EVALUASI PROGRAM BANTUAN POMPONG DINAS KELAUTAN

PERTANIAN PERIKANAN KEHUTANAN DAN ENERGI (KP2KE)

TANJUNGPINANG DI KELURAHAN DOMPAK TAHUN 2015

NASKAH PUBLIKASI

Oleh:

SARDIAH

NIM : 090565201056

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DANILMU POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNGPINANG

2017

1

EVALUASI PROGRAM BANTUAN POMPONG DINAS KELAUTAN

PERTANIAN PERIKANAN KEHUTANAN DAN ENERGI (KP2KE)

TANJUNGPINANG DI KELURAHAN DOMPAK TAHUN 2015

SARDIAH

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Danilmu Politik Universitas

Maritim Raja Ali Haji

A B S T R A K

Pemerintahan Kota Tanjungpinang sebagai salah satu wilayah pemerintah

Kota yang ada di Propinsi Kepulauan Riau yang wilayahnya di kelilingi oleh lautan,

sebagian masyarakatnya juga bermata pencaharian sebagai nelayan. Upaya yang

dilaksanakan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan masyarakat di

daerahnya adalah meningkatkan ekonomi masyarakat pesisisir yang memiliki mata

pencaharian sebagai nelayan melalui Dinas Kelautan Pertanian Perikanan Kehutanan

dan Energi. Program yang diberikan bantuan Pompong fiber berkapasitas mesin 1

GT (Gross Tonnage).

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui Pencapaian dan Dampak Program

Bantuan Pompong Dinas Kelautan Pertanian Perikanan Kehutanan Dan Energi

Tanjungpinang. Dalam penelitian ini informan adalah 2 orang pegawai Dinas

Kelautan Pertanian Perikanan Kehutanan Dan Energi, seksi budidaya dan

penangkapan ikan, dan 5 masyarakat nelayan di Kota Tanjungpinang yaitu Ketua

Kelompok Nelayan.. Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah

analisa data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Program

Bantuan Pompong Dinas Kelautan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Energi

(KP2KE) Tanjungpinang Di Kelurahan Dompak Tahun 2015 sudah tercapai dengan

baik dan sudah mendatangkan dampak baik bagi masyarakat. Walaupun Program

bantuan pompong tidak langsung mengurangi angka kemiskinan secara signifikan

namun adanya program ini sudah mampu membantu kehidupan nelayan di Kelurahan

Dompak. Salah satu program pemerintah pusat terkait dengan pemberdayaan

nelayan, yakni program bantuan pompong yang bertujuan untuk meningkatkan

kemampuan usaha dan kesejahteraan, masyarakat

Kata Kunci : Nelayan, Program Bantuan Pompong

2

A B S T R A C T

The Government of the city of Tanjung Pinang as one area of City Government

that is in the Riau Islands Province whose territory surrounded by the ocean, most of

its people as well as the livelihood of fishermen-eyed. Efforts are being implemented

to improve Tanjungpinang city government people in his area are improving the

economic community pesisisir who have livelihoods as fishermen through the

Department of Marine Fisheries Forestry Agriculture and energy. The program

provided assistance Pompong fiber capacity machine 1 GT (Gross Tonnage).

The goal in this research is to know the achievements and impact of the

assistance Program the Marine Fishery Farming Service Pompong Forestry and

energy Tanjungpinang. In this study the informant was employees of Department of

Agriculture Forestry Fisheries And Marine energy, aquaculture and fisheries

section, and five fishing communities in the town of Tanjung Pinang namely Group

Chairman Fishermen.. The analysis of the data used in this study is the analysis of

qualitative data.

Based on the results of the study it can be concluded that the aid programs of

Marine Fishery Farming Service Pompong forestry and energy (KP2KE) Dompak

Village In Tanjungpinang 2015 already reached well and already have a substantial

impact both for the community. Although Program assistance pompong indirectly

reduce poverty significantly but the existence of this program has been able to help

the lives of fishermen in Kelurahan of Dompak. One of the Government programs

related to the empowerment of fishing, namely pompong assistance programs aimed

at improving the ability of business and well-being, community

Keywords: Fisherman, Pompong Assistance Program

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum pembangunan ekonomi

daerah adalah suatu proses dimana

pemerintah daerah dan seluruh

komponen masyarakat mengelola

sumber daya yang ada dan membentuk

suatu pola kemitraan untuk

menciptakan suatu lapangan pekerjaan

baru dan merangsang perkembangan

kegiatan ekonomi dalam daerah

tersebut. Tentu saja makna

pembangunan daerah tersebut amat

tergantung pada masalah fundamental

yang di hadapi oleh daerah itu.

Bagaimana daerah mengatasi masalah

fundamental yang dihadapi ditentukan

oleh strategi pembangunan yang

dipilih. Dalam konteks inilah

pentingnya merumuskan visi dan misi,

dan kemudian memilih strategi yang

tepat.

Peningkatan ekonomi rakyat

merupakan salah satu aspek yang harus

menjadi prioritas utama dalam

pembangunan dewasa ini, yang mana

perekonomian rakyat merupakan

indikator keberhasilan pembangunan

serta menjadi sasaran penting yang

akan menentukan keberhasilan

pembangunan di bidang lainnya.

Perekonomian rakyat yang kuat dan

tangguh dengan sendirinya tentu akan

menjadi salah satu penunjang

perekonomian daerah dan bahkan

perekonomian nasional.

Diantara upaya yang telah dan

sedang giatnya dilakukan pemerintah

dalam rangka meningkatkan

perekonomian rakyat adalah

pengelolaan sektor perikanan. Hal ini

mengingat bahwa sektor perikanan

selain dapat berfungsi sebagai mata

pencaharian masyarakat dan

mendorong pertumbuhan ekonomi

masyarakat juga dapat memanfaatkan

sumberdaya alam kelautan, yang mana

perairan adalah bagian terbesar

wilayah di nusantara. Dengan

demikian, diantara lapisan masyarakat

yang perlu mendapat perhatian

khususnya pemerintah daerah dalam

program masyarakat nelayan adalah

kelompok masyarakat pesisir dengan

meningkatkan perekonomiannya.

Masyarakat yang tinggal pesisir pantai

di wilayah nusantara merupakan salah

satu kelompok masyarakat terbesar

mengingat bahwa wilayah Indonesia

yang terdiri dari banyak pulau, yang

mana pada umumnya memiliki mata

pencaharian sebagai nelayan untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penduduk yang berprofesi sebagai

nelayan pada umumnya memiliki

ketergantungan ekonomi yang sangat

besar terhadap sumber daya pesisir

laut. Hasil tangkapan harian sangat

mempengaruhi pernerimaan

pendapatan nelayan. Peningkatan hasil

tangkap dan budidaya ikan sangat

dipengaruhi oleh kondisi lingkungan

laut, kemampuan sumber daya manusia

nelayan, ketersediaan sarana/peralatan

dan modal

Kemudian dalam jurnal Martha

Wasak (2012) dijelaskan bahwa rumah

tangga nelayan yang pekerjaannya

semata-mata tergantung pada usaha

menangkap ikan memperoleh

pendapatan yang hanya mampu

memenuhi kebutuhan hidup mereka

sehari-hari, dan jika ada uang yang

tersisa, itu biasanya digunakan untuk

biaya sekolah anak, membeli pakaian,

dan memperbaiki tempat tinggalnya.

Temuan studi pada berbagai komunitas

4

nelayan di luar negeri menunjukkan

bahwa organisasi sosial ekonomi

maupun lembaga terkait lainnya yang

ada di desa pesisir memegang peranan

penting dalam perbaikan taraf hidup

masyarakat pesisir. Dengan kata lain

bahwa organisasi sosial ekonomi bisa

menjadi penunjang dalam upaya

peningkatan taraf hidup masyarakat

pesisir. Tanpa organisasi sosial

ekonomi, nelayan akan bekerja dan

hidup sendirian tanpa ada yang

memperjuangkan dan melindungi

kepentingan mereka.

