evaluasi penghitungan, penyetoran, dan pelaporan …
TRANSCRIPT
EVALUASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BAGI PEGAWAI TETAP Studi Kasus Di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sleman
S K R I P S I
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi
Oleh:
Yulius Donni Setiawan
NIM : 112114030
PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2015
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
i
EVALUASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BAGI PEGAWAI TETAP Studi Kasus Di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sleman
S K R I P S I
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi
Oleh:
Yulius Donni Setiawan
NIM : 112114030
PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2015
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
ii
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
iii
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
“Hari kemarin telah berlalu. Hari esok belum datang.
Kita hanya memiliki hari ini. Mari kita mulai.”
-Ibu Teresa-
“Hiduplah seolah-olah anda ingin mati besok.
Belajarlah seolah-olah anda ingin hidup selamanya.”
-Mahatma Gandhi-
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
v
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI - PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:
EVALUASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BAGI PEGAWAI TETAP Studi Kasus Di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sleman
dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 26 Agustus 2015 adalah hasil karya saya.
Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi
ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil
dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol
yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang
saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian
atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan
orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.
Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak,
dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil
tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan
tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya
sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya
terima.
Yogyakarta, 31 Agustus 2015
Yang membuat pernyataan,
Yulius Donni Setiawan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:
Nama : Yulius Donni Setiawan
Nomor Mahasiswa : 112114030
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan
Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:
EVALUASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BAGI PEGAWAI TETAP Studi Kasus Di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sleman
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan
kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan,
mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan
data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau
media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya
maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya
sebagai penulis.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di Yogyakarta
Pada tanggal 31 Agustus 2015
Yang menyatakan
(Yulius Donni Setiawan)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
vii
KATA PENGANTAR
Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan
skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma.
Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan
arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih
yang tak terhingga kepada:
1. Tuhan Yesus Kristus, atas semua rahmat dan karunia-Nya.
2. Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph. D. selaku Rektor Universitas Sanata
Dharma yang telah memeberikan kesempatan untuk belajar dan
mengembangkan kepribadian kepada penulis.
3. Dr. H. Herry Maridjo, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Sanata Dharma.
4. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Ak., QIA., CA. selaku Ketua Jurusan
Akuntansi Universitas Sanata Dharma.
5. M. Trisnawati Rahayu, S.E., M.Si., Akt., QIA. selaku Pembimbing
Akademik.
6. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Ak. selaku Pembimbing yang
telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Edi Suryono dan Bapak Dwi Nugroho selaku pegawai DPKAD
Kabupaten Sleman yang telah membantu penulis dengan mencarikan data
yang dibutuhkan.
8. Bapak A. Joko Karyono selaku Bapak dari penulis dan keluarga Budhe yang
banyak mendorong, memberikan semangat, dan mendoakan penulis hingga
skripsi ini dapat selesai.
9. Maria Kartika Pipit Wisnu Wardani yang selalu memberikan semangat dan
dorongan kepada penulis.
10. Teman-teman Akuntansi A angkatan 2011 yang berjuang bersama.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena
itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat
bagi pembaca.
Yogyakarta, 31 Agustus 2015
Yulius Donni Setiawan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN
HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................ iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................... iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ................................ v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ......................................................... vi
HALAMAN KATA PENGANTAR ..................................................................... vii
HALAMAN DAFTAR ISI .................................................................................. viii
HALAMAN DAFTAR TABEL ............................................................................. x
HALAMAN DAFTAR GAMBAR ........................................................................ xi
ABSTRAK ........ .................................................................................................... xii
ABSTRACT......... ................................................................................................ xiii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah ....................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ................................................................................ 2
C. Batasan Masalah ................................................................................... 2
D. Tujuan Penelitian.................................................................................. 3
E. Manfaat Penelitian................................................................................ 3
F. Sistematika Penulisan ........................................................................... 4
BAB II LANDASAN TEORI ................................................................................ 6
A. Pajak ..................................................................................................... 6
1. Pengertian Pajak ............................................................................ 6
2. Fungsi Pajak .................................................................................. 6
3. Sistem Pemungutan Pajak ............................................................. 7
4. Tarif Pajak ..................................................................................... 7
5. Wajib Pajak ................................................................................... 8
B. Pajak Penghasilan ................................................................................. 9
1. Pengertian Pajak Penghasilan ....................................................... 9
2. Subjek Pajak Penghasilan ............................................................. 9
3. Tidak Termasuk Subjek Pajak .................................................... 12
4. Objek Pajak Penghasilan ............................................................. 13
5. Tidak Termasuk Objek Pajak ...................................................... 15
C. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH PASAL 21) .................................. 18
1. Pengertian PPh Pasal 21 .............................................................. 18
2. Pemotong PPh Pasal 21 ............................................................... 19
3. Pemotong PPh Pasal 21 yang Dikecualikan ............................... 20
4. Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21................... 21
5. Tidak Termasuk Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh
Pasal 21 ....................................................................................... 23
6. Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 ................................... 24
7. Tidak Termasuk Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 ....... 25
8. Biaya Jabatan .............................................................................. 26
9. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ...................................... 27
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
ix
10. Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 .................................................. 28
11. Beberapa Pengertian dalam PPh Pasal 21 ................................... 29
D. Surat Setoran Pajak (SSP) .................................................................. 31
1. Pengertian dan Fungsi SSP ......................................................... 31
2. Batas Waktu Penyetoran SSP ..................................................... 31
E. Surat Pemberitahuan (SPT) ................................................................ 32
1. Pengertian dan Fungsi SPT ......................................................... 32
2. Tata Cara Penyampaian SPT ....................................................... 33
3. Pengisian SPT ............................................................................. 34
4. Batas Waktu Penyampaian SPT .................................................. 35
BAB III METODE PENELITIAN........................................................................ 36
A. Jenis Penelitian ................................................................................... 36
B. Subjek Penelitian ................................................................................ 36
C. Objek Penelitian ................................................................................. 36
D. Tempat Penelitian ............................................................................... 36
E. Teknik Pengambilan Sampel .............................................................. 37
F. Data yang Diperlukan......................................................................... 37
G. Teknik Pengumpulan Data ................................................................. 38
H. Teknik Analisis Data .......................................................................... 38
BAB IV GAMBARAN UMUM DINAS PENGELOLAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN .......................................... 43
A. Sejarah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) ... 43
B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi .................................................. 44
C. Susunan Organisasi ............................................................................ 45
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN ........................................................ 52
A. Deskripsi Data .................................................................................... 52
1. Data yang diperlukan .................................................................. 52
2. Pengambilan sampel.................................................................... 53
B. Analisis Data ...................................................................................... 79
1. Mengevaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ........... 80
2. Mengevaluasi Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 ............. 103
3. Mengevaluasi Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 ............... 108
C. Pembahasan ...................................................................................... 108
BAB VI PENUTUP............................................................................................. 113
A. Kesimpulan....................................................................................... 113
B. Keterbatasan Penelitian .................................................................... 114
C. Saran ................................................................................................. 115
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 117
LAMPIRAN..... ................................................................................................... 119
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
x
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel II.1 Tarif Pajak bagi Wajib Pajak Orang Rribadi Dalam Negeri.........28
Tabel II.2 Tarif Pemotongan Pajak atas Penghasilan Kena Pajak.................29
Tabel V.1 Daftar Sampel Pegawai Negeri Sipil Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman
Tahun 2014....................................................................................54
Tabel V.2 Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh
DPKAD Kabupaten Sleman Tahun 2014......................................62
Tabel V.3 Waktu dan Tempat Penyetoran SSP Oleh DPKAD Kabupaten
Sleman............................................................................................79
Tabel V.4 Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 Menurut Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 ..........................82
Tabel V.5 Data Perbandingan Hasil Penghitungan Pemotongan PPh
Pasal 21...........................................................................................98
Tabel V.6 Petunjuk Pengisian Surat Setoran Pajak.......................................103
Tabel V.7 Pengisian Surat Setoran Pajak Oleh DPKAD Kabupaten
Sleman..........................................................................................105
Tabel V.8 Waktu dan Tempat Penyetoran SSP Oleh DPKAD Kabupaten
Sleman..........................................................................................106
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xi
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar IV.1 Bagan Struktur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014.........................................51
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xii
ABSTRAK
EVALUASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BAGI PEGAWAI TETAP
Studi Kasus Di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sleman
Yulius Donni Setiawan
112114030
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penghitungan,
penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) bagi
pegawai tetap di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)
Kabupaten Sleman telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-31/PJ/2012.
Jenis penelitian adalah studi kasus. Data diperoleh dengan wawancara dan
dokumentasi. Teknik pengumpulan sampel dengan purposive sampling. Teknik
analisis data pada penelitian ini dengan cara membandingkan dan mengevaluasi
penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 terhadap Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012.
Kesimpulan yang diperoleh adalah: (1) penghitungan dan pelaporan PPh Pasal
21 belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
31/PJ/2012 dan (2) penyetoran PPh Pasal 21 telah sesuai dengan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012.
Kata Kunci: Penghitungan, Penyetoran, Pelaporan, PPh Pasal 21
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xiii
ABSTRACT
EVALUATION OF CALCULATING, DEPOSITING, AND REPORTING
OF INCOME TAX ARTICLE 21 FOR PERMANENT EMPLOYEES
A Case Study at The Department of Finance Management and Regional
Asset of Sleman Regency
Yulius Donni Setiawan
112114030
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
This research aims to determine whether calculating, depositing, and reporting
of Income Tax Article 21 for employees in the Department of Finance
Management and Regional Asset of Sleman Regency, were applied based on the
Regulation of General Directorate of Taxation, Number PER-31/PJ/2012.
Type of this research is a case study. Data was collected through interviews
and documentations. The sample method is purposive sampling. The method of
analysis being used in this research was comparing and evaluating of calculating,
depositing, and reporting of Income Tax Article 21 based on the Regulation of
General Directorate of Taxation, Number PER-31/PJ/2012.
This research concluded that (1) the calculating and reporting of Income Tax
Article 21 was not accordance with the Regulation of General Directorate of
Taxation, Number PER-31/PJ/2012 and (2) the depositing of Income Tax Article
21 was accordance with the Regulation of General Directorate of Taxation,
Number PER-31/PJ/2012.
Keywords: Calculating, Depositing, Reporting, Income Tax of Article 21
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pegawai merupakan suatu aset bagi perusahaan karena pegawai
merupakan salah satu pendukung perusahaan untuk dapat mencapai laba
perusahaan. Pegawai dan perusahaan memiliki relasi dan timbal balik,
pegawai memberikan jasanya kepada perusahaan dalam bekerja sesuai
dengan keahlian dan kemampuan sedangkan perusahaan memberikan hak
kepada pegawai yaitu memberikan gaji. Tidak luput dari itu pegawai dan
perusahaan harus membayar pajak kepada negara, salah satunya Pajak
Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan timbal
baliknya negara juga akan melakukan pembangunan yang merata.
Penulis melakukan penelitian ini di Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman. DPKAD Kabupaten Sleman
merupakan Dinas yang menangani Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi seluruh
pegawai yang bekerja di lingkup Pemerintahan Kabupaten Sleman. Penelitian
ini dilakukan di DPKAD Kabupaten Sleman karena lebih efisien dalam
pengambilan data terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21.
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang harus disetorkan ke kas
Negara dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 harus menggunakan
dokumen yang diperlukan untuk diserahkan ke kantor pajak. Dalam
penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap terdapat
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
2
mekanisme yang harus dipatuhi. Perlu adanya pembahasan yang
menunjukkan mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap yang
selama ini terjadi apakah telah sesuai dengan dengan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012, sehingga perlu adanya penelitian
mengenai kesesuaian penghitungan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan
pajak panghasilan.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka
rumusan masalah yang akan dibahas adalah:
1. Apakah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap di
DPKAD Kabupaten Sleman telah tepat dan sesuai dengan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012?
2. Apakah penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap di
DPKAD Kabupaten Sleman telah tepat dan sesuai dengan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012?
3. Apakah pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap di
DPKAD Kabupaten Sleman telah tepat dan sesuai dengan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012?
C. Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan
hanya pada tahun 2014 dikarenakan peneliti ingin melakukan penelitian
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
3
dengan data yang terbaru. Pada saat pra survei (wawancara), peneliti hanya
diperbolehkan mendapat data secara tahunan oleh Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
D. Tujuan Penelitian
Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Mengetahui penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan
Pasal 21 bagi pegawai tetap di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Sleman.
2. Mengetahui apakah penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap di Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Sleman telah tepat dan sesuai dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012.
E. Manfaat Penelitian
Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman,
penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan tambahan
pengetahuan untuk meningkatkan kualitas dalam bidang perpajakan.
2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
pengetahuan dalam bidang perpajakan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
4
3. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan
tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang Pajak
Penghasilan Pasal 21.
F. Sistematika Penulisan
Bab I Pendahuluan
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika
penelitian.
Bab II Tinjauan Pustaka
Bab ini menjelaskan teori-teori yang akan digunakan untuk
mendukung proses penelitian. Sehingga, teori-teori yang relevan
yang ditulis dan dibahas secara rinci pada bab ini.
Bab III Metode Penelitian
Bab ini berisi uraian mengenai jenis penelitian, subjek penelitian,
objek penelitian, tempat penelitian, teknik pengambilan sampel,
data yang diperlukan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis
data.
Bab IV Gambaran Umum Objek Penelitian
Bab ini menjelaskan secara garis besar objek yang diteliti, seperti
sejarah singkat organisasi, tugas pokok dan fungsi organisasi, dan
susunan organisasi.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
5
Bab V Analisis Data dan Pembahasan
Bab ini berisi deskripsi data, analisis data, dan pembahasan.
Bab VI Penutup
Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis data, keterbatasan
penelitian, dan saran.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
6
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Pajak
1. Pengertian Pajak
Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang
perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1):
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.”
2. Fungsi Pajak
Fungsi pajak yang sebagaimana telah dijelaskan dalam pengertian
pajak di atas, dapat diketahui bahwa:
a. Fungsi penerimaan (budgeter)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluarannya.
b. Fungsi mengatur (reguler)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
7
3. Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi tiga sistem
pemungutan yaitu:
a. Official assessment system
Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang
memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya
pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
b. Self assessment system
Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri
besarnya pajak yang terutang.
c. Withholding system
Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menetukan besarnya
pajak yang yang terutang oleh Wajib Pajak.
4. Tarif Pajak
Tarif pajak adalah besarnya nilai yang digunakan untuk
menentukan pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak kepada
Negara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Struktur tarif yang
berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenal dengan empat
macam tarif, yaitu:
a. Tarif proporsional (a proportional tax rate structure) yaitu tarif pajak
yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
8
pajak. Contoh: dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas
penyerahan Barang Kena Pajak.
b. Tarif progresif (a progresive tax rate structure) yaitu tarif pajak akan
semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak.
Contoh: tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Wajib Pajak orang
pribadi.
c. Tarif degresif (a degresive tax rate structure) yaitu kenaikan
persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan
pajaknya semakin meningkat.
d. Tarif regresif atau tetap (a regresive tax rate structure) yaitu tarif
pajak akan selalu tetap sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
Contoh: tarif Bea Materai.
5. Wajib Pajak
Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009
tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (2):
“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.”
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
9
B. Pajak Penghasilan
1. Pengertian Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan dapat didefinisikan suatu pungutan resmi yang
dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau
diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan dalam Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 4 ayat (1):
“Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”
2. Subjek Pajak Penghasilan
Subjek pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 Pasal 2 adalah:
a. Orang pribadi.
Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau
berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang
berhak.
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek
pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.
Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak
pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang
berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
10
c. Badan.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan dalam bentuk
apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,
atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
d. Bentuk usaha tetap.
Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh
orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi
yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh
tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang
tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.
e. Subjek pajak dalam negeri adalah:
1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi
yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh
tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang
pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan
mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
11
2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia,
kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi
kriteria:
a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
b) Pembiayaannya bersumber dari APBN dan APBD.
c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah.
d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional
negara.
e) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
menggantikan yang berhak.
f. Subjek pajak luar negeri adalah:
1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang
pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus
delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan,
dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang
pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus
delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan,
dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
12
Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan
dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
3. Tidak Termasuk Subjek Pajak
Tidak termasuk dalam subjek pajak penghasilan menurut Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 3 adalah:
a. Kantor perwakilan negara asing.
b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-
pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan
kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-
sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di
Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar
jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan
memberikan perlakuan timbal balik.
c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh
penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada
pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat
bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan,
atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
13
4. Objek Pajak Penghasilan
Objek pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 Pasal 4 adalah:
a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,
komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk
lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
c. Laba usaha.
d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan,
persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau
penyertaan modal.
2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham,
sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan
badan lainnya.
3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan,
pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi
dengan nama dan dalam bentuk apapun.
4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah
dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan,
badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
14
orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri
Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,
pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak
yang bersangkutan.
5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau
seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan,
atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai
biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang.
g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen
dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa
hasil usaha koperasi.
h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah
tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
n. Premi asuransi.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
15
o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang
terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan
bebas.
p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum
dikenakan pajak.
q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
s. Surplus Bank Indonesia.
5. Tidak Termasuk Objek Pajak
Tidak termasuk dalam objek pajak penghasilan menurut Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 yang adalah:
a. 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan
amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan
oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang
berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi
pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh
lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah
dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.
2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
16
badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang
menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
b. Warisan.
c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai
pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa
yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau
kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan
oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara
final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan
khusus (deemed profit).
e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi
sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi
jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan
terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha
milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal
pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di
Indonesia dengan syarat:
1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan
usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
17
pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua
puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya
telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi
kerja maupun pegawai.
h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam
bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan.
i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,
persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang
unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura
berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan
menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan
pasangan usaha tersebut:
1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang
menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
18
l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba
yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian
dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang
membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan
prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan,
dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya
sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur
lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
C. Pajak Penghasilan Pasal 21
1. Pengertian PPh Pasal 21
Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara
Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21
Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan,
Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi pada Pasal 1 ayat (2):
“Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa
gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan
nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau
jabatan, jasa,dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi
Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
Undang-Undang Pajak Penghasilan.”
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
19
2. Pemotong PPh Pasal 21
Pemotong PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 Pasal 2 adalah:
a. Pemberi kerja yang terdiri dari:
1) Orang pribadi dan badan.
2) Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan
sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan
pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran
lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau
pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI,
Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-
lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di
luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan,
dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan
badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan
tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
serta badan yang membayar:
1) Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan
sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
20
dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga
ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas
namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
2) Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan
sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi
dengan status Subjek Pajak luar negeri.
3) Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta
pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang.
e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang
bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta
lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar
honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada
Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.
3. Pemotong PPh Pasal 21 yang Dikecualikan
Pemotong PPh Pasal 21 yang dikecualikan berdasarkan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 Pasal 2 adalah:
a. Kantor perwakilan negara asing.
b. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang
telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
c. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
21
untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam
rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
4. Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21
Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dalam Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 Pasal 3 adalah orang
pribadi yang merupakan:
a. Pegawai.
b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun,
tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
c. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan
sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari
pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan
aktuaris.
2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film,
bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model,
peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat pelukis,
dan seniman lainnya.
3) Olahragawan.
4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan
moderator.
5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
22
6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan
sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi,
ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
7) Agen iklan.
8) Pengawas atau pengelola proyek.
9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang
menjadi perantara.
10) Petugas penjaja barang dagangan.
11) Petugas dinas luar asuransi.
12) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan
kegiatan sejenis lainnya.
d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak
merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
e. Mantan pegawai.
f. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan
sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara
lain:
1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan
olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan
perlombaan lainnya.
2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan
kerja.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
23
3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai
penyelenggara kegiatan tertentu.
4) Peserta pendidikan dan pelatihan.
5) Peserta kegiatan lainnya.
5. Tidak Termasuk Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21
Tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21
berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012
Pasal 4 adalah:
a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari
negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka
yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan
syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima
atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya
tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan
timbal balik.
b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan,
yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan
warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan
atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
24
6. Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21
Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 menurut Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 Pasal 5 adalah:
a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa
Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur.
b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara
teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan
hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang
pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai
berhenti bekerja.
d. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa
upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah
yang dibayarkan secara bulanan.
e. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium,
komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk
apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.
f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang
representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan
nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama
apapun.
g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak
teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
25
dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada
perusahaan yang sama.
h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau
imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh
mantan pegawai.
i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program
pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun
yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
7. Tidak Termasuk Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21
Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh
Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-
31/PJ/2012 Pasal 8 adalah:
a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi
sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi
jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk
apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali
penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan
hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara
tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga
kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
26
d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau
lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah,
atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama
yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang
berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh
Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,
kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang
bersangkutan.
e. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf I
Undang-Undang Pajak Penghasilan.
8. Biaya Jabatan
Biaya jabatan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
250/PMK.03/2008 pada Pasal 1 yaitu besarnya biaya jabatan yang dapat
dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan
Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima
persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp6.000.000,00 (enam
juta rupiah) setahun atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
27
9. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor: 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya
Penghasilan Tidak Kena Pajak pada Pasal 1 adalah sebagai berikut:
a. Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk
diri Wajib Pajak orang pribadi.
b. Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk
Wajib Pajak yang kawin.
c. Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah)
tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan
penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008.
d. Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk
setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis
keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan
sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi karyawati dalam
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 Pasal 11
memiliki ketentuan sebagai berikut:
a. Bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
28
b. Bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri
ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan
sepenuhnya.
Karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari
Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang
menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh
penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah
PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi
tanggungan sepenuhnya.
10. Tarif Pemotongan PPh Pasal 21
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak
Penghasilan, tarif pemotongan pajak dapat disajikan dalam tabel berikut
ini:
Tabel II.1 Tarif Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah)
5%
(lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) sampai dengan
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima
puluh juta rupiah)
15%
(lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua
ratus lima puluh juta rupiah)
sampai dengan Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah)
25%
(dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah)
30%
(tiga puluh persen) Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
29
Berdasar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-
31/PJ/2012 pada Pasal 14, tarif pemotongan pajak yang berlaku adalah
sebagai berikut:
Tabel II.2 Tarif Pemotongan Pajak atas Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Penerima Penghasilan Penghitungan PKP
Pegawai Tetap Penghasilan bruto dikurangi dengan
biaya jabatan, iuran pensiun, iuran
Jaminan Hari Tua, dan dikurangi PTKP
Penerima Pensiun berkala
yang dibayarkan secara
bulanan
Penghasilan bruto dikurangi dengan
biaya pensiun dan dikurangi PTKP
Pegawai Tidak Tetap atau
Tenaga Kerja Lepas yang
dibayarkan secara bulanan
Penghasilan bruto dikurangi dengan
PTKP yang diterima atau diperoleh
untuk jumlah yang disetahunkan. Sumber: PER-31/PJ/2012
Dikecualikan bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal
21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21
dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap
wajib pajak yang memiliki NPWP. Artinya jumlah PPh pasal 21 yang
harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh pasal 21 yang
seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.
Pemotongan PPh Pasal 21 seperti ini hanya berlaku untuk pemotongan
PPh Pasal 21 yang tidak final.
11. Beberapa Pengertian dalam PPh Pasal 21
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012
Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan
Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
30
26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi
pada Pasal 1:
a. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja,
berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis
maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam
jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang
dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau
ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi
yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri.
b. Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh
penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota
dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang
bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang
menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara
teratur.
c. Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya
menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja,
berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang
dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh
pemberi kerja.
d. Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh
pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
31
e. Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau
diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.
f. Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh
pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil
pekerjaan yang dihasilkan.
g. Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau
diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan
penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.
D. Surat Setoran Pajak
1. Pengertian dan Fungsi SSP
Surat Setoran Pajak (SSP) menurut Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009 pada Pasal 1:
“Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran
pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.”
SSP berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pada
Pasal 10 ayat (1a) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah
disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau
apabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
2. Batas Waktu Penyetoran SSP
Batas waktu penyetoran SSP menurut Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 80/PMK.03/2010 Pasal 2 diatur tentang batas waktu pembayaran
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
32
atau penyetoran pajak adalah PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong
PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir. Apabila Wajib Pajak membayar atau
menyetor PPh Pasal 21 setelah tanggal jatuh tempo, maka dapat dikenai
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (persen) per bulan yang
dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai
dengan tanggal pembayaran, dan bagian bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan.
E. Surat Pemberitahuan
1. Pengertian dan Fungsi SPT
Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009 pada Pasal 1:
“Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran
pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.”
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pada Penjelasan Pasal 3
ayat (1), fungsi SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai
sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan
jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri
dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1
(satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
33
b. Penghasiian yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
c. Harta dan kewajiban.
d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau
pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa
Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai
sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang
dipotong atau dipungut dan disetorkannya.
2. Tata Cara Penyampaian SPT
Tata Cara Penyampaian SPT berdasarkan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor: PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara
Pengisisan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan
Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 pada Pasal 6, SPT Masa
PPh Pasal 21 dapat disampaikan oleh Pemotong dengan cara:
a. Langsung ke KPP atau KP2KP.
b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP.
c. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti
pengiriman surat ke KPP.
d. E-Filing yang tata cara penyampaiannya diatur dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
34
SPT Masa PPh Pasal 21 yang disampaikan oleh Pemotong meliputi
SPT Masa PPh Pasal 21 yang berbentuk:
a. Formulir kertas (hard copy).
b. E-SPT yang disampaikan dalam media elektronik.
