fakultas hukum universitas sebelas maret … · kontrak elektronik yang ditawarkan cv woodone ......
TRANSCRIPT
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ANALISIS KONTRAK ELEKTRONIK PADA TRANSAKSI
PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DALAM
PERSPEKTIF KUH PERDATA
(Studi Kasus di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo)
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh
ADAM PERDANA
NIM. E0005059
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
ANALISIS KONTRAK ELEKTRONIK PADA TRANSAKSI PERDAGANGAN
MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DALAM PERSPEKTIF KUH
PERDATA
(Studi Kasus di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo)
Oleh
Adam Perdana
NIM. E0005059
Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, 20 Januari 2011
Dosen Pembimbing
Pembimbing I Pembimbing II
Munawar Kholil S.H, M.Hum Yudho Taruno M. S.H, M.Hum
NIP. 196810171994031003 NIP. 197701072005011001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)
ANALISIS KONTRAK ELEKTRONIK PADA TRANSAKSI PERDAGANGAN
MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DALAM PERSPEKTIF KUH
PERDATA
(Studi Kasus di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo)
Oleh : Adam Perdana NIM. E0005059
Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada :
Hari : Rabu Tanggal : 26 Januari 2011
DEWAN PENGUJI
1. Anjar Sri Ciptorukmi N, S.H., M.Hum__:....................................................... Ketua
2. Yudho Taruno Muryanto, S.H., M.Hum_:.......................................................
Sekretaris 3. Munawar Kholil, S.H., M.Hum :....................................................... Anggota
Mengetahui Dekan,
Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. NIP. 196109301986011001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
PERNYATAAN
Nama : Adam Perdana
NIM : E0005059
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Skripsi) berjudul :
ANALISIS KONTRAK ELEKTRONIK PADA TRANSAKSI
PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DALAM
PERSPEKTIF KUH PERDATA (Studi Kasus di CV WoodOne Perkasa
Sukoharjo) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya
dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam
daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka
saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum
(skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, 4 Januari 2011
Yang membuat pernyataan,
Adam Perdana
NIM. E0005059
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
ABSTRAK
Adam Perdana. E0005059. 2011. ANALISIS KONTRAK ELEKTRONIK PADA TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA (Studi Kasus di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keabsahan kontrak elektronik pada transaksi perdagangan melalui internet (e-commerce) dalam perspektif KUH Perdata khususnya di CV WoodOne Perkasa, serta untuk mengetahui problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan kontrak elektronik tersebut.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian bersifat preskriptif dan teknis. Pemilihan kasus di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang. Jenis dan sumber bahan hukum menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder yang didukung data lapangan yang terjadi di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo. Teknik pengumpulan sumber bahan hukum yang digunakan meliputi studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis sumber bahan hukum menggunakan metode deduksi
Bahwa kontrak elektronik dalam transaksi perdagangan melalui internet (e-commerce) yang dilakukan di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata serta memenuhi asas-asas perjanjian. Problematika yang dihadapi berupa masalah teknis. Kontrak elektronik yang ditawarkan CV WoodOne Perkasa Sukoharjo belum memuat klausula-klausula yang memuat adanya mekanisme penyelesaian sengketa serta pilihan hukum (choice of law) yang dipilih apabila terjadi sengketa dengan pihak buyer. Ini tentunya bisa menimbulkan masalah hukum diantara kedua belah pihak. Apabila nantinya terjadi sengketa dengan pihak buyer, pihak CV WoodOne Perkasa bisa mengambil pilihan penyelesaian sengketa secara non litigasi.
Kata Kunci: Kontrak elektronik, E-commerce, KUH Perdata.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
ABSTRACT
Adam Perdana. E0005059. 2011. ANALYSIS OF ELECTRONIC CONTRACT E-COMMERCE IN THE PERSPECTIVE OF KUH PERDATA (Case Study in CV WoodOne Perkasa Sukoharjo).Law Faculty of Sebelas Maret University.
The purpose of this study was to determine the validity of the contract electronically on trading transactions via the Internet (e-commerce) in the perspective of Civil Code, especially in CV WoodOne Mighty, and to detect problems encountered in contract performance electronic.
This research is normative legal research. The nature of research is prescriptive and technical. The selection of cases in CV WoodOne Perkasa Sukoharjo. Research approach using the approach of the law. Types and sources of legal materials using a source of legal materials of primary and other sources of legal materials secondary that supported the field data that occurred in the CV WoodOne Sukoharjo Perkasa.. Technique of collecting sources of legal materials used include the study of literature and interviews. Technical analysis of sources of legal materials using the method of deduction
That electronic contracts in commercial transactions via the Internet (e-commerce) were performed in CV WoodOne Sukoharjo Perkasa has met the terms of validity of an agreement as contained in Article 1320 KUH Perdata and comply with the principles of the agreement. The problems faced by a technical problem. Electronic contracts offered CV WoodOne Perkasa Sukoharjo not contain clauses which contain a mechanism for dispute resolution and choice of law (choice of law) are selected in case of dispute with the buyer. This course can lead to legal problems between the two sides. If later there is a dispute with the buyer, the CV WoodOne Perkasa can take options in non-litigation dispute resolution.
Keywords: Electronic contracts, E-commerce, Perspective’s KUH Perdata.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya
sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dalam rangka
memenuhi persyaratan guna memperoleh derajat Sarjana. Penulisan hukum
(skripsi) ini berjudul “Analisis Kontrak Elektronik Pada Transaksi Perdagangan
Melalui Internet (E-Commerce) Dalam Perspektif KUH Perdata (Studi Kasus di
CV WoodOne Perkasa Sukoharjo)”.
Pada kesempatan ini dengan rendah hati penulis bermaksud
menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan
dukungan dan bantuan selama penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini terutama
kepada:
1. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
2. Munawar Kholil S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi, atas waktu
dan bantuan pemikirannya, serta segala masukannya hingga terselesaikannya
skripsi ini.
3. Yudho Taruno M. S.H, M.Hum selaku Co pembimbing skripsi, atas waktu
dan arahan, serta segala masukannya hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Winarno Budyatmojo, S.H., M.HS. selaku Pembimbing Akademik penulis.
5. Bapak/Ibu dosen yang telah memberi banyak ilmunya kepada penulis.
6. Bapak Joko Tri Setiyarto selaku manager dan marketing CV WoodOne
Perkasa Sukoharjo, atas kesediaannya menjadi narasumber bagi penulis.
7. Segenap keluarga besar penulis atas doa dan nasehatnya.
8. Pihak-pihak yang memberi bantuan kepada penulis yang tidak dapat
disebutkan satu per satu.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari
kesempurnaan, untuk itu penulis berharap saran dan kritik dari para pembaca.
Akhirnya penulis berharap laporan ini mampu memberikan manfaat bagi kita
semua.
Surakarta, 4 Januari 2011
Penulis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................. ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ....................................................... iii
HALAMAN PERNYATAAN ........................................................................ iv
ABSTRAK ...................................................................................................... v
KATA PENGANTAR .................................................................................... vii
DAFTAR ISI ................................................................................................... ix
DAFTAR BAGAN ......................................................................................... xi
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xi
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ......................................................... 1
B. Rumusan Masalah .................................................................. 4
C. Tujuan Penelitian ................................................................... 4
D. Manfaat Penelitian ................................................................. 5
E. Metode Penelitian .................................................................. 5
F. Sistematika Penulisan Hukum ............................................... 9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori ....................................................................... 11
1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian ................................. 11
a. Pengertian Perjanjian atau Kontrak ........................... 11
b. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian. ............................... 12
c. Asas-Asas Hukum Kontrak ....................................... 13
d. Teori-Teori tentang Saat Terjadinya Kontrak ........... 15
2. Tinjauan Umum tentang Kontrak Elektronik .................. 15
a. Pengertian Kontrak Elektronik ................................... 15
b. Pengertian Tanda Tangan Elektronik ........................ 16
c. Pengaturan Kontrak Elektronik .................................. 18
3. Tinjauan Umum tentang Perdagangan ............................. 20
a. Pengertian Perdagangan ............................................ 20
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
b. Pengertian Jual Beli ................................................... 21
c. Kewajiban Penjual ...................................................... 22
d. Kewajiban Pembeli .................................................... 23
4. Tinjauan Umum tentang E-Commerce ............................. 23
a. Pengertian E-Commerce ............................................. 23
b. Jenis-Jenis E-Commerce ............................................. 25
c. Pengaturan E-Commerce ............................................ 27
d. Mekanisme Penyelesaian Sengketa E-Commerce ...... 28
e. Hukum yang Berlaku dalam Penyelesaian Sengketa
E-Commerce ............................................................... 29
B. Kerangka Pemikiran ............................................................... 32
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Keabsahan Kontrak Elektronik pada Transaksi
Perdagangan melalui Internet (E-Commerce) dalam
Perspektif KUH Perdata Khususnya di CV WoodOne
Perkasa Sukoharjo ................................................................. 34
a. Proses Terjadinya Transaksi Perdagangan melalui
Internet di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo .................. 34
b. Pemenuhan terhadap Syarat Sahnya Perjanjian ............... 41
c. Pemenuhan terhadap Asas-Asas Perjanjian dalam
KUH Perdata .................................................................... 55
2. Problematika yang Dihadapi dalam Pelaksanaan
Kontrak Elektronik pada Transaksi Perdagangan
melalui Internet (E-Commerce) dalam Perspektif
KUH Perdata Khususnya di CV WoodOne Perkasa
Sukoharjo .............................................................................. 58
BAB IV. PENUTUP
A. Simpulan ................................................................................ 62
B. Saran ...................................................................................... 63
DAFTAR PUSTAKA
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
DAFTAR BAGAN
Bagan 1. Kerangka Pemikiran ....................................................................... 32
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Halaman Home ............................................................................... 35
Gambar 2. Halaman New Product 1 ................................................................ 36
Gambar 3. Halaman New Produvt 2 ................................................................ 36
Gambar 4. Halaman Contact Us ...................................................................... 37
Gambar 5. Halaman Company Term 1............................................................. 38
Gambar 6. Halaman Company Term 2............................................................. 39
Gambar 7. Halaman Pembayaran ..................................................................... 40
Gambar 8. Halaman Pengiriman ...................................................................... 41
Gambar 9. Para Pihak....................................................................................... 48
Gambar 10. Obyek Pengiriman ........................................................................ 52
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Internet merupakan suatu penemuan yang pada awalnya berfungsi sebagai
alat pertukaran ilmiah dan akademik, kini telah berubah menjadi perlengkapan
hidup sehari-hari dan dapat diakses dari berbagai belahan dunia, teknologi internet
saat ini telah membawa pengaruh terhadap perekonomian dunia, internet telah
membawa perekonomian dunia termasuk perdagangan dunia memasuki babak
baru yang lebih populer dengan istilah digital economics atau ekonomi digital.
Keberadaanya ditandai dengan semakin banyaknya kegiatan perekonomian yang
memanfaatkan internet sebagai media komunikasi, kolaborasi dan koperasi
(Yahya Ahmad Zein, 2009:4).
Perkembangan teknologi internet yang semakin pesat ibarat suatu revolusi
yang berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia termasuk di bidang
perekonomian dan bisnis. Melalui internet seseorang dapat melakukan berbagai
macam kegiatan tidak hanya terbatas pada lingkup lokal atau nasional tetapi juga
secara global bahkan internasional, sehingga kegiatan yang dilakukan melalui
internet ini merupakan kegiatan yang tanpa batas, artinya seseorang dapat
berhubungan dengan siapapun yang berada dimanapun dan kapanpun.
Penggunaan internet yang semakin tinggi menyebabkan banyak pelaku bisnis
yang menjadikan internet sebagai basis pelanggan dan arena pemasaran global.
