evaluasi pelaporan keuangan rumah sakit berstatus …

EVALUASI PELAPORAN KEUANGAN RUMAH SAKIT BERSTATUS

BADAN LAYANAN UMUM MENURUT PSAP DAN PSAK NO. 45

(Studi Kasus di RSUD Pandan Arang Boyolali)

Oleh :

Anastasia Nindya Putri

NIM : 232011237

KERTAS KERJA

Diajukan kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Guna Memenuhi Sebagian dari

Persyaratan-persyaratan untuk Mencapai

Gelar Sarjana Ekonomi

FAKULTAS : EKONOMIKA DAN BISNIS

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

SALATIGA

2015

vi

MOTTO

“Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara

kamu”

(1 Petrus 5:7)

“Judge Nothing, you will be happy. Forgive everything, you will be happier. Love

everything, you will be happiest”

(Sri Chinmoy)

“Karena sebuah hasil tidak akan pernah mengkhianati prosesnya”

(Unknown)

“He has mad everything beautiful in its time”

(Ecclesiastes 3:11)

vii

ABSTRACT

This study aimed to evaluate the financial of Regional General Hospital Pandan

Arang Boyolali which has been applied PSAP and PSAK No.45 as it is a hospital

with the status of General Service Board. This research type is descriptive

qualitative. This study use interview and document study. These results showed

that PSAP and PSAK No. 45 can be full applied in financial report of Regional

General Hospital RSUD Pandan Arang Boyolali, but there are things that not

presented yet in the financial statement like unattached net asset, transient tied,

and tied permanent which are grouped into equity.

Key Words: applying PSAK No. 45, BLU, Non-profit Organization, Financial

Report, PSAP

viii

SARIPATI

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi laporan keuangan RSUD Pandan

Arang Boyolali yang sudah menerapkan PSAP dan PSAK No. 45, dimana RSUD

Pandan Arang Boyolali berstatus Badan Layanan Umum (BLU). Jenis penelitian

ini adalah deskriptif kualitatif yang menggunakan metode wawancara dan studi

dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSAP dan PSAK No. 45 sudah

diterapkan secara penuh pada pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali,

namun pada laporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali tidak memiliki aset

neto tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen sehingga tidak

menyajikan pada laporan keuangan.

Kata Kunci: Penerapan PSAK No. 45, BLU, Organisasi Nirlaba, Laporan

Keuangan, PSAP

ix

KATA PENGANTAR

Kertas kerja ini merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan penulis

untuk mengevaluasi pelaporan keuangan rumah sakit berstatus badan layanan

umum menurut PSAP dan PSAK No. 45. Evaluasi pada laporan keuangan RSUD

Pandan Arang Boyolali menggunakan 8 indikator yang disajikan dalam tabel

perbandingan, yaitu format laporan keuangan, klasifikasi aset dan kewajiban,

klasifikasi aset neto terikat atau tidak terikat, perubahan kelompok aset neto,

klasifikasi pendapatan dan beban, informasi pendapatan dan beban, informasi

pemberian jasa, klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas.

Penulis berharap, sekiranya penelitian ini bermanfaat bagi pembaca umum

maupun pihak-pihak yang bersangkutan serta bagi penelitian selanjutnya. Penulis

menyadari sepenuhnya bahwa kertas kerja ini masih terdapat kekurangan yang

mungkin akan ditemukan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran, kritik,

dan koreksi yang membangun dari pembaca.

Akhir kata penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi

semua pihak yang berkepentingan.

Salatiga, 3 November 2015

Penulis

x

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah

memberikan hikmat, kasih karunia, kelancaran dan kemudahan, sehingga penulis

dapat menyelesaikan kertas kerja yang berjudul “Evalusi Pelaporan Keuangan

Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum Menurut PSAP dan PSAK No. 45

(Studi Kasus di RSUD Pandan Arang Boyolali)” guna memperoleh gelar sarjana

Ekonomi dari Universitas Kristen Satya Wacana dengan baik.

Dalam penulisan kertas kerja ini, penulis mendapat dukungan, bantuan,

dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan

terimakasih kepada:

1. Yang terkasih mama, papa, Primarita, dan Devon yang setiap hari tiada

henti memberikan semangat dan dukungan doa kepada penulis.

2. Ibu Supatmi, SE., Akt., M.Ak., CA selaku dosen pembimbing yang telah

memberikan waktu, saran, kritik, dan nasihat kepada penulis untuk

menyelesaikan tugas akhir ini dengan hasil yang terbaik.

3. Pegawai Bagian Akuntansi dan Keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali

yang telah membantu penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan.

4. Teman-teman seperjuangan Shareen, Novitasari, Ajeng, Tia, Vebri,

Gracelea, Riska dan Christina yang selalu memberikan dukungan kepada

penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Tidak ada sesuatu yang berarti yang dapat penulis berikan untuk membalas

kebaikan kalian semua, hanya melalui doa dan ucapan terimakasih ini yang bisa

penulis berikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua.

Salatiga, 3 November 2015

Penulis

xi

DAFTAR ISI

Halaman Depan ............................................................................................. i

Pernyataan Keaslian Karya Tulis Skripsi...................................................... ii

Halaman Pengesahan .................................................................................... iii

Motto ............................................................................................................. iv

Abstract ......................................................................................................... v

Saripati .......................................................................................................... vi

Kata Pengantar .............................................................................................. vii

Ucapan Terima Kasih.................................................................................... viii

Daftar Isi ....................................................................................................... ix

Daftar Tabel .................................................................................................. x

Daftar Gambar............................................................................................... xi

Daftar Lampiran ............................................................................................ xii

Pendahuluan .................................................................................................. 1

Telaah Teoritis .............................................................................................. 4

Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum ................................ 4

Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum .................................... 6

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah ............................................................................................... 7

PSAK No. 45 tentang Akuntansi Organisasi Nirlaba ....................... 11

Metode penelitian .......................................................................................... 16

Hasil dan Pembahasan .................................................................................. 19

Gambaran Umum RSUD Pandan Arang Boyolali ............................ 19

Pelaporan Keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali ....................... 24

Penerapan PSAK No. 45 Pada Laporan Keuangan RSUD Pandan

Arang Boyolali .................................................................................. 32

Kesimpulan dan Saran .................................................................................. 42

Daftar Pustaka ............................................................................................... 44

Lampiran ....................................................................................................... 46

xii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Laporan Keuangan RSUD Pandan Arang

Boyolali dan PSAP .......................................................................... 25