3. Pengisian SPT
Pengisian Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat
Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik,
dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang
diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan. Sementara itu yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan
jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:
a. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam
penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan
objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan.
c. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan
unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
SPT yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut
wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib
Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Pajak.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
35
4. Batas Waktu Penyampaian SPT
Batas waktu penyampaian SPT berdasarkan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 pada Pasal 3 ayat (3) adalah:
a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari
setelah akhir Masa Pajak.
b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak
orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak
badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
SPT yang dilaporkan setelah tanggal jatuh tempo, maka dapat
dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,00.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
36
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, penelitian yang dilakukan
terhadap suatu perusahaan/instansi. Penelitian ini dilakukan terhadap objek
tertentu disertai dengan pengumpulan data selama periode tertentu, kemudian
data tersebut dievaluasi sehingga dapat memberikan kesimpulan yang cukup
jelas atas objek yang diteliti.
B. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah pegawai tetap Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Sleman.
C. Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Sleman.
D. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sleman, yang terletak di Jalan Parasamya Beran Tridadi Sleman,
Yogyakarta 55511.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
37
E. Teknik Pengambilan Sampel
Sampel merupakan sebagian untuk diambil dari keseluruhan subjek yang
diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Teknik penentuan sampel
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara purposive sampling
atau sampel bertujuan. Pengambilan sampel ini dilakukan berdasarkan kriteria
tertentu dengan tujuan untuk memperoleh sampel yang dikehendaki oleh
penulis. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah:
1. PNS yang bekerja pada 1 (satu) tahun penuh baik itu berjenis kelamin
laki-laki maupun perempuan.
2. PNS yang mulai bekerja ditengah tahun berjalan baik itu berjenis kelamin
laki-laki maupun perempuan.
3. PNS yang berhenti bekerja pada tahun berjalan baik itu berjenis kelamin
laki-laki maupun perempuan.
4. PNS yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
5. PNS dengan penghasilan netonya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP).
F. Data yang Diperlukan
1. Gambaran umum Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sleman.
2. Data diri pegawai tetap.
3. Data penghasilan pegawai tetap.
4. Data hasil penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
38
5. Data berupa bukti penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.
G. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, yaitu
tanya jawab secara langsung kepada pihak instansi pemerintahan yang
menangani pajak penghasilan pegawai dalam memperoleh data yang
diperlukan.
2. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan
dokumen-dokumen seperti gaji pegawai tetap, penghitungan Pajak
Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap menurut perusahaan, serta
penyetoran dan pelaporan.
H. Teknik Analisis Data
1. Evaluasi penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
a. Melakukan penghitungan kembali PPh Pasal 21 sesuai dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012.
Formula sesuai dengan Peraturan Perpajakan bagi Pegawai Negeri
Sipil adalah sebagai berikut:
Gaji pokok xxx
Tunjangan istri xxx
Tunjangan anak xxx
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
39
Tunjangan jabatan xxx
Tunjangan beras xxx +
Jumlah penghasilan bruto xxx
Pengurangan:
Biaya jabatan xxx
Iuran pensiun xxx +
Jumlah pengurang xxx -
Jumlah penghasilan neto xxx
Jumlah penghasilan neto disetahunkan xxx
Pengurangan:
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) xxx -
Penghasilan kena pajak (PKP) xxx
PPh Pasal 21 terutang setahun:
5% x PKP xxx
15% x PKP xxx
25% x PKP xxx
30% x PKP xxx +
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun xxx
b. Melakukan perbandingan hasil penghitungan pemotongan PPh
Pasal 21 oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sleman dengan hasil penghitungan berdasarkan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
40
c. Menarik kesimpulan dari hasil perbandingan penghitungan
pemotongan PPh Pasal 21 dengan langkah sebagai berikut:
1) Apakah sudah tepat atau belum pada penghitungan Pajak
Penghasilan Pasal 21, yaitu pada penghitungan penghasilan
bruto, penghasilan neto, penghasilan tidak kena pajak,
penghasilan kena pajak, dan penghasilan pajak terutangnya.
2) Apakah sudah sesuai atau belum pada penghitungan Pajak
Penghasilan Pasal 21, yaitu sesuai pada item-item
pemotongannya antara lain, pengurang penghasilan bruto
seperti biaya jabatan dan iuran pensiun; jumlah PTKP; dan tarif
pemotongan pajak.
2. Evaluasi penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21
a. Mengevaluasi pengisian Surat Setoran Pajak.
b. Mengevaluasi tempat dan waktu pembayaran pajak.
c. Melakukan perbandingan antara penyetoran PPh Pasal 21 yang
dilakukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sleman dengan penyetoran PPh Pasal 21 menurut
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012.
d. Menarik kesimpulan dari hasil perbandingan penyetoran PPh Pasal
21 dengan langkah sebagai berikut:
1) Apakah penyetoran pajak sudah tepat atau belum, penyetoran
pajak dikatakan tepat jika, tepat dalam pengisian Surat Setoran
Pajak dan tepat dalam penulisan Surat Setoran Pajak.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
41
2) Apakah penyetoran pajak sudah sesuai atau belum, penyetoran
pajak dikatakan sesuai jika:
a) Wajib Pajak menggunakan SSP untuk melakukan
penyetoran pajak.
b) Pengisian SSP benar, lengkap, dan jelas.
c) Penyetoran pajak dilakukan di Kantor Pos atau Bank yang
telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
d) Penyetoran pajak tidak lebih dari tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya.
3. Evaluasi pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21
a. Mengevaluasi pengisian Surat Pemberitahuan.
b. Mengevaluasi tempat dan waktu penyampaian Surat
Pemberitahuan.
c. Melakukan perbandingan antara pelaporan PPh Pasal 21 yang
dilakukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sleman dengan pelaporan PPh Pasal 21 menurut
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012.
d. Menarik kesimpulan dari hasil perbandingan pelaporan PPh Pasal
21 dengan langkah sebagai berikut:
1) Apakah pelaporan pajak sudah tepat atau belum, pelaporan
pajak dikatakan tepat jika, tepat dalam pengisian Surat
Pemberitahuan dan tepat dalam penulisan Surat Pemberitahuan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
42
2) Apakah pelaporan pajak sudah sesuai atau belum, pelaporan
pajak dikatakan sesuai jika:
a) Wajib Pajak menggunakan SPT untuk melaporkan
pemungutan pajak.
b) Pengisian SPT benar, lengkap, dan jelas.
c) Pelaporan pajak disampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal
Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Pajak.
d) Pelaporan pajak tidak lebih dari tanggal 20 (duapuluh)
bulan takwin berikutnya atau tidak
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
43
BAB IV
GAMBARAN UMUM
DINAS PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SLEMAN
A. Sejarah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)
Mengurai sejarah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sleman tentunya harus melakukan kilas balik yang cukup panjang.
Proses kelahiran DPKAD tidak dapat dilepaskan dari beberapa kali perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Organisasi Perangkat Daerah
dari masa ke masa.
Dimulai dari unifikasi Bagian Keuangan, Bagian Perlengkapan, dan
Dinas Pendapatam menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman. BPKKD dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Sleman dan Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Perda Nomor 12
Tahun 2000.
Seiring perkembangan kebutuhan, potensi, cakupan tugas, jumlah
penduduk, kemampuan keuangan daerah, sarana prasarana daerah, dan
tuntutan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah
Kabupaten Sleman mengeluarkan aturan baru tentang organisasi perangkat
daerah maka terbitlah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
44
Organisasi Perangkat Daerah. Salah satu perubahan yang terjadi adalah
perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah menjadi
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD). Singkat kata
terjadi perubahan kelembagaan dari badan menjadi dinas.
Dinamika perkembangan dari para pemangku kepentingan
(stakeholder) pengelolaan keuangan dan kekayaan Kabupaten Sleman
rupanya belum berhenti. Pada tahun 2011, masih dengan alasan yang sama,
yaitu perkembangan kebutuhan, potensi, cakupan tugas, jumlah penduduk,
kemampuan keuangan daerah, dan sarana prasarana daerah. Pemerintah
Kabupaten Sleman mengeluarkan aturan baru tentang organisasi perangkat
daerah maka terbitlah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat
Daerah. Perubahan signifikan menandai terbitnya aturan ini yaitu lahirnya
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan Dinas
Pendapatan Daerah. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)
secara resmi dan efektif mulai menjalankan semua program dan kegiatannya
pada awal tahun 2012.
B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
1. Tugas Pokok
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas
melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
pengelolaan keuangan dan aset daerah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
45
2. Fungsi Organisasi
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam
melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah.
b. Pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
c. Penyelenggaraan pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah.
d. Pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
e. Pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset daerah
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
C. Susunan Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
a. Tugas
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum,
kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan
mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
46
b. Fungsi
Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Sekretariat.
2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan.
3) Pelaksanaan urusan umum.
4) Pelaksanaan urusan kepegawaian.
5) Pelaksanaan urusan keuangan.
6) Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.
7) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah.
8) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat.
c. Sekretariat di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sekretariat terdiri dari:
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Sub Bagian Keuangan
3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
3. Bidang Belanja
a. Tugas
Bidang Belanja mempunyai tugas melaksanakan, membina, dan
mengendalikan pengelolaan anggaran, perbendaharaan daerah, dan
investasi daerah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
47
b. Fungsi
Bidang Belanja dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Bidang Belanja.
2) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan anggaran daerah,
perbendaharaan daerah, dan analisis investasi daerah.
3) Pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan anggaran
daerah.
4) Pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian perbendaharaan
daerah.
5) Penyusunan analisis, pengembangan, dan pengendalian investasi
daerah.
6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang
Belanja.
c. Bidang Belanja di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Bidang belanja terdiri dari:
1) Seksi Anggaran
2) Seksi Perbendaharaan
3) Seksi Investasi Daerah
4. Bidang Aset
a. Tugas
Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan, membina, dan
mengendalikan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,
pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
48
pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pengendalian barang
milik daerah.
b. Fungsi
Bidang Aset dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Bidang Aset.
2) Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengadaan,
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian,
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan,
dan pengendalian barang milik daerah.
3) Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah.
4) Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5) Pelaksanaan dan pembinaan penyimpanan barang milik daerah
hasil pengadaan.
6) Pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian perencanaan dan
distribusi barang milik daerah.
7) Pelaksanaan dan pembinaan penggunaan, pemanfaatan dan
pemeliharaan barang milik daerah.
8) Pelaksanaan penilaian barang milik daerah.
9) Perencanaan dan pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan,
dan penghapusan barang milik daerah.
10) Pelaksanaan dan pembinaan pengamanan dan penatausahaan
barang milik daerah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
49
11) Perencanaan dan pelaksanaan pengendalian barang milik daerah.
12) Pemantauan atas barang milik negara/daerah lain/desa yang
digunakan daerah.
13) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Aset.
c. Bidang Aset di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Bidang aset terdiri dari:
1) Seksi Perencanaan dan Distribusi Aset
2) Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset
3) Seksi Penatausahaan dan Pengendalian Aset
5. Bidang Pembukuan dan Pelaporan
a. Tugas
Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
dan membina pembukuan dan pelaporan keuangan dan aset daerah.
b. Fungsi
Bidang Pembukuan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas
mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
2) Perumusan kebijakan teknis pembukuan, dan pelaporan keuangan
dan aset daerah.
3) Pelaksanaan dan pembinaan verifikasi keuangan daerah.
4) Pelaksanaan dan pembinaan pembukuan keuangan dan aset
daerah.
5) Pelaksanaan dan pembinaan pelaporan keuangan dan aset daerah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
50
6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang
Pembukuan dan Pelaporan.
c. Bidang Pembukuan dan Pelaporan di Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari:
1) Seksi Verfikasi
2) Seksi Pembukuan
3) Seksi Pelaporan
6. Unit Pelaksana Teknis
Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan
keahlian. Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
51
8. Bagan Struktur
Gambar IV.1 Bagan Struktur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014
Sumber: Bagan Struktur DPKAD Kabupaten Sleman Tahun 2014
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
Subbagian Umum
dan Kepegawaian
Subbagian
Keuangan
Subbagian Perencanaan
dan Evaluasi
Bidang Pembukuan
dan Pelaporan
Seksi
Verifikasi
Seksi
Pembukuan
Bidang
Aset
Seksi Perencanaan dan
Distribusi Barang
Seksi Pemanfaatan dan
Pemeliharaan Aset
Seksi
Pelaporan
Seksi Penatausahaan
dan Pengendalian Aset
Bidang
Belanja
Seksi
Anggaran
Seksi
Perbendaharaan
Seksi
Investasi Daerah
Kelompok Jabatan
Fungsional
Unit Pelaksana Teknis
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
52
BAB V
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data
Penelitian yang dilakukan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Sleman bertujuan untuk mengetahui kesesuaian
penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang
dilakukan instansi tersebut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-31/PJ/2012.
1. Data yang diperlukan
Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:
a. Data diri pegawai di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sleman yang mencakup nama pegawai, Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) pegawai, jenis kelamin, jabatan, status
(menikah/belum menikah), dan jumlah keluarga yang menjadi
tanggungan, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
b. Data penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terdiri dari:
1) Jumlah penghasilan bruto meliputi gaji pokok, tunjangan istri,
tunjangan anak, tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan
struktural/fungsional, tunjangan beras, dan tunjangan khusus.
2) Jumlah pengurang penghasilan bruto meliputi biaya jabatan dan
iuran pensiun.
3) Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
53
4) Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun
c. Bukti penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21
Data-data di atas yang diperoleh penulis dapat dilihat pada Lampiran
2 halaman 123.
2. Pengambilan sampel
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive
sampling atau sampel bertujuan. Pengambilan sampel ini dilakukan
berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memperoleh sampel
yang dikehendaki oleh penulis. Kriteria pengambilan sampel dalam
penelitian ini adalah:
a. PNS yang bekerja pada 1 (satu) tahun penuh baik itu berjenis kelamin
laki-laki maupun perempuan.
b. PNS yang mulai bekerja ditengah tahun berjalan baik itu berjenis
kelamin laki-laki maupun perempuan.
c. PNS yang berhenti bekerja pada tahun berjalan baik itu berjenis
kelamin laki-laki maupun perempuan.
d. PNS yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
e. PNS dengan penghasilan netonya melebihi Penghasilan Tidak Kena
Pajak (PTKP).
Dari kriteria pengambilan sampel di atas maka sampel yang
digunakan dalam penelitian ini sebanyak 89 (delapan puluh sembilan)
sampel pegawai dari data awal yang diperoleh sebanyak 94 pegawai.
Pegawai yang dijadikan sampel dapat dilihat pada Tabel V.1 di bawah ini:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
54
Tabel V.1 Daftar Sampel Pegawai Negeri Sipil Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman Tahun 2014
No. Nama Pegawai NPWP Pegawai Jabatan Pegawai JK Status JT PTKP
1. Dra. Rini Murti Lestari, M.M., Akt. 59.745.882.7.544.000 Kepala Dinas P TK 0 TK/0
2. Sri Murni Rahayu, S.H., M.M. 59.745.851.2.541.000 Sekretaris Dinas P K 2 TK/0
3. Dra. Mae Rusmi Suryaningsih, M.T. 59.745.900.7.541.000 Sekretaris Dinas P K 1 TK/0
4. Drs. Suhardi 07.829.131.7.525.000 Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi L K 2 K/2
5. Dwi Apriyanti, S.E. 47.324.201.4.542.000 Kasubbag Keuangan P K 0 TK/0
6. An. Nunik Haryati, S.Sos. 68.219.990.6.542.000 Kasubbag Umum dan Kepegawaian P K 2 TK/0
7. Anis Purwanti, S.Pd. 69.608.851.7.542.000 Arsiparis P K 2 TK/0
8. Harmi Sri Lestari, B.A. 59.745.866.0.542.000 Staf Subbag Keuangan P K 0 TK/0
9. Tin Ibriz Fana, S.E. 59.745.897.5.542.000 Staf Subbag Keuangan P K 2 TK/0
10. Endah Hendriyani 59.745.890.0.541.000 Staf Subbag Keuangan P K 1 TK/0
11. Dwi Nugroho, S.E. 68.219.993.0.542.000 Staf Subbag Perencanaan dan Evaluasi L K 2 K/2
12. Titik Lestari 59.745.885.0.542.000 Staf Subbag Keuangan P TK 0 TK/0
13. Istiarwanti 59.745.887.6.542.000 Staf Subbag Umum dan Kepegawaian P TK 0 TK/0
14. Ibnu Hikam 79.218.240.4.722.000 Staf Subbag Umum dan Kepegawaian L K 2 K/2
15. Aisyah Inayati Suryani, S.E. 59.745.860.3.541.000 Kepala Bidang Belanja P K 2 TK/0
16. Wijayasari, S.E., M.M. 59.745.847.0.542.000 Ka. Sie. Perbendaharaan P TK 0 TK/0 Sumber: Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman Tahun 2014
Keterangan:
JK : Jenis Kelamin P : Perempuan L : Laki-laki
TK : Tidak Kawin K : Kawin JT : Jumlah Tanggungan
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
55
Tabel V.1 (Lanjutan)
No. Nama Pegawai NPWP Pegawai Jabatan Pegawai JK Status JT PTKP
17. Siti Nurjannah Kusumaningsih 24.538.705.5.542.000 Ka. Sie. Analisis Investasi P K 2 TK/0
18. Irawati Palupi Dewi, S.E. 68.218.612.7.542.000 Ka. Sie. Anggaran P K 0 TK/0
19. Ahmad Sudarsana, S.E., Akt. 09.735.545.7.542.000 Staf Seksi Perbendaharaan L K 2 K/2
20. Uswatun Khasanah, S.E. 24.066.336.9.542.001 Staf Seksi Analisis Investasi P K 0 TK/0
21. Rumiyati, S.I.P. 59.745.863.7.542.000 Staf Seksi Perbendaharaan P K 1 TK/0
22. Triningsih, S.E. 59.745.854.6.542.000 Staf Seksi Anggaran P K 2 TK/0
23. Nurul Kasyati, A.Md. 59.745.862.9.542.000 Staf Seksi Perbendaharaan P TK 1 TK/0
24. Nisa Fidyati, S.E. 59.745.861.1.542.000 Staf Seksi Perbendaharaan P K 2 TK/0
25. Agus Wahyu Arimindarko 59.745.869.4.541.000 Staf Seksi Perbendaharaan L K 2 K/2
26. Drs. Ibnu Pujarto 59.745.857.9.542.000 Staf Seksi Anggaran L K 1 K/1
27. Sumali, S.E. 59.745.855.3.542.000 Staf Seksi Anggaran L K 2 K/2
28. Suwaryanti, S.E. 59.745.856.1.542.000 Staf Seksi Anggaran P K 2 TK/0
29. Heru Kristyawan, A.Md. 59.745.858.7.542.000 Staf Seksi Anggaran L K 0 K/0
30. Tri Sunarti 59.745.870.2.543.000 Staf Seksi Perbendaharaan P K 2 TK/0
31. Marlina 59.745.864,5.542.000 Staf Seksi Perbendaharaan P TK 0 TK/0
32. V. Vika Adyandari, S.E. 69.661.107.8.542.000 Staf Seksi Analisis Investasi P TK 0 TK/0 Sumber: Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman Tahun 2014
Keterangan:
JK : Jenis Kelamin P : Perempuan L : Laki-laki
TK : Tidak Kawin K : Kawin JT : Jumlah Tanggungan
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
56
Tabel V.1 (Lanjutan)
No. Nama Pegawai NPWP Pegawai Jabatan Pegawai JK Status JT PTKP
33. Edi Suryono 59.745.871.0.542.000 Staf Seksi Perbendaharaan L K 1 K/1
34. Agus Hidayatno, S.S.T. 48.312.571.2.411.000 Staf Seksi Anggaran L K 1 K/1
35. Dhian Astuti, S.E. 57.823.315.7.724.000 Staf Seksi Perbendaharaan P TK 0 TK/0
36. Supraptitiyati 59.745.865.2.542.000 Staf Seksi Perbendaharaan P K 2 TK/0
37. Dra. Nurlaela Dimyati, M.M. 59.745.880.1.542.000 Kepala Bidang Aset P K 1 TK/0
38. Dewi Pratika Damayanti, S.E. 59.745.908.0.542.000 Ka. Sie. Pemanfaatan dan Pemel. Aset P TK 0 TK/0
39. Widodo, A.P., M.T. 59.745.907.2.542.000 Ka. Sie. Pengadaan L K 2 K/2
40. Herni Margiyanti, S.Sos. 24.710.431.8.542.000 Ka. Sie. Pengawasan dan Pengendalian Aset P K 2 TK/0
41. Esti Listyowati, S.E. 59.745.914.8.542.000 Staf Seksi Pemanfaatan dan Pemel. Aset P TK 0 TK/0
42. Estiyani 59.745.913.0.542.000 Staf Seksi Pemanfaatan dan Pemel. Aset P K 0 TK/0
43. Tri Riswanti 59.745.911.4.542.000 Staf Seksi Pemanfaatan dan Pemel. Aset P K 2 TK/0
44. Sarwoko, S.H., S.E. 47.281.704.8.542.000 Staf Seksi Pemanfaatan dan Pemel. Aset L K 2 K/2
45. Dini Nurul Hayati, S.E. 69.661.145.8.542.000 Staf Seksi Pengawas dan Pengendali Aset P K 1 TK/0
46. Sumiyarsih, S.E. 59.745.918.9.542.000 Staf Seksi Pengawas dan Pengendali Aset P K 1 TK/0
47. Tutut Hermayati, S.E. 59.745.901.5.542.000 Staf Seksi Pengadaan P K 2 TK/0
48. Tri Yuli Setyowati 59.745.903.1.543.000 Staf Seksi Pengawas dan Pengendali Aset P TK 0 TK/0 Sumber: Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman Tahun 2014
Keterangan:
JK : Jenis Kelamin P : Perempuan L : Laki-laki
TK : Tidak Kawin K : Kawin JT : Jumlah Tanggungan
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
57
Tabel V.1 (Lanjutan)
No. Nama Pegawai NPWP Pegawai Jabatan Pegawai JK Status JT PTKP
49. Haryanti 59.745.904.9.542.000 Staf Seksi Pengadaan P TK 0 TK/0
50. Sumariyo 59.745.906.4.542.000 Staf Seksi Pengadaan L K 1 K/1
51. Ekowati, S.H. 69.341.144.9.513.000 Staf Seksi Pengawas dan Pengendali Aset P K 1 TK/0
52. Rusmanto 89.477.323.3.542.000 Staf Seksi Pemanfaatan dan Pemel. Aset L K 1 K/1
53. Agus Suyanta 89.477.198.9.542.000 Staf Seksi Pemanfaatan dan Pemel. Aset L K 1 K/1
54. Triyas Radiyana 89.477.195.5.542.000 Staf Seksi Pemanfaatan dan Pemel. Aset L K 2 K/2
55. Tukimin 89.477.342.3.542.000 Staf Seksi Pemanfaatan dan Pemel. Aset L K 0 K/0
56. Eka Priastana Putra, S.E. 59.745.811.6.542.000 Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan L K 2 K/2
57. Dra. Kustrini 34.170.943.4.542.000 Ka. Sie. Pembukuan P K 1 TK/0
58. Sri Wahyuningsih, B.Sc. 34.170.943.4.542.000 Ka. Sie. Verifikasi P K 1 TK/0
59. Sri Suryanti, S.E. 59.745,837.1.542.000 Ka. Sie. Pelaporan P TK 0 TK/0
60. Emiwati Yuniatun, B.A. 59.745.835.5.542.000 Staf Seksi Verifikasi P TK 0 TK/0
61. Rokhaniatun 59.745.838.9.542.000 Staf Seksi Verifikasi P TK 0 TK/0
62. Pujo Widodo, S.I.P. 59.745.844.7.542.000 Staf Seksi Pembukuan L K 1 K/1
63. Witanta, S.E. 59.745.850.4.542.000 Staf Seksi Pelaporan L K 2 K/2
64. Niken Widayatsih, S.E. 68.218.881.8.542.000 Staf Seksi Verifikasi P K 2 TK/0 Sumber: Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman Tahun 2014
Keterangan:
JK : Jenis Kelamin P : Perempuan L : Laki-laki
TK : Tidak Kawin K : Kawin JT : Jumlah Tanggungan
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
58
Tabel V.1 (Lanjutan)
No. Nama Pegawai NPWP Pegawai Jabatan Pegawai JK Status JT PTKP
65. Prasetya Sanjaya, S.E. 59.745.848.8.542.000 Staf Seksi Pelaporan L K 2 K/2
66. Lestari Wiyono, S.E. 59.745.840.5.542.000 Staf Seksi Verifikasi L K 2 K/2
67. Kari Dwi Setyaningsih, A.Md. 59.745.849.6.542.000 Staf Seksi Pelaporan P TK 0 TK/0
68. Lina Iswandari, S.E. 69.661.126.8.542.000 Staf Seksi Pelaporan P K 0 TK/0
69. F. Wiwik Herdiyanti, S.E. 59.745.845.4.542.000 Staf Seksi Pembukuan P K 2 TK/0
70. Handi Sukmono, A.Md. 59.745.846.2.542.000 Staf Seksi Pembukuan L K 0 K/0
71. Listiyani Natalia, A.Md. 87.767.075.2.542.000 Staf Seksi Verifikasi P TK 0 TK/0
72. Sumadi, S.T. 47.487.226.454.2.000 Kepala UPTD Stadion L K 2 K/2
73. Suroto, S.Sos. 59.745.898.3.541.000 Kasubbag Tata Usaha UPTD Stadion L K 1 K/1
74. Suaptopo, S.Sos. 68.207.103.0.542.000 Staf UPTD Stadion L K 2 K/2
75. Bambang Suryanto 59.745.878.5.542.000 Staf Subbag Tata Usaha L K 2 K/2
76. Widowati Handayaningsih 59.745.878.5.542.000 Staf Subbag Tata Usaha P K 1 TK/0
77. M. Andi Purwoko, S.E. 08.974.468.4.541.000 Staf Subbag Tata Usaha L K 1 K/1
78. Dwi Sukatmo 59.745.879.3.542.000 Staf Subbag Tata Usaha L K 2 K/2
79. Mokhamad Aziz 68.201.993.0.542.000 Staf Subbag Tata Usaha L K 2 K/2
80. Sarah Waluyo, S.H. 59.745.875.1.542.000 Kepala Unit Layanan Pengadaan L K 0 K/0 Sumber: Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman Tahun 2014
Keterangan:
JK : Jenis Kelamin P : Perempuan L : Laki-laki
TK : Tidak Kawin K : Kawin JT : Jumlah Tanggungan
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
59
Tabel V.1 (Lanjutan)
No. Nama Pegawai NPWP Pegawai Jabatan Pegawai JK Status JT PTKP
81. Ruling Yuliyanto, S.Sos. 59.745.902.3.525.000 Kasubbag Tata Usaha ULP L K 2 K/2
82. Doni Setiawan Hamiseno, S.T. 47.487.255.3.542.000 Staf Unit Layanan Pengadaan L TK 0 TK/0
83. Sardi 68.207.098.2.542.000 Staf Unit Layanan Pengadaan L TK 0 TK/0
84. Wilandari Widijatiningsih, A.Md. 68.220.010.0.542.000 Staf Subbag Tata Usaha P K 2 TK/0
85. Sarjana Heri Prasetya, S.T.P. 68.202.770.1.542.000 Staf Unit Layanan Pengadaan L K 2 K/2
86. Tista Yudhariani 44.750.011.7.544.000 Staf Unit Layanan Pengadaan P K 2 TK/0
87. Robertus Esthi Raharja 68.219.994.8.524.000 Staf Unit Layanan Pengadaan L K 2 K/2
88. Giyono 59.745.905.6.542.000 Staf Unit Layanan Pengadaan L K 1 K/1
89. Heri Tri Cahyono, A.Md. 66.215.913.6.542.000 Staf Unit Layanan Pengadaan L K 2 K/2 Sumber: Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman Tahun 2014
Keterangan:
JK : Jenis Kelamin P : Perempuan L : Laki-laki
TK : Tidak Kawin K : Kawin JT : Jumlah Tanggungan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
60
Formula yang digunakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Sleman untuk pemotongan Pajak Penghasilan
Pasal 21 adalah sebagai berikut:
Gaji pokok A
Gaji ke 13 B
Tunjangan istri C
Tunjangan anak D +
Jumlah gaji dan tunjangan keluarga (A+B+C+D) E
Tunjangan perbaikan penghasilan F
Tunjangan struktural/fungsional G
Tunjungan beras H
Tunjangan khusus I +
Jumlah penghasilan bruto (E+F+G+H+I) J
Pengurangan:
Biaya jabatan (5% x J) K
Iuran pensiun (4,75% x E) L +
Jumlah pengurang (K+L) M -
Jumlah penghasilan neto (J-M) N
Pengurangan:
Penghasilan tidak kena pajak O -
Penghasilan kena pajak (N-O) P
PPh Pasal 21 terutang setahun:
Tarif Pasal 17 UU PPh No. 36 Th. 2008 x PKP (P) Q
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
61
Jumlah penghasilan bruto (J) didapat dari jumlah gaji dan
tunjangan keluarga (E) ditambah dengan tunjangan perbaikan penghasilan
(F), tunjangan struktural/fungsional (G), tunjangan beras (H), dan
tunjangan khusus (I). Penghasilan neto (N) didapat dari jumlah
penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan (5% x jumlah
penghasilan bruto) dan iuran pensiun (4,75% x jumlah gaji dan
tunjangan keluarga). Penghasilan kena pajak (P) diperoleh dari
penghasilan neto (N) dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (O).
Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang (Q) dihitung dengan
cara mengkalikan penghasilan kena pajak (P) dengan tarif Pasal 17
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka data hasil penghitungan
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh DPKAD Kabupaten
Sleman dapat dilihat pada Tabel V.2 berikut ini:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
62
Tabel V.2 Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh DPKAD Kabupaten Sleman Tahun 2014 (dalam Rupiah)
Keterangan
Nama Pegawai
Dra. Rini Murti
Lestari, M.M., Akt.
Sri Murni Rahayu,
S.H., M.M.
Dra. Mae Rusmi
Suryaningsih, M.T.
Drs. Suhardi Dwi Apriyanti,
S.E.
Gaji Pokok 60.498.000 8.050.000 40.129.000 37.178.100 43.183.600
Gaji Ke 13 0 0 3.518.600 3.272.700 3.821.600
Tunjangan Istri 0 805.000 4.364.760 4.045.080 4.700.520
Tunjangan Anak 0 322.000 872.952 1.618.032 0
Jumlah Gaji dan Tunjangan 60.498.000 9.177.000 48.885.312 46.113.912 51.705.720
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 0 0 0 0 0
Tunjangan Struktural/ Fungsional 26.325.000 2.520.000 14.980.000 7.020.000 7.020.000
Tunjangan Beras 837.120 558.080 2.511.360 3.348.480 1.674.240
Tunjangan Khusus 1.391.950 375.658 1.912.600 1.107.200 1.607.550
Jumlah Penghasilan Bruto 89.052.070 12.630.738 68.289.272 57.589.592 62.007.510
Biaya Jabatan 4.452.604 631.537 3.414.464 2.879.480 3.100.376
Iuran Pensiun 2.873.655 435.908 2.322.052 2.190.411 2.456.022
Jumlah Pengurang 7.326.259 1.067.444 5.736.516 5.069.890 5.556.397
Jumlah Penghasilan Neto 81.725.812 11.563.294 62.552.756 52.519.702 56.451.113
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 2 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 81.725.812 69.379.764 62.552.756 52.519.702 56.451.113
PTKP 24.300.000 24.300.000 24.300.000 30.375.000 24.300.000
PKP 57.425.812 45.079.764 38.252.756 22.144.702 32.151.113
PPh 21 Terutang 1.391.950 375.658 1.912.600 1.107.200 1.607.550 Sumber: Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh DPKAD Kabupaten Sleman Tahun 2014
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
63
Tabel V.2 (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
An. Nunik
Haryati, S.Sos.
Anis Purwanti,
S.Pd.
Harmi Sri
Lestari, B.A.
Tin Ibriz
Fana, S.E.
Endah
Hendriyani
Dwi Nugroho,
S.E.
Gaji Pokok 38.246.300 39.557.100 39.146.800 30.546.300 38.532.700 29.764.400
Gaji Ke 13 3.375.800 3.482.100 3.446.000 2.688.900 3.410.300 2.688.900
Tunjangan Istri 4.162.210 4.303.920 4.259.280 3.323.520 4.194.300 3.245.330
Tunjangan Anak 1.664.884 1.721.568 0 1.329.408 838.860 1.298.132
Jumlah Gaji dan Tunjangan 47.449.194 49.064.688 46.852.080 37.888.128 46.976.160 36.996.762
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 0 0 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000
Tunjangan Struktural/ Fungsional 7.020.000 4.875.000 0 0 0 0
Tunjangan Beras 3.348.480 3.348.480 1.674.240 3.348.480 2.511.360 3.348.480
Tunjangan Khusus 1.489.350 1.458.950 1.147.450 806.250 1.195.050 445.150
Jumlah Penghasilan Bruto 59.307.024 58.747.118 52.078.770 44.447.858 53.087.570 43.195.392
Biaya Jabatan 2.965.351 2.937.356 2.603.939 2.222.393 2.654.379 2.159.770
Iuran Pensiun 2.253.837 2.330.573 2.225.474 1.799.686 2.231.368 1.757.346
Jumlah Pengurang 5.219.188 5.267.929 4.829.412 4.022.079 4.885.746 3.917.116
Jumlah Penghasilan Neto 54.087.836 53.479.189 47.249.358 40.425.779 48.201.824 39.278.276
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 54.087.836 53.479.189 47.249.358 40.425.779 48.201.824 39.278.276
PTKP 24.300.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000 30.375.000
PKP 29.787.836 29.179.189 22.949.358 16.125.779 23.901.824 8.903.276
PPh 21 Terutang 1.489.350 1.458.950 1.147.450 806.250 1.195.050 445.150 Sumber: Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh DPKAD Kabupaten Sleman Tahun 2014
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
64
Tabel V.2 (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Titik
Lestari
Istiarwanti Ibnu Hikam Aisyah Inayati
Suryani, S.E.
Wijayasari,
S.E., M.M.
Siti Nurjannah
Kusumaningsih
Gaji Pokok 32.163.700 28.702.200 23.338.200 38.750.800 35.894.700 33.344.500
Gaji Ke 13 2.831.300 2.526.600 2.054.400 3.411.200 3.172.800 2.951.100
Tunjangan Istri 0 0 2.539.260 4.216.200 0 3.629.560
Tunjangan Anak 0 0 1.015.704 1.686.480 0 1.451.824
Jumlah Gaji dan Tunjangan 34.995.000 31.228.800 28.947.564 48.064.680 39.067.500 41.376.984
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 2.405.000 2.340.000 2.340.000 0 925.000 0
Tunjangan Struktural/ Fungsional 0 0 0 12.740.000 4.320.000 7.020.000
Tunjangan Beras 837.120 837.120 3.348.480 3.348.480 837.120 3.348.480
Tunjangan Khusus 543.950 362.300 60.550 1.803.750 878.550 1.201.700
Jumlah Penghasilan Bruto 38.781.070 34.768.220 34.696.594 65.956.910 46.028.170 52.947.164
Biaya Jabatan 1.939.054 1.738.411 1.734.830 3.297.846 2.301.409 2.647.358
Iuran Pensiun 1.662.263 1.483.368 1.375.009 2.283.072 1.855.706 1.965.407
Jumlah Pengurang 3.601.316 3.221.779 3.109.839 5.580.918 4.157.115 4.612.765
Jumlah Penghasilan Neto 35.179.754 31.546.441 31.586.755 60.375.992 41.871.055 48.334.399
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 35.179.754 31.546.441 31.586.755 60.375.992 41.871.055 48.334.399
PTKP 24.300.000 24.300.000 30.375.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000
PKP 10.879.754 7.246.441 1.211.755 36.075.992 17.571.055 24.034.399
PPh 21 Terutang 543.950 362.300 60.550 1.803.750 878.550 1.201.700 Sumber: Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh DPKAD Kabupaten Sleman Tahun 2014
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
65
Tabel V.2 (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Irawati Palupi
Dewi, S.E.
Ahmad Sudarsana,
S.E., Akt.
Uswatun
Khasanah, S.E.
Rumiyati,
S.I.P.
Triningsih,
S.E.
Nurul Kasyati,
A.Md.
Gaji Pokok 32.500.600 34.580.200 33.344.500 34.580.200 30.546.300 35.477.500
Gaji Ke 13 2.861.000 3.044.000 2.951.100 3.044.000 2.688.900 3.139.900
Tunjangan Istri 3.536.160 3.762.420 3.629.560 3.762.420 3.323.520 0
Tunjangan Anak 0 1.504.968 0 752.484 1.329.408 772.348
Jumlah Gaji dan Tunjangan 38.897.760 42.891.588 39.925.160 42.139.104 37.888.128 39.389.748
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 0 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000
Tunjangan Struktural/ Fungsional 7.020.000 0 0 0 0 0
Tunjangan Beras 1.674.240 3.348.480 1.674.240 2.511.360 3.348.480 1.674.240
Tunjangan Khusus 1.000.750 724.400 819.300 965.900 806.250 793.900
Jumlah Penghasilan Bruto 48.592.750 49.369.468 44.823.700 48.021.364 44.447.858 44.262.888
Biaya Jabatan 2.429.638 2.468.473 2.241.185 2.401.068 2.222.393 2.213.144
Iuran Pensiun 1.847.644 2.037.350 1.896.445 2.001.607 1.799.686 1.871.013
Jumlah Pengurang 4.277.281 4.505.824 4.137.630 4.402.676 4.022.079 4.084.157
Jumlah Penghasilan Neto 44.315.469 44.863.644 40.686.070 43.618.688 40.425.779 40.178.731
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 44.315.469 44.863.644 40.686.070 43.618.688 40.425.779 40.178.731
PTKP 24.300.000 30.375.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000
PKP 20.015.469 14.488.644 16.386.070 19.318.688 16.125.779 15.878.731
PPh 21 Terutang 1.000.750 724.400 819.300 965.900 806.250 793.900 Sumber: Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh DPKAD Kabupaten Sleman Tahun 2014
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
66
Tabel V.2 (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Nisa Fidyati,
S.E.
Agus Wahyu
Arimindarko
Drs. Ibnu
Pujarto
Sumali, S.E. Suwaryanti,
S.E.
Heru Kristyawan,
A.Md.
Gaji Pokok 29.764.400 33.176.700 33.176.700 32.998.300 32.998.300 32.163.700
Gaji Ke 13 2.688.900 2.920.500 2.920.500 2.920.500 2.920.500 2.831.300
Tunjangan Istri 3.245.330 3.609.720 3.609.720 3.591.880 3.591.880 3.499.500
Tunjangan Anak 1.298.132 1.443.888 721.944 1.436.752 1.436.752 0
Jumlah Gaji dan Tunjangan 36.996.762 41.150.808 40.428.864 40.947.432 40.947.432 38.494.500
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000
Tunjangan Struktural/ Fungsional 0 0 0 0 0 0
Tunjangan Beras 3.348.480 3.348.480 2.511.360 3.208.960 3.348.480 1.674.240
Tunjangan Khusus 764.050 641.950 672.300 625.350 951.200 645.200
Jumlah Penghasilan Bruto 43.514.292 47.546.238 46.017.524 47.186.742 47.652.112 43.218.940
Biaya Jabatan 2.175.715 2.377.312 2.300.876 2.359.337 2.382.606 2.160.947
Iuran Pensiun 1.757.346 1.954.663 1.920.371 1.945.003 1.945.003 1.828.489
Jumlah Pengurang 3.933.061 4.331.975 4.221.247 4.304.340 4.327.609 3.989.436
Jumlah Penghasilan Neto 39.581.231 43.214.263 41.796.277 42.882.402 43.324.503 39.229.504
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 39.581.231 43.214.263 41.796.277 42.882.402 43.324.503 39.229.504
PTKP 24.300.000 30.375.000 28.350.000 30.375.000 24.300.000 26.325.000
PKP 15.281.231 12.839.263 13.446.277 12.507.402 19.024.503 12.904.504
PPh 21 Terutang 764.050 641.950 672.300 625.350 951.200 645.200 Sumber: Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh DPKAD Kabupaten Sleman Tahun 2014
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
67
Tabel V.2 (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Tri Sunarti Marlina V. Vika
Adyandari, S.E.
Edi Suryono Agus Hidayatno,
S.S.T.
Gaji Pokok 33.087.500 32.163.700 27.052.700 31.423.400 27.830.900
Gaji Ke 13 2.920.500 2.831.300 2.424.700 2.831.300 2.501.000
Tunjangan Istri 3.591.880 0 0 3.425.470 3.033.190
Tunjangan Anak 1.440.320 0 0 685.094 606.638
Jumlah Gaji dan Tunjangan 41.040.200 34.995.000 29.477.400 38.365.264 33.971.728
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000
Tunjangan Struktural/ Fungsional 0 0 0 0 0
Tunjangan Beras 3.348.480 837.120 837.120 2.511.360 2.511.360
Tunjangan Khusus 956.000 543.950 282.550 574.500 366.400
Jumlah Penghasilan Bruto 47.749.680 38.781.070 33.002.070 43.856.124 39.254.488
Biaya Jabatan 2.387.484 1.939.054 1.650.104 2.192.806 1.962.724
Iuran Pensiun 1.949.410 1.662.263 1.400.177 1.822.350 1.613.657
Jumlah Pengurang 4.336.894 3.601.316 3.050.280 4.015.156 3.576.381
Jumlah Penghasilan Neto 43.412.787 35.179.754 29.951.790 39.840.968 35.678.107
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 43.412.787 35.179.754 29.951.790 39.840.968 35.678.107
PTKP 24.300.000 24.300.000 24.300.000 28.350.000 28.350.000
PKP 19.112.787 10.879.754 5.651.790 11.490.968 7.328.107
PPh 21 Terutang 956.000 543.950 282.550 574.500 366.400 Sumber: Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh DPKAD Kabupaten Sleman Tahun 2014
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
68
Tabel V.2 (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Dhian
Astuti, S.E.
Supraptitiyati Dra. Nurlaela
Dimyati, M.M.
Dewi Pratika
Damayanti, S.E.
Widodo,
A.P., M.T.
Herni Margiyanti,
S.Sos.
Gaji Pokok 15.421.200 30.692.600 43.396.200 35.849.400 34.942.500 33.524.700
Gaji Ke 13 2.424.700 2.716.400 3.861.600 3.172.800 3.075.900 2.951.100
Tunjangan Istri 0 3.340.900 4.725.780 0 3.801.840 3.647.580
Tunjangan Anak 0 1.336.360 945.156 0 1.520.736 1.459.032
Jumlah Gaji dan Tunjangan 17.845.900 38.086.260 52.928.736 39.022.200 43.340.976 41.582.412
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 1.480.000 2.405.000 0 0 0 0
Tunjangan Struktural/ Fungsional 0 0 12.740.000 7.020.000 7.020.000 7.020.000
Tunjangan Beras 488.320 3.208.960 2.511.360 837.120 3.348.480 3.348.480
Tunjangan Khusus 199.500 808.700 1.992.450 964.900 975.850 1.211.450
Jumlah Penghasilan Bruto 20.013.720 44.508.920 70.172.546 47.844.220 54.685.306 53.162.342
Biaya Jabatan 1.000.686 2.225.446 3.508.627 2.392.211 2.734.265 2.658.117
Iuran Pensiun 847.680 1.809.097 2.514.115 1.853.555 2.058.696 1.975.165
Jumlah Pengurang 1.848.366 4.034.543 6.022.742 4.245.766 4.792.962 4.633.282
Jumlah Penghasilan Neto 18.165.354 40.474.377 64.149.804 43.598.455 49.892.344 48.529.060
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 7 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 31.140.606 40.474.377 64.149.804 43.598.455 49.892.344 48.529.060
PTKP 24.300.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000 30.375.000 24.300.000
PKP 6.840.606 16.174.377 39.849.804 19.298.455 19.517.344 24.229.060
PPh 21 Terutang 199.500 808.700 1.992.450 964.900 975.850 1.211.450 Sumber: Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh DPKAD Kabupaten Sleman Tahun 2014
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
69
Tabel V.2 (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Esti Listyowati,
S.E.
Estiyani Tri
Riswanti
Sarwoko,
S.H., S.E.
Dini Nurul
Hayati, S.E.
Sumiyarsih,
S.E.
Tutut
Hermayati, S.E.
Gaji Pokok 33.524.700 39.746.500 35.110.000 31.920.100 27.052.700 33.176.700 32.998.300
Gaji Ke 13 2.951.100 3.517.700 3.107.400 2.861.000 2.424.700 2.920.500 2.920.500
Tunjangan Istri 0 4.326.420 3.821.740 3.478.110 2.947.740 3.609.720 3.591.880
Tunjangan Anak 0 0 1.528.696 1.391.244 589.548 721.944 1.436.752
Jumlah Gaji dan Tunjangan 36.475.800 47.590.620 43.567.836 39.650.454 33.014.688 40.428.864 40.947.432
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000
Tunjangan Struktural/ Fungsional 0 0 0 0 0 0 0
Tunjangan Beras 837.120 1.744.000 3.348.480 3.348.480 2.511.360 2.511.360 3.348.480
Tunjangan Khusus 614.100 1.185.900 1.075.350 570.850 533.650 884.900 951.200
Jumlah Penghasilan Bruto 40.332.020 52.925.520 50.396.666 45.974.784 38.464.698 46.230.124 47.652.112
Biaya Jabatan 2.016.601 2.646.276 2.519.833 2.298.739 1.923.235 2.311.506 2.382.606
Iuran Pensiun 1.732.601 2.260.554 2.069.472 1.883.397 1.568.198 1.920.371 1.945.003
Jumlah Pengurang 3.749.202 4.906.830 4.589.306 4.182.136 3.491.433 4.231.877 4.327.609
Jumlah Penghasilan Neto 36.582.819 48.018.690 45.807.360 41.792.648 34.973.265 41.998.247 43.324.503
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 36.582.819 48.018.690 45.807.360 41.792.648 34.973.265 41.998.247 43.324.503
PTKP 24.300.000 24.300.000 24.300.000 30.375.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000
PKP 12.282.819 23.718.690 21.507.360 11.417.648 10.673.265 17.698.247 19.024.503
PPh 21 Terutang 614.100 1.185.900 1.075.350 570.850 533.650 884.900 951.200 Sumber: Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh DPKAD Kabupaten Sleman Tahun 2014
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
70
Tabel V.2 (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Tri Yuli
Setyowati
Haryanti Sumariyo Ekowati,
S.H.
Rusmanto Agus
Suyanta
Triyas
Radiyana
Gaji Pokok 31.589.200 31.423.400 36.033.800 30.229.700 30.222.000 23.338.200 23.338.200
Gaji Ke 13 2.831.300 2.831.300 3.172.000 2.661.100 2.660.400 2.054.400 2.054.400
Tunjangan Istri 0 0 3.920.580 3.289.080 3.288.240 2.539.260 2.539.260
Tunjangan Anak 0 0 784.116 657.816 657.648 507.852 1.015.704
Jumlah Gaji dan Tunjangan 34.420.500 34.254.700 43.910.496 36.837.696 36.828.288 28.439.712 28.947.564
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.340.000 2.340.000 2.340.000
Tunjangan Struktural/ Fungsional 0 0 0 0 0 0 0
Tunjangan Beras 837.120 837.120 2.162.560 2.581.120 2.441.600 2.511.360 3.348.480
Tunjangan Khusus 516.750 508.900 819.850 718.250 495.000 101.050 60.550
Jumlah Penghasilan Bruto 38.179.370 38.005.720 49.297.906 42.542.066 42.104.888 33.392.122 34.696.594
Biaya Jabatan 1.908.969 1.900.286 2.464.895 2.127.103 2.105.244 1.669.606 1.734.830
Iuran Pensiun 1.634.974 1.627.098 2.085.749 1.749.791 1.749.344 1.350.886 1.375.009
Jumlah Pengurang 3.543.942 3.527.384 4.550.644 3.876.894 3.854.588 3.020.492 3.109.839
Jumlah Penghasilan Neto 34.635.428 34.478.336 44.747.262 38.665.172 38.250.300 30.371.630 31.586.755
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 34.635.428 34.478.336 44.747.262 38.665.172 38.250.300 30.371.630 31.586.755
PTKP 24.300.000 24.300.000 28.350.000 24.300.000 28.350.000 28.350.000 30.375.000
PKP 10.335.428 10.178.336 16.397.262 14.365.172 9.900.300 2.021.630 1.211.755
PPh 21 Terutang 516.750 508.900 819.850 718.250 495.000 101.050 60.550 Sumber: Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh DPKAD Kabupaten Sleman Tahun 2014
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
71
Tabel V.2 (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Tukimin Eka Priastana
Putra, S.E.
Dra.
Kustrini
Sri Wahyuningsih,
B.Sc.
Sri Suryanti,
S.E.
Emiwati
Yuniatun, B.A.
Gaji Pokok 26.897.000 38.542.400 43.180.000 41.861.500 33.344.500 38.936.400
Gaji Ke 13 2.374.100 3.411.200 3.821.600 3.704.900 2.951.100 3.446.000
Tunjangan Istri 2.927.110 4.195.360 4.700.160 4.556.640 0 0
Tunjangan Anak 0 1.678.144 940.032 911.328 0 0
Jumlah Gaji dan Tunjangan 32.198.210 47.827.104 52.641.792 51.034.368 36.295.600 42.382.400
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 2.340.000 0 0 0 0 2.405.000
Tunjangan Struktural/ Fungsional 0 10.540.000 7.020.000 7.020.000 7.020.000 0
Tunjangan Beras 1.674.240 3.348.480 2.511.360 2.511.360 837.120 837.120
Tunjangan Khusus 343.650 1.363.900 1.693.600 1.617.450 835.700 893.950
Jumlah Penghasilan Bruto 36.556.100 63.079.484 63.866.752 62.183.178 44.988.420 46.518.470
Biaya Jabatan 1.827.805 3.153.974 3.193.338 3.109.159 2.249.421 2.325.924
Iuran Pensiun 1.529.415 2.271.787 2.500.485 2.424.132 1.724.041 2.013.164
Jumlah Pengurang 3.357.220 5.425.762 5.693.823 5.533.291 3.973.462 4.339.088
Jumlah Penghasilan Neto 33.198.880 57.653.722 58.172.929 56.649.887 41.014.958 42.179.383
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 33.198.880 57.653.722 58.172.929 56.649.887 41.014.958 42.179.383
PTKP 26.325.000 30.375.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000
PKP 6.873.880 27.278.722 33.872.929 32.349.887 16.714.958 17.879.383
PPh 21 Terutang 343.650 1.363.900 1.693.600 1.617.450 835.700 893.950 Sumber: Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh DPKAD Kabupaten Sleman Tahun 2014
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
72
Tabel V.2 (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Rokhaniatun Pujo Widodo,
S.I.P.
Witanta,
S.E.
Niken
Widayatsih, S.E.