E-commerce merupakan salah satu bentuk transaksi perdagangan yang
paling banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Melalui
transaksi perdagangan ini, konsep pasar tradisional (dimana penjual dan pembeli
secara fisik bertemu) berubah menjadi konsep telemarketing (perdagangan jarak
jauh dengan menggunakan internet). E-commerce pun telah mengubah cara
konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkan. Melalui e-commerce
semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional
dikurangi di samping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk
1
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara
lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah (borderless) (Didik M. Arief
Mansur & Elisatris Gultom, 2009:144).
Beberapa faktor yang memperkuat proses transaksi perdagangan yang
semula didasarkan pada kertas, sekarang ini beralih ke media elektronik. Faktor-
faktor yang dimaksud adalah e-commerce mempunyai kemampuan menjangkau
lebih banyak pelanggan dan setiap saat pelanggan dapat mengakses seluruh
informasi yang up to date dan terus menerus; e-commerce dapat mendorong
kreatifitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat serta pendistribusian informasi
yang disampaikan berlangsung secara periodik; e-commerce dapat menciptakan
efisiensi yang tinggi, murah, serta informatif; e-commerce dapat meningkatkan
kepuasan pelanggan, dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan akurat
(Budi Agus Riswandi 2003: 115-116).
Transaksi perdagangan melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka
antara para pihaknya. Mereka menggunakan kontrak elektronik sebagai medianya,
sehingga perjanjian jual beli yang terjadi di antara para pihak pun dilakukan
secara elektronik. Kontrak konvensional yang biasanya dituangkan melalui media
tulisan (paper based economy) beralih menjadi kontrak yang dituangkan melalui
media elektronik dalam hal ini, ditampilkan dalam bentuk halaman website.
Kontrak elektronik tersebut menambah bentuk dan macam kontrak yang
digunakan dalam transaksi perdagangan di Indonesia.
Keberadaan kontrak elektronik sebenarnya merupakan perwujudan
inisiatif para pihak untuk membuat suatu perikatan. Hal ini sangat dilindungi
Pasal 1338 KUH Perdata yang memberlakukan asas kebebasan berkontrak. Setiap
pihak sangatlah terikat pada kontrak yang dibuat dalam bentuk kontrak elektronik
sekalipun seperti undang-undang (Pasal 1338 jo Pasal 1340 KUH Perdata).
Mengenai keabsahan kontrak elektronik di tinjau dari KUH Perdata, maka harus
di kaji satu persatu menurut empat syarat sah kontrak seperti diatur dalam Pasal
1320 KUH Perdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan
untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
Kontrak elektronik itu harus memenuhi syarat subyektif maupun syarat
obyektifnya.
Dalam hal syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian bukan batal
demi hukum, melainkan salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya
perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak
yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas, jadi
perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh
hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Dalam hal
syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum serta
memberikan pengertian dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan
tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian
tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian,
maka tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Apabila kontrak
elektronik ini memenuhi keempat syarat ini maka kontrak tersebut dapat
dinyatakan sah. Kontrak elektronik yang berkembang saat ini seiring dengan
banyaknya toko online yang bermunculan di internet tentunya bisa menimbulkan
masalah di dalam pelaksanaannya, terutama apakah transaksi yang terjadi melalui
internet tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam
Pasal 1320 KUH Perdata.
Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka
dalam penelitian ini, penulis mengambil judul ”Analisis Kontrak Elektronik
pada Transaksi Perdagangan melalui Internet (E-Commerce) dalam
Perspektif KUH Perdata (Studi Kasus di CV WoodOne Perkasa
Sukoharjo)”.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dalam
penelitian ini, penulis mengambil beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana keabsahan kontrak elektronik pada transaksi perdagangan melalui
internet (e-commerce) dalam perspektif KUH Perdata khususnya di CV
WoodOne Perkasa Sukoharjo?
2. Problematika apa yang dihadapi dalam pelaksanaan kontrak elektronik pada
transaksi perdagangan melalui internet (e-commerce) dalam perspektif KUH
Perdata khususnya di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo?
C. Tujuan Penelitian
Suatu kegiatan yang dilaksanakan tentu tidak terlepas dari suatu tujuan
yang hendak dicapai, terlebih menyangkut kegiatan ilmiah, sedangkan tujuan dari
penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:
1. Tujuan obyektif
a. Untuk mengetahui keabsahan kontrak elektronik pada transaksi
perdagangan melalui internet (e-commerce) dalam perspektif KUH Perdata
khususnya di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo.
b. Untuk mengetahui problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan kontrak
elektronik pada transaksi perdagangan melalui internet (e-commerce)
dalam perspektif KUH Perdata khususnya di CV WoodOne Perkasa
Sukoharjo.
2. Tujuan subyektif
a. Untuk memperluas pemahaman dan wawasan serta pengetahuan bagi
penulis mengenai keabsahan kontrak elektronik ditinjau dari perspektif
KUH Perdata dan problematika yang dihadapi dalam pelaksanaanya serta
solusi dalam menghadapi problematika tersebut.
b. Untuk memperoleh data yang lengkap dan jelas sebagai bahan penyusunan
penulisan hukum guna memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu
hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
D. Manfaat Penelitian
Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan
karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil
dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian
ini antara lain:
1. Manfaat teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada
khususnya.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang
bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.
2. Manfaat Praktis
a. Hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang
diteliti.
b. Penelitian ini diharapkan penulis memperoleh tambahan pengetahuan
mengenai permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat membagi
kembali ilmu tersebut kepada orang lain.
E. Metode Penelitian
Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode
sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau
beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan tujuan menganalisisnya. Yang
diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut
permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.
Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu
menggunakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 2006:7). Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum
normatif atau disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Hutchinson
mendefinisikan penelitian hukum doktrinal dalam bukunya Peter Mahmud
Marzuki sebagai berikut “Doctrinal Research is research which provides a
systematic exposition of the rules governing a particular legal category,
analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and,
perhaps, predicts future development”. Terjemahan bebasnya adalah
penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian yang memberikan penjelasan
sistematis tentang peraturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu,
menganalisis hubungan antara aturan, menjelaskan bidang kesulitan dan,
mungkin, memprediksi pembangunan masa depan (Peter Mahmud Marzuki,
2010:32).
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Hal tersebut
merujuk pada teori Peter Mahmud Marzuki, yakni ilmu hukum mempunyai
karakteristik sebagai preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat
preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan,
validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.
Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-
ketentuan, rambu-rambu dalam aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2010:
22).
3. Pemilihan Studi Kasus
Penulis mengambil pemilihan kasus di CV WoodOne Perkasa
Sukoharjo dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
a. CV WoodOne Perkasa dalam setiap transaksi bisnisnya menggunakan
perdagangan elektronik (e-commerce) melalui internet.
b. CV WoodOne Perkasa menggunakan kontrak online sebagai media
transaksi dalam setiap aktifitas bisnisnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
c. CV WoodOne Perkasa mempunyai volume transaksi bisnis dengan
konsumen dalam jumlah yang cukup besar.
d. CV WoodOne Perkasa melakukan transaksi bisnisnya dalam waktu 1
tahun terakhir selalu menggunakan kontrak elektonik dalam perdagangan
ekspor furniture.
4. Pendekatan Penelitian
Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-
pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan
undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach),
pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif
(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach)
(Peter Mahmud Marzuki, 2010:93).
Sedangkan dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan
pendekatan undang-undang (statute approach). Pendekatan undang-undang
(statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter
Mahmud Marzuki, 2010:93).
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-
sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat
autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan
peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum
primer yang digunakan antara lain (1) KUH Perdata, (2) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (3)
UNCITRAL Model Law, dan (4) kontrak elektronik . Sedangkan bahan hukum
sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan
dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-
kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2010:141).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain buku-buku teks mengenai
perjanjian, kontrak serta kontrak elektronik.
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengolahan bahan hukum adalah bagaimana caranya mengolah
bahan hukum yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian
bersangkutan melakukan analisa yang sebaik-baiknya.
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi
kepustakaan yaitu cara pengumpulan bahan hukum untuk memperoleh
keterangan dan data dengan jalan mempelajari buku-buku, arsip-arsip,
dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Untuk menunjang validitas
penulisan hukum ini juga dilakukan wawancara. Wawancara merupakan cara
memperoleh data dengan jalan melakukan tanya jawab secara mendalam
dengan sumbar data primer, yaitu pihak yang berkompeten di CV Woodone
Perkasa Sukoharjo, yaitu Joko Tri Setiyarto selaku manager dan marketing
CV WoodOne Perkasa Sukoharjo. Jenis wawancara yang akan dipergunakan
penulis dalam penelitian ini adalah wawancara terarah, yaitu wawancara yang
dilakukan dengan mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-
jawaban yang akan diberikan (Soerjono Soekanto, 2006:229).
7. Teknik Analisis Bahan Hukum
Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus
M.Hadjon menjelaskan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan
oleh Aristoteles, pengunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis
mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat
khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau
conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2010:47). Di dalam logika silogistik
untuk penalaran hukum yang bersifat premis mayor adalah aturan hukum
sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Sedangkan menurut Johnny
Ibrahim, mengutip pendapat Bernard Arief Shidarta, logika deduktif
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat
umum menjadi kasus yang bersifat individual ( Johnny Ibrahim, 2008:249).
F. Sistematika Penulisan Hukum
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika
penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka
penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika
penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang tiap-tiap bab terbagi dalam
sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap
keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah
sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini, penulis berusaha untuk memberikan gambaran awal
mengenai penelitian yang meliputi latar belakang masalah yaitu analisis
kontrak elektronik dalam perdagangan elektronik (e-commerce) dalam
perspektif KUH Perdata. Untuk mempertegas ruang lingkup penelitian
agar mencapai sasaran yang dikehendaki serta untuk menghindari
kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap permasalahan pokok
yang diteliti, maka dilakukan perumusan masalah. Tujuan penelitian
dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu tujuan obyektif dan tujuan subyektif.
Manfaat penelitan juga dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu manfaat teoritis
dan manfaat praktis. Dalam penelitian ini, penulis juga memerlukan data
agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu,
diperlukan metode tertentu agar data yang diperoleh memiliki validasi
dan reabilitas yang tinggi. Metode penelitian yang dimaksud mencakup
jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber
data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Selain itu dalam
bab ini, berisi mengenai sistematika penulisan hukum yang menguraikan
secara garis besar atau gambaran menyeluruh tentang hal-hal yang
dibahas dalam penulisan hukum ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Penulis membagi bab ini menjadi 2 (dua) bagian, yaitu kerangka teori
dan kerangka pemikiran. Kerangka teori berisi tinjauan umum tentang
perjanjian, tinjauan umum tentang perdagangan, serta tinjauan umum
tentang e-commerce. Pada tinjauan umum tentang perjanjian, penulis
akan menguraikan mengenai pengertian kontrak, syarat-syarat sahnya
perjanjian, asas hukum berkontrak, pengertian kontrak elektronik.
Tinjauan umum yang kedua mengenai perdagangan, penulis akan
menguraikan mengenai pengertian perdagangan, pengertian jual beli,
kewajiban penjual dan kewajiban pembeli. Pada sub bab yang terakhir,
tinjauan umum tentang e-commerce, penulis menguraikan tentang
pengertian e-commerce serta jenis-jenis e-commerce. Dalam kerangka
pemikiran, penulis memaparkan ide dilakukannya penelitian, paparan
permasalahan, dan hasil penelitian yang diharapkan.
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi penjelasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh di
lapangan dan pembahasan mengenai keabsahan kontrak elektronik
dalam perdagangan elektronik (e-commerce) dalam perspektif KUH
Perdata beserta problematika yang dihadapi serta solusi atas
problematika tersebut di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo.