Tabel 2. Perbandingan Laporan Keuangan RSUD Pandan Arang

Boyolali dan PSAK No. 45 ............................................................. 33

xiii

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi RSUD Pandan Arang Boyolali ...................... 23

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Neraca pada pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang

Boyolali .................................................................................... 47

Lampiran 2. Laporan Operasional (SAP) pada pelaporan keuangan RSUD

Pandan Arang Boyolali ............................................................ 48

Lampiran 3. Laporan Operasional (SAK) pada pelaporan keuangan RSUD

Pandan Arang Boyolali ............................................................ 51

Lampiran 4. Laporan Arus Kas pada pelaporan keuangan RSUD Pandan

Arang Boyolali ......................................................................... 54

Lampiran 5. Laporan Realisasi Anggaran RSUD Pandan Arang Boyolali .. 55

Lampiran 6. Daftar pertanyaan wawancara .................................................. 62

1

PENDAHULUAN

Organisasi nirlaba (Non-for-Profit Organization) adalah suatu institusi

yang dalam menjalankan operasinya tidak berorientasi mencari laba. Menurut

PSAK No. 45 bahwa entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan

para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan

apapun dari organisasi tersebut. Ruang lingkup dalam PSAK No. 45 yaitu

lembaga pemerintah dan unit sejenis lainnya, sepanjang tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan

pernyataan pada PSAK No. 45 dalam paragraf 4, yaitu menetapkan informasi

dasar tertentu yang disajikan dalam laporan keuangan entitas nirlaba. Pengaturan

yang tidak diatur dalam pernyataan ini mengacu pada SAK, untuk entitas yang

tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 PMK No.76/PMK. 05/2008 pengertian Badan

Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan

atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Tujuan BLU adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan

memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip

eknomi dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Praktik bisnis yang sehat artinya

berdasarkan kaidah manajemen yang baik mencakup perencanaan.

Pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban. Jenis

BLU antara lain rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, organisasi

keagamaan, sekolah negeri, dan organisasi jasa relawan.

Rumah sakit sebagai salah satu jenis Badan Layanan Umum merupakan

ujung tombak dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Berdasarkan Undang-

undang Nomor 44 tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan

disebutkan bahwa rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah pusat maupun

daerah, pengelolaannya harus berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) atau

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sebagai organisasi pemerintahan yang

2

bersifat nirlaba, maka akuntansi dan laporan keuangan rumah sakit yang sudah

berstatus Badan Layanan Umum (BLU) harus sesuai dengan Standar Akuntansi

Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Dalam

rangka pengintegrasian Laporan Keuangan BLU dengan Laporan Keuangan

kementrian negara/lembaga, BLU mengembangkan sub sistem akuntansi

keuangan yang menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP. Untuk

menghasilkan semua kebutuhan laporan keuangan tersebut, maka BLU harus

membuat laporan keuangan untuk tujuan pertanggungjawaban berdasarkan SAK

yaitu PSAK No. 45 dan laporan keuangan untuk tujuan konsolidasian berdasarkan

SAP yaitu Permendagri No. 61 tahun 2007. Dalam pasal 17 ayat (3) PMK No.

76/PMK.05/2008 menyatakan bahwa BLU yang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dapat dikenakan sanksi terkait fleksibilitas BLU,

remunerasi, dan status BLU. Laporan keuangan rumah sakit merupakan laporan

yang disusun oleh pihak manajemen sebagai bentuk penyampaian informasi

kepada suatu entitas, sehingga isi laporan keuangan Rumah Sakit Daerah harus

mengikuti ketentuan sebagaimana diatur menurut PSAK No. 45 dan laporan

keuangannya diaudit oleh auditor independen. Laporan keuangan BLU harus

direviu oleh satuan pemeriksa internal atau oleh aparat pengawasan internal

kementrian negara/lembaga. Sedangkan laporan tahunan BLU diaudit oleh auditor

eksternal yaitu BPK.

Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali berstatus sebagai

Badan Layanan Umum sejak tahun 2009 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor

900/57 Tahun 2009 Tentang Penetapan RSUD Pandan Arang sebagai Satuan

Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Dalam pengelolaan laporan keuangannya,

RSUD Pandan Arang Boyolali berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan Nomor 45 (PSAK No. 45) tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba

dan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 mengenai

Pedoman Teknis Pengelolaan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Laporan RSUD Pandan Arang Boyolali diaudit oleh KAP Wartono pada tahun

2011 dan 2014 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3

Berdasarkan Permendagri No. 61 Tahun 2007 pasal 4 menjelaskan

mengenai penerapan PPK-BLUD pada SKPD atau unit kerja harus memenuhi

persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Status BLUD diberikan kepada

RSUD Pandan Arang Boyolali karena seluruh persyaratan telah dipenuhi dan

dinilai memuaskan. Sebagai konsekuensinya, hasil laporan keuangan RSUD

Pandan Arang berorientasi pada transparasi, akuntabilitas, responsibilitas dan

independensi yang sesuai dengan PSAK No. 45. Berdasarkan informasi dari

Bagian Keuangan dan Akuntansi, RSUD Pandan Arang Boyolali menerapkan

PSAP pada pelaporan keuangannya sejak sebelum ditetapkan menjadi BLU

sampai sekarang dan menerapkan PSAK No. 45 pada pelaporan keuangan sejak

tahun 2011 dan belum pernah dilakukan evaluasi mengenai penerapan PSAP dan

PSAK No. 45 pada pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali. Pada

pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali baru dilakukan audit tahun

2011 dan tahun 2014. Pada tahun 2012 dan tahun 2013 tidak dilakukan audit oleh

auditor independen karena adanya surat edaran bahwa laporan keuangan BLU

hanya diaudit oleh BPK saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi

penerapan PSAP dan PSAK No. 45 pada penyajian pelaporan keuangan RSUD

Pandan Arang Boyolali tahun 2014. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi RSUD

Pandan Arang Boyolali khususnya pada Bagian Keuangan dan Akuntansi dalam

menyajikan pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAP dan PSAK No. 45.

TELAAH TEORITIS

Rumah Sakit Pemerintah Berstatus Badan Layanan Umum

Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, maka

status rumah sakit pemerintah kini menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

Dengan penetapan rumah sakit pemerintah menjadi BLU diharapkan dapat

meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Asas BLU diatur menurut Pasal 3

PP No. 23 Tahun 2005, yaitu:

1. BLU beroperasi sebagai unit kerja kementrian negara/lembaga/pemerintah

daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya

4

berdasarkan kewenangan yang yang didelegasikan oleh instansi induk

yang bersangkutan dan tidak terpisahkan secara hukum dari instansi

induknya.

