focus group discussion penyusunan peraturan mahkamah agung
DESCRIPTION
FOCUS GROUP DISCUSSION PENYUSUNAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATACARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA Diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI Tanggal 3 April 2014 di Hotel Novotel , Jl. Gajah Mada No. 18 - Jakarta Pusat. Oleh: Dr. Ricardo Simanjuntak SH., LL.M., ANZIIF.CIP - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
FOCUS GROUP DISCUSSIONPENYUSUNAN PERATURAN MAHKAMAH
AGUNGTENTANG TATACARA PENYELESAIAN
GUGATAN SEDERHANADiselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI
Tanggal 3 April 2014 di Hotel Novotel, Jl. Gajah Mada No. 18 - Jakarta Pusat
Oleh:Dr. Ricardo Simanjuntak
SH., LL.M., ANZIIF.CIP
RICARDO SIMANJUNTAK & PARTNERSGedung Wirausaha Lantai 2
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-5 KuninganJakarta 12940
1
Metodologi Pelaksanaan Kontrak VERSI BANK DUNIA -IFC
1. Transaksi sah antara Pembeli dan Penjual di Indonesia. Penjual menjual barang senilai sekitar USD 7.000,- (200% dari income per kapita Indonesia) kepada Pembeli.
2. Setelah Penjual mengirimkan barang ke Pembeli, Pembeli tidak membayar barang tersebut dengan alasan bahwa barang tersebut tidak sesuai dengan kualitas.
3. Penjual menggugat Pembeli, Pembeli menolak tuntutan itu, dan terjadi perselisihan tuntutan.
4. Penjual mengajukan permohonan sita jaminan atas barang-barang milik Pembeli untuk jaminan pelaksanaan putusan, karena Penjual khawatir Pembeli bangkrut selama proses gugatan berlangsung.
5. Masing-masing pihak menghadirkan Saksi atau Ahli untuk memberikan pendapat mengenai Kualitas Barang.
6. Putusan hakim memenangkan Penjual. Hakim memutuskan bahwa barang adalah telah sesuai dengan kualitasnya dan Pembeli harus membayar harga yang telah disepakati.
7. Pembeli tidak mengajukan Banding atas Putusan PN sehingga Putusan menjadi berkekuatan hukum tetap (final)
8. Penjual melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan Putusan (Uang berhasil didapatkan dari penjualan umum atas barang-barang bergerak milik Pembeli)
Property Right of Ricardo Simanjuntak 1
Metodologi Pelaksanaan Kontrak-gambaran
WAKTU BIAYA PROSEDUR
Pendaftaran dan somasi
Sejak putusan untuk mengugat, untuk pelayanan seluruh proses
Biaya Pengacara
Rata-rata fee, kantor hukum lokal
Sesuai dengan tahapan-tahapan yang berlaku, dari pendaftaran perkara hingga pada tahap penggugat mendapatkan pembayaran dari hasil pelelangan harta tergugat.
Sidang & PutusanSatu tingkat, tidak ada Banding
Biaya Pengadilan & Fee untuk Ahli
Eksekusi/Pelaksanaan PutusanDijual melalui Lelang Umum
Biaya Eksekusi/Pelaksanaan Putusan
2
DETAILS OF METODOLOGY TIME FRAME OF ENFORCING CONTRACTS
3
4
5
6
Pelaksanaan Kontrak di Ekonomi APEC :
Berapa lama waktu yang dibutuhkan?
7
Pelaksanaan Kontrak di Ekonomi APEC : Berapa besar biayanya?
8
Pelaksanaan Kontrak di Ekonomi APEC : Seberapa kompleks?
9
A
B
KONT
RAK
Tidak melaksanakan
Terlambat melaksanakan
Melaksanakan yang
bertentangan dengan yang
telah disepakati
(wanpres
tasi)Ganti rugi
Biaya
Bunga
Ganti Rugi
Property Right of Ricardo Simanjuntak 10
Penyelesaian Sengketa Kontrak
Proses di Pengadil
an
Proses di Luar Pengadilan
Pengadilan Negeri
Pengadilan Niaga
Mediasi
Negosiasi
Arbitrase
Property Right of Ricardo Simanjuntak 11
Langkah Hukum/langkah-langkah
Pelaksanaan Kontrak di Indonesia
Hak Tanggungan, Gadai atau
Fidusia
Gugatan Perdata
Permohonan Pailit
Arbitrase
Alternatif Penyelesaian Sengketa
Pengadilan Negeri
Pengadilan Tinggi
Kasasi -Mahkamah
Agung
Peninjauan Kembali -
Mahkamah Agung
Pengadilan Niaga Pada Pengadilan
NegeriKasasi Pada
Mahkamah AgungPeninjauan
Kembali Pada Mahkamah Agung
Institusi: BANI, BAPMI, Syariah
Arbitrase Ad Hoc
Mediasi di Pengadilan
Mediasi diluar Pengadilan
Putusan Final
Dipatuhi secara
Sukarela
Eksekusi Putusan
Putusan Final
Penetapan Pengadilan
Tanpa Penetapan Pengadilan
Lelang Umum
Lelang Tertutup
Penjualan Sukarela
Property Right of Ricardo Simanjuntak 12
Apakah seluruh perkara perdata harus
diperiksa dengan cara pembuktian
rumit di Indonesia?
YA! Berdasarkan hukum acara perdata, para pihak harus dipanggil secara benar, harus diberi kesempatan berdamai melalui mediasi pengadilan, harus diberi kesempatan untuk saling mengajukan dalil-dalil pembelaan (jawab jinawab), pembuktian (fakta/ahli) kesimpulan hingga pada putusan. Upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri, kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi, upaya hukum khusus PK terhadap putusan kasasi.TIDAK! Bila perkara perdata tersebut lahir dari konflik utang piutang, dimana kreditor dapat membuktikan secara sederhana (prima facie evidence) debitor tidak melunasi minimum satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan debitor tersebut memiliki minimum satu kreditor lainnya.TIDAK! Untuk klaim berjumlah kecil (?), tidak rumit dan timbul dari aktivitas berkontrak, dapat diperiksa dan diadili melalui Pengadilan Khusus (Small Claim Court) dalam waktu 30 hari, dengan hakim tunggal, dan putusan bersifat final
1
2
3
Property Right of Ricardo Simanjuntak 13
Draf RUU Hukum Acara Perdata TentangPemeriksaan Perkara dengan Acara Cepat (Small Claim Court)
Pasal 90A
1) Pada hari tertentu menurut keperluan, Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk olehnya mengadakan sidang pengadilan dengan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan acara cepat.
2) Panitera mencatat perkara yang diajukan untuk diperiksa dengan acara cepat dalam buku daftar perkara tersendiri.
Pasal 90B
3) Suatu perkara dapat diperiksa, diadili, dan diputus dengan acara cepat, jika nilai gugatannya paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
4) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perkara:a. utang piutang yang timbul berdasarkan perjanjian;
Penjelasan:
Yang dimaksud dengan “utang piutang yang timbul berdasarkan perjanjian” misalnya dalam perjanjian jual beli pembeli tidak membayar harga barang yang disepakati atau penjual tidak menyerahkan barang yang sudah disepakati.
b. kerusakan barang yang timbul berdasarkan perjanjian;
Penjelasan:
Yang dimaksud dengan “kerusakan barang yang timbul berdasarkan perjanjian” misalnya dalam perjanjian sewa menyewa mobil, mobil dikembalikan dalam keadaan rusak, tidak seperti dalam keadaan ketika diserahkan oleh pemilik kepada penyewa. 14
Property Right of Ricardo Simanjuntak
c. cedera badan pribadi yang timbul berdasarkan perjanjian; dan
Penjelasan:
Yang dimaksud dengan “cedera badan pribadi yang timbul berdasarkan perjanjian” misalnya penyewa kamar hotel mengalami kecelakaan dalam penggunaan fasilitas hotel sebagai akibat kelalaian pihak hotel tersebut.
d. pembatalan perjanjian.
Penjelasan:
Yang dimaksud dengan “pembatalan perjanjian” adalah pembatalan perjanjian secara sepihak yang bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian atau bertentangan dengan ketentuan berdasarkan cedera janji wanprestasi.
Pasal 90C
1) Pengadilan memutus perkara dengan acara cepat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak perkara didaftarkan.
2) Terhadap semua putusan pengadilan dengan acara cepat tidak dapat diajukan upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.
15Property Right of Ricardo Simanjuntak
Hukum Acara SMALL CLAIM COURT
PENGAJUAN GUGATANPENYAMPAIAN
GUGATAN PADA PIHAK
TERGUGAT/PEMANGGILAN SIDANGMEDIASIPEMBACAAN
GUGATANJAWABAN TERHADAP
GUGATANPEMBUKTIAN
PUTUSAN
Property Right of Ricardo Simanjuntak 16
Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985
Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.
Penjelasan Pasal 79
Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekuarangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap, untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang ini.Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksud undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.
Property Right of Ricardo Simanjuntak 17
PENGADILAN NEGERI
(PERADILAN UMUM)
PENGADILAN NIAGA
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
PENGADILAN TIPIKOR
PENGADILAN KLAIM KECIL (SMALL CLAIM
COURT)
Property Right of Ricardo Simanjuntak 18
PERMA SEBAGAI PRODUK HUKUM
PENYEMPURNA
HUKUM ACARA
PERADILAN
PERMA NO.2/2003 TENTANG PROSES
MEDIASI DI PENGADILAN
PERMA NO.1/2002 TENTANG GUGATAN
PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS
ACTION)PERMA NO.1/2000 TENTANG PAKSA
BADAN
Property Right of Ricardo Simanjuntak 19
-TERIMA KASIH-