faktor adopsi layanan e-government jenis layanan...

102

FAKTOR ADOPSI LAYANAN E-GOVERNMENT JENISLAYANAN KOMUNIKASI

Rahadian Bisma, Tony Dwi SusantoJurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Kampus Keputih, Sukolio Surabaya 60111Telp: (031)5999944, Fax:(031)5964965

Email: [email protected]

Abstract

Provision of public services through e-government system has been proven to improve the quality of public services and public confidences to the government. But unfortunately, the results showed the low level of acceptance and the utilizations of e-government services in the developing countries. Although an understanding about the benefits of e-government system has been known by the people but in the reality does not trusted people who are really willing to use it. After that, the potential benefits of a large investment of e-government system in Indonesia is not able to be enjoyed, even most likely be in vain. This study aims to examine and identify the factors that influence individual users (businesses and the general public) to be willing to use e-government interaction type of communication that has been provided by the government. This study uses SEM-PLS method involving 93 respondents and produce factors attitudes or behavior, perceptions of easy of use, and perceive the image, and self-efficacy are the factors that influence the use of e-government intentions. The factors such adoption will be examined further in the process of implementation about those applications design, service management, until the supporting of the e-government services which place in Indonesia

Abstrak

Penyediaan layanan publik melalui sistem e-goverment telah terbukti mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Namun sayangnya, hasil penelitian menunjukkan masih rendahnya tingkat penerimaan dan pemanfaatan layanan e-government di negara berkembang. Meskipun pemahaman tentang manfaat sistem e-government telah diketahui oleh masyarakat namun dalam kenyataannya tidak menjamin masyarakat benar-benar bersedia menggunakannya. Akibatnya, potensi manfaat dari investasi besar sistem e-government di Indonesia selama ini tidak dapat dinikmati, bahkan kemungkinan besar akan sia-sia. Penelitian ini bertujuan meneliti dan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi individu pengguna (pelaku bisnis dan masyarakat umum) untuk bersedia menggunakan layanan e-government jenis interaksi komunikasi yang telah disediakan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode SEM-PLS dengan melibatkan 93 responden dan menghasilkan faktor sikap / perilaku, persepsi easy of use, dan perceive image, dan self-efficacy yang menjadi faktor yang mempengaruhi niat penggunaan e-government. Faktor-faktor adopsi tersebut selanjutnya akan dikaji implementasinya dalam proses desain aplikasinya, manajemen layanan, hingga kebijakan pendukung layanan e-government yang ada di Indonesia.

Kata kunci : faktor adopsi, e-government, interaksi pengguna, layanan komunikasi, SEM

1. PENDAHULUAN

Penggunaan internet juga dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai layanan publik. Penyediaan layanan publik melalui internet dikenal dengan sistem e-goverment. Sistem e-goverment terbukti mampu mening-katkan efisiensi administrasi layanan publik, memperluas jangkauan layanan pemerintah baik dalam hal cakupan area dan waktu layanan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi layanan publik serta mampu meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah (Furuholt & Wahid, 2008). Sebagian besar pemerintah kota

telah membangun ICT sendiri dan situs web untuk memberikan informasi publik kepada warga (Moon & Norris, 2005).

Terlepas dari berbagai laporan manfaat e-government, kenyataan di lapangan menunjuk-kan sebagian besar inisiatif layanan e-govern-ment di negara berkembang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Padahal Tujuan utama dari e-government adalah meningkatkan akses masya-rakat terhadap informasi dan layanan pemerin-tah, termasuk meningkatkan partisipasi dankenyamanan masyarakat dalam proses pemerin-

Bisma, dkk., Faktor Adopsi Layanan E-Government Jenis Layanan Komunikasi

103

tahan. Rendahnya penggunaan atau adopsi laya-nan e-government adalah masalah yang krusial. Seperti ditegaskan oleh Accenture (2003) bahwa sebuah manfaat sebuah sistem e-government ditentukan oleh seberapa banyak dan seberapa maksimal masyarakat menggunakan layanan e-government.

Kegagalan layanan e-government di Negara-negara berkembang dikarenakan beberapa fak-tor antara lain desain sistem yang tidak sesuai dengan kondisi nyata di negara berkembang (Heeks, 2003). Khususnya Indonesia, inisiatif pembangunan sistem dan layanan e-government hampir semuanya bersifat top-down, dan seluruh inisiatif pembangunan dari pemerintah tanpa melibatkan masyarakat. Ketidakkonsis-tenan antara popularitas e-government bagi pe-merintah daerah dan rendahnya tingkat peneri-maan layanan e-government inilah yang mendu-kung pentingnya tentang faktor adopsi e-government di Indonesia.

Sistem e-government dikelompokkan berdasar-kan level interaksi pengguna aplikasi e-govern-ment. Level interaksi adalah pembagian kelom-pok pengguna sistem e-government. Level interaksi berdasarkan tingkat kompleksitas pe-ngembangan dan fasilitas yang disediakan untuk melayani masyarakat antara lain level informasi, level interaksi, level komunikasi, dan level integrasi (Baum & Di Maio, 2000). Penelitian ini berfokus pada layanan komunikasi, dimana e-government digunakan sebagai sarana untuk interaksi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat pengguna layanan publik

Penelitian sebelumnya oleh Hung, Chang, & Yu, (2006) di Taiwan terhadap adopsi peneri-maan e-government pada kasus pengajuan dan pembayaran pajak menyarankan kepada peme-rintah untuk meningkatkan perceived useful-ness, perceived ease of use, trust, compatibility, external influence, interpersonal influence, self-efficacy, dan facilitating condition sebagai indikator untuk meningkatkan layanan pemerin-tahan online. Penelitian lain juga dilakukan oleh Lin et all (2011) mengenai penilaian adopsi masyarakat pada e-goverment di Gambia dan menghasilkan bahwa faktor yang mempenga-ruhi masyarakat Gambia dalam mengadopsi e-government adalah kualitas sistem informasi, kualitas informasi, perceived usefulness, danperceived easy of use.