2. Pejabat BLU bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan layanan umum

kepada pimpinan instansi induk.

3. BLU dalam menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan

pencarian keuntungan.

4. Rencana kerja, anggaran, laporan BLU dan instansi induk tidak terpisah.

5. Pengelolaan sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.

Menurut Permendagri No. 61 Tahun 2007 pasal 33, penjelasan mengenai

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi adalah sebagai

berikut:

1. Transparansi merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar

kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima

bagi yang membutuhkan.

2. Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang

dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat

dipertanggungjawabkan.

3. Responsibilitas merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam

pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat.

4. Independensi merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara

profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari

pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

dan prinsip bisnis yang sehat.

Sesuai dengan pasal 1 butir 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004

Tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Badan Layanan Umum adalah

instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan

kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa

mengutamakan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatannya didasarkan

pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Karakteristik organisasi yang merupakan

Badan Layanan Umum, yaitu:

5

1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari

kekayaan Negara.

2. Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat.

3. Tidak mengutamakan pencarian laba.

4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala

korporasi.

5. Rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan

pada instansi induk.

6. Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan secara

langsung.

7. Pegawai dapat terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri

Sipil.

8. BLU bukan subyek pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.05/2008 tentang

Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum pasal 6 ayat

2 dan 4 menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan BLU menghasilkan

Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan dalam

pengintregasian Laporan Keuangan BLU dengan Laporan Keuangan kementrian

Negara/lembaga, BLU mengembangkan sub system akuntansi keuangan yang

menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP). Dalam pasal 17 ayat 3 menyatakan bahwa BLU yang tidak

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dapat dikenakan sanksi terkait

fleksibilitas BLU, remunerasi, dan status BLU. Sanksi terkait dengan fleksibilitas

BLU menurut pasal 26 dan pasal 27 Permendagri No. 61 tahun 2007 yaitu satuan

kerja yang berstatus BLU penuh diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan

BLU dalam hal perumusan kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan

bisa diturunkan menjadi satuan kerja BLU bertahap yang fleksibilitasnya dibatasi

dalam hal jumlah dana yang dapat dikelola langsung, tidak diperbolehkan

mengelola investasi, dan tidak diperbolehkan mengelola utang. Sanksi terkait

dengan remunerasi BLU yaitu penurunan prosentase karena berhubungan dengan

jumlah dana yang dikelola BLU. Sanksi terkait dengan status BLU menurut pasal

1 Permendagri No. 61 tahun 2007 yaitu berupa penurunan status satuan kerja yang

6

menerapkan PPK-BLUD penuh menjadi satuan kerja yang menerapkan PPK-

BLUD bertahap dan pencabutan status BLUD karena dianggap tidak memenuhi

persyaratan substantif, teknis, dan administratif.

Dengan pemikiran baru tersebut diharapkan Badan Layanan Umum dapat

meningkatkan pelayanan masyarakat dengan cara yang profesional, efektif dan

efisien oleh pengelola unit tersebut dengan otonomi pengelolaan yang akan

diberikan. Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis.

Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh

sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya.

Organisasi nirlaba sumber daya dari sumbangan para anggota dan para

penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi

tersebut.

Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum

Dalam pelaksanaan pengembangan dan penerapan sistem akuntansi Badan

Layanan Umum, maka Rumah Sakit Pemerintah Daerah dalam membuat laporan

keuangannya mengacu pada dua standar yaitu berdasarkan Peraturan Standar

Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK). Pelaporan keuangan menurut PSAK diatur dalam PSAK No. 45 tentang

Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba sedangkan menurut PSAP diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Pengertian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diatur dalam Pasal 1

angka 1 Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat

Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan

7

pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa

mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Komponen laporan keuangan

BLUD menurut Permendagri No. 61 tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Laporan realisasi anggaran dan/atau Laporan operasional

Laporan realisasi anggaran (LRA) adalah menyajikan informasi

tentang anggaran dan realisasi anggaran BLU secara tersanding yang

menunjukkan tingkat capaian target-target yang telah disepakati dalam

dokumen pelaksanaan anggaran. Laporan operasional menyajikan

informasi tentang operasi BLU mengenai sumber, alokasi, dan pemakaian

sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLU. Laporan operasional

antara lain dapat berupa laporan aktivitas atau laporan surplus defisit.

Informasi dalam LRA/laporan operasional, digunakan bersama-sama

dengan informasi yang diungkapkan dalam komponen laporan keuangan

lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk:

a. Mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi;

b. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan

sumber daya ekonomi; dan

c. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara

menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja BLU dalam hal

efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

2. Neraca

Tujuan utama neraca adalah menyediakan informasi tentang posisi

keuangan BLU meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Informasi dalam neraca digunakan bersama-sama dengan informasi yang

diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu

para pengguna laporan keuangan untuk menilai:

a. Kemampuan BLU dalam memberikan jasa layanan secara

berkelanjutan;

b. Likuiditas & solvabilitas;

c. Kebutuhan pendanaan eksternal.

8

3. Laporan arus kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi

mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama

periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus kas dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan

pendanaan. Informasi dalam laporan arus kas digunakan bersama-sama

dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya

sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai:

a. Kemampuan BLU dalam menghasilkan kas dan setara kas;

b. Sumber dana BLU;

c. Penggunaan dana BLU;

d. Prediksi kemampuan BLU untuk memperoleh sumber dana serta

penggunaannya untuk masa yang akan datang.

4. Catatan atas laporan keuangan

Tujuan utama Catatan atas Laporan Keuangan adalah memberikan

penjelasan dan analisis atas informasi yang ada di LRA/laporan

operasional, neraca, laporan arus kas, dan informasi tambahan lainnya

sehingga para pengguna mendapatkan pemahaman yang paripurna atas

laporan keuangan BLU. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan

mencakup antara lain:

A. Pendahuluan

B. Kebijakan akuntansi;

C. Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran/laporan

operasional;

Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

terdiri dari:

1) Pendapatan

a. Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan;

b. Hibah terikat dan tidak terikat;

c. Pendapatan Usaha Lainnya, meliputi hasil kerja sarna dengan

pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain;

9

d. Pendapatan dari APBN, meliputi Pendapatan APBN

Operasional dan APBN Investasi.

