faia kelompok 2

8/18/2019 Faia Kelompok 2

1/23

I. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman yang semakin modern dan kompleks,

berkembang pula praktik kejahatan dalam bentuk kecurangan ( fraud ) ekonomi. Jenis

fraud yang terjadi pada berbagai negara bisa berbeda, karena dalam hal ini praktik

fraud antara lain dipengaruhi kondisi hukum di negara yang bersangkutan. Pada

negara-negara maju dengan kehidupan ekonomi yang stabil, praktik fraud cenderung

memiliki modus yang sedikit dilakukan. dapun pada negara-negara berkembang

seperti !ndonesia, praktik fraud cenderung memiliki modus banyak untuk dilakukan.

Fraud memang telah menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan bangsa ini. Fraud di

!ndonesia seperti tidak ada habis-habisnya dari tahun ke tahun, bahkan

perkembangannya semakin meningkat, baik dalam jumlah kasus dan kerugian negara

maupun kualitasnya. Perkembangan korupsi akhir-akhir ini nampak semakin

sistematis dan terpola.

Pada sektor publik, di !ndonesia kecurangan ( fraud ) telah menjadi isu

fenomenal dan menarik untuk dibahas dengan kasus-kasus yang kini tengan

berkembang dalam masyarakat. Semenjak runtuhnya jaman orde baru, masyarakat

menjadi semakin kritis dalam mencermati kebijakan-kebijakan pemerintah yang sarat

dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang sering dikenal dengan istilah

""#. Fraud jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak bekerja sama

untuk menikmati keuntungan ( simbiosis mutualisme). $ermasuk didalamnya adalah

penyalahgunaan %e%enang&konflik kepentingan (conflict of interest ), penyuapan

(bribery), penerimaan yang tidak sah&ilegal (ilegal gratuities) dan pemerasan secara

ekonomi (economic extortion).

Fraud sudah bukan merupakan rahasia publik, jenis fraud yang sering

dilakukan di lingkungan pemerintahan adalah jenis korupsi. 'anyak media-media di

!ndonesia secara terang-terangan meliput dan menyiarkan adanya penangkapan para

koruptor oleh "P" ("omisi Pemberantasan "orupsi). "orupsi itu sendiri kini telah

dianggap sebagai penyebab akar masalah nasional. danya lembaga pemerintahan


2/23

seperti 'P" ('adan Pemeriksa "euangan), 'P"P ('adan Penga%as "euangan dan

Pembangunan), !nspektorat, "P" ("omisi Pemberantasan "orupsi), kalangan S

(embaga S%adaya asyarakat) dan !*+ ( Indonesian Corruption Watch), bahkan

dibuatnya #omor tahun /// tentang Pemberantasan $indak Pidana "orupsi

jo #omor 01 tahun 011 tentang Pemberantasan $indak Pidana "orupsi belum

berhasil menuntaskan masalah korupsi yang merajalela.

"ecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah sulit terdeteksi

karena pelaku biasanya merupakan orang-orang yang dipercaya untuk menjalankan

suatu proyek. 2leh karena itu, auditor laporan keuangan harus mempunyai keahlian

untuk mendeteksi kecurangan ini. ntuk tindak lebih lanjut, auditor laporan keuangan

ini hanya dapat mendeteksi saja sedangkan untuk pengungkapannya diserahkan pada

auditor in3estigatif atau auditor forensik yang lebih ber%enang. uditor in3estigatif

inilah yang nantinya akan menggunakan suatu aplikasi audit lain selain audit biasa

yang digunakan para auditor laporan keuangan untuk mengungkapkan kecurangan

yaitu audit in3estigatif.

Peran audit in3estigatif dalam mengungkap kecurangan di !ndonesia dari

%aktu ke %aktu semakin terus meningkat. udit in3estigatif banyak diterapkan ketika

"omisi Pemberantasan "orupsi ("P") mengumpulkan bukti-bukti hukum yang

diperlukan untuk menangani kasus-kasus korupsi yang dilaporkan kepada instansi

pemerintah. udit in3estigatif juga digunakan oleh 'adan Pemeriksa "euangan

('P"), "epolisian, 'adan Penga%asan "euangan dan Pembangunan ('P"P), serta

!nspektorat Jenderal "ementerian untuk menggali informsi selama proses

pelaksanaan audit kecurangan ( fraud audit ) atau audit in3estigatif.

engingat pentingnya akan isu ini, maka kami akan mencoba membahas

mengenai Whistle Blower, Profiling, dan Asset racing dan !eco"ery dalam audit

in3estigatif. akalah ini akan membahas mengenai tiga masalah pokok tersebut

dengan tujuan guna meningkatkan pemahaman kita mengenai audit in3estigatif.


