formappi, september 2010 - parlemenindonesia.org · mengawasi pelaksanaan uu dan apbn (uu no27/2009...
TRANSCRIPT
Pengantar• Pengawasan DPR adalah salah satu fungsi DPR untuk
mengawasi pelaksanaan UU dan APBN (UU No27/2009 Pasal 70 Ayat (3)).
• Pengawasan merupakan fungsi DPR yang merupakan inti keberadaan/kerja DPR vis a vis pemerintah (mekanisme C & B)
• Pengawasan merupakan fungsi yg tersulit ukurannya dibandingkan dua fungsi utama lainnya
• Penilaian didasarkan pd kriteria prosedur pengawasan oleh DPR, yg berupa kegiatan komisi, dan pelaksanaan hak-hak anggota dan DPR
• Secara umum, pelaksanaan fungsi pengawasan DPR kurang menunjukkan kemanfaatannya/efektivitasnya
Prosedur Pengawasan• Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR merujuk pada UU no. 27/2009 pasal 69
ayat (1) huruf c.• Pelaksanaan pengawasan oleh DPR terkait dengan tiga (3) hal :
1. Pengawasan terhadap Pelaksanaan UU (UU No.27/2009 Pasal 70 Ayat (3))2. Pelaksanaan APBN (UU No.27/2009 Pasal 70 Ayat (3))3. Kebijakan Pemerintah (Pasal 77 )
• Dalam menjalankan fungsi pengawasan DPR melakukannya Melalui kegiatankomisi yang dilakukan dengan mengadakan rapat-rapat DPR ;1. Rapat Kerja2.Rapat Dengar Pendapat3.Rapat Dengar Pendapat Umum4. Kunjungan Kerja5. Rapat Konsultasi dengan DPD
Hak-hak untuk Pengawasan DPR Pelaksanaan pengawasan melalui penggunaan hak dapat dilakukan
oleh anggota DPR secara individu maupun secara lembaga.
Pengawasan yang dilakukan anggota DPR adalah:
1. Hak mengajukan pertanyaan (UU No.27/2009 Pasal 78 huruf b)
2. Hak mengajukan usul dan pendapat (UU No.27/2009 Pasal 78huruf c)
Pelaksanaan pengawasan DPR melalui hak-hak DPR sepertitertuang dalam UU No.27/2009 Pasal 77 Ayat (1), :
1. Hak Interpelasi ( UU No.27/2009 Pasal 77 Ayat (2))
2. Hak Angket ( UU No.27/2009 Pasal 77 Ayat (3))
3. Hak Menyatakan Pendapat (UU No.27/2009 Pasal 77 Ayat (4))
Frekuensi Rapat-rapat Komisi Terkait Pengawasan
No Jenis Rapat Komisi
I II III IV V VI VII VIII IX X XI
1 RDP 46 47 14 17 22 46 28 22 26 29
2 RDPU 11 42 23 - 3 5 16 5 27 10
3 RAKER 17 12 20 11 13 20 34 20 6 20
5 R.KonsultasiDPD
- - 2 - 1 -
Fokus Perhatian Komisi-KomisiKomisi Fokus Pembahasan Rapat Bidang
PengawasanKeterangan
I • Alutsista (pemetaan BUMNIS ygmampu menyiapkan alat strategis)
• Aset tanah TNI• Pembahasan masalah ketenaga kerjaan• Pembahsan batas-batas wilayah RI
• RUU ttg Pengesahan Perjanjian antaraRI dan Rep. Singapura ttg penetapangaris batas laut wilayah kedua negaradi bagian barat selat singapura
• Anggaran TNI
Kebijakan
Pengawasan
Anggaran
Akan ada pertemuanantara pemerintah RI dengen beberapanegara yang berbatasan langsungdengan RI
Setuju Dinaikan
Fokus Perhatian Komisi-KomisiKomisi Fokus Pembahasan Rapat Bidang
PengawasanKeterangan
II • Persoalaan PILKADA di sejumlahdaerah
• Penyelenggaraan otonomi daerah• Fungsi Ombudsman dalam kegiatan
pelayanan publik di daerah• Penyelesaian masalah tenaga honorer• Membahas peroalan pertanahan dan
aset-aset negara• Revisi Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah yang merupakan salah satuRUU
• Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang PenyelenggaraPemilihan Umum.
• Reforma Agraria dan ProgressPenyusunan RUU Bidang Pertanahan
• RUU tentang Desa• Perubahan anggaran 2010• Anggaran 2011
Pengawasan
Anggaran Disetujui dinaikan
Fokus Perhatian Komisi-KomisiKomisi Fokus Pembahasan Rapat Bidang
PengawasanKeterangan
III • Membahas RUU Grasi• RUU Keimigrasian• Penegakan Hukum Century, Mafia • Hukum dan Pajak)
• Pemilihan Calon Hakim Agung
• Anggaran 2011
Hukum
Anggaran
Disahkan menjadi UU
Penegakan Hukumterutama ttg Korupsi
Terpilih 6 nama sari 20 calon yang mengikuti fit and proper test
IV • Menindaklanjutihasil pemeriksaanBPK RI terhadap kinerja mitra kerja
• RUU Holtikultura
• RUU tentangKelautan• RUU tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Pembalakan Liar (P3L)• Anggaran (perubahan 2010) • Anggaran 2011
Pengawasan
Anggaran
Disetujui menjadiRUU inisiatif DPR
Beberapa disetujuidinaikan
Fokus Perhatian Komisi-KomisiKomisi Fokus Pembahasan Rapat Bidang
PengawasanKeterangan
V • Peningkatan pelayanan transportasi(diantaranya realisasi Trans Sumatera Railways), peningkatan keselamatan & keamanan transportasi
• Menindaklanjuti laporan2 ttgkecelakaan transportasi (terutamalaut)
• meningkatkan program pinjamanperbankan utk pencapaian sasaranpelayanan air minum
• pembangunan peta pertanahan dankegiatan inventarisasi P4T (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaandan Pemanfaatan Tanah)
• Maksimalisasi pserap anggaran dengankonsisten melakukan program-program pd msg2 departemen
• RUU tentang Perumahan danPermukiman
• Perubahan anggaran 2010
Pengawasan
Anggaran Disetujui utk dinaikan
Fokus Perhatian Komisi-KomisiKomisi Fokus Pembahasan Rapat Bidang
PengawasanKeterangan
VI • RUU tentang Lembaga KeuanganMikro
• Revitalisasi industri gula berupaperbaikan mesin dan peralatanindustri gula
• Perluasan akses (Kredit Usaha Rakyat (KUR)
• Mendesak program penjaminansimpanan masyarakat melaluiPembentukan Lembaga PenjaminSimpanan utk Koperasi Simpan Pinjamdan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
• Revitalisasi pasar tradisional• Penyediaan pasokan pupuk murah• Fasilitasi pasokan gas dlm jangka
waktu panjang• Notifikasi ke Sek.
ASEAN&Pemerintahan China utkpenangguhan & renegosiasi thdpsejumlah pos tarif utk berbagai sektorindustri
• Mendesak penyelesaian UU
Pengawasan
Fokus Perhatian Komisi-KomisiKomisi Fokus Pembahasan Rapat Bidang
PengawasanKeterangan
VII • Peninjauan ulang penetapan tarifmultiguna PLN 6600 VA
• Penuntasan sejumlah permasalahanpada blok Migas yang masih tertunda
• Penindakan terhadappenyalahgunaan dan penyeludupanBBM bersubsidi, terutama di kawasanindustri dan perairan.
• Penyelesaian masalah yang berkaitandengan perizinan pinjam pakaiPKP2B di wilayah hutan diantaranyaPT. Jorong Barotama Gristone diKabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan.
• Meminta Menteri ESDM untukengawasi pelaksanaan pengalihansaham di PT. Freeport Indonesia ex saham PT. Indocopper Investamasebesar 9,36 o/o kepada PemerintahDaerah masyarakat Papua
Pengawasan
Fokus Perhatian Komisi-KomisiKomisi Fokus Pembahasan Rapat Bidang
PengawasanKeterangan
VIII • Peningkatan mutu pendidikankeagamaan, program dan mutupelayanan sosial, cakupan program sosial, pengembangan program pemberdayaan perempuan dankekerasan pada anak danpengembangan program penaggulangan bencana
• RUU usul inisiatif tentang FakirMiskin
• RUU RUU Usul Inisiatif tentangPengelolaan Zakat
• Perubahan anggaran 2010 • Anggaran 2011
Pengawasan
Anggaran Disetujui dinaikan
IX
Fokus Perhatian Komisi-KomisiKomisi Fokus Pembahasan Rapat Bidang
PengawasanKeterangan
X • Membahas Putusan MK thd UUNo.9/2009ttg Badan hukumPendidikan.
• Pengkajian beberapa persoalan,diantaranya : dana B|OS, pengadaaninternet di sekolah2, pungutan dilembaga2 sekolah, CPNS, dll.
• Pembagunan perpustakaan di daerahtertinggal
• Pra Seagames dan Seagames• Pengembangan keragaman budaya
dan pengelolaan kekayaan Negaramelalui RUU tentang cagarbudayaSeagames
• Perubahan RKA K/L (anggaran) 2010• Anggaran 2011
Pengawasan
Anggaran
Panja Tata Kelolapendidikan
Disetujui dengancatatan (usulanKomisi X)
XI • RUU Mata Uang• RUU Akuntan Publik• Optimalisasi Penerimaan Pajak dan
Bea Cukai• Pemilihan Gub. BI
Pengawasan
Telah terpilih Gub. BI
Fokus Perhatian Komisi-KomisiKomisi Fokus Pembahasan Rapat Bidang
PengawasanKeterangan
XI • RUU Mata Uang• RUU Akuntan Publik• Optimalisasi Penerimaan Pajak dan
Bea Cukai• Pemilihan Gub. BI
• Wawancara terhadap sejumlah BSBI• Perubahan anggaran 2010• Aggaran 2011
Pengawasan
Anggaran
Telah terpilih Gub. BI : Darmin Nasution
Disetujui
Data dan Fakta Rapat DPR
Jumlah rapat komisi yang wajar didasarkan pada asumsi rata-rata masa sidang DPR yang kurang lebih memakan waktu 2 bulan dimana dalam 1 minggu hari kerja DPR adalah 5 hari.