2) Biaya

a. Biaya Pelayanan

b. Biaya Umum dan Administrasi

c. Biaya Lainnya

D. Penjelasan atas pos-pos neraca;

1) Aset

a. Aset lancar

b. Investasi Jangka Panjang

c. Aset tetap

d. Aset lainnya

2) Kewajiban

a. Kewajiban Jangka Pendek

b. Kewajiban Jangka Panjang

3) Ekuitas

a. Ekuitas Tidak Terikat adalah ekuitas berupa sumber daya yang

penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

Ekuitas awal;

Surplus & defisit tahun lalu;

Surplus & defisit tahun berjalan;

Ekuitas donasi;

b. Ekuitas Terikat Temporer adalah ekuitas berupa sumber daya

ekonomi yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi

untuk tujuan tertentu dan/atau jangka waktu tertentu oleh

pemerintah atau donatur.

Sumbangan untuk aktivitas operasi tertentu;

Investasi untuk jangka waktu tertentu;

Dana yang penggunaanya ditentukan selama periode

tertentu dimasa depan;

Dana untuk memperoleh aset tetap.

10

c. Ekuitas Terikat Permanen adalah ekuitas berupa sumber daya

yang penggunaannya dibatasi secara permanen untuk tujuan

tertentu oleh pemerintah/donatur.

Tanah atau gedung atau bangunan yang disumbangkan

untuk tujuan tertentu dan tidak untuk dijual;

Aset yang digunakan untuk investasi yang mendatangkan

pendapatan secara permanen;

Donasi pemerintah atau pihak lain yang mengikat secara

permanen.

E. Penjelasan atas pos-pos laporan arus kas;

a. Arus kas dari aktivitas operasi

b. Arus kas dari aktivitas investasi

c. Arus kas dari aktivitas pendanaan

F. Informasi tambahan dan pengungkapan lainnya.

1) Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi

yang timbul dari aktivitas BLU selama satu periode yang

mengakibatkan penambahan ekuitas bersih. Klasifikasi

pendapatan BLU adalah pendapatan usaha dari jasa layanan,

hibah, pendapatan APBN, pendapatan APBD, dan hasil

kerjasama dengan pihak lain.

2) Biaya

Biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode

akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset

atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan

ekuitas bersih. Klasifikasi biaya adalah biaya layanan, biaya

umum dan administrasi, dan biaya lainnya.

PSAK No.45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 merupakan standar

khusus untuk organisasi nirlaba. Organisasi memperoleh sumber daya dari

11

sumbangan para anggota dan penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan

apapun dari organisasi yang bersangkutan. Pada beberapa bentuk organisasi

nirlaba meskipun tidak ada kepemilikan, organisasi tersebut mencukupi modalnya

dari hutang dan mendanai kegiatan operasionalnya dari pendapatan atas jasa yang

diberikan kepada publik. Akibatnya pengukuran jumlah, saat dan kepastian aliran

pemasukan kas menjadi ukuran kinerja yang penting bagi para pengguna laporan

keuangan organisasi tersebut, seperti kreditur dan pemasok dana lainnya.

Berdasarkan PSAK No. 45, laporan keuangan untuk entitas nirlaba terdiri

dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas

laporan keuangan. Dengan adanya pedoman ini diharapkan laporan keuangan

entitas nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki

daya banding yang tinggi. Unsur-unsur laporan keuangan berdasarkan PSAK

No.45 adalah sebagai berikut:

A. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan merupakan nama lain dari neraca pada

laporan keuangan lembaga komersial. Laporan ini memberikan informasi

mengenai besarnya aset atau harta lembaga dan sumber perolehan aset

(bisa dari hutang atau dari aktiva bersih) pada satu titik tertentu. Tujuan

laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai

aset, liabilitas, serta aset neto dan informasi mengenai hubungan di antara

unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Laporan posisi keuangan

(neraca) termasuk catatan atas laporan keuangan menyediakan informasi

yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan

antara aset dan liabilitas. Informasi tersebut umumnya disajikan dengan

pengumpulan aset dan liabilitas yang memiliki karakteristik serupa dalam

suatu kelompok yang relatif homogen. Sebagai contoh, entitas nirlaba

biasanya melaporkan masing-masing unsur aset dalam kelompok yang

homogen, seperti:

a. Kas dan setara kas;

b. Piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa yang lain;

c. Persediaan;

12

d. Sewa, asuransi, dan jasa lainnya yang dibayar di muka;

e. Instrumen keuangan dan investasi jangka panjang;

f. Tanah, gedung, peralatan, serta aset tetap lainnya yang digunakan

untuk menghasilkan barang dan jasa.

Informasi likuiditas diberikan dengan cara sebagai berikut:

a. Menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas, dan liabilitas

berdasarkan tanggal jatuh tempo;

b. Mengelompokkan aset ke dalam lancar dan tidak lancar, dan

liabilitas ke dalam jangka pendek dan jangka panjang;

c. Mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh

temponya liabilitas, termasuk pembatasan penggunaan aset, pada

catatan atas laporan keuangan.

Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing

kelompok aktiva bersih berdasarkan ada tidaknya pembatasan oleh

penyumbang, yaitu terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan

tidak terikat. Informasi mengenai sifat dan jumlah pembatasan permanen

atau temporer diungkap dengan menyajikan jumlah tersebut dalam laporan

keuangan. Pengertian dari pembatasan permanen, temporer dan tidak

terikat adalah sebagai berikut:

a. Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber

daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut

dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk

menggunakan semuanya atau sebagaian manfaat ekonomi lainnya

yang berasal dari sumber daya tersebut.

b. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya

oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut

dipertahankan sampai periode tertentu atau sampai dengan

terpenuhinya keadaan tertentu.

13

c. Pembatasan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaanya

tidak dibatasi oleh tujuan tertentu oleh penyumbang.

B. Laporan aktivitas

Laporan aktivitas berisi dua bagian besar yaitu besaran pendapatan

dan biaya lembaga selama satu periode anggaran. Pendapatan digolongkan

berdasarkan restriksi atau ikatan yang ada. Sedangkan beban atau biaya

disajikan dalam laporan aktivitas berdasarkan kriteria fungsional, dengan

demikian beban biaya akan terdiri dari biaya kelompok program jasa

utama dan aktivitas pendukung. Klasifikasi pendapatan, beban,

keuntungan dan kerugian dalam kelompok aset neto tidak menutup

peluang adanya klasifikasi tambahan dalam laporan aktivitas. Misalnya,

dalam suatu kelompok atau beberapa kelompok perubahan dalam aset

neto, entitas nirlaba dapat mengklasifikasikan unsur-unsurnya menurut

kelompok operasi atau non operasi, dapat dibelanjakan atau tidak dapat

dibelanjakan, telah direalisasi atau belum direalisasi, berulang atau tidak

berulang, atau dengan cara lain. Laporan aktivitas menyajikan jumlah neto

keuntungan dan kerugian yang berasal dari transaksi insidental atau

peristiwa lain yang berada di luar pengendalian entitas nirlaba dan

manajemen. Misalnya, keuntungan atau kerugian penjualan tanah dan

gedung yang tidak digunakan lagi.

Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus

menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional,

seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung.

Klasifikasi secara fungsional bermanfaat untuk membantu para

penyumbang, kreditur, dan pihak lain dalam menilai pemberian jasa dan

penggunaan sumber daya. Disamping penyajian klasifikasi beban secara

fungsional, entitas nirlaba dianjurkan untuk menyajikan informasi

tambahan mengenai beban menurut sifatnya. Misalnya, berdasarkan gaji,

sewa, listrik, bunga, penyusutan.

Program pemberian jasa merupakan aktivitas untuk menyediakan

barang dan jasa kepada para penerima manfaat, pelanggan, atau anggota

14

dalam rangka mencapai tujuan atau misi entitas nirlaba. Pemberian jasa

tersebut merupakan tujuan dan hasil utama yang dilaksanakan melalui

berbagai program utama.

C. Laporan arus kas

Laporan arus kas menunjukkan arus uang kas masuk dan keluar

untuk suatu periode. Periode yang dimaksud adalah periode sama dengan

yang digunakan oleh laporan aktivitas. Penyajian arus kas masuk dan

keluar harus digolongkan ke dalam tiga kategori yaitu sebagai berikut:

1. Aktivitas Operasi

Dalam kelompok ini adalah penambahan dan pengurangan arus kas

yang terjadi pada perkiraan yang terkait dengan operasional

lembaga. Contoh yang mempengaruhi arus kas operasi adalah

sebagai berikut:

a. Surplus atau defisit lembaga (datanya diambil dari laporan

aktivitas);

b. Depresiasi atau penyusutan (karena depresiasi dianggap

sebagai biaya, namun tidak terjadi uang kas keluar) setiap

tahun;

c. Perubahan pada account piutang lembaga;

d. Account (perkiraan buku besar) lain seperti: persediaan, biaya

dibayar di muka dan lain-lain.

2. Aktivitas Investasi

Termasuk dalam perkiraan ini adalah semua penerimaan dan

pengeluaran uang kas yang terkait dengan investasi lembaga.

Investasi dapat berupa pembelian/penjualan aktiva tetap,

penempatan/pencairan dana deposito atau investasi lain. Beberapa

contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah:

a. Pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tidak berwujud,

dan aset jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan

yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri;

b. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan, dan peralatan,

serta aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lain.

15

3. Aktivitas Pendanaan

Termasuk dalam kelompok ini adalah perkiraan yang terkait

dengan transaksi berupa penciptaan atau pelunasan kewajiban

hutang lembaga dan kenaikan/penurunan aktiva bersih dari

surplus-defisit lembaga. Transaksi lain yang mengakibatkan

perubahan arus kas masuk dan keluar dalam kelompok ini adalah

sebagai berikut:

a. Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya

dibatasi untuk jangka panjang;

b. Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi

yang penggunaannya dibatasi untuk perolehan, pembangunan

dan pemeliharaan aktiva tetap atau peningkatan dana abadi;

c. Bunga, deviden yang dibatasi penggunaannya untuk jangka

panjang.

D. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan, merupakan bagian yang tidak

terpisah dari laporan-laporan di atas. Tujuan pemberian catatan ini agar

seluruh informasi keuangan yang dianggap perlu untuk diketahui

pembacanya sudah diungkapkan. Catatan atas laporan keuangan dapat

berupa:

a. Perincian dari suatu perkiraan yang disajikan, misalnya aktiva tetap;

b. Kebijakan akuntansi yang dilakukan, misalnya metode penyusutan

serta tarif yang digunakan untuk aktiva tetap lembaga, metode

pencatatan piutang yang tidak dapat ditagih serta presentase yang

digunakan untuk pencadangannya. (IAI, 2009:45)

Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu yang membahas penerapan PSAK No. 45 tentang

Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba pada Rumah Sakit berstatus Badan

Layanan Umum dilakukan oleh Hendrawan (2011) dan Firmansyah (2014)

menyatakan belum semua rumah sakit menerapkan PSAK No. 45. Hendrawan

16

(2011) melakukan analisis penerapan PSAK No. 45 di Rumah Sakit Umum

Daerah Kota Semarang, hasil penelitian menyimpulkan bahwa Rumah Sakit

Umum Daerah Kota Semarang telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan

PSAK No. 45. Firmansyah (2014) melakukan analisis penerapan PSAP di Rumah

Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, hasil penelitian menyimpulkan bahwa Rumah

Sakit Umum Daerah Kota Bekasi masih menyusun laporan keuangan sesuai

dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan belum menyajikan

laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 45.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah RSUD Pandan Arang Boyolali yang

beralamatkan di Jl. Kantil No. 14, Boyolali. Satuan pengamatan dalam penelitian

adalah pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali tahun 2014.

Departemen dalam penelitian ini adalah Bagian Keuangan dan Akuntansi.

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan

untuk memperoleh gambaran mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba.

Penelitian ini mendiskripsikan dan mengidentifikasi proses pelaporan keuangan

RSUD Pandan Arang Boyolali sesuai dengan PSAK No. 45 dan PSAP.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu, data primer dan data

sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung

kepada Bagian Keuangan dan Akuntansi RSUD Pandan Arang Boyolali untuk

memperoleh informasi tentang bentuk pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang

Boyolali. Data sekunder dari penelitian ini di peroleh dari Bagian Keuangan dan

Akuntansi berupa dokumen pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang tahun

2014.