3/23

II. Landasan Teori

2.1. Whistleblower

2.1.1 DefinisiWhistleblower

Secara definisi, whistleblower adalah seorang pega%ai (employee) ataukarya%an dalam suatu organisasi yang melaporkan, menyaksikan, mengetahui adanya

kejahatan ataupun adanya praktik yang menyimpang dan mengancam kepentingan

publik di dalam organisasinya dan yang memutuskan untuk mengungkap

penyimpangan tersebut kepada publik atau instansi yang ber%enang (wi#ipedia,

Columbia electronic encyclopedia$ 0114).

$uanakotta (01156 714) menyatakan istilah whistleblower dalam bahasa

!nggris merupakan %lang , dan bukan istilah ilmiah. Secara sederhana, whistleblower

adalah orang yang memberitahu kepada yang ber%enang tentang pelanggaran yang

dilakukan majikannya yang mempunyai dampak atau dapat merugikan negara.

8ari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bah%a whistleblower

adalah seseorang yang secara sukarela menyiarkan&menyampaikan informasi yang

sebenarnya tidak diketahui oleh umum, sebagai protes moral yang dilakukan oleh

anggota atau de%an penga%as dari suatu organisasi melalui saluran komunikasi yang

tidak normal kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang adanya perbuatan

ilegal dan&atau pelaksanaan kegiatan yang bermoral dalam suatu organisasi atau

praktek-praktek yang dilakukan organisasi yang bertentangan dengan kepentingan

publik. Sedangkan whistleblowing adalah tindakan yang dilakukan oleh

whistleblower .

2.1.2 Karakteristik Whistleblower

8alam artikel yang berjudul 9Peran Whistleblower 8alam Pemberantasan

"orupsi: yang dibuat oleh 'adan Pendidikan dan Pelatihan "euangan "ementerian"euangan (http6&&%%%.bppk.depkeu.go.id&), terdapat enam karakteristik mengenai

whistleblower yaitu6. Whistleblower merupakan tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh anggota

dari suatu organisasi.


4/23

0. ;arus ada informasi yang sebenarnya tidak diketahui oleh publik (nonpublic

information).. !nformasi yang disampaikan merupakan bukti adanya penyimpangan yang terjadi

di dalam suatu organisasi yang dilakukan oleh pihak intern organisasi.7. !nformasi harus disampaikan melalui saluran komunikasi yang tidak normal

(rahasia).4. Penyampaian informasi harus dilakukan secara suka rela dan dibenarkan secara

hukum.5. Whistleblowing merupakan kegiatan sebagai protes moral.

;aris, dkk (016 ) menyatakan bah%a untuk disebut sebagai

whistleblower , setidaknya harus memenuhi dua kriteria mendasar. "riteria pertama,

whistleblower menyampaikan atau mengungkapkan laporan kepada otoritas yang

ber%enang atau kepada media massa atau publik. "riteria #edua, seorang

whistleblower merupakan orang 9dalam:, yaitu orang yang mengungkap dugaan

pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja atau berada.2.1.3 Praktik Whistleblowing System

8alam buku yang berjudul 9emahami Whistleblower : oleh ;aris, dkk

(016


5/23

7. "omunikasi dengan Pelapor, dalam komunikasi ini pelapor juga akan

memperoleh informasi mengenai penanganan kasusyang dilaporkannya, apakah

ditindaklanjuti atau tidak.

4. !n3estigasi, dapat dilakukan untuk menindaklanjuti pelaporan pelanggaran.5. ekanisme Pelaporan, sistem pelaporan dirancang sedemikian rupa, sehingga

dapat memastikan bah%a semua pelanggaran yang telah dilaporkan telah

tertangani dengan baik.2.1.4 Regulasi Whistleblower

$he Sarbanes-2=ley ct of 0110 (S2>), Seksi ?15 tentang 9 mployee

Whistleblower Protection:. ntuk pertama kali memberikan perlindungan kepada

mereka yang melaporkan terjadinya kecurangan oleh pega%ai pada perusahaan

s%asta. ndang-undang tersebut melarang balas dendam kepada para pega%ai yang

telah melaporkan adanya kecurangan atau salah kelola yang terjadi pada suatu

perusahaan. 'agi para pengusaha yang melakukan balas dendam terhadap peniup

peluit akan dikenakan denda atau penjara bahkan dapat kedua-duanya.8i !ndonesia, pada 1 gustus 01 ahkamah gung () telah

mengeluarkan Surat @daran ahkamah gung (S@) #omor 17 $ahun 01

tentang Perlakuan bagi Pelapor $indak Pidana (%histleblo%er) dan Saksi Pelaku yang