BAB IV : PENUTUP
Merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi beberapa
simpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam
bab sebelumnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
11
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian
a. Pengertian Perjanjian atau Kontrak
Penulisan perjanjian dalam penulisan hukum disini adalah
mengacu pada kontrak, maka terminologi perjanjian yang digunakan oleh
penulis adalah konsepsi kontrak. Perjanjian adalah suatu peristiwa
dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu
saling berjanji untuk melaksanakaan sesuatu hal. Dari perjanjian
tersebut maka timbulah perikatan. Perikatan adalah suatu perhubungan
hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang
satu berhak menuntut sesuatu hal yang lain, dan pihak yang lain
berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (Subekti, 2002:1).
Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut berbunyi:
“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.
Menurut Salim H.S., definisi perjanjian dalam Pasal 1313 ini
adalah:
1) Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian;
2) Tidak tampak asas konsensualisme;
3) Bersifat dualisme (Salim H.S., 2007:7).
Tidak jelasnya definisi ini disebabkan di dalam rumusan tersebut
disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun
disebut dengan perjanjian. Dengan demikian, definisi itu perlu dilengkapi
dan disempurnakan. Menurut Salim H.S. (2007:9), kontrak merupakan
hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum
yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban
untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.
Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi yang terakhir ini
adalah:
1) Adanya hubungan hukum
Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan
akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.
2) Adanya subjek hukum
Subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban.
3) Adanya prestasi
Prestasi terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan
tidak berbuat sesuatu.
4) Di bidang harta kekayaan.
b. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian
Syarat sahnya kontrak diterapkan Pasal 1320 KUH Perdata, yang
menyebutkan bahwa untuk syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi
4 (empat) unsur, yaitu:
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3) Suatu hal tertentu; dan
4) Suatu sebab yang halal.
Syarat yang pertama dan kedua adalah mengenai subjeknya atau
pihak-pihak dalam perjanjian sehingga disebut sebagai syarat subjektif,
sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena
mengenai objeknya suatu perjanjian.
Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subjektif dengan syarat
objektif. Dalam hal syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu
batal demi hukum. Artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu
perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum
adalah gagal. Dengan demikian, maka tidak ada dasar untuk saling
menuntut di depan hakim.
Dalam hal syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian bukan
batal demi hukum, melainkan salah satu pihak mempunyai hak untuk
meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta
pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan
sepakatnya secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu
mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak
yang berhak meminta pembatalan tadi.
c. Asas-Asas Hukum Kontrak
Menurut Mariam Darus Badrulzaman (1994:42), asas-asas dalam
hukum kontrak antara lain:
1) Asas Konsensualisme
Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338
KUH Perdata di dalamnya ditemukan istilah “semua”. Kata-kata
“semua” menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk
menyatakan keinginannya (will), yang rasanya baik untuk menciptakan
perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan
mengadakan perjanjian.
Konsensual artinya perjanjian itu terjadi sejak adanya kata
sepakat antara para pihak. Perjanjian tersebut dinyatakan sah dan
mempunyai akibat hukum sejak terjadinya kesepakatan antara para
pihak mengenai isi dari perjanjian yang dimaksudkan. Pasal 1320
KUH Perdata menyebutkan kata sepakat merupakan salah satu syarat
sahnya suatu perjanjian, sehingga antara para pihak haruslah sepakat
melakukan suatu perjanjian.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
2) Asas Kepercayaan
Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus
dapat menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak bahwa satu
sama lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Tanpa adanya
kepercayaan, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh
para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya
kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai
undang-undang.
3) Asas Kekuatan Mengikat
Terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan dan juga
terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan
dan kepatuhan, dan kebiasaan akan mengikat para pihak. Asas
kekuatan mengikat (asas pacta sunt servanda) dapat ditemukan di
dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu:
“Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
4) Asas Keseimbangan
Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan
melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan
kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk
menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur
memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad
baik. Dapat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat
diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik,
sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.
5) Asas Kepastian Hukum
Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung
kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat
perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
d. Teori-Teori tentang Saat Terjadinya Kontrak
KUH Perdata tidak menyebutkan secara jelas tentang saat-saat
terjadinya kontrak. Pasal 1320 KUH Perdata hanya menyebutkan cukup
dengan adanya konsensus para pihak. Menurut Salim H.S (2007:25).,
teori-teori yang membahas saat-saat terjadinya kontrak antara lain:
a. Teori Pernyataan (Uitings Theorie)
Menurut teori ini, kontrak telah ada/lahir pada saat atas suatu
penawaran telah ditulis surat jawaban penerimaan. Dengan kata lain
kontrak itu ada pada saat pihak lain menyatakan penerimaan/akseptasinya.
b. Teori Pengiriman (Verzending Theori).
Menurut teori ini saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat
lahirnya kontrak. Tanggal cap pos dapat dipakai sebagai patokan tanggal
lahirnya kontrak.
c. Teori Pengetahuan (Vernemings Theorie).
Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat jawaban
akseptasi diketahui isinya oleh pihak yang menawarkan.
d. Teori penerimaan (Ontvang Theorie).
Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat
diterimanya jawaban, tak peduli apakah surat tersebut dibuka atau
dibiarkan tidak dibuka. Yang pokok adalah saat surat tersebut sampai pada
alamat si penerima surat itulah yang dipakai sebagai patokan saat lahirnya
kontrak.
2. Tinjauan Umum tentang Kontrak Elektronik
a. Pengertian Kontrak Elektronik
Menurut Pasal 1 ayat (17) UU Nomor 11 Tahun 2008, kontrak
elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem
Elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Elektronik seperti
yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2008 adalah
Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik
yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau
menyebarkan Informasi Elektronik.
Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Menurut Mariam Darus Badrulzaman, kontrak elektronik
digunakan dengan istilah kontrak dagang elektronik (KDE), yaitu kontrak
dagang yang mempergunakan elektronik dan mempunyai tempat di dunia
maya (Mariam Darus Badrulzaman dkk, 2001:283).
Sedangkan menurut Rosa Agustina, kontrak elektronik adalah
setiap perjanjian yang dilahirkan dengan perantaraan alat-alat elektronik
atau teknologi informasi serta dimuat dalam dokumen elektronik atau
media elektronik lainnya. Kontrak di internet saat ini, dapat terbentuk
secara elektronik dengan berbagai macam cara. Terbentuknya dapat
dengan cara misalkan melalui korespondensi e-mail, dengan mengunjungi
website dan melakukan penerimaan dari sebuah program komputer
penawaran online oleh agen elektronik (Rosa Agustina, 2008:7).
b. Pengertian Tanda Tangan Elektronik
Menurut pengaturan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan
elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang
dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya
yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
Tanda tangan elektronik ini memiliki kekuatan hukum dan akibat
hukum yang sah sebagaimana pengaturannya dalam Pasal 11 ayat (1) yang
mengatur pemenuhan persyaratan tanda tangan elektronik. Adapun
persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
1) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada
Penanda Tangan;
2) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses
penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda
Tangan;
3) Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi
setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
4) Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan
Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan
dapat diketahui;
5) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa
Penandatangannya; dan
6) Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan
telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang
terkait.
Menurut pengaturan Article 2 UNCITRAL Model Law on
Electronic Signatures with Guide to Enactment 2001 yang memuat
Definitions disebutkan bahwa “Electronic signature” means data in
electronic form in, affixed to or logically associated with, a data message,
which may be used to identify the signatory in relation to the data message
and to indicate the signatory’s approval of the information contained in
the data message;
Terjemahan bebasnya adalah “tanda tangan elektronik dapat diartikan data
dalam bentuk elektronik yang berkaitan atau secara logikal berkaitan
dengan pesan data, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi si
pemilik tanda tangan yang berkaitan dengan pesan data dan untuk
identifikasi sebagai tanda persetujuan pemilik tanda tangan atas informasi
yang terdapat di dalam pesan data tesebut”.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
Kemudian ditambahkan pula, “Data message” means information
generated, sent, received or stored by electronic, optical or similar means
including, but not limited to, electronic data interchange (EDI), electronic
mail, telegram, telex or telecopy; and acts either on its own behalf or on
behalf of the person it represents;
Terjemahan bebasnya adalah “data message berarti informasi yang
dihasilkan, dikirimkan, diterima atau disimpan dengan cara elektronik,
optik atau termasuk yang serupa, namun tidak terbatas pada pertukaran
data elektronik (EDI), surat elektronik, telegram, teleks atau telecopy; dan
bertindak baik atas nama sendiri atau atas nama orang yang diwakilinya;
(http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/ml-elecsig-e.pdf)
c. Pengaturan Kontrak Elektronik
Menurut pengaturan Bab III tentang Informasi, Dokumen dan
Tanda Tangan Elektronik dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kontrak elektronik tidak
dijelaskan secara spesifik namun dapat dimasukkan ke dalam kategori
dokumen elektronik. Pengaturan kontrak elektronik seperti yang tertuang
dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:
1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai
dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;
3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah
apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang ini.
Sedangkan pengaturan kontrak elektronik menurut Article 11
UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment
1996 disebutkan “In the context of contract formation, unless otherwise
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
agreed by the parties, an offer and the acceptance of an offer may be
expressed by means of data messages. Where a data message is used in the
formation of a contract, that contract shall not be denied validity or
enforceability on the sole ground that a data message was used for that
purpose”.
Terjemahan bebasnya adalah “Dalam konteks pembentukan kontrak,
kecuali disetujui oleh para pihak, tawaran dan penerimaan dari penawaran
dapat dinyatakan dengan pesan data. Di mana sebuah pesan data yang
digunakan dalam pembentukan kontrak, tidak akan ditolak keabsahan atau
keberlakuan atas dasar bahwa pesan data digunakan untuk tujuan
itu”(http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/05450Ebook.pdf).
Perbandingan pengaturan kontrak elektronik Indonesia dengan
Singapura dan Uni Eropa dapat dilihat sebagai berikut
(http://books.google.co.id/books?id=LLJt_Orx6UQC&pg=PT83&lpg=PT
83&dq=kontrak+elektronik+menurut+uncitral&source=bl&ots=x01ujdf2B
D&sig=yIoG8Hr1amfN1xodkvcjWOk4ZHY&hl=id&ei=nSE1TaP_CYmx
cYqE6JIH&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CCgQ6A
EwAw#v=onepage&q=kontrak%20elektronik%20menurut%20uncitral&f
=false):
1) Singapore Electronic Transaction Act (ETA) 1998 meliputi:
a) Tidak ada perbedaan antara data elektronik dengan dokumen
kertas;
b) Suatu data elektronik dapat menggantikan suatu dokumen tertulis;
c) Para pihak dapat melakukan kontrak secara elektronik;
d) Suatu data elektronik dapat merupakan alat bukti di pengadilan;
e) Jika suatu data elektronik telah diterima oleh para pihak maka
mereka harus bertindak sebagaimana kesepakatan yang terdapat
pada data tersebut.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
2) EU Directive on Electronic Commerce meliputi:
a) Setiap negara-negara anggota akan memastikan bahwa sistem
hukum mereka membolehkan kontrak dibuat dengan menggunakan
sarana elektronik;
b) Namun para negara anggota dapat pula mengadakan pengecualian
terdapat ketentuan di atas dalam hal:
(1) Kontrak untuk menciptakan/melakukan pengalihan hak atas
real estate;
(2) Kontrak yang diatur di dalam hukum keluarga;
(3) Kontrak penjaminan;
(4) Kontrak yang melibatkan kewenangan pengadilan.
c) Setiap negara harus dapat memberikan pengaturan yang relevan
atas kontrak elektronik yang berlangsung.
3. Tinjauan Umum tentang Perdagangan
a. Pengertian Perdagangan
Perdagangan atau perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan
membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan menjual barang
tersebut di tempat dan waktu lainnnya untuk memperoleh keuntungan.