17

Teknik dan Langkah Analisis

Teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan delapan

indikator sebagaimana penelitian Hendrawan (2011). Adapun langkah-langkah

menganalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

I. Identifikasi menurut Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU

(PSAP)

1. Mengidentifikasi format laporan keuangan menurut PSAP

2. Mengidentifikasi format pelaporan yang digunakan RSUD Pandan Arang

Boyolali

3. Mengidentifikasi pengklasifikasian aktiva dan kewajiban

4. Mengidentifikasi ekuitas

5. Mengidentifikasi informasi realisasi anggaran

6. Mengidentifikasi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian

7. Mengidentifikasi pengungkapan terhadap informasi pendapatan dan beban

8. Mengidentifikasi pengungkapan terhadap informasi pemberian jasa

9. Mengidentifikasi klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas.

10. Mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan RSUD Pandan Arang

Boyolali tahun 2013 terhadap PSAP

II. Identifikasi menurut PSAK No. 45

1. Mengidentifikasi format laporan keuangan menurut PSAK No. 45

2. Mengidentifikasi format pelaporan yang digunakan RSUD Pandan Arang

Boyolali

3. Mengidentifikasi pengklasifikasian aktiva dan kewajiban

4. Mengidentifikasi aktiva bersih terikat atau tidak terikat

5. Mengidentifikasi perubahan kelompok aktiva bersih

6. Mengidentifikasi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian

7. Mengidentifikasi pengungkapan terhadap informasi pendapatan dan beban

8. Mengidentifikasi pengungkapan terhadap informasi pemberian jasa

9. Mengidentifikasi klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas

18

10. Mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan RSUD Pandan Arang

Boyolali tahun 2013 terhadap PSAK No. 45

III. Menarik kesimpulan

19

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum RSUD Pandan Arang Boyolali

Rumah Sakit Boyolali didirikan pada tanggal 1 Oktober 1961 berdasarkan

pada Perda Kabupaten Boyolali No. 12/IV/DPRGR/BI 1961 tanggal 28 Maret

1961. Tanggal 12 November 1991 Rumah Sakit Boyolali diganti nama menjadi

“Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali. Melalui Surat Keputusan

Bupati No.900/57/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit

Pandan Arang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan

status penuh. Penetapan sebagai BLUD tersebut dalam upaya untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat yang merupakan pola pengelolaan keuangan yang

memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek

bisnis yang sehat. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 009-

G/MENKES/SK/I/1993, Rumah Sakit Umum Pandan Arang Boyolali status

klasifikasi Type C. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, RSUD Pandan Arang Boyolali

merupakan Lembaga Teknis Daerah penyelenggara pelayanan kesehatan.

Visi RSUD Pandan Arang Boyolali adalah terwujudnya sebagai pusat

pelayanan dan rujukan kesehatan terbaik, ditunjang dengan pelayanan

professional dan familier menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Misi yang

dirumuskan untuk mencapai visi tersebut adalah memberikan pelayanan kesehatan

paripurna dan bermutu kepada seluruh lapisan masyarakat melalui organisasi

pembelajar (learning organization), SDM yang professional, produktif, dan

berkomitmen serta manajemen mandiri, efektif, dan efisien.

RSUD Pandan Arang Boyolali menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan

kesehatan, penelitian, dan pengembangan kesehatan. Sifat kegiatan tersebut

berfungsi sosial dan profesional berlandaskan etika profesi dan etika bisnis

dengan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi serta menerapkan

praktik bisnis yang sehat. RSUD Pandan Arang Boyolali menerapkan “Strategi

Pertumbuhan” dalam menggalang dan mengarahkan seluruh sumber daya dalam

20

mencapai tujuan yang telah menjadi konsensus bersama. Pelayanan RSUD

Pandan Arang Boyolali meliputi:

1. Instalasi Gawat Darurat (IGD)

2. Instalasi Rawat Jalan (IRJ) terdiri dari pelayanan Spesialis Penyakit Dalam,

Obsgyn, Bedah, Anak, Paru, Gigi, Mata, Syaraf, THT, Kulit dan Kelamin,

Jiwa, Orthopedi, dan Gastroenterologi. Selain itu juga melayani Poliklinik 24

jam.

3. Instalasi Rawat Inap berkapasitas 288 tempat tidur, meliputi kelas III, II, I,

Teladan, dan Utama.

4. Instalasi Kamar Operasi.

5. Instalasi Rehabilitasi Medik.

6. Kamar Bersalin.

7. Pelayanan Perinatal Resiko Tinggi.

8. ICU.

9. Pelayanan Hemodialisa.

10. Instalasi Radiologi.

11. Instalasi Laboraturium.

12. Instalasi Farmasi.

13. Instalasi Gizi.

14. Instalasi Pemulasaraan Jenazah.

15. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit.

16. Pelayanan Bank Daerah.

17. Pelayanan Ambulance.

18. Pelayanan Rekam Medik.

Beberapa prestasi yang pernah diraih oleh RSUD Pandang Arang Boyolali

adalah sebagai berikut:

1. Tahun 1995 meraih Pengakuan WHO tentang Rumah Sakit Sayang Bayi.

2. Tahun 2000 meraih Rumah Sakit Type C berpenampilan kerja terbaik,

Propinsi Jawa Tengah.

3. Tahun 2008 meraih Penerima penghargaan citra pelayanan prima yang

diprakarsai oleh Menpan.

21

4. Tahun 2011 meraih Rumah Sakit Pandan Arang terakreditasi 16 pelayanan

dan dengan Akreditasi Penuh Tingkat Lanjut.

Maksud dan Tujuan

1. Tujuan umum adalah terwujudnya derajat kesehatan secara optimal setiap

pasien yang dirawat di Rumah Sakit dengan pelayanan kesehatan dasar sampai

dengan spesialistik/subspesialistik, secara professional, holostik, paripurna,

dan terjangkau masyarakat sehingga memuaskan semua pihak.

2. Tujuan khusus yaitu memberikan pelayanan medis spesialistik dan pelayanan

rujukan spesialistik yang professional, pelayanan kesehatan yang tepat waktu,

tempat sarana penuh empati, penurunan angka kesakitan dan kematian di

rumah sakit, meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pasien serta terjangkau

masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan karyawan rumah sakit.

Susunan Pejabat Pengelola BLUD

RSUD Pandan Arang Boyolali adalah suatu Badan Layanan Umum

Daerah yang merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas di bidang pelayanan

kesehatan, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah. RSUD Pandan Arang Boyolali dipimpin oleh seorang

Direktur, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh satu Kepala Bagian dan

tiga Kepala Bidang. Susunan manajemen RSUD Pandan Arang Boyolali adalah

sebagai berikut:

- Direktur : dr. Siti Nur Rokhmah Hidayati

- Kepala Bagian Umum : Sumardi, S.Pd

- Kepala Bidang Pelayanan : dr. Rita Indrihastuti

- Kepala Bidang Penunjang Pelayanan : Yulius Bagus T, SIP, MT.MA

- Kepala Bidang Keuangan : Djoko Hendrardjo Triatmoko, S.E

Tugas pokok Direktur adalah memimpin pelaksanaan tugas membantu

Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesehatan. Tugas

pokok yang dimaksud antara lain meliputi perumusan kebijakan teknis di bidang

pelayanan kesehatan, menyusun rencana program kerja, kegiatan laporan kinerja,

22

dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, memimpin dan mengkoordinasikan

pelaksanaan tugas rumah sakit, menyelenggarakan pelayanan medis, asuhan

keperawatan dan pelayanan rujukan, membina dan melaksanakan koordinasi

dengan instasi pemerintah dan lembaga lain di bidang pelayanan kesehatan,

melakukan monitoring dan evaluasi, serta membina, mengawasi, dan menilai

kinerja bawahan.