'ekerja Sama (justice collaborator) dalam Perkara $indak Pidana $ertentu. S@

telah memberikan panduan kepada hakim untuk mengategorikan saksi pelaku sebagai

justice collaborator, yakni6 () merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentuA

(0) mengakui kejahatan yang dilakukannyaA () bukan pelaku utama dalam kejahatan

ituA dan (7) memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.

2.2 PROFIL PELAKU KECURA!A -F!A (*.

2.2." Profil Pelaku

Profil berbeda dengan sebuah foto. Boto menggambarkan seseorang secara

fisik, misalnya muka bulat o3al, hidung mancung , mata sipit , mulut lebar dan

lain lain. Profil tidak menunjukkan ciri khusus secara fisik tetapi ia lebih pada traits

- sifat ) dari seseorang atau kelompok tertentu seperti rentang umur, jenjang


6/23

pendidikan, kelompok sosial, bahkan kelompok etnis dan seterusnya.

2.2.2 Karakteristik Pelaku Ke#urangan

Studi menunjukkan bah%a pelaku kecurangan berbeda sangat kecil

daripada manusia rata rata. 'erdasarkan studi tersebut, sebahagian terbesar

pelaku kecurangan (pelanggar) melakukan kecurangan karena unsur berikut yaitu 6

/& $ekanan yang tidak dapat disalurkan &motif -unshareable pressure.

0& "esempatan yang dirasakan

1& !ationali2ation

ketiga unsur diatas yang dikenal dengan $riangel Fraud atau trilogy

Fraud& "etiga unsur tersebut berbeda beda untuk setiap indi3idu dan dalam setiap

organisasi otif, biasanya disebabkan kebutuhan yang segera, yaitu pelaku

kecurangan merasakan sulit mengungkapkan tekanan kepada orang lain.

*ontoh tekanan ini antara lain

• 'erfoya foya

• ;utang pribadi yang besar

• $ekanan lain yang tidak berhubungan dengan financial, misalnya ketidak

puasan kerja, ketidakstabilan emosional dll

Pemahaman terhadap moti3asi untuk melakukan tindak fraud sangat membantu

pihak-pihak yang peduli dan terlibat dalam upaya pencegahan dan perang mela%an

fraud, sehingga peluang keberhasilan mela%an ancaman tindak fraud menjadi lebih

besar. 8engan kata lain memahami alasan seseorang melakukan tindak fraud

adalah sama pentingnya dengan mengetahui cara mengendalikan fraud itu sendiri.enangani fraud dapat dianalogikan dengan tindak pengobatan suatu penyakit

dimana dengan mengetahui penyebab penyakit, dokter akan dapat membuat

diagnosa yang tepat tindakan yang harus dilakukan sehingga dapat menyembuhkan

atau paling tidak mengurangi rasa sakit pasien.


7/23

Salah satu media untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman

terhadap moti3asi untuk melakukan tindak Fraud adalah dengan menyusun

profil pelaku fraud& Profil pelaku fraud dapat disusun dan diidentifikasi setelah

melalui sur3ei mendalam dan menyeluruh terhadap kasus-kasus tindak fraud yang

pernah terjadi ditambah dengan pengalaman pribadi fraud examiner dalam

menangani kasus tindak fraud tersebut.

'erdasarkan sur3ei internasional selama bertahun-tahun mengenai fraud

yang dilakukan oleh 3 C Consulting yang hasilnya ternyata sesuai dengan hasil

sur3ei dan penelitian yang pernah dilakukan para ahli kriminologi antara lain

disimpulkan bah%a karya%an melakukan ?1 D tindak fraud dan para pelaku

rata-rata telah bekerja lebih dari lima tahun dalam organisasi dan menduduki

posisi manajerial. Bakta yang sangat logis sebenarnya karena karya%an dengan masa

kerja lama apalagi dengan ke%enangan, tanggungja%ab dan akses yang ada

padanya tentu sangat memahami detail kegiatan organisasi, sistem kerja yang

ada berikut pengendalian internnya sehingga mereka dapat mengidentifikasi

$ernyata hasil penelitian tersebut sangat bertentangan dengan anggapan

umum selama ini yang menyatakan bah%a ancaman terbesar tindak fraud berasal dariluar karena ternyata ancaman utama tindak fraud berasal dari dalam organisasi

itu sendiri.