Pada pokoknya perdagangan mempunyai tugas untuk:
1) Membawa/memindahkan barang-barang dari tempat-tempat yang
berkelebihan (surplus) ke tempat yang kekurangan.
2) Memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen.
3) Menimbun dan menyimpan barang-barang itu dalam masa yang
berkelebihan sampai mengancam bahaya kekurangan (C.S.T. Kansil,
2001:26).
Sedangkan pengertian perdagangan menurut Eddi Sopandi, yaitu
kegiatan dalam bidang ekonomi yang berupa membeli barang dan
menjualnya lagi atau menyewakannya dengan dengan tujuan memperoleh
keuntungan dan laba (Eddi Sopandi, 2003:13).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau
keduanya. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar
barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa
modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang
dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang/jasa dengan
sejumlah uang yang diinginkan penjual
(http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan). Perkembangan teknologi yang
pesat seperti saat ini pun mengubah perdagangan konvensional menjadi
perdagangan secara online dimana perdagangan ini tidak lagi
mengharuskan terjadinya tatap muka antara penjual dan pembeli.
b. Pengertian Jual Beli
Pengertian jual beli dapat dilihat dalam Pasal 1457 KUH Perdata
yang menentukan: jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak
penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (zaak), dan pihak lain
yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar
harga.
Dari pengertian yang diberikan Pasal 1457 di atas, persetujuan jual
beli sekaligus membebankan dua kewajiban:
1) Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada
pembeli
2) Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada
penjual (M.Yahya Harahap, 1986:181).
Perjanjian jual beli bersifat konsensual, yang berarti untuk
terjadinya perjanjian jual beli cukup dengan kata sepakat saja tanpa
disyaratkan bentuk-bentuk formal tertentu. Selain itu, perjanjian jual beli
bersifat obligator, artinya syahnya perjanjian jual beli, baru menimbulkan
kewajiban kepada para pihak (Gunawan Widjaja, 2003:9).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
c. Kewajiban Penjual
Sesuai dengan Pasal 1457 KUH Perdata seorang penjual
mempunyai dua kewajiban, pertama wajib menyerahkan barang dan yang
kedua wajib menanggung pemakaian atas barang yang dijual itu. Dalam
kewajiban menyerahkan barang tersebut harus memenuhi persyaratan
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 612 dan Pasal 613 KUH Perdata.
Pasal 612 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa penyerahan
kebendaan bergerak, kecuali yang bertubuh, dilakukan dengan
penyerahan nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik atau
dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan
itu berada. Selanjutnya, Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata menyatakan
bahwa penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan yang
bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di
bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan
kepada orang lain. Sedangkan Pasal 613 ayat (3) menyatakan bahwa
penyerahan tiap-tiap piutang dilakukan dengan penyerahan surat itu:
penyerahan tiap-tiap piutang kepada penganti (atas tunjuk) dilakukan
dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa untuk penyerahan benda-benda tidak bergerak harus dilakukan dengan cara balik nama-penyerahan yuridis (berdasarkan pada Overschrijvings Ordonnantie S. 1834-27). Namun, dengan berlakunya Undang-undang Pokok agraria No. 5 Tahun 1965 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, maka segala hal yang berhubungan jual beli, penyerahan (yuridis) dan pengakuan hak atas tanah serta pendaftarannya diatur dalam dan diselenggarakan menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Sedangkan untuk kapal laut, pengaturan mengenai penyerahan hak milik masih diatur dalam Stb. 1938-48.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyerahan kebendaan di sini meliputi penyerahan nyata (feitelijke levering) dan penyerahan yuridis (juridische levering).
Pada dasarnya, penyerahan barang harus terjadi di tempat di mana barang berada pada waktu terjadi perjanjian jual beli itu, kecuali di perjanjian sebaliknya (pasal 1477 Kitab Undang-Undang Hukum
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
Perdata). Pasal 1478 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan hak kepada penjual untuk tidak menyerahkan barang yang dijual olehnya, jika pembeli belum membayar harga barangnya, namun demikian tidak menutup kemungkinan bagi penjual untuk mengijinkan penundaan pembayaran.
Kewajiban menanggung (vrijwaren) pihak penjual meliputi kewajiban menanggung penguasaan atas barang dengan aman dan damai serta kewajiban menanggung atas cacat tersembunyi (Pasal 1504 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) (Gunawan Widjaja, 2003:9-10).
d. Kewajiban Pembeli
Kewajiban utama pembeli adalah membayar barang yang dibeli
(Pasal 1513 KUH Perdata). Sesuai dengan pasal 1466 KUH Perdata
pembeli berkewajiban pula untuk memikul biaya-biaya pembuatan akta
jual beli dan biaya-biaya tambahan lainnya, kecuali kalu diperjanjikan
sebaliknya. Berdasarkan pasal 1266 dan 1267 serta pasal 1517 KUH
Perdata, jika pembeli tidak membayar harga pembelian, penjual dapat
menuntut pembatalan pembelian (Gunawan Widjaja, 2003:9-10).
4. Tinjauan Umum tentang E-Commerce
a. Pengertian E-Commerce
Electronic Commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. (http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik).
E-commerce seringkali diartikan sebagai jual beli barang dan jasa
melalui media elektronik, khususnya melalui internet. Salah satu contoh
adalah penjualan produk secara online melalui internet yang dilakukan
Web Store Kompas Cyber Media. Dalam bisnis ini dukungan dan
pelayanan terhadap konsumen menggunakan e-mail sebagai alat bantu,
mengirimkan kontrak melalui mail, dan lain-lain (Yahya Ahmad Zein,
2009:4).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
Electronic commerce, commonly known as e-commerce or
eCommerce, consists of the buying and selling of products or services over
electronic systems such as the Internet and other computer networks. The
amount of trade conducted electronically has grown extraordinarily since
the spread of the Internet. A wide variety of commerce is conducted in this
way, spurring and drawing on innovations in electronic funds transfer,
supply chain management, Internet marketing, online transaction
processing, electronic data interchange (EDI), inventory management
systems, and automated data collection systems (http://ecommerce-
journal.com/articles/electronic_commerce_aka_e_commerce_history).
Terjemahan bebasnya adalah “Electronic commerce, yang umum dikenal
sebagai e-commerce atau eCommerce, terdiri dari pembelian dan penjualan
produk atau layanan melalui sistem elektronik seperti internet dan jaringan
komputer lainnya. Jumlah perdagangan dilakukan secara elektronik telah
berkembang luar biasa sejak penyebaran internet. Berbagai perdagangan
dilakukan dengan cara ini, memacu dan menggambarkan inovasi dalam
transfer dana elektronik, manajemen suplai, pemasaran internet, proses
transaksi online, elektronic data interchange (EDI), inventarisasi sistem
manajemen, dan sistem pengumpulan data otomatis”.
Definisi E-Commerce menurut Laudon & Laudon (1998), E-
Commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk
secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan
dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. E-Commerce atau
yang biasa disebut juga dengan istilah Ecom atau Emmerce atau EC
merupakan pertukaran bisnis yang rutin dengan menggunakan transmisi
Electronic Data Interchange (EDI), email, electronic bulletin boards,
mesin faksimili, dan Electronic Funds Transfer yang berkenaan dengan
transaksi-transaksi belanja di Internet shopping, stock online dan surat
obligasi, download dan penjualan software, dokumen, grafik, musik, dan
lain-lainnya, serta transaksi Business to Business (B2B). (Wahana
Komputer Semarang 2002). Sedangkan definisi E-Commerce menurut
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
David Baum (1999, pp. 36-34) yaitu: E-Commerce is a dynamic set of
technologies, applications, and bussines process that link enterprises,
consumers, and communities through electronics transactions and the
electronic exchange of goods, services, and informations. Diterjemahkan
oleh Onno. W. Purbo: E-Commerce merupakan satu set dinamis teknologi,
aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen,
dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan
barang, pelavanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.
(http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/08/e-commerse-definisi-jenis-
tujuan.html).
Perkembangan transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce
tidak terlepas dari laju pertumbuhan internet, karena e-commerce berjalan
di atas jaringan internet. Pertumbuhan pengguna internet yang sedemikian
pesatnya merupakan suatu kenyataan yang membuat internet menjadi
salah satu media yang efektif bagi perusahaan maupun perorangan untuk
memperkenalkan dan menjual produk barang atau jasa mereka ke calon
pembeli atau konsumen di seluruh dunia. Hadirnya e-commerce
memungkinkan terciptanya persaingan yang sehat antar perusahaan kecil,
menengah dan besar dalam merebut pangsa pasar.
b. Jenis-jenis E-Commerce
Menurut Yahya Ahmad Zein, jenis-jenis hubungan hukum dan
ruang lingkup transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce (Yahya
Ahmad Zein, 2009:71), yaitu:
1) Business to Business
Merupakan sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis
atau dengan kata lain transaksi secara elektronik antar perusahaan
(dalam hal ini pelaku bisnis) dan dalam kapasitas atau volume
produksi yang besar. Para pengamat e-commerce mengakui bahwa
akibat terpenting dengan adanya sistem komersial yang berbasis web
tampak pada aspek Business to Business, aktivitas e-commerce dalam
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
ruang lingkup ini diajukan untuk menunjang kegiatan para pelaku
bisnis. Dalam suatu rangkaian distribusi, kehadiran internet dapat
menghubungkan semua aktivitas bisnis dengan bisnis lainnya, tidak
peduli di mana ia berada atau posisinya dalam rangkaian distribusi,
kemampuan itu secara langsung maupun tidak langsung sebenarnya
dapat mengancam lapisan penghubung tradisional seperti wholesaler
atau broker. Fasilitas yang disediakan internet memberikan sarana bagi
bisnis untuk berhubungan langsung dengan para pemasok atau
karenanya dapat menghapus peranan perantara seperti broker.
2) Business to Customer
Merupakan suatu transaksi bisnis secara elektronik yang
dilakukan pelaku usaha dengan pihak konsumen untuk memenuhi
suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu, banyak cara yang
digunakan untuk melakukan pendekatan dengan pihak konsumen,
antara lain dengan mekanisme toko online (electronic shopping mall)
atau bisa juga dengan menggunakan konsep portal seperti yang
menjadi trend saat ini. Electronic shopping mall memanfaatkan
website untuk menjajakan produk dan jasa pelayanan, para penjual
menyediakan semacam storefront yang berisikan katalog produk dan
pelayanan yang diberikan, dan para pembeli dapat melihat-lihat barang
apa saja yang dibelinya.
3) Costumer to Costumer
Merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan
antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada
saat tertentu pula. Segmentasi Customer to Customer ini sifatnya lebih
khusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen yang
memerlukan transaksi.
4) Customer to Business
Merupakan transaksi yang memungkinkan individu menjual
suatu barang kepada perusahaan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
c. Pengaturan E-commerce
Menurut pengaturan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan
bahwa para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi
dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
selama transaksi berlangsung. Sedangkan dalam pengaturan Pasal 17 ayat
(1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, disebutkan penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat
dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
Menurut pengaturan Pasal 18 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan antara lain:
1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik
mengikat para pihak.
2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku
bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi
Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas
Hukum Perdata Internasional.
4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan,
arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang
berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi
Elektronik internasional yang dibuatnya.
5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau
lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang
menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut,
didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
d. Mekanisme Penyelesaian Sengketa E-Commerce
Pasal 18 ayat (4) dan (5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada prinsipnya telah
menyebutkan perihal forum dalam penyelesaian sengketa yaitu: ”Para
pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan,
arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang berwenang
menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik (ayat
4). Apabila para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase,
atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang berwenang menangani
sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada
asas Hukum Perdata Internasional ayat (5)”.