Prasetya
Sanjaya, S.E.
Lestari
Wiyono, S.E.
Gaji Pokok 36.792.600 35.032.300 33.260.300 25.184.200 30.546.300 32.998.300
Gaji Ke 13 3.238.800 3.139.900 2.920.500 3.012.500 2.688.900 2.920.500
Tunjangan Istri 0 3.817.220 3.618.080 2.819.670 3.323.520 3.591.880
Tunjangan Anak 0 763.444 1.447.232 1.127.868 1.329.408 1.436.752
Jumlah Gaji dan Tunjangan 40.031.400 42.752.864 41.246.112 32.144.238 37.888.128 40.947.432
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 2.405.000 2.405.000 2.405.000 1.850.000 2.405.000 2.405.000
Tunjangan Struktural/ Fungsional 0 0 0 0 0 0
Tunjangan Beras 837.120 2.511.360 3.348.480 2.511.360 3.348.480 3.348.480
Tunjangan Khusus 782.550 782.400 646.450 464.700 487.350 632.300
Jumlah Penghasilan Bruto 44.056.070 48.451.624 47.646.042 36.970.298 44.128.958 47.333.212
Biaya Jabatan 2.202.804 2.422.581 2.382.302 1.848.515 2.206.448 2.366.661
Iuran Pensiun 1.901.492 2.030.761 1.959.190 1.526.851 1.799.686 1.945.003
Jumlah Pengurang 4.104.295 4.453.342 4.341.492 3.375.366 4.006.134 4.311.664
Jumlah Penghasilan Neto 39.951.775 43.998.282 43.304.550 33.594.932 40.122.824 43.021.548
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 39.951.775 43.998.282 43.304.550 33.594.932 40.122.824 43.021.548
PTKP 24.300.000 28.350.000 30.375.000 24.300.000 30.375.000 30.375.000
PKP 15.651.775 15.648.282 12.929.550 9.294.932 9.747.824 12.646.548
PPh 21 Terutang 782.550 782.400 646.450 464.700 487.350 632.300 Sumber: Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh DPKAD Kabupaten Sleman Tahun 2014
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
73
Tabel V.2 (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Kari Dwi
Setyaningsih, A.Md.
Lina Iswandari,
S.E.
F. Wiwik
Herdiyanti, S.E.
Handi Sukmono,
A.Md.
Listiyani
Natalia, A.Md.
Gaji Pokok 32.163.700 27.052.700 30.692.600 26.561.100 24.579.500
Gaji Ke 13 2.831.300 2.424.700 2.716.400 2.399.500 2.163.700
Tunjangan Istri 0 2.947.740 3.340.900 2.896.060 0
Tunjangan Anak 0 0 1.336.360 0 0
Jumlah Gaji dan Tunjangan 34.995.000 32.425.140 38.086.260 31.856.660 26.743.200
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.380.000 2.340.000
Tunjangan Struktural/ Fungsional 0 0 0 0 0
Tunjangan Beras 837.120 1.744.000 3.348.480 1.674.240 837.120
Tunjangan Khusus 543.950 467.450 815.650 329.500 149.800
Jumlah Penghasilan Bruto 38.781.070 37.041.590 44.655.390 36.240.400 30.070.120
Biaya Jabatan 1.939.054 1.852.080 2.232.770 1.812.020 1.503.506
Iuran Pensiun 1.662.263 1.540.194 1.809.097 1.513.191 1.270.302
Jumlah Pengurang 3.601.316 3.392.274 4.041.867 3.325.211 2.773.808
Jumlah Penghasilan Neto 35.179.754 33.649.316 40.613.523 32.915.189 27.296.312
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 35.179.754 33.649.316 40.613.523 32.915.189 27.296.312
PTKP 24.300.000 24.300.000 24.300.000 26.325.000 24.300.000
PKP 10.879.754 9.349.316 16.313.523 6.590.189 2.996.312
PPh 21 Terutang 543.950 467.450 815.650 329.500 149.800 Sumber: Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh DPKAD Kabupaten Sleman Tahun 2014
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
74
Tabel V.2 (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Sumadi,
S.T.
Suroto,
S.Sos.
Suaptopo,
S.Sos.
Bambang
Suryanto
Widowati
Handayaningsih
M. Andi
Purwoko, S.E.
Gaji Pokok 32.592.900 29.764.400 42.087.700 37.558.000 37.778.800 27.544.700
Gaji Ke 13 3.482.100 2.579.800 3.704.900 3.306.200 3.306.200 2.424.700
Tunjangan Istri 3.607.500 3.234.420 4.579.260 4.086.420 4.108.500 2.996.940
Tunjangan Anak 1.443.000 646.884 1.831.704 1.634.568 821.700 599.388
Jumlah Gaji dan Tunjangan 41.125.500 36.225.504 52.203.564 46.585.188 46.015.200 33.565.728
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 0 0 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000
Tunjangan Struktural/ Fungsional 5.940.000 6.370.000 0 0 0 0
Tunjangan Beras 2.790.400 2.511.360 3.348.480 3.348.480 2.511.360 2.511.360
Tunjangan Khusus 789.200 670.900 1.165.550 899.400 1.149.550 347.150
Jumlah Penghasilan Bruto 50.645.100 45.777.764 59.122.594 53.238.068 52.081.110 38.829.238
Biaya Jabatan 2.532.255 2.288.888 2.956.130 2.661.903 2.604.056 1.941.462
Iuran Pensiun 1.953.461 1.720.711 2.479.669 2.212.796 2.185.722 1.594.372
Jumlah Pengurang 4.485.716 4.009.600 5.435.799 4.874.700 4.789.778 3.535.834
Jumlah Penghasilan Neto 46.159.384 41.768.164 53.686.795 48.363.368 47.291.333 35.293.404
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 46.159.384 41.768.164 53.686.795 48.363.368 47.291.333 35.293.404
PTKP 30.375.000 28.350.000 30.375.000 30.375.000 24.300.000 28.350.000
PKP 15.784.384 13.418.164 23.311.795 17.988.368 22.991.333 6.943.404
PPh 21 Terutang 789.200 670.900 1.165.550 899.400 1.149.550 347.150 Sumber: Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh DPKAD Kabupaten Sleman Tahun 2014
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
75
Tabel V.2 (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Dwi
Sukatmo
Mokhamad
Aziz
Sarah
Waluyo, S.H.
Ruling
Yuliyanto, S.Sos.
Doni Setiawan
Hamiseno, S.T.
Sardi
Gaji Pokok 25.285.600 24.831.000 42.528.300 29.764.400 22.261.400 24.415.200
Gaji Ke 13 2.278.300 2.185.800 3.743.700 2.688.900 2.688.900 2.920.500
Tunjangan Istri 2.756.390 2.701.680 4.627.200 3.245.330 0 0
Tunjangan Anak 1.102.556 1.080.672 0 1.298.132 0 0
Jumlah Gaji dan Tunjangan 31.422.846 30.799.152 50.899.200 36.996.762 24.950.300 27.335.700
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 2.340.000 2.340.000 0 370.000 1.850.000 1.850.000
Tunjangan Struktural/ Fungsional 0 0 7.020.000 5.390.000 0 0
Tunjangan Beras 3.348.480 3.348.480 1.674.240 3.348.480 627.840 627.840
Tunjangan Khusus 177.850 148.300 1.463.000 612.450 348.900 461.888
Jumlah Penghasilan Bruto 37.289.176 36.635.932 61.056.440 46.717.692 27.777.040 30.275.428
Biaya Jabatan 1.864.459 1.831.797 3.052.822 2.335.885 1.388.852 1.513.771
Iuran Pensiun 1.492.585 1.462.960 2.417.712 1.757.346 1.185.139 1.298.446
Jumlah Pengurang 3.357.044 3.294.756 5.470.534 4.093.231 2.573.991 2.812.217
Jumlah Penghasilan Neto 33.932.132 33.341.176 55.585.906 42.624.461 25.203.049 27.463.210
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 9 bulan 9 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 33.932.132 33.341.176 55.585.906 42.624.461 33.604.065 36.617.614
PTKP 30.375.000 30.375.000 26.325.000 30.375.000 24.300.000 24.300.000
PKP 3.557.132 2.966.176 29.260.906 12.249.461 9.304.065 12.317.614
PPh 21 Terutang 177.850 148.300 1.463.000 612.450 348.900 461.888 Sumber: Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh DPKAD Kabupaten Sleman Tahun 2014
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
76
Tabel V.2 (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Wilandari
Widijatiningsih, A.Md.
Sarjana Heri Prasetya,
S.T.P.
Tista Yudhariani Robertus Esthi
Raharja
Gaji Pokok 32.998.300 22.246.400 20.060.000 20.060.000
Gaji Ke 13 2.920.500 2.661.100 2.399.500 2.399.500
Tunjangan Istri 3.591.880 2.490.750 2.245.950 2.245.950
Tunjangan Anak 1.436.752 996.300 898.380 898.380
Jumlah Gaji dan Tunjangan 40.947.432 28.394.550 25.603.830 25.603.830
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 2.405.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000
Tunjangan Struktural/ Fungsional 0 0 0 0
Tunjangan Beras 3.348.480 2.511.360 2.511.360 2.511.360
Tunjangan Khusus 951.200 366.825 473.775 234.600
Jumlah Penghasilan Bruto 47.652.112 33.122.735 30.438.965 30.199.790
Biaya Jabatan 2.382.606 1.656.137 1.521.948 1.509.990
Iuran Pensiun 1.945.003 1.348.741 1.216.182 1.216.182
Jumlah Pengurang 4.327.609 3.004.878 2.738.130 2.726.171
Jumlah Penghasilan Neto 43.324.503 30.117.857 27.700.835 27.473.619
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 9 bulan 9 bulan 9 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 43.324.503 40.157.143 36.934.446 36.631.491
PTKP 24.300.000 30.375.000 24.300.000 30.375.000
PKP 19.024.503 9.782.143 12.634.446 6.256.491
PPh 21 Terutang 951.200 366.825 473.775 234.600 Sumber: Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh DPKAD Kabupaten Sleman Tahun 2014
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
77
Tabel V.2 (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Giyono Heri Tri
Cahyono, A.Md.
Gaji Pokok 31.262.100 19.865.400
Gaji Ke 13 2.688.300 2.302.200
Tunjangan Istri 3.395.040 2.216.760
Tunjangan Anak 679.008 886.704
Jumlah Gaji dan Tunjangan 38.024.448 25.271.064
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 2.370.000 1.830.000
Tunjangan Struktural/ Fungsional 0 0
Tunjangan Beras 2.511.360 2.511.360
Tunjangan Khusus 556.650 217.838
Jumlah Penghasilan Bruto 43.462.458 29.830.262
Biaya Jabatan 2.173.123 1.491.513
Iuran Pensiun 1.806.161 1.200.376
Jumlah Pengurang 3.979.284 2.691.889
Jumlah Penghasilan Neto 39.483.174 27.138.373
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 9 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 39.483.174 36.184.497
PTKP 28.350.000 30.375.000
PKP 11.133.174 5.809.497
PPh 21 Terutang 556.650 217.838 Sumber: Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh DPKAD Kabupaten Sleman
Tahun 2014
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
78
Tabel V.2 di atas menunjukkan data hasil penghitungan Pajak
Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong untuk masing-masing pegawai
di DPKAD Kabupaten Sleman, selanjutnya dalam hal ini pemotong pajak
yaitu DPKAD Kabupaten Sleman harus menyetorkan pajak menggunakan
Surat Setoran Pajak (SSP) yang terisi dengan benar, lengkap, dan jelas.
Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke
Kontor Pos atau Bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan
penyetoran pajak tidak lebih dari tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
Data dapat diperoleh dengan melihat dokumen (Surat Setoran
Pajak) untuk setiap Masa Pajak selama Tahun Pajak 2014. Data yang
dijadikan sampel ini merupakan SSP untuk Masa Pajak Januari Tahun
Pajak 2014 sampai Masa Pajak Desember Tahun Pajak 2014. SSP
tersebut selanjutnya dievaluasi apakah sesuai dengan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 untuk pengisian SSP, waktu, dan
tempat penyetoran SSP.
Berikut waktu dan tempat penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21
yang dilakukan DPKAD Kabupaten Sleman disajikan pada Tabel V.3 di
bawah ini:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
79
Tabel V.3 Waktu dan Tempat Penyetoran SSP Oleh DPKAD Kabupaten Sleman
No. Masa Pajak Waktu Penyetoran Tempat Penyetoran
1. Januari 3 Februari 2014 Bank BPD DIY Cabang Sleman
2. Februari 3 Maret 2014 Bank BPD DIY Cabang Sleman
3. Maret 2 April 2014 Bank BPD DIY Cabang Sleman
4. April 2 Mei 2014 Bank BPD DIY Cabang Sleman
5. Mei 2 Juni 2014 Bank BPD DIY Cabang Sleman
6. Juni 2 Juli 2014 Bank BPD DIY Cabang Sleman
7. Juli 4 Agustus 2014 Bank BPD DIY Cabang Sleman
8. Agustus 2 September 2014 Bank BPD DIY Cabang Sleman
9. September 2 Oktober 2014 Bank BPD DIY Cabang Sleman
10. Oktober 3 November 2014 Bank BPD DIY Cabang Sleman
11. November 1 Desember 2014 Bank BPD DIY Cabang Sleman
12. Desember 2 Desember 2014 Bank BPD DIY Cabang Sleman Sumber: Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh DPKAD Kabupaten Sleman Tahun 2014
Tabel di atas menunjukkan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21
oleh DPKAD Kabupaten Sleman, selanjutnya DPKAD Kabupaten
Sleman harus melaporkan penyetoran pajak dengan menggunakan Surat
Pemberitahuan (SPT) yang terisi dengan benar, lengkap, dan jelas.
Pelaporan pajak dapat disampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak
atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan
pelaporan pajak tidak lebih dari tanggal 20 (duapuluh) bulan takwin
berikutnya.
B. Analisis Data
Analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam menjawab rumusan
masalah adalah dengan cara membandingkan penghitungan, penyetoran, dan
pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh DPKAD
Kabupaten Sleman dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
80
31/PJ/2012. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis adalah sebagai
berikut:
1. Mengevaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
a. Melakukan penghitungan kembali pada masing-masing sampel yang
telah ditentukan pada bagian pengambilan sampel di atas,
penghitungan yang dilakukan penulis menggunakan formula yang
sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
31/PJ/2012 bagi Pegawai Negeri Sipil. Formula tersebut dapat
diringkas sebagai berikut:
Gaji pokok xxx
Tunjangan istri xxx
Tunjangan anak xxx
Tunjangan jabatan xxx
Tunjangan beras xxx +
Jumlah penghasilan bruto xxx
Pengurangan:
Biaya jabatan xxx
(5% x Jumlah Penghasilan Bruto)
Iuran pensiun xxx +
(4,75% x (Gaji pokok + Tunjangan keluarga)
Jumlah pengurang xxx -
Jumlah penghasilan neto xxx
Jumlah penghasilan neto disetahunkan xxx
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
81
Pengurangan:
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) xxx -
Penghasilan kena pajak (PKP) xxx
PPh Pasal 21 terutang setahun:
5% x PKP xxx
15% x PKP xxx
25% x PKP xxx
30% x PKP xxx +
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun xxx
Ringkasan hasil penghitungan kembali yang telah dilakukan
oleh penulis dapat dilihat pada Tabel V.4 di bawah ini:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
82
Tabel V.4 Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 (dalam Rupiah)
Keterangan
Nama Pegawai
Dra. Rini Murti
Lestari, M.M., Akt.
Sri Murni Rahayu,
S.H., M.M.
Dra. Mae Rusmi
Suryaningsih, M.T.
Drs. Suhardi Dwi Apriyanti,
S.E.
Gaji Pokok 60.498.000 8.050.000 40.129.000 37.178.100 43.183.600
Gaji Ke 13 0 0 3.518.600 3.272.700 3.821.600
Tunjangan Istri 0 805.000 4.364.760 4.045.080 4.700.520
Tunjangan Anak 0 322.000 872.952 1.618.032 0
Jumlah Gaji dan Tunjangan 60.498.000 9.177.000 48.885.312 46.113.912 51.705.720
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 0 0 0 0 0
Tunjangan Struktural/ Fungsional 26.325.000 2.520.000 14.980.000 7.020.000 7.020.000
Tunjangan Beras 837.120 558.080 2.511.360 3.348.480 1.674.240
Tunjangan Khusus 1.391.950 375.658 1.912.600 1.107.200 1.607.550
Jumlah Penghasilan Bruto 89.052.070 12.630.738 68.289.272 57.589.592 62.007.510
Biaya Jabatan 4.452.604 631.537 3.414.464 2.879.480 3.100.376
Iuran Pensiun 2.873.655 435.908 2.322.052 2.190.411 2.456.022
Jumlah Pengurang 7.326.259 1.067.444 5.736.516 5.069.890 5.556.397
Jumlah Penghasilan Neto 81.725.812 11.563.294 62.552.756 52.519.702 56.451.113
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 2 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 81.725.812 69.379.764 62.552.756 52.519.702 56.451.113
PTKP 24.300.000 24.300.000 24.300.000 30.375.000 24.300.000
PKP 57.425.812 45.079.764 38.252.756 22.144.702 32.151.113
PPh 21 Terutang 1.391.950 375.658 1.912.600 1.107.200 1.607.550 Sumber: Data yang Diolah
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
83
Tabel V.4 (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
An. Nunik
Haryati, S.Sos.
Anis Purwanti,
S.Pd.
Harmi Sri
Lestari, B.A.
Tin Ibriz
Fana, S.E.
Endah
Hendriyani
Dwi Nugroho,
S.E.
Gaji Pokok 38.246.300 39.557.100 39.146.800 30.546.300 38.532.700 29.764.400
Gaji Ke 13 3.375.800 3.482.100 3.446.000 2.688.900 3.410.300 2.688.900
Tunjangan Istri 4.162.210 4.303.920 4.259.280 3.323.520 4.194.300 3.245.330
Tunjangan Anak 1.664.884 1.721.568 0 1.329.408 838.860 1.298.132
Jumlah Gaji dan Tunjangan 47.449.194 49.064.688 46.852.080 37.888.128 46.976.160 36.996.762
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 0 0 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000
Tunjangan Struktural/ Fungsional 7.020.000 4.875.000 0 0 0 0
Tunjangan Beras 3.348.480 3.348.480 1.674.240 3.348.480 2.511.360 3.348.480
Tunjangan Khusus 1.489.350 1.458.950 1.147.450 806.250 1.195.050 445.150
Jumlah Penghasilan Bruto 59.307.024 58.747.118 52.078.770 44.447.858 53.087.570 43.195.392
Biaya Jabatan 2.965.351 2.937.356 2.603.939 2.222.393 2.654.379 2.159.770
Iuran Pensiun 2.253.837 2.330.573 2.225.474 1.799.686 2.231.368 1.757.346
Jumlah Pengurang 5.219.188 5.267.929 4.829.412 4.022.079 4.885.746 3.917.116
Jumlah Penghasilan Neto 54.087.836 53.479.189 47.249.358 40.425.779 48.201.824 39.278.276
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 54.087.836 53.479.189 47.249.358 40.425.779 48.201.824 39.278.276
PTKP 24.300.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000 30.375.000
PKP 29.787.836 29.179.189 22.949.358 16.125.779 23.901.824 8.903.276
PPh 21 Terutang 1.489.350 1.458.950 1.147.450 806.250 1.195.050 445.150 Sumber: Data yang Diolah
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
84
Tabel V.4 (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Titik
Lestari
Istiarwanti Ibnu Hikam Aisyah Inayati
Suryani, S.E.
Wijayasari,
S.E., M.M.
Siti Nurjannah
Kusumaningsih
Gaji Pokok 32.163.700 28.702.200 23.338.200 38.750.800 35.894.700 33.344.500
Gaji Ke 13 2.831.300 2.526.600 2.054.400 3.411.200 3.172.800 2.951.100
Tunjangan Istri 0 0 2.539.260 4.216.200 0 3.629.560
Tunjangan Anak 0 0 1.015.704 1.686.480 0 1.451.824
Jumlah Gaji dan Tunjangan 34.995.000 31.228.800 28.947.564 48.064.680 39.067.500 41.376.984
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 2.405.000 2.340.000 2.340.000 0 925.000 0
Tunjangan Struktural/ Fungsional 0 0 0 12.740.000 4.320.000 7.020.000
Tunjangan Beras 837.120 837.120 3.348.480 3.348.480 837.120 3.348.480
Tunjangan Khusus 543.950 362.300 60.550 1.803.750 878.550 1.201.700
Jumlah Penghasilan Bruto 38.781.070 34.768.220 34.696.594 65.956.910 46.028.170 52.947.164
Biaya Jabatan 1.939.054 1.738.411 1.734.830 3.297.846 2.301.409 2.647.358
Iuran Pensiun 1.662.263 1.483.368 1.375.009 2.283.072 1.855.706 1.965.407
Jumlah Pengurang 3.601.316 3.221.779 3.109.839 5.580.918 4.157.115 4.612.765
Jumlah Penghasilan Neto 35.179.754 31.546.441 31.586.755 60.375.992 41.871.055 48.334.399
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 35.179.754 31.546.441 31.586.755 60.375.992 41.871.055 48.334.399
PTKP 24.300.000 24.300.000 30.375.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000
PKP 10.879.754 7.246.441 1.211.755 36.075.992 17.571.055 24.034.399
PPh 21 Terutang 543.950 362.300 60.550 1.803.750 878.550 1.201.700 Sumber: Data yang Diolah
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
85
Tabel V.4 (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Irawati Palupi
Dewi, S.E.
Ahmad Sudarsana,
S.E., Akt.
Uswatun
Khasanah, S.E.
Rumiyati,
S.I.P.
Triningsih,
S.E.
Nurul Kasyati,
A.Md.
Gaji Pokok 32.500.600 34.580.200 33.344.500 34.580.200 30.546.300 35.477.500
Gaji Ke 13 2.861.000 3.044.000 2.951.100 3.044.000 2.688.900 3.139.900
Tunjangan Istri 3.536.160 3.762.420 3.629.560 3.762.420 3.323.520 0
Tunjangan Anak 0 1.504.968 0 752.484 1.329.408 772.348
Jumlah Gaji dan Tunjangan 38.897.760 42.891.588 39.925.160 42.139.104 37.888.128 39.389.748
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 0 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000
Tunjangan Struktural/ Fungsional 7.020.000 0 0 0 0 0
Tunjangan Beras 1.674.240 3.348.480 1.674.240 2.511.360 3.348.480 1.674.240
Tunjangan Khusus 1.000.750 724.400 819.300 965.900 806.250 793.900
Jumlah Penghasilan Bruto 48.592.750 49.369.468 44.823.700 48.021.364 44.447.858 44.262.888
Biaya Jabatan 2.429.638 2.468.473 2.241.185 2.401.068 2.222.393 2.213.144
Iuran Pensiun 1.847.644 2.037.350 1.896.445 2.001.607 1.799.686 1.871.013
Jumlah Pengurang 4.277.281 4.505.824 4.137.630 4.402.676 4.022.079 4.084.157
Jumlah Penghasilan Neto 44.315.469 44.863.644 40.686.070 43.618.688 40.425.779 40.178.731
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 44.315.469 44.863.644 40.686.070 43.618.688 40.425.779 40.178.731
PTKP 24.300.000 30.375.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000
PKP 20.015.469 14.488.644 16.386.070 19.318.688 16.125.779 15.878.731
PPh 21 Terutang 1.000.750 724.400 819.300 965.900 806.250 793.900 Sumber: Data yang Diolah
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
86
Tabel V.4 (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Nisa Fidyati,
S.E.
Agus Wahyu
Arimindarko
Drs. Ibnu
Pujarto
Sumali, S.E. Suwaryanti,
S.E.
Heru Kristyawan,
A.Md.
Gaji Pokok 29.764.400 33.176.700 33.176.700 32.998.300 32.998.300 32.163.700
Gaji Ke 13 2.688.900 2.920.500 2.920.500 2.920.500 2.920.500 2.831.300
Tunjangan Istri 3.245.330 3.609.720 3.609.720 3.591.880 3.591.880 3.499.500
Tunjangan Anak 1.298.132 1.443.888 721.944 1.436.752 1.436.752 0
Jumlah Gaji dan Tunjangan 36.996.762 41.150.808 40.428.864 40.947.432 40.947.432 38.494.500
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000
Tunjangan Struktural/ Fungsional 0 0 0 0 0 0
Tunjangan Beras 3.348.480 3.348.480 2.511.360 3.208.960 3.348.480 1.674.240
Tunjangan Khusus 764.050 641.950 672.300 625.350 951.200 645.200
Jumlah Penghasilan Bruto 43.514.292 47.546.238 46.017.524 47.186.742 47.652.112 43.218.940
Biaya Jabatan 2.175.715 2.377.312 2.300.876 2.359.337 2.382.606 2.160.947
Iuran Pensiun 1.757.346 1.954.663 1.920.371 1.945.003 1.945.003 1.828.489
Jumlah Pengurang 3.933.061 4.331.975 4.221.247 4.304.340 4.327.609 3.989.436
Jumlah Penghasilan Neto 39.581.231 43.214.263 41.796.277 42.882.402 43.324.503 39.229.504
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 39.581.231 43.214.263 41.796.277 42.882.402 43.324.503 39.229.504
PTKP 24.300.000 30.375.000 28.350.000 30.375.000 24.300.000 26.325.000
PKP 15.281.231 12.839.263 13.446.277 12.507.402 19.024.503 12.904.504
PPh 21 Terutang 764.050 641.950 672.300 625.350 951.200 645.200 Sumber: Data yang Diolah
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
87
Tabel V.4 (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Tri Sunarti Marlina V. Vika
Adyandari, S.E.