'erikut adalah ciri-ciri tipikal karakteristik pelaku fraud berdasarkan hasil

sur3ei 3 C Consulting yang disajikan sebagai bahan pendidikan dan latihan

Spesialisasi nti "orupsi antara lain 6

1. Ber$endidikan dan #erdas

Jumlah kerugian yang dilakukan oleh pelaku fraud yang berpendidikan

tinggi 4 kali lebih besar dari yang dilakukan oleh pelaku yang hanya

berpendidikan sekolah menengah. Pelaku yang berpendidikan tinggi

biasanya lebih cerdas sehingga selalu tertantang untuk menemukan

kelernahan yang ada pada peraturan atau sistem dan prosedur kerja yang


8/23

kemudian dieksploitasi untuk keuntungan pribadinya.

2. %ana&e'en

Para manajer atau pimpinan suatu organisasi 5 kali lebih cenderung

melakukan tindak fraud dibandingkan dengan karya%an biasa. Para

manajer dengan ke%enangan dan tanggung ja%ab yang ada padanya dapat

mengakses berbagai kegiatan dan tempat-tempat yang terlarang bagi karya%an

biasa.

3. (tress

$ekanan atau stress yang dialami oleh seseorang -pre4crime stress

phenomenon., seperti masalah rumah tangga, lilitan hutang, ingin cepatkaya dan kebutuhan akan biaya pengobatan bisa mendorong seseorang

bertindak di luar ke%ajaran dan melakukan tindak fraud

). Penantang Risiko

Seseorang yang memiliki sifat suka menantang risiko ini selalu ingin

mencoba sesuatu yang dianggap baru, mengambil kesempatan dalam

kesempitan dan selalu bertindak menyimpang dari aturan yang ada.

(. Pelanggar aturan

Pelanggar aturan cenderung tidak memperhitungkan risiko dalam

bertindak, cenderung suka mengambil jalan pintas %alaupun melanggar aturan

dan selalu berfikir jika orang lain bisa mengapa saya tidak.

*. (eraka+

Seseorang yang memiliki sifat serakah selalu merasa tidak puas sehingga

mempunyai keinginan untuk mendapatkan hal-hal di luar kemampuannya

2.2., Profil Kor-an Fraud

Profiling umumnya dilakukan terhadap pelaku kejahatan , #amun profiling

dapat juga dilakukan untuk korban kejahatan, tujuannya berbeda . kalau profiling


9/23

terhadap pelaku kejahatan kalah bagaimana kita dapat dengan mudah menangkapnya,

#amur profiling korban dimaksuskan untuk memudahkan target penyebaran

informasi. 8engan mengenal profil korban dapat menjadi pelajaran bagi orang

lain tentang bagaimana korban dapat ditipu oleh orang lain. 'anyak kasus yang

terjadi di sekitar kita , misalnya kasus P$ > di 'ogor Ja%a 'arat yang menjanjikan

in3estasi dibidang pertanian dengan pendapatan sekitar 51 persen pertahun,

setelah uang terkumpul, ternyata dilarikan oleh pihak pengelola, sehingga nasabah

dirugikan milyaran rupiah, juga saat ini banyak sms berhadiah yang merupakan

penipuan dengan cara mengirimkan surat kepada korban seolah-olah ia dapat

hadiah dari undian tertentu, kemudian sikorban diminta untuk menyetorkan

sejumlah uang untuk membayar pajak dan biaya pengurusan lain. 8an masih banyak modus operandi penipuan yang menyebabkan sikorban mengalami kerugian

jutaan rupiah.

