i

ANALISIS HUKUM TERHADAP SENGKETA HAK CIPTA ATAS PERSAMAAN LOGO KEMASAN DALAM PERDAGANGAN PRODUK

CELANA DALAM PRIA (STUDI PUTUSAN MA. No 658 K/PDT.SUS/2012)

Untuk memenuhi sebagai persyaratanUntuk mencapai derajat S-1 pada

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :FAHMI RUSDI

D1A013105

FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS MATARAM

2017

2

1

ANALISIS HUKUM TERHADAP SENGKETA HAK CIPTA ATAS PERSAMAAN LOGO KEMASAN DALAM PERDAGANGAN PRODUK CELANA DALAM PRIA

(STUDI PUTUSAN MA. No 658 K/PDT.SUS/2012)FAHMI RUSDI

D1A013105

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelanggaran hak cipta dan sanksi dan ganti rugi akibat dari pelanggaran hak cipta pada Putusan Nomor: 658 K/PDT.SUS/2012. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus. Bentuk pelanggaran Hak Cipta yang di sengketakan para pihak dalam Putusan Nomor 658 K/PDT.SUS/2012, yaitu pelanggaran terhadap peniruan suatu merek yang digunakan menjadi suatu hak cipta. Sanksi dan ganti rugi akibat pelanggaran hak cipta dalam Putusan Nomor 658 K/PDT.SUS/2012, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dijatuhkan sanksi pidana penjara palig lama 5 (lima) tahun dan/atau denda Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) sedangkan dalam Undang-Undang 28 Tahun 2014 dijatuhkan sanksi pidana berupa penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kata Kunci: Hak Cipta, Pelanggaran, Sanksi, Ganti Rugi

LEGAL ANALYSIS OF COPYRIGHT DISPUTE TO THE EQUATION PACKAGING LOGO IN TRADING PRODUCTS IN MAN (MAIN DECISION STUDY No 658 K /

PDT.SUS / 2012)ABSTRACT

This study aims to determine the forms of copyright infringement and sanctions and damages resulting from copyright infringement in Decision Number: 658 K / PDT.SUS / 2012. This type of research is normative with the approach of legislation approach, conceptual approach, and case study approach. Forms of infringement of Copyright in the dispute of the parties in Decision Number 658 K / PDT.SUS / 2012, ie violation of a brand used to be a copyright. Sanctions and damages due to copyright infringement in Decision Number 658 K / PDT.SUS / 2012, Law Number 19 of 2002 shall be imposed a five-year jail term sanction and / or a fine of Rp 500,000,000.- (five hundred million rupiah) whereas in Law No. 28 of 2014 a criminal sanction is imposed in a maximum of 4 (Four) years and / or a maximum fine of Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

Keywords: Copyright, Breach, Sanction, Indemnification

i

I. PENDAHUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/ suku bangsa dan budaya

serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang

memerlukan perlindungan hak cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari

keanekaragaman tersebut. Sebuah karya cipta yang merupakan hasil dari pemikiran yang murni

pada hakekatnya adalah suatu karya yang memberikan apresiasi tersendiri bagi intelektual

seseorang. Seseorang yang telah berupaya untuk membuat suatu ciptaan atau penemuan haruslah

diberikan suatu penghargaan. Maka bukanlah hal karena didorong oleh keuntungan yang besar

dan mudah tanpa mempedulikan hak orang lain yang dilanggar. “Suatu perbuatan dapat

dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak

eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta”.

Masalah pelanggaran hak cipta perlu penanganan lebih serius, komprehensip dan hati-

hati, serta sifat dan sikap penegak hukum dalam memberikan pengayoman dan pelajaran yang

ditujukan bagi kepentingan masyarakat dalam skala umum dan luas. Penyelesaian setiap kasus

dalam penanganannya agar bisa dilakukan dengan upaya atau tujuan untuk bisa meciptakan dan

mewujudkan rasa keadilan masyarakat dengan mengingat kondisi dan kepentingan masyarakat

luas, dan sejauh mungkin mempertimbangkan kondisi masyarakat Indonesia yang sedang

membangun pada saat ini.

