FAKTA HUKUM

KASUS LUMPUR SIDOARJO

Putusan PN Jaksel 27 Desember 2007Menolak seluruh gugatan WALHI

Putusan Jakarta 27 Oktober 2008 menguatkan putusan PN Jaksel 27 Desember 2007 :Semburan lumpur panas di Sidoarjo disebabkan fenomena alam

Surat Panitera PN Jaksel 14 Januari 2009 yang menyatakan masing-masing pihak tidak mengajukan KASASI, sehingga secara hukum Putusan Jakarta 27 Oktober 2008 mempunyai kekuatan hukum tetap (INKRACHT).

Putusan MA 14 Desember 2007 menolak uji Material YLBHI atas Perpres 14 / 2007.

Putusan PN Jakpus 27 November 2007 menolak gugatanYLBHI :Pemerintah dan Lapindo tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum

Putusan PT Jakarta 13 Juni 2008 menguatkan putusan PN Jakpus 27 November 2007 :Bahwa adanya kejadian lumpur Sidoarjo karena kecenderungan gejala alam lebih dominan, bukan kesalahan manusia.

Putusan Kasasi MA 3 April 2009, menolak permohonan kasasi YLBHI, bahwa semburan lumpur merupahkan fenomena alam dan bukan kesalahan industri dan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (INKRACHT).

Dikeluarkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh Polda Jatim, 5 Agustus 2009 :

memperhatikan karena tidak cukup bukti setelah 4 kali berkas perkara dikembalikan kejaksaan

karena kepolisian tidak bisa memenuhi petunjuk formil dan materiil serta memperhatikan

putusan perkara perdata yang sudah inkracht, yang pertama antara WALHI dengan Pemerintah

RI dan Lapindo, dan yang kedua antara YLBHI dengan Pemerintah RI dan Lapindo, maka para

tersangka tidak diketemukan unsur perbuatan melawan hukum dan perbuatan/peristiwa

tersebut bukan merupahkan tindak pidana.

Sidang putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 30 Maret 2010, No. : 07 / PRAPER / 2010 /

PN. SBY, menolak gugatan Pra Peradilan atas putusan SP-3 Polda JATIM, konsekwensi hukum

nya berarti SP-3 tersebut menjadi kokoh atas putusan pengadilan tersebut, sehingga secara

pidana Lapindo Brantas Inc. tidak bersalah.