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan

manajemen umum meliputi urusan umum, tata usaha, perlengkapan, kepegawaian,

diklat, kehumas dan hukum serta penyelenggaraan kegiatan pengumpulan data

dan informasi dalam Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS).

Kepala Bidang Pelayanan mempunyai tugas pokok memimpin

pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan

evaluasi program pelayanan medis, standar mutu profesi dan pengembangan

tenaga media keperawatan, mengkoordinasikan kebutuhan dan kegiatan pelayanan

medis dan penunjang serta keperawatan.

Kepala Bidang Penunjang Pelayanan mempunyai tugas pokok memimpin

pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan

evaluasi program pelayanan pemeliharaan, sarana prasarana logistik medik dan

non medik rumah sakit, serta mengkoordinasikan kebutuhan dan kegiatan

penunjang pelayanan medis.

Kepala Bidang Kuangan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyusunan

anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit, serta melaksanakan penatausahaan

keuangan, penyusunan program dan laporan, mengkoordinasikan kebutuhan dan

kegiatan keuangan.

23

Struktur Organisasi RSUD Pandan Arang Boyolali

Struktur organisasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Tekhnis Daerah dan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali seperti dibawah ini:

Bagan 1

Struktur Organisasi RSUD Pandan Arang Boyolali

Sumber: Dokumen RSUD Pandan Arang Boyolali

DIREKTUR

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH

TANGGA

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

DAN DIKLAT

SUB BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN SIM

BIDANG PELAYANAN

BIDANG PENUNJANG PELAYANAN

BIDANG KEUANGAN

SEKSI PELAYANAN MEDIK DAN

KEPERAWATAN

SEKSI PEMELIHARAAN, SARANA DAN PRASARANA

SEKSI PEMBUKUAN DAN

PERBENDAHARAAN

SEKSI PELAYANAN PENUNJANG

MEDIK

SEKSI LOGISTIK MEDIK DAN NON

MEDIK

SEKSI PERENC. ANGGARAN DAN MOBILISASI DANA

INTALASI SATUAN/TIM

24

Pelaporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali

RSUD Pandan Arang Boyolali menerapkan PSAP pada pelaporan

keuangan sejak sebelum ditetapkan menjadi BLUD sampai sekarang. Dasar

penyusunan pelaporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan

Arang Boyolali dengan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah

(PSAP). PSAP berisikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan

Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Pelaporan ini dibuat

untuk kepentingan konsolidasi dengan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

Penyusunan dan penyajian atas pelaporan keuangan berdasarkan Biaya Historis

(Historical Cost) dan disusun dengan Basis Kas menuju Basis Akrual (Cash

Toward Accrual) yaitu mengakui aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca,

sedangkan menerapkan basis kas untuk mengakui pendapatan, belanja, dan

pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Relaisasi Anggaran. Pelaporan

keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali menggunakan mata uang rupiah penuh.

Berdasarkan pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali tahun

2014, apabila dibandingkan dengan pelaporan keuangan menurut PSAP masih

terdapat beberapa informasi yang tidak disajikan. Perbedaan antara pelaporan

keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali dengan PSAP diuraikan sebagai berikut:

25

Tabel 1

Perbandingan Pelaporan Keuangan Menurut PSAP dan Laporan Keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali

No Indikator Menurut PSAP Praktik di RSUD Pandan Arang

Boyolali Keterangan

1 Format

pelaporan

keuangan

Laporan Keuangan terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

dan/atau Laporan Operasional

2. Neraca

3. Laporan Arus Kas

4. Catatan Atas Laporan

Keuangan

Laporan Keuangan terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

dan/atau Laporan Operasional

2. Neraca

3. Laporan Arus Kas

4. Catatan Atas Laporan

Keuangan

Format laporan keuangan yang dibuat

oleh RSUD Pandan Arang Boyolali

sesuai dengan PSAP.

2 Klasifikasi

aktiva dan

kewajiban

Aset diklasifikasikan ke dalam aset

lancar dan aset non lancar. Aset

lancar meliputi: kas dan setara kas,

investasi jangka pendek, piutang

usaha, piutang lain-lain, biaya

dibayar dimuka, dan persediaan.

Aset diklasifikasikan ke dalam

aset lancar dan aset non lancar.

Aset lancar meliputi: kas dan

setara kas, investasi jangka

pendek, piutang pelayanan,

piutang lain-lain, biaya dibayar

dimuka, dan persediaan.

Klasifikasi aktiva dan kewajiban pada

laporan keuangan RSUD Pandan

Arang Boyolali sesuai dengan PSAP.

26


Boyolali Keterangan

Aset non lancar antara lain

meliputi invetasi jangka panjang,

aset tetap, dan aset lainnya.

Kewajiban diklasifikasikan

menjadi dua yaitu kewajiban

jangka pendek dan kewajiban

jangka panjang.

Aset non lancar meliputi investasi

jangka panjang, aset tetap, dan

aset lain-lain.


menjadi dua, yaitu kewajiban

lancar dan kewajiban jangka

panjang.

3 Klasifikasi

ekuitas

Ekuitas adalah hak residual BLU

atas aset setelah dikurangi seluruh

kewajiban yang dimiliki. Ekuitas

BLU terdiri atas ekuitas tidak

terikat, ekuitas terikat temporer,

dan ekuitas terikat permanen.

Ekuitas adalah hak residual atas

aset setelah dikurangi seluruh

kewajiban yang dimiliki. Ekuitas

dikelompokkan dalam ekuitas

tidak terikat saja.

Klasifikasi ekuitas pada laporan

keuangan RSUD Pandan Arang

Boyolali tidak menyajikan ekuitas

terikat temporer dan ekuitas terikat

permanen, karena sumber daya yang

dimiliki oleh RSUD Pandan Arang

Boyolali penggunaannya tidak ada

pembatasan waktu atau pembatasan

penggunaan seperti sumbangan untuk

aktivitas tertentu, investasi untuk

27


Boyolali Keterangan

jangka waktu tertentu, dan donasi dari

pemerintah.

4 Informasi

realisasi

anggaran

Dalam laporan realisasi anggaran

menyajikan informasi realisasi,

pendapatan, belanja, pembiayaan,

serta lebih/kurang pembiayaan

anggaran dalam suatu periode.