Desain sistem dan manajemen layanan e-government harus menyesuaikan dengan karak-teristik dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah yang melakukan desain sistem e-government perlu memahami mengapa pengguna bersedia

menggunakan sistem e-government dan me-ngapa sebagian besar masyarakat yang lain tidak bersedia atau belum memanfaatkannya. Sehingga dapat diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pengguna terhadap aplikasi e-government. Pengetahuan ini sebagai landasan pengembangan dan manajemen layan-an e-government yang dapat diterima masya-rakat dan merupakan latar belakang penelitian ini.

1.1. E-governmentKementrian Komunikasi dan Informatika men-definisikan e-government sebagai “Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pro-ses pemerintahan untuk meningkatkan efisi-ensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan”. Tujuan dari e-government merupakan perpaduan dari kumpu-lan TIK, sehingga dengan perkembangan tek-nologi membuat suatu koneksi digital yaitu: 1) E-government akan menghubungkan antar departemen. 2) Menghubungkan antara peme-rintah dan masyarakat. 3) Menghubungkan antara pemerintah dan bisnis. 4) Menghu-bungkan antara komunitas, social dan perkembangan ekonomi (Heeks, 2006).

Strategi implementasi e-government yang dila-kukan oleh kemenkominfo untuk meningkatkan kualitas e-government berfokus pada empat aspek antara lain: peraturan dan kebijakan,organisasi dan lembaga, aplikasi dan infrastruk-tur. Salah satu point pada aspek tersbut adalah pada aspek aplikasi dengan mengembangkan aplikasi back office dan front office yang berorientasi G2B, G2C dan G2G. (Firmansyah Lubis (Direktur e-Government Kementerian Komuni-kasi dan Informatika RI), 2013)

Keberhasilan Indonesia dalam perkembangan e-government diakui oleh UN dan dalam survey yang dilakukan tahun 2012 indonesia berada pada peringkat 97 atau naik 12 tingkat diban-dingkan tahun 2010 yang berada di posisi 109. Namun nilai tersebut masih jelas kalah diban-dingkan dengan Korea, Belanda dan Inggris yang masing-masing berada pada 3 urutan ter-tinggi. (United Nations e-Government Survey, 2012)

1.2. Faktor yang Mempengaruhi Layanan E-government

Berbagai macam faktor dapat mempengarui individu, pikiran atau perilaku untuk memutus-kan menggunakan e-government. TPB menyata-kan bahwa perilaku manusia terhadap teknologi dipengaruhi oleh tingkat keyakinan seseorang untuk menggunakan teknologi. Tingkat keyaki-nan tersebut merupakan salah satu faktor psiko-

Jurnal Sistem Informasi, Volume 5, Nomor 2, September 2014, hlm. 102-112

104

logis yang ada di balik tindakan individu, pikiran atau perilaku untuk memutuskan sesuatu hal seperti menggunakan atau tidak layanan e-government (Bandura, 1997). Dengan mema-hami faktor psikologi, peneliti, pemerintah dapat mengukur tingkat penerimaan layanan e-government, mengevaluasi sistem dan layanan berdasarkan pengguna dan membuat strategi dalam meningkatkan kualitas layanan terhadap pengguna. Penelitian mengenai Faktor psikolo-gis pengguna e-government menunjukkan bah-wa sikap individu terhadap penggunaan (attitude towards use), tekanan sosial, persepsi terhadap layanan, teknologi dan penyedia layanan (pemerintah) dapat mempengaruhi penerimaan layanan e-government .

Penelitian yang mengadopsi TAM dan UTAUT telah memverifikasi bahwa Perceived usefulnessatau performance expectancy dan perceived ease of use atau effort expectancy memiliki pengaruh besar pada niat untuk menggunakan atau tidak menggunakan layanan e-government(Dimitrova & Chen, 2006; Wangpipatwong, Chutimaskul, & Papasratorn, 2008). TAM dipi-lih karena popularitasnya sedangkan UTAUT yang dikembangkan dari delapan model lain. Namun TAM dan UTAUT dikembangkan untuk penerimaan pengguna teknologi informasi dalam konteks organisasi kerja. Sedangkan e-Governement adalah konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian perceived usefulnessyang dirasa dari layanan e-government mungkin berhubungan dengan sejauh mana layanan me-menuhi kebutuhan sehari-hari dari warganegara dan meningkatkan kinerja. Keuntungan lain adalah dapat mengurangi biaya dan efisiensi waktu dan kemudahan mengakses pelayanan publik dengan menggunakan e-government. Dibandingkan dengan datang langsung secara fisik ke kantor pemerintah (Gilbert, D.Balestri-ni, P. dkk., 2004). Penelitian tersebut menun-jukkan bahwa semakin banyak manfaat yang dirasakan (perceived usefulness) semakin besar kemungkinan untuk menggunakan layanan e-government.