Pemerintahan Kota Tanjungpinang

sebagai salah satu wilayah pemerintah

Kota yang ada di Propinsi Kepulauan

Riau yang wilayahnya di kelilingi oleh

lautan, sebagian masyarakatnya juga

bermata pencaharian sebagai nelayan.

Sektor Perikanan memberikan

sumbangsih terbesar, yaitu sebesar

31,91 persen. (BPS Kota

Tanjungpinang, Hasil Sensus Pertanian.

2013)

Upaya yang dilaksanakan

Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam

meningkatkan masyarakat di

daerahnya adalah meningkatkan

ekonomi masyarakat pesisisir yang

memiliki mata pencaharian sebagai

nelayan melalui Dinas Kelautan

Pertanian Perikanan Kehutanan dan

Energi (selanjutnya disingkat KP2KE).

Program yang diberikan bantuan

Pompong fiber berkapasitas mesin 1

GT (Gross Tonnage) yang diberikan

KP2KE Kota Tanjungpinang. Dengan

diberikannya batuan tersebut,

diharapkan puluhan penerima bantuan

ini bisa meningkatkan pendapatannya.

Sehingga tingkat perekonomian atau

kesejahtraan Rumah Tangga Sasaran

(RTS) juga meningkat.

Salah satu program KP2KE adalah

Program taskin Nelayan, program ini

sendiri merupakan bantuan yang

dikucurkan oleh Pemerintah untuk

dapat mengentaskan kemiskinan dan

pada gilirannya akan dapat

membangkitkan semangat ekonomi

kerakyatan.

Bantuan yang disediakan

pemerintah untuk nelayan beragam.

Diantaranya ada item yang bersumber

dari dana Pemerintah Kota

Tanjungpinang dan satu item berasal

dari pusat. Untuk bantuan dari pusat

berupa Keramba Jaring Apung (KJA)

dengan jenis ramah lingkungan sekitar

10 petak. Kemudian program yang

telah dilaksanakan oleh dinas KP2KE

yang menjadi rencana strategis

pemerintah Kota Tanjungpinang

khususnya dinas KP2KE di bidang

kelautan perikanan yaitu program

pengembangan perikanan tangkap yaitu

sebagai berikut: Kegiatan pengadaan

sarana dan prasarana (TASKIN),

bentuk bantuannya berupa kawat bubu,

sondong, lampu sorot, mesin ketinting,

jala, jaring apollo, jarring poli etilen.

Kegiatan pendampingan Program

Usaha Mina Pedesaan perikanan

tangkap, dan kegiatan pengadaan

armada tangkap, bentuk bantuannya

pompong ketinting fiber glass dan fiber

box.

Sebagian nelayan di Kota

Tanjungpinang masih menggunakan

cara tradisional dengan menggunakan

armada penangkapan yang sangat

sederhana, sehingga hasil tangkapanya

hanya cukup untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari. Kemudian

apabila dilihat dari tingkat kemampuan

nelayan, maka pada umumnya nelayan

di Kota Tanjungpinang masih kurang

5

dalam pengetahuan dan penguasaan

profesinya sebagai nelayan. Pekerjaan

nelayan merupakan profesi turun

temurun, tingkat pendidikan masih

rendah, akses informasi dan inovasi

terbatas, modal kerja terbatas, kurangnya

sarana dan prasarana merupakan

hambatan dalam peningkatan ekonomi

rumah tangga nelayan. Maka untuk

meningkatkan kemampuan nelayan,

intervensi atau campur tangan

pemerintah mutlak diperlukan, karena

tanpa bantuan pihak pemerintah daerah

maka kehidupan nelayan di Kota

Tanjungpinang akan tetap tertinggal.

Berikut jumlah nelayan yang ada di Kota

Tanjungpinang :

Tabel I.1

Jumlah nelayan

No Kelurahan Jumlah

1 Kelurahan

Penyengat

42 orang

2 Kelurahan

Kampung Bugis

266 orang

3 Kelurahan

Senggarang

292 orang

4 Kelurahan Dompak 369 orang

5 Kelurahan Sei Jang 201 orang

6 Kelurahan Tanjung

Unggat

131 orang

7 Kelurahan

Kampung Baru

16 orang

8 Kelurahan

Tanjungpinang

Barat

37 orang

9 Kelurahan Kemboja 54 orang

10 Kelurahan Melayu

Kota Piring

24 orang

11 Kelurahan Batu IX 5 orang

12 Kelurahan

Kampung Bulang

29 orang

Jumlah 1466

orang

Sumber : Dinas Kelautan dan

Perikanan Kota Tanjungpinang, 2016

Salah satu daerah yang mayoritas

masyarakatnya adalah nelayan adalah

Dompak. Dompak adalah sebuah

kawasan pemukiman penduduk di Kota

Tanjungpinang, Kepulauan Riau

(Kepri). Mata pencaharian penduduk di

sini cukup beraneka ragam. Banyak

keluarga yang menggantungkan

hidupnya dengan laut misalnya menjadi

nelayan, penarik boat bahkan bekerja di

kapal-kapal barang / pesiar. (Laporan

Tahunan Kantor Kelurahan Dompak,

2015).

Penelitian ini berfokus pada tahun

2015 karena tahun 2015 program ini

dijalankan dan diberikan kepada rumah

tangga sasaran Namun fenomena yang

terjadi adalah khusus program bantuan

pompong masih dirasakan kurang

merata, karena masih ada nelayan yang

belum mendapatkan bantuan dan masih

menggunakan sampan tradisional dalam

melaut, kemudian permasalahan juga

terjadi pada calon penerima bantuan

yang sudah mengajukan proposal

permohonan ke Dinas KP2KE

Tanjungpinang, realisasi bantuan tidak

sesuai dengan proposal yang masuk,

namun sebagian nelayan yang

proposalnya di tolak tidak di

publikasikan mengapa tidak

mendapatkan bantuan tersebut sehingga

program ini dirasakan belum tepat

sasaran. Kriteria dan Persyaratan

Bantuan :

1. Bekerja/bermata pencaharian

sebagai nelayan

2. Sehat jasmani dan rohani

3. Berdomisili dilokasi penerima

6

bantuan yang dipertegas dengan

Kartu Tanda penduduk dan

Kartu Keluarga (KK),

4. Belum pernah menerima

bantuan serupa sebelumnya.

5. Bersedia menandatangani Surat

Perjanjian/Surat Pernyataan

Sanggup Mengelola Usaha.

