evaluasi rjpmn dan renstra -pu-an, dan arahan program ke-pu-an tahun 2014

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Disampaikan oleh:

SEKRETARIS JENDERAL ACARA KONSULTASI REGIONAL KEMENTERIAN PU

Jakarta, 26 Februari 2013

SEKRETARIAT JENDERAL

EVALUASI RPJMN/RENSTRA DAN ARAHAN PENAJAMAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN KE-PU-AN TAHUN 2014

1

1. SASARAN STRATEGIS PENYELENGGARAAN BIDANG KE-PU-AN DAN CAPAIAN KINERJA UTAMA RPJMN 2010 – 2014

2. TEMA RKP 2014 DAN KONREG KEMENTERIAN PU 2013 UNSUR-UNSUR POKOK TEMA RKP

KEBIJAKAN INISIATIF BARU 2014

KEBUTUHAN ANGGARAN TAHUN 2014

3. ARAHAN PERENCANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KE-PU-AN PENYUSUNAN PROGRAM JANGKA MENENGAH BIDANG PU

SASARAN KONREG

KRITERIA PERENCANAAN PROGRAM

UPAYA PENINGKATAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI

PRINSIP PENYUSUNAN PROGRAM/KEGIATAN

KEBIJAKAN PENGANGGARAN

MEKANISME DAN MILESTONE SUBSTANSI KONREG

SKENARIO PENAJAMAN PROGRAM

2

SASARAN STRATEGIS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR 2010-2014

Ketahanan Pangan

Irigasi 1. Peningkatan/Pembangunan kapasitas 503.000 ha, 2. Rehabilitasi : seluas 1.378.000 Ha

Rawa 1. Peningkatan/Pembangunan : 574.000 Ha 2. Rehabilitasi : 602.000 Ha

Ketahanan Air (Konservasi & Penyediaan

Air Baku)

1. Pembangunan 11 waduk; Rehabilitasi 140 waduk; Pembangunan 200 buah embung/situ/bangunan penampung air; Rehabilitasi 300 buah embung/ situ/bangunan penampung air

2. Peningkatan kapasitas tampung sumber air sebesar 25,6 milyar m3

3. Kapasitas air baku sebesar 57,1 m3/detik

Berkurangnya Luas Kawasan yang Terkena

Dampak Banjir

1. Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir sepanjang 1.000 km

2. Rehabilitasi Prasaranadan Sarana Pengendali Banjir sepanjang 750 km

3

CAPAIAN KINERJA UTAMA RPJMN 2010-2014

BIDANG SUMBER DAYA AIR

Sumber: Diolah dari Reviu Renstra PU 2012

PROGRAM RENCANA

2013 2014

1

- Irigasi dan Irigasi air tanah Ribu Ha 130.78 503 288 220% 79 44 - Reklamasi rawa dan tambak Ribu Ha 11 573.5 149 1351% 39 50

- Irigasi dan Irigasi air tanah Ribu Ha 1,378 1,378 1,203 87% 246 101 - Reklamasi rawa dan tambak Ribu Ha 625 626 433 69% 129 122

Miliar m3 11.5 25.60 2.56 22% 3.91 7.50

- Pembangunan m3/detik 43.4 56.00 30 69% 9.73 16.43 - Rehabilitasi m3/detik 12.3 21.00 13 106% 7.76 0.22 - Operasi dan Pemeliharaan m3/detik 44.8 44.75 38 85% 23.61 44.75

- Waduk- Selesai dibangun Buah 11 6 2 18% 1 5 - Dlm pelaksanaan Buah 1 52 8 67% 20 16

- Embung/Situ Buah 158 200 312 197% 252 49

- Waduk Buah 29 140 43 148% 29 19 - Embung/Situ Buah 298 300 136 46% 107 57

Ribu Ha

- Pembangunan Km 274 1,208 1,313 479% 253 254 - Rehabilitasi Km 521 885 719 138% 338 78

Pendayagunaan Air

dlm rangka

Ketahanan Pangan

Luas cakupan layanan jaringan

irigasi dan rawa

Pembangunan dan Peningkatan

2010-2012

(OF RPJMN)

NO

PROGRAM

/SASARAN

STRATEGIS

URAIAN INDIKATOR KINERJA

OUTCOMESATUAN

RENSTRA

2010-2014

STATUS

2010-13

THD

RPJMN

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERKELANJUTAN)