Dalam pelanggaran hak cipta baik secara langsung maupun tidak langsung akan

menimbulkan kerugian bagi si pencipta dan bagi orang yang memasarkan hak cipta tersebut. Hal

ini dapat terjadi melalui berbagai cara dan upaya yang dilakukan para pelaku pembajakan dari

hak cipta tersebut. Kasus posisi dalam putusan yakni Limong Latief megajukan gugatan ke

pengadilan niaga dengan dalil bahwa Layndro Santoso telah meniru logo milik penggugat,

ii

sehingga pengadilan niaga mengambil keputusan untuk mengabulkan gugatan penggugat.

Tergugat akhirnya mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa

penggugat yang sebenarnya telah meniru milik tergugat. Dengan diajukannya Permohonan

Kasasi oleh Tergugat akhirnya Majelis Hakim dalam perkara kasasi mengambil keputusan untuk

membatalkan putusan dari Pengadila Niaga dan menolak gugata penggugat untuk seluruhnnya.

Ciptaan yang dilindungi di atas mempunyai batasan berbeda dengan merek sehingga

tolak ukur hak cipta yang mengikuti atau mencontoh merek yang sudah ada belum menemukan

jalan untuk penyelesaiannya apabila terjadi sengketa. Hal inilah yang melatar belakangi

penyusun dalam menyusun skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Sengketa Hak

Cipta Atas Persamaan Logo dalam Perdagangan Produk Celana Dalam Pria (Studi PUTUSAN

MA. No 658 K/PDT.SUS/2012”)

Dalam penelitian ini di kemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana

bentuk pelanggaran hak cipta yang disengketakan dalam Putusan Pegadilan Nomor : 658

K/PDT.SUS/2012 ? 2. Apa bentuk sanksi terhadap pelanggaran hak cipta yang diputuskan dalam

Putusan Pegadilan Nomor : 658 K/PDT.SUS/2012 sebagaimana peraturan perundang-undangan

yang berlaku ? Berdasarkan rumusan masalah, dikemukakan tujuan penelitian yaitu : 1. Untuk

mengetahui bentuk pelanggaran hak cipta yang di sengketakan dalam Putusan Pegadilan Nomor :

658 K/PDT.SUS/2012. 2. Untuk mengetahui bentuk sanksi dan ganti rugi terhadap pelanggaran

hak cipta yang diputuskan dalam Putusan Pegadilan Nomor : 658 K/PDT.SUS/2012

sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manfaat yang diharapkan dalam

penelitian ini anatara lain : 1. Manfaat secara teoritis ini di harapkan dapat di jadikan masukan

bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam perlindungan hak cipta. 2.Manfaat praktis

guna dapat memberikan manfaat untuk menambah pemahaman dan pengatahuan masyarakat

iii

tentang menghargai hasil karya seseorang dan penegakan hukum dalam menyelesaikan sengketa

mengenai hak cipta. Metode penelitian yang digunakan antara lain : 1. Jenis penelitian yang

dilakukan adalah penelitian normatif, 2. Metode pendekatan ( Perundang-Undangan, Konseptual,

Kasus), 3. Jenis dan sumber bahan hukum bahan hukum primer, sekunder, tersier, 4. Teknik

pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan teknik studi dokumen, 5. Analisa bahan

hukum yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

iv

II. PEMBAHASAN

Bentuk pelanggaran hak cipta yang disengketakan dalam Putusan Pegadilan Nomor : 658

K/PDT.SUS/2012.

Hak cipta merupakan salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual, namun hak cipta

berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya seperti paten yang memberikan

hak monopoli atas penggunaan invensi, karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk

melakukan sesuatu melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan di perbarui dengan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengertian Hak Cipta adalah hak

eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu

ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dikatakan suatu pelanggaran hukum apabila seseorang menggunakan hak kekayaan

intelektual tanpa adanya izin secara tertulis dari pemiliknya atau memalsukan maupun

menyerupai hak kekayaan intelektual seseorang. Perlindungan hukum di berikan terhadap

subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalamnya sanksi, baik

bersifat preventif maupun bersifat reprentif, baik tertulis maupun tidak. Apabila seseorang ingin

menikmati manfaat ekonomi atas kekayaan intelektual orang lain, maka hendaknya ia memiliki

izin dari orang yang berhak atau pemilik dari kekayaan intelektual tersebut. Perlindungan hukum

adalah salah satu bentuk dari penegakan hukum, sebab dengan memberikan perlindungan hukum

maka penegakan hukum tentunya akan berjalan dengan baik. Perlindungan hukum bukan hanya

berasal dari peraturan perundang-undangan tetapi juga berasl dari struktur atau aparat penegak

hukum serta keadaan masyarat dalam mentaati hukum itu sendiri.