Persepsi lain yang berperan penting dalam mempengaruhi penerimaan pengguna terhadap layanan e-government adalah resiko yang dira-sakan (Perceived risk) dan kepercayaan (Trust) (Horst, et al (2007). Penelitian lain menunjukan bahwa keamanan, privasi, ketidakpastian, dan resiko adalah faktor utama dalam mempenga-ruhi penerimaan pengguna (Al-Adawi et al, 2005; Induk et al, 2005; Shareef et al, 2007, 2008; Welch & Pandey, 2005). Belanger, Hiller, dan Smith (2002) menemukan bahwa kepuasan (pleasure), privacy, keamanan dan fitur website terkait dengan kepercayaan yang dirasakan

(Perceived risk). Penilaian dalam e-government menemukan bahwa ketidakpastian (uncertain-ty), keamanan, privasi, dan resiko adalah yang mendahului sebelum muncuknya perasaan per-caya. (Al-Adawi et al, 2005; Balasubramanian, Konana, & Menon, 2003; Induk et al, 2005;Soat, 2003).

Persepsi keamanan (Perceived security) sangat penting untuk kepercayaan pengguna terhadap sebuah situs. Perceived security dirasakan seba-gai pelindungan pelanggan dari semua resiko keuangan maupun non keuangan selama bertransaksi di website, seperti semua jenis pencurian identitas termasuk penyalahgunaan kartu kredit. Faktor keamanan dinilai sebagai kontributor utama dalam membangun keperca-yaan antara warga dengan e-government. Dalam e-government warga (pengguna) mengisikan informasi mengenai identitas ke dalam sistem e-government ketika berinteraksi dengan e-government sehingga pengguna e-government seringkali merasa kurangnya privasi. Selama interaksi dengan situs web, pelanggan dapat merasakan ada resiko berkurangnya privasi (Parasuraman, dkk., 2005). Jadi, privasi yang dirasakan (perceived privacy) juga terkaitdengan kepercayaan pengguna web, yang pada akhirnya menunjukkan kepercayaan. Memper-cayai web dapat meningkatkan dirasakan privasi perasaan pelanggan selama interaksi dalam e-Gov (Kemp, 2000). Sehingga Keamanan yang dirasa (Perceived security) dan privacy yang dirasa (perceived privacy) juga akan mempe-ngaruhi penerimaan layanan e-government.

Menurut teori DOI (Rogers, 1995), laju difusi dipengaruhi oleh inovasi yang keuntungan relatif, kompleksitas, compatibility, trialability,dan observability. Tinjauan literatur menunjuk-kan bahwa di antara kelima konstruksi, relatif keuntungan, kompatibilitas, dan kompleksitas adalah konstruksi yang paling relevan untuk menentukan karakteristik adopsi inovasi tekno-logi (Gilbert et al, 2004;. Moore & Benbasat, 1991; Rogers, 1995; Tornatzky & Klein , 1982). Niat untuk menggunakan e-government juga ditentukan dari jika warga masyarakat meng-anggap bahwa layanan menjadi mudah diguna-kan (misal: website ini mudah dinavigasi, infor-masi disusun dan disajikan berdasarkan kebu-tuhan warganegara), layanan kompatibel dengan cara warga atau pengguna ingin berinteraksi dengan orang lain dan cara interaksi pengguna dan pemerintah tidak berubah. (misal formulir online menyerupai, tidak berbeda dengan formulir fisik, ada antar muka standart dan akrab untuk situs web seluruh departermen). Sehingga faktor kompatibilitas menjadi penentu dalam penerimaan layanan e-government.


105

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Hung et al (2006) dengan objek penelitian Pengisian pajak secara online dan sistem pembayaran di Taiwan yang mengusulkan sebuah model yang mampu menjelaskan varian cukup tinggi (72%) dalam niat untuk menggunakan layanan e-government bila dibandingkan dengan peneli-tian terdahulunya. Model yang diusulkan me-nunjukkan bahwa niat untuk menggunakan laya-nan e-government ditentukan oleh tiga kons-truks utama, antara lain: perilaku (attitude), norma subjektif (subjective norm), dan persepsi pengendalian perilaku (perceived behavior con-trol). (Hung, Chang, & Kuo, 2013) menyatakan perilaku (attitude) diuraikan menjadi lima faktor yang mendasarinya (yaitu: perceived usefulness, Perceived ease of use, Perceived risk, Trust, Personal Innovativeness), norma subjektif (sub-jective norm) diurakan menjadi dua faktor (yaitu: External influence, Interpersonal Influ-ence), dan persepsi pengendalian perilaku(perceived behavior control) di uraikan menjadi dua faktor (yaitu: self-efficacy, facilitating condition). Di antara faktor yang mendasari, perceived usefulness, kompatibilitas, keperca-yaan (trust), pengaruh interpersonal (Interpersonal Influence), dan self-efficacy yang lebih penting dari yang lain.

Dampak signifikan dari persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) , kegunaan yang dirasakan (perceived usefulness), keperca-yaan (trust), dan pengaruh sosial (social influ-ence) terhadap penerimaan pengguna layanan e-government juga dikonfirmasi oleh penelitian Gefen, dkk., (2002). Namun, mereka menunjukkan adanya hubungan yang berbeda antar faktor. Studi mereka menunjukkan bahwa kepercayaan (trust), pengaruh sosial (social influence) dan website ease of use memberikan dampak kepada perceived usefulness dari interface, yang dikombinasikan dengan pengaruh sosial (social influence) untuk memprediksi niat penggunaan e-government

Berdasarkan TPB dan DOI, pengguna tidak akan mempunyai niat untuk menggunakan layanan e-government yang memerlukan penge-tahuan mengenai komputer atau teknologi, kecuali pengguna memiliki kompentensi atau sebuah pengalaman dalam penggunaan teknolo-gi. Dengan tidak adanya pengetahuan mengenai komputer, pengguna tidak dapat merasakan keuntungan e-government secara langsung. Struk-tur dari e-government adalah komputer dan berbasis internet, sementara dari sudut pandang pengguna bahwa layanan pemerintah tradisional tidak memerlukan pengetahuan mengenai komputer. Oleh karena itu computer

self-efficacy merupakan predictor penting dari penerimaan pengguna untuk menggunakan layanan e-government. Beberapa penelitian mengeksploitasi hambatan dari adopsi e-government diungkapkan bahwa computer self-efficacy dan pengalaman internet, ICT, dan komputer menciptakan persepsi keamanan pengguna terhadap perilaku dalam menggu-nakan sistem online yang mempengaruhi niat untuk menggunakannya (Shareef, Kumar, Kumar, & Dwivedi, 2011).