Berkurangnya luas

kawasan yang

terkena dampak

banjir

Luas kawasan yang terlindungi

dari bahaya banjirPrasaranan dan Sarana

Pengendali Banjir

RPJMN

2010-2014

Rehabilitasi

Ketahanan

Air(Konservasi dan

Penyediaan Air

Baku)

Peningkatan Kapasitas tampung

sumber air

Kapasitas layanan air baku

Pembangunan

Rehabilitasi

REALISASI

3

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

4

Meningkatkan Konektivitas

dan Kelancaran Arus Orang dan

Barang

Pembangunan Jalan dan Jembatan

1. Pembangunan jalan baru sepanjang 1.799 km

2. Pembangunan jembatan sepanjang 45.645 m

Peningkatan Struktur dan/atau Kapasitas

Peningkatan struktur/pelebaran jalan sepanjang 17.525 km

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jalan

Rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan 4.830 km

SASARAN STRATEGIS PENYELENGARAAN

JARINGAN JALAN & JEMBATAN |2010-2014

5


BIDANG BINA MARGA


PROGRAM RENCANA

2013 20142

% 90.00% 94.00% 90.50% 101% 92.50% 94.00%

- Jalan Km 1,498.29 1,799 1,986 133% 883.19 482.84

Toll Road Km 120.35 59.26 26.23 22% 17.19 15.84 - Jembatan M 26,957.83 45,645 39,164 145% 15,937 8,016

Km 19,370 17,525 10,740 55% 4,136 2,190

Km 164,169 97,334 32,256 33,553 Km 4,830 4,294 1,161 2,826

Pemeliharaan rutin 171,695

Rehabilitasi/ Pemeliharaan

berkala jalan

59%

REALISASI

Meningkatkan

Konektifitas dan

Kelancaran Arus

Orang dan

Barang

Peningkatan Struktur dan

/ atau kapasitas

Peningkatan Kemantapan

Jalan

Pembangunan

RENSTRA

2010-2014 2010-2012STATUS

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN (KONEKTIVITAS DAN KELANCARAN ARUS ORANG DAN BARANG)

NOPROGRAM

/SASARAN

URAIAN INDIKATOR

KINERJA OUTCOMESATUAN

RPJMN

2010-2014

1

1

2

1

3

2

6

Meningkatnya Pelayanan Dasar

Masyarakat (Pencapaian Target

MDGs)

Akses Air Minum

Peningkatan Akses Air Minum melalui pembangunan : SPAM IKK di 881 IKK, SPAM MBR di 1.277 kawasan dan SPAM Perdesaan di 10.432 desa.

Akses Sanitasi

Peningkatan Akses Sanitasi melalui pembangunan infrastruktur Air Limbah di 421 kawasan.

Penanganan Kumuh

Pengurangan kawasan kumuh melalui Pembangunan infrastruktur kawasan permukiman perkotaan di 1.189 kawasan dan Rusunawa 250 Twin Blok.

Penanggulangan Kemiskinan

(Pemberdayaan Masyarakat/PNPM

Perkotaan)

Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Perkotaan • P2KP di 10.948 kelurahan.

Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Perdesaan

• Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di 25.362 desa, • Penyediaan Infrastruktur dalam rangka pembangunan ekonomi

masyarakat perdesaan dengan berbasis sumber daya lokal (PISEW/RISE) di 237 kecamatan.

Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan

Bangunan Gedung dan Penataan

Lingkungan

Tertib Bangunan

Gedung

• Penyusunan NSPK bidang Bangunan Gedung sebanyak 263 NSPK,

• Fasilitasi Pengembangan Bangunan Gedung Negara di 224 kab/kota.

Penataan Lingkungan

• Revitalisasi Kawasan Permukiman di 1.288 kawasan.

