fasilitas ppjk 2013
DESCRIPTION
Bea CukaiTRANSCRIPT
LOGO
Fasilitas Fiskal
Fasilitas Pelayanan/Prosedural
Jenis Fasilitas
Insentif di bidang perpajakan yang ditujukan kepada industri, perdagangan, dan pihak-pihak tertentu sesuai
dengan tujuan yang diinginkan undang-undang
Bentuk perlakuan khusus untuk kelancaran proses formalitas kepabeanan yang menyangkut kelancaran arus
barang, orang maupun dokumen
LOGO
FASILITAS FISKALJenis
FasilitasDasar Hukum Karakteristik
Impor Sementara Psl 10D UUK
Pembebasan atau Keringanan
Menyerahkan Jaminan
Pembebasan Pasal 25 UUK Pembebasan mutlak Tanpa Jaminan
Pembebasan / Keringanan Pasal 26 UUK
Pembebasan atau Keringanan
Tanpa Jaminan
KITE Pasal 26 dan 27 UUK
Pembebasan atau Pengembalian
Menyerahkan Jaminan
Penangguhan Psl 44 UUK Penangguhan kewajiban bayar BM
BMDTP PMK (per th) BM ditanggung / dibayar pemerintah
Tarif Preferensi Pasal 12 UUK Penurunan tarif dari MFN
Kawasan Bebas Pasal 115/115A UUK Pembebasan
LOGO
IMPOR SEMENTARA
REFERENSI : Pasal 10D UU Kepabeanan PMK-142/2011 ttg Impor Sementara
IMPOR SEMENTARA
Pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun
Tidak akan habis dipakai dalam masa pengimporan
Identitas barang jelas
Dalam masa pengimporan sementara tidak berubah bentuk secara hakiki kecuali karena aus dalam penggunaan
Terdapat dokumen pendukung bahwa barang tersebut akan diekspor kembali
KRITERIA BARANG IMPOR
SEMENTARA
LOGO
a. Barang untuk keperluan pameran yang dipamerkan (yg bukan tempat penyelenggaraan pameran berikat)
b. Barang untuk keperluan seminar atau kegiatan semacam itu
d. Barang untuk keperluan tenaga ahli
e. Barang untuk keperluan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan
PEMBEBASAN BEA MASUK
c. Barang untuk keperluan peragaan atau demonstrasi
f. Barang yang diimpor untuk keperluan perlombaan dibidang olahraga
g. Kemasan yang digunakan untuk pengangkutan barang impor atau ekspor secara berulang-ulang
h. Barang keperluan contoh atau model
i. Kapal pesiar perorangan (yacth) yang digunakan sendiri oleh wisatawan mancanegara
PEMBEBASAN BEA MASUK
k. Kendaraan atau sarana pengangkut yang masuk melalui lintas batas dan penggunaannya tidak bersifat regular
l. Barang untuk diperbaiki, direkondisi, diuji, dan dikalibrasi
j. Kendaraan atau sarana pengangkut yang digunakan sendiri oleh warga negara asing
PEMBEBASAN BEA MASUK
m. Binatang hidup untuk keperluan pertunjukan umum, olahraga, perlombaan, pelatihan, pejantan, dan penanggulangan gangguan keamanan
n. Barang untuk keperluan penanggulangan bencana alam, kebakaran, kerusakan lingkungan, gangguan keamanan dan tujuan kemanusiaan/sosial
o. Barang untuk keperluan kegiatan TNI dan POLRI
p. Kapal yang diimpor oleh perusahaan pelayaran niaga nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional
PEMBEBASAN BEA MASUK
q. Pesawat dan mesin pesawat yang diimpor oleh perusahaan penerbangan nasional
r. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas
s. Barang pendukung proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dari luar negeri
t. Sarana pengangkut yg tidak digunakan untuk pengangkutan dalam daerah pabean
u. Petikemas yg tidak digunakan untuk pengangkutan dalam daerah pabean
PEMBEBASAN BEA MASUK
Mesin dan peralatan untuk kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur
Barang yang digunakan untuk melakukan perbaikan
Barang yang digunakan untuk melakukan pengujian
KERINGANAN BEA MASUK
Terhadap barang impor sementara yang diberikan pembebasan Bea
Masuk, importir wajib menyerahkan jaminan kepada Kepala Kantor
Kewajiban menyerahkan jaminan dapat dikecualikan untuk impor
sementara atas barang yang dibawa oleh penumpang dan akan dibawa kembali ke luar negeri berdasarkan pertimbangan dari Kepala Kantor
Jumlah jaminan adalah sebesar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang atau yang
seharusnya dibayar atas barang impor yang bersangkutan
B. Kewajiban BM dan PDRI (Pembebasan)
Terhadap barang impor sementara yang diberikan keringanan bea masuk, importir
wajib membayara. Bea masuk sebesar 2% per bulan
atau bagian dari bulan, dikalikan jumlah bulan jangka waktu impor sementara, dikalikan jumlah bea masuk yang seharusnya dibayar
b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau PPN dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah (PPnBM)dan wajib menyerahkan jaminan
sebesar selisih antara bea masuk yang seharusnya dibayar dengan
yang telah dibayar ditambah dengan Pajak Penghasilan Pasal 22.
B. Kewajiban BM dan PDRI (Keringanan)
Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean & Klasifikasi Barang
Atas permohonan impor sementara, Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk wajib melakukan penelitian dan penetapan nilai pabean serta klasifikasi barang atas barang impor sebagai dasar penghitungan Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor
Penetapan nilai pabean dan klasifikasi barang dituangkan dalam surat persetujuan impor sementara
Latihan PT. Video Audio Film di Jakarta mengimpor
sementara seperangkat alat untuk seminar dari Hollywood USA. Dikemas dalam container nomor ICCU 470471[6]-20’ GW 22.000 Kg, NW 17.500 Kg. Jangka waktu impor sementara 14 Juni 2007 s/d 20 September 2007.Nilai Pabean US $ 8,500, HS number 8521.10.10.00 , BM 30 %, PPN 10 %, PPnBM 20 %, Kurs USD1 = Rp 9.000,-
Hitunglah jaminan yang harus diserahkan ke KPBC untuk impor sementara tersebut.
Latihan
Importir PT. Jasa Perkasa yang beralamat di Jl. Lodan 45 Jakarta, dengan API No. 09.05.04567/U mengimpor sementara 1 (satu) unit Buldozer dari Ray Mu Kna Kafoor Inc India, untuk meratakan tanah pembangunan perumahan real estate dari tgl. 26 Mei 2009 s/d 31 Desember 2009. Berdasarkan BTBMI beban BM 15 %, PPN 10 %. Berdasarkan Metode II Nilai Pabeannya ditetapkan Pejabat BC US $ 200,000.00. Kurs USD 1 = Rp. 9.000,-
Hitunglah berapa BM dan PDRI yang harus dibayar serta Jaminan yang harus diserahkan ke Kantor Pabean!
LOGO
PEMBEBASAN BEA MASUKPASAL 25
PEMBEBASAN MUTLAK
LOGO PEMBEBASAN Pasal 251. Brg perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yg bertugas diIndonesia berdasarkan
asas timbal balik.2. Brg keperluan badan internasional beserta para pejabatnya3. Buku ilmu pengetahuan4. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal,sosial, kebudayaan
atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam.5. Barang keperluan museum, kebun binatang dan tempat lain semacam yang terbuka untuk
umum serta barang untuk konservasi alam.6. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuaan.7. Barang untuk keperluan kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya.8. Persenjataan, amunisi,perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang
diperuntukan bagi keperluaan Hankam9. Barang dan bahan yg dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan Hankam10. Barang contoh yg tidak untuk diperdagangkan.11. Peti kemasan berisi jenazah/abu kenazah12. Barang pindahan13. Barang pribadi penumpang,awak sarana pengangkut,pelintas batas, dan barang kiriman
sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.14. Obat-obatan yg diimpor dgn menggunakan anggaran pemerintah yg diperuntukkan bagi
kepentingan masyarakat.15. Barang yg telah diekspor kembali utk keperluan perbaikan,pengerjaan dan pengujian.16. Barang yg telah diekspor kemudian diimpor kembali dlm kualitas yg sama dgn kualitas pada
saaat diekspor.17. Bahan terapi manusia pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan.
Fasilitas
LOGO BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING
BESERTA PARA PEJABATNYA
KATEGORI BARANG : 1. Barang yang dipakai untuk keperluan resmi2. Barang yang digunakan untuk pendirian dan/atau perbaikan gedung
yang ditempati oleh perwakilan diplomatik, konsuler dan dagang3. Barang pindahan milik pejabat perwakilan negara asing4. Barang yang dipakai untuk keperluan sendiri termasuk pemakaian
oleh anggota keluarga dari pejabat perwakilan negara asing.
Perwakilan Negara Asing : Perwakilan Diplomatik, Konsuler dan Organisasi Internasional yang
diperlakukan sebagai perwakilan diplomatik/konsuler sebagaimana yang tercantum dalam daftar lampiran I KMK No.90/KMK.04/2002
ASEAN SecretaryASEAN FoundationUNTAET
FORM PP 8/1957
1 REF: PP No. 8 THN 1957
KMK No. 90/KMK.04/2002PMK No. 137/PMK.04/2007
LOGO
1. tidak menjalankan pekerjaan di luar tugasnya di Indonesia
2. Prosedur pengangkatannya tidak dilakukan di Indonesia
3. Pejabat perwakilan negara asing merupakan WNA
PERSYARATAN BAGI PEJABAT
Pejabat Staf Diplomatik dan Staf Non Diplomatik yang memiliki
paspor diplomatik
LOGOPermohonan PersetujuanPembebasan BM
IMPORTIR
DIRJEN BCatau
Pejabat ygb Ditunjuk
MENOLAK
SETUJU
Form PP8 Th.1957
Surat pemb penolakan + alasan penolakan
Dirjen Protokol & KonsulerDEPLU
Kolom persetujuan Form PP8/1957ditandatangani
1
2
FASILITAS
LOGO
Untuk Kantor Perwakilan Diplomatik :- Maks 16 CBU jika pejabat senior
lebih dari 10 orang - Maks 10 CBU jika pejabat senior 10
orang/ kurang
Dapat menambah CBU dengan memperhatikan azas timbal balik
Jika butuh lebih, diberi fasilitas pembebasan atas
pembelian CKDDapat diberikan terhadap kendaraan selain roda empat (dihitung sebagai pengganti
kend. Roda 4)
FASILITAS
Untuk Kantor Perwakilan Konsuler dan Organisasi Internasional:
- Maks 6 CBU jika pejabat senior lebih dari 5 orang
- Maks 5 CBU jika pejabat senior 5 orang/ kurang
KENDARAAN BERMOTOR DINAS Atas Impor atau
PembelianBEBAS BEA MASUK
LOGOKENDARAAN BERMOTOR PRIBADI
Dubes Maks.1 unit CBU
Kepala Perwakilan Negara Asing non Dubes serta pejabat Organisasi
Internasional Maks. 1 unit CBUUntuk Staf Adm & Teknik
(Paspor Diplomatik) Maks.1 unit CBU atau 1 unit CKD sebagai
pembelian/barang pindahan
Untuk Keperluan :
FASILITAS
Dalam hal membutuhkan lebih
dapat menambah 1 unit CKD
LOGO
KHUSUS KEND. BERMOTOR RODA 2 Wajib diReekspor, apabila masa tugas Pejabat
Asing telah selesai
1. Telah digunakan selama 3 tahun sejak keputusan Dirjen
2. Kendaraan tersebut telah tidak dapat dipergunakan sebelum 3 tahun
Syarat :
DIRJEN BC
Dilakukan setelah mendapat ijin Dirjen berdasarkan
persetujuan Deplu
Kecuali
FORM Perm.