Edi Suryono Agus Hidayatno,
S.S.T.
Gaji Pokok 33.087.500 32.163.700 27.052.700 31.423.400 27.830.900
Gaji Ke 13 2.920.500 2.831.300 2.424.700 2.831.300 2.501.000
Tunjangan Istri 3.591.880 0 0 3.425.470 3.033.190
Tunjangan Anak 1.440.320 0 0 685.094 606.638
Jumlah Gaji dan Tunjangan 41.040.200 34.995.000 29.477.400 38.365.264 33.971.728
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000
Tunjangan Struktural/ Fungsional 0 0 0 0 0
Tunjangan Beras 3.348.480 837.120 837.120 2.511.360 2.511.360
Tunjangan Khusus 956.000 543.950 282.550 574.500 366.400
Jumlah Penghasilan Bruto 47.749.680 38.781.070 33.002.070 43.856.124 39.254.488
Biaya Jabatan 2.387.484 1.939.054 1.650.104 2.192.806 1.962.724
Iuran Pensiun 1.949.410 1.662.263 1.400.177 1.822.350 1.613.657
Jumlah Pengurang 4.336.894 3.601.316 3.050.280 4.015.156 3.576.381
Jumlah Penghasilan Neto 43.412.787 35.179.754 29.951.790 39.840.968 35.678.107
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 43.412.787 35.179.754 29.951.790 39.840.968 35.678.107
PTKP 24.300.000 24.300.000 24.300.000 28.350.000 28.350.000
PKP 19.112.787 10.879.754 5.651.790 11.490.968 7.328.107
PPh 21 Terutang 956.000 543.950 282.550 574.500 366.400 Sumber: Data yang Diolah
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
88
Tabel V.4 (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Dhian
Astuti, S.E.
Supraptitiyati Dra. Nurlaela
Dimyati, M.M.
Dewi Pratika
Damayanti, S.E.
Widodo,
A.P., M.T.
Herni Margiyanti,
S.Sos.
Gaji Pokok 15.421.200 30.692.600 43.396.200 35.849.400 34.942.500 33.524.700
Gaji Ke 13 2.424.700 2.716.400 3.861.600 3.172.800 3.075.900 2.951.100
Tunjangan Istri 0 3.340.900 4.725.780 0 3.801.840 3.647.580
Tunjangan Anak 0 1.336.360 945.156 0 1.520.736 1.459.032
Jumlah Gaji dan Tunjangan 17.845.900 38.086.260 52.928.736 39.022.200 43.340.976 41.582.412
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 1.480.000 2.405.000 0 0 0 0
Tunjangan Struktural/ Fungsional 0 0 12.740.000 7.020.000 7.020.000 7.020.000
Tunjangan Beras 488.320 3.208.960 2.511.360 837.120 3.348.480 3.348.480
Tunjangan Khusus 199.500 808.700 1.992.450 964.900 975.850 1.211.450
Jumlah Penghasilan Bruto 20.013.720 44.508.920 70.172.546 47.844.220 54.685.306 53.162.342
Biaya Jabatan 1.000.686 2.225.446 3.508.627 2.392.211 2.734.265 2.658.117
Iuran Pensiun 847.680 1.809.097 2.514.115 1.853.555 2.058.696 1.975.165
Jumlah Pengurang 1.848.366 4.034.543 6.022.742 4.245.766 4.792.962 4.633.282
Jumlah Penghasilan Neto 18.165.354 40.474.377 64.149.804 43.598.455 49.892.344 48.529.060
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 7 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 31.140.606 40.474.377 64.149.804 43.598.455 49.892.344 48.529.060
PTKP 24.300.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000 30.375.000 24.300.000
PKP 6.840.606 16.174.377 39.849.804 19.298.455 19.517.344 24.229.060
PPh 21 Terutang 199.500 808.700 1.992.450 964.900 975.850 1.211.450 Sumber: Data yang Diolah
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
89
Tabel V.4 (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Esti Listyowati,
S.E.
Estiyani Tri
Riswanti
Sarwoko,
S.H., S.E.
Dini Nurul
Hayati, S.E.
Sumiyarsih,
S.E.
Tutut
Hermayati, S.E.
Gaji Pokok 33.524.700 39.746.500 35.110.000 31.920.100 27.052.700 33.176.700 32.998.300
Gaji Ke 13 2.951.100 3.517.700 3.107.400 2.861.000 2.424.700 2.920.500 2.920.500
Tunjangan Istri 0 4.326.420 3.821.740 3.478.110 2.947.740 3.609.720 3.591.880
Tunjangan Anak 0 0 1.528.696 1.391.244 589.548 721.944 1.436.752
Jumlah Gaji dan Tunjangan 36.475.800 47.590.620 43.567.836 39.650.454 33.014.688 40.428.864 40.947.432
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000
Tunjangan Struktural/ Fungsional 0 0 0 0 0 0 0
Tunjangan Beras 837.120 1.744.000 3.348.480 3.348.480 2.511.360 2.511.360 3.348.480
Tunjangan Khusus 614.100 1.185.900 1.075.350 570.850 533.650 884.900 951.200
Jumlah Penghasilan Bruto 40.332.020 52.925.520 50.396.666 45.974.784 38.464.698 46.230.124 47.652.112
Biaya Jabatan 2.016.601 2.646.276 2.519.833 2.298.739 1.923.235 2.311.506 2.382.606
Iuran Pensiun 1.732.601 2.260.554 2.069.472 1.883.397 1.568.198 1.920.371 1.945.003
Jumlah Pengurang 3.749.202 4.906.830 4.589.306 4.182.136 3.491.433 4.231.877 4.327.609
Jumlah Penghasilan Neto 36.582.819 48.018.690 45.807.360 41.792.648 34.973.265 41.998.247 43.324.503
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 36.582.819 48.018.690 45.807.360 41.792.648 34.973.265 41.998.247 43.324.503
PTKP 24.300.000 24.300.000 24.300.000 30.375.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000
PKP 12.282.819 23.718.690 21.507.360 11.417.648 10.673.265 17.698.247 19.024.503
PPh 21 Terutang 614.100 1.185.900 1.075.350 570.850 533.650 884.900 951.200 Sumber: Data yang Diolah
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
90
Tabel V.4 (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Tri Yuli
Setyowati
Haryanti Sumariyo Ekowati,
S.H.
Rusmanto Agus
Suyanta
Triyas
Radiyana
Gaji Pokok 31.589.200 31.423.400 36.033.800 30.229.700 30.222.000 23.338.200 23.338.200
Gaji Ke 13 2.831.300 2.831.300 3.172.000 2.661.100 2.660.400 2.054.400 2.054.400
Tunjangan Istri 0 0 3.920.580 3.289.080 3.288.240 2.539.260 2.539.260
Tunjangan Anak 0 0 784.116 657.816 657.648 507.852 1.015.704
Jumlah Gaji dan Tunjangan 34.420.500 34.254.700 43.910.496 36.837.696 36.828.288 28.439.712 28.947.564
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.340.000 2.340.000 2.340.000
Tunjangan Struktural/ Fungsional 0 0 0 0 0 0 0
Tunjangan Beras 837.120 837.120 2.162.560 2.581.120 2.441.600 2.511.360 3.348.480
Tunjangan Khusus 516.750 508.900 819.850 718.250 495.000 101.050 60.550
Jumlah Penghasilan Bruto 38.179.370 38.005.720 49.297.906 42.542.066 42.104.888 33.392.122 34.696.594
Biaya Jabatan 1.908.969 1.900.286 2.464.895 2.127.103 2.105.244 1.669.606 1.734.830
Iuran Pensiun 1.634.974 1.627.098 2.085.749 1.749.791 1.749.344 1.350.886 1.375.009
Jumlah Pengurang 3.543.942 3.527.384 4.550.644 3.876.894 3.854.588 3.020.492 3.109.839
Jumlah Penghasilan Neto 34.635.428 34.478.336 44.747.262 38.665.172 38.250.300 30.371.630 31.586.755
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 34.635.428 34.478.336 44.747.262 38.665.172 38.250.300 30.371.630 31.586.755
PTKP 24.300.000 24.300.000 28.350.000 24.300.000 28.350.000 28.350.000 30.375.000
PKP 10.335.428 10.178.336 16.397.262 14.365.172 9.900.300 2.021.630 1.211.755
PPh 21 Terutang 516.750 508.900 819.850 718.250 495.000 101.050 60.550 Sumber: Data yang Diolah
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
91
Tabel V.4 (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Tukimin Eka Priastana
Putra, S.E.
Dra.
Kustrini
Sri Wahyuningsih,
B.Sc.
Sri Suryanti,
S.E.
Emiwati
Yuniatun, B.A.
Gaji Pokok 26.897.000 38.542.400 43.180.000 41.861.500 33.344.500 38.936.400
Gaji Ke 13 2.374.100 3.411.200 3.821.600 3.704.900 2.951.100 3.446.000
Tunjangan Istri 2.927.110 4.195.360 4.700.160 4.556.640 0 0
Tunjangan Anak 0 1.678.144 940.032 911.328 0 0
Jumlah Gaji dan Tunjangan 32.198.210 47.827.104 52.641.792 51.034.368 36.295.600 42.382.400
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 2.340.000 0 0 0 0 2.405.000
Tunjangan Struktural/ Fungsional 0 10.540.000 7.020.000 7.020.000 7.020.000 0
Tunjangan Beras 1.674.240 3.348.480 2.511.360 2.511.360 837.120 837.120
Tunjangan Khusus 343.650 1.363.900 1.693.600 1.617.450 835.700 893.950
Jumlah Penghasilan Bruto 36.556.100 63.079.484 63.866.752 62.183.178 44.988.420 46.518.470
Biaya Jabatan 1.827.805 3.153.974 3.193.338 3.109.159 2.249.421 2.325.924
Iuran Pensiun 1.529.415 2.271.787 2.500.485 2.424.132 1.724.041 2.013.164
Jumlah Pengurang 3.357.220 5.425.762 5.693.823 5.533.291 3.973.462 4.339.088
Jumlah Penghasilan Neto 33.198.880 57.653.722 58.172.929 56.649.887 41.014.958 42.179.383
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 33.198.880 57.653.722 58.172.929 56.649.887 41.014.958 42.179.383
PTKP 26.325.000 30.375.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000
PKP 6.873.880 27.278.722 33.872.929 32.349.887 16.714.958 17.879.383
PPh 21 Terutang 343.650 1.363.900 1.693.600 1.617.450 835.700 893.950 Sumber: Data yang Diolah
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
92
Tabel V.4 (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Rokhaniatun Pujo Widodo,
S.I.P.
Witanta,
S.E.
Niken
Widayatsih, S.E.
Prasetya
Sanjaya, S.E.
Lestari
Wiyono, S.E.
Gaji Pokok 36.792.600 35.032.300 33.260.300 25.184.200 30.546.300 32.998.300
Gaji Ke 13 3.238.800 3.139.900 2.920.500 3.012.500 2.688.900 2.920.500
Tunjangan Istri 0 3.817.220 3.618.080 2.819.670 3.323.520 3.591.880
Tunjangan Anak 0 763.444 1.447.232 1.127.868 1.329.408 1.436.752
Jumlah Gaji dan Tunjangan 40.031.400 42.752.864 41.246.112 32.144.238 37.888.128 40.947.432
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 2.405.000 2.405.000 2.405.000 1.850.000 2.405.000 2.405.000
Tunjangan Struktural/ Fungsional 0 0 0 0 0 0
Tunjangan Beras 837.120 2.511.360 3.348.480 2.511.360 3.348.480 3.348.480
Tunjangan Khusus 782.550 782.400 646.450 464.700 487.350 632.300
Jumlah Penghasilan Bruto 44.056.070 48.451.624 47.646.042 36.970.298 44.128.958 47.333.212
Biaya Jabatan 2.202.804 2.422.581 2.382.302 1.848.515 2.206.448 2.366.661
Iuran Pensiun 1.901.492 2.030.761 1.959.190 1.526.851 1.799.686 1.945.003
Jumlah Pengurang 4.104.295 4.453.342 4.341.492 3.375.366 4.006.134 4.311.664
Jumlah Penghasilan Neto 39.951.775 43.998.282 43.304.550 33.594.932 40.122.824 43.021.548
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 39.951.775 43.998.282 43.304.550 33.594.932 40.122.824 43.021.548
PTKP 24.300.000 28.350.000 30.375.000 24.300.000 30.375.000 30.375.000
PKP 15.651.775 15.648.282 12.929.550 9.294.932 9.747.824 12.646.548
PPh 21 Terutang 782.550 782.400 646.450 464.700 487.350 632.300 Sumber: Data yang Diolah
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
93
Tabel V.4 (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Kari Dwi
Setyaningsih, A.Md.
Lina Iswandari,
S.E.
F. Wiwik
Herdiyanti, S.E.
Handi Sukmono,
A.Md.
Listiyani
Natalia, A.Md.
Gaji Pokok 32.163.700 27.052.700 30.692.600 26.561.100 24.579.500
Gaji Ke 13 2.831.300 2.424.700 2.716.400 2.399.500 2.163.700
Tunjangan Istri 0 2.947.740 3.340.900 2.896.060 0
Tunjangan Anak 0 0 1.336.360 0 0
Jumlah Gaji dan Tunjangan 34.995.000 32.425.140 38.086.260 31.856.660 26.743.200
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.380.000 2.340.000
Tunjangan Struktural/ Fungsional 0 0 0 0 0
Tunjangan Beras 837.120 1.744.000 3.348.480 1.674.240 837.120
Tunjangan Khusus 543.950 467.450 815.650 329.500 149.800
Jumlah Penghasilan Bruto 38.781.070 37.041.590 44.655.390 36.240.400 30.070.120
Biaya Jabatan 1.939.054 1.852.080 2.232.770 1.812.020 1.503.506
Iuran Pensiun 1.662.263 1.540.194 1.809.097 1.513.191 1.270.302
Jumlah Pengurang 3.601.316 3.392.274 4.041.867 3.325.211 2.773.808
Jumlah Penghasilan Neto 35.179.754 33.649.316 40.613.523 32.915.189 27.296.312
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 35.179.754 33.649.316 40.613.523 32.915.189 27.296.312
PTKP 24.300.000 24.300.000 24.300.000 26.325.000 24.300.000
PKP 10.879.754 9.349.316 16.313.523 6.590.189 2.996.312
PPh 21 Terutang 543.950 467.450 815.650 329.500 149.800 Sumber: Data yang Diolah
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
94
Tabel V.4 (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Sumadi,
S.T.
Suroto,
S.Sos.
Suaptopo,
S.Sos.
Bambang
Suryanto
Widowati
Handayaningsih
M. Andi
Purwoko, S.E.
Gaji Pokok 32.592.900 29.764.400 42.087.700 37.558.000 37.778.800 27.544.700
Gaji Ke 13 3.482.100 2.579.800 3.704.900 3.306.200 3.306.200 2.424.700
Tunjangan Istri 3.607.500 3.234.420 4.579.260 4.086.420 4.108.500 2.996.940
Tunjangan Anak 1.443.000 646.884 1.831.704 1.634.568 821.700 599.388
Jumlah Gaji dan Tunjangan 41.125.500 36.225.504 52.203.564 46.585.188 46.015.200 33.565.728
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 0 0 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000
Tunjangan Struktural/ Fungsional 5.940.000 6.370.000 0 0 0 0
Tunjangan Beras 2.790.400 2.511.360 3.348.480 3.348.480 2.511.360 2.511.360
Tunjangan Khusus 789.200 670.900 1.165.550 899.400 1.149.550 347.150
Jumlah Penghasilan Bruto 50.645.100 45.777.764 59.122.594 53.238.068 52.081.110 38.829.238
Biaya Jabatan 2.532.255 2.288.888 2.956.130 2.661.903 2.604.056 1.941.462
Iuran Pensiun 1.953.461 1.720.711 2.479.669 2.212.796 2.185.722 1.594.372
Jumlah Pengurang 4.485.716 4.009.600 5.435.799 4.874.700 4.789.778 3.535.834
Jumlah Penghasilan Neto 46.159.384 41.768.164 53.686.795 48.363.368 47.291.333 35.293.404
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 46.159.384 41.768.164 53.686.795 48.363.368 47.291.333 35.293.404
PTKP 30.375.000 28.350.000 30.375.000 30.375.000 24.300.000 28.350.000
PKP 15.784.384 13.418.164 23.311.795 17.988.368 22.991.333 6.943.404
PPh 21 Terutang 789.200 670.900 1.165.550 899.400 1.149.550 347.150 Sumber: Data yang Diolah
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
95
Tabel V.4 (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Dwi
Sukatmo
Mokhamad
Aziz
Sarah
Waluyo, S.H.
Ruling
Yuliyanto, S.Sos.
Doni Setiawan
Hamiseno, S.T.
Sardi
Gaji Pokok 25.285.600 24.831.000 42.528.300 29.764.400 22.261.400 24.415.200
Gaji Ke 13 2.278.300 2.185.800 3.743.700 2.688.900 2.688.900 2.920.500
Tunjangan Istri 2.756.390 2.701.680 4.627.200 3.245.330 0 0
Tunjangan Anak 1.102.556 1.080.672 0 1.298.132 0 0
Jumlah Gaji dan Tunjangan 31.422.846 30.799.152 50.899.200 36.996.762 24.950.300 27.335.700
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 2.340.000 2.340.000 0 370.000 1.850.000 1.850.000
Tunjangan Struktural/ Fungsional 0 0 7.020.000 5.390.000 0 0
Tunjangan Beras 3.348.480 3.348.480 1.674.240 3.348.480 627.840 627.840
Tunjangan Khusus 177.850 148.300 1.463.000 612.450 348.900 461.888
Jumlah Penghasilan Bruto 37.289.176 36.635.932 61.056.440 46.717.692 27.777.040 30.275.428
Biaya Jabatan 1.864.459 1.831.797 3.052.822 2.335.885 1.388.852 1.513.771
Iuran Pensiun 1.492.585 1.462.960 2.417.712 1.757.346 1.185.139 1.298.446
Jumlah Pengurang 3.357.044 3.294.756 5.470.534 4.093.231 2.573.991 2.812.217
Jumlah Penghasilan Neto 33.932.132 33.341.176 55.585.906 42.624.461 25.203.049 27.463.210
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 9 bulan 9 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 33.932.132 33.341.176 55.585.906 42.624.461 33.604.065 36.617.614
PTKP 30.375.000 30.375.000 26.325.000 30.375.000 24.300.000 24.300.000
PKP 3.557.132 2.966.176 29.260.906 12.249.461 9.304.065 12.317.614
PPh 21 Terutang 177.850 148.300 1.463.000 612.450 348.900 461.888 Sumber: Data yang Diolah
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
96
Tabel V.4 (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Wilandari
Widijatiningsih, A.Md.
Sarjana Heri Prasetya,
S.T.P.
Tista Yudhariani Robertus Esthi
Raharja
Gaji Pokok 32.998.300 22.246.400 20.060.000 20.060.000
Gaji Ke 13 2.920.500 2.661.100 2.399.500 2.399.500
Tunjangan Istri 3.591.880 2.490.750 2.245.950 2.245.950
Tunjangan Anak 1.436.752 996.300 898.380 898.380
Jumlah Gaji dan Tunjangan 40.947.432 28.394.550 25.603.830 25.603.830
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 2.405.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000
Tunjangan Struktural/ Fungsional 0 0 0 0
Tunjangan Beras 3.348.480 2.511.360 2.511.360 2.511.360
Tunjangan Khusus 951.200 366.825 473.775 234.600
Jumlah Penghasilan Bruto 47.652.112 33.122.735 30.438.965 30.199.790
Biaya Jabatan 2.382.606 1.656.137 1.521.948 1.509.990
Iuran Pensiun 1.945.003 1.348.741 1.216.182 1.216.182
Jumlah Pengurang 4.327.609 3.004.878 2.738.130 2.726.171
Jumlah Penghasilan Neto 43.324.503 30.117.857 27.700.835 27.473.619
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 9 bulan 9 bulan 9 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 43.324.503 40.157.143 36.934.446 36.631.491
PTKP 24.300.000 30.375.000 24.300.000 30.375.000
PKP 19.024.503 9.782.143 12.634.446 6.256.491
PPh 21 Terutang 951.200 366.825 473.775 234.600 Sumber: Data yang Diolah
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
97
Tabel V.4 (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Giyono Heri Tri
Cahyono, A.Md.
Gaji Pokok 31.262.100 19.865.400
Gaji Ke 13 2.688.300 2.302.200
Tunjangan Istri 3.395.040 2.216.760
Tunjangan Anak 679.008 886.704
Jumlah Gaji dan Tunjangan 38.024.448 25.271.064
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 2.370.000 1.830.000
Tunjangan Struktural/ Fungsional 0 0
Tunjangan Beras 2.511.360 2.511.360
Tunjangan Khusus 556.650 217.838
Jumlah Penghasilan Bruto 43.462.458 29.830.262
Biaya Jabatan 2.173.123 1.491.513
Iuran Pensiun 1.806.161 1.200.376
Jumlah Pengurang 3.979.284 2.691.889
Jumlah Penghasilan Neto 39.483.174 27.138.373
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 9 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 39.483.174 36.184.497
PTKP 28.350.000 30.375.000
PKP 11.133.174 5.809.497
PPh 21 Terutang 556.650 217.838 Sumber: Data yang Diolah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
98
b. Melakukan perbandingan hasil penghitungan pemotongan PPh Pasal
21 yang dilakukan oleh DPKAD Kabupaten Sleman dengan
penghitungan yang dilakukan oleh penulis yang mengacu pada
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 bagi
Pegawai Negeri Sipil. Berikut perbandingan hasil penghitungan
pemotongan PPh Pasal 21 dapat dilihat pada Tabel V.5 di bawah ini:
Tabel V.5 Data Perbandingan Hasil Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21
(dalam Rupiah)
No.
Nama Pegawai
Penghitungan
Pemotongan
PPh Pasal 21
Oleh DPKAD
Kabupaten
Sleman
Penghitungan
Pemotongan
PPh Pasal 21
Oleh Penulis
Selisih
1. Dra. Rini Murti Lestari, M.M., Akt. 1.391.950 1.391.950 0
2. Sri Murni Rahayu, S.H., M.M. 375.658 375.658 0
3. Dra. Mae Rusmi Suryaningsih, M.T. 1.912.600 1.912.600 0
4. Drs. Suhardi 1.107.200 1.107.200 0
5. Dwi Apriyanti, S.E. 1.607.550 1.607.550 0
6. An. Nunik Haryati, S.Sos. 1.489.350 1.489.350 0
7. Anis Purwanti, S.Pd. 1.458.950 1.458.950 0
8. Harmi Sri Lestari, B.A. 1.147.450 1.147.450 0
9. Tin Ibriz Fana, S.E. 806.250 806.250 0
10. Endah Hendriyani 1.195.050 1.195.050 0
11. Dwi Nugroho, S.E. 445.150 445.150 0
12. Titik Lestari 543.950 543.950 0
13. Istiarwanti 362.300 362.300 0
14. Ibnu Hikam 60.550 60.550 0
15. Aisyah Inayati Suryani, S.E. 1.803.750 1.803.750 0
16. Wijayasari, S.E., M.M. 878.550 878.550 0
17. Siti Nurjannah Kusumaningsih 1.201.700 1.201.700 0
18. Irawati Palupi Dewi, S.E. 1.000.750 1.000.750 0
19. Ahmad Sudarsana, S.E., Akt. 724.400 724.400 0
20. Uswatun Khasanah, S.E. 819.300 819.300 0 Sumber: Data yang Diolah
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
99
Tabel V.5 (Lanjutan)
No.
Nama Pegawai
Penghitungan
Pemotongan
PPh Pasal 21
Oleh DPKAD
Kabupaten
Sleman
Penghitungan
Pemotongan
PPh Pasal 21
Oleh Penulis
Selisih
21. Rumiyati, S.I.P. 965.900 965.900 0
22. Triningsih, S.E. 806.250 806.250 0
23. Nurul Kasyati, A.Md. 793.900 793.900 0
24. Nisa Fidyati, S.E. 764.050 764.050 0
25. Agus Wahyu Arimindarko 641.950 641.950 0
26. Drs. Ibnu Pujarto 672.300 672.300 0
27. Sumali, S.E. 625.350 625.350 0
28. Suwaryanti, S.E. 951.200 951.200 0
29. Heru Kristyawan, A.Md. 645.200 645.200 0
30. Tri Sunarti 956.000 956.000 0
31. Marlina 543.950 543.950 0
32. V. Vika Adyandari, S.E. 282.550 282.550 0
33. Edi Suryono 574.500 574.500 0
34. Agus Hidayatno, S.S.T. 366.400 366.400 0
35. Dhian Astuti, S.E. 199.500 199.500 0
36. Supraptitiyati 808.700 808.700 0
37. Dra. Nurlaela Dimyati, M.M. 1.992.450 1.992.450 0
38. Dewi Pratika Damayanti, S.E. 964.900 964.900 0
39. Widodo, A.P., M.T. 975.850 975.850 0
40. Herni Margiyanti, S.Sos. 1.211.450 1.211.450 0
41. Esti Listyowati, S.E. 614.100 614.100 0
42. Estiyani 1.185.900 1.185.900 0
43. Tri Riswanti 1.075.350 1.075.350 0
44. Sarwoko, S.H., S.E. 570.850 570.850 0
45. Dini Nurul Hayati, S.E. 533.650 533.650 0
46. Sumiyarsih, S.E. 884.900 884.900 0
47. Tutut Hermayati, S.E. 951.200 951.200 0
48. Tri Yuli Setyowati 516.750 516.750 0
49. Haryanti 508.900 508.900 0
50. Sumariyo 819.850 819.850 0
51. Ekowati, S.H. 718.250 718.250 0
52. Rusmanto 495.000 495.000 0
53. Agus Suyanta 101.050 101.050 0
54. Triyas Radiyana 60.550 60.550 0 Sumber: Data yang Diolah
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
100
Tabel V.5 (Lanjutan)
No.