SASARAN STRATEGIS PENYELENGGARAAN

KE CIPTA KARYAAN 2010-2014

7


BIDANG KE-CIPTA KARYA-AN


PROGRAM RENCANA2013 2014

3

- Akses Air Minum % 70.00% 68% 56% 80% 60% 67%

*Efektif existing capacity liter/detik 120,000 8,099 93,696 78% 8,326 8,099

sekitar 87.315 lt/det IKK/Kws 1,043 1,554 1,628 156% 793 649 Desa 4,837 4,768 6,930 143% 1,684 1,622

- Akses Sanitasi Kws 598 517 1,021 171% 934 506 Kab/kota 170 156 381 224% 129 93

- Penanganan Kumuh TB 270 250 158 59% 67 25

- P2KP Kelurahan/

Desa 21,984 10,948 32,801 149% 10,950 10,950

- PPIP Desa 8,803 13,190 15,354 174% 6,640 5,000 - PISEW/RISE Kec 185 237 711 384% 79 -

- Tertib Bangunan Gedung NSPK/

Kota/Kab 487 159 273 56% 124 128

- Penataan Lingkungan Kws 1,288 303 766 59% 459 260

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN DAN

Meningkatnya Tertib

Penyelenggaraan

Bangunan Gedung dan

Penataan Lingkungan

Peningkatan Kualitas

Lingkungan Permukiman dan

Pemberdayaan Masyarakat

Miskin Perdesaan

Meningkatnya

Pelayanan Dasar

Masyarakat(Pencapaian

Target MDGs)

Percepatan Pencapaian

sasaran MDG'S

Penanggulangan

Kemiskinan

(Pemberdayaan

Masyarakat/PNPM

Perkotaan)

Pemberdayaan Masyarakat

Miskin Perkotaan

REALISASINO

PROGRAM /SASARAN

STRATEGIS


OUTCOME/IKUSATUAN

RPJMN

2010-2014

RENSTRA

2010-2014 2010-2012STATUS

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Penataan Ruang

1. 5 Peraturan Pemerintah 2. Peraturan Presiden (76 KSN dan 7 Pulau) 3. 1 Keppres – BKPRN 4. 60 Peraturan Menteri (NSPK)

Peningkatan Pembinaan RTRW Provinsi/Kabupaten /Kota dan Kelembagaan PR Daerah

1. Pembinaan 33 RTRW Provinsi 2. Pembinaan 398 RTRW Kabupaten dan 93 RTRW Kota 3. Pembinaan Kelembagaan Penataan Ruang Provinsi/Kab/Kota

(BKPRD) di 32 Provinsi

Peningkatan

Pengawasan Penataan Ruang

1. Diklat Penyidik PNS Penataan Ruang, 2000 orang PPNS 2. Pengawasan Teknis Penataan Ruang, 32 Provinsi

A. Implementasi Kota Hijau 1. Fasilitasi Implementasi Perwujudan 30% RTH di 110 Kab/Kota 2. Fasilitasi Green Planning & Design di 110 Kab/Kota 3. Fasilitasi Green Community di 110 Kab/Kota

B. Implementasi Kota Pusaka (Heritage City) 1. Penyusunan RDTR di 48 kab/kota 2. Penyusunan Heritage City Management Plan di 48 kab/kota

C. Implementasi Desa Lestari 1. Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Perdesaan

Berkelanjutan di 28 kawasan 2. Penyusunan Rencana Aksi Perwujudan Desa Lestari di

28 kawasan 3. Fasilitasi Kegiatan Percontohan di 28 kawasan.

UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang

Penyelesaian

Pengaturan Penataan Ruang

Peningkatan Kualitas Penataan Ruang (Implementasi RTRW)

8

SASARAN STRATEGIS PENYELENGGARAAN

PENATAAN RUANG 2010-2014


BIDANG PENATAAN RUANG [1/2]


PROGRAM RENCANA

2013 2014

4

- Peraturan Pemerintah PP 5 5 4 80% 1 1- Rancangan Perpres RTR KSN,

Pulau / Kepulauan

Raperpres 83 83 46 55% 30 6

- RTR KSN Non Perkotaan docs 69 69 34 49% 29 5 - RTR KSN Perkotaan docs 7 5 71% 1 1 - RTR Pulau/Kep docs 7 7 100%

- Fasilitasi pengesahan Perpres

RTR KSN, Pulau/Kepulauan

Perpres 61 35 57% 16 23

- Keppres BKPRN Kepres 1 1 100% - -- Peraturan Menteri/NSPK Permen 60 19 32% 22 19

- Pembinaan Penataan Ruang

Provinsi

Provinsi 33 33 33 100% 33 33

Kabupaten 402 398 398 99% 398 402

Kota 93 93 93 100% 93 93

- Pembinaan Kelembagaan

Penataan Ruang

Provinsi/kabupaten/Kota

(BKPRD)

Provinsi 32 32 32 100% 32 32

NO

PROGRAM

/SASARAN

STRATEGIS


OUTCOME/IKU

Mendukung

Pembangunan

Berkelanjutan

Berbasis Penataan

Ruang (UU No.

