,383 32.14 9,413 15.61 8,638 14.32 8,759 14.52 28 Gorontalo 25,985 20,029 77.08 17,391 66.93 3,475 13.37 2,356 9.07 1,141 4.39 29 Sulawesi Barat 28,449 22,241 78.18 18,569 65.27 394 1.38 0 0.00 0 0.00 30 Maluku 22,419 5,746 25.63 4,617 20.59 143 0.64 88 0.39 79 0.35 31 Maluku Utara 24,697 16,070 65.07 13,673 55.36 2,440 9.88 1,512 6.12 1,436 5.81 32 Papua Barat 19,888 7,123 35.82 4,869 24.48 1,674 8.42 458 2.30 428 2.15 33 Papua 55,259 17,050 30.85 12,533 22.68 2,364 4.28 564 1.02 594 1.07

6,260,149 2,924,960 46.72 2,682,238 42.85 550,373 8.79 449,003 7.17 405,327 6.47 Sumber : Ditjen PP & PL, Depkes RI, 2009

TT3 TT4 TT5

Indonesia

CAKUPAN IMUNISASI TT PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2008

No Provinsi Sasaran Ibu Hamil Diimunisasi

TT1 TT2

Lampiran 4.18

No Provinsi Bed Occupancy Rate (BOR) Length of Stay (LOS) Bed Turn Over

(BTO) Turn Over Interval

(TOI) Net Death Rate

(NDR) Gross Death Rate

(GDR)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 79.0 5 56.3 1 23 49 2 Sumatera Utara 60.3 7 31.0 5 45 69 3 Sumatera Barat 58.9 6 35.4 4 32 57 4 Riau 62.7 4 54.8 2 22 48 5 Jambi 51.8 4 44.6 4 18 42 6 Sumatera Selatan 61.8 5 43.0 3 27 60 7 Bengkulu 44.6 4 37.2 5 23 44 8 Lampung 69.4 4 56.3 2 27 59 9 Kepulauan Bangka Belitung 53.3 3 61.4 3 20 56 10 Kepulauan Riau 11 DKI Jakarta 77.4 6 50.0 2 29 49 12 Jawa Barat 67.5 6 41.9 3 21 54 13 Jawa Tengah 64.1 5 42.1 3 21 46 14 DI Yogyakarta 83.5 10 29.3 2 20 38 15 Jawa Timur 60.1 4 49.0 3 28 58 16 Banten 77.0 4 76.3 1 31 56 17 Bali 68.2 5 51.7 2 29 49 18 Nusa Tenggara Barat 66.7 4 56.5 2 21 49 19 Nusa Tenggara Timur 63.6 5 49.7 3 19 36 20 Kalimantan Barat 65.0 5 45.5 3 25 51 21 Kalimantan Tengah 56.2 5 41.2 4 18 39 22 Kalimantan Selatan 62.0 4 61.8 2 15 42 23 Kalimantan Timur 71.1 5 54.4 2 15 31 24 Sulawesi Utara 61.2 8 27.8 5 20 39 25 Sulawesi Tengah 63.4 5 44.9 3 13 32 26 Sulawesi Selatan 56.8 5 40.1 4 13 37 27 Sulawesi Tenggara 87.2 5 59.9 1 17 36 28 Gorontalo 29 Sulawesi Barat 30 Maluku 40.0 6 24.1 9 23 32 31 Maluku Utara 98.1 14 24.7 25 44 32 Papua Barat 55.7 4 49.2 3 11 27 33 Papua

64.8 5.3 44.1 2.9 23.6 48.7 Sumber: Ditjen Pelayanan Medik, Depkes RI, 2009

INDIKATOR PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DEPKES DAN PEMDA MENURUT PROVINSI TAHUN 2007

Indonesia

Lampiran 4.19

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 40,872 2,094 42,966 216,898 2 Sumatera Utara 53,949 4,511 58,460 409,917 3 Sumatera Barat 68,342 4,110 72,452 433,937 4 Riau 57,101 2,904 60,005 247,034 5 Jambi 30,314 1,322 31,636 132,183 6 Sumatera Selatan 62,125 3,945 66,070 341,768 7 Bengkulu 15,620 724 16,344 70,531 8 Lampung 52,554 3,288 55,842 247,520 9 Kepulauan Bangka Belitung 5,915 350 6,265 19,560 10 Kepulauan Riau 11 DKI Jakarta 141,955 7,275 149,230 831,501 12 Jawa Barat 174,615 9,914 184,529 1,071,334 13 Jawa Tengah 322,709 15,698 338,407 1,856,067 14 DI Yogyakarta 38,599 39,344 77,943 411,728 15 Jawa Timur 223,993 13,719 237,712 1,048,254 16 Banten 34,084 2,006 36,090 131,138 17 Bali 85,802 4,396 90,198 428,047 18 Nusa Tenggara Barat 40,645 2,072 42,717 181,641 19 Nusa Tenggara Timur 60,338 2,240 62,578 288,177 20 Kalimantan Barat 36,603 1,966 38,569 198,199 21 Kalimantan Tengah 21,452 862 22,314 109,656 22 Kalimantan Selatan 31,339 1,367 32,706 118,077 23 Kalimantan Timur 68,382 2,210 70,592 332,433 24 Sulawesi Utara 26,909 1,097 28,006 221,996 25 Sulawesi Tengah 32,065 1,056 33,121 168,398 26 Sulawesi Selatan 80,374 3,089 83,463 425,428 27 Sulawesi Tenggara 19,638 730 20,368 106,691 28 Gorontalo 29 Sulawesi Barat 30 Maluku 11,793 396 12,189 72,927 31 Maluku Utara 3,780 172 3,952 56,532 32 Papua Barat 10,729 296 11,025 44,882 33 Papua 24,330 742 25,072 202,255

1,876,926 133,895 2,010,821 10,424,709 Sumber: Ditjen Pelayanan Medik, Depkes RI

Indonesia

Total Kunjungan Pasien Rawat Inap Jumlah Hari Perawatan

JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT MENURUT PROVINSI TAHUN 2007

No Provinsi Pasien Keluar Hidup Pasien Keluar Mati

Lampiran 4.20

No Provinsi Tumpatan

Gigi Tetap

Tumpatan Gigi

Sulung

Pengobatan Pulpa/tumpatan Sementara

Pencabutan Gigi Tetap

Pencabutan Gigi

Sulung

Pengobatan Periodontal

Pengobatan Abses

Pembersihan Karang Gigi

Prothese Lengkap

Prothese Sebagian

Prothese Cekat Orthodonsi Bedah Mulut

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 3,531 1,144 3,270 7,485 74,000 8,115 13,278 105,339 374 45 3,354 2 Sumatera Utara 1,487 25 2,379 4,108 940 1,982 830 1,890 6 17 3 38 3 Sumatera Barat 3,039 879 7,397 5,205 1,646 2,127 1,666 858 2 1,049 4 Riau 2,128 333 4,773 7,734 1,503 2,533 970 2,468 704 3 166 5 Jambi 422 135 1,084 2,411 735 811 570 247 11 52 8 2 225 6 Sumatera Selatan 3,759 806 3,301 4,911 2,807 3,127 1,827 293 51 46 124 537 7 Bengkulu 1,607 289 718 1,649 668 145 333 152 2,569 28 94 105 8 Lampung 1,258 117 1,784 3,057 880 1,386 934 200 3 120 115 16 9 Kepulauan Bangka Belitung 86 1 17 503 166 37 90 18 5 1 10 Kepulauan Riau 11 DKI Jakarta 10,457 2,548 9,929 10,015 3,012 4,013 2,337 5,332 790 844 2,883 8,204 2,716 12 Jawa Barat 10,177 1,082 15,430 15,091 6,265 5,700 5,483 5,581 79 602 217 5,186 8,252 13 Jawa Tengah 11,522 1,536 15,678 21,056 7,363 16,378 5,813 4,633 151 321 57 664 3,658 14 DI Yogyakarta 1,450 57 1,390 1,728 629 1,884 583 498 5 42 1 529 207 15 Jawa Timur 8,439 1,199 13,040 16,589 7,082 7,588 5,678 3,081 150 109 11 341 1,350 16 Banten 996 216 1,315 2,134 611 951 266 256 57 45 23 17 Bali 3,614 156 8,366 5,781 3,712 3,233 1,837 1,677 63 221 91 967 784 18 Nusa Tenggara Barat 933 101 2,397 1,463 1,097 1,650 1,668 602 27 115 1 352 64 19 Nusa Tenggara Timur 1,362 310 4,437 4,240 1,281 4,471 1,605 751 73 37 589 20 Kalimantan Barat 3,203 144 2,111 3,024 669 354 389 514 5 11 3 40 21 Kalimantan Tengah 1,417 207 2,547 1,751 1,108 1,231 510 575 18 47 3 392 22 Kalimantan Selatan 2,878 612 4,073 3,004 2,157 2,999 1,172 316 5 2 5 147 23 Kalimantan Timur 3,352 226 3,234 3,344 1,199 3,124 1,041 706 225 27 142 11 432 24 Sulawesi Utara 838 66 1,191 1,485 474 1,366 423 187 25 Sulawesi Tengah 612 40 1,162 2,346 1,048 902 677 103 4 4 84 26 Sulawesi Selatan 4,095 638 7,940 5,989 2,566 4,934 1,977 935 98 73 28 225 27 Sulawesi Tenggara 1,790 342 3,017 2,477 1,282 1,309 796 184 28 Gorontalo 29 Sulawesi Barat 30 Maluku 96 1 283 424 144 41 67 49 31 Maluku Utara 10 12 256 28 164 36 32 Papua Barat 189 51 237 349 70 135 50 10 33 Papua 868 137 2,220 1,100 511 969 558 146

85,615 13,410 124,976 140,481 125,789 83,531 53,428 137,601 5,397 2,848 3,452 16,655 24,430 Sumber: Ditjen Pelayanan Medik, Depkes RI

PEMERIKSAAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT PADA RUMAH SAKIT UMUM DEPKES DAN PEMDA MENURUT PROVINSI TAHUN 2007

Indonesia

Lampiran 4.21

No Provinsi RJTP RITP Rujukan Kunjungan Ibu Hamil (K4)

Kunjungan Neonatus (KN2)

Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 3,096,227 38,063 60,601 46,840 38,343 30,177 2 Sumatera Utara 1,515,847 1,719 44,497 38,034 27,760 23,243 3 Sumatera Barat 394,456 2,927 15,248 9,477 6,807 5,721 4 Riau 461,739 3,996 9,235 16,024 10,890 9,771 5 Jambi 188,498 1,177 7,521 6,866 4,559 2,455 6 Sumatera Selatan 154,671 1,296 7,957 10,637 7,101 6,298 7 Bengkulu 202,477 1,408 10,871 9,843 6,483 5,452 8 Lampung 340,857 861 20,105 14,168 8,176 5,929 9 Kepulauan Bangka Belitung 8,674 19 338 74 8 9 10 Kepulauan Riau 148,174 2,541 6,565 7,413 5,330 4,915 11 DKI Jakarta 12 Jawa Barat 2,898,742 26,091 167,232 95,067 73,713 64,313 13 Jawa Tengah 5,086,204 73,397 255,964 69,331 53,897 56,048 14 DI Yogyakarta 183,176 1,456 18,397 4,858 4,066 3,855 15 Jawa Timur 2,527,612 47,401 199,305 56,871 45,147 40,858 16 Banten 1,273,894 4,404 102,581 35,219 31,550 26,095 17 Bali 83,864 142 7,893 1,386 1,255 1,123 18 Nusa Tenggara Barat 434,581 24,846 15,245 18,316 19,917 16,754 19 Nusa Tenggara Timur 1,904,803 24,135 13,343 36,130 27,630 30,943 20 Kalimantan Barat 143,259 1,591 9,510 5,303 2,577 1,713 21 Kalimantan Tengah 165,527 1,358 4,087 6,555 6,278 5,222 22 Kalimantan Selatan 341,682 1,859 18,822 11,966 8,814 8,008 23 Kalimantan Timur 52,559 940 4,146 1,064 784 348 24 Sulawesi Utara 167,728 1,545 12,391 4,358 4,014 3,288 25 Sulawesi Tengah 583,068 679,197 8,510 9,914 7,564 4,114 26 Sulawesi Selatan 1,604,907 19,521 46,584 16,646 12,457 13,479 27 Sulawesi Tenggara 792,683 13,158 18,163 37,280 31,067 24,580 28 Gorontalo 56,004 417 2,490 930 1,394 1,375 29 Sulawesi Barat 30 Maluku 78,443 542 1,294 2,181 2,105 1,089 31 Maluku Utara 153,818 1,239 1,740 5,309 4,270 3,470 32 Papua Barat 126,826 825 889 1,831 2,012 566 33 Papua 176,353 1,824 3,894 4,400 2,926 3,181

25,347,353 979,895 1,095,418 584,291 458,894 404,392 Sumber : Pusat Pembiayaan & Jaminan Kesehatan Depkes RI Keterangan: RJTP = Rawat Jalan Tingkat Pertama

RITP = Rawat Inap Tingkat Pertama

JUMLAH KUNJUNGAN PESERTA JAMKESMAS DI PUSKESMAS TAHUN 2008

Indonesia

Lampiran 4.22

(1) (2)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 497,038 2,682,285

2 Sumatera Utara 944,972 4,124,247

3 Sumatera Barat 312,640 1,361,281

4 Riau 293,707 1,230,911

5 Jambi 199,738 784,842

6 Sumatera Selatan 683,181 2,793,317

7 Bengkulu 163,936 632,098

8 Lampung 785,041 3,146,184

9 Kepulauan Bangka Belitung 33,652 116,726

10 Kepulauan Riau 73,679 277,589

11 DKI Jakarta 160,480 675,718

12 Jawa Barat 2,905,217 10,700,175

13 Jawa Tengah 3,171,201 11,715,881

14 DI Yogyakarta 275,110 942,129

15 Jawa Timur 3,236,880 10,710,051

16 Banten 702,049 2,910,506

17 Bali 147,044 548,617

18 Nusa Tenggara Barat 567,605 2,028,491

19 Nusa Tenggara Timur 623,137 2,798,871

20 Kalimantan Barat 360,905 1,584,451

21 Kalimantan Tengah 197,473 763,556

22 Kalimantan Selatan 245,948 843,837

23 Kalimantan Timur 228,095 910,925

24 Sulawesi Utara 127,295 485,084

25 Sulawesi Tengah 211,373 851,027

26 Sulawesi Selatan 594,966 2,449,737

27 Sulawesi Tenggara 281,340 1,144,447

28 Gorontalo 102,731 431,299

29 Sulawesi Barat 111,902 473,817

30 Maluku 182,841 840,680

31 Maluku Utara 65,354 302,436

32 Papua Barat 127,518 521,558

33 Papua 486,857 1,943,517

Anakanak terlantar, Panti jompo dan masyarakat tidak memiliki KTP 2,673,710 19,100,905 76,400,000

Sumber : Pusat Pembiayaan & Jaminan Kesehatan Depkes RI

Tangga Miskin (4)

JUMLAH MASYARAKAT MISKIN DAN TIDAK MAMPU UNTUK JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2008

Jumlah Anggota Rumah

Jumlah

No Provinsi Jumlah

Rumah Tangga Miskin

(3)

Lampiran 4.23

Jumlah Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit Melapor Kunjungan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 22 11 22,282 85,639 11,957 801

2 Sumatera Utara 63 35 14,961 40,105 673 13

3 Sumatera Barat 27 19 22,656 21,853 3,449 213

4 Riau 14 6 100,715 35,896 1,778

5 Jambi 13 9 8,565 8,864 1,982 44

6 Sumatera Selatan 22 4 1,947 12,623 2,441 2

7 Bengkulu 8 7 1,263 1,487 625 48

8 Lampung 16 14 14,792 23,910 2,968 153

9 Kepulauan Bangka Belitung 9 7 1,680 4,155 276

10 Kepulauan Riau 10 5 3,144 7,392 382 7

11 DKI Jakarta 35 15 2,855 13,426 580 10

12 Jawa Barat 116 74 55,044 175,848 10,469 1,365

13 Jawa Tengah 138 93 63,782 198,685 16,688 674

14 DI Yogyakarta 27 20 4,345 11,014 1,211 3

15 Jawa Timur 79 58 69,433 53,208 28,294 513

16 Banten 13 6 1,121 2,387 703

17 Bali 17 13 12,257 40,365 4,732 110

18 Nusa Tenggara Barat 12 7 7,459 8,055 6,006 293

19 Nusa Tenggara Timur 27 22 16,965 9,707 3,198 49

20 Kalimantan Barat 29 18 8,355 7,669 1,822 6

21 Kalimantan Tengah 14 9 11,136 8,002 3,939

22 Kalimantan Selatan 16 12 5,487 6,336 3,206 19

23 Kalimantan Timur 21 14 5,588 14,330 5,714 7

24 Sulawesi Utara 20 2 6,090 7,388 1,511 2

25 Sulawesi Tengah 15 9 3,395 4,371 1,485 85

26 Sulawesi Selatan 48 32 12,509 34,474 8,867 549

27 Sulawesi Tenggara 16 8 3,423 2,842 642 39

28 Gorontalo 7 6 3,482 6,123 284 10

29 Sulawesi Barat 4 3 2,209 3,620 1,237 258

30 Maluku 15 2 2,728 4,720 1,672 134

31 Maluku Utara 8 6 956 981 460 1

32 Papua Barat 5 1 135 379 84 6

33 Papua 16 8 4,897 10,728 3,839 1,058 902 555 495,656 866,582 133,174 6,472

Sumber : Pusat Pembiayaan & Jaminan Kesehatan Depkes RI Keterangan: IGD = Instalansi Gawat Darurat