6. Pendapatan daya beli

masyarakat nelayan belum

dapat memenuhi kebutuhan

hidup sehari-hari; serta

Tergabung dalam Kelompok

Nelayan

7. Kegiatan yang dilakukan tidak

bertentangan dengan perundang

undangan yang berlaku

Kemudian ada beberapa Persyaratan

Penerima Bantuan adalah:

1. Membuat serta mengajukan

proposal

2. Terdaftar sebagai anggota

kelompok nelayan penerima

bantuan,

3. Photo kopi KTP suami/istri dan

Kartu Keluarga yang dilegalisir

rangkap 3 (tiga)

4. Pas photo calon penerima

bantuan ukuran 3x4 sebanyak 3

(tiga) lembar dan;

5. Wajib memiliki

Tabungan/Rekening Bank pada

Bank yang ditunjuk

selanjutnya;

Namun permasalahannya adalah

banyak nelayan yang tidak paham

tentang syarat dan prosedur dalam

program bantuan ini, sehingga banyak

nelayan yang proposalnya akhirnya di

tolak karena tidak memenuhi

persyaratan. Untuk mengetahui maka

penulis bermaksud meneliti lebih lanjut

dalam bentuk penulisan Skripsi dengan

memilih judul penelitian: “Evaluasi

Program Bantuan Pompong Dinas

Kelautan Pertanian Perikanan

Kehutanan Dan Energi (KP2KE)

Tanjungpinang Di Kelurahan

Dompak”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di

atas, maka dari itu yang menjadi

permasalahan di dalam penelitian ini

dirumuskan sebagi berikut : Bagaimana

Program Bantuan Pompong Dinas

Kelautan Pertanian Perikanan

Kehutanan Dan Energi (KP2KE)

Tanjungpinang Di Kelurahan Dompak

Tahun 2015?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

Pelaksanaan penelitian ini bertujuan :

Untuk mengevaluasi Program Bantuan

Pompong Dinas Kelautan Pertanian

Perikanan Kehutanan Dan Energi

(KP2KE) Tanjungpinang Di Kelurahan

Dompak Tahun 2015

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat

bermanfaat :

1) Sebagai bahan masukan

berupa pemikiran kepada

pihak yang terkait

khususnya mengenai

kebijakan pemerintah

daerah dalam

pemberdayaan ekonomi

rakyat.

2) Sebagai Penerapan dan

Pengembangan Ilmu

pengetahuan yang

berkaitan dengan ilmu

pemerintahan yang telah

penulis peroleh selama

masa perkuliahan.

3) Sebagai sumber informasi

maupun referensi bagi para

7

peneliti yang ingin

melakukan penelitian

selanjutnya

D. Konsep Operasional

Menurut Agustino (2006:188) Kinerja

Konsep Operasional merupakan unsur

penelitian yang memberitahukan

bagaimana caranya mengukur suatu

variabel, dengan kata lain konsep

operasional adalah semacam petunjuk

pelaksanaan bagaimana caranya

mengukur suatu variabel. Adapun

fungsi dari konsep operasional adalah

sebagai alat untuk mengidentifikasi

fenomena atau gejala-gejala yang

diamati dengan jelas, logika, atau

penalaran yang digunakan oleh peneliti

untuk menerangkan fenomena yang

diteliti atau dikaji. Menurut Agustino

(2014:188) kebijakan yang dinilai

dalam evaluasi kebijakan melingkupi :

a. Seberapa jauh kebutuhan, nilai

dan kesempatan telah dapat

dicapai melalui tindakan

kebijakan / program. Dalam hal

ini ingin dilihat seberapa jauh

tujuan-tujuan tertentu telah

dicapai dari program bantuan

pompong tersebut

b. Tindakan yang ditempuh oleh

Implementing Agencies sudah

benar-benar efektif, responsive,

akuntabel dan adil ini. Dalam

bagian ini evaluasi kebijakan

harus juga memperhatikan

persoalan-persoalan hak azasi

manusia ketika kebijakan

dilaksanakan. Hal ini perlu

dilakukan evaluator kebijakan

karena jangan sampai tujuan dan

sasaran dalam kebijakan

terlaksana, tetapi ketika itu

diimplementasikan banyak

melanggar perikehidupan

warga. Tindakan dalam

penelitian ini adalah kegiatan

yang dilakukan oleh dinas

KP2KE agar program ini dapat

tepat sasaran seperti diberikan

pendampingan.

c. Efek dan dampak dari kebijakan

itu sendiri. Dalam bagian ini

evaluator kebijakan harus dapat

memberdayakan output dan

outcome yang dihasilkan dari

suatu implementasi kebijakan.

Efek dan dampak dari bantuan

ini adalah berkurangnya jumlah

nelayan miskin.

E. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah

penelitian Deskriptif kualitatif, dalam

penelitian deskriptif ini, peneliti hanya

memberikan suatu gambaran secara

sistematis, faktual dan akurat mengenai

fakta-fakta yang sesuai dengan ruang

lingkup judul penelitian. Menurut

pendapat Sugiyono (2012:11)

menyatakan bahwa “penelitian

deskriptif adalah penelitian yang

dilakukan untuk mengetahui nilai

variabel mandiri, baik satu variabel atau

lebih tanpa membuat perbandingan,

atau menghubungkan antar variabel”.

Dalam kaitanya dengan

penelitian yang dimaksud dengan

mendapatkan informasi yang seluas-

luasnya adalah untuk mengungkapkan

berbagai fenomena yang berkaitan

dengan masalah penelitian yaitu

bagaimana peran dinas kelautan dan

perikanan dalam memberdayakan

ekonomi masyarakat nelayan Kota

Tanjungpinang.

F. Teknik Analisis Data

Moleong (2006:35) menyatakan analisa

dan kualitatif adalah proses

pengorganisasian, dan penguratan data

kedalam pola dan kategori serta satu

8

uraian dasar, sehingga dapat

dikemukakan tema yang seperti

disarankan oleh data. Adapun langkah –

langkah analisa data yang dilakukan

adalah : (1) menelaah dari semua data

yang tersedia dari berbagai sumber, (2)

reduksi data yang dilakukan dengan

membuat abstraksi, (3) menyusun data

kedalam satuan-satuan, (4)

pengkategorian data sambil membuat

koding, (5) mengadakan pemeriksaaan

keabsahan data, dan (6) penafsiran data

secara deskriptif.

II. LANDASAN TEORI

A. Program

Program Menurut Hasibuan

(2001: 100) adalah “suatu rencana

konkrit, disebut rencana konkrit karena

dalam program sudah tercantum baik

itu sasaran, kebijakan prosedur, waktu

maupun anggarannya, jadi program

juga merupakan usaha-usaha untuk

mengefektifkan rangkaian tindakan

yang harus dilaksanakan menurut

bidang masing-masing”. Program

dirumuskan untuk melaksanakan

strategi. Didalam strategi itu terdapat

tujuan dan misi. Tujuan (goal)

merupakan pernyataan yang open-

ended mengenai apa yang ingin dicapai

oleh suatu organisasi.

Berdasarkan pendapat tersebut,

maka dapat disimpukan bahwa program

adalah suatu rencana kegiatan yang

telah disusun secara sistematis dan

terencana serta harus dilaksanakan

untuk mencapai tujuan tertentu.

Biasanya, dalam program yang akan

dilaksanakan tersebut akan tergambar

bagaimana rencana-rencana dan

strategi-strategi atau upaya-upaya yang

akan dilaksanakan sesuai dengan yang

diharapkan. Jadi apa yang ditetapkan

sesuai dengan tujuan yang ingin

dicapai.

Jadi, program dirumuskan guna

melaksanakan strategi, dalam strategi

itu sendiri terdapat tujuan dan misi.

Dalam program dibutuhkan kajian

terlebih dahulu, hal ini dilakukan untuk

menghindari agar program tersebut

tidak bersifat subjektif, artinya program

tersebut bukan merupakan keinginan

semata-mata dari atasan atau

unit/instansi yang lebih tinggi, tetapi

program tersebut merupakan suatu

kebutuhan yang dapat memberi

jawaban atas masalah-masalah yang

dihadapi dalam melaksanakan program

kerja.

Perumusan program dapat

dilakukan dengan menentukan ruang

lingkup permasalahan, penentuan target

sasaran, kriteria evaluasi yang akan

digunakan untuk penilaian pada target

grup. Sedangkan sasaran dan kriteria

evaluasi harus berorientasi pada target

grup serta mempertimbangkan

kemungkinan-kemungkinan adanya

dampak yang tidak diinginkan.