Peningkatan Pembinaan RTRW

Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Kelembagaan Penataan Ruang

PROGRAM DAN TARGET KEMENTERIAN PU RPJMN 2010-2014 BIDANG PENATAAN RUANG

SATUANRPJMN

2010-2014

RENSTRA

2010-2014

REALISASI

Penyelesaian Pengaturan

Penataan Ruang

STATUS2010-2012

(OF RPJMN)

Pembinaan Penataan Ruang

Kabupaten dan Kota

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


BIDANG PENATAAN RUANG [2/2]


PROGRAM RENCANA

2013 2014

4

- Implementasi Kota Hijau

- Fasilitasi implementasi

perwujudan 30% RTH

Kabupaten/

Kota110 60 55% 60 60

- Fasilitasi Green Planning &

Design

Kabupaten/

Kota110 110 100% 110 110

- Fasilitasi Green Community Kabupaten/

Kota110 85 77% 110 110

- Implementasi RTRW Kota

Pusaka

- Penyusunan RDTR Kabupaten/

Kota48 8 17% 26 22

- Penyusunan Heritage City

Management Plan (HCMP)

Kabupaten/

Kota48 10 21% 26 22

- Implementasi RTRW Desa

Lestari

- Penyusunan Rencana Rinci

Kawasan Perdesaan

Berkelanjutan

kawasan

perdesaan28 0 0% 14 14

- Penyusunan Rencana Aksi

Perwujudan Desa Lestari

kawasan


- Fasilitasi Kegiatan

Percontohan

kawasan


- Diklat Penyidik PNS

Penataan Ruang

orang 500 667 679 136% 931 390

- Pengawasan Teknis

Penataan Ruang

provinsi 32 32 32 100% 32 32

NO

PROGRAM

/SASARAN

STRATEGIS


OUTCOME/IKU

PROGRAM DAN TARGET KEMENTERIAN PU RPJMN 2010-2014 BIDANG PENATAAN RUANG

SATUANRPJMN

2010-2014

RENSTRA

2010-2014

REALISASI

Peningkatan Pengawasan

Penataan Ruang

Peningkatan Kualitas Penataan

Ruang Implementasi RTRW

STATUS2010-2012

(OF RPJMN)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Tema RKP Tahun 2014:

“Memantapkan Perekonomian Nasional untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”

11

Tema Konreg Kementerian PU Tahun 2013:

“Penyelenggaraan Infrastruktur ke-PU-an yang Efektif dan Efisien guna Memantapkan Perekonomian Nasional untuk

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”

12

(1)Pemantapan Perekonomian Nasional; • Peningkatan daya saing;

• Peningkatan ketahanan ekonomi;

• Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

(2)Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; • Pembangunan SDM;

• Penurunan kemiskinan dan pengangguran;

• Mitigasi bencana;

• Peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya.

(3)Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik. • Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi;

• Memantapkan penegakan hukum, pertahanan, dan pelaksanaan

Pemilu 2014.

13

(1) Pemantapan Perekonomian Nasional; • Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

(MP3EI); • Surplus Beras 10 Juta Ton 2014; • Konversi Energi; • Low Cost Emission Car (Green Car); • Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

(2) Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan; • Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan

Indonesia (MP3KI); • Peningkatan Pelayanan Sanitasi dan Air Bersih dalam rangka Pencapaian MDG’s;

• Pembangunan Shelter Bencana.

(3) Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik. • Percepatan Pemenuhan Minimum Essential Force Tahap Pertama; • Peningkatan Personel dan Kapasitas Polri; • Penanganan Ancaman Gangguan Keamanan dalam Negeri.

14

EXERCISE KEBUTUHAN ANGGARAN KEMENTERIAN PU TA. 2014

(Biaya dalam Miliar Rupiah)

No Satminkal

USULAN BASELINE 2014

INITIATIF BARU

TOTAL ALOKASI

2013*) Catatan

(RKP 2013) Adjusted

1 SEKJEN, Manajemen 439 463 65 528 436

2 SEKJEN, Sarana 224 246 34 280 226

3 SDA 19,757 23,708 6,935 30,643 20,044

4 BM 37,214 39,075 13,820 52,895 39,863

5 CK 14,497 15,947 6,950 22,897 17,260

6 PR 863 949 700 1,649 802

7 ITJEN 136 150 19 169 126

8 LITBANG 497 547 69 616 459

9 BP-KONS 360 396 50 446 334

TOTAL 73,987 81,482 28,642 110,124 79,550

Ket.: *) Termasuk alokasi anggaran BA 999 yang masih di Kementerian Keuangan.

15

RPJMN

*) SPW = STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH

RPJP (UU 25/2004)

RTRWN (UU 26/2007 dan PP 26/2008)

RENSTRA K/L (SEKTOR)

RTRW PROV/KAB/KOTA

SPW PROV/KAB/KOTA

RKP RKP

RENCANA INVESTASI

DAN BISNIS BADAN

USAHA

Kedudukan RPIJM Pembangunan Infrastruktur yaitu berada di bawah kebijakan spasial dan

kebijakan sektoral yang ada di setiap daerah. Kebijakan spasial dalam RPIJM mengacu pada

RTRW Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota masing-masing. Sedangkan kebijakan

sektoral/program dalam RPIJM mengacu pada RPJMN dan RPJMD dan renstra K/L. RPIIJM

mengacu Rencana Induk sektor ke PU (RPIJM Cipta Karya, RISPAM, PPSP< RP2I dan RIS

Jalan Kabupaten.

ARAHAN PERENCANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KE-PU-AN

1. Program/Kegiatan yang efektif dalam pemenuhan target RPJMN dan Renstra Kementerian PU 2010-2014;

2. Penajaman program dan sinkronisasi antar sektor yang dapat mengatasi Isu Wilayah dan berlandaskan pada Penataan Ruang mengacu kepada dokumen RPIIJM;

3. Kegiatan sektor yang memenuhi kriteria perencanaan dan sudah siap dilaksanakan dan berfungsi tepat waktu (tidak ada kendala “readiness criteria”), dapat ditender pada Bulan November 2013, sehingga diharapkan dapat mengurangi salah satu kendala penyerapan anggaran.

16

I. Pencapaian Sasaran Kinerja Kementerian PU:

1. Mengacu dan berbasis pada Rencana Tata Ruang;

2. Mendukung prioritas pembangunan nasional dan target RENSTRA Kementerian PU;

3. Mendukung implementasi Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, antara lain melalui Sinergi Program Pusat dan Daerah (melalui DAK).

II. Peningkatan Kualitas Program:

1. Mempertajam alokasi pada prioritas/isu strategis pada tiap prioritas pembangunan;

2. Mengacu pada kinerja, ketetapan, dan sinergi (baik antar sektor dan antar tingkat kewenangan);

3. Memenuhi standar kelayakan teknik, lingkungan, maupun ekonomi;

4. Menggunakan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) untuk merancang rencana pelaksanaan anggaran (procurement and disbursement plan) lebih awal.

5. Meningkatkan efisiensi pelayanan infrastruktur PU yang dibangun dan proses penyelenggaraannya.

III. Penanganan Isu-isu Strategis:

1. Mendukung implementasi Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Program Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) termasuk Program Klaster-4;

2. Mendukung Program Domestic Conectivity, Ketahanan Pangan Nasional, dan Pengendalian Banjir;

3. Mendukung pencapaian Millenium Development Goals (MDG’s) dan program responsif gender;

4. Mendukung pembinaan Jasa Konstruksi Indonesia yang handal.

17


1. Mengimplementasikan pedoman perencanaan;

2. Program/kegiatan baru direncanakan sejak N-3, penyiapan dan penyelesaian kesiapan proyek (Readiness Criteria) pada N-2, sehingga pada saat pengusulan kegiatan (N-1) semua sudah siap;

3. Mengurangi program/kegiatan yang kurang efektif mendukung prioritas nasional;

4. Menyusun besaran kegiatan (Paket) yang proporsional dan selalu berorientasi pada efektifitas dan efisiensi;

5. Mengupayakan semaksimal mungkin kualitas pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan (tercapainya umur rencana), sehingga sasaran program dapat dicapai.

18


1. Merupakan tugas tanggung jawab Pemerintah (Pusat)

2. Memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan: pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, penurunan jumlah kemiskinan, mendukung ketahanan pangan, mendukung pembangunan berkelanjutan;

3. Penting dan mendesak dilaksanakan;

4. Realistis untuk dilaksanakan;

5. Dilaksanakan dengan menerapkan prinsip good governance (efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif);

6. Merupakan bagian dari RPJMN, Renstra, RKP PU, dan Hasil Konreg;

7. Memperhatikan hasil Kunjungan Kerja, Kunjungan Spesifik, Kunjungan Individual, Rapat Kerja, RDP dng Komisi V DPR-RI;

8. Alokasi PHLN yang akan diserap harus sudah merupakan bagian dari Komitmen Annual Work Plan dan dipastikan dapat diserap.

19


• Program tahun 2014 mengacu pada RPJMN dan Renstra.

• Ada 7 prioritas program sesuai arahan Presiden yang belum tertuang dalam RPJMN dan Renstra PU sehingga diperlukan new inisiatif; di mana yang berhubungan langsung dengan Kementerian PU, antara lain:

Koridor Ekonomi, percepatan dan perkuatan domestic connectivity;

Ketahanan Pangan, dalam rangka peningkatan 7% produksi;

Air Minum, dalam rangka pencapaian target MDG’s;

Pemenuhan kebutuhan perumahan untuk masyarakat miskin;

Penanganan Pasca Bencana Alam;

Isu perbatasan;

Kegiatan Pendukung (Jakons, Litbang, RB, dll)

• Arahan tersebut memerlukan penyesuaian Renstra PU dan diusulkan melalui mekanisme new inisiatif

20


Februari M2 dan M3 Maret

TAHAP PERTAMA (Kick Off)

TAHAP KEDUA

Penajaman Program dan Pelaporan

Jakarta 26-27 Februari 2013

Werdapura

19-20 Maret 2013

KONREG 2012

KONREG 2013

21

Pra Konreg Konreg 2 Wilayah

4 – 15 Maret 2013,

Diatur oleh masing-masing

Satminkal


Arahan Menteri (Tindak Lanjut Arahan Presiden)

Arahan Wamen (Prioritas Nasional)

Arahan DPR-RI (Dukungan Politis)

Arahan Es-1 (SIBB) (Ev. & Arahan Program)

Aspirasi/Isu Strategis Provinsi (Bappeda)

Kendali Penataan

Ruang (RPIIJM)

Masukan/ hasil

exercise Dinas/ Balai/

Satker

Laporan Dirjen (Hasil Penajaman Program)

Arahan Tindak Lanjut dan Penutupan oleh

Menteri

Kesepakatan Program antara

Daerah dan Pusat

22

TAHAP PERTAMA

(Kick Off)

TAHAP KEDUA

Penajaman Program dan Pelaporan

Arahan Kebijakan Penataan Ruang

Kesepakatan Program

antar Sektor


capaian kinerja 2010-2012

program 2013

Target RPJMN & Renstra 2010-2014

Gap Capaian Target 2010-2014

Penilaian kelayakan usulan dan kesiapan

pelaksanaan kegiatan

Direktif Presiden 2014

Usulan/Proposal Inisiatif Baru

Rancangan Program dan Kebutuhan Anggaran 2014 *)

Prakiraan Maju 2014 dalam RKP 2013

Pagu Baseline 2014

Prioritas Kegiatan 2014

Program 2014

Usulan Kegiatan 2014

Pagu Indikatif 2014

Proses bottom-up

Proses top-down

usulan

*) : Perlu didetilkan sampai tingkat provinsi per program


24

TERIMA KASIH

SASARAN INDIKATOR STATUS MASALAH/KENDALA LANGKAH STRATEGIS

PRODUKSI

PADI (%)

Cetak sawah Percepatan pencetakan sawah yang didukung dengan

kesiapan Survey, Identifikasi dan Desain (SID)

Peraturan

pengendalian alih

fungsi lahan

Percepatan penerapan UU No. 41/2009 tentang

perlindungan lahan pangan berkelanjutan dan peraturan

turunannya

Penyelesaian Perda RTRW Daerah

Penyelesaian draft Peraturan Presiden tentang

pengendalian alih fungsi lahan sawah

Pengembangan

jaringan dan

optimasi air

Sebagian area khususnya di luar

Jawa masih ada yang belum

memiliki akses jaringan secara

memadai.

Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer,

sekunder, tersier dan di tingkat usaha tani.

Ada potensi jaringan irigasi yang

belum dimanfaatkan secara

optimal, antara lain karena

perubahan kultur petani dan alih

fungsi lahan.

Meningkatkan kesesuaian lokasi sawah,

Menerapkan pola usaha tani yang disesuaikan dengan

budaya lokal.

Luas SLPTT Padi

dan produktivitas

meningkat

Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman

Terpadu (SLPTT) harus didukung dengan litbang dan

penyuluhan yang terpadu.

2

2

2

2

1 2 3 Sudah tercapai atau On Track Perlu kerja keras Sangat sulit tercapai

PENJELASAN REVIU RPJMN, DIREKTIF PRESIDEN DAN ISU TERKINI - PRIORITAS NASIONAL 5 -

PENJELASAN REVIU RPJMN, DIREKTIF PRESIDEN DAN ISU TERKINI

- PRIORITAS NASIONAL 6 - SASARAN INDIKATOR STATUS MASALAH/KENDALA LANGKAH STRATEGIS

PENINGKATAN

KAPASITAS

JALAN TOL

Jalan Tol yang

dibangun oleh

pemerintah dan

swasta (Km)

Tidak efektifnya Kelembagaan

yang menangani pembebasan

lahan di Pusat dan Daerah karena

bersifat ad-hoc;

Adanya spekulasi dalam

pengadaan tanah;

Terbatasnya kapasitas keuangan

Badan Usaha Swasta Jalan Tol.

Membentuk unit khusus untuk pengadaan lahan bagi kepentingan publik :

setingkat Eselon I di BPN dan membentuk P2T yang permanen di Daerah.

Merevisi PP 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol untuk memberikan peluang bagi

Pemerintah menugaskan BUMN/ Konsorsium BUMN dalam pembangunan

Jalan Tol.

Mengembangkan sumber pendanaan baru

Dukungan pendanaan APBD (pembebasan lahan dan sebagian konstruksi)

PENINGKATAN

KINERJA

PELAYANAN

TRANSPORTASI

PERKERETAAPIAN

Panjang jalur KA

baru yang

dibangun

termasuk jalur

ganda (km)

Percepatan pembebasan lahan

Diperlukan terobosan baru sumber pembiyaan di luar PHLN, antara lain

Sukuk/SBSN atau pinjaman dalam negeri

PEMBANGUAN

RUMAH SUSUN

SEDERHANA

SEWA

(RUSUNAWA)

Jumlah

Rusunawa

Terbangun dan

Tingkat Hunian

• Kesiapan Pemerintah Daerah

dalam menyediakan lahan dan

utilitas (listrik dan air bersih) untuk

pembangunan Rusunawa baru;

• Beberapa Pemda mensyaratkan

hibah aset terlebih dahulu

sebelum dimanfaatkan.

Memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyediaan utilitas untuk Rusunawa

Mempercepat proses administrasi hibah aset dengan Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara Kementerian Keuangan

PEMBANGUNAN

JALAN

PROPINSI/

KABUPATEN

Terjaganya

kualitas Jalan

Propinsi dan

Kabupaten

Kondisi

mantap jalan

propinsi 63%

dan jalan

kabupaten

43%

Kapasitas Pemerintah Daerah

dalam menyediakan anggaran

untuk penanganan Jalan Provinsi

dan Kabupaten sangat terbatas

Meningkatkan dan mengefektifkan alokasi DAK prasarana Jalan;

Terobosan baru sumber pembiayaan dari pusat untuk membiayai jalan

provinsi/kabupaten;

Meningkatkan intervensi Pemerintah dalam menangani ruas-ruas jalan strategis

Daerah (Inpres Penanganan Jalan Strategis Daerah)

3

2

2





PENGELOLAAN IRIGASI KEWENANGAN DAERAH

Terehabilitasinya kerusakan irigasi kewenangan pemerintah daerah

68% daerah irigasi di Indonesia menjadi kewenangan Pemda (lebih dari separuhnya dalam kondisi rusak)

Terbatasnya kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyediakan anggaran untuk penanganan (rehabilitasi dan peningkatan) Jaringan Irigasi Provinsi dan Kabupaten.

