fatwa dsn dan fungsi dps 2010 sbu

5/28/2018 Fatwa DSN Dan Fungsi DPS 2010 SBU

1/39

Fatwa DSN & Fungsi DPS

Dalam Perbankan Syariah

DIREKTOR T PERB NK N SY RI H

Oleh

Cecep M. Hakim


2/39

Pengaturan & Pengawasan Bank Syariah

Keunikan dan

Aspek Penting

dalam

Pengaturan &

Pengawasan

Fungsi dasar BS secara umum sama dengan bank

konvensional, sehingga prinsip pokok pengaturan dan

pengawasan yg dikembangkan bagi sistem perbankan

sebagian besar berlaku pula pada BS. Namun adanya

sejumlah perbedaan yang cukup mendasar dalam

filosofi dan prinsip operasional BS mengakibatkanadanya perbedaan pengaturan dan pengawasanBS.

Karakteristik khusus BS yang mengakibatkan adanya

perbedaan dalam pengaturan dan pengawasan BS

terutama adalah:

(1) Perlunya jaminan pemenuhan ketentuan dan ketaatanpada prinsip syariah dalam seluruh aktivitas bank

syariah

(2) Perbedaan karakteristik operasional khususnya akibat

dari pelarangan bunga yang digantikan dengan skema

PLS dengan instrumen nisbah bagi hasil.


3/39

Langkah penting dalam menciptakan jaminan pemenuhan

prinsip syariah

Menciptakan regulasi dan sistem pengawasan yang

sesuai dengan karakteristik bank syariah

Menetapkan aturan tentang mekanisme pengeluaran

setiap produk bank syariah yang memerlukan

pengesahan (endorsement) dari DSN-MUI tentang

kehalalan/kesesuaian produk dan jasa keuangan bankdengan prinsip syariah,

Menerapkan sistem pengawasan baik untuk penilaian

aspek kehatian-hatian dan kesesuaian operasional

bank dengan ketentuan syariah dengan melibatkan

Dewan Pengawas Syariah dan unsur pengawasansyariah lainnya.


4/39

Fungsi dan Peran DPS dalam Perbankan Syariah

Faktor utama pendorong keberadaan bank syariah

adalah keinginan pengguna jasa utk secara kaffah

menghindarilarangan dan melaksanakan ketentuan

syariah dalam seluruh aktivitas perbankan yg

dilakukan.

Kunci keberhasilan dan kesinambungan eksistensi

bank syariah adalah adanya jaminan dan

kepercayaan pengguna jasa bhw bank syariah

melaksanakan norma dan prinsip syariah secara

is t iqomah.

Peran pemantauan, memberikan nasihat kesyariahanmenjelaskan secara gamblang yg haqdan yang bathi l

adalah peran keulamaan yg tak tergantikan.


5/39

Fungsi dan Peran DPS dalam Perbankan Syariah

Peran DPS (dan DSN) sangat sentral dalam sistemjaminan shariah compliance karena :

Nasabah : memiliki banyak keterbatasan keahlian,

waktu dan akses informasi serta kewenangan masuk

dlm operasional bank,

Pengelola Bank: memiliki kecenderunganmemaksimal keuntungan serta mendorong

kepraktisan yg terkadang mengabaikan aspek

shariah compliance

Unsur lainnya e.g. Internal Shariah Reviewer,

External Shariah Auditor, lembaga advokasi

konsumen syariah belum ada/efektif. Sifat delegasi wewenang yg diberikan nasabah kepada

DPS adalah amanahsehingga dimensi tanggung jawab

DPS selain bersifat formal kelembagaan juga kepada

Allah SWT.


6/39

LANDASAN YURIDIS,

FUNGSI & TUGASDEWAN PENGAWAS

SYARIAH


7/39

Direktorat Perbankan Syariah

Dasar Hukum

UU No.40 Thn

2007 ttgPerseroanTerbatas

UU No.21 Thn2008 ttg

PerbankanSyariah

Peraturan Bank Indonesia

No.11/3 ttgBank

UmumSyariah

No.11/10ttg UnitUsahaSyariah

No.11/23 ttgBank

PembiayaanSyariah

No.11/15 ttgKonversi BankKonvensionalmenjadi Bank

Syariah

No.11/33ttg GCGbagi BUSdan UUS


8/39

Pasal 26

1. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,

Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah,

wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.

2. Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.3. Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan

dalam Peraturan Bank Indonesia.

4. Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia

membentuk komite perbankan syariah.5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan,

keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan

Peraturan Bank Indonesia.

KEDUDUKAN DSN MUI DALAM REGULASI

PERBANKAN SYARIAH


9/39


UU No.40 Th 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 109

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan

prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib

mempunyai Dewan Pengawas Syariah.(2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat

oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

(3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi

serta mengawasikegiatan Perseroan agar sesuai dengan

prinsip syariah.


10/39


UU No.21 Th 2008 tentang Perbankan Syariah

Pasal 32

(1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah (BUS dan BPRS) dan

BUK yang memiliki UUS.

(2) Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama

Indonesia.

(3) Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi

serta mengawasikegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah diatur

dengan PBI.

Penjelasan: Yang diatur dalam PBI sekurang-kurangnya meliputi:

a. Ruang lingkup, tugas dan fungsi DPSb. Jumlah anggota DPS

c. Masa kerja

d. Komposisi keahlian

e. Maksimal jabatan rangkap

f. Pelaporan DPS


11/39


Proses Pengangkatan DPS

Pasal 34:

(1) Bank wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kantor pusat Bank.

(2) Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Integritas, yang paling kurang mencakup:1. memiliki akhlak dan moral yang baik;

2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan

perundang-undangan lain yang berlaku;

3. memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh

(sustainable); dan

4. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan

mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang ditetapkanoleh Bank Indonesia.

b. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang

syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara

umum; dan

PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah


12/39



c. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:

1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan

2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan

Komisaris, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatuperseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum

dicalonkan.

Pasal 36 :

(1) Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh

persen) dari jumlah anggota Direksi(2) DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS.

(3) Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada

4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.



13/39



Pasal 37

(1) Bank wajib mengajukan calon anggota DPS untuk memperoleh persetujuan Bank

Indonesia sebelum menduduki jabatannya.

(2) Pengangkatan anggota DPS oleh Rapat Umum Pemegang Saham berlaku efektif setelahmendapat persetujuan Bank Indonesia.

(3) Pengajuan calon anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah

mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 38

(1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37

ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumenpendukung.

(2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan Bank Indonesia berdasarkan pada:

a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan

b. wawancara terhadap calon anggota DPS.



14/39



(3) Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota DPS diberikan paling lambat

30 (tiga puluh) hari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

(4) Calon anggota DPS yang telah mendapat persetujuan Bank Indonesia namun tidak

diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan

terhitung sejak tanggal persetujuan diterbitkan, maka persetujuan terhadap calon

anggota DPS menjadi tidak berlaku.

(5) Pengangkatan anggota DPS wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling

lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif disertai dengan dokumen

pendukung.

(6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (5) diatur lebih lanjut

dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 39

Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS wajib dilaporkan kepada Bank

Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberhentian dan/atau pengunduran

diri efektif.



15/39



Pasal 9

(1) BUK yang memiliki UUS wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kantor

UUS.

(2) Anggota DPS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:a. integritas, yang paling kurang mencakup:

1. memiliki akhlak dan moral yang baik;

2. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan perbankan syariah dan ketentuan

peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

3.memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat dan tangguh

(sustainable); dan

4.tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus) sebagaimanadiatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b. kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang

syariah muamalahdan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum;

dan

PBI No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah


16/39



c. reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:

1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan

2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan

Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurussuatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan

dan/atau badan usaha dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir

sebelum dicalonkan.

Pasal 11

(1) Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga)orang.

(2) DPS dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk dari salah satu anggota DPS.

(3) Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada

4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.



17/39



Pasal 12

(1) Calon anggota DPS wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebelum diangkat dan

menduduki jabatannya.

(2) Pengajuan calon anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah

mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 13

(1) Pengangkatan calon anggota DPS wajib dilaporkan oleh UUS paling lambat 10 (sepuluh)

hari sejak tanggal pengangkatan.

(2) Dalam hal calon DPS tidak diangkat oleh rapat umum pemegang saham dalam jangka

waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan maka persetujuan

terhadap calon anggota DPS dimaksud menjadi tidak berlaku.

Pasal 14

Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS wajib dilaporkan oleh UUS

paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberhentian dan/atau pengunduran diri efektif.



18/39



Pasal 28

(1) BPRS wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kantor pusat BPRS.

(2) Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Integritas, yang paling kurang mencakup:1. memiliki akhlak dan moral yang baik;

2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPRS yang

sehat;

4. tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus)

sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan(fit and proper test) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang

syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan

secara umum; dan

PBI No.11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah


19/39



c. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:

1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;

2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham,

anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakanbersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam

waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pasal 30

(1) Jumlah anggota DPS paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga)

orang.

(2) DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS.(3) Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak

pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.



20/39



Pasal 31

(1) Penunjukkan anggota DPS harus mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham.

(2) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat

rekomendasi Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

(3) Pengangkatan anggota DPS berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank

Indonesia.

Pasal 32

(1) Rencana pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS wajib disampaikan

kepada Bank Indonesia.

(2) Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS sebagaimana dimaksud padaayat (1) berlaku efektif setelah mendapat penegasan dari Bank Indonesia.



21/39



Pasal 6:

Bank Konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah

harus: d. membentuk DPS.

Pasal 10:(1) Bank Umum Konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usahanya menjadi

Bank Umum Syariah harus membentuk DPS.

(2) Calon anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan

DPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Bank Umum Syariah

yang berlaku.

Pasal 13:

(1) BPR yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BPRS harus membentuk

DPS.

(2) Calon anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan

DPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai BPRS yang berlaku.

PBI No.11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank

Konvensional Menjadi Bank Syariah


22/39


PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance

Bagi BUS dan UUS

BAB II. Bank Umum Syariah

Bagian 4. Dewan Pengawas Syariah (New)


Paragraf 1

Persyaratan Dewan Pengawas Syariah

Pasal 44

Jumlah, kriteria, rangkap jabatan dan persyaratan lain bagi Dewan Pengawas Syariah tunduk

kepada ketentuan Bank Indonesia terkait.

Pasal 45

(1) Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah kepada

Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite

Remunerasi dan Nominasi.

(2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah paling lama sama dengan masa jabatan

anggota Direksi atau Dewan Komisaris.


23/39


BAB III. Unit Usaha Syariah

Bagian 2. Dewan Pengawas Syariah


Pasal 71

(1) Ketentuan tentang Dewan Pengawas Syariah yang berlaku bagi BUS

sebagaimana dimaksud dalam Bab II Bagian Keempat tentang DewanPengawas Syariah dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku pula

bagi Dewan Pengawas Syariah pada Bank Umum Konvensional yang

memiliki UUS dan kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di

luar negeri yang memiliki UUS.

(2) Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah pada UUS yang dimiliki oleh

kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri,

ditetapkan oleh pimpinan tertinggi di Indonesia dari kantor cabang

tersebut.


24/39


Tugas-Tugas DPS

Pasal 35:

(1) DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi

serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

(2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi antara lain:

a. menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan

produk yang dikeluarkan Bank;

b. mengawasi proses pengembangan produk baru Bank;

c. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang

belum ada fatwanya;

d. melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadapmekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan

e. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank

dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

(3) Pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.



25/39


Tugas-Tugas DPS

(1) DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS

serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

(2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

antara lain:

a. menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah dalam pedoman operasional dan produkyang dikeluarkan UUS;

b. mengawasi proses pengembangan produk baru UUS sejak awal sampai dengan dikeluarkannya

produk tersebut;

c. memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi;

d. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru UUS yang belum ada

fatwanya

e. melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanismepenghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan

f. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka

pelaksanaan tugasnya.

(3) Pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.



26/39


Tugas-Tugas DPS

Pasal 29

(1) DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi

serta mengawasi penerapan Prinsip Syariah dalam penghimpunan dana, pembiayaan

dan kegiatan jasa BPRS lainnya.(2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi antara lain:

a. mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS;

b. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru BPRS yang

belum ada fatwanya.

c. melakukan review secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan

penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS; dand. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja BPRS

dalam rangka pelaksanan tugasnya.

(3) Pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.



27/39


PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate GovernanceBagi BUS dan UUS

BAB II. Bank Umum Syariah


Tugas-Tugas DPS

Paragraf 2

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas SyariahPasal 46

Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan

prinsip-prinsip GCG.

Pasal 47

(1) Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan

saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

(2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi antara lain:

a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan

produk yang dikeluarkan Bank;

b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa

Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia;


28/39



Tugas-Tugas DPS

c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah NasionalMajelis UlamaIndonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;

d. Melakukan reviewsecara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap

mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa

Bank; dan

e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja

Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

(3) Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan

Dewan Pengawas Syariah secara semesteran.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Bank

Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud

berakhir.

(5) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur

lebih rinci dalam Surat Edaran Bank Indonesia.


29/39



Tugas-Tugas DPS

Pasal 48

Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib menyediakan waktu yang cukup untuk

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Paragraf 3Rapat Dewan Pengawas Syariah

Pasal 49

(1) Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu)

kali dalam 1 (satu) bulan.

(2) Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan

musyawarah mufakat.

(3) Seluruh keputusan Dewan Pengawas Syariah yang dituangkan dalam risalah

rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah.

(4) Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.


30/39



Tugas-Tugas DPS

Paragraf 4

Aspek Transparansi Dewan Pengawas Syariah

Pasal 50

Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota

Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lain dalam laporan pelaksanaan

GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.Pasal 51

(1) Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang memanfaatkan BUS untuk kepentingan

pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi

keuntungan BUS.

(2) Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan

pribadi dari BUS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum

Pemegang Saham.(3) Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur

dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

(4) Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di

seluruh BUS dan/atau UUS.


31/39


Sanksi

Pasal 1 butir 15:

Pihak Terafiliasi adalah: b. pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau UUS,

antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum.

Pasal 41 :

Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan

dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.

Pasal 60 ayat (2):

Anggota direksi, komisaris, pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang

memiliki UUS, atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan

yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak

Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)

UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah


32/39


Sanksi

Pasal 64:

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan

langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan

Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki

UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan

paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda palingsedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling

banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah


33/39



Bagi BUS dan UUS

BAB IV. SANKSI

Bagian 1. Sanksi Pelaksanaan GCG

Sanksi

Pasal 82(1) Dalam hal terdapat 3 (tiga) kali teguran tertulis dari Bank Indonesia terkait

pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49

ayat (1) dan ayat (4), Pasal 50 dan Pasal 51, maka BUS atau UUS terkait harus

mengganti anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut.

(2) Dalam hal Dewan Pengawas Syariah tidak melaksanakan tugasnya dengan baik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan izin usaha Bank dicabut,maka anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud dapat dikenakan sanksi

berupa pelarangan menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah di perbankan

syariah paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan izin usaha

Bank oleh Bank Indonesia.


34/39



Bagi BUS dan UUS

BAB IV. SANKSI

Bagian 2. Sanksi Pelaporan

Sanksi

Paragraf 2

Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah, Pedoman, Sistem dan Prosedur sertaStruktur Kelompok Usaha

Pasal 88

(1) Bank yang tidak menaati ketentuan pelaporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4), pelaporan perubahan pedoman, sistem dan

prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), serta pelaporan

perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dan ayat

(5), dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 tahun2008 tentang Perbankan Syariah, berupa :

a. teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayarpaling banyak sebesar Rp1.000.000,00

(satu juta rupiah) per hari kerja kelambatan untuk setiap laporan;

b. teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayarpaling banyak sebesar Rp40.000.000,00

(empat puluh juta rupiah) apabila Bank tidak menyampaikan laporan.

i S i


35/39


Bagian 2. Sanksi Pelaporan

Sanksi

(2) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b apabila Bank belum menyampaikan laporan

dimaksud setelah 1 (satu) bulan sejak batas akhir penyampaian laporan,

untuk pelaporan perubahan pedoman, sistem dan prosedur sertapelaporan perubahan struktur kelompok usaha.

(3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b apabila Bank belum menyampaikan laporan

dimaksud setelah 2 (dua) bulan sejak batas akhir penyampaian laporan,

untuk pelaporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

(4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

menghapuskan kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan

dimaksud.


36/39

Substansi SK MUI Terkait Kedudukan dan Fungsi

Dewan Syariah Nasional MUI

KEDUDUKAN, STATUS DAN ANGGOTA DSN:

1. DSN merupakan bagian dari MUI

2. DSN membantu pihak terkait spt. Depkeu, BI dlm menyusun

peraturan/ketentuan untuk LKS

3. Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan pakar dlm bid.

Terkait dg muamalah syariah

4. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI selama 5 th masa

bakti


37/39

TUGAS & WEWENANG DSN:

TUGAS-TUGAS DSN:

1. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-

nilai syariah dlm aktivitas keuangan dan

ekonomi

2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis

kegiatan keuangan

3. Mengeluarkan fatwa atas produk & jasa

keuangan syariah4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah

dikeluarkan


38/39

KEWENANGAN DSN:

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing LKS dan

menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait

2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan

yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang spt. Depkeu dan BI

3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-namayang akan duduk sebagai DPS pada LKS

4. Mengundang para ahli unt. Menjelaskan masalah yang diperlukan dlm

pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga

keuangan dalam maupun LN

5. Memberikan peringatan kpd LKS atas penyimpangan dari fatwa DSN

6. Mengusulkan kpd instansi berwenang untuk mengambil tindakan apabila

peringatan tdk diindahkan

T i k ih


39/39

2008, Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia

Jalan MH Thamrin No. 2 Gedung A Lantai 21-22, Jakarta 10110

Telpon : (021) 3817513/7774

Fax. (021) 350 1989 / 1990

E-mail : [email protected]

Terima kasih

Wassalamualaikum Wr.Wb.,

fatwa dsn dan fungsi dps 2010 sbu

Documents