Model UTAUT yang mempunyai empat faktor yang mempengaruhi penggunaan ICT antara lain performance expectancy, effort expectancy, social influence dan facilitating conditions.Venkatesh dkk., (2003) mendefinisikan empat faktor tersebut sebagai berikut: harapan kinerja adalah sejauh mana seorang individu percaya bahwa menggunakan sistem akan membantunya mencapai keuntungan dalam kinerja, ekspektasi usaha adalah tingkat kemudahan terkait dengan penggunaan sistem, pengaruh sosial adalah seja-uh mana seorang individu memandang bahwa orang lain penting percaya dia harus menggu-nakan sistem baru, dan kondisi yang memfa-silitasi (facilitating conditions) mengacu pada sejauh mana seorang individu percaya bahwa infrastruktur organisasi dan teknis yang ada untuk mendukung penggunaan sistem.

1.3. Model Riset dan HipotesisModel yang digunakan pada penelilitian ini diadosi dari model DTPB dengan menggunakan pendekatan model e-government milik Hung, Chang, & Yu (2006) yang juga mengadopsi DTPB. Keterbaruan dari model penelitian ini dengan menambahkan variabel baru yang dida-patkan dari wawancara dan studi literatur yang telah dilakukan pada bab sebelumnya antara lain Perceived Quality of information system, per-ceived quality of the information dan perceived image. Penelitian ini merekomendasikan variabel baru yang bebeda dengan milik Hung, Chang, & Yu (2006). Variabel baru yang tidak terdapat pada model milik Hung, Chang, & Yu (2006) pada model penelitian ini dikategorikan sebagai variabel yang mempengaruhi sikap atau perilaku dalam penggunaan e-government. Sehingga model penelitian ini menghasilkan model modifikasi DTPB Gambar model riset dapat dilihat pada gambar 1.

2. METODOLOGIPenelitian ini melibatkan responden yang merupakan pengguna layanan pemerintahan secara online yang tersebar di tiga kota di jawa timur yaitu Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kabupaten Sidoarjo.


106

Tabel 1 Variabel yang digunakan

Variabel Definisi Operasional SumberPerceived ease of use.

Derajat yang menunjukan sejauh mana seorang individu mengharapkan bahwa menggunakan layanan e-government untuk bebas dari usaha (diadopsi dari TAM dan UTAUT)

(Al-adawi, Yousafzai, & Pallister; Hung, Chang, & Yu, 2006; Almahamid, McAdams, Kalaldeh & Al-Sa’eed, 2010)

Perceived usefulness

Derajat yang menunjukan sejauh mana pengguna yakin bahwa menggunakan layanan e-government akan memenuhi / kebutuhan nya (diadopsi dari TAM dan UTAUT)

(Shareef, Kumar, Kumar, & Dwivedi, 2011; Al-adawi, Yousafzai, & Pallister; Dimitrova & Chen, 2006; Mofleh & Wanous, 2008; Hung, Chang, & Yu, 2006)

Perceived risk Derajat yang menunjukan sejauh mana suatu kepercayaan individu instansi pemerintah dan teknologi dan percaya bahwa menggunakan layanan ini tidak akan menimbulkan masalah.

(Shareef, Kumar, Kumar, & Dwivedi, 2011; Al-adawi, Yousafzai, & Pallister; Dimitrova & Chen, 2006; Hung, Chang, & Yu, 2006; Mofleh & Wanous, 2008)

Perceived compatibility

Derajat yang menunjukan tingkat dimana seorang individu merasa bahwa layanan e-government sesuai dengan / nilai nya sudah ada, pengalaman sebelumnya dan kebutuhan saat ini (diadopsi dari DOI)

(Hung, Chang, & Yu, 2006; Carter & Belanger, 2004; Mofleh & Wanous, 2008)

Perceived quality of the information system

Derajat yang menunjukan tingkat dimana kekhawatiran seorang individu tentang kualitas sistem informasi, ketika ia / dia ingin mencari update informasi di komputer atau internet

(Shareef, Kumar, Kumar, & Dwivedi, 2011)

Perceived quality of the information

Derajat yang menunjukan sejauh mana seorang individu merasa bahwa informasi yang diberikan oleh layanan e-government yang berharga, akurat, up to date, dan relevan untuk kebutuhan pengguna

(Almahamid, McAdams, Kalaldeh, & Al-Sa’eed, 2010)

Perceived image Derajat yang menunjukan sejauh mana layanan e-government dianggap akan memberikan manfaat yang lebih baik dari prekursor termasuk manfaat ekonomi, peningkatan citra, peningkatan status sosial , prestise dan kenyamanan, atau kepuasan

(Shareef, Kumar, Kumar, & Dwivedi, 2011; Carter & Belanger, 2004)

Facilitating conditions

Derajat yang menunjukan sejauh mana seorang individu percaya bahwa infrastruktur organisasi dan teknis yang ada untuk mendukung penggunaan layanan e-government (diadopsi oleh DTPB dan UTAUT)

(Hung, Chang, & Yu, 2006)

Self-efficacy, Computer self-efficacy

Derajat yang menunjukan kepercayaan diri individu dalam / kemampuan nya untuk menggunakan layanan e-government (diadopsi dari DTPB)

(Shareef, Kumar, Kumar, & Dwivedi, 2011; Hung, Chang, & Yu, 2006; Wangpipatwong, Chutimaskul, & Papasratorn, 2008; Hung, Chang, & Kuo, 2013)

Attitude towards use

Derajat yang menunjukan tingkat dimana seseorang memiliki evaluasi menguntungkan atau tidak menguntungkan menggunakan layanan e-government (diadopsi dari TRA-TPB)

(Dimitrova & Chen, 2006; Hung,Chang, & Yu, 2006)

Social Norm Derajat yang menunjukan tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku menggunakan layanan e-government (diadopsi dari TRA-DTPB)

(Hung, Chang, & Yu, 2006; Hung, Chang, & Kuo, 2013)

Perceived behavioral control

Derajat yang menunjukan persepsi kemampuan seseorang untuk menggunakan layanan e-government (diadopsi oleh TPB)

(Hung, Chang, & Yu, 2006; Horst, Kuttschreuter, & Gutteling, 2007)


107

Responden adalah masyarakat umum yang menggunakan layanan pemerintah online (e-government). Beberapa responden mewakili peruntukan pribadi dan bisnis. Pemilihan tiga kota atau kabupaten tersebut dikarenakan pemerintah daerah tersebut telah memiliki aplikasi layanan pemerintahan secara online. Layanan pemerintahan secara online dari tiap-tiap kota tersebut dijadikan layanan unggulan dalam pemerintah daerah tersebut. Secara umum penelitian dilakukan pada lembaga atau dinas terkait dengan perijinan.

3. HASIL dan PEMBAHASANTotal responden yang didapatkan adalah 268 responden dan responden yang menggunakan layanan komunikasi 93 responden

Tabel 1. Statistika Deskriptif

Variabel Jumlah Responden Persentase

Usia20-3030-4040-50diatas 50

17957257

67%21%9%3%

Jenis KelaminLaki-lakiPerempuan

17494

65%35%

PeruntukanPribadiBisnisPribadi danBisnis

1894633

71%17%12%

3.1. Pengolahan dan Pengujian DataPengolahan data kuesioner sekaligus uji validitas dan reliabilitas datanya, menggunakan meto-de Partial Least Square dengan alat bantu SmartPLS. Data kuesioner dimasukkan kedalam rancangan model pada SmartPLS yang meliputi model pengukuran dan model struktural. Model kemudian dikalkulasi dan hasilnya dapat dilihat pada gambar 8

3.2. Pengujian Model PengukuranModel pengukuran merupakan pola hubungan antara indikator dengan variabel yang diukurnya(variabel laten). Model dapat dilihat di lampiran 4. Pengujian akan dilakukan dalam beberapa tahapa. Indikator validitas: nilai faktor loading

lebih besar 0.5 dan nilai t_statistic lebih besar 1.96. Jika nilai factor loading lebih besar 0.5 maka korelasi tersebut valid. Nilai t-statistic yang dianggap signifikan

adalah nilai di bawah nilai 0.5, atau indikator yang memiliki factor loading lebih dari 0.5 namun nilai t-statistic kurang dari 1.96 akan dihilangkan dan akan diulang pengujiannya. Nilai factor loading dan t-statistic dapat dilihat berturut-turut

b. Reliabilitas Data: Pemeriksaan selanjutnya dari adalah reliabilitas konstrak dengan melihat nilai composite reliability (CR)atau nilai croncbach’s alpha (CA). Indika-tor dikatakan reliable ketika nilai compo-site reliability (CR) atau croncbach’s alpha (CA) lebih dari ( (Yamin & Kurniawan, 2011). Menurut Cronbach dkk dalam Vinzi dkk (2010), cronbach’s alpha lebih banyak digunakan dalam publikasi akademik. Nilai cronbach’s alpha = 0.6 dianggap cukup baik (Hair dkk dalam Vinzi dkk, 2010). Rangkuman tabel terse-but dapat dilihat pada tabel 2.3.

c. Pengujian berikutnya yang masih merupakan convergent validity adalah melihat nilai Average Variance Extracted (AVE) yang merupakan besarnya varian atau keberagaman variabel manives yang dapat dikandung oleh konstrak laten. Sehingga semakin besar varian atau keberagaman variabel manifest yang dikandung konstrak laten, maka semakin besar representasi variabel manifest terhadap konstrak laten-nya (Yamin & Kurniawan, 2011). Nilai AVE minimal 0.5 menunjukan ukuran convergent validityyang baik. Nilai AVE dapat dilihat pada tabel 4

d. Evaluasi discriminant validity dilakukan dengan cara melihat nilai cross loading. Yaitu dengan setiap indikator yang mengu-kur konstrak haruslah berkorelasi lebih tinggi dengan konstraknya dibandingkan dengan konstrak lain

3.3. Pengujian Model StrukturalModel struktural (inner model) merupakan pola hubungan antarvariabel penelitian. Evaluasi terhadap model struktural adalah dengan melihat koefisien hubungan antar-variabel dan nilai koefisien determinasi (R2). Kriteria batasan R dijelaskan dalam tiga nilai 0.67, 0.33, dan 0.19 sebagai substansial, moderat, dan lemah (Chin, 1998 dalam Yamin dkk, 2011). Koefisien hubungan antarvariabel dilihat dari nilai koefisien jalur dan t-statistic. Tabel 5 me-nunjukkan nilai koefisien hubungan antar-variabel, hubungan tersebut juga mewakili hipotesis penelitian dalam gambar 2


108

Gambar 1 Model Riset

Tabel 2 Nilai CR, CA,AVE,R Square, Communality

Variabel AVE Composite Reliability R Square Cronbachs

Alpha Communality

AT 0.808302 0.926385 0.437556 0.880696 0.808302FC 0.858624 0.923918 0.836769 0.858624IQ 0.649098 0.948341 0.940451 0.649098

PBC 0.575733 0.802077 0.333918 0.646087 0.575733PC 0.776551 0.873897 0.722072 0.77655

PEOU 0.657839 0.882 0.812991 0.657839PI 1 1 1 1PR 0.480243 0.891699 0.865108 0.480242PU 0.616492 0.902547 0.869218 0.616492QIS 0.506318 0.799012 0.663678 0.506318SE 0.73702 0.847602 0.663576 0.73702SN 0.84158 0.913963 0.812629 0.84158UI 0.607749 0.884106 0.30686 0.836341 0.607749

3.4. Pengujian Model GabunganPengujian berikutnya untuk melakukan validasi model adalah dengan melihat nilai goodness of fit (GoF). GoF merupakan ukuran tunggal yang digunakan untuk validasi performa gabungan antara model pengukuran dan model structural. Nilai GoF diperoleh dari average communalitiesindex dikalikan dengan rata-rata nilai R2 .(Vinzi, 2010). Nilai GoF antara 0 – 1 dengan interpretasi nilai adalah 0.1 (Gof Kecil), 0.25 (Gof Moderat), 0.36 (GoF Besar) semakin besar nilai GoF maka semakin fit/sesuai dalam menggambarkan sample penelitian.

Tabel 4 menampilkan nilai communality dan rata-rata dari communality. Nilai rata rata dari R2 adalah 0.359444 dan diperoleh nilai rata-rata communalities 0.7012 kemudian kedua nilai tersebut dimasukkan kedalam persamaan GoF dan menghasilkan nilai GoF sebesar 0.50203699 dan beradasarkan nilai tersebut dapat dikategorikan nilai GoF Besar


109

Tabel 3 Nilai Koefisien hubungan antar variabel

Hipotesa Hubungan Variabel Original Sample (O) T-Statistics Keterangan

H1 AT -> UI 0.257649 2.427835 SignifikanH12 AW -> UI -0.02392 0.282991 Tidak SignifikanH8 FC -> UI -0.028806 0.265237 Tidak SignifikanH6 IQ -> UI -0.061275 0.581327 Tidak SignifikanH5 PC -> UI -0.107133 1.039342 Tidak SignifikanH7 PCB -> UI 0.060544 0.622733 Tidak SignifikanH2 PEOU -> UI -0.260118 2.071893 Signifikan

H11 PI -> UI 0.208118 2.109575 SignifikanH4 PR -> UI -0.02658 0.30581 Tidak SignifikanH3 PU -> UI 0.194781 1.836306 Tidak Signifikan

H13 QIS -> UI 0.202213 1.527696 Tidak SignifikanH9 SE -> UI 0.563148 4.816536 Signifikan

H10 SN -> UI 0.008285 0.077453 Tidak Signifikan

Gambar 2 Hasil Hipotesa Penelitian

3.5. Analisis Model PengukuranHasil pengujian terhadap model pengukuran menunjukkan bahwa semua indikator mempu-nyai nilai faktor loading > 0.5 dan hampir semua indikator mempunyai nilai t-statistic

0.05 dan nilainya di dalam tabel distribusi normal adalah 1.96, artinya suatu hubungan disebut ada pengaruh apabila t-statistic (Walpole dkk, 1995). Jadi tingkat keyakinan penelitian ini adalah 95% (1 –

Penelitian ini menggunakan nilai CA untuk mengukur reliabilitas data. Pada tabel 4 tampak hampir semua variabel mempunyai nilai CA 0.6. Pada tabel 2.3 juga menampilkan nilai AVE yang menunjukan nilai AVE > dari 0.5 dan hanya ada 1 variabel yaitu PU yang nilainya

kurang dari standart. Nilai cross loading factor tiap indikator juga telah memenuhi syarat, yaitu telah berkorelasi lebih tinggi dengan variabel yang diukurnya dibandingkan dengan variabel laten lainnya. Beberapa perkecualian di atas dapat diabaikan, karena secara umum syarat kesahihan dan reliabilitas model telah terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model pengukuran telah sahih dan reliabel. Evaluasi selanjutnya adalah melihat nilai R2(R square). Nilai R square penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 2.

3.6. Analisis Model StukturalEvaluasi model structural menunjukkan pola hubungan antar variabel. Analisis terhadap model structural merupakan analisis terhadap pola hubungan antar variabel yang merupakan


110

analisis hipotesa penelitian. Pengujian ini menggunakan nilai koefisien jalur dan t-statistik pada ujicoba bootstrapping di aplikasi smartPLS yang dapat mewakili hipotesis penelitian. Koefisien jalur menunjukkan hubungan antar variabel berkorelasi secara positif atau negative. Sedangkan t-statistic menunjukkan hubungan variabel tersebut signifikan atau tidak. Hipotesis diterima jika hubungan antar variabel berkorelasi positif dan signifikan

3.7. Analisis Model GabunganLangkah terakhir adalah melakukan analisis model gabungan dengan melihat nilai R2 seperti pada tabel 3 dapat diketahui persepsi kesesuaian (perceived compatibility), persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use), Persepsi Peningkatan citra (perceived image) mampu menjelaskan variabel sikap atau perilaku untuk penggunakan e-government sebesar 43.75%, Kondisi Fasilitas (facititating condition) mampu menjelaskan variabel Persepsi kontrol perilaku(perceived behavior control) sebesar 33.39%, dan sikap/perilaku (attitude) dan norma sosial (social norm) mampu menjelaskan variabel niat perilaku penggunaan e-government sebesar 30.68%. Nilai tersebut dikategorikan sebagai nilai moderat, nilai tersebut artinya dapat menjelaskan mengenai variabel eksogen yang secara simultan mampu menjelaskan variability kons-trak variabel endogen sebesar nilai tersebut. dan sisa nilai yang nilai tersebut adalah variabel eksogen yang tidak dibahas pada penelitian ini. Selanjutnya setelah mendapatkan nilai rata-rata dari R2 dan nilai dari Communalities dapat diketahui nilai GoF. Nilai GoF sebesar 0.5020 dapat dikategorikan sebagai GoF Besar, sehingga dapat dinyatakan model telah sesuai secara substansial dalam mempresentasikan hasil penelitian (Yamin & Kurniawan, 2011).

3.8 DiskusiDari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model dapat diterima berdasarkan kesahihan dan relialibilitas hasil pengujian data dengan menggunakan metode SEM-PLS faktor yang mempengaruhi penerimaan e-government pada layanan komunikasi persespsi kesesuaian, persepsi kemudahan penggunaan dan persespsi peningkatan citra di identifikasi sebagai penentu utama terhadap sikap penggunaan e-gover-nment. dan yang menjadi penentu utama niat penggunaan e-government pada layanan komu-nikasi adalah sikap terhadap pengguna e-government dan norma sosial Kesimpulan ini didasarkan pada fakta yang diperoleh yaitu :

Untuk meningkatkan social norm penelitian ini menyarankan agar para pembuat kebijakan e-government harus membuat

rencana aksi pada peningkatan pengaruh eksternal dan internal untuk pengguna dan calon pengguna e-government dan mem-berikan sosialisasi mengenai kelebihan, dampak penggunaan dan kemudahan e-government. selain melakukan sosialisasi pemerintah selayaknya memberikan keyakinan bahwa pelayanan e-govenment berbeda dengan pelayanan tradisional dan tidak akan mempunyai dampak sosial yang negatif. Selain itu menyarankan lembaga pemerintah bahwa strategi pemasaran berupaya menghasilkan dampak sebaya dan eksternal. Misalnya, mendorong pengadopsi layanan e-government untuk meningkatkan pengaruh teman sebaya mereka melalui berbagai media.Sikap atau perilaku diadopsi dari TPB, menurut TPB tindakan masyarakat ditentu-kan oleh niat dan persepsi kontrol mereka dimana sebagai niat mereka dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjek-tif, dan persepsi kontrol perilaku (Azjen,1991). Semakin positif sikap/perilaku peng-guna akan meningkatkan niat penggunaan e-government. Untuk meningkatkan sikap po-sitif terhadap layanan e-government, kami menyarankan agar lembaga pemerintah ha-rus mengembangkan strategi implementasi yang menekankan kegunaan layanan e-government, penyesuaian cara kerja aplikasie-government agar sesuai dengan user. Perceived ease of use diadopsi dari TAM dan UTAUT menjadi faktor yang signifikan pada model layanan komunikasi pada e-government. Diduga komunikasi antara pengguna dan pemerintah masih sangat sulit dilakukan secara langsung sehingga kemuda-han menjadi faktor yang mempengaruhi niat penggunaan. Kemudahan penggunaan akan mempermudah dalam berkomunikasi sehing-ga apa yang dimaksudkan pengguna dapat diterima oleh pemerintah.Persepsi citra (perceived image). Citra diusulkan oleh Moore & Benbasat, (1991) dalam DOI, Citra mempengaruhi peneri-maan dan penggunaan suatu inovasi. Citra mengacu pada persepsi warga yang menga-dopsi e-government dan membuat pengguna akan unggul dibandingkan orang lain dalam masyarakat. Berinteraksi dengan pemerin-tahan dengan menggunakan e-government dianggap memberikan status superior atau prestice lebih tinggi bila dibandingkan de-ngan datang ke kantor pemerintahan secara tradisonal. Beberapa peneliti seperti (Tung & Rieck, 2005; Shareef, Kumar, Kumar, & Dwivedi, 2011) memasukkan persepsi image ke dalam model yang diusulkan.


111

Gambar 3 Hasil Kalkulasi Model dengan SmartPls

Sejak penerapan e-government pencerminan atau pencitraan pengguna menimbulkan citra keakraban dengan teknologi modern, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, kompetensi dalam menggunakan komputer dan internet, dan persepsi modernisme. Fenomena ini memberikan beberapa derajat nilai-nilai sosial dan prestise untuk pengadopsi. Se-hingga dengan harapan adanya peningkatan citra yang ketika menggunakan e-gover-nment dapat mempengaruhi niat pengguna dalam menggunakan e-government.Untuk meningkatkan perceived compatibilitypenelitihan ini menyarankan agar pemerintah sebagai pengelola e-government untuk mela-kukan sosialisasi dan pelatihan untuk mem-biasakan pengguna pada e-government, se-hingga pengguna dapat beradaptasi ketika menggunakan e-government. Untuk pe-ngembangan sistem e-government sebaiknya sistem yang dikembangkan tidak jauh berbe-da dengan sistem yang ada pada pelayanan secara tradisional pada sisi cara input dan alur yang dilalui. Dan diharapkan seluruh layanan yang terdapat pada sistem pemerin-tahan tradisional juga ada pada layanan pemerintahan secara online

4. SIMPULAN dan SARANPenelitian adalah menghasilkan variabel :

Sikap/perilaku (attitude toward) yang signifikan terhadap niat penggunaan (hipotesis 10),

Persepsi kesesuaian (Perceived Compatibi-lity) yang signifikan terhadap sikap/perilaku(hipotesis 4), Persepsi kemudahan penggunaan (percei-ved ease of use) yang signifikan terhadap sikap/perilaku (hipotesis 1), Persepsi Peningkatan citra (perceived image) yang signifikan terhadap sikap/perilaku (hipotesis 7), Norma sosial (social norm) yang berpe-ngaruh positif terhadap niat penggunaan (hipotesis 11) yang menentukan niat peng-gunaan layanan e-government jenis layanan komunikasi.

Hasil penelitian ini masih memerlukan pengu-jian dan pendalaman lebih lanjut, terutama untuk menentukan variabel lain yang mempu-nyai peran dalam mempengaruhi niat penggu-naan e-government. Dalam penelitian berikut-nya disarankan untuk dikembangkan variabel pengukur yang lebih detail serta komprehensif dan meningkat

5. DAFTAR RUJUKANFuruholt, & Wahid, F. (2008). E-Government

Challenges and the Role of Political Leadership in Indonesia:; The Case of Sragen. Paper presented at the Hawaii International Conference on System Sciences, Proceedings of the 41st Annua .

Moon, M., & Norris, D. (2005). Does manage-rial orientation matter? The adoption of reinventing government and e-Government


112

at the municipal level. (Vol. 15). Information Systems Journal.

Dimitrova, D. V., & Chen, Y.-C. (2006). Profiling the Adopters of E-Government Information and Services: The Influence of Psychological Characteristics, Civic Min-dedness, and Information Channels (Vol. 24). Social Science Computer Review .

Wangpipatwong, S., Chutimaskul, W., & Papasratorn, B. (2008). Understanding Citi-zen’s Continuance Intention to Use e-Government Website: a Composite View of Technology Acceptance Model and Compu-ter Self-Efficacy (Vol. 6). The Electronic Jurnal of E-Government.

Hung, S.-Y., Chang, C.-M., & Kuo, S.-R. (2013). User acceptance of mobile e-government services: An empirical study . Government Information Quarterly , 30, 33–44 .

Shareef, M. A., Kumar, V., Kumar, U., & Dwivedi, Y. K. (2011). e-Government Adoption Model (GAM): Differing service maturity levels . Government Information Quarterly , 28, 17-35.

Hung, S.-Y., Chang, C.-M., & Yu, T.-J. (2006). Determinants of user acceptance of the e-Government services: The case of online tax filing and payment system (Vol. 26). Government Information Quarterly.

Al-adawi, Z., Yousafzai, S., & Pallister, J. (n.d.). Conceptual model of citizen adoption of e-Government. The Second International Conference on Innovations in Information Technology. Retrieved 2 27, 2013, from http://www.it-innovations.ae/iit005/procee-dings/articles/G_6_IIT05-Al-Adawi.pdf

Almahamid, S., McAdams., A.C., Kalaldeh, T.A., & Al-Sa'eed, M. (2010). The Rela-tionship Between Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Perceived Informa-tion Quality, and Intention to Use E-Gover-nment. Journal of Theoretical and Applied Information Technology .

Horst, M., Kuttschreuter, M., & Gutteling, J. M. (2007). Perceived usefulness, personal experiences, risk perception and trust as

determinants of adoption of e-government services in The Netherlands (Vol. 23). Computers in Human Behavior .

Mofleh, S. I., & Wanous, M. (2008). Under-standing Factors Influencing Citizens’ Adoption of e-Government Services in the Developing World: Jordan as a Case Study.Jurnal of Computer Science.

Shareef, M. A., Kumar, V., Kumar, U., & Dwivedi, Y. K. (2011). e-Government Adoption Model (GAM): Differing service maturity levels (Vol. 28). Government Information Quarterly .

Carter, L., & Belanger, F. (2004). The Influence of Perceived Characteristics of Innovating on e-Government Adoption . Electronic Jurnal of E-Government.

lin, F., Fofanah, s. S., & Liang, D. (2011). Assessing citizen adoption of e-Government initiatives in Gambia: A validation of the technology acceptance model in informa-tion systems success (Vol. 28). Government Information Quarterly.

Nightisabha, I. A., Suhardjanto, D., & Cahya, B. T. (2009). Persepsi Pengguna Layanan Pe-ngadaan Barang dan Jasa pada Pemerin-tah Kota Yogyakarta terhadap Implemen-tasi Sistem E-Procurement. Surakarta, In-donesia: Jurnal Siasat Bisnis.

Yamin, S., & Kurniawan, H. (2011). Generasi Baru Mengolah Data Penelitian dengan Partial Least Square Path Modeling.Jakarta, Indonesia: Salemba Infotek.

Vinzi, E. (2010). Handbook of Partial Least Square Path Modeling.

Tung, L. L., & Rieck, O. (2005). Adoption of electronic government services among business organizations in Singapore (Vol. 14). Journal of Strategic Information Systems .

Susanto, T. D. (2013). Individual Acceptance of e-Government: A Literature Review . The Second International Conference on Informatics Engineering & Information Science (ICIEIS2013).

faktor adopsi layanan e-government jenis layanan...

Documents