Konersi /asil Ke#urangan

da beberapa ilustrasi rencana kejahatan yang dilakukan oleh pelaku antara lain

•

"on3ersi uang tunai

• "on3ersi piutang

• "on3ersi persediaan

• "on3ersi hutang "on3ersi ang tunai

"on3ersi uang tunai terjadi hanya ketika terlalu banyak otoritas atau

tanggungja%ab diberikan hanya pada satu orang , oleh sebab itu dengan

kekuasaan yang penuh tersebut, ia dapat melakukan & tindakan yang diluar

kendali misalnya ia dapat menggunakan uang dengan alasan meminjam,

penggunaan cek palsu, dll

Konersi Piutang

+apping piutang adalah adanya tindakan untuk menggunakan dana tagihan


10/23

dari piutang dan akan akan dibayar kembali apabila ia berhasil menagih pada

debitur ', dengan demikian maka ia akan menutup tagihan tersebut.

Konersi Persediaan

Pada "on3ersi ang tunai dan "on3ersi piutang, berkenaan dengan pencatatan,

maka pada kon3ersi persediaan melibatkan para petugas gudang atau pabrik

karena menyangkut masalah barang , bukan hanya catatan.

da beberapa hal yang dapat diindikasikan adanya kecurangan dalam

persediaan antara lain 6

- 'arang yang dihitung kurang oleh pihak penerima, atau barang yang

dihitung lebih dari orang yang mengirim

- embuang barang yang baik, kemudian memungut kembali apabila orang tidak

mengetahuinya

Konersi /utang 0Ke#urangan Pe'-a1aran

"ecurangan ini seringkali terjadi karena pengendalian yang lemah, misalnya adanya

pembayaran fiktif, pembayaran melebihi dari yang sebenarnya, pembayaran

kepada pihak yang tidak seharusnya dan lainnya

2., PEELU(URA A(ET 0 ASSET TRAC!"# DA PE%ULI/A A(ET

( ASSET REC$%ER& )

2.,." Penelusuran Aset 'Asset Tra(ing#

Penelusuran set -Asset racing. adalah suatu teknik yang digunakan oleh

seorang in3estigator&auditor forensik dengan mengumpulkan dan menge3aluasi bukti-

bukti transaksi keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan asset hasil

perbuatan $P" dan atau tindak pidana pencucian uang yang disembunyikan oleh


11/23

pelaku untuk dapat diidentifikasikan, dihitung jumlahnya, dan selanjutnya agar dapat

dilakukan pemblokiran&pembekuan dan penyitaan untuk pemulihan kerugian akibat

perbuatan pelaku $P" dan atau tindak pidana pencucian uang tersebut.

'erikut diberikan contoh penelusuran aset oleh "P"6

a. Sindone%s.com, tanggal 0< Januari 017 menyatakan3 "omisi

Pemberantasan "orupsi ("P") menemukan ratusan aset milik $ubagus

*haeri +ardana ($*+) alias +a%an, tersangka dugaan tindak pidana

pencucian uang ($PP) dan tersangka sengketa Pemilukada ebak,'anten.

:setnya di atas 11 item, "P" menemukan ada beberapa aset berupa

tanah, bangunan. 8i antaranya ada di 'ali, Jabar (Ja%a 'arat), 8"! Jakarta

dan 'anten,: ujar Juru 'icara "P" Johan 'udi SP di "antor "P",JakartaSelatan. "P" mengaku terus melakukan penelusuran aset milik

adik Eubernur 'anten Fatu tut *hosiyah itu. Penyidik "P" juga

mengendus aset +a%an lainnya berupa barang bergerak seperti kendaraan.

"P" menjerat +a%an dengan Pasal dan atau 7 ndang-undang #omor ?

$ahun 011 tentang Pencegahan dan Pemberantasan $PP jo Pasal 44 yat

() ke-() ";P. $*+ juga diduga melanggar Pasal yat dan atau Pasal

5 yat #omor 4&0110 sebagaimana diubah dengann #omor

04&011 tentang $PP jo Pasal 44 yat () ke-() ";P. b. "ompas 0/ Januari 017, memberitakan6 "P" serius memiskinkan +a%an,

yang diduga sebagai tersangka tindak pidana korupsi dan tindak pidana

pencucian uang dengan menyita hartanya yang sudah berhasil ditelusuri

berupa beberapa mobil me%ah dan sepeda motor besar. Sampai saat ini

penyidik "P" masih terus menelusuri aset-aset lainnya seperti bangunan,

rumah dan tanah.

2.,.2 (u'-er Infor'asi dala' Penelusuran Aset

Penyembunyian aset oleh pelaku kejahatan tindak pidana korupsi dan atau tindak

pidana pencucian uang, dapat menggunakan sarana perbankan dan bisa juga

pembelian barang dagangan, membuka restaurant, usaha hiburan atau pembelian aset

tetap lainnya sepertiA mesin-mesin, kendaraan, bangunan, tanah dll.