v

Perlindungan hukum yang dimaksud dalam HKI dapat dispesifikasikan sebagai beriku: 1.

Pendaftaran HKI (sistem deklaratif da sistem konstutif), 2. Masa perlindungan HKI, 3.

Penindakan dan pemulihan (Perdata, Pidana, dan Administratif). Pelanggaran Hak Cipta di

pengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain secara umum adalah rendahnya tingkat pemahaman

masyarakat akan arti pentingnya pendaftaran ciptaan, sikap atau keinginan untuk memperoleh

keuntungan dagang dengan cara mudah, kemudian belum cukup terbinanya kesamaan pengertian

sikap dan tindakan para aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran Hak Cipta.

Factor penyebab lainnya yaitu lemahnya pengawasan dan pemantauan terhadap tindak pidana

dalam Hak cipta. Adapun tujuan akhir dari suatu perlidungan hukum dan penegakan hukum

adalah terpeliharanya dan tercapainya ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan hukm baik yang

berlaku secara umu maupun yang khusus.

Kepemilikan atas merek terutama yang berbentuk logo, gambar atau sejenisnya,

berpotensi bermasalah di kemudian hari apabila si pemilik merek tidak mendaftarkan logo

tersebut untuk mendapatkan hak atas merek dan hak atas ciptaan sekaligus. Bisa saja terjadi logo

lukisan tertentu didaftarkan sebagai merek oleh seseorang sementara ada juga orang lain

mendaftarkannya sebagai hak cipta. Seperti dalam kasus yang sudah di putus oleh pengadilan

dengan Putusan Nomor 658 K/PDT.SUS/2012 dimana Layndro Santoso sebagai Tergugat

melawan Limong Latief sebagai Penggugat dalam permasalahan hak cipta yang diakui milik

Penggugat.

Berkaitan dengan kasus, menurut pendapat penyusun sesuai dengan ketentuan yang ada,

penggugat mengacu pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yaitu :

“Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.”

vi

Namun selanjutnya Penggugat tidak memasukkan ketentuan Pasal 12 Ayat (3) Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2002 dalam gugatannya yang menjelaskan bahwa:

“Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu.”

Penjelasan di atas mempunyai arti suatu jenis ciptaan yang belum terdaftar dan sudah

mempunyai nilai ekonomi yang sudah di perjual belikan oleh Tergugat sejak tahun 2000. Selain

itu apabila mengacu pada Pasal 65 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

meyebutkan bahwa ”Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa

logo atau tanda pembeda yang di gunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau di

gunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum”. Maka Penggugat tidak

dapat menggugat apabila melihat tahun pendaftaran produk dengan merek “N” milik Tergugat

yang sudah jauh terlebih dahulu terdaftar sebagai merek dan memproduksi produk celana dalam

pria. Dan Penggugat menjadi pihak yang salah disini karena telah melakukan pelanggaran

terhadap peniruan suatu merek yang digunakan dalam hak cipta.

Kasus Posisi Dalam Putusan Pengadilan Nomor 658 K/PDT.SUS/2012

Dalam Putusan Pengadilan Nomor : 658 K/PDT.SUS/2012, Penggugat adalah pedagang

yang legal dengan nama UD. Podo Subur. Penggugat memproduksi celana dalam pria dengan

merek ARTEX milik orang tua Penggugat berdasarkan Sertifikat merek No. Pendaftaran :

366659 sejak 30 Agustus Tahun 1996 (vide surat bukti P.3) dan diperpanjang lagi pada 18

Januari 2005 (vide surat Bukti P.4) TDM : 000027655 oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi

Manusia, produksi celana dalam pria tersebut dilanjutkan oleh Penggugat selaku generasi

penerus dari usaha orang tuanya yang pada saat itu sudah berusia lanjut. Penggugat juga

menciptakan tipe baru dengan kotak kemasan bergambar berupa logo dan bentuk huruf indah

“H” dengan merek HOKOTEX.