Menurut Yahya Ahmad Zein, secara umum penyelesaian sengketa
pada dasarnya ada dua cara yang dapat digunakan yaitu litigasi dan non
litigasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi/badan peradilan biasanya
hanya dimungkinkan ketika para pihak sepakat. Kesepakatan ini tertuang
dalam penyelesaian sengketa dalam kontrak antara para pihak. Dalam
klausula tersebut biasanya ditegaskan bahwa jika timbul sengketa dari
hubungan bisnis mereka, mereka sepakat untuk menyerahkan sengketanya
kepada suatu pengadilan suatu negara tertentu. Sedangkan penyelesaian
sengketa non litigasi antara lain:
1) Negosiasi
Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar
dan paling tua digunakan. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi
merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa diselesaikan
oleh negosiasi ini tanpa adanya publisitas yang menarik perhatian
public. Alasan utamanya adalah karena dengan cara ini, para pihak
dapat mengawasi procedural penyelesaian sengketanya. Setiap
penyelesaian sengketanya pun didasarkan pada kesepakatan para
pihak.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
2) Mediasi
Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui pihak
ketiga. Pihak ketiga tersebut bisa individu (pengusaha) atau lembaga
atau organisasi profesi atau dagang. Mediator ikut serta secara aktif
dalam proses negosiasi, biasanya ia dengan kapasitasnya sebagai pihak
yang netral, berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan
saran penyelesaian sengketa.
3) Konsiliasi
Yang dimaksud konsiliasi adalah usaha yang dilakukan pihak
ketiga yang bersifat netral, untuk berkomunikasi dengan kelompok-
kelompok yang bersengketa secara terpisah, dengan tujuan untuk
mengurangi ketegangan dan mengusahakan ke arah tercapainya
persetujuan untuk berlangsungnya suatu proses penyelesaian sengketa.
Strategi ini lazim dipergunakan untuk mendamaikan para pihak yang
terlibat konflik yang tidak mungkin atau sulit menyelesaikannya
dengan saling berhadapan langsung dalam meja perundingan.
Konsiliasi mensyaratkan adanya pihak ketiga yang dapat diterima oleh
para pihak yang bersengketa.
4) Arbitrase
Berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa Arbitrase adalah cara
penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh
para pihak yang bersangkutan (Yahya Ahmad Zein, 2009:93-112).
e. Hukum yang Berlaku dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce
Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada prinsipnya telah
mengatur perihal hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa e-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
commerce yaitu: ”Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum
yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya (ayat
4). Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi
elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum
Perdata Internasional (3)”.
Menurut Yahya Ahmad Zein (2009:124), peran choice of law
dalam transaksi bisnis internasional yang menggunakan e-commerce
adalah hukum yang akan digunakan oleh badan peradilan dalam hal:
1) Menentukan keabsahan suatu kontrak dagang (dalam konteks ini
khusus berkaitan dengan sengketa transaksi bisnis internasional yang
menggunakan e-commerce);
2) Menafsirkan suatu kesepakatan-kesepakatan atau persetujuan dalam
kontrak yang dibuat para pihak;
3) Menetukan telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya suatu
prestasi yang menjadi objek kontrak tersebut (pelaksanaan suatu
kontrak dagang);
4) Menentukan akibat-akibat hukum dari adanya pelanggaran terhadap
kontrak yang telah disepakati para pihak.
Menurut Prof. Dr. Soedargo Gautama S.H. dalam bukunya
“Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia” (2007:130), ada
empat macam pilihan hukum dalam Hukum Perdata Internasional, yaitu:
1) Pilihan hukum secara tegas, di mana di dalam klasula kontrak tersebut
terdapat pilihan hukum yang dinyatakan secara tegas. Contohnya:
“This contract shall be governed by the laws of Republic of
Indonesia”. Dari klausula ini, jelas terllihat bahwa pilihan hukum para
pihak adalah hukum negara Indonesia.
2) Pilihan hukum secara diam-diam. Pada jenis ini para pihak memilih
hukum yang berlaku secara diam-diam. Maksud dari para pihak
mengenai pilihan hukum seperti ini disimpulkan dari sikap mereka, isi
dan bentuk perjanjian tersebut.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
3) Pilihan hukum yang dianggap atau yang disebut juga “presumptio
iuris”. Hakim menerima telah terjadi suatu pilihan hukum berdasarkan
dugaan-dugaan hukum belaka. Dalam hukum antar tata hukum
(HATAH) intern Indonesia dikenal lembaga penundukan hukum
secara dianggap.
4) Pilihan hukum secara hipotetis. Di sini, sebenarnya tidak ada satu
kemauan dari para pihak untuk memilih pilihan hukum. Hakimlah
yang melakukan pilihan hukum.
Selanjutnya Prof Dr Sudargo Gautama S.H. menerangkan bahwa
dalam hal tidak ada pilihan hukum yang ditentukan dalam perjanjian, ada
beberapa teori pilihan hukum dalam Hukum Perdata Internasional yang
bisa dipakai:
1) Teori Lex Loci Contractus menerangkan suatu kontrak ditentukan oleh
hukum di mana tempat kontrak itu dibuat, di mana ia diciptakan,
dilahirkan.
2) Teori Lex Loci Solutionis menerangkan pilihan hukum ditentukan dari
tempat di mana kontrak tersebut dilaksanakan. Teori ini digunakan
untuk menentukan akibat-akibat hukum dari suatu perjanjian.
3) Teori proper law of the contract menerangkan pilihan hukum
ditentukan dari “intention of the parties”. Jadi, dilihat maksud dari para
pihak, hukum mana yang akan diaplikasikan.
4) The most characteristic connection menerangkan pilihan hukum
didasarkan pada hukum negara mana yang memperlihatkan “the most
characteristic connection”. Jadi, dicari apa yang menjadi “center of
gravity” dari kontrak tersebut.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
B. Kerangka Pemikiran
Transaksi Perdagangan melalui Internet(E-Commerce)
Solusi atas Problematika yangDihadapi dalam Pelaksanaan
Kontrak Elektronik
Problematika yang Dihadapi dalamPelaksanaan Kontrak Elektronik
Keabsahan Kontrak Elektronikdalam Perspektif KUH Perdata
Kontrak Elektronik
PembeliPenjual
Bagan 1. Kerangka pemikiran
Kegiatan bisnis transaksi melalui internet yang dikenal dengan istilah
Electronic Commerce yaitu suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap
orang, karena transaksi jual beli secara elektronik ini dapat mengefektifkan dan
mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli
dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Di dalam transaksi melalui internet
ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya. Mereka menggunakan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
kontrak elektronik sebagai medianya, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi
diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik. Oleh karena itu, tidak ada
berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli konvensional.
Kontrak elektronik ini lahir dari kesepakatan antara penjual (merchant)
dan pembeli (buyer), di mana kesepakatan ini terjadi melalui website maupun e-
mail. Awal mula terjadinya kesepakatan antara penjual (merchant) dengan
pembeli (buyer) adalah adanya kepercayaan (trust). Kontrak elektronik ini
tentunya mengikat para pihak sebagaimana layaknya kontrak konvensional.
Pengaturan tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektonik yang berbunyi:”Transaksi elektronik
yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”.
Keabsahan kontrak elektronik tersebut dilihat dengan menggunakan Pasal
1320 KUH Perdata yang memuat syarat sahnya suatu perjanjian yang meliputi
kesepakatan, kecakapan, obyek tertentu serta sebab yang halal. Namun di dalam
perkembangannya sekarang, keabsahan kontrak elektronik itu juga dilihat dari
sudut pandang UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektonik. Di dalam pelaksanaan kontrak elektronik, mungkin saja terjadi
berbagai problematika yang menghambat. Problematika ini terjadi karena
perbedaan kepentingan antara penjual (merchant) dan pembeli (buyer). Tentunya
jika terjadi problematika maka harus ada solusi yang mampu menyelesaikan
problematika tersebut.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
34
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Keabsahan Kontrak Elektronik pada Transaksi Perdagangan melalui
Internet (E-Commerce) dalam Perspektif KUH Perdata Khususnya di CV
WoodOne Perkasa Sukoharjo
a. Proses Terjadinya Transaksi Perdagangan melalui Internet di CV
WoodOne Perkasa Sukoharjo
Proses terjadinya transaksi perdagangan melalui internet yang
dilakukan oleh CV WoodOne Perkasa Sukoharjo dapat dideskripsikan
dengan tahapan sebagai berikut.
1) Penawaran
Situs web CV WoodOne Perkasa yang beralamat di
http://www.woodoneperkasa.com/ menampilkan sebuah halaman
website seperti pada umumnya, dimana di dalamnya memuat home
yang berisi halaman awal situs itu sendiri dan profil CV WoodOne
Perkasa secara singkat. Halaman home tersebut juga memuat adanya
penawaran produk CV WoodOne Perkasa.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
Gambar 1. Halaman Home
Seorang buyer yang tertarik dengan penawaran yang diberikan
oleh CV WoodOne Perkasa tersebut, maka langkah selanjutnya yang
dilakukan oleh buyer adalah melihat produk seperti yang termuat
dalam halaman New Product. Halaman New Product ini memuat
bermacam-macam informasi produk yang ditawarkan. Penawaran yang
ditawarkan oleh CV WoodOne Perkasa berupa katalog barang yang
berupa nama barang, bentuk barang serta spesifikasi barang tersebut.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
Gambar 2. Halaman New Product 1
Gambar 3. Halaman New Product 2
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
2) Penerimaan
Seorang buyer tertarik dengan barang yang ditawarkan oleh CV
WoodOne Perkasa, maka selanjutnya buyer bisa mengakses halaman
Contact Us. Halaman Contact Us ini memuat informasi dimana buyer
dapat menghubungi CV WoodOne Perkasa. Dalam halaman Contact
Us terdapat kolom yang berisi pesan yang bisa disampaikan oleh buyer
kepada CV WoodOne Perkasa. Pesan dari buyer tersebut bisa berupa
pertanyaan mengenai produk secara detail baik bentuk, bahan, warna,
ukuran maupun harga barang.
Gambar 4. Halaman Contact Us
3) Lahirnya Kontrak Elektronik
Lahirnya kontrak elektronik merupakan bukti dari adanya
kesepakatan antara CV WoodOne Perkasa dengan buyer. Kontrak
elektronik antara CV WoodOne Perkasa dengan buyer dilakukan
melalui e-mail, dimana di dalam e-mail tersebut memuat terms and
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
condition yang ditawarkan oleh CV WoodOne Perkasa kepada buyer.
Kontrak elektronik ini berbentuk kontrak baku, dimana pihak buyer
harus menyetujui semua terms and condition yang diajukan oleh CV
WoodOne Perkasa.
Gambar 5. Halaman Company Term 1
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
Gambar 6. Halaman Company Term 2
4) Pembayaran
Metode pembayaran yang ditawarkan oleh CV WoodOne
Perkasa yaitu Telegraphic / Swift Wire Transfer (T/T). Telegraphic /
Swift Wire Transfer (T/T) adalah sebuah metode untuk mentransfer
uang dari satu orang atau lembaga (badan) yang lain. Telegraphic /
Swift Wire Transfer (T/T) dapat dibuat dari satu rekening bank ke
rekening bank lain atau melalui transfer uang tunai di kantor kas.