12/23

ntuk mengetahui tempat persembunyian tersebut, pihak penegak hukum yang

dibantu oleh auditor forensik akan dapat memperoleh informasi penyembunyian

tersebut dari sumber-sumber berikut ini ('P"P6011


13/23

terjadi antara keluarga maupun antar perusahaan atau organisasi yang bisa diikuti,

mungkin harta yang dipersengketakan diduga berasal dari tindakan pidana.Sebagai contoh dapat dikemukan dua kasus yang sudah berhasil dan yang sedang

berlangsung yaitu6a. "asus ;. hmad $hahir di 'ank Sumitomo *abang Singapura$erjadi sengketa antara beberapa istri dan turunan lmarhum hmad $hahir

(petinggi Pertamina) memperebutkan hasil korupsi berupa dana deposito yang

ditempatkan di 'ank Sumitomo cabang Singapura. :$erjadi perebutan antara

"artika, janda $hahir dan anak-anaknya soal uang di 'ank Sumitomo,

Singapura. $ernyata uangnya berasal dari komisi yang diterima $hahir dari

beberapa perusahaan Jerman ketika menjadi kontraktor Pertamina. Pada 5 ei

/


14/23

di pasar modal. "elemahannya adalah untuk pemegang saham yang tercatat di

negara-negara yang disebut tax ha"en countries, tidak jelas siapa pemegang

saham sesungguhnya. 8epartemen Perdagangan mempunyai 8irektorat 'ina

saha dan Pendaftaran Perusahaan ("antor Pendaftaran Perusahaan $ingkat

Pusat) kemana laporan keuangan perusahaan yang diaudit (baik perusahaan

tertutup maupun perusahaan $'"), dikirimkan. da kantor pengacara yang

mengkatalog anggaran dasar perseroan terbatas yang sudah mendapat pengesahan

8epartemen "ehakiman. "antor polisi yang mengelola pendaftaran kendaraan

bermotor juga merupakan sumber informasi penting (apakah ada mobil me%ah

atas nama pejabat negara atau keluarganya).


15/23

Ieblen disebut conspicuous consumption. Semuanya serba %ah (besar,

me%ah, mahal, dengan kecendrungan mengada-ada) properti di negeri asing

yang serba %ah dilokasi orang kaya tingkat dunia, kapal pesiar, intan berlian

(je%elries), dan perusahaan. Pola konsumsi me%ah ini seharusnya merupakan

tanda-tanda untuk indikasi fraud . ebih dari itu, sang pelaku bahkan

memamerkan kekayaannya. Pada %aktu kekayaan ini akan disembunyikan,

semua orang sudah mengetahuinya. "arena itu di negara maju, lembaga-

lembaga seperti PP$" kita membuat kaitan antara uang hasil kejahatan

dengan pembelian mobil, intan-berlian, tanah dan bangunan melalui teknik

data mining&c& d3ertensi mengenai perusahaan-perusahaan dalam iklan kematian.

8alam etnis ini, iklan tentang berita duka cita dan iklan turut berduka cita

diiringi dengan daftar perusahaan yang dimiliki almarhum (ah) beserta

anggota keluarga. 8ireksi dari perusahaan yang dimiliki almarhum juga

mengucapkan belasungka%a kepada 'apak Bulan pemilik P$.egah $'".

"eterkaitan pemilikan di berbagai perusahaan yang tidak terungkap dalam

laporan keuangan, justru terungkap dalam iklan kematian dan turut berbela

sungka%a. ("ehadiran pejabat negara dipemakaman sang konglomerat, dan

kehadiran konglomerat dan karangan bunganya di pemakaman pejabat juga

merupakan bagian yang menarik).d. "alau birokrat menyembunyikan harta hasil korupsi, bentuk hartanya adalah

deposito (atau penanaman di bank balam bentuk lain) dan uang tunai dalam

3aluta asing, khususnya S dollar. "arena itu penggrebekan di rumah dan di

kantor pejabat yang menjadi tersangka kasus korupsi seringkali memba%a

hasil. "ecurigaan penyidik mengenai harta di negara-negara tertentu dipicu

oleh cap kantor imigrasi (di paspor yang bersangkutan). *ap ini dari negara

yang dikunjungi,tetapi yang sesungguhnya tidak behubungan dengan urusan

jabatannya, apalagi jika negara-negara ini adalah tax ha"en countries.e. "ecapaian psikologis, usia lanjut, dan faktor-faktor lain dapat mendorong

seseorang untuk menyerah. !tu sebabnya negara sering menjanjikan


16/23

keringanan tertentu sebagai imbalan untuk mengungkapkan keberadaan dan

penyerahan asetnya.

2.,., Pe'uli+an Aset 0 Asset Re(o)ery

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan

negara. $erhadap kerugian keuangan negara ini membuat "orupsi baik yang lama

yaitu #o. tahun /


17/23

tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara oleh hakim - dan

selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh hakim. Sementara

instrument perdata (melalui Pasal 0. , 7) #o. tahun /// dan Pasal ? *

#o. 01 tahun 011) yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara #egara (JP#) atau

instansi yang dirugikan.

paya pengembalian kerugian keuangan negara yang menggunakan intrumen

perdata, sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materiil maupun formil,

meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

'erbeda dengan proses pidana yang menggunakan system pembuktian materiil,

maka proses perdata menganut system pembuktian formil yang dalam praktiknya bisa

lebih sulit daripada pembuktian materiil. 8alam tindak pidana korupsi khususnyadisamping penuntut umum, terdak%a juga mempunyai beban pembuktian, yaitu

terdak%a %ajib membuktikan bah%a harta benda miliknya diperoleh bukan karena

korupsi. 'eban pembuktian pada terdak%a ini dikenal dengan asas Pembalikan 'eban

Pembuktian ( !e"ersal Burden of Proof ). sas ini mengandung bah%a kepada

tersangka atau terdak%a sudah dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi

( Presumption of 6uilt ), kecuali jika ia mampu membuktikan bah%a dirinya tidak

melakukan tindak pidana korupsi dan tidak menimbulkan kerugian keuangan negara.

8alam proses perdata, beban pembuktian merupakan ke%ajiban penggugat, yaitu

oleh JP# atau instansi yang dirugikan. 8alam hubungan ini, penggugat berke%ajiban

membuktikan antara lain 6

a. 'ah%a secara nyata telah ada kerugian keuangan negaraA

b. "erugian keuangan negara sebagai akibat atau berkaitan dengan perbuatan

tersangka, terdak%a, atau terpidana

c. danya harta benda milik tersangka, terdak%a atau terpidana yang dapat

digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara.

2.,.4 Pengaturan Berdasarkan UU o. 5 ta+un 266* tentang Pengesa+an *nited

!ations Con)ention Against Corru+tion 0Konensi Anti Koru$si


18/23

"on3ensi nti "orupsi ("") telah membuat terobosan besar mengenai

pengembalian asset kekayaan negara yang telah dikorupsi, meliputi system

pencegahan dan deteksi hasil tindak pidana korupsi (Pasal 40)A sistim pengembalian

asset secara langsung (Pasal 4) A system pengambalian asset secara tidak langsung

dan kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan (Pasal 44). "etentuan esensial

yang teramat penting dalam konteks ini adalah ditujukan khusus terhadap

pengembalian asset-aset hasil korupsi dari negara ketempatan (custodial state) kepada

negara asal (country of origin) asset korupsi.

Strategi pengembalian asset hasil korupsi secara eksplisit diatur dalam

ukadimah "" 011, Pasal ? yang merumuskan 6 9'ertekad untuk mencegah,

melacak, dan menghalangi dengan cara yang lebih efektif transfer-transfer inernasional atas asset-aset yang diperoleh dengan tidak sah, dan untuk memperkuat

kerjasama internasional dalam pengembalian asset. #amun dalam praktiknya,

ketentuan tentang pengembalian aset akibat tindak pidana korupsi menghadapi

kendala dalam pelaksanaannya. ntara lain, karena perbedaan sistem hukum di

negara-negara, kemauan politik negara-negara penerima asset hasil tindak pidana

korupsi.Pentingnya masalah pengembalian asset bagi negara-negara berkembang yang

mengalami kerugian karena tindak pidana korupsi, melihat masalah ini sebagai hal

yang harus mendapat perhatian serius. 'ahkan sebenarnya beberapa negara

menginginkan agar pengembalian asset diperlakukan sebagai hak yang tidak dapat

dihapus atau dicabut.Pengembalian asset hasil korupsi dapat dilakukan melalui jalur Pidana (asset