B. Kebijakan

Menurut Arikunto (2014:7),

kebijakan merupakan suatu aturan yang

dikeluarkan oleh pemerintah dan

kebijakan itu menempel pada lembaga

yang sifatnya formal serta kebijakan itu

dapat diterapkan pada perorangan, yaitu

ketika kita mempunyai rencana untuk

melakukan suatu kegiatan. Setelah

jebijakan yang berupa rencana tersebut

kita laksnakan kita tentu segera ingin

tahu apa yang terjadi, bagaimana

keterlaksanaan rencana tersebut, dan

bagaimana hasilnya.

Bridgeman dan Davis dalam (Suharto

2013:5) Kebijakan publik sedikitnya

9

memiliki tiga dimensi yang saling

bertautan, yakni sebagai tujuan

(objective), sebagai pilihan tindakan

yang legal atau sah secara hukum

(authoritive choice) dan sebagai

hipotesis (hyphotesis). Suharto (2013:3)

“Kebijakan (policy) sebuah instrumen

pemerintah, bukan saja dalam arti

government yang hanya menyangkut

aparatur negara, melainkan pula

governance yang menyentuh

pengelolaan sumber daya publik.

Berdasarkan pengertian di atas

maka dapat diketahui kebijakan

merupakan suatu kumpulan keputusan.

Keputusan tersebut diambil oleh

seorang pelaku atau oleh kelompok

politik yaitu dalam hal ini pemerintah,

yaitu berusaha untuk memilih tujuan

dan cara untuk mencapai tujuan yang

ingin dicapai. Kebijakan pada intinya

merupakan keputusan-keputusan atau

pilihan-pilihan tindakan yang secara

langsung mengatur pengelolaan dan

pendistribusian sumberdaya alam,

financial dan manusiademi kepentingan

publik, yakni rakyat banyak, penduduk,

masyarakat atau warga negara.

Kebijakan merupakan hasil dari adanya

sinergi, kompromi atau bahkan

kompetisi antara berbagai gagasan,

teori, ideologi, dankepentingan-

kepentingan yang mewakili sistem

politik suatu negara.

Friedrich dalam (Agustino 2014:7)

Kebijakan adalah serangkaian

tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh

seseorang, kelompok, atau pemerintah

dalam suatu lingkungan tertentu dimana

terdapat hambatan - hambatan

(kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-

kemungkinan(kesempatan-kesempatan)

dimana kebijakan diusulkan agar

berguna untuk mengatasinya untuk

mencapai tujuan yang dimaksud. Dalam

penyusunan agenda kebijakan ada tiga

tingkatan yang perludilakukan yakni:

1. Membangun persepsi

dikalangan stakeholder bahwa

sebuah fenomena benar-benar

dianggap masalah .

2. Membuat batasan masalah.

3. Memobilisasi dukungan agar

masalah tersebut masuk dalam

agenda pemerintah.

Pada tahap formulasi dan

legitimasi kebijakan analisis

kebijakanperlu mengumpulkan dan

menganalisis informasi yang

berhubungan dengan masalah yang

bersangkutan, kemudian berusaha

mengembangkan alternatif-alternatif

kebijakan, membangun dukungan dan

melakukan negosiasi, sehingga sampai

sebuah kebijakan. Tahap implementasi

kebijakan pada tahap ini perlu

dukungansumber daya dan penyusunan

organisasi pelaksana kebijakan. Dalam

proses implementasi sering ada

mekanisme insentif dan sanksi agar

implementasi kebijakan dapat berjalan

dengan baik.

Tindakan kebijakan akan

dihasilkan kinerja dan dampak

kebijakan,dan proses selanjutnya ialah

evaluasi terhadap implementasi, kinerja

dan dampak kebijakan. Hasil evaluasi

ini bermanfaat dalam penentuan

kebijakan baru yang akan datang, agar

kebijakan yang akan datang agar lebih

baik dan berhasil. Anderson dalam

(Subarsono 2005:12) menetapkan

proseskebijakan publik sebagai berikut :

1. Formulasi masalah (problem

formulation)

10

2. Formulasi kebijakan

(formulation)

3. Penentuan kebijakan

(Adoption)

4. Implementasi

(Implementation)

5. Evaluasi (Evaluation)

Howlet dan Ramesh (Subarsono

2005: 13) Menyatakan proses kebijakan

publik terdiri lima tahapan sebagi

berikut :

1. Penyusunan agenda (agenda

setting), yakni suatu proses agar

suatumasalah bisa mendapat

perhatian dari pemerintah.

2. Formulasi kebijakan (policy

formulation), yakni proses

perumusan pilihan- pilihan

kebijakan oleh pemerintah.

3. Pembuatan kebijakan (decision

making), yakni proses ketika

pemerintah memilih untuk

melakukan suatu tindakan atau

tidak melakukan suatu tindakan.

4. Implementasi kebijakan

(implementation), yakni proses

untuk melakukan kebijakan

supaya mencapai hasil .

5. Evaluasi kebijakan (policy

evaluation), yakni proses untuk

memonitor dan menilai hasil

atau kinerja kebijakan.

Kebijakan merupakan kaidah,

arahan, panduan atau ketentuan yang di

jadikan pedoman dan acuan, pegangan

atau petunjuk bagi setiap usaha dan

kegiatan aparatur pemerintah. Istilah

kebijakan sering penggunaanya di

pertukarkan dengan istilah, tujuan,

program, keputusan dan Undang-

Undang. Wahab (2002:2), menyatakan

bahwa : “Kebijakan itu bermakna

bahwa, sebagai suatu pedoman untuk

bertindak, pedoman itu bisa sederhana

atau kompleks, bersifat umum atau

khusus, luas atau sempit, bersifat

kualitatif atau kuantitatif, publik atau

private, atau suatu deklarasi mengenai

suatu program atau mengenai aktifitas

tertentu atau suatu rencana yang akan

dilaksanakan atau akan di terapkan.”

Berdasarkan pendapat tersebut,

dapat di jelaskan bahwa kebijakan itu

merupakan pedoman, kerangka kerja

atau acuan yang dilaksanakan, dimana

kebijakan di keluarkan pihak yang

berkepentingan dalam bidang tersebut.

Atau dengan kata lain, kebijakan itu

merupakan pedoman atau petunjuk bagi

organisasi dalam melaksakan suatu

program atau kegiatan yang akan

dilaksanakannya. Ekowati (2005:2),

menjelaskan bahwa : “kebijakan yang

di buat pemerintah, yang kemudian di

tuangkan dalam tindakan-tindakan

nyata, mempunyai tujuan, di antaranya

yaitu: (1) untuk menjamin kepentingan-

kepentingan umum secara maksimal,

(2) di tetapkan berdasarkan aturan dan

prosedur yang berlaku baik dalam

masyarakat dan (3) didorong oleh

keinginan untuk menghindari

pertentangan yang destruktif “.

Dari pendapat tersebut di

ketahui bahwa, kebijakan yang di buat

pemerintah dan dibuatnya dalam

tindakan nyata, mempunyai tujuan

untuk menjamin kepentingan-

kepentingan umum semaksimal

mungkin, doi tetapkan berdasarkan

aturan dan prosedur yang berlaku untuk

menghindari pertentangan destriktif

yang mungkin saja terjadi dalam

lingkungan masyarakat. Wahab

(2002:5-10) mengemukakan bahwa :

“Ciri-ciri yang melekat pada suatu

kebijakan, yaitu: (a) kebijakan

dirumuskan oleh orang yang memiliki

kewenangan dalam sistem politik,

maksudnya orang yang tertera secaara

11

politik mendapatkan kewenangan untuk

membuat kebijakan tersebut. (b)

kebijakan merupakan tindakan yang

mengarah pada tujuan melalui tindakan-

tindakan yang di rencanakan secara

matang, terencana,terukur serta dapat di

pertangungjawabkan.(c) kebijakan itu

hakekatnya terdiri atas tindakan-

tindakan yang berkait dan berpola yang

mengarah pada tujuan-tujuan tertentu

yang dilakukan oleh pejabat

pemerintah, dan (d) kebijakan

bersangkut, dengan apa yang nyata

dilakukan pemerintah dalam bidang-

bidang tertentu, baik bidang ekonomi,

kesehatan dan sosial”.