Meningkatkan dan mengefektifkan alokasi DAK prasarana Irigasi; Meningkatkan intervensi Pemerintah (APBN Pusat) dalam

menangani Jaringan Irigasi Strategis Daerah (Inpres Penanganan DI Strategis) untuk mendukung pemenuhan Target Surplus Beras Min 10 Juta Ton.

Perlu terobosan untuk membantu pengelolaan irigasi daerah karena Pusat tidak dapat membantu secara langsung (regulation barrier);

Alternatif pendanaan melalui APBN Pusat perlu dipertimbangkan karena: (a) dimungkinkan dalam PP 20/2006, namun perlu payung hukum pelaksanaan (Inpres); dan (b) sangat strategis dalam mendukung pemenuhan Target Surplus Beras Min 10 Juta Ton;

Mekanisme dapat dilakukan berupa klastering irigasi daerah (s/d 1.000 Ha - Kabupaten, 1.000-2000 Ha – Provinsi dan diatas 3.000 Ha – Nasional) penyerahan kewenangan kembali ke Pemerintah Pusat, dll.

PENINGKATAN DAYA TAMPUNG AIR PERKAPITA

meningkatnya kapasitas daya tampung air/waduk

daya tampung air perkapita tahun 2012 sebesar 54 m3/kapita/tahun masih jauh dari daya tampung ideal sebesar 1,975 m3/kapita/tahun

Lemahnya pengendalian Daerah Hulu Aliran Sungai atau Daerah Tangkapan Air;

Menurunnya kapasitas tampung waduk, embung, dan situ akibat sedimentasi dan alih fungsi lahan;

Terbatasnya lahan untuk menambah jumlah bangunan tampungan air.

Mempercepat penyelesaian Perda RTRW Daerah, rencana rinci Tata Ruang dan peraturan pelaksanaannya, serta meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang;

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan terutama di Daerah Aliran Sungai;

Membentuk unit khusus untuk pengadaan lahan bagi kepentingan publik : setingkat Eselon I di BPN dan membentuk P2T yang permanen di Daerah.

Percepatan pembangunan tampungan air/waduk multi-guna; Peningkatan upaya konservasi dan penataan Daerah Aliran Sungai

dan revitalisasi waduk, situ dan embung eksisting yang ada.





PENINGKATAN

AKSESIBILITAS

LAYANAN AIR

MINUM

Meningkatnya

akses masyarakat

terhadap layanan

air minum yang

layak

Akses masyarakat

terhadap layanan

air minum yang

layak baru

mencapai 55,4%

Terbatasnya kemampuan

Pemerintah Daerah

dalam pembangunan

sistem jaringan distribusi

air minum untuk

memanfaatkan kapasitas

produksi yang ada;

Keterbatasan

kemampuan PDAM

dalam meningkatkan

kapasitas produksi dan

distribusi;

Adanya konflik

kepentingan pemanfaatan

air baku;

Peningkatan pemanfaatan hibah berbasis

kinerja, termasuk meningkatkan dan

mengefektifkan alokasi DAK Air Minum; Mempercepat penyelesaian PP tentang Hak

Guna Air

Memperluas sistem pelayanan air minum

berbasis masyarakat; Peningkatan sumber pendanaan alternatif;

Memfasilitasi Pemda agar dapat secepatnya

menyerap idle capacity dengan membangun

sistem distribusi dan sambungan rumah.

PENYEDIAAN

INFRASTRUKTUR

MELALUI

KERJASAMA

PEMERINTAH

DAN SWASTA

Meningkatnya

pembiayaan

infrastruktur melalui

skema KPS

Sampai dengan

saat ini baru 1

Proyek PPP

terkontrak yaitu

Central Java

Power Plant

Koordinasi diantara stakeholder untuk

penyelesaian pemilihan trase ; Percepatan pelaksanaan pembebasan

lahan; Persetujuan VGF dan Penjaminan (PT. PII); Percepatan pelaksanaan proses lelang dan

konstruksi.



- PRIORITAS NASIONAL 6 -


evaluasi rjpmn dan renstra -pu-an, dan arahan program ke-pu-an tahun 2014

Documents