Tergugat yang dianggap meniru logo dan bentuk huruf indah yang menjadi ciri dari milik

Penggugat yang telah memiliki perlindungan hukum hak cipta. Yaitu Surat Pendaftaran Ciptaan

vii

dengan Nomor Pendaftaran : 050503 yang dikeluarkan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia tanggal 15 April 2011. Menurut pengakuan Penggugat celana

dalam pria produksi Tergugat yang beredar di pasar antara lain : Toko Lily, Pasar Kapasan LT. I

Blok IV No. 14 Surabaya, UD. Perdana Pasar Kapasan Baru LT. I Blok II No. 34 Surabaya,

Toko UD. Perdana Pasar Kapasan Baru LT. I Blok II No. 34 Surabaya, Dan lain-lainnya.

Namun Tergugat membantah adanya tuduhan itu dengan eksepsinya yang berisi bahwa

penggugat sebenarnya tidak memiliki sertifikat hak cipta atas logo tersebut ataupun merek,

melainkan hanya memiliki hak cipta Seni Lukis huruf “H”. Penggugat juga dianggap telah

memalsukan sertifikat atas merek, yang akibatnya saat itu Penggugat telah ditetapkan sebagai

Tersangka atas laporan polisi yang diajukan Tergugat di Polda Jatim tanggal 24 Juni 2011.

Dilajutkan pada tahap penyidikan perkara pidana proses pemberkasan dan pengiriman berkas

perkara ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tangagal 10 Oktober 2011.

Sertifikat yang dimiliki oleh Penggugat ialah sertifikat Hak Cipta No. 050503 tanggal 15

April 2011 merupakan hak cipta Seni Lukis “H” bukan terhadap dasar warna hijau yang menjadi

dasar kemasan produk Penggugat. Sedangkan Tergugat dengan merek “NIKITEX + Logo N”

yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Dirjen HKI sejak tahun 2000. Jika melihat tahun

pendaftaran dan siapa yang lebih dahulu mendaftarkan merek maupun hak cipta diatas sudah

jelas yang lebih dahulu memiliki sertifikat dalam bidang merek sejak tahun 2000 jauh sebelum

adanya hak cipta milik Penggugat.

Penggugat telah melakukan pelanggaran, maka harus mendapat sanksi yaitu dapat berupa

membayar kerugian yang di alami tergugat, mencabut peredaran produksi barang, membayar

biaya perkara bila sampai diperkarakan secara hukum di pengadilan.

viii

Dalam kasus di atas, Hakim Agung sebelum mengambil keputusan, menimbang alasan-

alasan yang diajaukan pemohon kasasi/tergugat dalam memori kasasinya yaitu: 1. Pengadilan

Niaga (Judex Facti) telah salah menerapkan hukum Merek terhadap sengketa Hak Cipta; 2.

Pengadilan Niaga (Judex Facti) telah mencampur-aduk dua sistem hukum antara Merek dengan

Hak Cipta, yang dimana Pengadilan Niaga tidak dapat membedakan mana yang lebih dulu

terdaftar yakni Merek milik Tergugat dalam Daftar Umum Merek Dirjen HKI sejak tahun 2000,

dibandingkan dengan Hak Cipta milik tergugat yang baru terdaftar pada tahun 2011; 3.

Pengadilan Niaga (Judex Facti) telah meperlakukan hak cipta termohon kasasi sebagai merek

dalam pemahaman “persamaan pada pokoknya”. Padahal hak cipta tidak boleh dijadikan merek

dalam sebuah produk; 4. Pengadilan Niaga (Judex Facti) sama skali tidak mempertimbangkan

bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi, baik bukti surat maupun saksi-saksi; 5. Pengadilan

Niaga (Judex Facti) telah melindungi Termohon Kasasi selaku Tersangka.

Dalam pertimbangan Hakim Agung bahwa alasan-alasan kasasi di atas dapat dibenarkan

karena Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum terutama hak cipta, bahwa persamaan

pada pokoknya memang hanya dikenal dalam Undang-Undang Merek, bahwa dalam sengketa

hak cipta harus diteliti siapa pencipta atau yang pertama kali sesuai dengan sistem deklaratif

yang dianut dalam hak cipta, bahwa hal-hal dalam memori kasasi dapt dibenarkan Tergugatlah

yang lebih dahulu membuat/sekaligus menciptakan dan menggunakan Logo N untuk merek

NIKITEX.

Sanksi Dan Ganti Rugi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Diputuskan Dalam

Putusan Pegadilan Nomor : 658 K/PDT.SUS/2012 Sebagaimana Peraturan Perundang-

Undangan Yang Berlaku

ix

Hak cipta adalah salah satu hak kekayaan intelektual (intellectual property rights) yang

mendapat perlindungan secara otomatis oleh negara. Jadi, tanpa harus melalui prosedur

pendaftaran atau permintaan, hak ini akan langsung diberikan oleh negara. Kebijakan demikian

semata-mata demi kepentingan praktis, yaitu agar memudahkan setiap pencipta mendapatkan

perlindungan, mengingat sedemikian banyak ciptaan dihasilkan setiap hari, baik di bidang ilmu

pengetahuan, seni, maupun sastra. Pendaftaran sebenarnya lebih diperlukan untuk menjamin

perlindungan dan mempermudah proses pembuktian, khususnya tatkala terjadi sengketa hak

cipta di kemudian hari. Sistem hukum positif Indonesia tidak hanya menyediakan satu alternatif

tunggal dalam penyelesaian sengketa hak cipta. Selain mekanisme pidana, gugatan secara

perdata juga dimungkinkan dengan dalih telah terjadi perbuatan melawan hukum perdata

(onrechtmatige daad). Pihak penggugat mengajukan gugatannya kepada pengadilan negeri

setempat. Ketika kasus ini disidangkan di pengadilan, hakim pun tetap terikat untuk menawarkan

perdamaian kepada para pihak.

Hukum sebagai tatanan pemaksa, maka agar hukum mempunyai kekuatan berlaku dan

dapat dipatuhi oleh masyarakat, maka hukum memuat sanksi sebagai tindakan paksa. Dengan

sanksi maka hukum akan mempunyai wibawa untuk ditegakkan. Hukum sebagai tatanan sosial

dan tatanan pemaksa, maka seharusnya dilakukan tindakan paksa atau tindakan yang dilakukan

bukan atas keinginan individu yang menjadi sasaran dan bila terjadi perlawanan akan

dipergunakan pemaksaan fisik. Tindakan paksa inilah yang merupakan sanksi, atau hanya

sebagai perlindungan (karantina) terhadap seseorang. Dalam tatanan hukum nasional sanksi

dapat diartikan sebagai penghukuman atau sebagai eksekusi sipil. Tindakan atau tidak

dilakukannya tindakan, memiliki karakter pelanggaran jika tata hukum menjadikannya sebagai

syarat dilakukannya tindakan paksa sebagai sanksinya. Setiap pelanggaran yang terjadi tentu saja

x

tidak jauh dari sanksi yang akan di jatuhkan pada seseorang yang melanggar hak cipta milik

orang lain. Pengertian sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau

kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang di lakukan oleh seseorang atau kelompok.

Sanksi adalah suatu hal yang sering kita dengar atau saksikan dalam lingkungan masyarakat

kecil ataupun karta sanksi ini banyak digunakan untuk menghukum seseorang atau kelompok

yang bersalah. Misalnya saja ada orang yang mencuri di kampong maka dia akan kena sanksi di

keluarkan dari kampung itu sendiri atau di bawa ke kepolisian setempat.

Peraturan-peraturan hukum pidana umum di Indonesia terwujud dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan peraturan-peraturan hukum pidana khusus seperti

Undang-Undang Hak Cipta mengatur secara khusus dan tersendiri tentang delik-delik tertentu

lebih mendalam daripada pengaturan dalam KUHP yang bersifat umum.Ketentuan pidana dalam

Undang-Undang Hak Cipta harus dianggap lex specialis, karena secara khusus mengatur hak

cipta (lex specialis derogat lex generalis). Namun demikian, kecenderungannya ialah hanya

memfokuskan perhatian terhadap Undang-Undang Hak Cipta, tanpa menyentuh substansi

ketentuan pidana dalam KUH Pidana. Hal ini dapat dimengerti, dengan membaca dan

membandingkan sanksi pidana yang diancam oleh, baik KUH Pidana maupun Undang-Undang

Hak Cipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, sekalipun diancamkan secara alternatif, jumlah

pidana dendanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan denda yang diancamkan dalam KUH

Pidana.

Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, bahwa hak

untuk mengajukan gugatan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-

Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, tidak mengurangi hak negara untuk melakukan

tuntutan pidana pada setiap pelanggaran hak cipta. Negara berkewajiban mengusut setiap

xi

pelanggaran hak cipta yang terjadi. Hal ini didasarkan pada kerugian yang ditimbulkan oleh

tindakan pelanggaran hak cipta, yang tidak saja diderita oleh pemilik atau pemegang hak cipta

dan hak terkait, tetapi juga oleh negara, karena kurangnya pendapatan negara yang seharusnya

bisa didapat dari pemegang hak cipta atau hak terkait. Selain itu negara harus melindungi

kepentingan pemilik hak, agar haknya jangan sampai dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak

bertanggung jawab.

Dalam kasus di atas, Hakim Agung sebelum mengambil keputusan, menimbang alasan-

alasan yang diajaukan pemohon kasasi/tergugat dalam memori kasasinya yaitu: 1. Pengadilan

Niaga (Judex Facti) telah salah menerapkan hukum Merek terhadap sengketa Hak Cipta; 2.

Pengadilan Niaga (Judex Facti) telah mencampur-aduk dua sistem hukum antara Merek dengan

Hak Cipta, yang dimana Pengadilan Niaga tidak dapat membedakan mana yang lebih dulu

terdaftar yakni Merek milik Tergugat dalam Daftar Umum Merek Dirjen HKI sejak tahun 2000,

dibandingkan dengan Hak Cipta milik tergugat yang baru terdaftar pada tahun 2011; 3.

Pengadilan Niaga (Judex Facti) telah meperlakukan hak cipta termohon kasasi sebagai merek

dalam pemahaman “persamaan pada pokoknya”. Padahal hak cipta tidak boleh dijadikan merek

dalam sebuah produk; 4. Pengadilan Niaga (Judex Facti) sama skali tidak mempertimbangkan

bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi, baik bukti surat maupun saksi-saksi; 5. Pengadilan

Niaga (Judex Facti) telah melindungi Termohon Kasasi selaku Tersangka.

Dalam pertimbangan Hakim Agung bahwa alasan-alasan kasasi di atas dapat dibenarkan

karena Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum terutama hak cipta, bahwa persamaan

pada pokoknya memang hanya dikenal dalam Undang-Undang Merek, bahwa dalam sengketa

hak cipta harus diteliti siapa pencipta atau yang pertama kali sesuai dengan sistem deklaratif

yang dianut dalam hak cipta, bahwa hal-hal dalam memori kasasi dapt dibenarkan Tergugatlah

xii

yang lebih dahulu membuat/sekaligus menciptakan dan menggunakan Logo N untuk merek

NIKITEX. Di dalam Putusan Nomor 658 K/PDT.SUS/2012 sanksi dan ganti rugi yang di

tanggung termohon kasasi/penggugat yaitu: 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; 2.

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar perkara dalam semua tingkat

peradilan yang dalam tingkat kasasi ini yang di terapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta

rupiah).

Berkaitan dengan kasus, menurut pendapat penyusun sesuai dengan Undang-Undang Hak

Cipta Nomor 19 Tahun 2002, bahwa hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi sebagaimana

diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, tidak

mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana pada setiap pelanggaran hak cipta.

Penggugat dapat dianggap melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2002 yang sebagaimana ketentuan sanksinya terdapat dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa : “Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan,

memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil

pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000,000,00

(lima ratus juta rupiah).” Selanjutnya apabila mengacu pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014, yang ketentuan sanksinya terdapat dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi ; “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau

tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk

Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

xiii

Menurut pendapat penyusun berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Hak

Cipta di atas, seharusnya Hakim Agung menambahkan sanksi berupa sanksi pidana yang ada

dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 karena kasus yang di sengketakan oleh para pihak

pada waktu sebelum adanya perubahan Undang-Undang tentang hak cipta yang baru yakni

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dijatuhkannya sanksi pidana dalam Undang-Undang

Hak Cipta ini guna untuk mencapai tujuan perlindungan hukum yakni memberikan efek jera bagi

Penggugat.

xiv

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut : 1. Bentuk pelanggaran Hak Cipta yang di sengketakan para pihak dalam Putusan

Nomor 658 K/PDT.SUS/2012, yaitu pelanggaran terhadap peniruan suatu merek yang digunakan

menjadi suatu hak cipta. Penggugat dapat dianggap telah melakukan sebuah pelanggaran Hak

Cipta khusunya dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan Pasal 65

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dikarenakan melihat tahun produksi barang milik

Tergugat yang sudah jauh lebih dahulu yakni sejak tahu 2000 sebelum adanya hak cipta milik

Penggugat. Akibat dari itu Penggugat dianggap melanggar hak ekonomi milik Tergugat,

sehingga melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014; 2.Sanksi dan ganti rugi

akibat pelanggaran hak cipta dalam Putusan Nomor 658 K/PDT.SUS/2012, dimana pihak

Penggugat mendapat sanksi berupa ganti rugi biaya perkara sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta

rupiah) yang sudah di putus oleh hakim, serta apabila mengacu pada sanksi terhadap Pasal 66

Undang-Undang Nomro 19 Tahun 2002 yakni ”tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan

tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.” Jadi Penggugat dapat dijatuhkan sanksi yang

ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 72 ayat (2) dapat dijatuhkan sanksi

pidana penjara palig lama 5 (lima) tahun dan/atau denda Rp 500.000.000.- (lima ratus juta

rupiah) sedangkan dalam Undang-Undang 28 Tahun 2014 Pasal 113 ayat (3) dapat dijatuhkan

sanksi pidana berupa penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

xv

Saran

Berdasarkan uraian di atas maka saran yang dapat disampaikan penyusun untuk membangun

hukum kedepannya adalah: 1. Dengan dilakukannya gelar perkara di pengadilan dalam kasus

Putusan Nomor 658 K/PDT.SUS/2012, maka hendaknya para pihak lebih berhati-hati dalam

membuat suatu karya cipta maupun sebuah merek. Dan hendaknya para pihak lebih mematuhi

dan mentaati setiap ketentuan peraturan yang ada. Beritikad baik sehingga tidak terjadi

pelanggaran atau sesuatu hal yang tidak di inginkan; 2. Dalam menjatuhkan suatu sanksi

diharapkan pengadilan lebih memperhatikan terhadap suatu hal yang lebih spesifik sperti hak

cipta yang dijumpai kemiripan dengan sebuah merek. Hakim lebih bisa menimbang setiap

pembelaan dari masing-masing pihak.

xvi

Daftar Pustaka

A. Buku, Makalah dan Artikel

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana,(Jakarta: Rineka Cipta,Tahun 2008), hlm 27.

Jumhana, Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Praktek, Bandung, Penerbit Aditia bakti, Tahun 1999, hlm 25-26.

Rona Rositawati, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Program Komputer Menurut Undang-Undang Hak Cipta, Skripsi, Fakultas Hukum UNS, Tahun 2001.

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum Edisi Revisi (Terbaru), PT. Citra Aditia Bakti, Bandung, Tahun 1991, hlm.50.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

C. Internet dan Sumber Lain

Ardi Moviz, Makalah Pelanggaran Hak Cipta, http://hitamandbiru.blogspot.co.id/2012/0 7/pelanggaran-hak-cipta.html, di akses tanggal 10 Mei 2017 (16.24 WITA).