Nama Pegawai
Penghitungan
Pemotongan
PPh Pasal 21
Oleh DPKAD
Kabupaten
Sleman
Penghitungan
Pemotongan
PPh Pasal 21
Oleh Penulis
Selisih
55. Tukimin 343.650 343.650 0
56. Eka Priastana Putra, S.E. 1.363.900 1.363.900 0
57. Dra. Kustrini 1.693.600 1.693.600 0
58. Sri Wahyuningsih, B.Sc. 1.617.450 1.617.450 0
59. Sri Suryanti, S.E. 835.700 835.700 0
60. Emiwati Yuniatun, B.A. 893.950 893.950 0
61. Rokhaniatun 782.550 782.550 0
62 Pujo Widodo, S.I.P. 782.400 782.400 0
63 Witanta, S.E. 646.450 646.450 0
64 Niken Widayatsih, S.E. 464.700 464.700 0
65 Prasetya Sanjaya, S.E. 487.350 487.350 0
66 Lestari Wiyono, S.E. 632.300 632.300 0
67 Kari Dwi Setyaningsih, A.Md. 543.950 543.950 0
68 Lina Iswandari, S.E. 467.450 467.450 0
69 F. Wiwik Herdiyanti, S.E. 815.650 815.650 0
70 Handi Sukmono, A.Md. 329.500 329.500 0
71 Listiyani Natalia, A.Md. 149.800 149.800 0
72 Sumadi, S.T. 789.200 789.200 0
73 Suroto, S.Sos. 670.900 670.900 0
74 Suaptopo, S.Sos. 1.165.550 1.165.550 0
75 Bambang Suryanto 899.400 899.400 0
76 Widowati Handayaningsih 1.149.550 1.149.550 0
77 M. Andi Purwoko, S.E. 347.150 347.150 0
78 Dwi Sukatmo 177.850 177.850 0
79 Mokhamad Aziz 148.300 148.300 0
80 Sarah Waluyo, S.H. 1.463.000 1.463.000 0
81 Ruling Yuliyanto, S.Sos. 612.450 612.450 0
82 Doni Setiawan Hamiseno, S.T. 348.900 348.900 0
83 Sardi 461.888 461.888 0
84 Wilandari Widijatiningsih, A.Md. 951.200 951.200 0
85 Sarjana Heri Prasetya, S.T.P. 366.825 366.825 0
86 Tista Yudhariani 473.775 473.775 0
87 Robertus Esthi Raharja 234.600 234.600 0
88 Giyono 556.650 556.650 0
89 Heri Tri Cahyono, A.Md. 217.838 217.838 0 Sumber: Data yang Diolah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
101
c. Dari hasil penghitungan dan perbandingan tersebut, kemudian penulis
melakukan langkah evaluasi selanjutnya yaitu sebagai berikut:
1) Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
Berdasarkan data yang diperoleh penulis secara tahunan dalam
penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 belum tepat dan sesuai
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
31/PJ/2012, dikarenakan dalam penghitungan pada Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 dilakukan secara
masa atau secara bulanan.
2) Penghitungan penghasilan bruto
Penghitungan penghasilan bruto yang dilakukan oleh DPKAD
Kabupaten Sleman yaitu, gaji pokok pegawai ditambah dengan
tunjangan istri dan tunjangan anak ditambah tunjangan beras,
tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan struktural/fungsional,
tunjangan beras, dan tunjangan khusus.
3) Penghitungan biaya jabatan
Penghitungan biaya jabatan yang dilakukan oleh DPKAD
Kabupaten Sleman yaitu, jumlah penghasilan bruto dikalikan
dengan 5%.
4) Penghitungan iuran pensiun
Penghitungan iuran pesiun yang dilakukan oleh DPKAD
Kabupaten Sleman yaitu, jumlah gaji dan tunjangan keluarga
dikalikan dengan 4,75%.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
102
5) Penghitungan penghasilan neto
Penghitungan penghasilan neto yang dilakukan oleh DPKAD
Kabupaten Sleman yaitu, penghasilan bruto dikurangi dengan
biaya jabatan dan iuran pensiun.
6) Penghitungan penghasilan tidak kena pajak
Penghitungan penghasilan tidak kena pajak yang dilakukan oleh
DPKAD Kabupaten Sleman yaitu, sebesar Rp24.300.000,00 untuk
diri Wajib Pajak, ditambah sebesar Rp2.025.000,00 untuk Wajib
Pajak yang kawin, ditambah sebesar Rp2.025.000,00 untuk
tanggungan Wajib Pajak paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap
keluarga.
7) Penghitungan penghasilan kena pajak
Penghitungan penghasilan kena pajak yang dilakukan oleh
DPKAD Kabupaten Sleman yaitu, penghasilan neto dikurangi
dengan penghasilan tidak kena pajak.
8) Penghitungan pajak terutang
Penghitungan pajak terutang yang dilakukan oleh DPKAD
Kabupaten Sleman yaitu, penghasilan kena pajak dikalikan dengan
tarif pemotongan pajak. Penghitungan pajak terutang yaitu,
penghasilan kena pajak kurang dari atau sama dengan
Rp50.000.000,00 dikenai tarif pemotongan pajak sebesar 5%,
penghasilan kena pajak di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan
Rp250.000.000,00 dikenai tarif pemotongan pajak sebesar 15%,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
103
penghasilan kena pajak di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan
Rp500.000.000,00 dikenai tarif pemotongan pajak sebesar 25%,
penghasilan kena pajak di atas Rp500.000.000,00 dikenai tarif
pemotongan pajak sebesar 30%.
2. Mengevaluasi Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21
a. Melakukan evaluasi pengisian SSP yang dilakukan oleh DPKAD
Kabupaten Sleman dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-31/PJ/2012 bagi Pegawai Negeri Sipil. Berikut petunjuk
pengisian SSP dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel V.6 Petunjuk Pengisian Surat Setoran Pajak
NPWP Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki
wajib pajak.
Nama WP Diisi dengan Nama Wajib Pajak.
Alamat WP Diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Surat
Keterangan Terdaftar (SKT).
Catatan: Bagi WP yang belum memiliki NPWP
1. NPWP diisi:
a. Untuk WP berbentuk Badan Usaha diisi dengan 01.000.000.0-XXX.000
b. Untuk WP Orang Pribadi diisi dengan 04.000.000.0-XXX.000
2. XXX diisi dengan Nomor Kode KPP domisili pembayar pajak.
Nama dan alamat diisi dengan lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk
(KTP) atau identitas lain yang sah.
NOP Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak berdasarkan Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPT) Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB).
Alamat
Objek Pajak
Diisi sesuai dengan alamat tempat Objek Pajak berada berdasarkan
SPPT.
Catatan: diisi hanya apabila terdapat transaksi yang terkait dengan tanah dan/atau
bangunan yaitu transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan
kegiatan membangun sendiri.
Kode Akun
Pajak
Diisi dengan angka Akun Pajak sebagaimana dalam lampiran II
untuk setiap Akun Pajak yang akan dibayar atau disetor. Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
104
Tabel V.6 (Lanjutan)
Kode Jenis
Setoran
Diisi dengan angka dalam kolom “Kode Jenis Setoran”
sebagaimana dalam lampiran II untuk setiap jenis setoran pajak
yang akan dibayar atau disetor.
Catatan: kedua kode tersebut harus diisi dengan benar dan lengkap agar
kewajiban perpajakan yang telah dibayar dapat diadministrasikan dengan tepat.
Uraian
Pembayaran
Diisi dengan uraian dalam kolom “Jenis Setoran” yang berkenaan
dengan Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran.
Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi pengalihan hak
atas tanah dan bangunan, dilengkapi dengan nama pembeli.
Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi persewaan tanah
dan bangunan yang disetor oleh yang menyewakan, dilengkapi
dengan nama penyewa.
Masa Pajak Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom Masa
Pajak untuk Masa Pajak yang dibayar atau disetor. Pembayaran
atau penyetoran untuk lebih dari satu Masa Pajak dilakukan
dengan menggunakan satu SSP untuk setiap Masa Pajak.
Untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, dapat menyetorkan
PPh Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak dalam satu SSP.
Tahun Pajak Diisi tahun terutangnya pajak.
Nomor
Ketetapan
Diisi Nomor Ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak
(SKPKB dan SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP) hanya
apabila SSP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang
kurang dibayar/disetor berdasarkan surat ketetapan pajak, STP,
atau putusan lain.
Jumlah
Pembayaran
Diisi dengan amgka jumlah pajak yang dibayar/disetor dalam
rupiah penuh. Pembayaran pajak dengan menggunakan mata uang
Dollar Amerika Serikat (bagi WP yang diwajibkan melakukan
pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat), diisi
lengkap sampai dengan sen.
Terbilang Diisi jumlah pajak yang dibayar/disetor dengan huruf latin dan
menggunakan bahasa Indonesia.
Diterima
oleh Kantor
Penerima
Pembayaran
Diisi tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh Kantor
Penerima Pembayaran, tanda tangan, dan nama jelas petugas
penerima pembayaran atau setoran, serta cap/stempel Kantor
Penerima Pembayaran.
Wajib Pajak Diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda
tangan, dan nama jelas Wajib Pajak serta stempel usaha.
Ruang
Validasi
Kantor
Penerima
Pembayaran
Diisi Nomor Transaksi Penerima Negara (NTPN) dan Nomor
Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Penerima Negara
(NTPN) dan Nomor Transaksi Pos (NTP) oleh Kantor Penerima
Pembayaran.
Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
105
Sebagai contoh, penulis akan mengevaluasi sampel SSP untuk Masa
Pajak Desember 2014. Pengisian SSP dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel V.7 Pengisian Surat Setoran Pajak Oleh DPKAD Kabupaten Sleman
NPWP Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki
oleh DPKAD Kabupaten Sleman yaitu 00.015.225.6.542.000
Nama WP Diisi dengan Nama Wajib Pajak yaitu DPKAD Sleman.
Alamat WP Diisi dengan alamat DPKAD Kabupaten Sleman yaitu Jalan
Parasamya Beran Tridadi Sleman.
NOP Tidak diisi karena kolom ini hanya diisi apabila terdapat transaksi
yang terkait dengan tanah dan/atau bangunan yaitu transaksi
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan kegiatan
membangun sendiri.
Alamat
Objek Pajak
Tidak diisi karena kolom ini hanya diisi apabila terdapat transaksi
yang terkait dengan tanah dan/atau bangunan yaitu transaksi
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan kegiatan
membangun sendiri.
Kode Akun
Pajak
Diisi dengan 411121 yaitu angka yang menunjukkan Akun Pajak
yang akan dibayar/disetor.
Kode Jenis
Setoran
Diisi dengan angka 100 yaitu angka yang menunjukkan
pembayaran pajak yang masih harus dibayar/disetor yang
tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21.
Uraian
Pembayaran
Diisi dengan uraian pembayaran “Pajak Penghasilan Pasal 21”
yang berkenaan dengan Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran.
Masa Pajak Diisi dengan memberi tanda silang pada kolom Masa Pajak
“Desember.”
Tahun
Pajak
Diisi dengan Tahun Pajak “2014” yang merupakan tahun
terutangnya pajak.
Nomor
Ketetapan
Tidak diisi karena SSP yang diambil sebagai sampel tidak
digunakan untuk membayar pajak yang kurang dibayar/disetor
berdasarkan surat ketetapan pajak, STP, atau putusan lain.
Jumlah
Pembayaran
Diisi dengan angka Rp1.046.405.424,00 yang merupakan jumlah
pajak yang harus dibayar/disetor.
Terbilang Diisi dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia yaitu
“satu milyar empat puluh enam juta empat ratus lima ribu empat
ratus dua puluh empat rupiah.”
Diterima
oleh Kantor
Penerima
Pembayaran
Diisi dengan tanggal 2 Desember 2014 yang merupakan tanggal
penerimaan pembayaran oleh Kantor Penerima Pembayaran,
ditandatangani oleh Anggi Riefna S. yang merupakan petugas
penerima pembayaran, dan cap Bank BPD DIY Cabang Sleman
yang merupakan Kantor Penerima Pembayaran. Sumber: DPKAD Kabupaten Sleman
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
106
Tabel V.7 (Lanjutan)
Wajib Pajak Diisi dengan tempat dan tanggal pembayaran yaitu di Sleman pada
tanggal 28 November 2014 dan ditandatangani oleh Aisyah
Inayati Suryani, S.E., M.Si Kepala Bidang Belanja dan dicap
stempel DPKAD Kabupaten Sleman.
Ruang
Validasi
Kantor
Penerima
Pembayaran
Tidak diisi, seharusnya kolom ini diisi dengan NTPN dan NTB
oleh Kantor Penerima Pembayaran. Berdasarkan sampel data yang
diperoleh, maka didalam SSP untuk Masa Pajak Desember 2014
pada kolom Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran diisi
dengan NTPN yaitu 0412130415151205 dan NTB yaitu
000000437463. Sumber: DPKAD Kabupaten Sleman
b. Melakukan evaluasi tempat dan waktu penyetoran Pajak yang
dilakukan oleh DPKAD Kabupaten Sleman, tempat penyetoran
menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012
yaitu di Kantor Pos atau Bank lain yang telah ditunjuk oleh Menteri
Keuangan dan penyetoran pajak tidak lebih dari tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya. Berikut tabel waktu dan tempat penyetoran pajak
oleh DPKAD Kabupaten Sleman:
Tabel V.8 Waktu dan Tempat Penyetoran SSP Oleh DPKAD Kabupaten Sleman
No. Masa Pajak Waktu Penyetoran Tempat Penyetoran
1. Januari 3 Februari 2014 Bank BPD DIY Cabang Sleman
2. Februari 3 Maret 2014 Bank BPD DIY Cabang Sleman
3. Maret 2 April 2014 Bank BPD DIY Cabang Sleman
4. April 2 Mei 2014 Bank BPD DIY Cabang Sleman
5. Mei 2 Juni 2014 Bank BPD DIY Cabang Sleman
6. Juni 2 Juli 2014 Bank BPD DIY Cabang Sleman
7. Juli 4 Agustus 2014 Bank BPD DIY Cabang Sleman
8. Agustus 2 September 2014 Bank BPD DIY Cabang Sleman
9. September 2 Oktober 2014 Bank BPD DIY Cabang Sleman
10. Oktober 3 November 2014 Bank BPD DIY Cabang Sleman
11. November 1 Desember 2014 Bank BPD DIY Cabang Sleman
12. Desember 2 Desember 2014 Bank BPD DIY Cabang Sleman Sumber: DPKAD Kabupaten Sleman
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
107
Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa DPKAD Kabupaten Sleman
telah melakukan penyetoran pajak tidak lebih dari tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya, dan tempat penyetoran pajak di Bank
BPD DIY Cabang Sleman yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan
selain Kantor Pos.
c. Langkah selanjutnya setelah mengetahui data-data yang disajikan di
atas tersebut, penulis mengevaluasi apakah penyetoran pajak oleh
DPKAD Kabupaten Sleman telah tepat dan sesuai dengan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012, berikut langkahnya:
1) Penyetoran pajak oleh DPKAD Kabupaten Sleman telah tepat
dalam pingisan SSP dan tepat dalam penulisan SSP.
2) DPKAD Kabupaten Sleman telah sesuai dalam melakukan
penyetoran pajak yaitu menggunakan Surat Setoran Pajak.
3) Pengisian SSP oleh DPKAD Kabupaten Sleman telah benar,
lengkap, dan jelas.
4) Penyetoran pajak oleh DPKAD Kabupaten Sleman dilakukan di
Bank BPD DIY Cabang Sleman yang ditunjuk oleh Menteri
Keuangan sebagai Kantor Penerima Pembayaran.
5) Penyetoran pajak oleh DPKAD Kabupaten Sleman telah sesuai
pada batas yg telah ditentukan yaitu tidak lebih dari tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
108
3. Mengevaluasi Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21
Pada tahap ini penulis tidak dapat mengevaluasi pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh DPKAD Kabupaten Sleman
pada Masa Pajak Januari 2014 hingga Desember 2014 dikarenakan terjadi
kebijakan baru tentang pelaporan pajak yang harus menggunakan e-SPT.
Pada saat penggunaan e-SPT, ada beberapa pegawai DPKAD Kabupaten
Sleman yang tidak memiliki NPWP oleh karena itu DPKAD Kabupaten
Sleman tidak dapat menggunakan e-SPT sebagai kebijakan baru dalam
pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.
DPKAD Kabupaten Sleman juga tidak melaporakan Pajak
Penghasilan Pasal 21 secara manual yang menggunakan formulir kertas
pada Masa Pajak Januari 2014 hingga Desember 2014 dan belum ada
pemberitahuan lebih lanjut mengenai permasalahan yang menyangkut
tentang hal ini dari pihak perpajakan yang berwenang.
C. Pembahasan
Pembahasan tentang penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan DPKAD
Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:
1. Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
Berdasarkan data yang diperoleh penulis secara tahunan dalam
penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 belum tepat dan sesuai dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012, dikarenakan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
109
dalam penghitungan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
31/PJ/2012 dilakukan secara masa atau secara bulanan.
Penghitungan penghasilan bruto yang dilakukan oleh DPKAD
Kabupaten Sleman telah tepat yaitu, gaji pokok pegawai ditambah dengan
tunjangan istri dan tunjangan anak ditambah tunjangan beras, tunjangan
perbaikan penghasilan, tunjangan struktural/fungsional, tunjangan beras,
dan tunjangan khusus. Penghitungan biaya jabatan dan iuran pensiun yang
dilakukan oleh DPKAD Kabupaten Sleman yaitu, penghitungan biaya
jabatan adalah jumlah penghasilan bruto dikalikan dengan 5% dan
penghitungan iuran pensiun adalah jumlah gaji dan tunjangan keluarga
dikalikan dengan 4,75%.
Penghitungan penghasilan neto yang dilakukan oleh DPKAD
Kabupaten Sleman yaitu, penghasilan bruto dikurangi dengan biaya
jabatan dan iuran pensiun. Penghitungan penghasilan tidak kena pajak
yang dilakukan oleh DPKAD Kabupaten Sleman yaitu, sebesar
Rp24.300.000,00 untuk diri Wajib Pajak, ditambah sebesar
Rp2.025.000,00 untuk Wajib Pajak yang kawin, ditambah sebesar
Rp2.025.000,00 untuk tanggungan Wajib Pajak paling banyak 3 (tiga)
orang untuk setiap keluarga.
Penghitungan penghasilan kena pajak yang dilakukan oleh
DPKAD Kabupaten Sleman yaitu, penghasilan neto dikurangi dengan
penghasilan tidak kena pajak. Penghitungan pajak terutang yang
dilakukan oleh DPKAD Kabupaten Sleman yaitu, penghasilan kena pajak
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
110
dikalikan dengan tarif pemotongan pajak. Penghitungan pajak terutang
yaitu, penghasilan kena pajak kurang dari atau sama dengan
Rp50.000.000,00 dikenai tarif pemotongan pajak sebesar 5%, penghasilan
kena pajak di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00
dikenai tarif pemotongan pajak sebesar 15%, penghasilan kena pajak di
atas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 dikenai tarif
pemotongan pajak sebesar 25%, penghasilan kena pajak di atas
Rp500.000.000,00 dikenai tarif pemotongan pajak sebesar 30%.
2. Evaluasi Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21
Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan DPKAD
Kabupaten Sleman telah tepat dan sesuai dengan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012. Berdasarkan pengamatan pada
Surat Setoran Pajak untuk Masa Pajak Januari-Desember 2014, DPKAD
Kabupaten Sleman telah melakukan pengisian dan penulisan SSP dengan
tepat dan pengisian yang dilakukan oleh DPKAD Kabupaten Sleman
telah benar, lengkap, dan jelas. Selain itu, Pajak Penghasilan Pasal 21
telah disetorkan ke Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yaitu
DPKAD Kabupaten Sleman menyetorkan ke Bank BPD DIY Cabang
Sleman dan disetorkan tepat waktu yaitu tidak lebih dari tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya.
3. Evaluasi Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21
Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan DPKAD
Kabupaten Sleman belum dapat melaporkan Masa Pajak Januari 2014
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
111
hingga Desember 2014 dikarenakan terjadi kebijakan baru tentang
pelaporan pajak yang harus menggunakan e-SPT.
Pada saat penggunaan e-SPT, ada beberapa pegawai DPKAD
Kabupaten Sleman tidak memiliki NPWP oleh karena itu DPKAD
Kabupaten Sleman tidak dapat menggunakan e-SPT sebagai kebijakan
baru dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. DPKAD Kabupaten
Sleman juga tidak melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara manual
yang menggunakan formulir kertas pada Masa Pajak Januari 2014 hingga
Desember 2014 dan belum ada pemberitahuan lebih lanjut mengenai
permasalahan yang menyangkut tentang hal ini dari pihak perpajakan
yang berwenang.
Konsekuensinya sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (UU KUP) bahwa DPKAD Kabupaten Sleman
dapat dikenakan sanksi antara lain dikenakan denda sebesar
Rp100.000,00 sesuai Pasal 7 ayat (1) UU KUP terkait SPT yang tidak
disampaikan sesuai batas waktu penyampaian SPT yaitu tidak lebih dari
tanggal 20 (dua puluh) bulan takwin berikutnya atau batas waktu
penyampaian perpanjangan SPT dan sanksi kenaikan 50% (lima puluh
persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu
Tahun Pajak serta sanksi kenaikan 100% (seratus persen) dari Pajak
Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut,
tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau
kurang disetor sesuai Pasal 13 ayat (1) huruf b UU KUP terkait SPT tidak
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
112
disampaikan dalam jangka waktu penyampaian SPT dan setelah ditegur
secara tertulis SPT tetap tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
113
BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan
pada DPKAD Kabupaten Sleman, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:
1. Penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan data yang diperoleh
penulis secara tahunan, dalam penghitungan PPh Pasal 21 belum tepat
dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
31/PJ/2012, dikarenakan dalam penghitungan pada Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 dilakukan secara masa atau secara
bulanan.
2. DPKAD Kabupaten Sleman dalam melakukan penyetoran PPh Pasal 21
telah menerapkan sepenuhnya pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-31/PJ/2012. Item-item yang telah tepat dan sesuai antara
lain:
a. DPKAD Kabupaten Sleman menggunakan SSP sebagai penyetoran
PPh Pasal 21.
b. Dalam penyetoran pajak, DPKAD Kabupaten Sleman telah tepat
dalam pingisian dan penulisan SSP.
c. Pengisian SSP yang dilakukan DPKAD Kabupaten Sleman telah
benar, lengkap, dan jelas.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
114
d. DPKAD Kabupaten Sleman dalam penyetoran PPh Pasal 21
dilakukan di Bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
e. DPKAD Kabupaten Sleman menyetorkan PPh Pasal 21 sudah tepat
waktu yaitu tidak lebih dari tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
3. DPKAD Kabupaten Sleman dalam melakukan pelaporan PPh Pasal 21
belum dapat melaporkan Masa Pajak Januari 2014 hingga Desember 2014
dikarenakan terjadi kebijakan baru tentang pelaporan pajak yang harus
menggunakan e-SPT. Pada saat penggunaan e-SPT, ada beberapa pegawai
DPKAD Kabupaten Sleman yang tidak memiliki NPWP oleh karena itu
DPKAD Kabupaten Sleman tidak dapat menggunakan e-SPT sebagai
kebijakan baru dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. DPKAD
Kabupaten Sleman juga tidak melaporakan Pajak Penghasilan Pasal 21
secara manual yang menggunakan formulir kertas pada Masa Pajak
Januari 2014 hingga Desember 2014 dan belum ada pemberitahuan lebih
lanjut mengenai permasalahan yang menyangkut tentang hal ini dari
pihak perpajakan yang berwenang.
B. Keterbatasan Penelitian
Penulis tidak dapat mengetahui rincian data mengenai gaji pokok,
tunjangan, biaya, iuran, dan bonus yang diterima pegawai untuk setiap
bulannya. Penulis juga tidak dapat mengetahui rincian penghitungan
pemotongan PPh Pasal 21 untuk setiap bulannya selama tahun 2014. Untuk
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
115
mengantisipasi hal tersebut penulis menggunakan rincian selama 1 (satu)
tahun pajak.
Data yang didapatkan penulis untuk penyetoran PPh Pasal 21 hanya 1
(satu) sampel saja yaitu pada Masa Pajak Desember 2014, sehingga pada
Masa Pajak Januari 2014 hingga November 2014 penulis hanya dapat
mengamati di DPKAD Kabupaten Sleman.
C. Saran
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka ada
beberapa saran yang diharapkan akan memberikan manfaat:
1. Bagi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman
Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi
dalam melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil, serta diharapkan
DPKAD Kabupaten Sleman harus lebih tanggap dalam masalah pelaporan
pajak yang terjadi pada kasus ini, sehingga DPKAD Kabupaten Sleman
tetap dapat melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21. Untuk masalah
pelaporan pajak, DPKAD Kabupaten Sleman dapat menerapkan peraturan
terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91/PMK.03/2015
tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas
Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat
Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
116
2. Bagi penelitian selanjutnya
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperoleh rincian data secara
lengkap baik dari segi penghitungan, penyetoran, maupun pelaporan
Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk meningkatkan keakuratan hasil
penelitian.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
117
DAFTAR PUSTAKA
Aryuna dan Putri. 2010. Analyzes The Change Of Income Tax Art 21/2008 About
Personal Tax Planning In One Of Indonesian State Owned Company
(Study At PT ”X” Persero). Universitas Negeri Jakarta, Jakarta.