Dari penjelasan di atas, di

ketahui kebijakan pada dasarnya

mempunyai beberapa ciri, yaitu

kebijakan harus di rumuskan oleh

orang-orang yang memiliki

kewenangan dalam sistem politik suatu

negara, kebijakan itu merupaka suatu

tindakan yang mengarah pada

pencapaian tujuan melalui tindakan-

tindakan yang di rencanakan secara

matang dan terencana, kebijakan harus

memuat cara pencapaianya dan

berkenaan tugas dari pemerintah

tersebut.

Proses pembuatan kebijakan

publik merupakan proses yang

kompleks karena melibatkan banyak

proses maupun variable yang harus

dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli

politik menaruh minat untuk mengkaji

kebijakan public kedalam beberapa

tahap, tahap-tahap kebijakan public

menurut Winarno (2012:81) adalah

sebagai berikut :

a. Tahap penyusunan agenda, para

pejabat yang dipilih dan

diangkat menempatkan masalah

pada agenda public.

Sebelumnya masalah-masalah

ini berkompetisi terlebih dahulu

untuk dapat masuk ke dalam

agenda kebijakan. Pada

akhirnya, beberapa masalah

masuk ke agenda kebijakan para

perumus kebijakan. Pada tahap

ini suatu masalah mungkin tidak

disentuh sama sekali, sementara

masalah lain ditetapkan menjadi

focus pembahasan.

b. Tahap formulasi kebijakan,

masalah yang telah masuk ke

agenda kebijakan kemudian

dibahas oleh para pembuat

kebijakan. Masalah-masalah

tadi didefinisikan untuk

kemudian dicari pemecah

masalah terbaik. Pemecah

masalah tersebut berasalh dari

berbagai alternative atau pilihan

kebijakan yang ada.

c. Tahap adopsi kebijakan, dari

sekian banyak alternative

kebijakan yng ditawarkan oleh

para perumus kebijakan, pada

akhirnya salah satu dari

alternative kebijakan tersebut

diadopsi dengan dukungan dari

mayoritas legislative, konsesus

antara direktur lembaga atau

keputusan peradilan.

d. Tahap implementasi kebijakan,

implementasi kebijakan

merupakan tahapan yang

penting dalam proses kebijakan

publik. Suatu kebijakan harus

diimplementasikan agar

kebijakan tersebut tidak hanya

akan sekedar berupa rencana

bagus yang tersimpan rapi

dalam arsip tetapi suatu

tindakan mencapai tujuan yang

akan memberikan dampak

setelah dilaksanakan.

12

C. Evaluasi

Menurut Arikunto (2010:292),

setiap kegiatan evaluasi biasanya

dimaksudkan untuk mengembangkan

kerangka berpikir dalam rangka

pengambilan keputusan Suatu evaluasi

dalam proses pengembangan

dimaksudkan sebagai perbaikan sistem

dengan tujuan, sebagai berikut :

Pertanggung jawaban kepada

pemerintah dan masyarakat. Penentuan

tindak lanjut hasil pengembangan.

Dari beberapa pendapat para

ahli diatas, evaluasi perlu dilaksanakan

terhadap suatu program atau kegiatan,

dalam hal ini bukan untuk memberikan

keseimbangan nilai benar atau salah,

namun untuk melihat sejauh mana suatu

program atau kegiatan tersebut

diadakan penyempurnaan serta dapat

mencapai tujuan yang diharapkan. Dan

pada intinya tujuan utama evaluasi

tersebut adalah tidak mencari

kesalahan-kesalahan, tetapi bagaimana

untuk memperbaiki hasil temuan-

temuan yang diperoleh / didapatkan

dalam evaluasi tersebut pada suatu

program atau kegiatan lainnya.

Evaluasi bukan merupakan hal

baru dalam kehidupan manusia sebab

hal tersebut senantiasa mengiringi

kehidupan seseorang. Seorang manusia

yang telah mengerjakan suatu hal, pasti

akan menilai apakah yang dilakukannya

tersebut telah sesuai dengan

keinginannya semula. Evaluasi

diperlukan untuk melihat kesenjangan

antara harapan dengan kenyataan .

Evaluasi kebijakan publik acapkali

hanya dipahami sebagai evaluasi atas

implementasi kebijakan saja.

Sesungguhnya evaluasi kebijakan

publik mempunyai tiga lingkup makna

seperti yang dikemukakan oleh

Nugroho (2003:184), yaitu : evaluasi

perumusan kebijakan, evaluasi

implementasi kebijakan, dan evaluasi

lingkungan kebijakan. Oleh karena

komponen tersebutlah yang

menentukan apakah kebijakan akan

berhasil guna atau tidak.

Evaluasi kebijakan publik

berkenaan tidak hanya dengan

implementasinya, melainkan

berkenanan dengan perumusan,

implementasi dan kebijakan publik.

Untuk dapat melihat keberhasilan suatu

program yang dilaksanakan baik oleh

pemerintah maupun oleh dunia swasta,

evaluasi sangat memegang peranan

yang sangat penting. Suatu evaluasi

sangat berguna dan merupakan fungsi

manajemen yang sangat menentukan

untuk mencapai tujuan dalam suatu

organisasi secara berdaya guna dan

berhasil guna. Evaluasi juga dipakai

untuk melihat dan mengetahui

keberhasilan serta kekurangan suatu

program dalam rangka penyempurnaan

baik dalam tahap rencana maupun

dalam tahap pelaksanaan berikutnya.

Banyak sekali pendapat yang

mengetengahkan makna dan arti

evaluasi, namun yang dimaksud dalam

rencana penelitian ini bukan untuk

mempertentangkan apa itu evaluasi,

akan tetapi lebih jauh evaluasi

dipergunakan untuk menganalisa

sebuah keputusan pemerintah yang di

tujukan kepada publik ternyata harapan

tidak sesuai dengan kenyataan yang

diharapkan.

Evaluasi biasanya ditujukan untuk

menilai sejauh mana keefektifan

kebijakan publik guna

dipertanggungjawabkan kepada

13

konstituennya. Sejauh mana tujuan

dicapai. Evaluasi diperlukan untuk

melihat kesenjangan antara harapan

dengan kenyataan . Evaluasi kebijakan

publik acapkali hanya dipahami sebagai

evaluasi atas implementasi kebijakan

saja.

Lebih lanjut Sudjana dalam

Dimyati dan Mudjiono (2006:191),

”evaluasi adalah batasan sebagai proses

memberikan atau menentukan nilai

kepada objek tertentu berdasarkan suatu

kriteria tertentu”. Untuk menentukan

nilai sesuatu dengan cara

membandingkan dengan kriteria,

evaluator dapat langsung

membandingkan dengan kriteria namun

dapat pula melakukan pengukuran

terhadap sesuatu yang dievaluasi

kemudian baru membandingkannya

dengan kriteria. Dengan demikian

evaluasi tidak selalu melalui proses

mengukur baru melakukan proses

menilai tetapi dapat pula evaluasi

langsung melalui penilaian saja.