Asumsi proporsi wajar jumlah rapat DPR:
1. minimal/malas : 1 (rapat dlm minggu)x 4 mingg x 2 bulan x 4 masa sidang = 32 kali rapat 2. sedang : 2,5 x 4 x 2 x 4 = 80 kali rapat 3. maksimal/rajin : 5 x 4 x 2 x 4 = 160 kali rapat
Komisi Jumlah Rapat
I 124
II 123
III 84
IV 53
V 47
VI 86
VII 84
VIII 89
IX 59
X -
XI 103
Penilaian Atas Data dan Fakta Rapat Komisi Berdasarkan tabel data dan fakta rapat komisi
tersebut,3 komisi (IV, V, dan IX) jumlah rapatnya masuk dalam kategori minim (malas).
Komisi III,VI, VII, VIII termasuk dalam kategori sedang (84-89).
Komisi I, II, dan XI termasuk dalam kategori sedang (103-124)
Melihat data ini mayoritas komisi sebenarnya dapat dikatakan sedang-sedang saja.
Kinerja Komisi-Komisi Berdasarkan Kehadiran & Rapat
Komisi ProsentaseRapat
ProsentaseKehadiran
Rata-Rata Nilai Kinerja
I 77,5 75 76,25 7,6
II 76,8 61 68,9 6,8
III 52,5 64 58,25 5,8
IV 33,1 66 49,55 4,9
V 29,3 -
VI 53,7 81 67,35 6,7
VII 52,5 65 58,75 5,8
VIII 55,6 77 66,3 6,6
IX 36,8 74 55,4 5,5
X 63,76 81 72,375 7,2
XI 64,3 - -
Rangking Kinerja Komisi-Komisi
Komisi I menempati urutan 1 meskipun nilai kinerjanya hanya 7,6.
Prestasi terburuk ditempati Komisi IV dengan nilai 4,9
Beberapa komisi mendapatkan nilai di atas 6, yakni ; komisi I=7,6, komisi II=6,8, komisi VI=6,7, dan komisi VIII=6,6.
Beberapa komisi lainnya mendapatkan nilai di bawah 6; komisi III=5,8, komisi VII=5,8, komisi IX=5,5, dan komisi IV=4,9.
Nilai Kinerja DPR selama 1 tahun adalah 6,2
Data & Fakta: Hak-hak DPRJenis Hak Jml
PenggunaanHak
KETERANGAN
Interpelasi - Terkait ketegangan Indonesia MalaysiaInterpelasi masih sebatas wacana yang dinisiasi oleh F-Golkar pada awalSeptember 2010. F- Golkar saat ini dalam tahap penggalangan dukunganuntuk mengusulkan hak interpelasi terkait ketegangan IndonesiaMalaysia
Angket 1 • Pansus tentang Pengusutan Kasus Bank Century dibentu berdasarkankeputusan DPR-RI No. 42/DPR-RI/2004-2009-2010 tentang PembentukanPanitia Angket DPR-RI (Pansus Century).
• Dalam Rapur 1 Maret 2010 Pansus menyampaikan hasil kerjanya yakniberupa 2 opsi (opsi A dan opsi C) kepada DPR.
• Rapat Paripurna 3 Maret 2010, akhirnyabmengambil keputusan berupaKesimpulan dan rekomendasi DPR- RI terhadap kasus Bank Century,adalah berupa Opsi C.
• Opsi C merekomendasikan seluruh penyimpangan yang berindikasiperbuatan melawan hukum merupakan tindak pidana korupsi, tindakpidana perbankan, dan tindak pidana umum berikut pihak-pihak yangdiduga bertanggungjawab agar diserahkan kepada Lembaga PenegakHukum, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung,dan Komisi Pemberantasan Hukum, sesuai dengan kewenangannya.
Menyatakanpendapat
- Wacana menyatakan pendapat terhadap Kasus Bank Century tidakpernah terealisasi. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar fraksitidak mengakomodasi/mendukung penggunaan hak tersebut.
Tidak terlihat dengan jelas efektivitas pengawasan terhadap UU, kebijakan pemerintah, dan anggaran.
Rapat-rapat DPR seringkali tidak terlihat progress/perkembangannya.
Pengawasan melalui rapat-rapat DPR seringkali tidak tuntas.
Terkait pengawasan anggaran, DPR tidak bisa memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien. Sementara setiap tahun mitra kerja meminta tambahan anggaran dan selalu disetujui.
Simpul tahun 1 pengawasan
Saran DPR perlu menetapkan target dalam pelaksanaan
fungsi pengawasan
Perlu ada progress setiap rapat dengan mitra yang terdokumentasi dengan baik
DPR harus memastikan tindak lanjut dari pengawasan
DPR harus memastikan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien untuk menentukan anggaran berikutnya.