Citra, Metta Vanna. 2012. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas
Karyawan (Studi Kasus Pada PT. Bumi Sriwijaya Abadi). Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi Multi Data, Palembang.
Lumintang, Tinangon, dan Elim. 2014. Evaluasi Perhitungan PPH Pasal 21
Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi
Utara). Universitas Sam Ratulangi, Manado.
Lusi, Veronika Lusiana. 2010. Evaluasi Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan
Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 (Studi Kasus Pada PT. Madu Baru
Yogyakarta). Skripsi. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
Saputro, Suhadak, dan Nuzula. 2012. The Evaluation Of Tax Planning On Income
Tax Article 21 By Using Gross-Up Method In Form Of Corporate Tax
Savings (Study At PT. PG Kebon Agung Malang Period Of 2009-2012).
Universitas Brawijaya, Malang.
Susan, Jeane. 2013. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi
Kasus Pada PT. Megasurya Nusalestari Manado). Universitas Sam
Ratulangi, Manado.
Utami, Agustina Ratna. 2012. Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal
21 (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan
Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul). Skripsi. Universitas Sanata
Dharma, Yogyakarta.
_______. 2014. Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2014 tentang
Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah.
_______. 20014. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014
tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.
_______. 2009. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009
tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
118
_______. 2012. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012
tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan
Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal
26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
_______. 2013. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013
tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisisan dan Penyampaian Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta
Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26.
_______. 2008. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang
Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan
dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan.
_______. 2010. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang
Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak,
Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran,
Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan
Penundaan Pembayaran Pajak.
_______. 2010. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang
Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara,
PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan
yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
_______. 2012. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang
Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
_______. 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan.
_______. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
119
LAMPIRAN
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
120
LAMPIRAN 1
Daftar Pertanyaan Wawancara
1. Pegawai
a. Berapa jumlah seluruh pegawai di instansi ini pada tahun 2014?
94 pegawai yang bekerja selama tahun 2014.
b. Berapa jumlah pegawai yang mulai bekerja dan berhenti bekerja di tahun
2014?
8 pegawai yang mulai bekerja dan berhenti bekerja pada tahun 2014.
c. Apakah seluruh pegawai di tahun 2014 sudah memiliki NPWP? Jika
belum, berapakah pegawai yang belum memiliki NPWP?
Belum, ada 5 pegawai yang belum memiliki NPWP.
d. Apakah terdapat karyawati kawin yang menunjukkan keterangan tertulis
dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang
menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh
penghasilan?
Tidak ada karyawati kawin yang menunjukkan keterangan tertulis pada
tahun 2014.
2. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21
a. Apakah instansi ini telah menerapkan penghitungan pemotongan PPh
Pasal 21 sesuai dengan peraturan yang berlaku pada tahun 2014? Jika
sudah, peraturan apa yang menjadi dasar penghitungan pemotongan PPh
Pasal 21?
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
121
Sudah, yang menjadi dasar adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-31/PJ/2012.
b. Tunjangan apa saja yang diberikan kepada seluruh pegawai?
Tunjangan istri, anak, beras, perbaikan penghasilan, struktural, dan
khusus.
c. Bagaimanakah aturan penghitungan biaya jabatan dan iuran pensiun yang
dilakukan oleh instansi ini?
Biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto dan iuran pensiun 4,75% dari
jumlah gaji dan tunjangan keluarga.
d. Bagaimana penghitungan PTKP bagi setiap pegawai?
Penghitungan PTKP telah sesuai dengan aturan yang terbaru.
e. Bagaimana penghitungan PPh Pasal 21 terutang bagi setiap pegawai?
Apakah tarif PPh Pasal 21 sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 (satu) huruf a
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008?
Penghitungan PPh Pasal 21 dan tarif pajak telah sesuai dangan
peraturan perpajakan.
3. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21
a. Bagaimana penyetoran PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh instansi ini?
Penyetoran pajak menggunakan SSP dan disetorkan melalui Bank BPD.
b. Apakah penyetoran PPh Pasal 21 tepat sebelum batas waktu yang telah
ditentukan atau tidak dan dikenai sanksi atau tidak terkait keterlambatan
penyetoran pajak penghasilan?
Penyetoran pajak tidak pernah terlambat.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
122
c. Bagaimana pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh instansi ini?
Pelaporan pajak di tahun 2014 tidak bisa dikarenakan menggunakan e-
SPT yang harus diisi secara lengkap seperti NPWP pegawai, tetapi tidak
semua pegawai yang memiliki NPWP, jadi pelaporan pajak di tahun 2014
tidak bisa dikarenakan hal tersebut. Untuk tahun sebelumnya yaitu tahun
2013 sebagai pelaporan pajaknya menggunakan SPT.
d. Apakah pelaporan PPh Pasal 21 tepat sebelum batas waktu yang telah
ditentukan atau tidak dan dikenai sanksi atau tidak terkait keterlambatan
pelaporan pajak penghasilan?
Pelaporan pajak di tahun 2014 tidak bisa tetapi untuk tahun sebelumnya
yaitu tahun 2013 penyetoran pajak tidak pernah terlambat.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
123
LAMPIRAN 2
Tabel 1. Data Diri Pegawai DPKAD Kabupaten Sleman
No. Nama Pegawai NPWP Pegawai Jabatan Pegawai JK STATUS JT PTKP
1. Dra. Rini Murti
Lestari, M.M., Akt. 59.745.882.7.544.000 Kepala Dinas P TK 0 TK/0
2. Sri Murni Rahayu,
S.H., M.M. 59.745.851.2.541.000 Sekretaris Dinas P K 2 TK/0
3. Dra. Mae Rusmi
Suryaningsih, M.T. 59.745.900.7.541.000 Sekretaris Dinas P K 1 TK/0
4. Drs. Suhardi 07.829.131.7.525.000 Kasubbag Perencanaan
dan Evaluasi L K 2 K/2
5. Dwi Apriyanti,
S.E. 47.324.201.4.542.000 Kasubbag Keuangan P K 0 TK/0
6. An. Nunik Haryati,
S.Sos. 68.219.990.6.542.000
Kasubbag Umum dan
Kepegawaian P K 2 TK/0
7. Anis Purwanti,
S.Pd. 69.608.851.7.542.000 Arsiparis P K 2 TK/0
8. Harmi Sri Lestari,
B.A. 59.745.866.0.542.000 Staf Subbag Keuangan P K 0 TK/0
9. Tin Ibriz Fana,
S.E. 59.745.897.5.542.000 Staf Subbag Keuangan P K 2 TK/0
10. Endah Hendriyani 59.745.890.0.541.000 Staf Subbag Keuangan P K 1 TK/0
11. Dwi Nugroho, S.E. 68.219.993.0.542.000
Staf Subbag
Perencanaan dan
Evaluasi
L K 2 K/2
12. Titik Lestari 59.745.885.0.542.000 Staf Subbag Keuangan P TK 0 TK/0
13. Istiarwanti 59.745.887.6.542.000 Staf Subbag Umum
dan Kepegawaian P TK 0 TK/0
14. Ibnu Hikam 79.218.240.4.722.000 Staf Subbag Umum
dan Kepegawaian L K 2 K/2
15. Hartoyo - Staf Subbag Umum
dan Kepegawaian L K 1 K/1
16. Joko Purnomo - Staf Subbag Umum
dan Kepegawaian L K 1 K/1
17. V. Lili Rismiyanto - Staf Subbag Umum
dan Kepegawaian L K 2 K/2
18. Aisyah Inayati
Suryani, S.E. 59.745.860.3.541.000 Kepala Bidang Belanja P K 2 TK/0
19. Wijayasari, S.E.,
M.M. 59.745.847.0.542.000
Ka. Sie.
Perbendaharaan P TK 0 TK/0
Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman Tahun 2014
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
124
Tabel 1. Lanjutan
No. Nama Pegawai NPWP Pegawai Jabatan Pegawai JK STATUS JT PTKP
20. Siti Nurjannah
Kusumaningsih 24.538.705.5.542.000
Ka. Sie. Analisis
Investasi P K 2 TK/0
21. Irawati Palupi
Dewi, S.E. 68.218.612.7.542.000 Ka. Sie. Anggaran P K 0 TK/0
22. Ahmad Sudarsana,
S.E., Akt. 09.735.545.7.542.000
Staf Seksi
Perbendaharaan L K 2 K/2
23. Uswatun
Khasanah, S.E. 24.066.336.9.542.001
Staf Seksi Analisis
Investasi P K 0 TK/0
24. Rumiyati, S.I.P. 59.745.863.7.542.000 Staf Seksi
Perbendaharaan P K 1 TK/0
25. Triningsih, S.E. 59.745.854.6.542.000 Staf Seksi Anggaran P K 2 TK/0
26. Nurul Kasyati,
A.Md. 59.745.862.9.542.000
Staf Seksi
Perbendaharaan P TK 1 TK/0
27. Nisa Fidyati, S.E. 59.745.861.1.542.000 Staf Seksi
Perbendaharaan P K 2 TK/0
28. Agus Wahyu
Arimindarko 59.745.869.4.541.000
Staf Seksi
Perbendaharaan L K 2 K/2
29. Drs. Ibnu Pujarto 59.745.857.9.542.000 Staf Seksi Anggaran L K 1 K/1
30. Sumali, S.E. 59.745.855.3.542.000 Staf Seksi Anggaran L K 2 K/2
31. Suwaryanti, S.E. 59.745.856.1.542.000 Staf Seksi Anggaran P K 2 TK/0
32. Heru Kristyawan,
A.Md. 59.745.858.7.542.000 Staf Seksi Anggaran L K 0 K/0
33. Tri Sunarti 59.745.870.2.543.000 Staf Seksi
Perbendaharaan P K 2 TK/0
34. Marlina 59.745.864,5.542.000 Staf Seksi
Perbendaharaan P TK 0 TK/0
35. V. Vika Adyandari,
S.E. 69.661.107.8.542.000
Staf Seksi Analisis
Investasi P TK 0 TK/0
36. Edi Suryono 59.745.871.0.542.000 Staf Seksi
Perbendaharaan L K 1 K/1
37. Agus Hidayatno,
S.S.T. 48.312.571.2.411.000 Staf Seksi Anggaran L K 1 K/1
38. Dhian Astuti, S.E. 57.823.315.7.724.000 Staf Seksi
Perbendaharaan P TK 0 TK/0
39. Supraptitiyati 59.745.865.2.542.000 Staf Seksi
Perbendaharaan P K 2 TK/0
40. Dra. Nurlaela
Dimyati, M.M. 59.745.880.1.542.000 Kepala Bidang Aset P K 1 TK/0
Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman Tahun 2014
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
125
Tabel 1. Lanjutan
No. Nama Pegawai NPWP Pegawai Jabatan Pegawai JK STATUS JT PTKP
41. Dewi Pratika
Damayanti, S.E. 59.745.908.0.542.000
Ka. Sie. Pemanfaatan
dan Pemel. Aset P TK 0 TK/0
42. Widodo, A.P.,
M.T. 59.745.907.2.542.000 Ka. Sie. Pengadaan L K 2 K/2
43. Herni Margiyanti,
S.Sos. 24.710.431.8.542.000
Ka. Sie. Pengawasan
dan Pengendalian Aset P K 2 TK/0
44. Esti Listyowati,
S.E. 59.745.914.8.542.000
Staf Seksi Pemanfaatan
dan Pemel. Aset P TK 0 TK/0
45. Estiyani 59.745.913.0.542.000 Staf Seksi Pemanfaatan
dan Pemel. Aset P K 0 TK/0
46. Tri Riswanti 59.745.911.4.542.000 Staf Seksi Pemanfaatan
dan Pemel. Aset P K 2 TK/0
47. Sarwoko, S.H.,
S.E. 47.281.704.8.542.000
Staf Seksi Pemanfaatan
dan Pemel. Aset L K 2 K/2
48. Dini Nurul Hayati,
S.E. 69.661.145.8.542.000
Staf Seksi Pengawasan
dan Pengendalian Aset P K 1 TK/0
49. Sumiyarsih, S.E. 59.745.918.9.542.000 Staf Seksi Pengawasan
dan Pengendalian Aset P K 1 TK/0
50. Tutut Hermayati,
S.E. 59.745.901.5.542.000 Staf Seksi Pengadaan P K 2 TK/0
51. Tri Yuli Setyowati 59.745.903.1.543.000 Staf Seksi Pengawasan
dan Pengendalian Aset P TK 0 TK/0
52. Haryanti 59.745.904.9.542.000 Staf Seksi Pengadaan P TK 0 TK/0
53. Sumariyo 59.745.906.4.542.000 Staf Seksi Pengadaan L K 1 K/1
54. Ekowati, S.H. 69.341.144.9.513.000 Staf Seksi Pengawasan
dan Pengendalian Aset P K 1 TK/0
55. Rusmanto 89.477.323.3.542.000 Staf Seksi Pemanfaatan
dan Pemel. Aset L K 1 K/1
56. Agus Suyanta 89.477.198.9.542.000 Staf Seksi Pemanfaatan
dan Pemel. Aset L K 1 K/1
57. Triyas Radiyana 89.477.195.5.542.000 Staf Seksi Pemanfaatan
dan Pemel. Aset L K 2 K/2
58. Tukimin 89.477.342.3.542.000 Staf Seksi Pemanfaatan
dan Pemel. Aset L K 0 K/0
59. Eka Priastana
Putra, S.E. 59.745.811.6.542.000
Kepala Bidang
Pembukuan dan
Pelaporan
L K 2 K/2
60. Dra. Kustrini 34.170.943.4.542.000 Ka. Sie. Pembukuan P K 1 TK/0
61. Sri Wahyuningsih,
B.Sc. 34.170.943.4.542.000 Ka. Sie. Verifikasi P K 1 TK/0
Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman Tahun 2014
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
126
Tabel 1. Lanjutan
No. Nama Pegawai NPWP Pegawai Jabatan Pegawai JK STATUS JT PTKP
62. Sri Suryanti, S.E. 59.745,837.1.542.000 Ka. Sie. Pelaporan P TK 0 TK/0
63. Emiwati Yuniatun,
B.A. 59.745.835.5.542.000 Staf Seksi Verifikasi P TK 0 TK/0
64. Rokhaniatun 59.745.838.9.542.000 Staf Seksi Verifikasi P TK 0 TK/0
65. Pujo Widodo,
S.I.P. 59.745.844.7.542.000 Staf Seksi Pembukuan L K 1 K/1
66. Witanta, S.E. 59.745.850.4.542.000 Staf Seksi Pelaporan L K 2 K/2
67. Niken W, S.E. 68.218.881.8.542.000 Staf Seksi Verifikasi P K 2 TK/0
68. Prasetya Sanjaya,
S.E. 59.745.848.8.542.000 Staf Seksi Pelaporan L K 2 K/2
69. Lestari W, S.E. 59.745.840.5.542.000 Staf Seksi Verifikasi L K 2 K/2
70. Kari Dwi S, A.Md. 59.745.849.6.542.000 Staf Seksi Pelaporan P TK 0 TK/0
71. Lina Iswandari,
S.E. 69.661.126.8.542.000 Staf Seksi Pelaporan P K 0 TK/0
72. F. Wiwik
Herdiyanti, S.E. 59.745.845.4.542.000 Staf Seksi Pembukuan P K 2 TK/0
73. Handi Sukmono,
A.Md. 59.745.846.2.542.000 Staf Seksi Pembukuan L K 0 K/0
74. Listiyani Natalia,
A.Md. 87.767.075.2.542.000 Staf Seksi Verifikasi P TK 0 TK/0
75. Sumadi, S.T. 47.487.226.454.2.000 Kepala UPTD Stadion L K 2 K/2
76. Suroto, S.Sos. 59.745.898.3.541.000 Kasubbag Tata Usaha
UPTD Stadion L K 1 K/1
77. Suaptopo, S.Sos. 68.207.103.0.542.000 Staf UPTD Stadion L K 2 K/2
78. Bambang Suryanto 59.745.878.5.542.000 Staf Subbag Tata
Usaha L K 2 K/2
79. Widowati
Handayaningsih 59.745.878.5.542.000
Staf Subbag Tata
Usaha P K 1 TK/0
80. M. Andi Purwoko,
S.E. 08.974.468.4.541.000
Staf Subbag Tata
Usaha L K 1 K/1
81. Dwi Sukatmo 59.745.879.3.542.000 Staf Subbag Tata
Usaha L K 2 K/2
82. Mokhamad Aziz 68.201.993.0.542.000 Staf Subbag Tata
Usaha L K 2 K/2
83. Sunarto - Staf UPTD Stadion L TK 1 TK/1
84. Karyana - Staf UPTD Stadion L K 0 K/0
85. Sarah Waluyo,
S.H. 59.745.875.1.542.000
Kepala Unit Layanan
Pengadaan L K 0 K/0
Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman Tahun 2014
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
127
Tabel 1. Lanjutan
No. Nama Pegawai NPWP Pegawai Jabatan Pegawai JK STATUS JT PTKP
86. Ruling Yuliyanto,
S.Sos. 59.745.902.3.525.000
Kasubbag Tata Usaha
ULP L K 2 K/2
87. Doni Setiawan
Hamiseno, S.T. 47.487.255.3.542.000
Staf Unit Layanan
Pengadaan L TK 0 TK/0
88. Sardi 68.207.098.2.542.000 Staf Unit Layanan
Pengadaan L TK 0 TK/0
89. Wilandari W,
A.Md. 68.220.010.0.542.000
Staf Subbag Tata
Usaha P K 2 TK/0
90. Sarjana Heri
Prasetya, S.T.P. 68.202.770.1.542.000
Staf Unit Layanan
Pengadaan L K 2 K/2
91. Tista Yudhariani 44.750.011.7.544.000 Staf Unit Layanan
Pengadaan P K 2 TK/0
92. Robertus Esthi
Raharja 68.219.994.8.524.000
Staf Unit Layanan
Pengadaan L K 2 K/2
93. Giyono 59.745.905.6.542.000 Staf Unit Layanan
Pengadaan L K 1 K/1
94. Heri Tri Cahyono,
A.Md. 66.215.913.6.542.000
Staf Unit Layanan
Pengadaan L K 2 K/2
Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman Tahun 2014
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
128
Tabel 2. Data Penghitungan PPh Pasal 21 DPKAD Kabupaten Sleman (dalam Rupiah)
Keterangan
Nama Pegawai
Dra. Rini Murti
Lestari, M.M., Akt.
Sri Murni Rahayu,
S.H., M.M.
Dra. Mae Rusmi
Suryaningsih, M.T.
Drs.
Suhardi
Dwi Apriyanti,
S.E.
An. Nunik
Haryati, S.Sos.
Gaji Pokok 60.498.000 8.050.000 40.129.000 37.178.100 43.183.600 38.246.300
Gaji Ke 13 0 0 3.518.600 3.272.700 3.821.600 3.375.800
Tunjangan Istri 0 805.000 4.364.760 4.045.080 4.700.520 4.162.210
Tunjangan Anak 0 322.000 872.952 1.618.032 0 1.664.884
Jumlah Gaji dan Tunjangan 60.498.000 9.177.000 48.885.312 46.113.912 51.705.720 47.449.194
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 0 0 0 0 0 0
Tunjangan Struktural/ Fungsional 26.325.000 2.520.000 14.980.000 7.020.000 7.020.000 7.020.000
Tunjangan Beras 837.120 558.080 2.511.360 3.348.480 1.674.240 3.348.480
Tunjangan Khusus 1.391.950 375.658 1.912.600 1.107.200 1.607.550 1.489.350
Jumlah Penghasilan Bruto 89.052.070 12.630.738 68.289.272 57.589.592 62.007.510 59.307.024
Biaya Jabatan 4.452.604 631.537 3.414.464 2.879.480 3.100.376 2.965.351
Iuran Pensiun 2.873.655 435.908 2.322.052 2.190.411 2.456.022 2.253.837
Jumlah Pengurang 7.326.259 1.067.444 5.736.516 5.069.890 5.556.397 5.219.188
Jumlah Penghasilan Neto 81.725.812 11.563.294 62.552.756 52.519.702 56.451.113 54.087.836
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 2 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 81.725.812 69.379.764 62.552.756 52.519.702 56.451.113 54.087.836
PTKP 24.300.000 24.300.000 24.300.000 30.375.000 24.300.000 24.300.000
PKP 57.425.812 45.079.764 38.252.756 22.144.702 32.151.113 29.787.836
PPh 21 Terutang 1.391.950 375.658 1.912.600 1.107.200 1.607.550 1.489.350 Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman Tahun 2014
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
129
Tabel 2. (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Anis Purwanti,
S.Pd.
Harmi Sri
Lestari, B.A.
Tin Ibriz
Fana, S.E.
Endah
Hendriyani
Dwi Nugroho,
S.E.
Titik Lestari Istiarwanti
Gaji Pokok 39.557.100 39.146.800 30.546.300 38.532.700 29.764.400 32.163.700 28.702.200
Gaji Ke 13 3.482.100 3.446.000 2.688.900 3.410.300 2.688.900 2.831.300 2.526.600
Tunjangan Istri 4.303.920 4.259.280 3.323.520 4.194.300 3.245.330 0 0
Tunjangan Anak 1.721.568 0 1.329.408 838.860 1.298.132 0 0
Jumlah Gaji dan Tunjangan 49.064.688 46.852.080 37.888.128 46.976.160 36.996.762 34.995.000 31.228.800
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 0 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.340.000
Tunjangan Struktural/ Fungsional 4.875.000 0 0 0 0 0 0
Tunjangan Beras 3.348.480 1.674.240 3.348.480 2.511.360 3.348.480 837.120 837.120
Tunjangan Khusus 1.458.950 1.147.450 806.250 1.195.050 445.150 543.950 362.300
Jumlah Penghasilan Bruto 58.747.118 52.078.770 44.447.858 53.087.570 43.195.392 38.781.070 34.768.220
Biaya Jabatan 2.937.356 2.603.939 2.222.393 2.654.379 2.159.770 1.939.054 1.738.411
Iuran Pensiun 2.330.573 2.225.474 1.799.686 2.231.368 1.757.346 1.662.263 1.483.368
Jumlah Pengurang 5.267.929 4.829.412 4.022.079 4.885.746 3.917.116 3.601.316 3.221.779
Jumlah Penghasilan Neto 53.479.189 47.249.358 40.425.779 48.201.824 39.278.276 35.179.754 31.546.441
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 53.479.189 47.249.358 40.425.779 48.201.824 39.278.276 35.179.754 31.546.441
PTKP 24.300.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000 30.375.000 24.300.000 24.300.000
PKP 29.179.189 22.949.358 16.125.779 23.901.824 8.903.276 10.879.754 7.246.441
PPh 21 Terutang 1.458.950 1.147.450 806.250 1.195.050 445.150 543.950 362.300 Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman Tahun 2014
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
130
Tabel 2. (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Ibnu Hikam Hartoyo Joko Purnomo V. Lili
Rismiyanto
Aisyah Inayati
Suryani, S.E.
Wijayasari, S.E.,
M.M.
Gaji Pokok 23.338.200 23.338.200 23.338.200 20.709.000 38.750.800 35.894.700
Gaji Ke 13 2.054.400 2.054.400 2.054.400 1.832.800 3.411.200 3.172.800
Tunjangan Istri 2.539.260 2.539.260 2.539.260 2.254.180 4.216.200 0
Tunjangan Anak 1.015.704 507.852 507.852 901.672 1.686.480 0
Jumlah Gaji dan Tunjangan 28.947.564 28.439.712 28.439.712 25.697.652 48.064.680 39.067.500
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 2.340.000 2.340.000 2.340.000 2.275.000 0 925.000
Tunjangan Struktural/ Fungsional 0 0 0 0 12.740.000 4.320.000
Tunjangan Beras 3.348.480 2.511.360 2.511.360 3.348.480 3.348.480 837.120
Tunjangan Khusus 60.550 101.050 101.050 0 1.803.750 878.550
Jumlah Penghasilan Bruto 34.696.594 33.392.122 33.392.122 31.321.132 65.956.910 46.028.170
Biaya Jabatan 1.734.830 1.669.606 1.669.606 1.566.057 3.297.846 2.301.409
Iuran Pensiun 1.375.009 1.350.886 1.350.886 1.220.638 2.283.072 1.855.706
Jumlah Pengurang 3.109.839 3.020.492 3.020.492 2.786.695 5.580.918 4.157.115
Jumlah Penghasilan Neto 31.586.755 30.371.630 30.371.630 28.534.437 60.375.992 41.871.055
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 31.586.755 30.371.630 30.371.630 28.534.437 60.375.992 41.871.055
PTKP 30.375.000 28.350.000 28.350.000 30.375.000 24.300.000 24.300.000
PKP 1.211.755 2.021.630 2.021.630 (1.840.563) 36.075.992 17.571.055
PPh 21 Terutang 60.550 101.050 101.050 0 1.803.750 878.550 Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman Tahun 2014
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
131
Tabel 2. (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Siti Nurjannah
Kusumaningsih
Irawati Palupi
Dewi, S.E.
Ahmad Sudarsana,
S.E., Akt.
Uswatun
Khasanah, S.E.
Rumiyati, S.I.P. Triningsih,
S.E.