ODC = One Day Care

Indonesia

No Provinsi

JUMLAH KUNJUNGAN PESERTA JAMKESMAS DI RS/BKMM/BKIM/BKM/BP4 MENURUT PROVINSI TAHUN 2008

Kunjungan Rawat Jalan Tingkat Lanjut

Kunjungan Rawat Inap Tingkat Lanjut Kunjungan IGD Kunjungan ODC

Lampiran 4.24

No Provinsi Rumah Sakit Pemerintah

Rumah Sakit TNI/POLRI Rumah Sakit Swasta Balai Kesehatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 20 2 1 1 2 Sumatera Utara 29 6 22 2 3 Sumatera Barat 19 2 3 2 4 Riau 12 1 1 0 5 Jambi 11 1 0 0 6 Sumatera Selatan 16 0 5 0 7 Bengkulu 10 0 0 0 8 Lampung 11 1 4 0 9 Kepulauan Bangka Belitung 7 0 1 0 10 Kepulauan Riau 6 0 4 0 11 DKI Jakarta 17 5 14 0 12 Jawa Barat 39 6 66 4 13 Jawa Tengah 52 4 73 11 14 DI Yogyakarta 6 1 18 1 15 Jawa Timur 56 4 16 4 16 Banten 7 0 6 0 17 Bali 12 1 4 1 18 Nusa Tenggara Barat 8 2 1 1 19 Nusa Tenggara Timur 14 1 11 0 20 Kalimantan Barat 15 4 7 3 21 Kalimantan Tengah 14 0 0 0 22 Kalimantan Selatan 15 1 0 0 23 Kalimantan Timur 15 3 2 1 24 Sulawesi Utara 8 3 10 1 25 Sulawesi Tengah 11 1 2 0 26 Sulawesi Selatan 28 6 10 4 27 Sulawesi Tenggara 10 0 6 0 28 Gorontalo 6 0 1 0 29 Sulawesi Barat 4 0 0 0 30 Maluku 9 4 3 1 31 Maluku Utara 6 0 1 0 32 Papua Barat 4 0 1 0 33 Papua 11 2 3 0

508 61 296 37 Sumber : Pusat Pembiayaan & Jaminan Kesehatan Depkes RI

JUMLAH PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT LANJUT JAMKESMAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2008

Indonesia

Lampiran 4.25

Kuratif Rehabilitatif Aftercare Kuratif Rehabilitatif Aftercare Kuratif Rehabilitatif Aftercare Kuratif Rehabilitatif Aftercare Kuratif Rehabilitatif Aftercare (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Opiat 3,222 239 16 76 2,267 13 5,578 239 16

a. Heroin 3,213 231 16 76.00 8 3,297 231 16

b. Morfin 9 8 5 14 8

c. Pethidin 91 91

d. Kodein 2,176 2,176

2 Kokain

3 Kanabis/Ganja 84 16 4 100 4

4 Lainnya 20 2 3 22 3

NARKOTIKA 3,326 239 16 94 7 2,267 13 5,700 246 16

1 Amfetamin 89 15 13 2 12 476 578 17 12

a. Methamfetamin (extacy) 35 1 9 2 12 450 494 3 12

b. Shabu 54 14 4 26 84 14

c. Lainnya

2 Sedative 32 1 13 32 1 13

a. Barbiturat 13 13

b. Benzodiazepin 32 1 32 1

c. Lainnya

3 Inhalan 4 4

4 Lainnya 31 13 18 8 4 53 8 13

PSIKOTROPIKA 156 16 26 31 10 12 480 667 26 38

1 Alkohol 24 12 5 54 95

2 Lainnya 141 24 14 179

ZAT ADIKTIF LAINNYA 165 0 0 36 19 54 274

3,647 255 42 161 17 2,286 12 547 6641 272 54 Sumber : Ditjen Bina Yanmedik, Depkes, 2008

Jumlah

Jumlah

PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NAPZA DI RUMAH SAKIT MENURUT KEPEMILIKAN TAHUN 2007

No Jenis NAPZA Depkes RI Pemda Provinsi Pemda Kab/Kota Swasta

Lampiran 4.26

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Nanggroe Aceh Darussalam 2,551 2,060 80.75 252 9.88 90.63 2 Sumatera Utara 13,369 12,099 90.50 657 4.91 95.41 3 Sumatera Barat 3,660 2,851 77.90 407 11.12 89.02 4 Riau 2,403 1,463 60.88 487 20.27 81.15 5 Jambi 1,957 1,608 82.17 228 11.65 93.82 6 Sumatera Selatan 4,941 4,192 84.84 457 9.25 94.09 7 Bengkulu 1,333 1,228 92.12 72 5.40 97.52 8 Lampung 4,541 3,772 83.07 510 11.23 94.30 9 Kepulauan Bangka Belitung 821 726 88.43 17 2.07 90.50 10 Kepulauan Riau 774 504 65.12 243 31.40 96.51 11 DKI Jakarta 8,312 5,425 65.27 1,951 23.47 88.74 12 Jawa Barat 29,243 24,637 84.25 2,230 7.63 91.87 13 Jawa Tengah 16,481 13,895 84.31 1,035 6.28 90.59 14 DI Yogyakarta 1,139 897 78.75 48 4.21 82.97 15 Jawa Timur 22,945 18,584 80.99 1,748 7.62 88.61 16 Banten 7,853 6,899 87.85 619 7.88 95.73 17 Bali 1,362 1,000 73.42 181 13.29 86.71 18 Nusa Tenggara Barat 3,000 2,230 74.33 460 15.33 89.67 19 Nusa Tenggara Timur 3,276 2,586 78.94 369 11.26 90.20 20 Kalimantan Barat 3,936 3,466 88.06 225 5.72 93.78 21 Kalimantan Tengah 1,170 932 79.66 140 11.97 91.62 22 Kalimantan Selatan 3,200 2,717 84.91 185 5.78 90.69 23 Kalimantan Timur 1,889 1,254 66.38 299 15.83 82.21 24 Sulawesi Utara 3,753 3,373 89.87 268 7.14 97.02 25 Sulawesi Tengah 1,954 1,673 85.62 179 9.16 94.78 26 Sulawesi Selatan 6,336 5,343 84.33 282 4.45 88.78 27 Sulawesi Tenggara 2,231 1,635 73.29 491 22.01 95.29 28 Gorontalo 1,157 999 86.34 141 12.19 98.53 29 Sulawesi Barat 822 608 73.97 111 13.50 87.47 30 Maluku 1,104 715 64.76 258 23.37 88.13 31 Maluku Utara 601 329 54.74 162 26.96 81.70 32 Papua Barat 1,839 1,036 56.33 351 19.09 75.42 33 Papua 664 237 35.69 161 24.25 59.94

160,617 130,973 81.54 15,224 9.48 91.02 Sumber: Ditjen PP dan PL, Depkes RI, 2008

CAKUPAN TB PARU BTA POSITIF, SEMBUH, PENGOBATAN LENGKAP DAN SUCCES RATE (SR) MENURUT PROVINSI TAHUN 2008

No Provinsi Cakupan TB BTA Positif

Sembuh Pengobatan Lengkap SR % Jumlah % Jumlah %

Indonesia

Lampiran 4.27

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Nanggroe Aceh Darussalam 41,778 647 1,257 1,904 4.56 2 Sumatera Utara 127,636 7,365 11,717 19,082 14.95 3 Sumatera Barat 46,978 2,584 7,112 9,696 20.64 4 Riau 51,890 2,062 4,507 6,569 12.66 5 Jambi 27,642 998 2,270 3,268 11.82 6 Sumatera Selatan 68,013 4,972 9,567 14,539 21.38 7 Bengkulu 17,537 0.00 8 Lampung 72,867 3,836 11,601 15,437 21.19 9 Kepulauan Bangka Belitung 11,067 667 1,735 2,402 21.71 10 Kepulauan Riau 13,820 66 222 288 2.08 11 DKI Jakarta 89,617 3,589 8,321 11,910 13.29 12 Jawa Barat 399,417 58,728 107,568 166,296 41.63 13 Jawa Tengah 283,713 9,633 20,298 29,931 10.55 14 DI Yogyakarta 34,387 132 492 624 1.81 15 Jawa Timur 249,158 11,959 21,720 33,679 13.52 16 Banten 101,257 2,880 4,937 7,817 7.72 17 Bali 34,117 1,151 2,223 3,374 9.89 18 Nusa Tenggara Barat 55,345 13,173 18,096 31,269 56.50 19 Nusa Tenggara Timur 20 Kalimantan Barat 46,737 1,309 2,738 4,047 8.66 21 Kalimantan Tengah 20,036 532 1,016 1,548 7.73 22 Kalimantan Selatan 35,769 1,617 3,447 5,064 14.16 23 Kalimantan Timur 29,719 1,424 2,576 4,000 13.46 24 Sulawesi Utara 24,210 1,746 2,658 4,404 18.19 25 Sulawesi Tengah 24,377 1,421 2,285 3,706 15.20 26 Sulawesi Selatan 79,362 2,497 5,584 8,081 10.18 27 Sulawesi Tenggara 20,545 1,099 2,277 3,376 16.43 28 Gorontalo 9,198 29 Sulawesi Barat 10,146 30 Maluku 11,788 31 Maluku Utara 9,853 203 409 612 6.21 32 Papua Barat 33 Papua

2,047,977 136,290 256,633 392,923 19.19 Sumber: Ditjen PP dan PL, Depkes RI, 2009

Pneumonia pada Balita < 1 th 14 th

Indonesia

Jumlah

CAKUPAN PENEMUAN PENDERITA PNEUMONIA BALITA MENURUT PROVINSI TAHUN 2008

No Provinsi % Target Penemuan

Lampiran 4.28

Februari Agustus Februari Agustus Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 72,930 75,853 366,155 350,321 92,925 52,183 71.55 65,165 85.91 324,934 88.74 342,569 97.79 45,570 49.04 2 Sumatera Utara 207,333 235,439 1,029,136 1,105,995 211,947 157,046 75.75 301,658 128.13 784,070 76.19 833,653 75.38 123,711 58.37 3 Sumatera Barat 65,887 65,887 381,933 381,933 111,409 53,553 81.28 56,409 85.61 343,608 89.97 333,429 87.30 68,755 61.71 4 Riau 84,738 84,092 541,581 542,815 142,917 65,609 77.43 66,163 78.68 439,298 81.11 426,927 78.65 98,178 68.70 5 Jambi 44,644 48,260 244,894 257,272 85,428 33,382 74.77 43,204 89.52 207,408 84.69 216,944 84.32 28,235 33.05 6 Sumatera Selatan 142,050 140,948 684,377 695,493 172,757 106,082 74.68 115,202 81.73 575,179 84.04 578,466 83.17 119,191 83.91 7 Bengkulu 34,617 33,222 165,739 160,428 43,895 24,719 71.41 24,602 74.05 132,021 79.66 131,878 82.20 27,106 61.75 8 Lampung 151,497 151,658 703,296 719,224 178,222 102,158 67.43 108,332 71.43 379,066 53.90 462,989 64.37 102,049 57.26 9 Kepulauan Bangka Belitung 13,333 13,306 95,858 102,585 26,525 11,891 89.18 12,340 92.74 83,124 86.72 81,691 79.63 22,909 86.37 10 Kepulauan Riau 34,895 35,421 137,364 143,490 39,770 19,641 56.29 19,756 55.77 110,947 80.77 106,143 73.97 13,859 34.85 11 DKI Jakarta 80,148 80,148 611,241 611,241 165,303 58,798 73.36 58,064 72.45 418,343 68.44 364,281 59.60 50,018 30.26 12 Jawa Barat 462,363 462,363 3,126,133 3,126,133 1,011,570 449,544 97.23 424,205 91.75 2,814,626 90.04 2,841,539 90.90 487,473 48.19 13 Jawa Tengah 328,998 334,212 2,071,227 2,025,191 604,913 318,877 96.92 320,283 95.83 2,027,503 97.89 1,981,830 97.86 531,413 87.85 14 DI Yogyakarta 28,947 26,491 201,904 180,159 45,110 28,180 97.35 26,960 101.77 178,572 88.44 170,517 94.65 35,831 79.43 15 Jawa Timur 325,299 325,299 2,427,827 2,427,827 438,271 300,997 92.53 295,440 90.82 1,986,929 81.84 2,027,882 83.53 282,025 64.35 16 Banten 130,989 147,528 813,400 952,731 241,101 116,192 88.70 125,339 84.96 707,351 86.96 786,864 82.59 149,006 61.80 17 Bali 45,838 36,675 230,341 224,293 62,564 37,887 82.65 32,975 89.91 220,305 95.64 218,884 97.59 50,174 80.20 18 Nusa Tenggara Barat 58,097 60,954 392,107 386,741 104,988 54,458 93.74 58,794 96.46 362,920 92.56 358,475 92.69 19,767 18.83 19 Nusa Tenggara Timur 80,217 65,151 399,274 418,024 81,329 55,016 68.58 54,961 84.36 299,936 75.12 320,228 76.61 41,876 51.49 20 Kalimantan Barat 76,905 76,905 413,206 397,928 102,146 51,230 66.61 48,375 62.90 316,036 76.48 291,294 73.20 39,055 38.23 21 Kalimantan Tengah 35,107 35,527 231,273 233,807 53,255 20,051 57.11 19,016 53.53 134,573 58.19 139,627 59.72 29,911 56.17 22 Kalimantan Selatan 55,909 47,734 343,079 341,264 75,613 38,508 68.88 37,571 78.71 270,364 78.81 279,036 81.77 59,833 79.13 23 Kalimantan Timur 59,777 59,777 326,905 326,905 78,008 46,020 76.99 36,506 61.07 217,867 66.65 253,280 77.48 34,723 44.51 24 Sulawesi Utara 23,399 24,670 145,659 147,478 47,585 21,192 90.57 22,163 89.84 126,546 86.88 116,118 78.74 37,126 78.02 25 Sulawesi Tengah 44,016 45,326 254,208 235,301 42,901 37,374 84.91 40,262 88.83 222,250 87.43 205,146 87.18 33,639 78.41 26 Sulawesi Selatan 115,759 116,873 584,168 589,048 175,468 96,543 83.40 100,544 86.03 518,144 88.70 529,316 89.86 95,978 54.70 27 Sulawesi Tenggara 33,736 33,736 208,796 208,596 56,133 25,437 75.40 26,840 79.56 158,316 75.82 175,045 83.92 30,973 55.18 28 Gorontalo 14,970 14,939 82,473 83,152 24,791 12,620 84.30 12,254 82.03 66,683 80.85 71,670 86.19 18,954 76.46 29 Sulawesi Barat 19,518 19,067 79,550 74,658 20,882 15,417 78.99 12,982 68.09 66,228 83.25 60,319 80.79 7,313 35.02 30 Maluku 27,169 26,999 163,271 163,271 36,709 19,717 72.57 13,508 50.03 109,152 66.85 86,761 53.14 8,798 23.97 31 Maluku Utara 12,937 12,425 104,965 106,799 22,732 9,134 70.60 8,338 67.11 62,899 59.92 70,263 65.79 9,254 40.71 32 Papua Barat 11,616 11,616 66,867 66,867 25,720 5,506 47.40 4,542 39.10 17,220 25.75 31,784 47.53 3,346 13.01 33 Papua 45,424 45,424 184,396 184,396 49,486 25,117 55.29 25,087 55.23 70,281 38.11 69,683 37.79 30,562 61.76

2,969,062 2,993,925 17,812,603 17,971,366 4,672,373 2,470,079 83.19 2,617,840 87.44 14,752,699 82.82 14,964,531 83.27 2,736,611 58.57 Sumber : Direktorat Bina Gizi Masyarakat, 2009

Ket : Provinsi yg belum lengkap data kabupatennya : Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Barat dan Papua (16 Mei 2008)

Anak Batita

Indonesia

Bayi Diberi Vitamin A Ibu Nifas diberi Vitamin A

(6 11 bln) (1 4 thn) Februari Agustus Februari Agustus Balita Diberi Vitamin A

CAKUPAN DISTRIBUSI KAPSUL VITAMIN A TAHUN 2008

No Provinsi

Jumlah Jumlah

Ibu Nifas

Cakupan Vitamin A Bayi

Lampiran 4.29

Jumlah % Jumlah % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 66,554 43,654 65.59 35,588 53.47 2 Sumatera Utara 330,311 217,754 65.92 180,934 54.78 3 Sumatera Barat 121,116 74,394 61.42 62,893 51.93 4 Riau 146,141 59,288 40.57 53,178 36.39 5 Jambi 74,348 31,753 42.71 29,227 39.31 6 Sumatera Selatan 153,544 106,463 69.34 82,970 54.04 7 Bengkulu 47,061 33,086 70.30 28,235 60.00 8 Lampung 1,969,516 518,160 26.31 463,759 23.55 9 Kepulauan Bangka Belitung 27,785 25,137 90.47 23,763 85.52 10 Kepulauan Riau 42,056 17,316 41.17 14,919 35.47 11 DKI Jakarta 173,176 112,044 64.70 98,619 56.95 12 Jawa Barat 1,033,581 772,658 74.76 666,677 64.50 13 Jawa Tengah 456,175 286,727 62.85 378,884 83.06 14 DI Yogyakarta 46,655 42,971 92.10 36,341 77.89 15 Jawa Timur 624,223 351,152 56.25 363,626 58.25 16 Banten 269,796 195,345 72.40 146,616 54.34 17 Bali 66,195 46,013 69.51 43,240 65.32 18 Nusa Tenggara Barat 115,987 93,739 80.82 84,576 72.92 19 Nusa Tenggara Timur 127,701 81,207 63.59 60,046 47.02 20 Kalimantan Barat 106,806 65,725 61.54 56,088 52.51 21 Kalimantan Tengah 58,197 14,769 25.38 12,824 22.04 22 Kalimantan Selatan 77,027 50,382 65.41 41,342 53.67 23 Kalimantan Timur 86,357 51,720 59.89 38,985 45.14 24 Sulawesi Utara 50,587 43,681 86.35 39,199 77.49 25 Sulawesi Tengah 46,292 39,539 85.41 35,776 77.28 26 Sulawesi Selatan 195,102 114,791 58.84 93,142 47.74 27 Sulawesi Tenggara 65,620 38,589 58.81 34,558 52.66 28 Gorontalo 26,181 24,163 92.29 18,737 71.57 29 Sulawesi Barat 27,798 17,918 64.46 11,440 41.15 30 Maluku 34,710 8,582 24.72 7,037 20.27 31 Maluku Utara 24,160 12,595 52.13 10,400 43.05 32 Papua Barat 11,619 6,905 59.43 5,017 43.18 33 Papua 55,771 20,720 37.15 15,862 28.44

6,758,148 3,618,940 53.55 3,274,498 48.45 Sumber : Dit. Gizi Kesehatan Masyarakat, Ditjen Binkesmas, Depkes RI

Indonesia

CAKUPAN PEMBERIAN TABLET BESI (Fe) PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2008

No Provinsi Jumlah Ibu Hamil Cakupan Fe Ibu Hamil

Fe1 Fe3

Lampiran 4.30


≤ 5 6 11 12 17 18 23 ≥ 24 Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 3.75 5.24 18.21 35.08 37.72 100.00 2 Sumatera Utara 6.25 12.98 30.87 18.96 30.93 100.00 3 Sumatera Barat 3.24 6.12 17.89 27.64 45.11 100.00 4 Riau 8.07 8.66 19.66 19.18 44.43 100.00 5 Jambi 2.79 4.59 14.86 26.07 51.69 100.00 6 Bengkulu 3.17 5.30 16.13 20.59 54.80 100.00 7 Sumatera Selatan 2.08 4.70 16.09 30.75 46.38 100.00 8 Lampung 4.39 5.67 20.94 24.82 44.17 100.00 9 Kepulauan Bangka Belitung 12.71 11.86 18.15 16.76 40.52 100.00 10 Kepulauan Riau 15.21 13.27 19.78 9.23 42.52 100.00 11 DKI Jakarta 12.37 12.11 21.91 14.93 38.68 100.00 12 Jawa Barat 4.12 5.24 13.59 22.41 54.65 100.00 13 Jawa Tengah 4.76 5.08 11.78 18.46 59.92 100.00 14 DI Yogyakarta 5.61 5.98 10.94 19.69 57.77 100.00 15 Jawa Timur 8.19 7.97 17.97 19.35 46.52 100.00 16 Banten 9.26 8.70 17.84 23.37 40.82 100.00 17 Bali 4.24 7.16 23.94 31.69 32.96 100.00 18 Nusa Tenggara Barat 1.99 3.71 15.49 24.59 54.22 100.00 19 Nusa Tenggara Timur 1.02 6.13 36.49 17.49 38.87 100.00 20 Kalimantan Barat 4.73 4.68 15.49 11.90 63.20 100.00 21 Kalimantan Tengah 3.76 4.49 17.93 16.22 57.59 100.00 22 Kalimantan Timur 7.94 5.87 10.36 18.44 57.39 100.00 23 Kalimantan Selatan 7.30 8.90 18.83 13.25 51.71 100.00 24 Sulawesi Utara 6.91 11.55 31.58 14.41 35.56 100.00 25 Sulawesi Tengah 3.83 9.54 21.27 12.81 52.56 100.00 26 Sulawesi Tenggara 3.83 9.40 31.33 18.31 37.14 100.00 27 Sulawesi Selatan 2.43 6.98 25.84 19.89 44.85 100.00 28 Gorontalo 3.87 8.78 25.38 11.50 50.47 100.00 29 Sulawesi Barat 1.89 7.88 27.51 19.00 43.73 100.00 30 Maluku 4.34 17.65 43.96 11.92 22.12 100.00 31 Maluku Utara 3.92 10.47 38.43 19.92 27.25 100.00 32 Papua Barat 2.24 21.09 29.45 16.00 31.21 100.00 33 Papua 4.95 11.97 27.80 17.14 38.15 100.00

5.52 7.35 19.08 20.25 47.81 100.00 Sumber : BPS, Susenas 2008

Indonesia

PERSENTASE ANAK USIA 24 TAHUN YANG PERNAH DISUSUI MENURUT LAMANYA DISUSUI PER PROVINSI TAHUN 2008

No Provinsi Lama disusui (bulan)

Lampiran 4.30.a

Perkotaan

≤ 5 6 11 12 17 18 23 ≥ 24 Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2 Sumatera Utara 10.01 14.90 30.26 15.36 29.47 100.00

3 Sumatera Barat 3.16 8.62 15.34 23.54 49.34 100.00

4 Riau 11.49 10.76 18.36 17.62 41.77 100.00

5 Jambi 3.34 6.10 16.21 21.98 52.38 100.00

6 Bengkulu 5.74 7.35 17.40 18.65 50.86 100.00


8 Lampung 8.95 6.13 25.59 19.81 39.51 100.00


10 Kepulauan Riau 17.05 11.31 23.90 11.17 36.57 100.00

11 DKI Jakarta 12.37 12.11 21.91 14.93 38.68 100.00

12 Jawa Barat 5.08 6.64 14.07 21.97 52.24 100.00

13 Jawa Tengah 6.16 6.86 12.92 17.05 57.01 100.00

14 DI Yogyakarta 5.37 8.70 12.42 18.90 54.61 100.00

15 Jawa Timur 11.08 9.50 17.74 15.77 45.91 100.00

16 Banten 13.40 10.87 19.07 18.04 38.63 100.00

17 Bali 5.96 8.10 22.54 29.05 34.35 100.00







24 Sulawesi Utara 9.49 13.97 25.86 12.08 38.61 100.00

25 Sulawesi Tengah 7.19 15.75 25.73 11.40 39.93 100.00



28 Gorontalo 5.13 11.53 26.43 10.42 46.49 100.00

29 Sulawesi Barat 5.43 13.79 32.13 10.97 37.67 100.00

30 Maluku 7.61 23.67 37.87 10.60 20.24 100.00

31 Maluku Utara 8.88 10.28 39.47 16.77 24.61 100.00

32 Papua Barat 5.66 19.37 29.20 6.13 39.64 100.00

33 Papua 6.71 6.22 34.66 13.33 39.08 100.00


Indonesia



Lampiran 4.30.b

Perdesaan

≤ 5 6 11 12 17 18 23 ≥ 24 Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Nanggroe Aceh Darussalam 3.33 4.24 16.96 36.65 38.81 100.00 2 Sumatera Utara 3.77 11.71 31.27 21.34 31.90 100.00 3 Sumatera Barat 3.28 5.02 19.01 29.45 43.25 100.00 4 Riau 4.48 6.45 21.02 20.82 47.22 100.00 5 Jambi 2.52 3.84 14.19 28.10 51.34 100.00 6 Bengkulu 1.72 4.15 15.42 21.69 57.03 100.00 7 Sumatera Selatan 1.53 3.84 15.68 27.82 51.12 100.00 8 Lampung 2.92 5.52 19.44 26.44 45.68 100.00 9 Kepulauan Bangka Belitung 10.87 8.76 17.47 18.98 43.92 100.00 10 Kepulauan Riau 12.91 15.70 14.64 6.82 49.93 100.00 11 DKI Jakarta 12 Jawa Barat 2.71 3.18 12.88 23.06 58.17 100.00 13 Jawa Tengah 3.46 3.43 10.71 19.77 62.63 100.00 14 DI Yogyakarta 6.07 0.69 8.08 21.23 63.93 100.00 15 Jawa Timur 5.27 6.43 18.20 22.95 47.14 100.00 16 Banten 3.92 5.91 16.25 30.27 43.65 100.00 17 Bali 1.84 5.85 25.90 35.40 31.01 100.00 18 Nusa Tenggara Barat 1.27 3.89 18.53 22.24 54.07 100.00 19 Nusa Tenggara Timur 0.55 5.29 37.05 17.79 39.32 100.00 20 Kalimantan Barat 3.14 3.43 14.34 11.70 67.39 100.00 21 Kalimantan Tengah 2.02 4.76 18.35 17.72 57.15 100.00 22 Kalimantan Timur 3.99 4.23 10.20 20.33 61.24 100.00 23 Kalimantan Selatan 4.99 7.73 20.14 16.00 51.14 100.00 24 Sulawesi Utara 4.96 9.72 35.90 16.17 33.25 100.00 25 Sulawesi Tengah 3.08 8.17 20.28 13.12 55.34 100.00 26 Sulawesi Tenggara 2.58 8.23 32.17 20.11 36.91 100.00 27 Sulawesi Selatan 1.87 6.34 25.70 22.11 43.97 100.00 28 Gorontalo 3.36 7.68 24.95 11.94 52.07 100.00 29 Sulawesi Barat 0.77 6.01 26.05 21.53 45.64 100.00 30 Maluku 3.52 16.15 45.48 12.25 22.60 100.00 31 Maluku Utara 2.47 10.53 38.12 20.85 28.03 100.00 32 Papua Barat 1.41 21.51 29.52 18.39 29.17 100.00 33 Papua 4.47 13.54 25.92 18.17 37.90 100.00


Indonesia



Lampiran 4.31

Luka Berat/ Luka Ringan/ Rawat Inap Rawat Jalan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Banjir 191 58 128 42,323 6 303,277

2 Banjir Bandang 21 42 89 26,245 1 23,075

3 Banjir disertai Tanah Longsor 11 17 11 811 2,685

4 Tanah Longsor 79 103 24 408 3 4,934

5 10 5 1 5 274

6 Angin Kencang 15 3 9 12

7 Angin Puting Beliung 66 13 21 173 570

8 Gempa Bumi 11 14 51 779 10,747

9 Letusan Gunung Api 4

10 Petir 2 7 1 4

11 KLB 34 58 2,223 2,207

12 Kecelakaan Industri 7 11 35 207

13 Kegagalan Teknologi 1 3 9 44

14 Ledakan Bom 1 2 1

15 Konflik Sosial 3 1 12 3 0 3,000

Jumlah 456 337 2,615 73,221 10 348,562

Sumber : Pusat Penanggulangan Krisis, Depkes RI, 2009

Gelombang Pasang

REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA TAHUN 2008

No Jenis Bencana Jumlah Provinsi J u m l a h K o r b a n

Pengungsi Meninggal Hilang

Lampiran 5.1

2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (12) (13) 1 Nanggroe Aceh Darussalam 240 266 274 311 301 6.15 6.60 6.73 7.36 7.01

2 Sumatera Utara 423 426 445 463 495 3.43 3.42 3.52 3.61 3.80

3 Sumatera Barat 210 214 224 228 227 4.62 4.69 4.84 4.85 4.77

4 Riau 146 150 154 156 183 3.21 3.28 2.52 3.08 3.53

5 Jambi 47 135 140 148 158 3.92 5.12 5.22 5.40 5.67

6 Sumatera Selatan 132 242 249 259 278 4.89 3.57 3.61 3.69 3.90

7 Bengkulu 250 113 126 140 142 3.68 7.29 8.04 8.66 8.65

8 Lampung 113 224 235 248 253 7.02 3.15 3.26 3.40 3.42

9 Kepulauan Bangka Belitung 222 47 47 51 50 3.10 4.50 4.37 4.61 4.45

10 Kepulauan Riau 61 41 45 51 59 5.99 3.22 3.66 4.06

11 DKI Jakarta 329 335 342 341 351 3.61 3.78 3.82 3.76 3.84

12 Jawa Barat 982 996 999 1,002 999 2.51 2.56 2.52 2.48 2.44

13 Jawa Tengah 857 853 858 871 842 2.60 2.67 2.67 2.69 2.58

14 DI Yogyakarta 117 117 117 117 120 3.57 3.50 3.45 3.41 3.46

15 Jawa Timur 907 919 930 929 940 2.45 2.53 2.54 2.52 2.53

16 Banten 172 173 177 180 194 1.88 1.92 1.92 1.91 2.02

17 Bali 109 110 110 112 114 3.13 3.25 3.21 3.22 3.24

18 Nusa Tenggara Barat 125 128 130 134 142 3.00 3.06 3.05 3.12 3.25

19 Nusa Tenggara Timur 220 228 251 253 278 5.27 5.35 5.76 5.69 6.13

20 Kalimantan Barat 195 207 205 211 224 4.78 5.11 4.98 5.05 5.27

21 Kalimantan Tengah 132 134 154 163 169 6.94 7.00 7.95 8.04 8.21

22 Kalimantan Selatan 193 192 201 204 214 5.95 5.85 6.01 6.01 6.21

23 Kalimantan Timur 174 187 186 192 205 5.90 6.56 6.34 6.35 6.62

24 Sulawesi Utara 114 119 130 142 144 5.28 5.59 6.02 6.49 6.52

25 Sulawesi Tengah 135 139 144 145 144 5.81 6.06 6.13 6.05 5.91

26 Sulawesi Selatan 333 347 362 374 395 4.45 4.09 4.20 4.86 5.06

27 Sulawesi Tenggara 138 139 159 153 208 7.02 7.08 7.94 7.53 10.02

28 Gorontalo 44 45 55 55 73 4.80 4.88 5.84 5.73 7.51

29 Sulawesi Barat 50 50 62 66 70 5.17 6.49 6.78

30 Maluku 103 109 125 142 153 7.74 8.71 9.83 10.91 11.58

31 Maluku Utara 55 56 62 64 91 6.03 6.33 6.75 6.78 9.48

32 Papua Barat 55 60 81 83 96 9.71 11.59 13.15

33 Papua 167 168 236 246 236 9.07 6.67 8.87 2.05 11.48

7,550 7,669 8,015 8,234 8,548 3.48 3.50 3.61 3.65 3.74

Sumber: Ditjen Binkesmas & Pusdatin, Depkes RI

per 100.000 Penduduk

Indonesia

No Provinsi Jumlah Puskesmas

Rasio Puskesmas

JUMLAH PUSKESMAS DAN RASIONYA TERHADAP PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2004 2008