Hal ini sejalan dengan apa yang

dikemukakan Crawford (2000:13),

mengartikan bahwa “penilaian sebagai

suatu proses untuk mengetahui/menguji

apakah suatu kegiatan, proses kegiatan,

keluaran suatu program telah sesuai

dengan tujuan atau kriteria yang telah

ditentukan”. Dari pengertian-pengertian

tentang evaluasi yang telah

dikemukakan beberapa ahli di atas,

dapat dipahami bahwa evaluasi

merupakan sebuah proses yang

dilakukan oleh seseorang untuk melihat

sejauh mana keberhasilan sebuah

program. Keberhasilan program itu

sendiri dapat dilihat dari dampak atau

hasil yang dicapai oleh program

tersebut. Karenanya, dalam

keberhasilan ada dua konsep yang

terdapat didalamnya yaitu efektifitas

dan efisiensi. Sudharsono (Lababa,

2005) memaparkan bahwa “efektifitas

merupakan perbandingan antara output

dan inputnya sedangkan efisiensi adalah

taraf pendayagunaan input untuk

menghasilkan output lewat suatu

proses”.

Evaluasi memiliki tujuan-tujuan

alternatif dan tujuan-tujuan tersebut

mempengaruhi evaluasi suatu program

atau kegiatan. Mengenal pandangan-

pandangan yang beraneka ragam dan

mengetahui bahwa tidak semua

evaluator setuju pada pendekatan

tersebut dalam melakukan evaluasi

suatu program/kegiatan adalah penting.

Suchman dalam Arikunto dan Jabar

(2010:1) memandang bahwa, “evaluasi

sebagai sebuah proses menentukan hasil

yang telah dicapai beberapa kegiatan

yang direncanakan untuk mendukung

tercapainya tujuan”. Definisi lain

dikemukakan oleh Stutflebeam dalam

Arikunto dan Jabar (2010:2)

mengatakan bahwa, “evaluasi

merupakan proses penggambaran,

pencarian dan pemberian informasi

yang sangat bermanfaat bagi pengambil

keputusan dalam menentukan variable

dan keputusan”. Evaluasi program

adalah upaya penelitian yang dilakukan

secara sistematis dan objektif dengan

tujuan mengkaji proses dan hasil dari

suatu kegiatan/program/kebijakan yang

telah dilaksanakan. Evaluasi

dilaksanakan untuk menentukan

sejauhmana hasil atau nilai yang telah

dicapai program.

Evaluasi merupakan suatu hal

yang sangat penting dalam suatu proses

pekerjaan, karena dengan adanya

evaluasi maka hal tersebut akan

mempermudah jalannya suatu proses

14

kerja dalam sebuah organisasi.

Sumaryadi (2005:165) mengatakan

“Penilaian (evaluation) dapat diberikan

pengertian/definisi sebagai suatu

proses/rangkaian kegiatan pengukuran

dan pembanding dari pada hasil-hasil

pekerjaan/produktivitas kerja yang telah

tercapai dengan target yang

direncanakan”. Untuk memudahkan

tentang pengukuran evaluasi kebijakan

Badjuri & Yuwono (2002:140-141)

menyajikan tabel indikator evaluasi

kebijakan sebagai berikut :

1. Input : kegiatan pendeskripsian

masukan dan sumberdaya

program, membandingkan

program yang akan dilakukan

dengan program lain, perkiraan

untung/rugi, dan melihat

alternatif prosedur dan strategi

apa yang perlu disarankan dan

dipertimbangkan

2. Process : yaitu melihat pada

kegagalan-kegagalan selama

implementasi, bertindak untuk

memperbaiki kualitas proses

dari program yang berjalan

3. Outputs : Adalah hasil langsung

dan segera dari suatu program

sedangkan outcome adalah efek

jangka panjang dari

implementasi suatu program.

penilaian terhadap Output-

Output yang dihasilkan oleh

program. Output adalah produk

atau jasa tertentu yang

diharapkan dapat dihasilkan

oleh suatu kegiatan dari input

yang tersedia, untuk mencapai

tujuan proyek atau program.

Contoh Output adalah

perubahan pengetahuan (aras

kognitif), perubahan sikap (aras

afektif), kesediaan berprilaku

(aras konatif) dan perubahan

berprilaku (aras psikomotorik).

Outcomes : Suatu keluaran yang

lansung dapat dimanfaatkan dan

dirasakan dari hasil kebijakan yang

dibuat.

III. GAMBARAN UMUM LOKASI

PENELITIAN

A. Kelurahan Dompak

Identifikasi sektor kegiatan

masyarakat bersifat menguatkan

pertimbangan proporsi lahan agraris.

Karena karakteristik lokasi Kelurahan

Dompak yang berada di pinggir laut,

maka kegiatan utama masyarakatnya

adalah nelayan ataupun pengelola

tambak. Kegiatan melaut (mencari

ikan) dijadikan sebagai mata

pencaharian utama mereka. Hal ini

sesuai dengan banyaknya (38,08%)

jumlah lapangan usaha di bidang

pertanian (perikanan) di Kota

Tanjungpinang. Ini artinya bahwa

sebagian besar penduduknya yang

berada di pedesaan (kelurahan) dan atau

dekat dengan pantai sebagai nelayan

Karakteristik atau ciri

keluarga miskin di permukiman nelayan

Kelurahan Dompak Kota

Tanjungpinang akan dilihat dari

berbagai aspek kehidupan sosialnya,

yang diawali dengan data tentang

jumlah keluarga miskin, kemudian

diikuti data tentang lokasi tempat

tinggal penduduk, kondisi lingkungan

permukiman nelayan, pola hidup

keluarga nelayan yang miskin, kondisi

kesehatan serta sandang dan pangan

keluarga miskin tersebut. Berdasarkan

data BKKBN Kota Tanjungpinang,

maka diketahui jumlah keluarga miskin

di permukiman nelayan Kelurahan

Dompak dengan alasan ekonomis,

15

kelompok pra sejahtera, dan sejahtera

satu, adalah sebanyak 147 kepala

keluarga. Penelitian ini mengambil

sampel dari beberapa perkampungan

nelayan, yaitu; Tg. Siambang, Tg.

Duku, Sekatap, Dompak Seberang,

Kampung Seberang, Kampung

Dompak, Kampung Dompak Lama,

Sungai Ungar, Kampung Pagi,

Kampung Kelam pagi.

Permukiman Nelayan di Kelurahan

Dompak juga minim infrastruktur. Hal

ini menyebabkan akses penduduk

dalam penggunaan sarana dan prasarana

umum terbatas. Di Kelurahan Dompak

tidak terdapat prasarana penunjang

permukiman seperti prasarana sanitasi

(MCK), tempat pembuangan sampah

sementara maupun drainase. Adapun

ketidakadaan saluran drainase

disebabkan karena kecenderungan

masyarakat membangun rumahnya di

atas air dan berbentuk rumah panggung

(bahan kayu). Sehingga system

pembuangan langsung ke bawah

(pinggiran laut).

Keadaan ini jelas

mempengaruhi kondisi lingkungan

sekitar tempat tinggal penduduk. Selain

karena tempat tinggal yang mayoritas

non-permanen dan terbatasnya

infrastruktur penunjang, buruknya

kondisi lingkungan di daerah ini juga di

pengaruhi oleh kesadaran masyarakat

akan pemeliharaan lingkungan yang

masih sangat rendah karena masyarakat

di daerah ini sudah merasa nyaman

dengan kondisi seperti ini dan mereka

tidak mempermasalahkanya.

B. Gambaran Umum Dinas

Kelautan Perikanan Pertanian

Kehutanan dan Energi Kota

tanjungpinang

Dinas Kelautan Perikanan

Pertanian Kehutanan dan Energi Kota

tanjungpinang sebagai salah satu

perangkat daerah Pemerintahan Kota

Tanjungpinang yang memilki peran

yang sangat penting dan upaya

meningkatkan pemberdayaan

masyarakat dengan mengelola sumber

daya alam yang ada di Tanjungpinang,

khususnya pada sumber daya perairan

dan sumber daya lahan. Memberdayaka

masyarakatdan melakukan pengelolaan

sumber daya alam dengan baik agar

dapat meningkatkan pendapatan

masyarakat khususnya masyarakat

nelayan dan petani agar kesejahteraan

mereka meningkat.