Pembayaran yang disyaratkan oleh CV WoodOne Perkasa adalah
harus dilakukan dengan uang muka 50% di awal diperlukan untuk
memulai produksi. Sisa pembayaran harus dilakukan pada faktur
setelah kontainer dimuat. Dokumen asli akan dikirim ke penerima
barang setelah menerima transfer (Hasil wawancara dengan Joko Tri
Setiyarto, manager dan marketing CV WoodOne Perkasa, tanggal 8
November 2010).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
Gambar 7. Halaman Pembayaran
5) Pengiriman
Pengiriman barang yang dilakukan CV WoodOne Perkasa
kepada buyer yaitu dengan menggunakan metode FOB (Free On
Board), dimana pihak penjual bertanggung jawab dari mengurus izin
ekspor sampai memuat barang di kapal yang siap berangkat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
Gambar 8. Halaman Pengiriman
b. Pemenuhan terhadap Syarat Syahnya Perjanjian
Menurut KUH Perdata, suatu perjanjian adalah bebas, tidak terikat
pada bentuk tertentu. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 yang berbunyi:
“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
Dalam kontrak elektronik ini, dapat diterapkan ketentuan dari Buku III
KUH Perdata tentang Hukum Perjanjian secara analogis. KUH Perdata
menyebutkan dalam Pasal 1313 yaitu
“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.
Jika mengacu pada Pasal 1313 KUH Perdata, maka suatu kontrak
elektronik dapat dianggap suatu bentuk perjanjian yang memenuhi pasal
tersebut.
Kontrak elektronik merupakan kontrak yang terjadi akibat suatu
transaksi elektronik (e-commerce). Secara garis besar, ilustrasi terjadinya
suatu transaksi elektronik (e-commerce) adalah sebagai berikut: Toko A
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
memiliki website (situs) yang di dalamnya terdapat segala informasi
produk yang dimiliki toko A termasuk pula harga, tata cara pembayaran,
dan penyerahan barang. Pembeli memilih barang yang diinginkannya dan
mengisi order form (formulir pesanan) yang tersedia atau mengirimkan e-
mail berisi pesanan barang. Selanjutnya pembeli harus melakukan
pembayaran sesuai dengan tata cara pembayaran yang telah ditentukan.
Setelah menerima formulir pesanan dan pembayaran dari pembeli, maka
toko A akan mengirimkan barang yang dipesan. Tampak bahwa proses
transaksi elektronik (e-commerce) dan transaksi konvensional memiliki
kesamaan. Baik dalam transaksi elektronik (e-commerce) maupun dalam
transaksi konvensional terdapat proses penawaran, penerimaan penawaran
(pembelian), pembayaran, dan penyerahan barang. Perbedaan antara kedua
transaksi tersebut hanyalah bahwa transaksi elektronik (e-commerce)
dilakukan tanpa tatap muka dan prosesnya terjadi lebih cepat serta lebih
mudah. Karena tidak ada perbedaan konsep antara kedua jenis transaksi
tersebut, maka suatu kontrak yang terjadi dalam transaksi elektronik (e-
commerce) pada dasarnya adalah sama dengan kontrak yang terjadi dalam
transaksi konvensional dan dengan demikian hal-hal yang berlaku
mengenai kontrak konvensional dapat diberlakukan pula untuk kontrak
elektronik.
Syarat sahnya kontrak elektronik dapat disamakan dengan syarat
sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1320 KUH
Perdata yang menyebutkan sebagai berikut:
1) Adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara
satu pihak atau lebih dengan pihak lain. Suatu kesepakatan selalu
diawali dengan adanya suatu penawaran oleh satu pihak dan
penerimaan oleh pihak lain (Salim H.S, 2007:9).
Suatu kesepakatan biasanya selalu diawali dengan adanya
penawaran oleh suatu pihak dan dilanjutkan dengan adanya tanggapan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
berupa penerimaan oleh pihak lain, jika penawaran tersebut tidak
ditanggapi atau direspon oleh pihak lain, maka tidak akan mungkin
tercipta kesepakatan, oleh karena itu diperlukan dua pihak untuk
melahirkan suatu kesepakatan (Yahya Ahmad Zein, 2009:55).
Kesepakatan dapat diketahui dengan mudah dalam kontrak
bisnis secara langsung sebab kesepakatan dapat langsung diberikan
secara lisan maupun tulisan, akan tetapi dalam transaksi bisnis melalui
e-commerce kesepakatan dalam perjanjian tersebut tidak diberikan
secara langsung melainkan melalui media elektronik berupa internet.
Pihak yang memberikan penawaran dalam transaksi bisnis
yang menggunakan e-commerce adalah pihak penjual yang dalam hal
ini menawarkan barang-barang dagangannya melalui situs web
(website). Semua pihak pengguna internet dapat masuk untuk melihat-
lihat toko virtual tersebut atau untuk membeli barang yang mereka
butuhkan. Jika memang pembeli tertarik untuk membeli suatu barang
maka ia hanya perlu mengklik barang yang sesuai dengan
keinginannya, biasanya setelah pesanan tersebut sampai kepada
penjual, maka penjual akan mengirimkan e-mail untuk
mengkonfirmasi pesanan tersebut kepada pembeli.
Lahirnya kontrak elektronik dalam transaksi perdagangan di
CV WoodOne terjadi melalui e-mail. Pihak buyer dengan CV
WoodOne Perkasa saling mengirimkan e-mail sehingga nantinya dapat
terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Lahirnya kontrak secara
elektronik dapat melalui media sebagai berikut:
a) Lahirnya kontrak melalui e-mail.
Surat elektronik seringkali dilihat sama dengan sistem surat
(pos) akan tetapi berbentuk digital. Komunikasi e-mail merupakan
komunikasi langsung antara para pihak seperti halnya komunikasi
melalui telepon, namun komunikasi ini tidak seketika atau spontan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
seperti layaknya telepon, telex ataupun faks. Apabila kontak
melalui telepon, telex ataupun faks, pengirim dapat secara seketika
memeriksa bahwa pengiriman telah berhasil, dengan faks dan telex
pengirim dapat menerima laporan pengiriman. Dengan demikian
komunikasi e-mail berbeda dengan cara komunikasi-komunikasi
tersebut. Memang dalam komunikasi e-mail kita dapat meminta
laporan penerimaan, akan tetapi itu sebenarnya hanya tanda
pengiriman telah dikirim kepada kotak surat (mailbox) pengguna
bukan langsung pada penggunaannya.
Pesan melalui email itu lebih terbagi-bagi dibandingkan
panggilan telepon atau transmisi melalui mesin faks. Hal ini
dikarenakan sebuah pesan yang dikirimkan melalui e-mail dipecah
menjadi paket-paket kecil yang akan dikirimkan melalui rute-rute
yang berbeda-beda. Pengirim tidak dapat menjamin bahwa paket-
paket tersebut akan tiba keseluruhannya atau paket tersebut sampai
(Rosa Agustina, 2008:10).
Transaksi dengan menggunakan e-mail dapat dilakukan
dengan cara mudah di mana dalam hal ini kedua belah pihak harus
memenuhi syarat yaitu memiliki e-mail address selanjutnya
sebelum melakukan transaksi, customer sudah mengetahui e-mail
yang akan dituju dan jenis barang serta jumlah yang akan dibeli,
kemudian customer menulis nama produk dan jumlah produk,
alamat pengiriman, dan metode pembayaran yang digunakan.
Customer selanjutnya akan menerima konfirmasi dari merchant
mengenai order barang yang telah dipesan tersebut (Yahya Ahmad
Zein, 2009:36).
Dengan demikian maka kontrak-kontrak melalui e-mail
tunduk pada teori the postal rule. Teori ini menyatakan bahwa jika
pengirim penawaran menghendaki penerimaan dengan surat, maka
penawaran dianggap setelah surat dikirimkan kemudian pada saat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
e-mail yang menyatakan penerimaan penawaran dikirimkan dari
penerima maka kontrak tersebut lahir.
b) Lahirnya kontrak melalui website.
Perbedaan utama antara kontrak melalui website dengan
kontrak melalui email, yaitu apabila dilihat dari sifatnya,
kontrak melalui website terjadi seketika sedangkan email tidak.
Walaupun keduanya memiliki proses yang sama, yaitu sama-
sama terkait hubungan antara client dan server, namun dalam
komunikasi melalui website sifatnya seketika sementara e-mail
tidak seketika (Rosa Agustina, 2008:10).
Model transaksi melalui website yaitu dengan cara di
mana merchant menyediakan daftar atau katalog barang yang
dijual disertai dengan deskripsi produk yang dijual dalam
website yang telah dibuat oleh merchant. Pada model transaksi
ini dikenal istilah order form dan shopping cart (Yahya Ahmad
Zein, 2009:36).
Belanja dengan menggunakan order form merupakan
salah satu belanja yang sering digunakan dalam bisnis e-
commerce. Merchant menyediakan daftar atau katalog barang
(product table) yang dijual, biasanya produk yang dijual tidak
divisualisasikan dalam bentuk gambar, akan tetapi dalam
deskripsi produk. Selain tabel produk, ditawarkan juga jenis
pembayaran. Jenis-jenis pembayaran yang ditawarkan berbeda-
beda sesuai dengan layanan yang disediakan oleh merchant,
seperti dengan credit card, transfer lewat bank, check, dan lain-
lain. Pada saat pengiriman form, customer juga diminta untuk
mengisi formulir yang bersifat informasi kontak untuk
customer. Bila pembayaran menggunakan credit card, maka
form akan diisi dengan mengisi jenis atau tipe credit card,
nomor credit card, tanggal kadaluarsa (expire date) serta
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
informasi pemegang kartu (cardholder). Setelah pengisian
order form dilakukan selanjutnya akan disediakan tombol
untuk konfirmasi order, biasanya digunakan tombol Submit dan
tombol Reset. Jika diklik tombol Reset, maka proses akan
mereset semua pilihan dan informasi yang telah dimasukkan
oleh customer dan dapat diulang dari awal. Jika yang diklik
adalah tombol Submit, maka proses akan dilanjutkan ke tahap
pengesahan dan pengecekan order. Selanjutnya jika informasi
yang dikirimkan oleh customer telah memenuhi persyaratan
atau dinyatakan valid, maka merchant akan mengirimkan berita
konfirmasi kepada customer dalam bentuk e-mail. Dengan
demikian untuk kontrak-kontrak yang sifatnya adalah seketika
maka teori yang digunakan adalah teori penerimaan
(acceptance theory). Teori penerimaan menyatakan bahwa
kesepakatan terjadi pada saat diterimanya pernyataan kehendak
yang menyetujui atau menerima penawaran oleh pihak yang
menawarkan.
2) Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
Kecakapan adalah kecakapan atau kemampuan untuk
melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah
perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang
yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang
cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum,
sebagaimana yang ditentukan undang-undang. Orang-orang
yang cakap/wenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah
orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah
berumur 21 tahun dan/atau sudah kawin. Orang yang tidak
berwenang untuk melakukan perbuatan hukum:
(1) anak di bawah umur (minderjarigheid),
(2) orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
(3) istri (Pasal 1330 KUH Perdata).
Akan tetapi, dalam perkembangannya istri dapat melakukan
perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 UU
Nomor 1 Tahun 1974 Jo. SEMA No.3 Tahun 1963 (Salim H.S,
2007:10).
Transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce sangat
sulit menentukan seseorang yang melakukan transaksi telah
dewasa atau tidak berada di bawah pengampuan karena proses
penawaran dan penerimaan secara tidak langsung dilakukan,
akan tetapi hanya melalui media virtual yang rawan kamuflase,
rekayasa, dan penipuan. Akan tetapi sebagaimana layaknya
transaksi bisnis biasa yang menggunakan e-commerce ini
adalah orang yang tidak cakap, pihak yang dirugikan atas
perjanjian tersebut dapat menuntut agar perjanjian itu
dibatalkan (Yahya Ahmad Zein, 2009:59).
Pemenuhan syarat kecakapan dalam transaksi
perdagangan melalui internet (e-commerce) yang dilakukan
oleh CV WoodOne Perkasa dengan buyer adalah adanya
kepemilikan rekening suatu bank oleh buyer. Form kontrak
elektronik yang disodorkan oleh CV WoodOne Perkasa kepada
buyer memuat adanya rekening bank, dimana didalamnya
berisi nama pemilik dan nomor rekening. Pihak CV WoodOne
Perkasa melakukan pengecekan terhadap rekening bank yang
diberikan oleh buyer untuk memastikan validitas data yang
dimasukkan buyer. Apabila data rekening bank tersebut benar-
benar dimiliki oleh buyer, maka transaksi perdagangan yang
dilakukan oleh para pihak dapat dilanjutkan. Akan tetapi, jika
data rekening bank yang diberikan oleh buyer tersebut fiktif
maka transaksi perdagangan yang terjadi langsung dibatalkan
oleh pihak CV WoodOne Perkasa. Kepemilikan rekening bank
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
ini diasumsikan bahwa setiap pemilik rekening bank telah
dianggap cakap dan dewasa karena setiap pembukaan sebuah
rekening pada suatu bank dibutuhkan identitas diri dari
seseorang yang akan menjadi pemilik rekening tersebut.
Biasanya pembukaan sebuah rekening bank membutuhkan
tanda identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)
ataupun Surat Izin Mengemudi (SIM), yang mana keduanya
menjadi indikator seseorang sudah dianggap dewasa dan cakap.
Gambar 9. Para Pihak
Indikator dari kecakapan dalam transaksi perdagangan
melalui internet yang dilakukan oleh CV WoodOne Perkasa ini
adalah adanya tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik
ini memuat identitas yang menunjukkan status subyek hukum
para pihak. Tanda tangan elektronik yang diberikan oleh pihak
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
CV WoodOne Perkasa dilakukan oleh Joko Tri Setiyarto selaku
manager dan marketing CV WoodOne Perkasa sedangkan
tanda tangan elektronik dari pihak buyer dilakukan oleh buyer
itu sendiri. Tanda tangan elektronik kedua belah pihak ini dapat
dilihat oleh masing-masing pihak dengan menggunakan
software Adobe Professional 9.0. Menurut pengaturan Pasal 1
ayat (12) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik adalah tanda
tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan,
terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya
yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
Tanda tangan elektronik ini memiliki kekuatan hukum
dan akibat hukum yang sah sebagaimana pengaturannya dalam
Pasal 11 ayat (1) yang mengatur pemenuhan persyaratan tanda
tangan elektronik. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi
antara lain:
(1) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya
kepada Penanda Tangan;
(2) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses
penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa
Penanda Tangan;
(3) Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang
terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
(4) Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang
terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah
waktu penandatanganan dapat diketahui;
(5) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi
siapa Penandatangannya; dan
(6) Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda
Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi
Elektronik yang terkait.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
3) Adanya suatu hal tertentu.
Berbagai literatur menyebutkan bahwa yang menjadi
objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi
adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang
menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri atas:
(1) memberikan sesuatu,
(2) berbuat sesuatu, dan
(3) tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata) (Salim
H.S, 2007:10).
Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian,
merupakan suatu prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu
perjanjian, merupakan obyek perjanjian. Prestasi itu harus
tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya,
apa yang diperjanjikan ini harus cukup jelas, ditentukan
jenisnya meskipun jumlahnya tidak boleh disebutkan asal dapat
dihitung atau ditetapkan. Undang-undang juga tidak
mengharuskan barang tersebut sudah ada atau belum di tangan
debitur pada saat perjanjian dibuat dan jumlahnya juga tidak
perlu disebutkan yang penting kemudian dapat dihitung atau
ditetapkan (Yahya Ahmad Zein, 2009:60).
Apabila melihat pada Pasal 1458 KUH Perdata, yang
mengatakan:
“Jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.
Maka dengan lahirnya kata sepakat itulah menyebabkan
lahirnya sebuah perjanjian dan pada saat itu pula menyebabkan
timbulnya hak dan kewajiban.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
Pasal 1333 juga menyebutkan bahwa
“Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”
Sehingga obyek yang diperjanjikan harus mempunyai barang
beserta jumlah maupun jenisnya sebagai pokok dari perjanjian
yang telah dibuat. Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah
obyek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu
atau paling sedikit dapat ditentukan, sehingga berdasar definisi
tersebut maka suatu kontrak e-commerce haruslah
menyebutkan mengenai obyek dari kontrak tersebut.
Setelah melakukan penelitian di CV WoodOne Perkasa,
dapat diketahui bahwa di dalam website resmi yang dimilikinya
terdapat penawaran berbagai macam produk furniture, dimana
produk yang ditawarkan antara lain furniture ruang tidur,
furniture ruang makan serta furniture ruang keluarga. Selain
menampilkan produk tersebut dalam bentuk gambar,
ditampilkan juga deskripsi mengenai informasi, dan spesifikasi
dari produk tersebut.
Suatu hal tertentu dalam hal ini yaitu adanya suatu
benda yang dijadikan obyek dalam suatu perjanjian. Jika
dihubungkan dengan apa yang ada dalam e-commerce yang
menyediakan berbagai macam produk yang ditawarkan serta
buyer bebas memilih terhadap salah satu atau beberapa jenis
produk yang dinginkannya, maka apa yang dipilih buyer
tersebut menjadi obyek dalam perjanjian.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
Gambar 10. Obyek perjanjian
4) Adanya suatu sebab yang halal.
Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengetian
orzaak (kausa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata
hanya disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah
terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang,
kesusilaan, dan ketertiban umum. Hoge Raad sejak tahun 1927
mengartikan orzaak sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para
pihak (Salim H.S, 2007:11). Penjelasan dari suatu perbuatan
yang dilarang oleh undang-undang adalah apabila di dalam
undang-undang tidak memperbolehkan adanya suatu perbuatan
dan larangan tersebut dilanggar maka perbuatan itu akan
mendapatkan sanksi yang tegas.
Kata ”causa” berasal dari bahasa latin artinya ”sebab”,
sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat
perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian, tetapi
yang dimaksud dengan causa yang halal dalam Pasal 1320
KUH Perdata itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan
sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang
menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak
(Yahya Ahmad Zein, 2009:61).
Suatu sebab yang halal berarti perjanjian yang dibuat
para pihak harus dilakukan berdasarkan itikad baik.
Berdasarkan Pasal 1335 KUH Perdata yang berbunyi:
“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.”
Suatu perjanjian tanpa sebab tidak mempunyai kekuatan, sebab
dalam hal ini adalah tujuan dibuatnya sebuah perjanjian.
Tujuan dari perjanjian berarti isi perjanjian itu sendiri yang
dibuat oleh kedua belah pihak, sedangkan isi perjanjian adalah
yang dinyatakan tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak
dan kewajiban yang ditimbulkan dari hubungan hukum
(perjanjian) yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut.
Kontrak elektronik yang dibuat oleh CV WoodOne
Perkasa dengan buyer hanya sebatas pada perjanjian jual beli
produk furniture, dimana perjanjian ini tidaklah bertentangan
dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Adapun mengenai isi perjanjian itu sendiri adalah pihak CV
WoodOne Perkasa sebagai merchant menyediakan berbagai
macam kebutuhan produk furniture bagi buyer serta berhak
mendapatkan pembayaran atas produk furniture yang dibeli
oleh buyer sedangkan pihak buyer berhak mendapatkan produk
furniture yang dibelinya dari CV WoodOne Perkasa selaku
merchant.
Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif,
karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.
Adapun syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
54
karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama
dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat
dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan kepada
pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya.
Akan tetapi, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka
perjanjian itu tetap dianggap sah. Apabila syarat ketiga dan
keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi
hukum. Artinya, dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada
(Salim H.S, 2007:11).
Dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut,
maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat bagi para
pihak yang membuatnya. Menurut ketentuan Pasal 1338 KUH
Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah, yakni memenuhi
syarat-syarat Pasal 1320 KUH Perdata tersebut berlaku sebagai
undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan tidak
dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak serta
harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Kontrak yang berlaku dianggap sebagai undang-undang
bagi para pihak, artinya para pihak harus menaati kontrak
tersebut sama dengan menaati undang-undang. Apabila salah
satu pihak ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat,
maka ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang
yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum.
Hal ini menimbulkan penafsiran bahwa barangsiapa melanggar
perjanjian ia akan mendapat hukuman seperti yang telah
diterapkan dalam undang-undang. Kontrak mempunyai
kekuatan mengikat dan memaksa, dalam perkara perdata
hukuman bagi pelanggar kontrak ditetapkan oleh hakim
berdasarkan undang-undang atas permintaan pihak lainnya,
menurut undang-undang pihak yang melanggar perjanjian itu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
55
diharuskan membayar ganti kerugian (Pasal 1243 KUH
Perdata), kontraknya dapat diputuskan (Pasal 1266 KUH
Perdata), dan menanggung beban resiko (Pasal 1237 ayat 2
KUH Perdata).
c. Pemenuhan terhadap Asas-Asas Perjanjian dalam KUH Perdata
Kontrak elektronik pada dasarnya sama saja dengan kontrak
konvensional, hanya saja berbeda bentuknya. Kontrak elektronik dalam
Hukum Indonesia terletak dalam bidang hukum perdata, maka dari itu
kontrak elektronik mempunyai asas-asas yang sama dengan hukum
perjanjian pada umumnya. Menurut Mariam Darus Badrulzaman
(1994:42), asas-asas dalam hukum kontrak antara lain:
1) Asas Konsensualisme
Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338
KUH Perdata di dalamnya ditemukan istilah “semua”. Kata-kata
“semua” menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk
menyatakan keinginannya (will), yang rasanya baik untuk menciptakan
perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan
mengadakan perjanjian.
Konsensual artinya perjanjian itu terjadi sejak adanya kata
sepakat antara para pihak. Perjanjian tersebut dinyatakan sah dan
mempunyai akibat hukum sejak terjadinya kesepakatan antara para
pihak mengenai isi dari perjanjian yang dimaksudkan. Pasal 1320
KUH Perdata menyebutkan kata sepakat merupakan salah satu syarat
sahnya suatu perjanjian, sehingga antara para pihak haruslah sepakat
melakukan suatu perjanjian.
Kontrak dalam e-commerce antara merchant dengan buyer
terjadi dalam bentuk suatu kontrak yang tertulis, dimana kontrak
tertulis tersebut tidak seperti kontrak konvensional yang menggunakan
kertas, melainkan suatu bentuk tertulis yang menggunakan data digital
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
56
atau kontrak paperless, dimana kehendak untuk mengikatkan diri para
pihak ditimbulkan karena adanya persamaan kehendak. Kontrak dalam
e-commerce terjadi ketika merchant menyodorkan form yang berisi
terms dan condition kontrak dan buyer melakukan persetujuan
terhadap isi kontrak tersebut sebagai tanda persetujuan, sehingga hal
ini menunjukan adanya persamaan kehendak antara merchant dengan
buyer.
2) Asas Kepercayaan
Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus
dapat menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak bahwa satu
sama lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Tanpa adanya
kepercayaan, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh
para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya
kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai
undang-undang.
Untuk memberikan kepercayaan kepada buyer di dalam
melakukan transaksi, pihak merchant menegaskan bahwa ia
memberikan pelayanan sesuai dengan kemampuannya. Hal ini tertuang
dalam bagian profil website, sehingga dengan demikian dapat
memberikan kepercayaan dan kepuasan kepada buyer terhadap produk
yang telah dibelinya.
3) Asas Kekuatan Mengikat
Terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan dan juga
terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan
dan kepatuhan, dan kebiasaan akan mengikat para pihak. Asas
kekuatan mengikat (asas pacta sunt servanda) dapat ditemukan di
dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu:
“Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
57
Kontrak e-commerce yang terjadi antara merchant dengan
buyer mengenai hal yang disepakati memberikan pengertian bahwa
kesepakatan tersebut akan menimbulkan kewajiban hukum antar para
pihak. Kewajiban tersebut mengikat para pihak untuk melakukan
prestasinya. Dengan adanya kontrak yang telah disepakati oleh
merchant dengan buyer maka kontrak tersebut mengikat bagi kedua
belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya.
4) Asas Keseimbangan
Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan
melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan
kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk
menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur
memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad
baik. Dapat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat
diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik,
sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.
Dalam transaksi e-commerce yang terjadi, pihak merchant
mengharuskan pihak buyer untuk memenuhi persyaratan yang diminta
oleh pihak merchant. Apabila hal ini dapat dipenuhi, maka pihak
merchant akan melayani semua keinginan yang diminta oleh pihak
buyer sepanjang sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama.
5) Asas Kepastian Hukum
Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung
kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat
perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.
Mengenai masalah kepastian hukum, pihak merchant telah
memberikan kepastian bahwa apabila terjadi sengketa dengan buyer
maka penyelesaian yang digunakan adalah dengan menempuh jalur
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
58
musyawarah karena pada awal terjadinya kesepakatan hanya dengan
mengandalkan kepercayaan (trust) masing-masing pihak.
2. Problematika yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik
pada Transaksi Perdagangan melalui Internet (E-Commerce) dalam
Perspektif KUH Perdata Khususnya di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo
Problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan kontrak elektronik
yang meliputi proses penawaran, penerimaan, lahirnya kontrak elektronik,
pembayaran maupun pengiriman tidak ada masalah maupun kendala yang
dihadapi serta belum pernah terjadi adanya sengketa dengan pihak buyer.
Adapun problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan kontrak elektronik
yang ada pada CV tersebut hanyalah berupa masalah teknis antara lain (hasil
wawancara dengan Joko Tri Setiyarto, manager dan marketing CV Woodone
Perkasa tanggal 8 November 2010):
a. Keterlambatan kiriman produk setengah jadi dari supplier.
b. Keterlambatan kiriman bahan finishing dari supplier.
c. Keterlambatan kiriman hardware pendukung produk dari supplier.
CV WoodOne Perkasa tidak hanya memproduksi produk furniture
sendiri, tetapi juga bekerja sama dengan perusahaan lain, dimana
perusahaan lain tersebut bertindak sebagai supplier yang menyediakan
kebutuhan bagi CV WoodOne Perkasa di dalam menghasilkan produk-
produk furniture. Supplier tersebut menyediakan kebutuhan antara lain
produk setengah jadi, bahan finishing, serta hardware pendukung produk.
Di dalam hubungannya dengan supplier yang menyediakan kebutuhan
bagi CV WoodOne Perkasa terdapat sebuah problematika, dimana terjadi
keterlambatan kiriman kebutuhan dari supplier. Hal ini dapat dikatakan
sebagai wanprestasi yang dilakukan oleh supplier, dimana supplier
terlambat memenuhi kewajiban yang telah disepakati bersama. Solusi
untuk mengatasi hal adalah pihak CV WoodOne memberikan penalty
kepada supplier yaitu menunda pembayaran atas kiriman yang diberikan
oleh supplier.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
59
Keterlambatan pengiriman barang dari supplier kepada CV
WoodOne Perkasa ini tentunya menimbulkan wanprestasi bagi CV
WoodOne Perkasa kepada buyer. Untuk mengatasi problematika berupa
wanprestasi keterlambatan pengiriman barang kepada buyer, maka pihak
CV WoodOne Perkasa melakukan ganti kerugian berupa pembayaran
denda sebesar 2,5% per minggu dari total invoice yang dipesan oleh buyer.
d. Kerusakan alat produksi.
Berkaitan dengan masalah kerusakan alat produksi ini tentunya
menghambat proses produksi produk-produk. Akibat yang ditimbulkan
dari adanya masalah teknis ini adalah terlambatnya jangka waktu
penyelesaian akhir produk-produk yang semestinya dapat dihasilkan.
Solusi dari masalah teknis ini berupa perbaikan/servis atas alat-alat
produksi yang mengalami kerusakan.
e. Keterlambatan pembayaran dari buyer.
Cara yang paling umum digunakan ketika seseorang di dalam
melakukan pembayaran terhadap produk atau jasa yang dibelinya dalam
transaksi e-commerce adalah membayar langsung dengan alat pembayaran
yang sah (uang) secara tunai (cash), dengan menggunakan kartu kredit
(credit card), kartu debit (debet card), cek pribadi (personal check), atau
transfer antar rekening.
Metode pembayaran yang ditetapkan CV WoodOne Perkasa atas
transaksi perdagangan yang dilakukan buyer adalah menggunakan
Telegraphic / Swift Wire Transfer (T/T). Telegraphic / Swift Wire Transfer
(T/T) adalah sebuah metode untuk mentransfer uang dari satu orang atau
lembaga (badan) yang lain. Proses dari Telegraphic / Swift Wire Transfer
(T/T) adalah
1) Seorang yang ingin melakukan transfer mendatangi sebuah bank dan
bank memberikan perintah untuk mentransfer sejumlah uang tertentu.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
60
2) Bank mengirimkan pesan, melalui sistem yang aman ke bank
penerima, meminta bahwa pembayaran sesuai dengan instruksi yang
diberikan.
3) Pesan ini juga berisi petunjuk penyelesaian.
Metode ini dipandang lebih aman dibandingkan dengan metode
pembayaran Letter of Credit (L/C) dikarenakan dalam metode pembayaran
Letter of Credit (L/C) ini rawan dengan berbagai macam pemalsuan.
Pemalsuan yang biasa terjadi di dalam L/C ini berupa pemalsuan identitas
pemilik L/C.
Sisa pembayaran harus dilakukan setelah kontainer dimuat.
Dokumen asli yang berisi purchase order maupun dokumen ekspor impor
akan dikirimkan ke buyer setelah CV WoodOne Perkasa menerima semua
pembayaran. Namun yang menjadi permasalahan disini hanyalah pihak
buyer terlambat dalam melakukan pembayaran setelah barang dikirimkan.
Untuk mengatasi hal ini, CV WoodOne Perkasa menahan untuk
mengirimkan semua dokumen yang diperlukan oleh buyer sampai buyer
melunasi semua pembayaran.
f. Komplain buyer mengenai Quality Product dari CV WoodOne Perkasa.
Quality Control, dimana pihak buyer tidak merasa puas atas
produk yang telah dibelinya dari CV WoodOne Perkasa. Quality Control
ini meliputi warna produk, kerajinan produk, kebersihan produk maupun
packing produk. Warna produk yang dimaksud di sini adalah warna
produk yang diterima buyer tidak sesuai dengan sampel yang dilihat oleh
buyer. Kerajinan produk yang dimaksud di sini adalah ada sedikit cacat
yang terdapat pada produk yang diterima buyer. Kebersihan produk yang
dimaksud di sini adalah adanya debu-debu yang menempel pada produk.
Packing produk yang dimaksud di sini adalah packing produk tersebut
mengalami kerusakan selama perjalanan dari CV WoodOne Perkasa
menuju tujuan buyer. Adapun solusi yang ditawarkan oleh CV WoodOne
Perkasa berupa:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
61
1) buyer melakukan servis perbaikan sendiri kemudian CV WoodOne
Perkasa mengganti seluruh biaya servis perbaikan itu.
2) CV WoodOne Perkasa mengirimkan tenaga servis perbaikan kepada
buyer untuk memperbaiki Quality Control yang menjadi komplain
buyer.
g. Faktor cuaca
Berkaitan dengan masalah berupa faktor cuaca ini menyebabkan
terhambatnya proses finishing produk. Produk-produk furniture sangat
membutuhkan sinar matahari yang cukup untuk proses pengeringan
sehingga hasil dan kualitas yang dihasilkan menjadi bagus. Untuk
mengatasi solusi atas masalah non teknis ini dibuatlah sebuah ruangan
khusus berupa ruangan pemanas yang berfungsi menggantikan sinar
matahari untuk proses finishing produk.
Kontrak elektronik yang terdapat pada CV WoodOne Perkasa tidak
mencantumkan adanya klausula-klausula yang memuat mekanisme
penyelesaian sengketa serta pilihan hukum yang dipilih jika terjadi sengketa
dengan buyer. Ini tentunya bisa menimbulkan masalah hukum antara
merchant dengan buyer. Untuk menghindari hal tersebut, hendaknya pihak CV
WoodOne Perkasa mencantumkan adanya klausula-klausula yang memuat
mekanisme penyelesaian sengketa serta pilihan hukum yang dipilih (choice of
law). Adapun mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi (choice of forum)
yang bisa dipilih antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
Sedangkan pilihan hukum (choice of law) yang bisa dipilih yaitu dengan
menggunakan teori the most characteristic connection yang menerangkan
hukum pihak yang paling banyak melakukan prestasi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
62
62
BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai keabsahan
kontrak elektronik pada transaksi perdagangan melalui internet (e-commerce)
dalam perspektif KUH Perdata, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:
1. Kontrak elektronik dalam transaksi perdagangan melalui internet (e-
commerce) yang terdapat pada CV WoodOne Perkasa Sukoharjo diketahui
telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang termuat
dalam Pasal 1320 KUH Perdata serta memenuhi asas-asas perjanjian.
2. Problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan kontrak elektronik berupa
masalah teknis yaitu keterlambatan kiriman produk setengah jadi dari
supplier, keterlambatan kiriman bahan finishing dari supplier,
keterlambatan kiriman hardware pendukung produk dari supplier,
kerusakan alat produksi, keterlambatan pembayaran dari buyer, komplain
buyer mengenai Quality Product dari CV WoodOne Perkasa, serta faktor
cuaca. Sedangkan solusi untuk mengatasi problematika tersebut yaitu
apabila supplier melakukan wanprestasi berupa terlambat memenuhi
kewajiban yang telah disepakati bersama maka pihak CV WoodOne
memberikan penalty kepada supplier yaitu menunda pembayaran atas
kiriman yang diberikan oleh supplier; apabila terdapat kerusakan pada alat
produksi, solusi yang diberikan adalah melakukan perbaikan/servis pada
alat produksi tersebut; apabila buyer terlambat melakukan pembayaran,
maka CV WoodOne Perkasa menahan untuk mengirimkan semua
dokumen yang diperlukan oleh buyer sampai buyer melunasi semua
pembayaran; apabila buyer tidak merasa puas atas kualitas produk yang
dibelinya dari CV WoodOne Perkasa, maka CV WoodOne Perkasa
menawarkan solusi yaitu: (a) buyer melakukan servis perbaikan sendiri
kemudian CV WoodOne Perkasa mengganti seluruh biaya servis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
63
perbaikan itu, (b) CV WoodOne Perkasa mengirimkan tenaga servis
perbaikan kepada buyer untuk memperbaiki Quality Control yang menjadi
komplain buyer; penanganan terhadap problematika yang dihadapi berupa
faktor cuaca yang menghambat proses produksi adalah pembuatan ruang
pemanas yang berfungsi menggantikan sinar matahari di dalam proses
finishing sebuah produk. Sedangkan problematika yang dihadapi berkaitan
dengan masalah hukum belum pernah terjadi.
B. Saran
1. Pelaksanaan kontrak elektronik di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo
idealnya mencantumkan klausula-klausula yang berisi penyelesaian
sengketa sehingga apabila terjadi masalah dengan pihak buyer maka sudah
ada acuan dalam menyelesaikan masalah yang timbul sehingga tidak
hanya mengandalkan saling percaya (trust) para pihak semata.
2. CV WoodOne Perkasa Sukoharjo sebaiknya melakukan pendaftaran
desain industri yang dimilikinya sehingga hasil-hasil produksi yang
dihasilkannya dapat dilindungi oleh Undang-Undang dari penjiplakan oleh
pihak lain.