Lampiran 5.2

2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 Nanggroe Aceh Darussalam 158 177 189 186 235 82 89 85 125 66

2 Sumatera Utara 326 328 300 341 351 97 98 145 122 144

3 Sumatera Barat 147 150 143 144 159 63 64 81 84 68

4 Riau 108 111 108 107 138 38 39 46 49 45

5 Jambi 26 92 99 89 107 21 43 41 59 51

6 Sumatera Selatan 94 167 173 173 201 38 75 76 86 77

7 Bengkulu 179 89 92 105 107 71 24 34 35 35

8 Lampung 88 193 196 168 216 25 31 39 80 37

9 Kepulauan Bangka Belitung 193 33 30 32 36 29 14 17 19 14

10 Kepulauan Riau 35 24 29 34 35 26 17 16 17 24

11 DKI Jakarta 281 285 292 291 297 48 50 50 50 54

12 Jawa Barat 850 864 857 852 859 132 132 142 150 140

13 Jawa Tengah 622 635 617 602 610 235 218 241 269 232

14 DI Yogyakarta 85 85 79 79 79 32 32 38 38 41

15 Jawa Timur 612 609 594 564 548 295 310 336 365 392

16 Banten 154 155 143 146 152 18 18 34 34 42

17 Bali 89 87 88 89 90 20 23 22 23 24

18 Nusa Tenggara Barat 97 82 86 76 56 28 46 44 58 86

19 Nusa Tenggara Timur 160 156 127 142 209 60 72 124 111 69

20 Kalimantan Barat 128 137 134 140 142 67 70 71 71 82

21 Kalimantan Tengah 101 99 102 109 122 31 35 52 54 47

22 Kalimantan Selatan 162 159 165 164 172 31 33 36 40 42

23 Kalimantan Timur 107 117 99 110 109 67 70 87 82 96

24 Sulawesi Utara 55 63 71 77 78 59 56 59 65 66

25 Sulawesi Tengah 76 80 80 81 77 59 59 64 64 67

26 Sulawesi Selatan 193 200 183 185 227 140 147 179 189 168

27 Sulawesi Tenggara 103 94 107 105 145 35 45 52 48 63

28 Gorontalo 30 31 38 37 56 14 14 17 18 17

29 Sulawesi Barat 32 31 40 42 48 18 19 22 24 22

30 Maluku 73 78 71 83 124 30 31 54 59 29

31 Maluku Utara 40 39 31 34 64 15 17 31 30 27

32 Papua Barat 32 38 40 50 70 23 22 41 33 26

33 Papua 104 104 115 114 191 63 64 121 132 45

5,540 5,592 5,518 5,551 6,110 2,010 2,077 2,497 2,683 2,438 Sumber: Ditjen Binkesmas & Pusdatin, Depkes RI

JUMLAH PUSKESMAS NON PERAWATAN DAN PUSKESMAS PERAWATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2004 2008

Indonesia

No Provinsi Jumlah Puskesmas Perawatan Jumlah Puskesmas Non Perawatan

Lampiran 5.3

No Provinsi Jumlah Desa Pustu Poskesdes Polindes Posyandu Apotek Toko

Khusus Obat/Jamu

Rasio Poskesdes terhadap Desa

Rasio Posyandu terhadap Desa

Rasio Polindes terhadap Desa

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 Nanggroe Aceh Darussalam 6,629 843 83 1,951 4,824 162 325 0.01 0.73 0.29 2 Sumatera Utara 5,851 1,798 525 1,965 5,189 373 490 0.09 0.89 0.34 3 Sumatera Barat 967 573 138 449 913 114 205 0.14 0.94 0.46 4 Riau 1,636 806 258 314 1,585 136 239 0.16 0.97 0.19 5 Jambi 1,303 595 188 169 1,266 71 122 0.14 0.97 0.13 6 Sumatera Selatan 3,243 914 1,043 1,121 3,036 102 151 0.32 0.94 0.35 7 Bengkulu 1,378 457 132 217 1,326 57 69 0.10 0.96 0.16 8 Lampung 2,379 781 299 385 2,324 113 161 0.13 0.98 0.16 9 Kepulauan Bangka Belitung 361 156 90 193 343 27 45 0.25 0.95 0.53 10 Kepulauan Riau 340 200 54 151 322 56 82 0.16 0.95 0.44 11 DKI Jakarta 267 0 0 0 267 241 217 0.00 1.00 0.00 12 Jawa Barat 6,016 1,624 897 1,439 5,868 900 1,377 0.15 0.98 0.24 13 Jawa Tengah 8,635 1,881 2,717 3,597 8,570 893 976 0.31 0.99 0.42 14 DI Yogyakarta 438 310 113 73 438 119 120 0.26 1.00 0.17 15 Jawa Timur 8,541 2,253 2,738 5,644 8,494 876 3,073 0.32 0.99 0.66 16 Banten 1,520 263 84 130 1,501 190 324 0.06 0.99 0.09 17 Bali 722 452 36 154 712 125 84 0.05 0.99 0.21 18 Nusa Tenggara Barat 930 500 131 457 910 84 49 0.14 0.98 0.49 19 Nusa Tenggara Timur 3,086 954 128 1,406 2,788 65 29 0.04 0.90 0.46 20 Kalimantan Barat 1,960 768 117 1,164 1,662 51 123 0.06 0.85 0.59 21 Kalimantan Tengah 1,476 806 89 556 1,302 38 102 0.06 0.88 0.38 22 Kalimantan Selatan 2,007 597 257 736 1,958 68 199 0.13 0.98 0.37 23 Kalimantan Timur 1,421 673 30 152 1,264 91 193 0.02 0.89 0.11 24 Sulawesi Utara 1,592 439 91 259 1,474 75 71 0.06 0.93 0.16 25 Sulawesi Tengah 1,785 678 329 580 1,645 63 109 0.18 0.92 0.32 26 Sulawesi Selatan 2,972 1,265 283 611 2,915 228 306 0.10 0.98 0.21 27 Sulawesi Tenggara 2,124 496 132 250 1,952 38 105 0.06 0.92 0.12 28 Gorontalo 669 226 68 239 574 30 39 0.10 0.86 0.36 29 Sulawesi Barat 564 267 56 52 508 17 45 0.10 0.90 0.09 30 Maluku 924 384 72 139 837 30 31 0.08 0.91 0.15 31 Maluku Utara 1,199 203 44 205 981 25 18 0.04 0.82 0.17 32 Papua Barat 1,324 352 26 218 791 28 34 0.02 0.60 0.16 33 Papua 3,623 649 39 295 1,507 51 47 0.01 0.42 0.08

77,882 23,163 11,287 25,271 70,046 5,537 9,560 0.14 0.90 0.32 Indonesia Sumber Data : BPS,Pendataan Potensi Desa/Kelurahan 2008 Diolah oleh Pusat Data dan Informasi, Depkes

JUMLAH SARANA KESEHATAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2008

Lampiran 5.4

Depkes/Pemda TNI/POLRI Departemen Lain/BUMN Swasta Semua RS

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 20 2 22 3 0 3 3 0 3 5 2 7 31 4 35

2 Sumatera Utara 31 5 36 7 0 7 17 1 18 63 6 69 118 12 130

3 Sumatera Barat 16 2 18 3 0 3 1 0 1 9 10 19 29 12 41

4 Riau 11 1 12 3 0 3 4 0 4 8 1 9 26 2 28

5 Jambi 9 1 10 2 0 2 2 0 2 3 1 4 16 2 18


7 Bengkulu 8 1 9 1 0 1 0 0 0 1 0 1 10 1 11

8 Lampung 9 1 10 1 0 1 0 0 0 9 2 11 19 3 22


10 Kepulauan Riau 4 0 4 2 0 2 2 0 2 4 1 5 12 1 13

11 DKI Jakarta 8 7 15 8 1 9 5 1 6 56 38 94 77 47 124

12 Jawa Barat 31 8 39 12 0 12 6 1 7 55 31 86 104 40 144

13 Jawa Tengah 42 8 50 8 0 8 3 0 3 80 41 121 133 49 182

14 DI Yogyakarta 6 1 7 2 0 2 0 1 1 9 15 24 17 17 34

15 Jawa Timur 48 8 56 19 1 20 13 2 15 58 22 80 138 33 171

16 Banten 5 1 6 2 0 2 2 0 2 8 9 17 17 10 27

17 Bali 9 2 11 2 0 2 0 0 0 17 4 21 28 6 34







24 Sulawesi Utara 8 1 9 2 0 2 0 0 0 11 0 11 21 1 22

25 Sulawesi Tengah 9 1 10 1 0 1 0 0 0 4 4 8 14 5 19



28 Gorontalo 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4

29 Sulawesi Barat 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

30 Maluku 8 1 9 3 0 3 0 0 0 6 1 7 17 2 19

31 Maluku Utara 6 0 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 8

32 Papua Barat 5 0 5 2 0 2 1 0 1 2 0 2 10 0 10

33 Papua 9 2 11 3 0 3 0 0 0 4 0 4 16 2 18

432 77 509 110 2 112 71 7 78 467 206 673 1080 292 1372 Sumber: Ditjen Pelayanan Medik, Depkes RI

RS Umum

RS Khusus

RS Umum

RS Khusus

RS Umum

RS Khusus

MENURUT PENGELOLA DAN PROVINSI TAHUN 2008 JUMLAH RUMAH SAKIT DI INDONESIA

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah RS Umum

RS Khusus

RS Umum

RS Khusus

Indonesia

No Provinsi Jumlah

Lampiran 5.5

Jumlah Tempat Tidur Jumlah Tempat Tidur Jumlah Tempat Tidur Jumlah Tempat Tidur Jumlah Tempat Tidur (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Departemen Kesehatan 13 8,505 13 8,483 13 8,784 13 8,777 13 9,044

2 Pemerintah Provinsi 43 12,391 43 12,902 43 12,834 43 13,182 43 13,605

3 Pemerintah Kab/Kota 305 31,959 322 33,896 334 35,375 345 37,575 375 41,285

4 TNI/POLRI 110 10,761 110 10,814 110 10,842 110 10,836 110 10,907

5 Departemen Lain / BUMN 71 6,537 71 6,827 71 6,880 71 6,851 71 6,643

6 Swasta 434 42,487 436 43,364 441 43,789 451 45,074 467 47,266

976 112,640 995 116,286 1,012 118,504 1,033 122,295 1,079 128,750

Sumber: Ditjen Pelayanan Medik, Depkes RI

Jumlah

No Pengelola Tahun 2004

JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAN TEMPAT TIDUR MENURUT PENGELOLA TAHUN 2004 2008

Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008

Lampiran 5.6


1 Nanggroe Aceh Darussalam 2,518 121 4.8 156 6.2 544 21.6 1,026 40.7 671 26.6

2 Sumatera Utara 11,172 650 5.8 1,167 10.4 2,087 18.7 5,803 51.9 1,465 13.1

3 Sumatera Barat 3,340 279 8.4 350 10.5 895 26.8 1,567 46.9 249 7.5

4 R i a u 1,960 196 10.0 236 12.0 478 24.4 784 40.0 266 13.6

5 J a m b i 1,294 145 11.2 148 11.4 232 17.9 530 41.0 239 18.5

6 Sumatera Selatan 3,716 282 7.6 505 13.6 850 22.9 1,806 48.6 273 7.3

7 Bengkulu 755 49 6.5 66 8.7 155 20.5 192 25.4 293 38.8

8 Lampung 2,458 220 9.0 230 9.4 493 20.1 1,258 51.2 257 10.5

9 Bangka Belitung 511 32 6.3 51 10.0 137 26.8 233 45.6 58 11.4

10 Kepulauan Riau 1,329 82 6.2 193 14.5 271 20.4 652 49.1 131 9.9

11 DKI Jakarta 13,852 1,812 13.1 1,893 13.7 3,360 24.3 5,519 39.8 1,268 9.2

12 Jawa Barat 14,589 1,192 8.2 1,846 12.7 3,978 27.3 6,011 41.2 1,562 10.7

13 Jawa Tengah 18,355 1,948 10.6 2,594 14.1 4,980 27.1 6,612 36.0 2,221 12.1

14 D.I. Yogyakarta 2,835 258 9.1 398 14.0 807 28.5 1,115 39.3 257 9.1

15 Jawa Timur 18,472 1,344 7.3 1,978 10.7 4,548 24.6 8,888 48.1 1,714 9.3

16 Banten 2,186 149 6.8 343 15.7 577 26.4 921 42.1 196 9.0

17 B a l i 3,174 449 14.1 486 15.3 750 23.6 1,163 36.6 326 10.3

18 Nusa Tenggara Barat 1,080 71 6.6 142 13.1 214 19.8 564 52.2 89 8.2

19 Nusa Tenggara Timur 2,188 123 5.6 281 12.8 436 19.9 1,061 48.5 287 13.1

20 Kalimantan Barat 2,264 112 4.9 234 10.3 528 23.3 1,131 50.0 259 11.4

21 Kalimantan Tengah 975 84 8.6 82 8.4 128 13.1 365 37.4 316 32.4

22 Kalimantan Selatan 2,020 160 7.9 191 9.5 450 22.3 1,000 49.5 219 10.8

23 Kalimantan Timur 3,056 263 8.6 293 9.6 625 20.5 1,217 39.8 658 21.5

24 Sulawesi Utara 2,637 84 3.2 277 10.5 642 24.3 1,508 57.2 126 4.8

25 Sulawesi Tengah 1,330 69 5.2 198 14.9 274 20.6 665 50.0 124 9.3

26 Sulawesi Selatan 5,144 403 7.8 662 12.9 1,128 21.9 2,578 50.1 373 7.3

27 Sulawesi Tenggara 867 46 5.3 105 12.1 137 15.8 415 47.9 164 18.9

28 Gorontalo 400 35 8.8 24 6.0 81 20.3 204 51.0 56 14.0

29 Sulawesi Barat 217 12 5.5 21 9.7 54 24.9 100 46.1 30 13.8

30 Maluku 1,465 44 3.0 67 4.6 157 10.7 849 58.0 348 23.8

31 Maluku Utara 479 20 4.2 20 4.2 57 11.9 171 35.7 211 44.1

32 Papua Barat 686 53 7.7 22 3.2 66 9.6 445 64.9 100 14.6

33 Papua 1,426 20 1.4 93 6.5 229 16.1 794 55.7 290 20.3

128,750 10,807 8.4 15,352 11.9 30,348 23.6 57,147 44.4 15,096 11.7 Sumber: Ditjen Pelayanan Medik, Depkes RI

JUMLAH TEMPAT TIDUR DI RUMAH SAKIT UMUM

Kelas Perawatan V I P Kelas I Kelas II Kelas III Tanpa Kelas

MENURUT KELAS PERAWATAN DAN PROVINSI TAHUN 2008

Indonesia

Total Tempat Tidur No Provinsi

Lampiran 5.7

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Nanggroe Aceh Darussalam 2 11 7 20 2 Sumatera Utara 1 4 21 5 31 3 Sumatera Barat 2 12 2 16 4 Riau 1 7 3 11 5 Jambi 1 7 1 9 6 Sumatera Selatan 1 10 3 14 7 Bengkulu 1 3 4 8 8 Lampung 1 7 1 9 9 Kepulauan Bangka Belitung 3 1 4 10 Kepulauan Riau 4 4 11 DKI Jakarta 1 6 1 8 12 Jawa Barat 1 11 18 1 31 13 Jawa Tengah 1 16 24 1 42 14 DI Yogyakarta 1 1 4 6 15 Jawa Timur 1 11 30 6 48 16 Banten 2 3 5 17 Bali 1 4 4 9 18 Nusa Tenggara Barat 1 6 7 19 Nusa Tenggara Timur 1 3 11 15 20 Kalimantan Barat 1 8 4 13 21 Kalimantan Tengah 1 5 8 14 22 Kalimantan Selatan 1 9 1 11 23 Kalimantan Timur 3 7 4 14 24 Sulawesi Utara 1 4 3 8 25 Sulawesi Tengah 2 6 1 9 26 Sulawesi Selatan 1 1 21 4 27 27 Sulawesi Tenggara 1 5 1 7 28 Gorontalo 2 1 3 29 Sulawesi Barat 1 1 30 Maluku 2 5 8 31 Maluku Utara 2 4 6 32 Papua Barat 3 2 5 33 Papua 1 4 4 9

8 79 256 88 432 Sumber: Ditjen Pelayanan Medik, Depkes RI 2008 (per 1 September 2008)

Indonesia

Kelas A Kelas B Kelas C No Provinsi Kelas D Total

JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DEPKES/PEMDA MENURUT KELAS DAN PROVINSI TAHUN 2008

Lampiran 5.8

RS TT RS TT RS TT RS TT RS TT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 RS Jiwa 51 8,535 51 8,527 51 8,630 51 8,726 51 8,781

2 RS Kusta 22 2,248 22 2,446 22 2,137 22 2,133 22 2,168

3 RS TP 9 751 9 766 9 718 10 757 11 782

4 RS Mata 10 460 10 475 10 459 10 418 10 418

5 RS OP 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187

6 RS Penyakit Infeksi 1 144 1 127 1 144 1 144 1 144

7 RS Jantung 2 234 2 234 2 234 2 234 2 239

8 RS Kanker 1 128 1 129 1 172 1 172 1 172

9 RS Bersalin 55 2,439 56 2,533 57 2,458 57 2,635 57 2,577

10 RS Ibu dan Anak 63 3,100 64 3,629 69 3,388 74 3,556 79 3,804

11 RS Khusus Lainnya 55 1,365 56 1,427 57 1,420 57 1,450 57 1,516

270 19,591 273 20,480 280 19,947 286 20,412 292 20,788

Sumber: Ditjen Pelayanan Medik, Depkes RI (per 1 September 2008)

Jumlah

No Jenis Rumah Sakit

JUMLAH RUMAH SAKIT KHUSUS DAN TEMPAT TIDURNYA MENURUT JENIS RUMAH SAKIT TAHUN 2004 2008

Tahun 2008 Tahun 2007 Tahun 2004 Tahun 2005 Tahun 2006

Lampiran 5.9

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0

2 Sumatera Utara 10 10 10 2 2 3 78 78 78 4 6 9 19 22 26 39 39 41

3 Sumatera Barat 0 0 2 0 0 0 5 11 11 0 1 1 2 2 3 5 6 15

4 Kepulauan Riau 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 0 0 0

5 Riau 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Kepulauan Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

7 Jambi 1 1 1 0 0 0 4 4 0 0 0 2 2 2 1 1 2

8 Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Sumatera Selatan 1 0 1 2 2 2 4 5 6 1 1 1 2 2 3 1 1 2

10 Lampung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0

11 Banten 26 30 30 6 0 6 35 43 47 6 9 15 44 56 76 38 38 38

12 DKI Jakarta 34 22 22 7 7 7 74 28 28 22 29 37 76 84 103 99 99 20

13 Jawa Barat 76 76 77 37 32 32 143 184 184 26 49 63 124 137 162 108 108 108

14 Jawa Tengah 31 31 31 1 0 0 36 36 36 7 11 14 36 42 50 45 45 45

15 DI Yogyakarta 1 1 1 0 0 0 39 42 42 2 3 3 2 2 3 8 8 8

16 Jawa Timur 51 59 54 17 17 17 343 343 411 6 13 17 50 55 64 148 150 150

17 Bali 1 1 1 0 0 0 6 13 13 0 0 0 0 0 0 2 2 5

18 Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0 0 9 9 9 1 1 2 0 0 0 0 0 0

19 Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Kalimantan Barat 0 0 0 0 0 0 9 9 9 0 0 0 2 2 2 0 0 0

21 Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 0 23 24 26 0 0 0 2 2 2 18 18 19

23 Kalimantan Timur 0 0 0 0 0 0 11 11 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 0 8 8 9 0 0 0 2 2 3 0 0 0

25 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Gorontalo 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Sulawesi Selatan 1 0 0 0 0 0 1 8 10 0 0 0 1 1 1 0 0 0

29 Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Maluku 0 0 0 0 0 0 4 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 Papua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

233 231 232 72 60 67 837 862 951 76 125 164 369 416 507 512 515 453

Sumber: Ditjen Yanfar dan Alkes, Depkes RI 2008

TOTAL

PROVINSI NO Industri Kosmetika Industri Farmasi Industri Obat Tradisional (IOT) Perbekalan Kesehatan dan Rumah

Tangga (PKRT) Industri Kecil Obat Tradisional

(IKOT) Produksi Alat Kesehatan

JUMLAH SARANA PRODUKSI BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2008

Lampiran 5.10

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 38 58 51 124 119 170 540 534 576 0 0 0 98 98 99

2 Sumatera Utara 110 110 103 386 386 769 259 259 738 6 10 13 0 0 128

3 Sumatera Barat 76 71 74 190 193 296 360 361 482 0 0 0 101 101 57

4 Kepulauan Riau 20 20 28 105 98 129 279 286 336 2 2 2 19 19 38

5 Riau 82 44 81 269 269 313 606 290 328 2 2 3 195 195 235


7 Jambi 45 31 47 119 121 151 141 137 167 0 0 0 85 85 44

8 Bengkulu 14 17 17 46 77 96 90 104 95 0 0 0 1 64 72


10 Lampung 54 74 48 162 162 212 122 123 157 1 1 1 39 39 65

11 Banten 62 34 79 426 137 137 9 9 9 14 25 31 12 12 12

12 DKI Jakarta 310 521 279 1,234 807 1,162 493 349 732 326 435 499 268 268 268

13 Jawa Barat 369 343 365 2,073 1,230 2,256 393 420 872 29 43 58 295 295 244

14 Jawa Tengah 249 328 329 1,133 522 522 600 361 361 8 13 17 0 0 0

15 DI Yogyakarta 50 55 42 113 123 355 58 43 52 2 3 4 28 28 96

16 Jawa Timur 428 370 461 1,721 890 1,586 217 218 218 17 22 27 399 399 274

17 Bali 72 81 81 336 179 383 104 104 159 0 2 3 52 52 109







24 Sulawesi Utara 41 43 43 89 100 122 125 49 40 0 0 0 82 82 109

25 Sulawesi Barat 0 0 1 29 29 28 50 33 33 0 0 0 0 0 8

26 Sulawesi Tengah 23 31 23 75 41 124 110 112 112 0 0 0 35 35 102

27 Gorontalo 4 5 5 34 36 55 42 42 41 0 0 0 14 41 25



30 Maluku Utara 3 3 6 34 34 34 25 25 25 0 0 0 12 12 64

31 Maluku 15 15 18 47 47 60 94 80 125 0 0 0 32 32 62

32 Papua Barat 9 13 13 57 57 71 45 45 44 0 0 0 2 2 2

33 Papua 35 36 38 102 83 127 49 94 13 0 0 0 108 108 151

2,503 2,789 2,743 10,332 6,816 10,931 7,000 5,915 7,940 412 567 667 2,521 2,611 3,296

Sumber: Ditjen Yanfar dan Alkes, Depkes RI 2008

JUMLAH SARANA DISTRIBUSI BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2008

TOTAL

NO PROVINSI Pedagang Besar Farmasi Toko Obat Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Sub Penyalur Alat Kesehatan

(PAK) Apotik

Lampiran 5.11

KESMAS GIZI

Kesehatan

Gigi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 3 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

2 Sumatera Utara 1 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9

3 Sumatera Barat 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

4 Riau 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

5 Jambi 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

6 Sumatera Selatan 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8

7 Bengkulu 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

8 Lampung 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8

9 Kepulauan Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Kepulauan Riau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 DKI Jakarta 4 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 16

12 Jawa Barat 5 6 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 16

13 Jawa Tengah 6 4 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 2 0 1 20

14 DI Yogyakarta 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6

15 Jawa Timur 7 6 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 19

16 Banten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Bali 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

18 Nusa Tenggara Barat 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5

19 Nusa Tenggara Timur 3 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

20 Kalimantan Barat 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6

21 Kalimantan Tengah 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

22 Kalimantan Selatan 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6

23 Kalimantan Timur 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4

24 Sulawesi Utara 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

25 Sulawesi Tengah 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

26 Sulawesi Selatan 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 9

27 Sulawesi Tenggara 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

28 Gorontalo 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

29 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Maluku 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

31 Maluku Utara 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

32 Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 Papua 7 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

67 52 18 6 1 20 26 2 1 1 1 12 2 3 1 1 214

31.3 24.3 8.4 2.8 0.5 9.3 12.1 0.9 0.5 0.5 0.5 5.6 0.9 1.4 0.5 0.5 100

Sumber: Pusdiknakes, PPSDM Kesehatan,Depkes

Terapi Wicara Akupunktur Ortotik Prostetik

Analis Kesehatan Teknik Elektromedik

Teknik Radio Diagnostik

Teknik Gigi

%

TOTAL

Keperawatan Kebidanan

No Provinsi Kesehatan Lingkungan

Okupasi Terapi Gizi Fisioterapi

TOTAL

JUMLAH INSTITUSI POLITEKNIK KESEHATAN (POLTEKKES) MENURUT JURUSAN DAN PROVINSI TAHUN 2008

Jurusan / Program Studi

Farmasi

KEPERAWATAN KEFARMASIAN KETEKNISIAN MEDIS KETERAPIAN FISIK

Analis Farmasi & Makanan


1 Banda Aceh 9 1 14 6 85.71 0 0 7 77.78 2 22.22

2 Medan 9 2 22 5 55.56 2 22.22 9 100 0 0

3 Pekanbaru 5 0 0 2 100 0 0 2 40 3 60.00

4 Padang 7 5 83 1 16.67 0 0 6 85.71 1 14.29

5 Jambi 4 2 50 2 50 0 0 4 100 0 0

6 Bengkulu 4 2 100 0 0 0 0 2 50 2 50.00

7 Palembang 8 0 0 8 100 0 0 8 100 0 0

8 Tanjung Karang 8 0 0 7 100 0 0 7 87.50 1 12.50

9 Jakarta I 3 2 67 1 33.33 0 0 3 100 0 0

10 Jakarta II 7 4 57 3 42.86 0 0 7 100 0 0

11 Jakarta III 6 6 100 0 0 0 0 6 100 0 0

12 Bandung 11 9 82 2 18.18 0 0 11 100 0 0

13 Tasikmalaya 5 5 100 0 0 0 0 5 100 0 0

14 Yogyakarta 6 4 67 2 33.33 0 0 6 100 0 0

15 Semarang 13 9 82 2 18.18 0 0 11 84.62 2 15.38

16 Surakarta 7 2 50 2 50 0 0 4 57.14 3 42.86

17 Surabaya 12 7 58 5 41.67 0 0 12 100 0 0

18 Malang 7 5 71 2 28.57 0 0 7 100 0 0

19 Denpasar 5 2 40 3 60 0 0 5 100 0 0

20 Mataram 5 3 60 2 40 0 0 5 100 0 0

21 Kupang 8 0 0 7 100 0 0 7 87.50 1 12.50

22 Pontianak 6 2 50 2 50 0 0 4 66.67 2 33.33

23 Palangkaraya 3 0 0 2 100 0 0 2 66.67 1 33.33

24 Samarinda 4 1 50 1 50 0 0 2 50 2 50.00

25 Banjarmasin 6 3 50 3 50 0 0 6 100 0 0

26 Palu 4 0 0 4 100 0 0 4 100 0 0

27 Makassar 9 1 13 7 87.50 0 0 8 88.89 1 11.11

28 Kendari 3 0 0 3 100 0 0 3 100 0 0

29 Manado 6 0 0 4 100 0 0 4 66.67 2 33.33

30 Gorontalo 3 0 0 0 0 3 100.00 3 100 0 0

31 Ambon 6 0 0 4 66.67 2 33.33 6 100 0 0

32 Ternate 3 0 0 2 100 0 0 2 66.67 1 33.33

33 Jayapura 12 0 0 5 100 0 0 5 41.67 7 58.33

214 77 42.08 99 54.10 7 3.83 183 85.51 31 14.49 Sumber: Pusdiknakes, PPSDM Kesehatan,Depkes

C Jumlah Jurusan/program Studi

Jurusan Terakreditasi Belum Terakreditasi

Jumlah

JUMLAH STRATA AKREDITASI JURUSAN/PROGRAM STUDI POLITEKNIK KESEHATAN (POLTEKKES) KUMULATIF SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2008

No Poltekkes

S t r a t a

A B

Lampiran 5.13

Kesmas Gizi

SPK

SPRG

AKPE

R

AKBID

AKG

SMF

SMKF

AKAFA

RMA

AKFA

R

AKL

AKZI

AKFIS

ATW

DIII A

KUPU

NTU

R

SMAK

ATG

AAK

ATR

O

ARO

APIKES

ATE

M

DI PT

TD

DIII

Kardiovaskuler

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) 1 Nanggroe Aceh Darussalam 2 0 13 27 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 51

2 Sumatera Utara 1 0 42 51 0 4 0 3 1 1 2 2 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 113

3 Sumatera Barat 0 0 13 10 0 1 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 34

4 Riau 0 0 7 18 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 32

5 Jambi 0 0 7 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14

6 Sumatera Selatan 0 0 12 16 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 35

7 Bengkulu 0 0 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

8 Lampung 0 0 6 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18

9 Kepulauan Bangka Belitung 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

10 Kepulauan Riau 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3

11 DKI Jakarta 1 2 35 25 0 7 0 2 2 1 2 2 1 0 2 1 0 1 2 2 1 1 1 91

12 Jawa Barat 0 0 13 12 0 4 13 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 50

13 Jawa Tengah 2 0 44 44 0 4 0 3 7 3 2 2 0 0 2 0 4 1 2 6 2 0 0 128

14 DI Yogyakarta 0 0 5 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 16

15 Jawa Timur 0 1 42 24 0 5 1 3 2 1 2 1 0 2 1 1 4 0 1 2 0 0 0 93

16 Banten 0 0 5 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

17 Bali 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

18 Nusa Tenggara Barat 1 0 4 7 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16

19 Nusa Tenggara Timur 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

20 Kalimantan Barat 0 0 6 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

21 Kalimantan Tengah 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7

22 Kalimantan Selatan 0 0 6 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

23 Kalimantan Timur 0 0 6 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

24 Sulawesi Utara 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

25 Sulawesi Tengah 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

26 Sulawesi Selatan 1 1 24 13 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 46

27 Sulawesi Tenggara 0 0 6 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13

28 Gorontalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Maluku 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

31 Maluku Utara 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

32 Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 Papua 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3

12 4 319 304 1 32 14 15 36 14 9 14 1 2 8 2 22 8 8 20 6 2 1 854 Sumber: Pusdiknakes, PPSDM Kesehatan, Depkes

MENURUT JURUSAN/PROGRAM STUDI DAN PROVINSI TAHUN 2008 JUMLAH INSTITUSI DIKNAKES NON POLITEKNIK KESEHATAN (POLTEKKES)

Keteknisian Medis Keterapian

Jumlah

Kefarmasian

JUMLAH

No Provinsi

Keperawatan

Lampiran 5.14

Jumlah

Institusi


1 Nanggroe Aceh Darussalam 51 1 3.70 20 74.07 6 22.22 27 52.94 24 47.06

2 Sumatera Utara 113 4 5.19 58 75.32 15 19.48 77 68.14 36 31.86

3 Sumatera Barat 34 2 9.52 16 76 3 14.29 21 61.76 13 38.24

4 Riau 32 1 7.14 13 92.86 0 0 14 43.75 18 56.25

5 Jambi 14 0 0 9 100 0 0 9 64.29 5 35.71

6 Sumatera Selatan 35 3 13.04 15 65.22 5 21.74 23 65.71 12 34.29

7 Bengkulu 9 1 20 4 80 0 0 5 55.56 4 44.44

8 Lampung 18 0 0 10 90.91 1 9.09 11 61.11 7 38.89

9 Kepulauan Bangka Belitung 4 0 0 2 100 0 0 2 50 2 50

10 Kepulauan Riau 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 3 100

11 DKI Jakarta 91 6 8 68 90.67 1 1.33 75 82.42 16 17.58

12 Jawa Barat 50 3 18.75 13 81.25 0 0 16 32 34 68

13 Jawa Tengah 128 13 14.44 69 76.67 8 8.89 90 70.31 38 29.69

14 DI Yogyakarta 16 1 11.11 8 88.89 0 0 9 56.25 7 43.75

15 Jawa Timur 93 20 26.67 54 72 1 1.33 75 80.65 18 19.35

16 Banten 16 1 20 4 80 0 0 5 31.25 11 68.75

17 Bali 4 0 0 3 100 0 0 3 75 1 25

18 Nusa Tenggara Barat 16 1 25 3 75 0 0 4 25 12 75

19 Nusa Tenggara Timur 5 0 0 3 100 0 0 3 60 2 40

20 Kalimantan Barat 10 2 25 6 75 0 0 8 80 2 20

21 Kalimantan Tengah 7 0 0 3 100 0 0 3 42.86 4 57.14

22 Kalimantan Selatan 14 4 40 6 60 0 0 10 71.43 4 28.57

23 Kalimantan Timur 14 2 25 5 62.50 1 12.50 8 57.14 6 42.86

24 Sulawesi Utara 5 0 0 4 80 1 20 5 100 0 0

25 Sulawesi Tengah 7 1 14.29 5 71.43 1 14.29 7 100 0 0

26 Sulawesi Selatan 46 1 5.26 14 73.68 4 21.05 19 41.30 27 58.70

27 Sulawesi Tenggara 13 0 0 7 100 0 0 7 53.85 6 46.15

28 Gorontalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00

29 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00

30 Maluku 1 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0

31 Maluku Utara 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2 100

32 Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00

33 Papua 3 0 0 1 100 0 0 1 33.33 2 66.67

854 67 12.45 424 78.81 47 8.74 538 63 316 37

Sumber: Pusdiknakes, PPSDM Kesehatan,Depkes

Jumlah

No Provinsi

S t r a t a

A B C telah terakreditasi

JUMLAH STRATA AKREDITASI INSTITUSI NON POLTEKKES KUMULATIF SAMPAI DESEMBER TAHUN 2008

Belum Terakreditasi Institusi yang

Lampiran 5.15

(1) (3) (4) (5) (6) A KEPERAWATAN

1 Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) 3 5 4 12 2 Akademi Keperawatan (AKPER) 69 15 235 319 3 Akademi Kebidanan (AKBID) 17 1 286 304 4 Sekolah Pengatur Rawat Gigi (SPRG) 0 3 1 4 5 (AKG) 0 0 1 1

89 24 527 640 B KEFARMASIAN

1 Sekolah Menengah Farmasi (SMF) 0 2 30 32 2 SMKF 0 0 14 14 3 Akademi Analis Farmasi dan Makanan (AKAFARMA) 0 0 15 15 4 Akademi Farmasi (AKFAR) 2 1 33 36

2 3 92 97 C KESEHATAN MASYARAKAT

1 Akademi Kesehatan Lingkungan (AKL) 1 0 13 14 1 0 13 14

D 1 Akademi Gizi (AKZI) 1 0 8 9

1 0 8 9 E KETERAPIAN FISIK

1 Akademi Fisioterapi (AKFIS) 0 0 14 14 2 AOT 0 0 0 0 3 Akademi Terapi Wicara (ATW) 0 0 1 1 4 Akademi Akupunktur 0 0 2 2

0 0 17 17 F KETEKNISIAN MEDIS

1 Sekolah Menengah Analis Kesehatan (SMAK) 1 1 6 8 2 Akademi Analis Kesehatan (AAK) 2 0 20 22 3 Akademi Tekniker Gigi (ATG) 0 1 1 2 4 DI Pendidikan Teknik Transfusi Darah (PTTD) 0 0 2 2 5 Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (ATRO) 0 0 8 8 6 Akademi Perekam Informasi Kesehatan (APIKES) 0 0 20 20 7 Akademi Teknik Elektromedik (ATEM) 0 1 5 6 8 Akademi Refraksionis Optisi (ARO) 0 0 8 8 9 Akademi Teknik Kardiovaskuler 0 0 1 1

3 3 71 77 96 30 728 854

11.24 3.51 85.25 100 Sumber: Pusdiknakes, PPSDM Kesehatan,Depkes

%

JUMLAH INSTITUSI DIKNAKES NONPOLTEKKES MENURUT STATUS KEPEMILIKAN KUMULATIF SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2008

Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

GIZI

Jumlah

(2)

No. Jenis Tenaga Kesehatan Pemda TNI / Polri Swasta

Pria Wanita Jumlah Dokter Dokter Gigi Bidan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 4,293,915 6,629 622 491 1,113 160 5,608 3,517 4,871 25.92 3.73 130.60 2 Sumatera Utara 13,042,321 5,851 1,788 1,096 2,884 503 10,191 5,112 6,469 22.11 3.86 78.14 3 Sumatera Barat 4,763,103 967 611 517 1,128 261 3,295 2,002 2,015 23.68 5.48 69.18 4 Riau 5,189,158 1,636 590 437 1,027 228 2,397 2,168 4,778 19.79 4.39 46.19 5 Jambi 2,788,275 1,303 297 217 514 98 1,679 1,149 4,124 18.43 3.51 60.22 6 Sumatera Selatan 7,121,795 3,243 572 453 1,025 111 4,064 2,408 7,012 14.39 1.56 57.06 7 Bengkulu 1,641,918 1,378 302 258 560 167 1,637 852 2,574 34.11 10.17 99.70 8 Lampung 7,391,119 2,379 461 305 766 131 3,035 1,990 6,397 10.36 1.77 41.06 9 Kepulauan Bangka Belitung 1,122,526 361 130 77 207 41 408 536 515 18.44 3.65 36.35 10 Kepulauan Riau 1,453,077 340 279 166 445 120 640 683 570 30.62 8.26 44.04 11 DKI Jakarta 9,146,181 267 2,180 1,302 3,482 529 1,209 228 270 38.07 5.78 13.22 12 Jawa Barat 40,918,296 6,016 3,847 2,206 6,053 901 10,406 7,536 17,510 14.79 2.20 25.43 13 Jawa Tengah 32,626,386 8,635 3,616 2,003 5,619 776 11,990 9,775 17,047 17.22 2.38 36.75 14 DI Yogyakarta 3,468,505 438 858 497 1,355 241 946 1,008 1,266 39.07 6.95 27.27 15 Jawa Timur 37,094,841 8,541 4,252 2,471 6,723 1,176 12,243 9,595 15,411 18.12 3.17 33.00 16 Banten 9,602,447 1,520 951 556 1,507 277 2,819 1,451 5,609 15.69 2.88 29.36 17 Bali 3,515,995 722 943 391 1,334 216 1,597 1,577 263 37.94 6.14 45.42 18 Nusa Tenggara Barat 4,363,758 930 339 164 503 100 1,149 1,937 3,965 11.53 2.29 26.33 19 Nusa Tenggara Timur 4,534,317 3,086 387 360 747 139 3,319 3,052 8,744 16.47 3.07 73.20 20 Kalimantan Barat 4,249,112 1,960 339 171 510 139 1,466 2,057 7,052 12.00 3.27 34.50 21 Kalimantan Tengah 2,057,301 1,476 227 178 405 85 1,256 1,657 3,908 19.69 4.13 61.05 22 Kalimantan Selatan 3,446,636 2,007 322 215 537 134 1,814 1,378 2,927 15.58 3.89 52.63 23 Kalimantan Timur 3,094,674 1,421 492 332 824 182 1,352 2,131 2,721 26.63 5.88 43.69 24 Sulawesi Utara 2,208,014 1,592 633 557 1,190 57 1,394 2,041 1,570 53.89 2.58 63.13 25 Sulawesi Tengah 2,438,369 1,785 244 198 442 54 1,827 1,777 3,345 18.13 2.21 74.93 26 Sulawesi Selatan 7,805,024 2,972 856 748 1,604 349 3,374 4,164 6,479 20.55 4.47 43.23 27 Sulawesi Tenggara 2,074,977 2,124 173 164 337 90 1,321 1,630 4,215 16.24 4.34 63.66 28 Gorontalo 972,211 669 107 123 230 32 433 557 1,355 23.66 3.29 44.54 29 Sulawesi Barat 1,032,255 564 85 106 191 51 437 613 1,634 18.50 4.94 42.33 30 Maluku 1,320,755 924 167 136 303 39 1,291 1,473 2,995 22.94 2.95 97.75 31 Maluku Utara 959,601 1,199 131 122 253 30 889 671 2,232 26.37 3.13 92.64 32 Papua Barat 729,966 3,623 198 184 382 129 829 1,260 1,537 52.33 17.67 113.57 33 Papua 2,056,514 1,324 339 220 559 103 1,759 2,620 4,090 27.18 5.01 85.53

228,523,300 77,882 27,338 17,421 44,759 7,649 98,074 80,605 155,470 19.59 3.35 42.92 Sumber : Pendataan Potensi Desa/Kelurahan 2008, BPS Diolah oleh Pusat Data dan Informasi, Depkes

MENURUT PROVINSI TAHUN 2008 JUMLAH DAN RASIO TENAGA KESEHATAN HASIL PENDATAAN POTENSI DESA

Lampiran 5.16

Dokter Gigi Bidan

Nakes Lainnya Mantri

Kesehatan

Dokter

Jumlah Penduduk Dukun Bayi

Rasio Per 100.000 Penduduk

TOTAL

No Provinsi Jumlah Desa

JUMLAH TENAGA KESEHATAN

Dokter Spesialis

Dokter Umum

Dokter Gigi Perawat Perawat

Gigi

Bidan (tidak

termasuk Bidan di desa)

Bidan di Desa /di

Poskesdes

Apoteker & S1

Farmasi

Asisten Apoteker

Kefarmasi an

Analis Farmasi

Kesmas (S1)

Kesmas (S2) Sanitarian Gizi Keterapian

Fisik Keteknisi an Medis Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 3 362 72 2,291 126 1,986 1,235 3 80 36 64 146 1 366 229 4 149 7,153

2 Sumatera Utara 1 920 383 4,295 102 5,123 1,003 3 142 185 60 122 1 321 326 1 213 13,201

3 Sumatera Barat 4 306 167 1,569 162 1,707 447 8 165 46 54 125 5 213 167 2 133 5,280

4 R i a u 3 369 165 1,649 38 1,040 124 2 40 43 12 19 0 118 93 0 75 3,790

5 J a m b i 0 248 71 1,212 0 1,070 0 0 0 79 0 25 0 193 64 0 142 3,104

6 Sumatera Selatan 8 365 104 2,157 181 1,703 486 10 130 30 93 214 12 285 193 0 46 6,017

7 Bengkulu 0 246 75 1,089 114 1,124 473 7 76 0 6 63 3 83 67 5 24 3,455

8 Lampung 1 278 114 1,642 172 1,237 640 8 56 0 40 95 4 238 137 0 30 4,692

9 Bangka Belitung 0 88 29 534 29 229 94 1 15 13 9 31 12 33 19 0 10 1,146

10 Kepulauan Riau 2 180 71 654 14 286 67 2 13 25 10 6 1 21 21 0 17 1,390

11 DKI Jakarta 63 582 511 1,119 183 1,074 0 45 117 0 37 49 10 152 197 10 56 4,205

12 Jawa Barat 5 1,241 758 5,063 376 2,955 1,766 7 155 122 70 605 17 604 437 33 242 14,456

13 Jawa Tengah 8 1,708 690 5,149 755 6,406 1,763 28 502 0 174 330 22 706 638 26 186 19,091

14 DI Yogyakarta 3 292 163 785 44 512 124 0 18 42 14 49 3 132 120 0 128 2,429

15 Jawa Timur 5 1,301 736 5,152 136 6,576 128 25 218 136 98 140 2 1,161 1,597 1 209 17,621

16 Banten 0 335 161 1,302 0 1,270 0 0 0 10 0 61 0 103 61 0 30 3,333

17 B a l i 3 254 146 1,033 156 867 270 3 65 15 15 70 5 220 90 1 11 3,224

18 Nusa Tenggara Barat 0 153 59 1,097 37 615 195 2 16 35 3 60 0 127 139 0 73 2,611

19 Nusa Tenggara Timur 0 269 68 1,892 155 1,153 766 9 78 35 53 28 0 234 136 0 25 4,901

20 Kalimantan Barat 0 210 71 1,674 55 1,009 0 1 10 28 17 15 0 196 126 0 121 3,533

21 Kalimantan Tengah 0 149 41 1,050 70 683 131 7 13 6 14 10 0 84 61 0 28 2,347

22 Kalimantan Selatan 0 295 78 1,269 14 1,272 77 2 7 137 0 73 0 290 182 0 150 3,846

23 Kalimantan Timur 0 220 123 1,073 0 632 0 0 0 51 0 19 0 263 75 0 45 2,501

24 Sulawesi Utara 0 232 21 957 57 384 148 1 36 3 3 11 1 140 57 0 1 2,052

25 Sulawesi Tengah 0 173 47 1,406 11 1,318 7 0 11 20 0 80 0 262 64 0 22 3,421

26 Sulawesi Selatan 0 455 215 2,483 47 1,381 273 4 24 47 27 316 2 388 286 0 205 6,153

27 Sulawesi Tenggara 0 138 41 1,190 34 441 305 3 15 3 10 56 23 167 171 2 273 2,872

28 Gorontalo 0 77 15 396 14 250 0 0 2 2 0 26 1 126 70 0 3 982

29 Sulawesi Barat 0 67 22 523 6 154 81 4 8 2 4 40 3 46 42 4 19 1,025

30 Maluku 0 35 3 488 5 297 79 1 1 0 2 7 0 83 46 0 13 1,060

31 Maluku Utara 0 38 8 301 0 283 0 0 0 14 0 10 0 36 51 0 6 747

32 Papua Barat 0 122 16 1,190 7 692 55 4 11 3 3 13 0 60 49 0 43 2,268

33 Papua 0 157 34 1,510 7 967 56 2 5 16 43 41 0 89 95 0 102 3,124

109 11,865 5,278 55,194 3,107 46,696 10,793 192 2,029 1,184 935 2,955 128 7,540 6,106 89 2,830 157,030 Sumber : Pusdatin, Depkes 2008

TOTAL

JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS MENURUT JENIS DAN PROVINSI TAHUN 2008

Lampiran 5.17

No Provinsi

No Provinsi Jumlah Puskesmas Dokter Umum Dokter Gigi Perawat Bidan Rasio Dokter

Umum Rasio Dokter Gigi Rasio Perawat Rasio Bidan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 301 362 72 2,291 3,221 1.20 0.24 7.61 10.70 2 Sumatera Utara 495 920 383 4,295 6,126 1.86 0.77 8.68 12.38 3 Sumatera Barat 227 306 167 1,569 2,154 1.35 0.74 6.91 9.49 4 R i a u 183 369 165 1,649 1,164 2.02 0.90 9.01 6.36 5 J a m b i 158 248 71 1,212 1,070 1.57 0.45 7.67 6.77 6 Sumatera Selatan 278 365 104 2,157 2,189 1.31 0.37 7.76 7.87 7 Bengkulu 142 246 75 1,089 1,597 1.73 0.53 7.67 11.25 8 Lampung 253 278 114 1,642 1,877 1.10 0.45 6.49 7.42 9 Bangka Belitung 50 88 29 534 323 1.76 0.58 10.68 6.46 10 Kepulauan Riau 59 180 71 654 353 3.05 1.20 11.08 5.98 11 DKI Jakarta 351 582 511 1,119 1,074 1.66 1.46 3.19 3.06 12 Jawa Barat 999 1,241 758 5,063 4,721 1.24 0.76 5.07 4.73 13 Jawa Tengah 842 1,708 690 5,149 8,169 2.03 0.82 6.12 9.70 14 DI Yogyakarta 120 292 163 785 636 2.43 1.36 6.54 5.30 15 Jawa Timur 940 1,301 736 5,152 6,704 1.38 0.78 5.48 7.13 16 Banten 194 335 161 1,302 1,270 1.73 0.83 6.71 6.55 17 B a l i 114 254 146 1,033 1,137 2.23 1.28 9.06 9.97 18 Nusa Tenggara Barat 142 153 59 1,097 810 1.08 0.42 7.73 5.70 19 Nusa Tenggara Timur 278 269 68 1,892 1,919 0.97 0.24 6.81 6.90 20 Kalimantan Barat 224 210 71 1,674 1,009 0.94 0.32 7.47 4.50 21 Kalimantan Tengah 169 149 41 1,050 814 0.88 0.24 6.21 4.82 22 Kalimantan Selatan 214 295 78 1,269 1,349 1.38 0.36 5.93 6.30 23 Kalimantan Timur 205 220 123 1,073 632 1.07 0.60 5.23 3.08 24 Sulawesi Utara 144 232 21 957 532 1.61 0.15 6.65 3.69 25 Sulawesi Tengah 144 173 47 1,406 1,325 1.20 0.33 9.76 9.20 26 Sulawesi Selatan 395 455 215 2,483 1,654 1.15 0.54 6.29 4.19 27 Sulawesi Tenggara 208 138 41 1,190 746 0.66 0.20 5.72 3.59 28 Gorontalo 73 77 15 396 250 1.05 0.21 5.42 3.42 29 Sulawesi Barat 70 67 22 523 235 0.96 0.31 7.47 3.36 30 Maluku 153 35 3 488 376 0.23 0.02 3.19 2.46 31 Maluku Utara 91 38 8 301 283 0.42 0.09 3.31 3.11 32 Papua Barat 96 122 16 1,190 747 1.27 0.17 12.40 7.78 33 Papua 236 157 34 1,510 1,023 0.67 0.14 6.40 4.33

8,548 11,865 5,278 55,194 57,489 1.39 0.62 6.46 6.73 Sumber : Pusdatin, Depkes 2008

TOTAL

Lampiran 5.18 RASIO DOKTER, DOKTER GIGI, PERAWAT DAN BIDAN TERHADAP JUMLAH PUSKESMAS


Lampiran 5.19

Jumlah Tenaga Non Kesehatan

Pekarya TU Sopir Keuangan Tenaga Non Kesehatan Lain Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 243 81 25 32 102 483

2 Sumatera Utara 261 304 1 12 126 704

3 Sumatera Barat 258 100 91 22 165 636

4 Riau 78 129 38 40 72 357

5 Jambi 105 62 14 10 22 213

6 Sumatera Selatan 343 276 16 20 181 836

7 Bengkulu 213 110 33 73 99 528

8 Lampung 247 121 50 141 164 723

9 Kepulauan Bangka Belitung 86 67 35 22 45 255

10 Kepulauan Riau 28 30 26 3 70 157

11 DKI Jakarta 417 341 83 135 540 1,516

12 Jawa Barat 665 840 97 239 607 2,448

13 Jawa Tengah 1,409 1,701 547 944 2,143 6,744

14 DI Yogyakarta 213 486 45 50 189 983

15 Jawa Timur 991 3,093 406 480 1,001 5,971

16 Banten 76 261 50 15 90 492

17 Bali 173 93 67 24 246 603

18 Nusa Tenggara Barat 139 122 32 16 112 421

19 Nusa Tenggara Timur 345 143 99 23 37 647

20 Kalimantan Barat 322 252 21 24 37 656

21 Kalimantan Tengah 148 63 1 4 31 247

22 Kalimantan Selatan 267 96 30 6 32 431

23 Kalimantan Timur 150 288 23 1 42 504

24 Sulawesi Utara 114 48 2 2 7 173

25 Sulawesi Tengah 52 60 5 1 3 121

26 Sulawesi Selatan 398 225 40 60 39 762

27 Sulawesi Tenggara 43 63 12 17 37 172

28 Gorontalo 43 13 7 3 6 72

29 Sulawesi Barat 49 38 11 4 11 113

30 Maluku 32 15 1 0 3 51

31 Maluku Utara 13 12 1 6 26 58

32 Papua Barat 15 37 3 14 27 96

33 Papua 70 47 14 10 57 198

8,006 9,617 1,926 2,453 6,369 28,371 Sumber : Pusdatin, Depkes 2008

JUMLAH TENAGA NON KESEHATAN DI PUSKESMAS MENURUT JENIS DAN PROVINSI TAHUN 2008

TOTAL

No Provinsi

Biasa Terpencil Sangat Terpencil Jumlah Biasa Terpencil Sangat

Terpencil Jumlah Biasa Terpencil Sangat Terpencil Jumlah Biasa Terpencil Sangat

Terpencil Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 35 123 146 304 3 22 48 73 110 1150 0 1,260 148 1295 194 1,637

2 Sumatera Utara 191 195 73 459 41 47 16 104 954 1150 0 2,104 1186 1392 89 2,667

3 Sumatera Barat 86 58 31 175 20 28 21 69 218 26 0 244 324 112 52 488

4 Riau 74 91 28 193 16 41 14 71 183 335 0 518 273 467 42 782

5 Jambi 52 87 61 200 1 10 35 46 41 210 0 251 94 307 96 497

6 Sumatera Selatan 47 58 0 105 5 3 3 11 96 105 0 201 148 166 3 317

7 Bengkulu 13 45 28 86 2 4 9 15 31 145 0 176 46 194 37 277

8 Lampung 51 50 19 120 14 17 11 42 570 52 0 622 635 119 30 784

9 Kep.Bangka Belitung 21 2 4 27 4 1 2 7 43 3 0 46 68 6 6 80

10 Kepulauan Riau 14 28 15 57 2 14 14 30 19 82 0 101 35 124 29 188

11 DKI Jakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Jawa Barat 133 0 0 133 70 0 0 70 776 131 0 907 979 131 0 1,110

13 Jawa Tengah 371 0 0 371 106 1 0 107 1779 4 0 1,783 2256 5 0 2,261

14 DI Yogyakarta 59 0 0 59 36 0 0 36 102 0 0 102 197 0 0 197

15 Jawa Timur 205 0 0 205 133 0 0 133 1446 37 0 1,483 1784 37 0 1,821

16 Banten 70 0 0 70 23 0 0 23 219 146 0 365 312 146 0 458

17 Bali 65 0 0 65 17 0 0 17 136 3 0 139 218 3 0 221

18 Nusa Tenggara Barat 25 35 12 72 8 11 5 24 35 23 0 58 68 69 17 154

19 Nusa Tenggara Timur 0 36 233 269 0 12 109 121 0 77 0 77 0 125 342 467

20 Kalimantan Barat 3 45 92 140 0 3 44 47 0 104 0 104 3 152 136 291

21 Kalimantan Tengah 0 48 49 97 0 4 29 33 0 45 0 45 0 97 78 175

22 Kalimantan Selatan 10 86 69 165 0 13 42 55 1 170 0 171 11 269 111 391

23 Kalimantan Timur 33 43 21 97 6 18 21 45 5 14 0 19 44 75 42 161

24 Sulawesi Utara 9 61 44 114 1 3 10 14 1 31 0 32 11 95 54 160

25 Sulawesi Tengah 0 37 76 113 0 1 15 16 0 108 0 108 0 146 91 237

26 Sulawesi Tenggara 0 19 132 151 0 2 37 39 36 74 0 110 36 95 169 300

27 Sulawesi Selatan 71 67 28 166 50 29 16 95 99 82 0 181 220 178 44 442

28 Gorontalo 6 23 48 77 0 1 21 22 5 13 0 18 11 37 69 117

29 Sulawesi Barat 0 8 79 87 0 3 33 36 0 61 0 61 0 72 112 184

30 Maluku 0 9 144 153 0 3 49 52 0 99 0 99 0 111 193 304

31 Maluku Utara 2 4 47 53 0 3 13 16 0 41 0 41 2 48 60 110

32 Papua 0 24 121 145 0 3 17 20 0 1 0 1 0 28 138 166

33 Papua Barat 0 16 75 91 0 1 12 13 0 5 0 5 0 22 87 109

1,646 1,298 1,675 4,619 558 298 646 1,502 6,905 4,527 0 11,432 9,109 6,123 2,321 17,553

Sumber : Biro Kepegawaian, Depkes

Jumlah

Lampiran 5.20 JUMLAH TENAGA KESEHATAN DENGAN STATUS PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) YANG MASIH AKTIF


No Provinsi Jumlah Tenaga Dokter Umum Dokter Gigi Bidan

Lampiran 5.21

Alokasi Realisasi % Alokasi Realisasi % Alokasi Realisasi % Alokasi Realisasi % Alokasi Realisasi %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Sekretariat Jenderal 1,199,003,521,000 846,190,717,383 70.57 795,360,754,000 591,357,748,526 74.35 650,608,199,000 619,149,457,606 95.16 128,413,350,000 73,920,002,489 57.56 2,773,385,824,000 2,130,617,926,004 76.82

2 Inspektorat Jenderal 15,284,750,000 7,928,911,007 51.87 87,107,150,000 57,651,717,951 66.18 1,352,000,000 647,062,000 47.86 0 0 0 103,743,900,000 66,227,690,958 63.84

3 Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat 57,339,447,000 45,632,386,770 79.58 559,104,075,000 297,260,516,729 53.17 321,774,909,000 140,887,018,816 43.78 945,617,178,000 839,315,144,314 88.76 1,883,835,609,000 1,323,095,066,629 70.23

4 Ditjen Bina Pelayanan Medik 1,091,137,359,000 1,073,821,772,506 98.41 3,160,755,061,000 3,010,628,176,456 95.25 2,280,721,927,000 1,695,260,521,395 74.33 3,717,661,148,000 3,597,259,668,227 96.76 10,250,275,495,000 9,376,970,138,584 91.48

5 Ditjen Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan 166,766,613,000 136,826,478,396 82.05 288,958,216,000 229,671,754,266 79.48 325,343,786,000 272,338,857,706 83.71 70,616,457,000 53,942,281,541 76.39 851,685,072,000 692,779,371,909 81.34

6 Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan 8,676,850,000 7,851,277,369 90.49 59,259,412,000 52,714,787,042 88.96 3,915,445,000 638,123,000 16.30 985,621,900,000 942,421,208,219 95.62 1,057,473,607,000 1,003,625,395,630 94.91

7 Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 61,341,404,000 50,812,595,586 82.84 199,355,301,000 136,302,628,041 68.37 68,880,234,000 64,381,613,040 93.47 0 0 0 329,576,939,000 251,496,836,667 76.31

8 Badan Pusat Pemberdayaan SDM Kesehatan 379,702,159,000 353,543,921,636 93.11 424,138,006,000 303,879,700,640 71.65 272,651,405,000 255,213,229,237 93.60 148,792,463,000 127,625,235,219 85.77 1,225,284,033,000 1,040,262,086,732 84.90

2,979,252,103,000 2,522,608,060,653 84.67 5,574,037,975,000 4,679,467,029,651 83.95 3,925,247,905,000 3,048,515,882,800 77.66 5,996,722,496,000 5,634,483,540,009 93.96 18,475,260,479,000 15,885,074,513,113 85.98

Sumber : Biro Perencanaan dan Anggaran

Jumlah

JUMLAH ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN DEPARTEMEN KESEHATAN MENURUT ESELON I TAHUN ANGGARAN 2008

No Eselon I Belanja Pegawai

J u m l a h

Belanja Barang Belanja Moda Belanja Bantuan Sosial

Lampiran 5.22

(1) (2) (3) (4) (5) 1 Nangroe Aceh Darussalam 42,56 51,13 49,12 2 Sumatera Utara 23,70 20,96 22,17 3 Sumatera Barat 34,04 18,94 23,62 4 Riau 28,37 19,81 22,82 5 Jambi 29,55 15,32 19,40 6 Sumatera Selatan 31,18 17,00 21,91 7 Bengkulu 35,04 25,28 28,00 8 Lampung 31,15 19,17 21,84 9 Kepulauan Bangka Belitung 36,55 35,18 35,74 10 Kepulauan Riau 37,26 30,19 35,84 11 DKI Jakarta 22,01 0 22,01 12 Jawa Barat 26,55 20,58 23,75 13 Jawa Tengah 29,04 27,36 28,06 14 D.I. Yogyakarata 33,37 35,79 34,32 15 Jawa Timur 25,65 18,32 21,43 16 Banten 24,22 22,25 23,34 17 Bali 29,95 22,75 26,55 18 Nusa Tenggara Barat 466,5 29,27 35,85 19 Nusa Tenggara Timur 49,05 50,95 50,63 20 Kalimantan Barat 28,60 22,07 23,84 21 Kalimantan Tengah 22,59 18,98 20,04 22 Kalimantan Selatan 32,66 21,09 25,49 23 Kalimantan Timur 43,27 28,00 36,30 24 Sulawesi Utara 30,17 230,9 25,69 25 Sulawesi Tengah 37,81 25,27 27,85 26 Sulawesi Selatan 36,12 24,73 28,37 27 Sulawesi Tenggara 43,11 29,94 32,84 28 Gorontalo 39,46 31,81 33,86 29 Sulawesi Barat 28,13 39,84 38,07 30 Maluku 32,42 31,68 31,90 31 Maluku Utara 28,06 22,43 33,86 32 Papua Barat 39,42 38,87 39,02 33 Papua 42,24 57,10 52,40

28,40 24,23 26,05 Sumber: Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Depkes RI

PERSENTASE PENDUDUK DENGAN JAMINAN PEMBIAYAAN/ASURANSI KESEHATAN MENURUT PROVINSI DAN TIPE DAERAH TAHUN 2007

Indonesia


Lampiran 5.23

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Nangroe Aceh Darussalam 8.20 1.54 37.58 0.90 0.44 0.11 0.88 2 Sumatera Utara 5.52 2.59 9.37 4.05 0.86 0.03 0.17 3 Sumatera Barat 9.47 0.53 11.03 1.55 0.68 0.05 0.56 4 Riau 5.04 3.60 7.04 3.67 3.15 0.60 0.54 5 Jambi 6.89 2.33 7.85 1.35 0.49 0.16 1.03 6 Sumatera Selatan 4.63 1.61 13.45 1.82 0.67 0.03 0.25 7 Bengkulu 8.68 0.74 17.16 0.99 0.68 0.03 0.22 8 Lampung 5.06 1.50 13.59 0.91 0.33 0.03 0.71 9 Kepulauan. Bangka Belitung 5.63 3.28 8.16 1.82 0.87 0.07 17.17 10 Kepulauan Riau 4.62 6.69 7.21 13.78 2.14 0.17 3.32 11 DKI Jakarta 6.16 5.83 2.76 5.35 2.76 0.11 0.33 12 Jawa Barat 5.31 2.40 12.47 2.89 0.81 0.12 0.34 13 Jawa Tengah 5.45 0.97 18.49 1.50 0.33 0.06 1.68 14 D.I. Yogyakarata 11.90 1.20 12.04 1.97 0.95 0.17 0.49 15 Jawa Timur 4.94 1.20 12.04 1.97 0.95 0.17 0.49 16 Banten 4.13 4.49 10.65 3.94 0.92 0.04 0.36 17 Bali 8.53 2.11 6.99 3.07 1.01 0.17 5.50 18 Nusa Tenggara Barat 5.67 0.52 26.61 0.60 0.26 0.03 2.64 19 Nusa Tenggara Timur 6.79 0.29 38.86 0.23 0.41 3.05 1.44 20 Kalimantan Barat 6.19 0.75 15.20 0.84 0.30 0.08 0.70 21 Kalimantan Tengah 7.50 0.93 10.29 0.70 0.27 0.08 0.38 22 Kalimantan Selatan 8.23 2.07 11.26 2.48 0.74 0.09 1.59 23 Kalimantan Timur 7.68 3.10 11.97 7.82 1.73 0.17 5.27 24 Sulawesi Utara 8.97 0.41 12.89 1.85 0.66 1.12 0.37 25 Sulawesi Tengah 7.08 0.32 18.77 0.70 0.81 0.22 0.26 26 Sulawesi Selatan 8.29 0.92 16.45 1.18 0.40 0.17 1.41 27 Sulawesi Tenggara 9.26 0.26 21.10 0.96 0.21 0.05 1.31 28 Gorontalo 7.40 0.23 24.85 0.81 0.10 0.06 0.58 29 Sulawesi Barat 5.54 0.46 18.30 0.53 0.31 0.32 14.49 30 Maluku 7.49 0.31 23.14 0.45 0.28 0.05 0.42 31 Maluku Utara 6.88 0.22 14.55 0.88 0.32 0.15 1.16 32 Papua Barat 7.42 1.30 39.37 2.09 1.00 0.25 1.93 33 Papua 7.98 1.15 26.05 0.93 0.54 0.33 2.55

5.96 1.87 14.35 2.36 0.84 0.18 1.06 Sumber: Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Depkes RI

Dana Sehat JPKM/JPK Lainnya

PERSENTASE PENDUDUK DENGAN JAMINAN PEMBIAYAAN/ASURANSI KESEHATAN MENURUTJENIS JAMINAN KESEHATAN DAN PROVINSI TAHUN 2007

JPK MM/Kartu Sehat/JPK Gakin Kartu Miskin

JPK Jamsostek Asuransi Kesehatan Swasta

JUMLAH

JPK/PNS Veteran Pensiun

Penggunaan Biaya oleh Perusahaan

Provinsi No

Lampiran 6.1

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Brunei Darussalam 0.4 66 72 2.5 30 67 3 49 49,900

2 Pilipina 90.5 302 63 2.1 35 61 4 64 3,700

3 Kamboja 14.7 81 15 2.3 36 60 4 67 1,690

4 Laos 5.9 25 27 2.1 44 52 4 92 1,940

5 Malaysia 27.7 84 68 2.3 32 64 4 56 13,570

6 Singapura 4.8 7,013 100 2.3 19 72 9 39 48,520

7 Vietnam 86.2 260 27 1.6 26 67 7 49 2,550

8 Indonesia 239.9 126 48 1.4 29 65 6 54 3,580

9 Myanmar 49.2 73 31 1.1 27 67 6 49

10 Thailand 66.1 129 36 1.0 22 71 7 41 7,880

11 Bangladesh 147.3 1,023 24 2.0 34 62 4 61 1,340

12 Bhutan 0.7 14 31 1.1 32 63 5 59 4,980

13 India 1149.3 350 28 1.8 32 63 5 59 2,740

14 Korea Utara 23.5 195 60 0.7 18 74 8 35

15 Maladewa 0.3 1,040 27 2.0 32 63 5 59 5,040

16 Nepal 27.0 183 17 2.3 37 59 4 69 1,040

17 Sri Lanka 20.3 309 15 0.7 27 67 6 49 4,210

18 Timor Leste 1.1 73 22 2.7 45 52 3 92 3,080 Sumber : World Population Data Sheet, USAID, 2008

The State of The Worlds Children, 2009 : Laju pertumbuhan penduduk World Health Statistics 2009, WHO: GNI PPP per kapita