PEMINDAHTANGANAN / PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS
LOGO
1. Telah digunakan selama 2 tahun sejak keputusan Dirjen2. Masa tugas yang bersangkutan berakhir sebelum 2 tahun3. Kendaraan tersebut telah tidak dapat dipergunakan
sebelum 2 tahun
Syarat :
Dilakukan setelah mendapat ijin Dirjen berdasarkan persetujuan Deplu
Pemusnahan kendaraan bermotorJuga dilakukan setelah mendapat ijin dirjen berdasarkan
persetujuan deplu
BM + PDRI Wajib Dilunasi TARIF + NILAI PABEAN DIDASARKAN ATAS SAAT PENJUALAN
PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR PRIBADI
LOGOPemusnahan Kendaraan Bermotor
Eks fasilitas perwakilan negara asing
Eks fasilitas badan internasional- Rusak berat- Hilang (ada bukti dr Kepolisian)
Hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dirjen BC berdasarkan persetujuan deplu
TIDAK DITERBITKAN KETERANGAN
PELUNASAN BM
Fasilitas
LOGO
Dalam jumlah YANG Tidak Dibatasi
(BERDASARKAN AZAS TIMBAL BALIK))
HASIL TEMBAKAU MMEAETIL ALKOHOL
BARANG KENA CUKAI
MENDAPATPEMBEBASAN
CUKAI
PEMBELIAN DAPAT DILAKUKAN DENGAN CARA MENGIMPOR LANGSUNG ATAU MEMBELI DI TOKO BEBAS BEA, DENGAN MENGGUNAKAN KARTU TANDA PENGENAL DIPLOMATIK (KTPD)
Pembebasan atas BKCFASILITAS
LOGO
BADAN INTERNASIONAL : Perwakilan Negara Asing, Perwakilan Organisasi Internasional di bawah PBB dan Organisasi/Lembaga Internasional yang memberikan bantuan teknis dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan, baik secara bilateral maupun multilateral
PEJABAT : Kepala badan Internasional beserta Staf dan/atau Tenaga ahli Asing yang diangkat oleh Badan Internasional
2 BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA PEJABATNYA
Ref: PP No. 19 THN 1955KMK No. 89/KMK.04/2002PMK No. 12/PMK.04/2006
LOGO
BADAN INTERNASIONAL
Perwakilan Organisasi di bawah PBB, terdapat 15 badan seperti
ILO, UNDP
Kerja sama bilateral, terdapat 23 badan seperti kerja sama teknik Jerman-RI, kerjasama ekonomi
Malysia-RI
Colombo Plan, terdapat 7 badan seperti Colombo Plan Australia,
Colombo Plan Inggris
Kerja sama kebudayaan, terdapat 3 badan seperti Kerja sama Jepang-RI
Kerja sama Internasional lainnya, terdapat 49 badan seperti SEMEO,
NORADOrganisasi Swasta Internasional, terdapat 25 badan seperti The British
Council, WCS
BADAN INTERNASIONAL YG MENDAPAT FASILITAS PEMBEBASAN
PENETAPAN DAN PERUBAHAN KEPMENKEU
PMK
LOGO
1. Barang untuk keperluan resmi kantor Badan Internasional di Indonesia
2. Barang keperluan pribadi dan barang yang digunakan untuk keperluan keahlian, termasuk barang untuk keperluan anggota keluarga dari pejabat yang bekerja untuk Badan Internasional di Indonesia
3. Barang untuk keperluan proyek dan non proyek dalam rangka kerja sama teknik yang dikirim melalui Badan Internasional
Fasilitas
PEMBEBASAN BM , PDRI DAN CUKAI
FORM
TERHADAP :
Kategori Barang Yang Dibebaskan
LOGO
PER ORANG DEWASA PER BULAN, MAX:
300 BTG SIGARET, ATAU 100 BTG CERUTU, ATAU 500 GR TEMBAKAU IRIS/HT LAINNYA; DAN 10 LITER MMEA
HASIL TEMBAKAU MMEAETIL ALKOHOL
BARANG KENA CUKAI
MENDAPATPEMBEBASAN
CUKAI
DLM HAL Hasil Tembakau Yg Dibawa Lebih Dari 1 Jenis Pembebasan Cukai Setara Dg Perbandingan Jumlah Per Jenis
PEMBELIAN HANYA DAPAT DILAKUKAN DI TOKO BEBAS BEA, DENGAN MENGGUNAKAN KARTU KUNING
Pembebasan atas BKCFASILITAS
LOGOPermohonan PersetujuanPEMBEBASAN BM
IMPORTIR
DIRJEN BCatau
Kepala Kantor
MENOLAK
SETUJU
Form PP19 Th.1955
Surat pemb penolakan + alasan penolakan
Deputi Bidang AdministrasiSEKRETARIAT NEGARA
Kolom persetujuan Form PP19/1955ditandatangani
1
2
PermohonanPEMBEBASAN BM
LOGO
Untuk Kantor Badan Internasional :- Maks 6 CKD jika pejabat lebih dari
5 orang - Sebanyak jumlah pejabat jika
jumlah pejabat ada 5 orang/ kurang
Jika membutuhkan CBU… ???
Pejabat BCdapat diberikan paling banyak 2 unit CBU untuk organisasi di bawah PBB dan
1 unit untuk organisasi lainnya
BADAN INTERNASIONALDefinisi Kendaraan :
Kendaraan Bermotor Roda Empat Untuk
Pengangkutan Orang jenis sedan, station wagon,
minibus ≤ 4.000 CC ; jenis Jeep ≤ 5.000 CC
FASILITAS KENDARAAN BERMOTOR DINAS
LOGOKENDARAAN BERMOTOR PRIBADIUntuk Pejabat Badan Internasional
Customs
Khusus Kepala Perwakilan di bawah PBB dan pejabtat setingkat Deputi,
paling banyak 1 unit CBU
Untuk Pejabat dengan masa tugas minimal 1 tahun dan paling banyak
1 unit CKD
FASILITAS
LOGOKENDARAAN BERMOTOR UNTUK KEPERLUAN PROYEK DAN NON PROYEK
Customs
DAPAT DIBERIKAN PEMBEBASAN BM
DALAM KONDISI CKD
Apabila butuh Kendaraan CBU
Khusus Utk Kendaraan CBU Yg Sesuai Spesifikasi Teknis Yg
Sangat Diperlukan Dalam Proyek
FASILITAS
LOGOPENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS
1. Telah digunakan selama 3 tahun sejak keputusan Dirjen
2. Kendaraan tersebut telah tidak dapat dipergunakan sebelum 3 tahun
Syarat :
Keputusan ini diberikan oleh Dirjen setelah disetujui oleh Setneg
FORM
LOGO
1. Telah digunakan selama 2 tahun sejak keputusan Dirjen2. Masa tugas yang bersangkutan berakhir sebelum 2
tahun3. Kendaraan tersebut telah tidak dapat dipergunakan
sebelum 2 tahun
Syarat
Keputusan ini diberikan oleh Dirjen setelah disetujui oleh Setneg
PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR PRIBADI
Pejabat Badan Internasional
LOGOFasilitas
Pasal 25 ayat (1) huruf c
3PEMBEBASAN BM ATAS IMPOR BUKU ILMU PENGETAHUAN
Referensi : PMK Nomor 103/PMK.04/2007KMK Nomor
370/KMK.03/2003KMK Nomor
353/KMK.03/2001
LOGO
MENDAPAT PEMBEBASAN BM:
BUKU IPTEK BUKU PELAJARAN
UMUM KITAB SUCI BUKU PELAJARAN
AGAMA BUKU ILMU
PENGETAHUAN LAINNYA
KECUALI: MENGGUNAKAN BHS INDONESIA
TIDAK MENDAPAT PEMBEBASAN BM:
BUKU HIBURAN BUKU ROMAN
POPULER BUKI SULAP BUKU IKLAN BUKU PROMOSI USAHA KATALOG DI LUAR
KEPERLUAN PENDIDIKAN
BUKU KARIKATUR BUKU HOROSKOP BUKU HOROR BUKU KOMIK BUKU REPRODUKSI
LUKISAN
BUKU ILMU PENGETAHUAN
BUKU-BUKU YG BERTUJUAN UTK MENINGKATKAN ILMU PENGETAHUAN DLM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN
BANGSA
YES
NO
FasilitasFasilitas
LOGO
IMPORTIR
PERMOHONAN PEMBEBASAN BM
DIRJEN BC
MENOLAK
SETUJU
JML,JENIS/SPESIFIKASI TDK SESUAI DG KEPUTUSAN PEMBEBASANATAS PERBEDAANNYA DIKENAI BM
IMPORTASI TDK SESUAI DG TUJUAN PEMBEBASANWAJIB BAYAR BM
Surat pemb penolakan + alasan penolakan
ALUR PROSES PEMBEBASAN BM
Melampirkan: Rincian jenis,
judul, jml,pekiraan NP
Rekomendasi Depdiknas atau Depag
LOGO Ketentuan Pemasukan Buku
Dalam perkembangannya kebijakan pengenaan bea masuk terhadap impor buku-buku cetakan (tidak hanya sebatas pada buku
ilmu pengetahuan) sebagaimana dimaksud dalam BTBMI pos tarif 49.01 sampai dengan 49.04 telah dikenakan tarif 0%.
Hal ini mengandung konsekuensi bahwa untuk penerapan pembebasan bea masuk terhadap buku ilmu pengetahuan tidak
lagi diperlukan surat keputusan pembebasan dari DJBC.
Undang-undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan
yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum.