Kota Tanjungpinang dibentuk

berdasarkan Undang-undang Nomor 5

Tahun 2001 tentang pembentukan Kota

Tanjungpinang dengan luas wilayahnya

adalah 239.5 Km2, yang terdiri dari

luas daratan 131.54 km2 dan luas lautan

107.96 km2. Dengan luas wilayah

tersebut terbagi 4 ( empat) kecamatan

dan 18 ( delapan belas ) kelurahan.

Perkembangan dan pertumbuhan

penduduk di Kota Tanjungpinang

cukup pesat, jumlah penduduk Kota

Tanjungpinang saat 253.299 jiwa. Dari

luas wilayah dan jumlah penduduk

yang ada pengelolaan dan

pemberdayaan masyarakat pada bidang

pada bidang kelautan, perikanan,

pertanian dan peternakan masih banyak

peluang untuk pemanfaatan potensi

tersebut secara optimal. Gambaran

umum potensi pemanfaatannya pada

beberapa bidang yang ada di Dinas

Kelautan Perikanan Pertanian

Kehutanan dan Energi, sebagai berikut :

1. Sektor kelautan dan Perikanan

Dari luas wilayah Kota

Tanjungpinang ang luas

16

perairannnya cukup luas dan

memiliki potensi yang baik.

Luas potensi budidaya lautnya

adalah 180 Ha yang termanfaat

baru 5% atau 8.8 Ha. Luas

potensi budidaya air tawarnya

mencapai 170 Ha, termanfaat

baru 5,6 atau 9,5 Ha dan untuk

luas potensi tangkapnya kurang

dari 4 mil laut. Jumlah Rumah

Tangga Perikanan ( RTP ) yang

ada di Kota Tanjungpinang

berdasarkan data pada tahun

2015 adalah 2.144 RTP.

2. Sektor Pertanian dan Peternakan

a. Pertanian

Luas lahan potensial

pertanian yang

merupakan lahan

pertanian bukan sawah

atau lahan kering adalah

7.656 Ha. Sedangkan

luas lahan budidaya

yang termanfaatkan

untuk pengembangan

tanaman perkebunan,

tanaman pangan dan

tanaman seluas 368 Ha.

Petani yang tergabung

dalam kelompok tani

dan kelompok waita tani

daalah 21 ( dua puluh

satu ) kelompok tani dan

6 ( enam ) kelompok

wanita tani.

b. Peternakan

Pemanfaatan lahan

kering selain untuk

pengembangan

komoditas pertanian

tanaman perkebunan,

tanaman pangan dan

tanaman holtikultura

juga untuk pemanfaatan

pengembangan

peternakan. Lahan yang

dimanfaatkan untuk

peternakan sebanyak 200

rumah tangga peternakan

( RTP ). Peternak-

peternak tersebut juga

sudah membentuk

kelompok, kelompok

peternakan yang ada

sebanyak 8 ( delapan )

kelompok.

3. Sektor Kehuatanan

Luas kawasan hutan di Kota

Tanjungpinang berdasarkan SK

Menhut No. 76 Tahun 2015

adalah 1.954,58 Ha yang

merupakan kawasan hutan

lindung Bukit Kucing dan hutan

lindung sungai pulai. Untuk

luasanhutan diluar kawasan

hutan adalah 50 Ha yaitu hutan

Bukit Manuk.

4. Sektor Energi dan Sumber Daya

Mineral

Memanfaatkan energy dengan

mencari treobosan baru

pengguanan energy alternative

untuk pemenuhan kebutuhan

energy. Untuk pemerataan

penggunaan energy listrik bagi

masyarakat dilaksanakan

pemasangan energy listrik untuk

Rumah Tangga Sasaran melalui

program pengentasan

kemiskinan. Sedangkan untuk

sumber daya mineral,

pengelolaan pertambangan saat

ini hanya dilakukan pengawasan

terhadap pasca tambang yang

telah dilakukan sebelumnya.

Selain potensi sumber daya

manusia dan sumber daya alaam yang

ada, perlu diperhatikan adanya peluang

pasar global bahkan pasar international

17

yang terbuka luas. Negara tetangga

seperti Singapura dan Malaysia

merupakan daerah pemasaran yang

potensial, selain itu jarak yang pendek

dan frekuensi transportasi yang lancer

memungkinkan pengembangan sektor-

sektor diatas. Hanya saja perlu

dipikirkan bagaimana mengoptimalkan

usaha kearah tersebut. Untuk itulah

diperluakn sumber daya manusia yang

berkualitas yang dapat mencari

alternative pemecahan / solusi terhadap

berbagai hal terutama

mengoptimalkanisasi minimnya sumber

daya alam kota ini

IV. ANALISA DATA DAN

PEMBAHASAN

1. Seberapa jauh kebutuhan, nilai

dan kesempatan telah dapat dicapai

melalui tindakan kebijakan /

program.

Berdasarkan hasil wawancara

dengan informan maka dapat dianalisa

bahwa selama ini bantuan pompong

sudah dilaksanakan di Kelurahan

Dompak, kendala dalam program ini

adalah pendanaan. Program pompong

sudah memberikan dampak baik bagi

nelayan. Latar belakang Pemerintah

menciptakan program pompong adalah

untuk peningkatan produksi

pengelolaan dan peningkatan

pendapatan nelayan. Peningkatan

produksi pengelolaan dan pemasaran

diharapkan mampu menambah nilai jual

produk hasil perikanan. Sehingga akan

mencapai pengentasan kemiskinan

nelayan. Data yang didapatkan adalah

meningkatnya kesejahteraan

masyarakat nelayan di kelurahan

Dompak, hal ini berhubungan dengan

berkembangnya usaha penangkapan

ikan sebelumnya

Peningkatan kualitas sumber

daya manusia nelayan haruslah

dilakukan oleh pemerintah agar

masyarakat nelayan yang mendapatkan

bantuan dari pemerintah tidak hanya

mendapatkan sarana dan prasarana akan

tetapi juga mendapatkan ilmu yang

berguna untuk merawat alat yang sudah

di berikan. Hal ini tentu saja merupakan

salah satu bentuk pemberdayaan

pemerintah kepada masyarakat nelayan

agar dapat bekerja dan memenuhi

kebutuhannya.

2. Tindakan yang ditempuh

Berdasarkan hasil wawancara dengan

informan maka dapat dianalisa bahwa

dalam program ini sudah ada

bimbingan teknis atau kegiatan lainnya,

pemerintah hanya memberikan bantuan

pompong tanpa membekali masyarakat

cara penggunaan karena menurut

pemerintah nelayan jauh lebih

memahami tentang penggunaan

bantuan ini. Peningkatan kualitas

sumber daya manusia melalui

bimbingan teknis kepada masyarakat

nelayan merupakan tahap

pemberdayaan yang dilakukan

pemerintah yang bertujuan agar

masyarakat nelayan mendapatkan

pengetahuan dalam melaksanakan

pekerjaan serta mendapatkan pelajaran

bagaimana untuk memelihara peralatan

yang ada sebagai sarana penunjang

pekerjaan.

3. Efek dan dampak

Berdasarkan hasil wawancara

dengan informan maka dapat dianalisa

bahwa program bantuan pompong tidak

langsung mengurangi angka

kemiskinan secara signifikan namun

adanya program ini sudah mampu

18

membantu kehidupan nelayan di

Kelurahan Dompak. Salah satu program

pemerintah pusat terkait dengan

pemberdayaan nelayan, yakni program

bantuan pompong yang bertujuan untuk

meningkatkan kemampuan usaha dan

kesejahteraan, masyarakat.