!eco"ery) secara tidak langsung melalui Criminal !eco"ery dan jalur Perdata (asset

!eco"ery) secara langsung melalui Ci"il !eco"ery&elalui jalur Pidana, proses pengembalian aset lazimnya dapat dilakukan melalui 7

tahapan, yaitu 6

Pertama, pelacakan aset ( Aset racing ) dengan tujuan untuk mengidenifikasi aset,

bukti kepemilikan aset, lokasi penyimpanan aset dalam kapasitas hubungan

dengan tindak pidana yang dilakukanA


19/23

'edua, pembekuan atau perampasan aset dimana menurut 'ab ! Pasal 0 huruf f ""

011 aspek ini ditentukan meliputi larangan sementara untuk menstransfer,

kon3ersi, disposisi, atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara

menanggung beban dan tanggung ja%ab untuk mengurus dan memelihara serta

menga%asi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan lain

yang mempunyai otoritas yang berkompentenA

'etiga, penyitaan aset dimana menurut 'ab ! Pasal 0 huruf g "" 011 diartikan

sebagai pencabutan kekayaan uuntuk selamanya berrdasarkan penetapan

pengadilan atau otoritas lain yang berkompetensiA

'eempat, pengembalian dan penyerahan aset kepada korban. Pengembalian aset

secara tidak langsuung diatur dalam "etentuan Pasal 47 dan 44 "" 011dimana system pengambalian aset tersebut diilakukan melalui proses kerjasama

internasional atau kerjasama untuk melakukan penyitaan.

2.,.* Tero-osan Penegakan /uku' UU o. 7 Ta+un 26"6

". Pengecualian rahasia bank dan kode etik yang lebih luas (Pasal 0?, 74)A

2. Perluasan pihak pelapor serta perluasan jenis laporan yang disampaikan

yang akan sangat membantu dalam pengkayaan informasi (Pasal


20/23

5. Pembuktian $erbalik 6

a. $erdak%a %ajib membuktikan bah%a harta kekayaannya bukan

merupakan hasil tindak pidana (Pasal


21/23

menyimpang yang terjadi dalam organisasi. Selain itu para pega%ai akan bertanya

lebih lanjut bagaimana melaporkan adanya akti3itas tersebut dalam cara yang benar.

Salah satu media untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman

terhadap moti3asi untuk melakukan tindak Fraud adalah dengan menyusun

profil pelaku fraud& Profil pelaku fraud dapat disusun dan diidentifikasi setelah

melalui sur3ei mendalam dan menyeluruh terhadap kasus-kasus tindak fraud yang

pernah terjadi ditambah dengan pengalaman pribadi fraud examiner dalam

menangani kasus tindak fraud tersebut.

Penelusuran set -Asset racing. adalah suatu teknik yang digunakan oleh

seorang in3estigator&auditor forensik dengan mengumpulkan dan menge3aluasi bukti-

bukti transaksi keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan asset hasil

perbuatan $P" dan atau tindak pidana pencucian uang yang disembunyikan oleh

pelaku untuk dapat diidentifikasikan, dihitung jumlahnya, dan selanjutnya agar dapat

dilakukan pemblokiran&pembekuan dan penyitaan untuk pemulihan kerugian akibat

perbuatan pelaku $P" dan atau tindak pidana pencucian uang tersebut.


22/23

I;. Daftar Pustaka

http6&&nasional.kompas.com&read&017&1?&1&5104?&!*+.ayoritas.Pelaku."orup

si.dari.Pejabat.8aerah.erata.di.Seluruh.!ndonesia (diakses pada tanggal

4 2ktober 017).

http6&&nasional.kompas.com&read&017&1?&?&11?41/&$ren."orupsi.#aik.agi(diak

ses pada tanggal 4 2ktober 017).

http6&&%%%.bppk.depkeu.go.id&publikasi&artikel&5?-artikel-pengembangan-

sdm&1/


23/23

$he Sarbanes-2=ley ct of 0110 (S2>), Seksi ?15 tentang 9 mployee Whistleblower

Protection:.

$uanakotta, $. , A#untansiForensi#dan Audit In"estigatif , @disi 0,

embagaPenerbitBakultas@konomini3ersitas !ndonesia, 011.

ndang-ndang #omor $ahun /// jo ndang-ndang #omor 01 tahun 011

tentang $indak Pidana "orupsi.

faia kelompok 2

Documents