UPDATE
LOGO BARANG KIRIMAN HADIAH/HIBAH
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL, KEBUDAYAAN
FASILITAS BARANG HIBAH
4
PMK 69/PMK.04/2012PMK 70/PMK.04/2012
LOGOFASILITAS HIBAH UNTUK
KEPENTINGAN BENCANA ALAM
BENTUK FASILITAS Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai
SYARAT KONDISI Masa Tanggap Darurat Bencana Masa transisi menuju
Rehabilitasi dan rekonstruksi Masa rehabilitasi dan
rekonstruksi
Dinyatakan secara tertulis oleh: BNPB/BPDB/PEMDA Hanya diberikan thd barang yang dimasukkan melalui
entry point “bantuan internasional” yg ditetapkan BNPB/BPBD
LOGOFASILITAS HIBAH UNTUK
KEPENTINGAN BENCANA ALAM
KATEGORI BARANG
SUBYEK PEMBEBASAN
PERALATAN
LOGISTIK
Kelompok Kendaraan Bermotor dan/atau Alat berat
Selain Kendaraan Bermotor dan/atau Alat Berat
Badan atau Lembaga yg bergerak di bidang ibadah untuk umum, amal, sosial atau kebudayaan
Pemerintah Pusat atau PEMDA Lembaga Internasional atau Lembaga asing non pemerintah
Untuk kondisi Tanggap Darurat dan Masa Transisi
Untuk kondisi Masa Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan atau Lembaga yg bergerak di bidang ibadah untuk umum,
amal, sosial atau kebudayaan Pemerintah Pusat atau PEMDA
LOGO
ALUR PROSES PEMBEBASANKHUSUS MASA TANGGAP DARURAT
& TRANSISI
PERMOHONAN PEMBEBASAN BM
Dirjend BC melalui Kepala Kantor BC
MENOLAK
SETUJU
Melampirkan : Daftar barang yg telah
ditandasahkan BNPB/
BPBD/ Gubernur Gift Certificate, (tdk
menggunakan devisa
Indonesia) Rekomendasi dari
BNPB/ BPBD/ Gubernur Surat keputusan Pembebasan BM
Maks. 14 hari
Dengan alasan
Diperlakukan sbg permohonan vooruitslag
LOGOALUR PROSES PEMBEBASAN
KHUSUS MASA REHABILITASIREKONSTRUKSI
PERMOHONAN PEMBEBASAN BM
MENOLAK
SETUJU
Melampirkan : Rincian jumlah dan jenis
barang beserta
nilai pabean Gift Certificate, (tdk
menggunakan devisa
Indonesia) Rekomendasi dari
BNPB/ BPBD
Dirjend BC/ Pejabat yg ditunjuk
Surat keputusan Pembebasan BM
Maks. 14 hari
** barang Lartas wajib dilampiri surat rekomendasi dari instansi terkait
LOGOPENGELUARAN DENGAN JAMINAN
(VOORUITSLAG)Secara umum ketentuan vooruitsag diatur dalam PMK 160/2007, namun khusus hibah bencana alam berlaku hal2 khusus, sbb :
Ketentuan jaminan vooruitslag dalam kondisi tanggap darurat dan transisi dimungkinkan untuk penggunaan jaminan tertulis yang dikeluarkan Kepala BNPB/Kepala BPBD/Pejabat PEMDA minimal eselon II
Ketentuan jaminan untuk kondisi masa Rehabilitasi dan Rekonstruksi, menggunakan:- jaminan tunai/customs bond/garansi bank, atau- jaminan tertulis dari Pejabat Pusat atau Pemda minimal eselon II
LOGOPEMBERITAHUAN PABEAN
DAN PENYELESAIAN
Pemberitahuan Pabean atas impor barang kiriman hadiah/hibah dilakukan dengan PIBK
Penyelesaian administrasi dalam hal diberikan vooruitslag dilakukan dengan menyatukan SKEP Pembebasan dengan PIBK ybs
Penyelesaian kendaraan bermotor dan/atau alat berat yang telah mendapat pembebasan diselesaikan dengan : pemindahtanganan; dimusnahkan atau diekspor kembali wajib mengajukan permohonan kepada Dirjen BC atau Pejabat yang ditunjuknya
LOGO
FASILITAS HIBAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL,
SOSIAL ATAU KEBUDAYAAN
BENTUK FASILITAS Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai
SUBYEK
Badan/Lembaga yg merupakan badan hukum dalam wilayah RI
Pendirian badan hukum sesuai peraturan perundang-undangan disahkan akta notaris
Badan/Lembaga yg bersifat non profit
Badan/Lembaga yg bergerak di bidang umum, amal, sosial atau kebudayaan
Persyaratan :
LOGO Kategori Barang Yg Dibebaskan1. Barang yang diperlukan untuk mendirikan atau memperbaiki bangunan
ibadah, rumah sakit, Poliklinik dan/atau sekolah serta barang yg akan menjadi inventaris
2. Mobil klinik, sarana pengangkut orang sakit, sarana pengangkut perpustakaan keliling/sejenisnya atau sarana pengangkut petugas kesehatan
3. Barang yang diperlukan untuk pemakaian tetap oleh perkumpulan untuk tujuan kebudayaan
4. Barang yang diperlukan untuk ibadah umum, seperti : tikar sembahyang, permadani, piala2 untuk perjamuan suci
5. Peralatan operasi, perkakas pengobatan dan bhn pembalut untuk badan-badan sosial
6. makanan, obat-obatan dan/atau pakaian untuk diberikan untuk masyarakat yang memerlukan
7. Barang peralatan belajar mengajar utk Lembaga Pengajaran dengan maksud untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat
LOGOALUR PROSES PEMBEBASAN
IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL, ATAU KEBUDAYAAN
PERMOHONAN PEMBEBASAN BM
MENOLAK
SETUJU
Melampirkan : Rincian jumlah dan jenis
barang beserta
nilai pabean Gift Certificate, (tdk
menggunakan devisa
Indonesia) Rekomendasi dari
Instansi Teknis Terkait
Dirjend BC/ Pejabat yg ditunjuk
Surat keputusan Pembebasan BM
Maks. 14 hari
** barang Lartas wajib dilampiri surat rekomendasi dari instansi terkait
BADAN/LEMBAGA
dengan alasan
LOGO BARANG KEPERLUAN MUSEUM, KEBUN BINATANG,
DAN TEMPAT LAIN YANG TERBUKA UNTUK UMUM
Disertai bukti dan rincian jumlah & jenis barang beserta nilai
pabeannya & rekomendasi dari departemen terkait
Pengusaha
Menagajukan permohonan
DJBC atas nama Menteri
Persetujuan Pembebasan BM
Jika sesuai
REF: KMK No. 141/KMK.05/1997
5
LOGO
Ref : KMK No. 143/KMK.05/1997
BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
Disertai bukti dan rincian jumlah & jenis barang beserta nilai pabeannya &
rekomendasi dari departemen terkait
Menagajukan permohonan
DJBC atas nama Menteri
Persetujuan Pembebasan BM
Jika sesuai
Lembaga, Perguruan tinggi dan Badan
Dilampiri
Adalah barang yang benar-benar untuk memajukan ilmu pengetahuan termasuk penyelenggaraan penelitian dgn tujuan mempertinggi ilmu pengetahuaan yang ada
Syarat tidak boleh dijual
6
LOGO Subyek Penerima Bantuan
41 Universitas 8 Universitas 85 Institusi
UniversitasNegeri
UniversitasSwasta
Badan/Lembaga
al : Syiah Kuala, USU, UI, ITB, UNSRI, dll
al : Atmajaya, Tarumanegara, Jayabaya, dll
al: Bakosurtanal, BPPT, BATAN, dll
LOGO BARANG UNTUK KEPERLUAN KHUSUS KAUM TUNANETRA DAN PENYANDANG CACAT LAINNYA
Disertai bukti dan rincian jumlah & jenis barang beserta nilai pabeannya &
rekomendasi dari departemen terkait
Menagajukan permohonan
DJBC atas nama Menteri
Persetujuan Pembebasan BM
Jika sesuai
Badan-badan Sosial
Dilampiri
a.l : - Kursi roda, - Buku dng huruf braille, - Mesin cetak braille, - Tongkat jalan.
REF :KMK No. 142/KMK.05/1997
7
LOGOPersenjataan, Amunisi, Termasuk Suku Cadangdan Perlengkapan Militer
Pembebasan BM dan Cukai
FASILITAS
Meliputi barang-barang : Persenjataan & amunisi adalah alat utama TNI
tmsk suku cadang dan perlengkapan militer/kepolisian yg diperuntukkan bagi keperluan pertahanan & keamanan negara u/ kegiatan operasi dlm rangka pelaksanaan tugas pokok TNI/POLRI serta alat pendukung dlm pengoperasian alat utama termasuk kendaraan bermotor.
Barang dan bahan yg dipergunakan u/ menghasilkan barang keperluan pertahanan dan keamanan termasuk suku cadang u/ pemeliharaan
REF :PMK Nomor 29/PMK.04/2008
8
LOGO
Lembaga Sandi Negara(Sek. Utama)
Subyek Penerima Pembebasan
SubyekPembebasan
B
E
C
D
A
LembagaKepresidenan
(Sek. Kementrian SekNeg)
Kem. Pertahanan(Dirjend. Material, Fasilitas dan Jasa /
Dir. Pengadaan)Mabes TNI
(Aslog Kasum TNI / Waaslog)
Badan Intelejen Negara(Sek. Utama / Dir. Logistik)
Mabes POLRI(Deputi Logistik)
E
SP-1 SP-2
SP-3
SP-4
SP-5 EF
Badan Narkotika Nas(Sek. Utama)
SP-6
LOGO
www.themegallery.com
Kategori Barang Yang Dibebaskan
Alat Utama : al : Kendaraan tempur, senjata api,
pesawat, dll
Alat Pendukung :al: fasilitas pangkalan, alat
komunikasi, alat navigasi, dll
Bahan Pendukung :al : minyak pelumas, zat kimia
Tercantum dalam Lampiran PMK No. 29/PMK.04/2008
Suku Cadang:al : suku cadang alat utama dan
Suku cadang alat pendukung
LOGO Prosedur Pembebasan
PERMOHONAN PEMBEBASAN BM
Menkeuub.
Kepala Kantor
MENOLAK
SETUJU
IMPORTASI TIDAK SESUAI DGN TUJUAN PEMBEBASANWAJIB BAYAR BM + S.A.
MENKEUMelalui
Dirjend BC
Apabila belum tercoverHarus mendapat Izin
Apabila Termasuk Dalam Daftar Barang sesuai 29/PMK.04/2008
Surat keputusan Pembebasan BM
Lembaga KepresidenanKem. Pertahanan (SP-1)
Mabes TNI (SP-2)
Mabes POLRI (SP-3)
BIN (SP-4)Lembaga Sandi Negara
(SP-5)
Pejabat yg Mewakili
PIB & Dok Pelengkap Pabean dilampiri :Kontrak kerja (dlm hal diimpor pihak III
LOGO Barang dan bahan yang dipergunakan utk
menghasilkan barang bagi keperluan Hankam9
LOGO
>Barang dan bahan dimaksud untukMenjadi barang-barang keperluan TNI dan POLRI
Seperti:• Bahan kain untuk baju dinas
• Biji plastik untuk menjadi tenda dan ransel• Bahan untuk membuat bahan peledak dan
• memproduksi persenjataan>Termasuk juga untuk pemeliharaan alat utama
dan pendukung
Barang Keperluan Militer/Kepolisian Yang Bukan Merupakan Barang Jadi
Produsen Industri strategis yg ditetapkan pemerintah mengajukan permohonana pembebasan kepada MenKeu c.q DJBC
Dengan melampirkan Surat pernyataan impor dari Dephankam/POLRIDen daftar rincian jumlah,jenis dan harga barang
PT. Dirgantara Indonesia, PT. PINDAD, PT. PAL Indonesia, PT. Krakatau Steel, PT. LEN Industri, PT. Dahana, PT. INTI, PT. Bharata Metal Work, PT. INKA, dan PT. Boma Bisma Indra
LOGO BARANG CONTOH TIDAK UNTUK DIPERDAGANGKAN
a. Semata-mata untuk pengenalan produk barub. Impornya hanya 3 barang untuk 1 jenis merekc. Bukan untuk diolah lebih lanjut kecuali untuk
penelitiand. Bukan untuk dipindahtangankan, dijual atau
dikonsumsie. Bukan kendaraan bermotor atau alat berat
Syarat :
Barang contoh wajib disimpan selama 2 tahun sejak realisasi impor
Adalah semua barang yang diimpor secara khusus sebagai contoh bagi pembuatan hasil produksi dengan tujuan untuk diekspor atau untuk tujuan pemasaran dalam negeri
Ref:KMK No. 140/KMK.05/1997
10
LOGO
Disertai bukti dan rincian jumlah & jenis barang contoh beserta nilai pabeannya & rekomendasi dari
departemen tehnis terkait
Importir
Mengajukan permohonan
DJBC / pejabat yang ditunjuk
Persetujuan Pembebasan BM
Jika sesuai
ALUR PROSES PEMBEBASAN BM ATASIMPOR BARANG CONTOH
LOGO PETI ATAU KEMASAN LAIN YANG BERISI JENAZAH ATAU ABU JENAZAH
Pembebasan BM
1. Peti atau kemasan lain tersebut hanya memiliki guna dan lazim digunakan untuk tempat jenazah atau
abu jenazah
2. Bentuk & ruangan peti atau kemasan harus memenuhi kewajaran untuk diisi 1 jenazah
3. Wajib menyerahkan Surat Keterangan Kematian dari dokter atau Surat Keterangan dari Balai
Perabuan Jenazah
Ref:KMK No. 138/KMK.05/1997
11
LOGO BARANG PINDAHAN
1. BARANG DAGANGAN2. KENDARAAN BERMOTOR
Bebas
BM+PPN+PPh
Ref :PMK No.28/PMK.04/2008
KMK No. 236/KMK.03/2003
DEFINISI :Barang-barang keperluan rumah tangga
milik orang yang semula berdomisili di luar negeri, kemudian dibawa pindah
ke dalam negeri
Kecuali
12
Harus Tiba Bersama-sama Pemilikatau Paling Lama 3 (Tiga) Bulan Sesudah atau
Sebelum PemilIK BARANG ybs Tiba d Indonesia
LOGO Subyek Penerima Pembebasan
PNS, Anggota TNI/POLRI
Pelajar, Mahasiswa, Study non Degree
TKI di Perwakilan Indonesia di LN
WNI yg Bekerja/Bertempat Tinggal di LN
WNA yg Bekerja/akan Berdomisili di Indonesia
LOGOBebas
BM
APABILA Memenuhi Ktriteria yg Dipersyaratkan
LOGO Kriteria Subyek
a. Menjalankan tugas ke luar negeri minimal 1 (satu) tahun, dengan atau tanpa keluarga, yang dibuktikan dengan SK Penempatan ke LN dan SK Penarikan kembali ke Indonesia dari instansi terkait;
b. Menjalankan tugas belajar di luar negeri minimal 1 (satu) tahun, dengan atau tanpa keluarga, yang dibuktikan dengan surat keterangan belajar di luar negeri dari instansi yang bersangkutan.
1. PNS / ANGGOTA TNI / POLRI dgn kriteria :
LOGO
2. Pelajar, mahasiswa, atau orang yang belajar di luar negeri minimal 1 (satu) tahun yang dibuktikan dgn
surat keterangan telah selesai belajar
3. TKI yang ditempatkan pada perwakilan Indonesia di LN minimal 1 (satu) tahun secara terus menerus, berdasarkan perjanjian kerja dengan DEPLU yg
dibuktikan dgn surat keterangan dari perwakilan RI tempat bekerja dan surat perjanjian dengan DEPLU.
Kriteria Subyek
LOGO
4. WNI yg karena pekerjaannya pindah dan berdiam di LN minimal 1 (satu) tahun secara terus menerus yang dibuktikan
dgn surat keterangan pindah dan rincian barang yg ditandasahkan oleh Perwakilan RI di negara yb
5. WNA yg karena pekerjaannya pindah ke dalam daerah pabean Indonesia bersama keluarganya setelah mendapatkan :a. Izin menetap sementara dari Dirjen Imigrasi yang
dibuktikan dgn Kartu Izin Menetap Sementara min 1 (satu) tahun
b. Izin kerja sementara dari departemen yg membidangi tenaga kerja yg dibuktikan dgn Kartu Izin Kerja Sementara min 1 (satu) tahun
Kriteria Subyek
LOGO
1. DAFTAR RINCIAN JUMLAH, JENIS, PERKIRAAN NILAI PABEAN ATAS BARANG PINDAHAN YG DIMINTAKAN PEMBEBASAN BEA MASUK YANG TELAH DITANDASAHKAN
2. SURAT KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN TERKAIT (KIMS/KITAS/SURAT KETERANGAN BELAJAR, DSB)
3. FOTOKOPI PASPOR
PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG TERTENTU (PIBT)dilampiri :
DILAKUKAN PEMERIKSAAN FISIK
Pengajuan Pembebasan
LOGO IMPOR BRG PRIBADI, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS, & BRG KIRIMAN
Ref : PMK NOMOR -188/PMK.04/2010
13
LOGO
BARANG PRIBADI PENUMPANG adalah Semua Brg Yg Dibawa Oleh Penumpang Yg Bukan Barang Dagangan
BARANG AWAK SARANA PENGANGKUT adalah Semua Brg Yg Dibawa Oleh Awak Sarana Pengangkut Yg Bukan Barang Dagangan
BARANG KIRIMAN Adalah Brg Impor Yg Dikirim Oleh Pengirim Ttt Di Ln Kpd Penerima Ttt Di Dn
BARANG PELINTAS BATAS adalah Semua Brg Yg Dibawa Oleh Pelintas Batas Yg Bukan Barang Dagangan
Pengertian Terminologi
LOGO BARANG DAGANGANPENGERTIAN
barang yang menurut jenis, sifat dan jumlahnya tidak wajar untuk keperluan pribadi,
diimpor untuk diperjualbelikan,
barang contoh,
barang yang akan digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk industri,
dan/atau barang yang akan digunakan untuk tujuan selain pemakaian pribadi
LOGO BARANG PRIBADIPENGERTIAN
YANG TIDAK TERMASUK
KRITERIA BARANG DAGANGAN
LOGO
b. FOB USD 1000 PER KELUARGA
a. FOB USD 250 PER ORANG
1. DATANG BERSAMA PENUMPANG.
a. max 30 hr sebelum / 60 hari setelah kedatangan via SP lautb. max 30 hr sebelum / 15 hari setelah kedatangan via SP udara
2. NP TIDAK MELEBIHI
BILA JANGKA WAKTU DILEWATI TDK MENDAPAT PEMBEBASAN BM & DIPUNGUT PDRI
ATAS KELEBIHANNYA DIPUNGUT BM & DIPUNGUT PDRI
BRG PRIBADI PENUMPANGFASILITAS
dibuktikan kepemilikannya dengan paspor dan boarding pass
LOGO
PER ORANG DEWASA MAX: 200 BTG SIGARET, ATAU 25 BTG CERUTU, ATAU 100 GR TEMBAKAU IRIS/HT LAINNYA; DAN 1 LITER MMEA
BRG PRIBADI PENUMPANG BERUPA BKC
MENDAPATPEMBEBASAN
CUKAI
DLM HAL Hasil Tembakau Yg Dibawa Lebih Dari 1 Jenis Pembebasan Cukai Setara Dg Perbandingan Jumlah Per Jenis
Atas Jml Kelebihan BK Dimusnahkan Dengan / Tanpa Disaksikan Penumpang Bersangkutan
Pembebasan atas BKC Yg Merupakan Brg Penumpang FASILITAS
LOGO
NP TIDAK MELEBIHIFOB USD 50 PER ORANG UTK TIAP KEDATANGAN
ATAS KELEBIHANNYA DIPUNGUT BM & DIPUNGUT PDRI
Brg Awak Sarana PengangkutFASILITAS
PER-AWAK SARANA PENGANGKUT : 40 BTG SIGARET, ATAU 10 BTG
CERUTU, ATAU 40 GR TEMBAKAU IRIS/HT LAINNYA; DAN
350 MILILITER MMEA
BKC
ATAS KELEBIHANNYA WAJIB DIMUSNAHKAN
MENDAPATPEMBEBASAN
CUKAI
LOGO
INDONESIA DG PAPUA NEW
GUINEA
INDONESIA DG MALAYSIA
INDONESIA DG TIMOR LESTE
INDONESIA DG FILIPINA
MAX FOB USD 300 PER ORANG UTK JANGKA WAKTU 1 (SATU) BLN
MAX FOB USD 50 PER ORANG UTK TIAP HARI
MAX FOB MYR 600 PER PERAHU UTK TIAP TRIP BILA MELALUI BATAS LAUTAN
MAX FOB USD 250 PER ORANG UTK JANGKA WKT 1 (SATU) BLN
MAX FOB MYR 600 PER ORANG UTK JANGKA WAKTU 1 BLN BILA MELEWATI BATAS DARATAN
BRG PELINTAS BATASFASILITAS
LOGO
NP TIDAK MELEBIHI
FOB USD 50 TIAP ORANG UTK PER KIRIMAN
NP MELEBIHI BATAS PEMBEBASAN DIPUNGUT BM & PDRI DG DASAR NP PENUH DIKURANGI DG NP YG MENDAPAT PEMBEBASAN BM
ATAS BARANG KIRIMANFASILITAS
PER-PAKET KIRIMAN : 40 BTG SIGARET, ATAU 10 BTG
CERUTU, ATAU 40 GR TEMBAKAU IRIS/HT LAINNYA; DAN
350 Mili Liter MMEA
ATAS KELEBIHANNYA WAJIB DIMUSNAHKAN
MENDAPATPEMBEBASAN
CUKAI
BKC
LOGO BARANG KIRIMAN MELALUI POS
BRG KIRIMAN
POS
DITETAPKAN TARIF & NP OLEH PEJABAT BC
DISERAHKAN KPD PENERIMA BRG STELAH BM & PDRI DILUNASI
PENYELESAIAN KIRIMAN
POS
DILAKUKAN OLEH PT. POS INDONESIA & DJBC
MELIPUTI PENANGANAN KANTUNG POS, PELALUBEAAN, SERTA PENGAWASANNYA
FASILITAS
LOGO PENETAPAN TARIF BM
PEJABAT BC
MENETAPKANTARIF BM
BARANG PRIBADI PENUMPANG
BRG AWAK SAR. PENGANGKUT
BARANG PELINTAS BATAS
BARANG KIRIMAN
BERDASARKAN PD TARIF BM DARI JENIS BRG BERSANGKUTAN
DLM HAL BRG IMPOR LEBIH DARI 3 JENIS PEJABAT BC HANYA
MENETAPKAN SATU TARIF BM BERDASARKAN TARIF BRG
TERTINGGI
LOGO Obat-obatan yang diimpor dgn menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
PERATURAN PELAKSANAAN :
PMK No. 102/PMK.04/2007
14
LOGOOBAT
SUATU BAHAN ATAU PADUAN BAHAN YG DIGUNAKAN UNTUK MENETAPKAN DIAGNOSA, MENCEGAH, MENGURANGI, MENGHILANGKAN, MENYEMBUHKAN
PENYAKIT ATAU GEJALA PENYAKIT, LUKA ATAU KELAINAN BADANIAH PADA MANUSIA DAN HEWAN
DIBERIKAN PEMBEBASAN BM
ATAS IMPOR OBAT YANG DIBIAYAI DG ANGGARAN PEMERINTAH (APBN/APBD), YG DILAKUKAN OLEH:
1. DEPARTEMEN/LEMBAGA PEM.NON DEPARTEMEN YG TERKAIT DG PENANGANAN PROGRAM KESEHATAN;2. DINAS YG MENANGANI BIDANG KESEHATAN;3. RUMAH SAKIT;ATAU4. PIHAK KETIGA BERDASARKAN PERJANJIAN/KONTRAK KERJA ANTARA DEPARTEMEN/LEMBAGA PEM. NON DEPARTEMEN/DINAS DG PIHAK KETIGAHARUS MENYATAKAN BHW NILAI KONTRAKNYA TDK TERMASUK PEMBAYARAN BM
LOGO
MELAMPIRKAN: REKOMENDASI DARI INSTANSI TEKNIS
TERKAIT DIPA/YG DIPERSAMAKAN DG DIPA PERJANJIAN/KONTRAK KERJA DG PIHAK
KETIGA YG DITUNJUK SBG PELAKSANA IMPOR
RINCIAN JML,JENIS,PERKIRAAN NP,PELABUHAN PEMBONGKARAN
PERMOHONAN PEMBEBASAN BM
MENOLAK
SETUJUDIRJEN BC
JML/JENIS TDK SESUAI DG KEPUTUSAN PEMBEBASAN BMATAS PERBEDAANNYA DIPUNGUT BM
IMPORTASI TDK SESUAI DG TUJUAN PEMBERIAN BMWAJIB BAYAR BM + S.A.
PROSES PEMBEBASAN
Surat pemberitahuan penolakan + alasan
penolakan
IMPORTIR:1. DEPARTEMEN/LEMBAGA PEM.NON DEPARTEMEN YG TERKAIT DG PENANGANAN PROGRAM KESEHATAN;2. DINAS YG MENANGANI BIDANG KESEHATAN;3. RUMAH SAKIT;ATAU4. PIHAK KETIGA BERDASARKAN PERJANJIAN/KONTRAK KERJA ANTARA DEPARTEMEN/LEMBAGA PEM. NON DEPARTEMEN/DINAS DG PIHAK KETIGA
LOGO PEMBEBASAN BM DAN / ATAU CUKAI ATAS IMPOR KEMBALI BRG YG TELAH
DIEKSPOR (REIMPOR)
Pasal 25 ayat (1) huruf o;p
PERATURAN PELAKSANAAN :PMK NO.106/PMK.04/2007
15 & 16
LOGOIMPOR KEMBALI
PEMASUKAN KEMBALI KE DLM DP ATAS BRG YG SEBELUMNYA DIEKSPOR
DLM KUALITAS SAMA UNTUK KEPERLUAN PENGUJIAN
UNTUK KEPERLUAN PENGERJAAN
UNTUK KEPERLUAN PERBAIKAN
MASUK KEMBALI KE KB.
SAAT PERMULAAN IMPOR
MENDAPAT FAS.PEMBEBASAN / PENGEMBALIAN BM
TDK MENDAPAT FAS.PEMBEBASAN / PENGEMBALIAN BM
BYR BM&/CUKAI THD PARTS PENGGANTI / YG
DITMBHKAN+BIAYA perbaikan+INS+FREIGHT
BYR BM/CUKAI Sebesar Fas. yg
Diperoleh
MENDAPAT PEMBEBASAN BM DAN / ATAU
CUKAI
LOGO
SETUJU
IMPORTIRMELAMPIRKAN:
RINCIAN JML,JENIS,NP FOTOCOPY PEB,NPE,&LPE,ATAU BUKTI
EKSPOR LAINNYA INVOICE BL/AWB EKSPOR&IMPOR SURAT KET.ALASAN PENGEMBALIAN BRG
EKSPOR/SURAT KET.HASIL PENGUJIAN DARI LN
MENGAJUKAN PERMOHONAN
PEMBEBASAN BM
KEPALA KANTOR
MENOLAK
SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN BM
ALUR PROSES PEMBEBASAN BM DAN/ATAU CUKAI ATAS BARANG REIMPOR
Surat pemberitahuan penolakan + alasan penolakan
LOGO
BEA MASUK = TARIF BM x ( NB+BIAYA PERBAIKAN + FREIGHT + ASURANSI ) x NDPBM
PERHITUNGAN BM ATAS IMPOR KEMBALI BRG YG TELAH DIIMPOR UNTUK KEPERLUAN PERBAIKAN & PENGERJAAN
A = FAKTOR PENGALI NT = NILAI TOTAL BRG YG DIIMPOR = NE + NILAI BRG YG PENGGANTI/YG DITMBH BIAYA
PERBAIKAN + FREIGHT+ASURANSI
NE = NILAI EKSPOR NB = NILAI BRG PENGGANTI / YG DITAMBAHKAN ONGKOS ANGKUT = BIAYA PENGANGKUTAN BRG DARI LN KE
PELABIHAN TUJUAN NDPBM = NILAI DASAR PERHITUNGAN BEA MASUK
I. BM = A x NTDimana,II. A = % BM ( 1 – NE/NT)
RUMUS Ke-2RUMUS Ke-1
LOGO RUMUS KE-1
LOGO RUMUS KE-2
LOGO Bahan Terapi Manusia, Pengelompokan Darah Dan Bahan Penjenisan Jaringan
Diberikan pembebasan a. Bahan terapi yang berasal dari manusia
serta derivatifnya
b. Bahan pengelompokan darah yang berasal dari manusia, binatang, tumbuhan
atau sumber lainnya
c. Bahan penjenisan yang berasal dari manusia, binatang, tumbuhan atau sumber
lainnya
PERATURAN PELAKSANAAN :KMK NO.145/KMK.05/1997
17
LOGO
1. Rincian jumlah & jenis barang beserta nilai pabeannya
2. Rekomendasi dari departemen tehnis terkait
Permohonan
dilampiri
kepada
DJBC / Pejabat yang ditunjuk
Memberi keputusan
pembebasan BM
Proses Pembebasan
LOGOPERMOHONANPP 8 TH.1957
LOGO
FORMPEMINDAHTANGANAN
KENDARAAN BERMOTOREX. PP.8/1957
LOGO
FORMPERMOHONANPP.19 TH. 1955
LOGO
FORMPEMINDAHTANGANAN
KENDARAAN BERMOTOREX. PP.19/1955
LOGO
PEMBEBASAN/KERINGANANBEA MASUK
PASAL 26
FASILITAS PEMBEBASAN / KERINGANAN
A. Barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal.
B. Mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri.C. Barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan
pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu. D. Peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah
pencemaran lingkungan.E. Bibit dan benih utk pembangunan dan pengembangan industri
pertanian, peternakan atau perikanan.F. Hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkapan yg telah
mendapat izin.G. Barang yg mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan
atau penyusutan volume atau berat krn alamiah antara saat diangkut ke dalam daerah pabean dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai.
H. Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yg ditujukan untuk kepentingan umum
I. Barang utk keperluan olahraga yg diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional.
J. Barang untuk keperluan proyek pemerintah yg dibiayai dgn pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri.
K. Barang dan bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dgn tujuan untuk diekspor
FASILITAS PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK
DASAR PERATURAN :PMK - 176/2009 jo PMK-76/2012
A. BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI DLM RANGKA PENANAMAN MODAL
B. MESIN UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
C. BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI UNTUK JANGKA WAKTU TERTENTU
PEMBEBASAN BM ATAS MESIN SERTA BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBANGUNAN ATAU
PENGEMBANGAN INDUSTRI
Pembebasan BM shg tarifnya menjadi 0% selama 2 tahun
sejak tanggal keputusan Pembebasan BM
Filosofis : insentif fiskal dalam rangka peningkatan investasi di dalam negeri untuk mendorong perekonomian nasional di tengah persaingan global,
Ketentuan Pembebasan atau Keringanan tsb diatur pula dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
KEBIJAKAN BERSIFAT RELATIF
INGAT..!
DEFINISI
PEMBANGUNANadalah pendirian baru industri yang menghasilkan barang dan/atau jasa.
PENGEMBANGAN
Adalah perluasan, diversifikasi hasil produksi dan restrukturisasi (modernisasi dan rehabilitasi) mesin, peralatan pabrik dan peralatan lainI beserta komponen-komponenya, untuk tujuan peningkatan kapasitas produksi, mutu, jenis produksi, efisiensi, dari industri/jasa yang telah ada
INDUSTRI
Perusahaan yang telah memiliki izin usaha unt mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi &/barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi unt penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri
MESIN
BARANG & BAHAN
Setiap mesin, permesinan, alat perlengkapan, instalasi pabrik, peralatan atau perkakas yang digunakan unt pembangunan industri/jasa
Semua barang/bahan tidak melihat jenis dan komposisinya yang digunakan sebagai bahan atau komponen unt menghasilkan barang jadi
Impor mesin, barang dan bahan dalam rangka
pembangunan industri
PEMBANGUNAN INDUSTRI
BEBAS
BEA MASUK
industri yang menghasilkan barang1
industri yang menghasilkan jasa2
belum diproduksi di dalam negeri
sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan, atau
sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri
Sepanjang :
Daftar Mesin/Barang/Bahan diterbitkan oleh Menteri Perindustrian atau pejabat yg ditunjuk
Sesuai lampiran PMK176
Selama 2 Tahun sejak Keputusan Pembebasan
Tindak Lanjut Fasilitas Pembebasan Mesin
PEMBEBASAN thd Impor Mesin dalam rangka Pembangunan Industri Berlaku selama 2 Tahun
Jangka waktu 2 tahun dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu pembangunan industri yang tercantum dalam
Surat Persetujuan Penanaman Modal dari BKPM
dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk keperluan produksi paling lama 2 (dua) tahun, sesuai kapasitas terpasang dengan jangka waktu pengimporan selama 2
(dua) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan pembebasan bea masuk.
Apabila proses pembangunan telah selesai dan industri siap beroperasi
Apabila selama 2 tahun seluruh realisasi impor barang dan bahan belum selesai, fasilitas pembebasan dapat diperpanjang selama 1 tahun
KECUALI : INDUSTRI JASA
Pengembangan telah selesai dan industri siap beroperasi :
Impor mesin, barang dan bahan dalam rangka
pengembangan industri
PENGEMBANGAN INDUSTRI
BEBAS
BEA MASUK
industri yang menghasilkan barang1industri yang menghasilkan jasa2
Sesuai lampiran PMK176
Selama 2 tahun sejak Keputusan Pembebasan
Jangka waktu 2 tahun dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu pengembangan
industri yang tercantum dalam Surat Persetujuan Penanaman Modal dari BKPM
dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk keperluan produksi, maks 2 tmt berlakunya keputusan pembebasan, sepanjang menambah kapasitas paling sedikitnya 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas terpasang
Jika belum selesai, dapat diperpanjang 1 tahun
KECUALI INDUSTRI JASA
PENGGUNAAN MESIN PRODUKSI DN
PENGEMBANGANPEMBANGUNAN
Untuk keperluan Produksi/tambahan ProduksiJANGKA WAKTU PEMBEBASAN MENJADI
4 THN
Minimal 30% (tiga puluh persen) dari total nilai mesin,
Impor atas Barang
dan Bahan
Dinyatakan oleh Menteri Perindustrian
KECUALI INDUSTRI JASA
FASILITAS BERLAKU
INDUSTRI PERAKITANKENDARAAN BERMOTOR
Industri Komponen Kendaraan Bermotor
Berlaku juga
Pariwisata dan Kebudayaan
1
Pertambangan2
Transportasi/Perhubungan3
Konstruksi4
Khusus jasa publik
Telekomunikasi5
Kepelabuhan6
INDUSTRI JASA
Yang dapat mengajukan skema Fasilitas Pembebasan atas Pembangunan dan Pengembangan Industri
Permohonan Pembebasan
Kepala BKPM atas nama Menkeu
Pemasukan Mesin, untuk skema Pembangunan / Pengembangan
Pemasukan Barang dan Bahan untuk skema
Pembangunan / Pengembangan
Diajukan kepada
Tembusan : Dirjen BC KPPBC
pemasukan
Akta pendirian Perusahaan Surat Persetujuan Penanaman Modal NPWP dan tanda terima pengajuan PKP Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) Angka Pengenal Impor (API/APIT/API-P) Daftar mesin (jumlah, jenis, spesifikasi
teknis) Uraian ringkas proses produksi
Permohonan
Importir
Surat pernyataan instansi terkait - komposisi mesin sesuai syarat (mesin produksi buatan dalam negeri)
Daftar barang dan bahan (jumlah, jenis, spesifikasi teknis)
Pemberitahuan pabean impor mesin/faktur pembelian mesin dalam negeri
Skep FasilitasTO
LAK
Disertai Alasan
TER
IMA
BERAKHIRNYA SKEMA FASILITAStanpa dikenakan BM dan/atau Denda
Pemindahtanganan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor
Dilakukan pemindahtanganan dalam jangka waktu kurang dari 5 (lima) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor, dan pemindahtanganan dilakukan dari Perusahaan penerima fasilitas ke Perusahaan penerima fasilitas lainnya,
Terjadi force majeur, sehingga mesin mengalami rusak berat dan tidak dapat dipakai lagi
Diekspor
Pemindahtanganan Mesin sebelum Jangka Waktu yg Ditetapkan
bea masuk yang terutang atas mesin asal impordan/atau barang dan bahan (bahan penolong) yang besarnya sebanding dengan besar kapasitas mesin yang dipindahtangankan, dan
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung dari bea masuk yang terutang, sejak tanggal pemberitahuan pabean impor sampai hari pembayarannya, dan bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan.
WAJIBDIPUNGUT
INDUSTRI YG PERNAH MEMANFAATKAN FASILITAS PSL 26 (PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN)
KEGIATAN USAHA HULU
MINYAK, GAS DAN PANAS BUMI
SKEMA PEMBEBASAN(PMK 177/2007)
INDUSTRI PERAKITAN & PEMBUATAN KEND.
BERMOTOR(terbatas utk Bus
Umum)
SKEMA KERINGANAN(PMK 61/2006)(PMk 28/2007)
INDUSTRI KOMPONEN KEND.
BERMOTOR
INDUSTRI MAKANAN/MINUMAN &
KEMASAN MAKANAN/MINUMAN
SKEMA PEMBEBASAN(KMK 12/1998)
SKEMA KERINGANAN(KMK 97/2000)
INDUSTRI PERKAPALAN &
JASA PELAYARAN
SKEMA PEMBEBASAN(PMK 60/2006)
INDUSTRI JASA ANGKUTAN UDARA
SKEMA PEMBEBASAN(PMK 102/2005)
INDUSTRI ALAT-ALAT BESAR/BERAT
SKEMA PEMBEBASAN(PMK 87/2005)
INDUSTRI KOMPONEN
ELEKTRONIKA
SKEMA KERINGANAN(KMK 98/2000)
INDUSTRI AKUMULATOR
LISTRIK
SKEMA KERINGANAN(PMK 35/2006)
SKEMA FASILITAS
SUDAH BERAKHIR
INDUSTRI YG MASIH MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN
BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK
KEPENTINGAN UMUM
PMK 154/2008 jo PMK 128/2009 SKEMA
PEMBEBASANBarang dan bahan dalam rangka pembangunan dan
pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu
(point c)
BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU
MINYAK, GAS DAN PANAS BUMI
PMK 177/2007 SKEMA
PEMBEBASANBarang dan bahan dalam rangka pembangunan dan
pengembangan industri (point a,b)
D. PERALATAN DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN
Pengusaha Industri atau Pengusaha Pengolah Limbah
Fasilitas
Pembebasan atau Keringanan BM
Adalah peralatan pengolahan limbah yang digunakan untuk pengendalian pencemaran lingkungan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan
Peraturan Pelaksanaan PMK No. 101/PMK.04/2007
instalasi, mesin dan permesinan, serta perlengkapan dan bagiannya yang semata-mata digunakan untuk memproses limbah agar pada saat pembuangan tidak mencemari dan merusak lingkungan.
badan usaha yang khusus mengusahakan pengolahan limbah agar limbah yang dibuang tidak mencemari dan merusak lingkungan.
semua bahan biologi dan/atau bahan kimia yang semata-mata digunakan untuk memproses limbah agar pada saat pembuangan tidak mencemari dan merusak lingkungan.
PERALATAN
PERUSAHAAN PENGOLAH LIMBAH
PERUSAHAAN INDUSTRI
BAHAN
badan usaha yang dalam proses produksi atau kegiatan usahanya menimbulkan limbah, seperti industri manufaktur, rumah sakit, dan laboratorium.
DEFINISI
IMPORTIR PERMOHONAN
DIRJEN BCMELAMPIRKAN : AKTA PENDIRIAN USAHA NPWP PKP & SPT PPH RINCIAN JML, JENIS,PERKIRAAN NP REKOMENDASI KEMENTRIAN
LINGKUNGAN/BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
MENOLAK(alasan penolakan)
SETUJU
Alur Proses Pembebasan Bea Masuk
CUSTOMS
Skep Pembebasan
PERALATAN/BHN UTK MENCEGAH PENCEMARAN LINGK
KEPUTUSAN PEMBEBASAN BM
SETUJU
DIRJEN BC
TELAH DIGUNAKAN 2 TH DPT DIPINDAHTANGANKAN/
UTK TUJUAN LAIN TANPA DIPUNGUT BM ATAS IZIN DIRJEN BC
JML/JENIS YG DIIMPOR BERBEDA DG KEPUTUSAN PEMBEBASAN BM, MAKA
ATAS PERBEDAANNYA DIKENAKAN BM
PEMINDAHTANGANAN
E. BIBIT DAN BENIH UNTUK PEMBANGUNAN INDUSTRI PERTANIAN, PETERNAKAN, ATAU PERIKANAN
Importir yang berusaha di bidang pertanian,
perkebunan, kehutanan peternakan, atau perikanan
Fasilitas
Pembebasan atau Keringanan BM
Merupakan lembaga penelitian atau lembaga
lain yang mendapat persetujuan dari Menteri
teknis terkait
Adalah segala jenis tumbuhan atau hewan yang nyata-nyata untuk dikembangbiakkan lebih lanjut dalam rangka pengembangan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan
PMK NO. 105/PMK.04/2007
LEMBAGA PENELITIAN / LAINNYA
MELAMPIRKAN:• REKOMENDASI INSTANSI TEKNIS• PENETAPAN BRG IMPOR SBG
BIBIT/BENIH• SERTIFIKAT KESEHATAN
TUMBUHAN/HEWAN DARI NEG.ASAL
• RINCIAN JML,JENIS,PERKIRAAN NP,PELABUHAN BONGKAR
MELAMPIRKAN:o AKTA PENDIRIAN & SURAT IZIN USAHA o NPWP & PENGUKUHAN SBG PKPo PENETAPAN BARANG IMPOR SBG
BIBIT/BENIHo SERTIFIKAT KESEHATAN TUMB./HEWAN
DR NEG.ASALo RINCIAN JML,JENIS,PERKIRAAN
NP,PELABUHAN BONGKAR
DIRJEN BCPERMOHONAN
PEMBEBASAN BM
PERMOHONAN
PEMBEBASAN BM
PEMBEBASAN BM ATAS IMPOR BIBIT & BENIH
SETUJU
MENOLAK
Surat pemberitahuan penolakan + alasan penolakan
PERMOHONAN PEMBEBASAN BM
DISETUJUI
BIBIT & BENIH
JML,JENIS BRG TDK SESUAI DG KEPUTUSAN PEMBEBASANAN
IMPORTASI TDK SESUAI DG TUJUAN PEMBEBASAN BM
ATAS PERBEDAANNYA DIKENAKAN BM
WAJIB BAYAR BM + SANKSI ADM.
DIRJEN BC
PELAKSANAAN IMPORTASI
Menteri Keuangan melalui DJBC
1. Akta Pendirian Perusahaan dan Surat Izin Industri2. NPWP dan NPPKP3. Rekomendasi dari Departemen tehnis terkait4. Sertifikat kesehatan tumbuhan atau hewan dari negara asal
dan dari Departemen tehnis di Indonesia5. Rincian jumlah dan jenis bibit dan benih serta nilai pabeannya
Permohonan
dilampiri
kepada
Dimusnahkan Berisiko membawa penyakit atau merusak tanaman atau perikanan dalam negeri
Tanpa izin instansi terkait
Uji Coba Minimal 2 musim tanam
Diproduksi dalam negeri
IZIN impor Dep. Pertanian
JIKALayak Tanam
PROSES IMPORTASI
F. PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR HASIL LAUT YG DITANGKAP DG SARANA PENANGKAP YG TELAH
MENDAPAT IZIN
DASAR HUKUM :PASAL 26 AYAT (1) HURUF F
PMK NO.113/PMK.04/2007
LOGO28/04/2023 126
zee
DAERAH PABEAN INDONESIA
Terutang BM
brg impor
ekspor
dianggap telah diekspor
batas laut wilayah
zee
zee
zee
zee
Atas impor hasil laut yang ditangkap dan diambil dengansarana penangkap dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia,
diberikan pembebasan bea masuk
JALUR DI LUAR & BERBATASAN DG LAUT WILAYAH INDONESIA SEBAGAIMANA DITETAPKAN BERDASARKAN UU YG BERLAKU TTG PERAIRAN INDONESIA YG MELIPUTI DASAR LAUT, TANAH DI BWHNYA, & AIR DI ATASNYA DG BATAS TERLUAR 200 MIL LAUT DIUKUR DARI GARIS PANGKAL LAUT WILAYAH INDONESIA
SARANA PENANGKAP
SATU / SEKELOMPOK KAPAL BERBENDERA INA / ASING YG MEMPUNYAI PERALATAN UNTUK MENANGKAP/MENGAMBIL HASIL LAUT TERMASUK JG YG DIDLMNYA MEMPUNYAI PERALATAN PENGOLAHAN, SERTA TELAH MEMPEROLEH IZIN DARI PEM. INDONESIA UTK MELAKUKAN PENANGKAPAN ATAU PENGAMBILAN HASIL LAUT
HASIL LAUT
SEMUA JENIS TUMBUHAN LAUT, IKAN ATAU HEWAN LAUT YG LAYAK UNTUK DIMAKAN SEPERTI IKAN, UDANG, KERANG, DAN KEPITING YG BELUM ATAU SUDAH DIOLAH DLM SARANA PENANGKAP
ZEEINDONESIA
HASIL LAUT YANG DITANGKAP DENGAN SARANA PENANGKAP YANG TELAH MENDAPAT IZIN.
Sarana Pengangkut berbendera Indonesia
Sarana Pengangkut berbendera Asing
Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
IMPORTIR
PERMOHONAN
DIRJEN BC
DITOLAK
SETUJU
SURAT PEMBERITAHUAN
PENOLAKAN + ALASAN
PENOLAKAN
MELAMPIRKAN:• SURAT IZIN USAHA (API, IZIN
USAHA PERIKANAN, IZIN PENANGKAPAN HSL LAUT DI ZEE)
• NPWP & PENGUKUHAN SBG PKP• SIPI (SURAT IZIN PENANGKAPAN
IKAN)• DAFTAR SARANA PENANGKAP YG
DIGUNAKAN U/ MENANGKAP HSL LAUT
• RINCIAN JML, PERKIRAAN NP, PELABUHAN PEMBONGKARAN
SAAT PENGIMPORAN TDK SESUAI DG JML DLM
KEPUTUSAN PEMBEBASAN
ATAS PERBEDAANNYA DIPUNGUT BM
HASIL LAUT
Semua jenis tumbuhan laut, ikan dan hewan laut yang layak untuk dimakan
Baik belum maupun telah diolah dalam sarana penangkap yang bersangkutan
Telah dikuliti, dipotong, disiangi, dibuat tepung atau cara pengolahan mekanis
lain
Diawetkan untuk penyimpanannya seperti
dibekukan, diasinkan, diasapkan atau cara pengawetan lain
Fasilitas Atas Hasil Laut yang
Ditangkap di ZEE
Dianggap sebagai produk dalam Daerah Pabean dan diberikan pembebasan BM serta tidak perlu dilindungi dengan Pemberitahuan
Pabean
Peralatan dan umpan dari luar Daerah Pabean wajib diberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean dan secara tertulis kepada Kepala
Kantor Pabean
Sebelum dan sesudah beroperasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pabean tentang lokasi, peralatan dan
umpan yang dipakai.
Kekurangan Peralatan dan
Umpan
Fasilitas Atas Hasil Laut yang
Ditangkap di ZEE
Kepala Kantor Pabean mengawasi pembongkaran hasil laut berikut peralatan dan
umpan berdasarkan Pemberitahuan SP
Wajib melunasi BM dan PDRI
Fasilitas Atas Hasil Laut yang
Ditangkap di Luar ZEE
Diberlakukan ketentuan Impor
Wajib menyerahkan pemberitahuan Pabean
Diberikan pembebasan BM jika dimasukkan ke dalam Daerah Pabean untuk tujuan EKSPOR
1. Akta Pendirian Perusahaan dan Surat Izin Industri2. NPWP dan NPPKP3. SPI / SIPI4. Daftar sarana penangkap yang digunakan5. Rincian jumlah hasil laut yang akan dimasukkan ke Daerah
Pabean berikut tujuan pemasukkannya serta nilai pabeannya
Permohonan
dilampiri
kepada
Kepala Kantor Pabean
PENGAJUAN FASILITAS
G. BARANG YANG MENGALAMI KERUSAKAN, PENURUNAN MUTU, KEMUSNAHAN ATAU PENYUSUTAN VOLUME ATAU BERAT KARENA ALAMIAH ANTARA SAAT DIANGKUT KEDALAM DAERAH PABEAN DAN SAAT DIBERIKAN PERSETUJUAN IMPOR UNTUK DIPAKAI
Diberikan Pembebasan atau
Keringanan BMa. Kerusakan, penurunan mutu,
kemusnahan atau penyusutan volume / berat dimaksud oleh sebab alamiah
b. Terjadi antara waktu pengangkutan dan diberikannya persetujuan impor untuk dipakai
Syarat :
Disertai bukti dan rincian jumlah & jenis barang beserta
nilai pabeannya
Importir Mengajukan permohonan
DJBC / pejabat yang ditunjuk
Persetujuan Pembebasan atau keringanan BM
Jika sesuai
PENGAJUAN FASILITAS
H. BARANG YG DIIMPOR OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH
DAERAH YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Diberikan Pembebasan atau
Keringanan BM
Departemen, Lembaga Non Departemen atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati atau Walikota/Kepala Daerah Tingkat II
untuk
Diajukan kepada Menteri melalui DJBC dengan dilampiri :
• Daftar barang yang dibutuhkan• Uraian penggunaan barang• Surat pernyataan bahwa barang-barang
yang diimpor untuk kepentingan umumTidak boleh
diperjualbelikan
I. PEMBEBASAN BM ATAS IMPOR BRG UTK KEPERLUAN OLAHRAGA YG DIIMPOR OLEH INDUK ORGANISASI OLAHRAGA NASIONAL
PMK NO. 104/PMK.04/2007
Pasal 26 ayat (1) huruf i
MELAMPIRKAN: REKOMENDASI DARI
KETUA KONI / INSTANSI TEKNIS TERKAIT
RINCIAN JML,JENIS,PERKIRAAN NP,PELABUHAN PEMBONGKARAN
INDUK ORGANISASI OLAHRAGA NASIONAL
PERMOHONAN PEMBEBASAN BM
TOLAK
SETUJU
DIRJEN BC
JML/JENIS TDK SESUAI DG KEPUTUSAN PEMBEBASAN BMATAS PERBEDAANNYA DIPUNGUT BM
IMPORTASI TDK SESUAI DG TUJUAN PEMBERIAN BMWAJIB BAYAR BM + S.A.
MEKANISME PEMBEBASAN BM ATAS IMPOR BRG UTK KEPERLUAN OLAHRAGA
Surat pemberitahuan + alasan penolakan
J. BARANG UNTUK KEPERLUAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN PINJAMAN DAN / ATAU HIBAH
DARI LUAR NEGERI
PINJAMAN / HIBAH
K. BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN UNTUK TUJUAN EKSPOR
PMK-16/2008 jo PMK-171/2008 tentang Pembebasan Barang dan Bahan yang akan dirakit menjadi kendaraan bermotor untuk tujuan
ekspor
KMK No. 580/KMK.04/2003 tentang Tata Laksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Pengawasannya jo PMK No.36/PMK.04/2005 jo PMK No.15/PMK.011/2011
PMK-16/2008 jo PMK-171/2008
barang dan bahan yang diimpor untuk dirakit menjadi kendaraan bermotor yang nyata-nyata untuk tujuan diekspor dapat diberikan pembebasan bea masuk.
Persyaratan : merupakan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) mempunyai reputasi sangat baik mempunyai bidang usahayang jelas dan spesifik tidak pernah menyalahgunakan fasilitas di bidang kepabeanan selama 1
(satu) tahun terakhir tidak pernah salah memberitahukan jumlah barang, jenis barang,
dan/atau nilai pabean selama satu tahun terakhir; dan telah diaudit oleh KAP yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut
tidak mendapatkan opini disclaimer atau adverse.
LOGO
( EX KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR / KITE )
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR
DASAR HUKUM : PMK 253/PMK.04/2011 PMK 254/PMK.04/2011
SYARAT PENERIMA FASILITAS
MEMILIKI NIPER Nomor Induk Perusahaan Penerima Fasilitas KITE
Data Induk Perusahaan
(DIPER)
KANWIL / KPUTeliti Administratif &
Lapangan
Terbit NIPER
Penolakan
AJUKAN PERMOHONAN + LAMPIRAN PERSYARATAN
BADAN USAHA
PENELITIAN ADMINISTRATIF & PEM LAP
KAKANWIL / KA KPU YG MENGAWASI
LOKASI PABRIK
Lampiran :-Copy NIK-Copy bukti penguasaan lokasi
-Copy IUI-Daftar penerima subkontrak, dan
-Daftar rencana HP & BB
≤ 45 HK sejak permohonan diterima lengkap
PENERBITAN NIPER PEMBEBASAN
Disetujui NIPER Pembebasan
Tdk disetujui surat penolakan
Badan Usaha dg > 1 lokasi pabrik, Kanwil / KPU lokasi pabrik dg vol impor terbesar
Perubahan hrs diajukan permohonan
AJUKAN PERMOHONAN + LAMP PERSYARATAN
PERUSAHAAN
PENELITIAN ADMINISTRATIF
KAKANWIL / KPU
PENERBITNIPER
Lampiran :-Renc Impor (jml BB, pel)-Renc Ekspor (jml HP)-Penjelasan tertulis masa produksi
- Ijin impor d/h pembatasan-Konversi dan-Kontrak ekspor
- ≤ 14 HK sejak permohonan diterima lengkap- Berdasar manajemen risiko dpt minta pengesahan konversi dr instansi terkait / lembaga profesional
PERMOHONAN PEMBEBASAN
Disetujui SK Pembebasan
Tdk disetujui surat penolakan
> 12 bln, dlm hal masa produksi > 12 bln stlh mendapat izin dr Kakanwil atau Ka KPU
Paling lama 12 bln sejak tanggal PIB
PERIODE YG DIBERIKAN KPD PERUSAHAAN UNTUK MELAKSANAKAN REALISASI EKSPOR
?
PERIODE PEMBEBASAN
2
1
Selama periode pembebasan + jangka waktu penyelesaian penelitian lap pertanggungjawaban wajib
mempertaruhkan JAMINAN
Jaminan yg diserahkan = Bea Masuk (termasuk BM antidumping, BM imbalan, BM tindakan pengamanan,
dan/atau BM pembalasan ) atas Bahan Baku yg diberitahukan dalam PIB
Bentuk, waktu, dan tata cara penyerahan jaminan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan
JAMINAN
JANGKAWAKTU
NILAIJAMINAN
PROSEDUR
IMPOR & PEMERIKSAAN PABEAN
• Berlaku ketentuan umum di bid. impor (termasuk lartas)
• Cantumkan no SK Pembebasan dlm kolom pemenuhan persyaratan impor
IMPORBAHANBAKU
• Dilakukan oleh Pejabat BC bdsrkan manajemen risiko
• Tarif dan/atau NP tdk sesuai Jaminan disesuaikan sepanjang JB yg diimpor = JB dlm SK Pembebasan
• Jmlh dan/atau JB tdk sesuai PIB tidak diberikan Pembebasan
PEMERIKS
PABEAN
PENGOLAHAN, PERAKITAN, PEMASANGAN BB
Wajib menyerahkan konversi sebelum proses produksi dimulai
Wajib dilakukan sendiri oleh Perusahaan
Dalam hal seluruh keg tidak dilakukan sendiri dikenai sanksi adm DENDA + CABUT NIPER Pembebasan
EKSPOR HASIL PRODUKSI
1• Semua HP asal BB yang mendapatkan fasilitas
Pembebasan, WAJIB DIEKSPOR sesuai tata laksana ekspor
2• Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian
nasional, jumlah HP yang wajib diekspor DAPAT DIUBAH dengan Peraturan Menteri
PENERBITAN NIPER PENGEMBALIAN
SYARAT- Punya reputasi yg baik- Tdk punya utang BM, PDRI, SA- Melakukan pengolahan,
perakitan, pemasangan yg HP utk ekspor
- Memiliki/menguasai lokasi utk produksi & timbun BB / HP
- Selenggarakan pembukuan sesuai prinsip akuntansi umum
- LK diaudit akuntan publik dgn hsl tdk disclaimer/adverse
- Mendayagunakan IT- Badan usaha/Orang tdk
pernah melakukan tindak pidana kepabeanan dan cukai dan/atau tlh dinyatakan pailit oleh pengadilan, selama 10 (sepuluh) tahun terakhir
1. Bongkar / timbun di lokasi yg tdk tercantum di NIPER2. Tdk lakukan sendiri seluruh pengolahan, perakitan,
pemasangan3. Tdk mengekspor HP / tdk melaporkan s/d periode pembebasan4. BB tdk diolah, rakit, pasang, ekspor / tdk dilaporkan dlm lap
pertanggungjawaban5. S/d batas periode pembebasan, lap pertanggungjawaban
ekspor tdk disampaikan / ditolak6. Tdk memenuhi ketentuan subkon7. Ditemukan selisih fisik BB melebihi lap BB yg sdh
dipertanggungjawabkan
SANKSI ADMINISTRASI (DENDA)
DENDA 100%-500% dari BM yg seharusnya dibayar
AJUKAN PERMOHONAN + LAMP PERSYARATAN
BADAN USAHA
PENELITIAN ADMINISTRATIF & PEM LAP
KAKANWIL / KPU yg
awasi lokasi pabrik
Lampiran :-Copy NIK-Copy bukti penguasaan lokasi
-Copy IUI-Daftar penerima subkontrak, dan
-Daftar rencana HP & BB
≤ 45 HK sejak permohonan diterima lengkap
PENERBITAN NIPER PENGEMBALIAN
Disetujui NIPER Pengembalian
Tdk disetujui surat penolakan
Badan Usaha dg > 1 lokasi pabrik, Kanwil / KPU => lokasi pabrik dg vol impor terbesar
Perubahan hrs diajukan permohonan
ALUR IMPOR BAHAN BAKU
PIBKantorPabean
LokasiPerusahaan
• Bayar BM dgn Akun khusus Pengembalian
• Berlaku ketum di bid impor dan lartas
• Mencantumkan no NIPER Pengembalian dlm kolom Fasilitas PIB
• Pejabat BC melakukan pemeriksaan pabean secara selektif bds manajemen risiko
• Wajib bongkar / timbun BB ke lokasi yg tercantum dlm NIPER Pengembalian dgn menggunakan PIB
• lokasi beda ijin Kakanwil/KPU utk 1 kali
• Aju perubahan data bila berulang
PERSYARATAN PENGEMBALIAN
Pengembalian dpt diberikan thd seluruh/sebagian BM yg telah dibayar atas impor BB yg hasil produksinya telah dieksporPengembalian diberikan sebesar BM dari BB yg terkandung dlm HP yg telah diekspor
Kriteria Pengembalian:• HP menggunakan BB nyata-nyata telah diekspor (PEB)• Ekspor dilakukan dlm jangka waktu 12 bulan atau sesuai masa produksi• BM telah dilunasi dg bukti pembayaran akun pendapatan BM• Menyerahkan lap pemakaian BB dan konversi• Permohonan pengembalian BM paling lama 6 bln sejak tgl LPE• Tgl PIB tdk dlm periode pembekuan NIPER Pengembalian• Tdk mempunyai tunggakan utang BM
Pengembalian tdk diberikan thd BB yg habis terpakai dlm proses produksi dan/atau bahan penolong yg dipergunakan dlm proses produksi tetapi tdk mjd bag integral dr HP
MengajukanPermohonanDan lampiran
PERUSAHAAN
Lap dilampiri dengan :•Daftar lap pemakaian BB•Dok impor & dok ekspor (bila PDE tdk perlu)
•Copy bukti penerimaan transaksi ekspor•Daftar konversi
PERMOHONAN PENGEMBALIAN
KANWIL/KPU
Melakukan penelitian:
• Kelengkapan lap + dok
• Pemenuhan persyaratan jgk wkt ekspor & aju permohonan
• Kesesuaian konversi dg jml pemakaian BB, HP, sisa
• Dpt minta pengesahan konversi bdsrkn manajemen risiko
Permohonan diproses max 30 Hari KerjaBila disetujui terbit SKP.FPBMBila ditolak surat penolakan
KB X
IMPOR
PENGEMBALIAN
PEMBEBASAN
PROSES
HP
EKSPOR
KB
EKSPOR
DPIL
WASTE
HP
MUSNAH
JUAL**
LAPORAN
PENGEMBALIAN
dijaminkan
dibayar
KBBC 2.5
BB TDK EKSPOR
BAYAR *
X
Xkonversi
X
• * : BAYAR = BM + DENDA (NILAI IMPOR)• ** : BAYAR = BM (HARGA JUAL)
KETENTUAN UMUM PMK 253 + 254/2011
X
1. Hanya untuk kategori Waste
2. Mengajukan BC 2.4 ke Kantor Pabean yang mengawasi
3. Dilakukan pemeriksaan fisik
4. Bayar BM
5. Bayar PPN dan PPnBM dari nilai impor
PENJUALAN KE DPIL
LOGO
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
( BMDTP )
LOGO KATEGORI BARANG IMPOR
industri perawatan pesawat terbang industri jasa pelayaran
industri pembuatan komponen PLTU industri perkapalan
industri pembuatan komponen alat besar industri komponen kendaraan bermotor
industri infus industri pembuatan sorbitol industri pengolahan susu
industri komponen elektronika industri pembuatan cold rolled coil (CRC)
• Kebijakan fiskal utk jenis yg tdk tercakup dalam skema pasal 25 & 26• Diberikan per tahun tercantum dalam APBN
• Perubahan sesuai kondisi
2010
LOGO KATEGORI BARANG IMPOR
Untuk pembuatan kemasan plastikUntuk pembuatan karpet/permadani
Untuk pembuatan turbin uap pembangkit listrikUntuk pembuatan perbaikan kapal
industri pembuatan komponen alat besarUntuk pembuatan Peralatan Telekomunikasi
Untuk pembuatan infusUntuk pembuatan tinta khusus (toner)Untuk pembuatan Kabel Serta Optik
Untuk pembuatan komponen dan produk elektronikaUntuk pembuatan pupuk
de el el• Kebijakan fiskal utk jenis yg tdk tercakup dalam skema pasal 25 & 26
• Diberikan per tahun tercantum dalam APBN• Perubahan sesuai kondisi
2013
TARIF PREFERENS
I
Free Trade Agreement (FTA) adalah perjanjian antara dua atau lebih negara di bidang ekonomi yang diantaranya mencakup penurunan dan atau penghapusan tarif dalam perdagangan barang.
Kecuali Ada perlakuan Preferensi berdasarkan FTA
Most Favoured Nations (MFN)
Untuk mendapatkan skema tarif preferensial, Importir wajib melampirkan sertifikat keterangan asal barang (SKA) atau lazim disebut sebagai certificate of origin (COO).
Tarif harus berlaku secara umum (diberlakukan sama untuk semua negara)
FTA Yang Berlaku di Indonesia
Jenis FTA Keterangan Dasar HukumAFTA(ASEAN Free Trade Area)
Bea Masuk atas barang impor dari negara anggota ASEAN yang dilengkapi dengan Form D
PMK 247/PMK.011/2009 Tgl 31 Desember 2009
AK-FTA (ASEAN Korea - Free Trade Agreement)
Bea Masuk atas barang impor dari negara Korea yang dilengkapi Form AK
PMK 236/PMK.011/2008 joPMK 200/PMK.011/2009
AC-FTA (ASEAN China - Free Trade Agreement)
Bea Masuk atas barang impor dari China yang dilengkapi Form E
PMK 235/PMK.011/2008 Tgl 23 Desember 2008
IJ-EPA (Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement)
Bea Masuk atas barang impor dari negara Jepang yang dilengkapi Form JIEPA
PMK 95/PMK.011/2008 dan PMK 96/PMK.011/2008 Tgl 30 Juni 2008
AI(Asean – India)
Bea Masuk atas barang impor dari negara anggota ASEAN yang dilengkapi dengan Form AI
PMK 144/PMK.011/2010
AANZ(Asean – Australia dan New Zealand Agreement)
Bea Masuk atas barang impor dari negara anggota ASEAN yang dilengkapi dengan Form AANZ
PMK 166/PMK.011/2011
IP PTA(Indonesia – Pakistan Preferential Tariff Agreement)
Bea Masuk atas barang impor dari negara Pakistan yang dilengkapi dengan Form IP
PMK 26/PMK.011/2013
Rules of Origin atau dikenal sebagai Ketentuan Asal Barang, adalah kriteria yang wajib dipenuhi atas suatu barang ekspor untuk dapat diterbitkan Certificate of Origin-nya oleh pemerintah di negara asal barang sesuai ketentuan yang ditetapkan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
Rules of Origin
Elemen Ketentuan Asal BarangA. Kriteria Asal Barang (origin criteria)B. Kriteria Pengiriman (direct consignment)C. Ketentuan Prosedural
1. Wholly Obtained yaitu barang yang sepenuhnya dihasilkan, diambil dan atau diproduksi di suatu negara, misalnya produk mineral, hewan, tanaman dan atau agrikultur yang dipelihara dan atau diambil di negara pengekspor
2. Regional Value Content (RVC) yaitu metode penghitungan jumlah bahan dari suatu negara atau secara kumulatif dari beberapa negara anggota FTA jumlahnya harus melebihi 40% dihitung dari FOB.
3. Change in Tariff Classification (CTC) yaitu terjadinya perubahan tariff nomenklatur dari bahan baku hingga menjadi barang jadinya, terdiri dari: Change in Chapter (CC): perubahan bab HS (2 digit pertama HS), Change in Tariff Heading (CTH): perubahan pos HS (4 digit), atau Change in Tariff Sub Heading (CTSH): perubahan pos HS (6 digit).
4. Product Specific Rules yaitu aturan khusus mengenai ketentuan pengolahan produk yang telah ditetapkan secara khusus yang diproses dengan cara tertentu sesuai panduan berdasarkan masing-masing produk tersebut.
Elemen Rules of Origin..
A. Kriteria Asal Barang (Origin Criteria)
Elemen Rules of Origin..B. Kriteria Pengiriman: (Direct
Consignment)1. Barang dikirim langsung dari negara pengekspor ke negara pengimpor tanpa melalui negara lain yang bukan anggota; atau
2. Barang dikirim dari negara pengekspor ke negara pengimpor dapat transit di negara lain yang bukan anggota, dengan ketentuan:a. barang tidak mengalami proses apapun
selain kegiatan bongkar, muat, penyimpanan, atau kegiatan lainnya untuk menjaga keutuhan barang atau pengiriman ke negara pengimpor;
b. barang tidak mengalami proses jual beli atau kegiatan komersial lainnya di negara yang bukan anggota; dan
c. semata-mata disebabkan oleh alasan geografis, ekonomis, atau alasan logistik lainnya yang dapat diterima dan/atau disepakati.
1. SKA diterbitkan oleh Instansi Penerbit/Issuing Authority yang telah ditunjuk di negara masing-masing.
2. SKA dibuat dalam bahasa Inggris, terdiri dari 3 (tiga) lembar, satu lembar asli (original) dan dua copy (duplicate dan triplicate). Lembar asli dikirim oleh eksportir kepada importir untuk diserahkan kepada kantor pabean di pelabuhan pemasukan (negara pengimpor).
3. Pada setiap lembar SKA tertera nomor referensi dan terdapat tanda tangan dan stempel resmi dari Instansi Penerbit/Issuing Authority. Untuk AANZFTA tanda tangan dan stempel dapat dilakukan secara elektronik.
Elemen Rules of Origin..
C. Kriteria Prosedural
Third Country Invoicing invoice yang diterbitkan oleh perusahaan yang berlokasi di negara-negara anggota FTA / bukan anggota FTA untuk kepentingan perusahaan pengekspor yang berlokasi di negara anggota FTA (hanya berlaku untuk AFTA, AKFTA, dan IJ-EPA)
Back-to-back Certificate of Origin SKA yang diterbitkan oleh negara anggota pengekspor yang kedua (intermediate exporting party/member state) berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh negara anggota pengekspor pertama.
Issued Retroactively penerbitan kemudian SKA asli (3) hari setelah tanggal pengapalan s.d. 1 tahun, karena kesalahan tdk disengaja / alasan lain sehingga SKA tidak dapat diterbitkan saat pengeksporan.
Retroactive Check permintaan informasi negara pengimpor tentang keabsahan SKA dan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dari negara pengekspor untuk memastikan barang yang diimpor berhak memperoleh tarif preferensi.
Istilah-istilah terkait FTA
CONTOHFORM D
CONTOHFORM AK
LOGO
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
LOGO Pengertian Sesuai UU
Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
(Undang-Undang 36/2000)
LOGO
(Sesuai Revised Kyoto Convention 1999 tentang Konvensi Internasional Penyederhanaan dan Harmonisasi Prosedur Pabean)
Areal terbatas Kelayakan areal untuk pengawasan Dibebaskan dari pungutan pabean dan pajak Di bawah pengawasan aparat Pabean Kewajiban pemberitahuan pabean Wewenang pemeriksaan oleh aparat Pabean Penerapan aturan lartas Jenis/jumlah barang untuk produksi diatur Jenis/jumlah barang konsumsi diatur Law enforcement
Prinsip-Prinsip FTZ
LOGO
FTZ Batam, Bintan, Karimun
FTZLainnya
Luar Daerah Pabean (LDP)
1. Dibebaskan pengenaan Bea Masuk, PPN, tidak dipungut PPh Psl 22 &/ cukai. (Psl 5)Jumlah dan jenis barang ditetapkan oleh BPK (Pasal 3 ayat 3)
2. Untuk barang yang dikenai bea keluar, wajib dibayar maksimal pada saat Pemberitahuan Pabean (Pasal 13 ayat 2)
3. Wajib bea masuk, PPN, PPh Pasal 22 dan/atau cukai (pasal 15 ayat 1)
Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan Barang Ke dan Dari FTZ BBK(PP No. 2 Tahun 2009)
7. Tidak dipungut PPN dan/atau cukai (wajib melewati pelabuhan ditunjuk) Pasal 14 ayat 1
8. Wajib lunasi PPN dan/atau cukai (pasal 15 ayat 2)
9. Wajib lunasi PPN dan/atau cukai (Pasal 15 ayat 2)
10.Bebas bea masuk, PPN, PPh Pasal 22, dan/atau cukai. Pasal 17
Kawasan Berikat
2 8
71
4
9
10
4. Bebas bea masuk, tidak dipungut PPN, PPh Pasal 22, dan/atau pembebasan cukai (Pasal 19 ayat 1)
5a. Diberikan penangguhan bea masuk pembebasan PPN, tidak dipungut PPh pasal 22 dan/atau pembebasan cukai (pasal 19 ayat 2a)
5b. Diberikan pembebasan PPN dan/atau cukai (pasal 19 ayat 2b)
6. Diberikan pembebasan PPN dan/atau cukai (pasal 19 ayat 2b)
6
Catatan tambahan :Penyerahan Barang di
Kawasan Bebas dibebaskan PPN
5a5b
Tempat lain di Daerah Pabean TLDP
3
LOGO