Gaji Pokok 33.344.500 32.500.600 34.580.200 33.344.500 34.580.200 30.546.300
Gaji Ke 13 2.951.100 2.861.000 3.044.000 2.951.100 3.044.000 2.688.900
Tunjangan Istri 3.629.560 3.536.160 3.762.420 3.629.560 3.762.420 3.323.520
Tunjangan Anak 1.451.824 0 1.504.968 0 752.484 1.329.408
Jumlah Gaji dan Tunjangan 41.376.984 38.897.760 42.891.588 39.925.160 42.139.104 37.888.128
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 0 0 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000
Tunjangan Struktural/ Fungsional 7.020.000 7.020.000 0 0 0 0
Tunjangan Beras 3.348.480 1.674.240 3.348.480 1.674.240 2.511.360 3.348.480
Tunjangan Khusus 1.201.700 1.000.750 724.400 819.300 965.900 806.250
Jumlah Penghasilan Bruto 52.947.164 48.592.750 49.369.468 44.823.700 48.021.364 44.447.858
Biaya Jabatan 2.647.358 2.429.638 2.468.473 2.241.185 2.401.068 2.222.393
Iuran Pensiun 1.965.407 1.847.644 2.037.350 1.896.445 2.001.607 1.799.686
Jumlah Pengurang 4.612.765 4.277.281 4.505.824 4.137.630 4.402.676 4.022.079
Jumlah Penghasilan Neto 48.334.399 44.315.469 44.863.644 40.686.070 43.618.688 40.425.779
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 48.334.399 44.315.469 44.863.644 40.686.070 43.618.688 40.425.779
PTKP 24.300.000 24.300.000 30.375.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000
PKP 24.034.399 20.015.469 14.488.644 16.386.070 19.318.688 16.125.779
PPh 21 Terutang 1.201.700 1.000.750 724.400 819.300 965.900 806.250 Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman Tahun 2014
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
132
Tabel 2. (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Nurul Kasyati,
A.Md.
Nisa
Fidyati, S.E.
Agus Wahyu
Arimindarko
Drs. Ibnu
Pujarto
Sumali, S.E. Suwaryanti,
S.E.
Heru Kristyawan,
A.Md.
Gaji Pokok 35.477.500 29.764.400 33.176.700 33.176.700 32.998.300 32.998.300 32.163.700
Gaji Ke 13 3.139.900 2.688.900 2.920.500 2.920.500 2.920.500 2.920.500 2.831.300
Tunjangan Istri 0 3.245.330 3.609.720 3.609.720 3.591.880 3.591.880 3.499.500
Tunjangan Anak 772.348 1.298.132 1.443.888 721.944 1.436.752 1.436.752 0
Jumlah Gaji dan Tunjangan 39.389.748 36.996.762 41.150.808 40.428.864 40.947.432 40.947.432 38.494.500
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000
Tunjangan Struktural/ Fungsional 0 0 0 0 0 0 0
Tunjangan Beras 1.674.240 3.348.480 3.348.480 2.511.360 3.208.960 3.348.480 1.674.240
Tunjangan Khusus 793.900 764.050 641.950 672.300 625.350 951.200 645.200
Jumlah Penghasilan Bruto 44.262.888 43.514.292 47.546.238 46.017.524 47.186.742 47.652.112 43.218.940
Biaya Jabatan 2.213.144 2.175.715 2.377.312 2.300.876 2.359.337 2.382.606 2.160.947
Iuran Pensiun 1.871.013 1.757.346 1.954.663 1.920.371 1.945.003 1.945.003 1.828.489
Jumlah Pengurang 4.084.157 3.933.061 4.331.975 4.221.247 4.304.340 4.327.609 3.989.436
Jumlah Penghasilan Neto 40.178.731 39.581.231 43.214.263 41.796.277 42.882.402 43.324.503 39.229.504
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 40.178.731 39.581.231 43.214.263 41.796.277 42.882.402 43.324.503 39.229.504
PTKP 24.300.000 24.300.000 30.375.000 28.350.000 30.375.000 24.300.000 26.325.000
PKP 15.878.731 15.281.231 12.839.263 13.446.277 12.507.402 19.024.503 12.904.504
PPh 21 Terutang 793.900 764.050 641.950 672.300 625.350 951.200 645.200 Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman Tahun 2014
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
133
Tabel 2. (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Tri Sunarti Marlina V. Vika
Adyandari, S.E.
Edi
Suryono
Agus Hidayatno,
S.S.T.
Dhian
Astuti, S.E.
Supraptitiyati
Gaji Pokok 33.087.500 32.163.700 27.052.700 31.423.400 27.830.900 15.421.200 30.692.600
Gaji Ke 13 2.920.500 2.831.300 2.424.700 2.831.300 2.501.000 2.424.700 2.716.400
Tunjangan Istri 3.591.880 0 0 3.425.470 3.033.190 0 3.340.900
Tunjangan Anak 1.440.320 0 0 685.094 606.638 0 1.336.360
Jumlah Gaji dan Tunjangan 41.040.200 34.995.000 29.477.400 38.365.264 33.971.728 17.845.900 38.086.260
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000 1.480.000 2.405.000
Tunjangan Struktural/ Fungsional 0 0 0 0 0 0 0
Tunjangan Beras 3.348.480 837.120 837.120 2.511.360 2.511.360 488.320 3.208.960
Tunjangan Khusus 956.000 543.950 282.550 574.500 366.400 199.500 808.700
Jumlah Penghasilan Bruto 47.749.680 38.781.070 33.002.070 43.856.124 39.254.488 20.013.720 44.508.920
Biaya Jabatan 2.387.484 1.939.054 1.650.104 2.192.806 1.962.724 1.000.686 2.225.446
Iuran Pensiun 1.949.410 1.662.263 1.400.177 1.822.350 1.613.657 847.680 1.809.097
Jumlah Pengurang 4.336.894 3.601.316 3.050.280 4.015.156 3.576.381 1.848.366 4.034.543
Jumlah Penghasilan Neto 43.412.787 35.179.754 29.951.790 39.840.968 35.678.107 18.165.354 40.474.377
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 7 bulan 12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 43.412.787 35.179.754 29.951.790 39.840.968 35.678.107 31.140.606 40.474.377
PTKP 24.300.000 24.300.000 24.300.000 28.350.000 28.350.000 24.300.000 24.300.000
PKP 19.112.787 10.879.754 5.651.790 11.490.968 7.328.107 6.840.606 16.174.377
PPh 21 Terutang 956.000 543.950 282.550 574.500 366.400 199.500 808.700 Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman Tahun 2014
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
134
Tabel 2. (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Dra. Nurlaela
Dimyati, M.M.
Dewi Pratika
Damayanti, S.E.
Widodo, A.P.,
M.T.
Herni Margiyanti,
S.Sos.
Esti Listyowati,
S.E.
Estiyani
Gaji Pokok 43.396.200 35.849.400 34.942.500 33.524.700 33.524.700 39.746.500
Gaji Ke 13 3.861.600 3.172.800 3.075.900 2.951.100 2.951.100 3.517.700
Tunjangan Istri 4.725.780 0 3.801.840 3.647.580 0 4.326.420
Tunjangan Anak 945.156 0 1.520.736 1.459.032 0 0
Jumlah Gaji dan Tunjangan 52.928.736 39.022.200 43.340.976 41.582.412 36.475.800 47.590.620
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 0 0 0 0 2.405.000 2.405.000
Tunjangan Struktural/ Fungsional 12.740.000 7.020.000 7.020.000 7.020.000 0 0
Tunjangan Beras 2.511.360 837.120 3.348.480 3.348.480 837.120 1.744.000
Tunjangan Khusus 1.992.450 964.900 975.850 1.211.450 614.100 1.185.900
Jumlah Penghasilan Bruto 70.172.546 47.844.220 54.685.306 53.162.342 40.332.020 52.925.520
Biaya Jabatan 3.508.627 2.392.211 2.734.265 2.658.117 2.016.601 2.646.276
Iuran Pensiun 2.514.115 1.853.555 2.058.696 1.975.165 1.732.601 2.260.554
Jumlah Pengurang 6.022.742 4.245.766 4.792.962 4.633.282 3.749.202 4.906.830
Jumlah Penghasilan Neto 64.149.804 43.598.455 49.892.344 48.529.060 36.582.819 48.018.690
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 64.149.804 43.598.455 49.892.344 48.529.060 36.582.819 48.018.690
PTKP 24.300.000 24.300.000 30.375.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000
PKP 39.849.804 19.298.455 19.517.344 24.229.060 12.282.819 23.718.690
PPh 21 Terutang 1.992.450 964.900 975.850 1.211.450 614.100 1.185.900 Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman Tahun 2014
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
135
Tabel 2. (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Tri
Riswanti
Sarwoko,
S.H., S.E.
Dini Nurul
Hayati, S.E.
Sumiyarsih,
S.E.
Tutut
Hermayati, S.E.
Tri Yuli
Setyowati
Haryanti
Gaji Pokok 35.110.000 31.920.100 27.052.700 33.176.700 32.998.300 31.589.200 31.423.400
Gaji Ke 13 3.107.400 2.861.000 2.424.700 2.920.500 2.920.500 2.831.300 2.831.300
Tunjangan Istri 3.821.740 3.478.110 2.947.740 3.609.720 3.591.880 0 0
Tunjangan Anak 1.528.696 1.391.244 589.548 721.944 1.436.752 0 0
Jumlah Gaji dan Tunjangan 43.567.836 39.650.454 33.014.688 40.428.864 40.947.432 34.420.500 34.254.700
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000
Tunjangan Struktural/ Fungsional 0 0 0 0 0 0 0
Tunjangan Beras 3.348.480 3.348.480 2.511.360 2.511.360 3.348.480 837.120 837.120
Tunjangan Khusus 1.075.350 570.850 533.650 884.900 951.200 516.750 508.900
Jumlah Penghasilan Bruto 50.396.666 45.974.784 38.464.698 46.230.124 47.652.112 38.179.370 38.005.720
Biaya Jabatan 2.519.833 2.298.739 1.923.235 2.311.506 2.382.606 1.908.969 1.900.286
Iuran Pensiun 2.069.472 1.883.397 1.568.198 1.920.371 1.945.003 1.634.974 1.627.098
Jumlah Pengurang 4.589.306 4.182.136 3.491.433 4.231.877 4.327.609 3.543.942 3.527.384
Jumlah Penghasilan Neto 45.807.360 41.792.648 34.973.265 41.998.247 43.324.503 34.635.428 34.478.336
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 45.807.360 41.792.648 34.973.265 41.998.247 43.324.503 34.635.428 34.478.336
PTKP 24.300.000 30.375.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000
PKP 21.507.360 11.417.648 10.673.265 17.698.247 19.024.503 10.335.428 10.178.336
PPh 21 Terutang 1.075.350 570.850 533.650 884.900 951.200 516.750 508.900 Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman Tahun 2014
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
136
Tabel 2. (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Sumariyo Ekowati,
S.H.
Rusmanto Agus
Suyanta
Triyas
Radiyana
Tukimin Eka Priastana
Putra, S.E.
Gaji Pokok 36.033.800 30.229.700 30.222.000 23.338.200 23.338.200 26.897.000 38.542.400
Gaji Ke 13 3.172.000 2.661.100 2.660.400 2.054.400 2.054.400 2.374.100 3.411.200
Tunjangan Istri 3.920.580 3.289.080 3.288.240 2.539.260 2.539.260 2.927.110 4.195.360
Tunjangan Anak 784.116 657.816 657.648 507.852 1.015.704 0 1.678.144
Jumlah Gaji dan Tunjangan 43.910.496 36.837.696 36.828.288 28.439.712 28.947.564 32.198.210 47.827.104
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 2.405.000 2.405.000 2.340.000 2.340.000 2.340.000 2.340.000 0
Tunjangan Struktural/ Fungsional 0 0 0 0 0 0 10.540.000
Tunjangan Beras 2.162.560 2.581.120 2.441.600 2.511.360 3.348.480 1.674.240 3.348.480
Tunjangan Khusus 819.850 718.250 495.000 101.050 60.550 343.650 1.363.900
Jumlah Penghasilan Bruto 49.297.906 42.542.066 42.104.888 33.392.122 34.696.594 36.556.100 63.079.484
Biaya Jabatan 2.464.895 2.127.103 2.105.244 1.669.606 1.734.830 1.827.805 3.153.974
Iuran Pensiun 2.085.749 1.749.791 1.749.344 1.350.886 1.375.009 1.529.415 2.271.787
Jumlah Pengurang 4.550.644 3.876.894 3.854.588 3.020.492 3.109.839 3.357.220 5.425.762
Jumlah Penghasilan Neto 44.747.262 38.665.172 38.250.300 30.371.630 31.586.755 33.198.880 57.653.722
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 44.747.262 38.665.172 38.250.300 30.371.630 31.586.755 33.198.880 57.653.722
PTKP 28.350.000 24.300.000 28.350.000 28.350.000 30.375.000 26.325.000 30.375.000
PKP 16.397.262 14.365.172 9.900.300 2.021.630 1.211.755 6.873.880 27.278.722
PPh 21 Terutang 819.850 718.250 495.000 101.050 60.550 343.650 1.363.900 Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman Tahun 2014
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
137
Tabel 2. (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Dra.
Kustrini
Sri Wahyuningsih,
B.Sc.
Sri Suryanti,
S.E.
Emiwati
Yuniatun, B.A.
Rokhaniatun Pujo Widodo,
S.I.P.
Witanta,
S.E.
Gaji Pokok 43.180.000 41.861.500 33.344.500 38.936.400 36.792.600 35.032.300 33.260.300
Gaji Ke 13 3.821.600 3.704.900 2.951.100 3.446.000 3.238.800 3.139.900 2.920.500
Tunjangan Istri 4.700.160 4.556.640 0 0 0 3.817.220 3.618.080
Tunjangan Anak 940.032 911.328 0 0 0 763.444 1.447.232
Jumlah Gaji dan Tunjangan 52.641.792 51.034.368 36.295.600 42.382.400 40.031.400 42.752.864 41.246.112
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 0 0 0 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000
Tunjangan Struktural/ Fungsional 7.020.000 7.020.000 7.020.000 0 0 0 0
Tunjangan Beras 2.511.360 2.511.360 837.120 837.120 837.120 2.511.360 3.348.480
Tunjangan Khusus 1.693.600 1.617.450 835.700 893.950 782.550 782.400 646.450
Jumlah Penghasilan Bruto 63.866.752 62.183.178 44.988.420 46.518.470 44.056.070 48.451.624 47.646.042
Biaya Jabatan 3.193.338 3.109.159 2.249.421 2.325.924 2.202.804 2.422.581 2.382.302
Iuran Pensiun 2.500.485 2.424.132 1.724.041 2.013.164 1.901.492 2.030.761 1.959.190
Jumlah Pengurang 5.693.823 5.533.291 3.973.462 4.339.088 4.104.295 4.453.342 4.341.492
Jumlah Penghasilan Neto 58.172.929 56.649.887 41.014.958 42.179.383 39.951.775 43.998.282 43.304.550
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 58.172.929 56.649.887 41.014.958 42.179.383 39.951.775 43.998.282 43.304.550
PTKP 24.300.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000 28.350.000 30.375.000
PKP 33.872.929 32.349.887 16.714.958 17.879.383 15.651.775 15.648.282 12.929.550
PPh 21 Terutang 1.693.600 1.617.450 835.700 893.950 782.550 782.400 646.450 Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman Tahun 2014
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
138
Tabel 2. (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Niken
Widayatsih, S.E.
Prasetya
Sanjaya, S.E.
Lestari
Wiyono, S.E.
Kari Dwi
Setyaningsih, A.Md.
Lina
Iswandari, S.E.
F. Wiwik
Herdiyanti, S.E.
Gaji Pokok 25.184.200 30.546.300 32.998.300 32.163.700 27.052.700 30.692.600
Gaji Ke 13 3.012.500 2.688.900 2.920.500 2.831.300 2.424.700 2.716.400
Tunjangan Istri 2.819.670 3.323.520 3.591.880 0 2.947.740 3.340.900
Tunjangan Anak 1.127.868 1.329.408 1.436.752 0 0 1.336.360
Jumlah Gaji dan Tunjangan 32.144.238 37.888.128 40.947.432 34.995.000 32.425.140 38.086.260
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 1.850.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000 2.405.000
Tunjangan Struktural/ Fungsional 0 0 0 0 0 0
Tunjangan Beras 2.511.360 3.348.480 3.348.480 837.120 1.744.000 3.348.480
Tunjangan Khusus 464.700 487.350 632.300 543.950 467.450 815.650
Jumlah Penghasilan Bruto 36.970.298 44.128.958 47.333.212 38.781.070 37.041.590 44.655.390
Biaya Jabatan 1.848.515 2.206.448 2.366.661 1.939.054 1.852.080 2.232.770
Iuran Pensiun 1.526.851 1.799.686 1.945.003 1.662.263 1.540.194 1.809.097
Jumlah Pengurang 3.375.366 4.006.134 4.311.664 3.601.316 3.392.274 4.041.867
Jumlah Penghasilan Neto 33.594.932 40.122.824 43.021.548 35.179.754 33.649.316 40.613.523
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 33.594.932 40.122.824 43.021.548 35.179.754 33.649.316 40.613.523
PTKP 24.300.000 30.375.000 30.375.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000
PKP 9.294.932 9.747.824 12.646.548 10.879.754 9.349.316 16.313.523
PPh 21 Terutang 464.700 487.350 632.300 543.950 467.450 815.650 Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman Tahun 2014
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
139
Tabel 2. (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Handi Sukmono,
A.Md.
Listiyani
Natalia, A.Md.
Sumadi,
S.T.
Suroto,
S.Sos.
Suaptopo,
S.Sos.
Bambang
Suryanto
Widowati
Handayaningsih
Gaji Pokok 26.561.100 24.579.500 32.592.900 29.764.400 42.087.700 37.558.000 37.778.800
Gaji Ke 13 2.399.500 2.163.700 3.482.100 2.579.800 3.704.900 3.306.200 3.306.200
Tunjangan Istri 2.896.060 0 3.607.500 3.234.420 4.579.260 4.086.420 4.108.500
Tunjangan Anak 0 0 1.443.000 646.884 1.831.704 1.634.568 821.700
Jumlah Gaji dan Tunjangan 31.856.660 26.743.200 41.125.500 36.225.504 52.203.564 46.585.188 46.015.200
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 2.380.000 2.340.000 0 0 2.405.000 2.405.000 2.405.000
Tunjangan Struktural/ Fungsional 0 0 5.940.000 6.370.000 0 0 0
Tunjangan Beras 1.674.240 837.120 2.790.400 2.511.360 3.348.480 3.348.480 2.511.360
Tunjangan Khusus 329.500 149.800 789.200 670.900 1.165.550 899.400 1.149.550
Jumlah Penghasilan Bruto 36.240.400 30.070.120 50.645.100 45.777.764 59.122.594 53.238.068 52.081.110
Biaya Jabatan 1.812.020 1.503.506 2.532.255 2.288.888 2.956.130 2.661.903 2.604.056
Iuran Pensiun 1.513.191 1.270.302 1.953.461 1.720.711 2.479.669 2.212.796 2.185.722
Jumlah Pengurang 3.325.211 2.773.808 4.485.716 4.009.600 5.435.799 4.874.700 4.789.778
Jumlah Penghasilan Neto 32.915.189 27.296.312 46.159.384 41.768.164 53.686.795 48.363.368 47.291.333
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 32.915.189 27.296.312 46.159.384 41.768.164 53.686.795 48.363.368 47.291.333
PTKP 26.325.000 24.300.000 30.375.000 28.350.000 30.375.000 30.375.000 24.300.000
PKP 6.590.189 2.996.312 15.784.384 13.418.164 23.311.795 17.988.368 22.991.333
PPh 21 Terutang 329.500 149.800 789.200 670.900 1.165.550 899.400 1.149.550 Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman Tahun 2014
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
140
Tabel 2. (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
M. Andi
Purwoko, S.E.
Dwi
Sukatmo
Mokhamad
Aziz
Sunarto Karyana Sarah
Waluyo, S.H.
Ruling Yuliyanto,
S.Sos.
Gaji Pokok 27.544.700 25.285.600 24.831.000 20.820.800 20.820.800 42.528.300 29.764.400
Gaji Ke 13 2.424.700 2.278.300 2.185.800 1.832.800 1.832.800 3.743.700 2.688.900
Tunjangan Istri 2.996.940 2.756.390 2.701.680 0 2.265.360 4.627.200 3.245.330
Tunjangan Anak 599.388 1.102.556 1.080.672 453.072 0 0 1.298.132
Jumlah Gaji dan Tunjangan 33.565.728 31.422.846 30.799.152 23.106.672 24.918.960 50.899.200 36.996.762
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 2.405.000 2.340.000 2.340.000 2.275.000 2.275.000 0 370.000
Tunjangan Struktural/ Fungsional 0 0 0 0 0 7.020.000 5.390.000
Tunjangan Beras 2.511.360 3.348.480 3.348.480 1.674.240 1.674.240 1.674.240 3.348.480
Tunjangan Khusus 347.150 177.850 148.300 0 0 1.463.000 612.450
Jumlah Penghasilan Bruto 38.829.238 37.289.176 36.635.932 27.055.912 28.868.200 61.056.440 46.717.692
Biaya Jabatan 1.941.462 1.864.459 1.831.797 1.352.796 1.443.410 3.052.822 2.335.885
Iuran Pensiun 1.594.372 1.492.585 1.462.960 1.097.567 1.183.651 2.417.712 1.757.346
Jumlah Pengurang 3.535.834 3.357.044 3.294.756 2.450.363 2.627.061 5.470.534 4.093.231
Jumlah Penghasilan Neto 35.293.404 33.932.132 33.341.176 24.605.549 26.241.139 55.585.906 42.624.461
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 35.293.404 33.932.132 33.341.176 24.605.549 26.241.139 55.585.906 42.624.461
PTKP 28.350.000 30.375.000 30.375.000 26.325.000 26.325.000 26.325.000 30.375.000
PKP 6.943.404 3.557.132 2.966.176 (1.719.451) (83.861) 29.260.906 12.249.461
PPh 21 Terutang 347.150 177.850 148.300 0 0 1.463.000 612.450 Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman Tahun 2014
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
141
Tabel 2. (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Doni Setiawan
Hamiseno, S.T.
Sardi Wilandari
Widijatiningsih, A.Md.
Sarjana Heri
Prasetya, S.T.P.
Tista
Yudhariani
Robertus
Esthi Raharja
Gaji Pokok 22.261.400 24.415.200 32.998.300 22.246.400 20.060.000 20.060.000
Gaji Ke 13 2.688.900 2.920.500 2.920.500 2.661.100 2.399.500 2.399.500
Tunjangan Istri 0 0 3.591.880 2.490.750 2.245.950 2.245.950
Tunjangan Anak 0 0 1.436.752 996.300 898.380 898.380
Jumlah Gaji dan Tunjangan 24.950.300 27.335.700 40.947.432 28.394.550 25.603.830 25.603.830
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 1.850.000 1.850.000 2.405.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000
Tunjangan Struktural/ Fungsional 0 0 0 0 0 0
Tunjangan Beras 627.840 627.840 3.348.480 2.511.360 2.511.360 2.511.360
Tunjangan Khusus 348.900 461.888 951.200 366.825 473.775 234.600
Jumlah Penghasilan Bruto 27.777.040 30.275.428 47.652.112 33.122.735 30.438.965 30.199.790
Biaya Jabatan 1.388.852 1.513.771 2.382.606 1.656.137 1.521.948 1.509.990
Iuran Pensiun 1.185.139 1.298.446 1.945.003 1.348.741 1.216.182 1.216.182
Jumlah Pengurang 2.573.991 2.812.217 4.327.609 3.004.878 2.738.130 2.726.171
Jumlah Penghasilan Neto 25.203.049 27.463.210 43.324.503 30.117.857 27.700.835 27.473.619
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 9 bulan 9 bulan 12 bulan 9 bulan 9 bulan 9 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 33.604.065 36.617.614 43.324.503 40.157.143 36.934.446 36.631.491
PTKP 24.300.000 24.300.000 24.300.000 30.375.000 24.300.000 30.375.000
PKP 9.304.065 12.317.614 19.024.503 9.782.143 12.634.446 6.256.491
PPh 21 Terutang 348.900 461.888 951.200 366.825 473.775 234.600 Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman Tahun 2014
(Berlanjut)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
142
Tabel 2. (Lanjutan)
Keterangan
Nama Pegawai
Giyono Heri Tri
Cahyono, A.Md.
Gaji Pokok 31.262.100 19.865.400
Gaji Ke 13 2.688.300 2.302.200
Tunjangan Istri 3.395.040 2.216.760
Tunjangan Anak 679.008 886.704
Jumlah Gaji dan Tunjangan 38.024.448 25.271.064
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 2.370.000 1.830.000
Tunjangan Struktural/ Fungsional 0 0
Tunjangan Beras 2.511.360 2.511.360
Tunjangan Khusus 556.650 217.838
Jumlah Penghasilan Bruto 43.462.458 29.830.262
Biaya Jabatan 2.173.123 1.491.513
Iuran Pensiun 1.806.161 1.200.376
Jumlah Pengurang 3.979.284 2.691.889
Jumlah Penghasilan Neto 39.483.174 27.138.373
Masa Perolehan Penghasilan (bulan) 12 bulan 9 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun 39.483.174 36.184.497
PTKP 28.350.000 30.375.000
PKP 11.133.174 5.809.497
PPh 21 Terutang 556.650 217.838 Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman Tahun 2014
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
143
Bukti Penyetoran PPh Pasal 21 DPKAD Kabupaten Sleman
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
144
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI