flowchart etika profesi

8/18/2019 Flowchart Etika Profesi

1/16

FLOWCHART

KODE ETIK PROFESI ADVOKAT

Peran, Fungsi serta Hubungannya dengan Undang-undangNomor 18 Tahun 2003

OLEH : Dr. H. FAUZIE YUSUF HASIBUAN, S.H., M.H.Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)

Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)

FHP Education Of Law

DPP IKADINDPN PERADI

JAKARTA

2016


2/16

PENGERTIAN ADVOKAT

Ketentuan Umum (Pasal 1)

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi Jasa HukumBaik dalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratanBerdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Syarat-Syarat (Pasal 3)

Sumpah (Pasal 4)

Status (Pasal 5) : Penegak HukumBebas dan MandiriKode Etik Dan Dewan Kehormatan Advokat

Pasal 26 : Kode Etik dan Dewan Kehormatan Advokat

Pasal 28 : Organisasi Advokat

Ciri Umum :

1. Pelayanan Hukum.2. Keahlian / Khusus.3. Sumpah.4. Kode Etik.5. Penegak Hukum.

6. Mempunyai Organisasi Adv.

Ciri Profesionalisme :

1. Ada kantor / memenuhi syarat.2. Berperkara.

3. Taat hukum dan melaksanakanKode Etik.

4. Kewajiban-kewajiban lainnya.

1


3/16

ETIKA SALAH SATU ATURAN PROFESIONAL

Hukum aturan-aturan prilaku

manusia

Adat aturan kelompokMasyarakat untuk

ketertiban

Kewajiban Moral EtikaNorma yang boleh

Atau dilarang

AGAMA

MANUSIA

ALAM ALLAH/TUHAN

PENCIPTA

INDIVIDUAL

MASYARAKAT

ALAM

2


4/16

PENEGAKAN HUKUM

MANUSIA MASYARAKAT

HUKUM&

KEKUASAAN

KEKUATAN

MEMAKSA

MENGATURMENGHUKUM

HAK&

KEWAJIBAN

TUJUAN

KEADILAN

KEMANFAATANKEPASTIANKETERTIBAN

3


5/16

PENEGAKAN ETIKA PROFESI

MANUSIA INDIVIDU

NORMA

AGAMAKESUSILAAN

HUKUM ADAT

KODE

ETIKPROFESI

PIKIRAN

HATI NURANI

KESEMPURNAANINDIVIDUAL

TUJUAN

KEADILANKEMANFAATAN

KEPASTIANKETERTIBAN

4


6/16

Masyarakat

Hukum Adat

Hukum

Agama

Individu Individu

Etika

TujuanMasyarakat Yang AmanDan Tentram

Tujuan

Hukum/adat : Tata Tertib Masyarakat

Etika : Penyempurnaan Seseorang

Agama : Kesempurnaan Dunia / akhirat

Hukum/adat : Peraturan Masyarakat yang baik – ada yang memaksa

Etika : Kesempurnaan seseorang tanpa mengindahkan perbuatan manusia,

melainkan mengindahkan sikap batin yang menimbulkan perbuatan-perbuatan

tersebut→ tidak ada yang memaksa melainkan hati nurani sendiri

Kesamaan

Beda

5


7/16

Pasal 322 (1) KUHP

Pasal 322 (2) KUHP(Adv)

Pasal 323 (1) KUHPMembuka Rahasia

Delik Aduan

Orang yang karena jabatan atauPekerjaannya wajib menyimpan

RAHASIA

Rahasia Absolut

Rahasia Relatif - NISBI

Teori yang menghapuskanpekerjaan

Catatan

Sans Prejudice : Surat-surat yang diberitanda dan tidak boleh dijadikan bukti perkara

Ad informandum : Informasi Tambahan

Contemp of Court : Sikap atau tindakan yang tidak menghormati Badan Peradilan

6


8/16

Kode Etik Advokat Indonesia

A. 1. Kode Etik IKADIN2. Kode Etik AAI3. Kode Etik IPHI4. dst

B. Kode Etik Advokat Indonesiatgl 23 Mai 20027 Organisasi Adv / penasehat Hukum

Isinya :

1. Ketentuan Umum2. Kepribadian Adv3. Hubungan dengan Clien4. Hubungan dengan teman sejawat5. Tentang sejawat Asing6. Cara bertindak menangani perkara7. Ketentuan lain tentang Kode Etik8. Pelaksanaan Kode Etik

9. Dewan Kehormatan A. Ketentuan UmumB. PengaduanC. Tata cara pengaduan

10. Kode Etik11. Aturan Peralihan12. Penutup

Acaranya

Aturan Peralihan Pasal 22

Membentuk Dewan KehormatanBersama

7


9/16

Pengawasan

BAB III Pengawasan (Pasal 12)

(1). Pengawasan terhadap Adv dilakukan oleh organisasi Adv(2). Pengawasan sebagaimana………………………….dst

Pasal 13

Hak pengawasan sebelum UU No. 18 / 2003 diatur :- Pasal 36 – UU 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.- Pasal 54 (1) UU No. 2 tahun 1986, Tentang Peradilan.- SKB.MA & Menkeh, tanggal 6 Juli 1987, No:KMA/005/SKB/VII/1987 dan M.PR.08.05 tahun 1987,Tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan pembelaan diri Penasehat Hukum.

8


10/16

Pengertian Berprofesi sebagai Advokat

(sesuai UU 18 tahun 2003)

Pasal 1 butir 1 :Ketentuan Umum Advokat adalah : Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam

maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratanberdasarkan ketentuan undang-undang.

Pasal 1 butir 2 :Jasa Hukum adalah : Jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi

hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili,mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainuntuk kepentingan hukum Clien.

9


11/16

Pasal 2 UU NO. 18 TAHUN 2003

(1) Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana berlatar belakang Pendidikan Hukumdan setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang dilaksanakan olehOrganisasi Advokat.

(2) Pengangkatan dilakukan oleh Organisasi Advokat.

(3) Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Pasal 3 UU NO. 18 TAHUN 2003

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :a. Warga Negara Republik Indonesia.

b. Bertempat tinggal di Indonesia.c. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara.d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.e. Berijasah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud

dalam pasal 2 ayat (1)f. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat.g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat.h. Tidak pernah dipenjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan

tindak pidana penjara 5 tahun atau lebih.i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas tinggi.

(2) Advokat yang telah diangkat Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat menjalankan prakteknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai denganpersyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undang.

10


12/16

Pasal 31 UU NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

KETENTUAN PIDANA

Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat Dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana Diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana

dalam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda palingbanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.

11

KOMPAS SELASA 12 JULI 2003


13/16

KOMPAS, SELASA 12 JULI 2003HAL. 24 (METROPOLITAN)

SUDUT KIRI BAWAH


14/16


15/16


16/16

flowchart etika profesi

Documents