Pendapatan masyarakat nelayan

bergantung terhadap pemanfaatan

potensi sumberdaya perikanan dan

kelautan (SDKP) yang terdapat di

lautan. Pendapatan masyarakat nelayan

secara langsung maupun tidak akan

sangat mempengaruhi kualitas hidup

nelayan, karena pendapatan dari hasil

usaha penangkapan merupakan sumber

ekonomi utama bagi pengaruh

keluarganya, sehingga besar kecilnya

pendapatan akan sangat berpengaruh

terhadap kehidupannya, khususnya

dalam hal pengelolaan lingkungan

hidup dan pembangunan wilayah pesisir

yang didasarkan pada kearifan lokal

yang telah berakar dalam masyarakat

nelayan

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka

dapat disimpulkan bahwa Program

Bantuan Pompong Dinas Kelautan

Pertanian Perikanan Kehutanan dan

Energi (KP2KE) Tanjungpinang Di

Kelurahan Dompak Tahun 2015

terlaksana dengan baik walaupun

program bantuan pompong tidak

langsung mengurangi angka

kemiskinan secara signifikan namun

adanya program ini sudah mampu

membantu kehidupan nelayan di

Kelurahan Dompak. Salah satu program

pemerintah pusat terkait dengan

pemberdayaan nelayan, yakni program

bantuan pompong yang bertujuan untuk

meningkatkan kemampuan usaha dan

kesejahteraan, masyarakat. Berikut

uraian temuan penelitian sebagai

berikut :

Selama ini bantuan pompong sudah

dilaksanakan di Kelurahan Dompak.

Program pompong sudah memberikan

dampak baik bagi nelayan. Latar

belakang Pemerintah menciptakan

program pompong adalah untuk

peningkatan produksi pengelolaan dan

peningkatan pendapatan nelayan.

Peningkatan produksi pengelolaan dan

pemasaran diharapkan mampu

menambah nilai jual produk hasil

perikanan. Sehingga akan mencapai

pengentasan kemiskinan nelayan. Data

yang didapatkan adalah meningkatnya

kesejahteraan masyarakat nelayan di

kelurahan Dompak, hal ini

berhubungan dengan berkembangnya

usaha penangkapan ikan sebelumnya.

Program ini juga disertai dengan

bimbingan teknis atau kegiatan lainnya,

pemerintah hanya memberikan bantuan

pompong tanpa membekali masyarakat

cara penggunaan karena menurut

pemerintah nelayan jauh lebih

memahami tentang penggunaan

bantuan ini. Peningkatan kualitas

sumber daya manusia melalui

bimbingan teknis kepada masyarakat

nelayan merupakan tahap

pemberdayaan yang dilakukan

pemerintah yang bertujuan agar

masyarakat nelayan mendapatkan

pengetahuan dalam melaksanakan

pekerjaan serta mendapatkan pelajaran

bagaimana untuk memelihara peralatan

yang ada sebagai sarana penunjang

pekerjaan.

B. Saran

Berikut saran yang dapat

disampaikan agar program ini dapat

tepat sasaran:

19

1. Perlu adanya program

pendukung lainnya selain

bantuan pompong agar

masyarakat lebih mandiri

2. Perlu adanya pendampingan dan

pengawasan pada setiap

program yang dijalankan oleh

pihak dinas agar tepat sasaran

3. Perlu adanya pendanaan yang

konsisten agar bantuan ini tetap

berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal. 2006. Kebijakan Publik.

Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.

Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar

Kebijakan Publik. Bandung :

CV Alfabetha

Arikunto, Suharsimi dan Cepi S.A.

Jabar. 2010. Evaluasi Program

Pendidikan. Jakarta. Penerbit

Bumi Aksara

Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono,

Teguh, 2002, Kebijakan Publik:

Konsep dan Strategi. Jakarta :

Erlangga

Bagong. 2013. Sosiologi Teks

Pengantar Dan Terapan. Jakarta

: Kencana.

Crawford, John., 2003, Evaluation of

Libraries and Information

Services, the association for

information management and

information management

international, Edisi 2, Aslib,

London.

Dimyati & Mudjiono, 2006. Belajar dan

Pembelajaran. Jakarta: Rineka

Cipta

Dunn, William N. 2003. Analisis

Kebijakan Publik.

Yogyakarta:Gadjah Mada

University Press

Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik

Berbasis Dynamic Analiysis.

Gava Media: Yogyakarta

Ekowati, Mas Roro Lilik, 2005,

Perencanaan, Implementasi dan

Evaluasi Kebijakan atau

Program, Edisi Revisi, PT

Rosdakarya, Bandung.

Hasibuan, Melayu S.P. 2001.

Manajemen Dasar, Pengertian

dan Masalah. Jakarta: Bumi

Aksara.

Labolo, Muhadam, 2005. Memahami

Ilmu Pemerintahan Suatu

Kajian, teori, Konsep, dan

Pengembangannya. Jakarta:

Rajawali Pers.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2003.

Jakarta: balai Pustaka.

Kusnadi, 2006. Filosofi Pemberdayaan

Masyarakat Pesisir. Bandug:

Humaniora

Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi

Penelitian Kualitatif. Bandung :

PT.Remaja Rosdakarya.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi

(Ilmu Pemerintahan Baru I). PT

Rineka Cipta : Jakarta

Nugroho, Riant D. 2003. Kebijakan

Publik Formulasi Implementasi

dan Evaluasi. Jakarta : PT.Elex

Media Komputindo

20

Rasyid, Rias. 2000. Pokok-Pokok

Pemerintahan. PT Raja Grafindo

Persada : Jakarta

Sanderson,Stephen,K.,2010 : Sosiologi

Makro; Sebuah Pendekatan

Terhadap Realitas Sosial (Edisi

Kelima) Jakarta : CV Rajawali

Press (PT. Raja Grafindo

Persada).

Subarsono, AG.2011. Analisis

kebijakan Publik : Konsep.

Teori dan. Aplikasi.Yogyakarta

: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian

Administrasi. Bandung :

Alpabeta.

Suharto, Edi. 2013. Kebijakan Sosial,

Makalah Seminar. Bandung

Sumaryadi, I Nyoman. 2005.

Perencanaan pembangunan

daerah otonom dan

pemberdayaan masyarakat.

Jakarta : Citra Utama

Suyanto, Bagong & Karnaji. 2005.

Kemiskinan dan Kesenjangan

Sosial: Ketika Pembangunan tak

berpihak kepada rakyat miskin.

Surabaya: Airlangga University

Press.

Syafiie, Inu Kencana. 2011.

Kepemimpinan Pemerintahan

Indonesia. PT. Refika Aditama :

Bandung

Wahab, Solihin Addul. 2004. Analisis

Kebijaksanaan dari Formulasi

ke Implementasi Kebijaksanaan

Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik

“Teori dan Proses”. Yogyakarta

: Media Pressindo.

Jurnal

Marta Wasak. 2012. Keadaan sosial-

ekonomi masyarakat nelayan dl

desa kinabuhutan kecamatan

likupang barat. Kabupaten

minahasa utara, sulawesi utara.

Pacific Journal. Januari 2012.

Vol. 1 (7): 1339 -1342

Skripsi :

Ramadhan, Muhammad, 2009.

Hubungan Sosial Tengkulak dan

Petani (Studi Kasus : Hubungan

Patron Client Pada Masyarakat

Petani Di Desa Kampung

Mesjid, Kecamatan Kualuh

Hilir, Kabupaten Labuhan

Batu). Skripsi, Tidak

Diterbitkan. Medan :

Departemen Sosiologi

Universitas Sumatera Utara