Angka Beban Tanggungan

(%)

GNI PPP per kapita (US$) Tahun 2007

PERBANDINGAN BEBERAPA DATA KEPENDUDUKAN DI NEGARANEGARA ASEAN & SEARO

No Negara

Laju Pertumbuhan Penduduk 19902007

(%)

TAHUN 2008

Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)

Kepadatan Penduduk (per Km²)

Persentase Penduduk di

Daerah Perkotaan

Persentase Penduduk Usia 014 Tahun

Persentase Penduduk Usia 15 64 Tahun

Persentase Penduduk Usia 65 Tahun Ke

Atas

Lampiran 6.2

L+P L P L P L+P 2005

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Brunei Darussalam 30 0.919 30 0.920 75 72 77 2.0 19 3 7 10 8 9 13

2 Filipina 105 0.747 105 0.751 69 66 72 3.3 26 5 25 33 23 28 230

3 Kamboja 137 0.584 137 0.593 62 59 66 3.5 26 8 67 98 83 91 540

4 Laos 133 0.613 132 0.619 61 59 63 4.5 34 10 70 74 66 70 660

5 Malaysia 66 0.825 66 0.829 74 72 76 2.6 21 5 9 12 10 11 62

6 Singapura 23 0.942 24 0.944 81 78 83 1.4 11 5 2.4 3 2 3 14

7 Vietnam 116 0.72 115 0.725 73 71 75 2.1 17 5 16 16 14 15 150

8 Indonesia 111 0.729 111 0.734 70 69 72 2.6 21 6 34 33 29 31 420

9 Myanmar 138 0.584 138 0.586 61 58 64 2.2 19 10 70 124 101 113 380

10 Thailand 86 0.783 87 0.78 72 68 75 1.6 13 8 16 7 7 7 110

11 Bangladesh 146 0.535 148 0.543 63 62 64 2.7 24 7 52 64 57 61 570

12 Bhutan 132 0.608 133 0.619 66 66 67 3.6 30 7 40 90 78 84 440

13 India 134 0.604 134 0.612 65 65 66 2.8 24 8 57 67 77 72 450

14 Korea Utara 71 68 73 2.0 16 7 21 57 53 55 370

15 Maladewa 97 0.765 95 0.771 73 72 73 2.2 19 4 21 31 30 30 120

16 Nepal 144 0.547 144 0.553 64 63 64 3.1 29 9 48 55 54 55 830

17 Sri Lanka 102 0.755 102 0.759 71 67 75 2.4 19 7 15 24 17 21 58

18 Timor Leste 162 0.484 162 0.489 60 59 61 6.7 42 11 88 110 83 97 380

Sumber : World Population Data Sheet, USAID, 2008 Human Development Report 2009: Indeks Pembangunan Manusia World Health Statistics 2009 WHO: AKABA, Angka kematian maternal

ANGKA KELAHIRAN, ANGKA KEMATIAN, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Angka Kematian Maternal (per 100.000

lahir hidup)

Usia Harapan Hidup Waktu Lahir

Angka Kematian Balita (AKABA)

Indeks Pembangunan

Manusia

Total Fertility Rate (TFR)

Angka Kelahiran Kasar

per 1000 Penduduk

Angka Kematian Kasar

per 1000 Penduduk

Angka Kematian Bayi

(AKB)

2007

No Negara

DI NEGARANEGARA ASEAN & SEARO

2007 2007

Peringkat IPM dunia

Peringkat IPM dunia

Indeks Pembangunan

Manusia

2006

Lampiran 6.3

Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Brunei Darussalam

2 Filipina 96 88 93 81 72 78

3 Kamboja 80 61 65 62 19 28

4 Laos 86 53 60 87 38 48

5 Malaysia 100 96 99 95 93 94

6 Singapura 100 100 100 100

7 Vietnam 98 90 92 88 56 65

8 Indonesia 89 71 80 67 37 52

9 Myanmar 80 80 80 85 81 82

10 Thailand 99 97 98 95 96 96

11 Bangladesh 85 78 80 48 32 36

12 Bhutan 98 79 81 71 50 52

13 India 96 86 89 52 18 28

14 Korea Utara 100 100 100

15 Maladewa 98 76 83 100 42 59

16 Nepal 94 88 89 45 24 27

17 Sri Lanka 98 79 82 89 86 86

18 Timor Leste 77 56 62 64 32 41 Sumber : World Health Statistics 2009, WHO

PENDUDUK YANG MENGGUNAKAN SUMBER AIR BERSIH DAN YANG MENGGUNAKAN SARANA SANITASI SEHAT DI NEGARANEGARA ASEAN & SEARO TAHUN 2006

(%) Penduduk Yang Menggunakan Sumber Air Bersih

(%) Penduduk Yang Menggunakan Sarana Sanitasi Sehat No Negara

Lampiran 6.4

Case Detection Rate Succes Rate 1990 2000 2007 2007 2006

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Brunei Darussalam 65 59 13 6 7 90 84

2 Filipina 500 290 80 58 41 77 88

3 Kamboja 664 495 105 80 77 61 93

4 Laos 289 151 38 27 22 78 92

5 Malaysia 121 103 21 16 13 80 48

6 Singapura 27 27 6 4 3 96 84

7 Vietnam 220 171 39 23 20 82 92

8 Indonesia 326 270 90 61 37 68 91

9 Myanmar 162 171 49 37 11 116 84

10 Thailand 192 142 24 18 15 72 77

11 Bangladesh 387 223 74 58 44 66 92

12 Bhutan 363 246 17 9 43 45 89

13 India 283 168 42 40 26 68 80

14 Korea Utara 441 344 59 37 65 64 86

15 Maladewa 48 47 8 6 4 92 91

16 Nepal 240 389 51 28 22 66 88

17 Sri Lanka 79 60 10 10 8 85 87

18 Timor Leste 750 429 125 121 47 61 79

Sumber : World Health Statistics 2009, WHO Keterangan : CDR = Case Detection Rate (Penemuan kasus baru)

SR = Succes Rate (Angka kesembuhan)

No

PERBANDINGAN DATA TUBERKULOSIS DI NEGARANEGARA ASEAN & SEARO TAHUN 2006/2007

Prevalensi TB Paru per 100.000 Penduduk

Insidens TB Paru per 100.000 Penduduk

Proporsi Kasus TB Paru melalui DOTS Kematian yang berhubungan dengan TB Paru per 100.000 Penduduk

2007

Negara

Lampiran 6.5

Estimasi (estimasi rendah – estimasi tinggi) Estimasi (estimasi rendah –

estimasi tinggi) Estimasi (estimasi rendah – estimasi tinggi) Estimasi (estimasi rendah –

estimasi tinggi) Estimasi (estimasi rendah – estimasi tinggi)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Brunei Darussalam … … … … … … … … … …

2 Filipina 8,300 [ 6.000 11.000 ] 8,200 [ 5.900 11.000 ] … [ < 0.1 ] 2,200 [ 1.600 3.100 ] < 200 [ <100 <500 ]

3 Kamboja 75,000 [ 67.000 84.000 ] 70,000 [ 63.000 80.000 ] 0.8 [ 0,7 0,9 ] 20,000 [ 17.000 23.000 ] … …

4 Laos 5,500 [ 3.300 13.000 ] 5,400 [ 3.300 13.000 ] 0.2 [ 0,1 0,4 ] 1 300 [ <1.000 3.100 ] <100 [ <200 ]

5 Malaysia 80,000 [ 52.000 120.000 ] 79,000 [ 51.000 120.000] 0.5 [ 0,3 0,8 ] 21,000 [ 13.000 34.000 ] 3,100 [ 2.100 4.500 ]

6 Singapura 4,200 [ 2.600 7.300 ] 4,100 [ 2.500 7.200 ] 0.2 [ 0,1 0,3 ] 1,200 [ <1.000 2.100] < 200 [ <100 <500 ]

7 Vietnam 290,000 [ 180.000 470.000 ] 280,000 [ 170.000 470.000] 0.5 [ 0,3 0,9 ] 76,000 [ 46.000 120.000 ] 20,000 [ 12.000 33.000 ]

8 Indonesia 270,000 [ 190.000 400.000 ] 270,000 [ 190.000 400.000 ] 0.2 [ 0,1 0,3 ] 54,000 [ 36.000 87.000 ] 8,700 [ 4.900 13.000 ]

9 Myanmar 240,000 [ 160.000 370.000 ] 240,000 [ 150.000 360.000 ] … … … … … …

10 Thailand 610,000 [ 410.000 880.000 ] 600,000 [ 400.000 860.00 ] 1.4 [ 0,9 2,1 ] 250,000 [ 170.000 360.000 ] … …

11 Bangladesh 12,000 [ 7.700 19.000 ] 12,000 [ 7.600 19.000 ] … [ < 0,1 ] 2,000 [ 1.200 3.400 ] < 500 [ <1000 ]

12 Bhutan < 500 [ <1000 ] < 500 [ <1000 ] 0.1 [ < 0,1 0,2 ] < 100 [ < 200 ] … [ <100 ]

13 India 2,400,000 [ 1.800.000 3.200.000 ] 2,300,000[ 1.700.000 3.100.000 ] 0.3 [ 0,2 0,5 ] 880,000 [ 670.000 1.200.000 ] … …

14 Korea Utara … [ <100 ] … [ <100 ] … [ < 0,1 ] … [ <100 ] … [ <100 ]

15 Maladewa … [ <100 ] … [ <100 ] … [ < 0,1 ] … [ <100 ] … [ <100 ]

16 Nepal 70,000 [ 50.000 99.000 ] 68,000 [ 49.000 97.000 ] 0.5 [ 0,4 0,7 ] 17,000 [ 12.000 25.000 ] 4,900 [ 3.400 7.300 ]

17 Sri Lanka 3,800 [ 2.800 5.100 ] 3,700 [ 2.800 5.000 ] … [ < 0,1 ] 1,400 [ 1.000 1.800 ] … < 500

18 Timor Leste … … … … … … … … … …

Sumber: 2008 Report on the global AIDS epidemic, UNAIDS/WHO

2. Kematian Akibat AIDS

ANGKA ESTIMASI HIV DAN AIDS DI NEGARANEGARA ASEAN & SEARO

Dewasa dan Anakanak Dewasa (15+) Dewasa (15–49) Rate (%) Wanita (15+) No Negara

1. Angka Estimasi HIV

Dewasa dan Anakanak

TAHUN 2007

Lampiran 6.6

Tetanus

Neonatorum (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Brunei Darussalam 0

2 Filipina 39 17 1,261 121 530 0

3 Kamboja 5 561 242 50 394 0

4 Laos 2 13 17 15 1678 0

5 Malaysia 0

6 Singapura 0 38 0 0 15 0

7 Vietnam 32 183 116 36 17 0

8 Indonesia 183 127 127 19,456 0

9 Myanmar 5 13 259 49 1088 15

10 Thailand 3 23 136 4 3,893 0

11 Bangladesh 86 87 1,034 206 2,924 0

12 Bhutan 0 0 0 11 0

13 India 3,354 70,729 7,005 937 36,900 873

14 Korea Utara 0 1,250 0 0 0

15 Maladewa 0 0 0 0 20 0

16 Nepal 44 879 155 32 1,415 5

17 Sri Lanka 0 0 44 0 44 0

18 Timor Leste 0 0 6 4 0 0

269 848 2,158 402 27,071 15

3,675 72,981 8,766 1,359 65,751 893

Sumber : Incidence Series Immunization, WHO, 2007

A S E A N

S E A R O

JUMLAH KASUS PENYAKIT MENULAR YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI

TAHUN 2007

Difteri Tetanus No Negara Pertusis Campak Polio

DI NEGARANEGARA ASEAN & SEARO

Lampiran 6.7

No Negara BCG (%) DPT3 (%) Polio3 (%) Campak (%) Hepatitis B3 (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Brunei Darussalam 96 99 99 97 99

2 Filipina 90 87 87 92 88

3 Kamboja 90 82 82 79 82

4 Laos 56 50 46 40

5 Malaysia 99 96 96 90 87

6 Singapura 98 96 96 95 95

7 Vietnam 94 92 92 83 67

8 Indonesia 91 75 83 80 74

9 Myanmar 89 86 84 81 85

10 Thailand 99 98 98 96 96

11 Bangladesh 97 90 96 88 90

12 Bhutan 94 95 93 95 95

13 India 85 62 62 67 6

14 Korea Utara 96 92 99 99

15 Maladewa 99 98 98 97 98

16 Nepal 89 82 82 81 82

17 Sri Lanka 99 98 98 98 98

18 Timor Leste 74 70 70 63 –

Sumber : WHO vaccine preventable diseases: monitoring system, 2008

PERBANDINGAN CAKUPAN IMUNISASI DASAR PADA BAYI DI NEGARANEGARA ASEAN & SEARO TAHUN 2007

Persentase KB aktif pada WUS Pemeriksaan antenatal (4 kali) Persalinan oleh tenaga

kesehatan Anak dengan ASI eksklusif (<

6bulan)

2008 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Brunei Darussalam 100

2 Filipina 51 70 60 33.5

3 Kamboja 40 27 44 60

4 Laos 32 20 26.4

5 Malaysia 100

6 Singapura 62 100

7 Vietnam 78 29 88 16.9

8 Indonesia 61 81 73 39.5

9 Myanmar 37 66 57 11

10 Thailand 72 74 97 5.4

11 Bangladesh 56 21 18 37.4

12 Bhutan 51

13 India 56 37 47 46.4

14 Korea Utara 69 95 97 65.1

15 Maladewa 39 91 84 10.4

16 Nepal 48 29 19 53

17 Sri Lanka 68 99 52.6

18 Timor Leste 10 30 19 30.7 Sumber : World Health Statistics 2009, WHO

World Population Data Sheet, USAID, 2008 : Persentase KB aktif

2000 2008

No Negara

Lampiran 6.8 PERBANDINGAN UPAYA KESEHATAN DI NEGARANEGARA ASEAN & SEARO

TAHUN 2000 2008

No Negara

Persentase Keseluruhan Pengeluaran di Bidang

Kesehatan terhadap Produk Domestik Bruto

Persentase Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan terhadap

Seluruh Pengeluaran di Bidang Kesehatan

Persentase Pengeluaran Sektor Swasta di Bidang Kesehatan terhadap

Seluruh Pengeluaran di Bidang Kesehatan

Persentase Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan terhadap Seluruh Pengeluaran

Pemerintah

Pengeluaran per Kapita di Bidang Kesehatan Oleh

Pemerintah (PPP int. $)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Brunei Darussalam 1.9 80.7 19.3 5.3 759

2 Filipina 3.8 32.9 67.1 6.1 39

3 Kamboja 5.9 26 74 10.8 25

4 Laos 4 18.6 81 4 15

5 Malaysia 4.3 44.6 55.4 7 242

6 Singapura 3.3 33.1 66.9 6.7 509

7 Vietnam 6.6 32.3 67.7 6.4 49

8 Indonesia 215 50.5 49.5 6.2 42

9 Myanmar 2.2 13.1 86.9 1.2 3

10 Thailand 3.5 64.5 35.5 11.3 170

11 Bangladesh 3.2 31.8 68.2 7 12

12 Bhutan 3.5 72.1 27.9 7.6 101

13 India 3.6 25 75 3.4 22

14 Korea Utara 3.5 85.6 14.4 6 1

15 Maladewa 8.1 79.7 20.3 9.2 336

16 Nepal 5.1 30.5 69.5 9.2 16

17 Sri Lanka 4.2 47.5 52.5 8.3 81

18 Timor Leste 17.7 86 14 16.6 94

Sumber : World Health Statistics 2009, WHO

PEMBIAYAAN KESEHATAN DI NEGARANEGARA ASEAN & SEARO TAHUN 2006

Lampiran 6.9

full page fax print - kemkes.go.id · lampiran 3.5 jumlah kasus dan angka kesakitan penyakit...

Documents