Dalam laporan realisasi anggaran

menyajikan informasi realisasi,

pendapatan, belanja, pembiayaan,

dan sisa lebih/kurang anggaran

dalam suatu periode.

Informasi realisasi anggaran pada



5 Klasifikasi

pendapatan

dan beban,

Laporan operasional menyajikan

jumlah pendapatan, biaya,

keuntungan/kerugian, pos luar

biasa dalam suatu periode.

Pendapatan diklasifikasikan ke

dalam:

1. Pendapatan usaha dari jasa

layanan

2. Hibah

Dalam laporan operasional

disajikan jumlah pendapatan,

biaya, keuntungan/kerugian dalam

suatu periode.

Pendapatan diklasifikasikan ke

dalam:

1. Pendapatan operasional dari

jasa layanan

2. Hibah

Terdapat perbedaan urutan pada

klasifikasi pendapatan, pada laporan


Boyolali menyajikan pendapatan

APBD sebelum pendapatan APBN,

sedangkan menurut PSAP menyajikan

pendapatan APBN saja. Pada laporan


Boyoali tidak menyajikan pendapatan

usaha lainnya dan pendapatan dari

28


Boyolali Keterangan

3. Pendapatan APBN

4. Pendapatan usaha lainnya

5. Pendapatan dari kejadian luar

biasa

Biaya diklasifikasikan sebagai

berikut:

1. Biaya layanan

2. Biaya umum dan administrasi

3. Biaya lainnya

4. Rugi penjualan aset non lancar

5. Biaya dari kejadian luar biasa

3. Pendapatan APBD

4. Pendapatan APBN

5. Pendapatan non operasional

Biaya diklasifikasikan ke dalam:

1. Biaya pelayanan


3. Biaya non opersional

kejadian luar biasa.

Klasifikasi beban pada laporan


Boyolali tidak menyajikan biaya

lainnya, rugi penjualan aset non lancar,

dan biaya dari kejadian luar biasa

karena dimasukan dalam biaya non

operasional.

6 Informasi

pendapatan

dan beban

Pendapatan adalah arus masuk

bruto manfaat ekonomi yang

timbul dari aktivitas BLU selama

satu periode yang mengakibatkan

perubahan ekuitas bersih.

Pendapatan adalah arus masuk

bruto manfaat ekonomi yang

timbul dari aktivitas BLU selama

satu periode yang mengakibatkan

perubahan ekuitas bersih.

Informasi pendapatan dan beban pada



29


Boyolali Keterangan

Beban adalah penurunan manfaat

ekonomi selama satu periode

akuntansi dalam bentuk arus kas

atau berkurangnya aset atau

terjadinya kewajiban yang

mengakibatkan penurunan ekuitas

bersih.


jumlah pendapatan secara bruto

yang mengakibatkan penambahan

ekuitas bersih dan biaya


bersih.

Beban adalah penurunan manfaat

ekonomi selama satu periode

akuntansi dalam bentuk arus kas

atau berkurangnya aset atau

terjadinya kewajiban yang


bersih.


menyajikan jumlah pendapatan

dan beban secara bruto

7 Informasi

pemberian

jasa


informasi biaya yang terdiri dari:

1. Biaya layanan

Berdasarkan kegiatan operasional,

biaya berasal dari:

1. Biaya operasional

Informasi pemberian jasa pada laporan


Boyolali sesuai dengan PSAP.

30


Boyolali Keterangan


3. Biaya lainnya

a. Biaya pelayanan

b. Biaya umum dan

administrasi

2. Biaya non operasional

8 Klasifikasi

penerimaan

dan

pengeluaran

kas

Laporan arus kas menyajikan

informasi arus masuk dan keluar

kas selama periode tertentu yang

diklasifikasikan berdasarkan

aktivitas operasi, aktivitas

investasi, dan aktivitas pendanaan.

Laporan arus kas terdiri dari:

1. Arus kas dari aktivitas operasi

2. Arus kas dari aktivitas

investasi


pendanaan

Klasifikasi penerimaan dan

pengeluaran kas pada laporan


Boyolali sesuai dengan PSAP.

Data diolah, 2015

31

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pelaporan keuangan RSUD

Pandan Arang Boyolali dibandingkan dengan PSAP terdapat perbedaan. Pada

pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali mengklasifikasikan ekuitas

kedalam tidak terikat saja, sedangkan menurut PSAP ekuitas diklasifikasikan

kedalam terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat. Pada pelaporan

keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali tidak menyajikan klasifikasi ekuitas

terikat permanen dan terikat tempoerer karena sumber daya yang dimiliki oleh

RSUD Pandan Arang Boyolali penggunaannya tidak ada pembatasan waktu atau

pembatasan penggunaan oleh penyumbang atau donatur. Klasifikasi pendapatan

pada pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali menyajikan pendapatan

APBD dan pendapatan APBN, sedangkan menurut PSAP hanya menyajikan

pendapatan APBN saja. Hal ini disebabkan karena RSUD Pandan Arang Boyolali

adalah Satuan Kerja di Pemerintah Daerah sehingga selain mendapatkan

pendapatan dari APBN juga mendapatkan pendapatan dari APBD. Klasifikasi

beban pada pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali menggunakan

pendekatan klasifikasi berdasarkan fungsional sedangkan menurut PSAP lebih

terinci setiap akunnya. Pada pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali

tidak menyajikan biaya lainnya, rugi penjualan, dan biaya dari kejadian luar biasa

karena akun-akun tersebut diklasifikasikan ke dalam biaya non operasional.

Berdasarkan penjelasan di atas, pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang

Boyolali sudah menerapkan PSAP secara penuh.

32

Penerapan PSAK No. 45 pada Pelaporan Keuangan Rumah Sakit Umum

Daerah Pandan Arang Boyolali

Pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali selain menerapkan

PSAP juga menerapkan PSAK No. 45. Menurut pasal 116 Permendagri No. 61

tahun 2007 menyatakan bahwa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan Standar

Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntnasi Indonesia

(IAI), yaitu PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Dalam

pasal 17 ayat (3) PMK No. 76/PMK.05/2008 menyatakan bahwa BLU yang tidak

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dapat dikenakan sanksi terkait

fleksibilitas BLU, remunerasi, dan status BLU. Berdasarkan wawancara dengan

Bagian Akuntansi dan Keuangan, RSUD Pandan Arang Boyolali menerapkan

PSAK No. 45 pada laporan keuangannya sejak tahun 2011 dan sudah diaudit oleh

auditor independen yaitu KAP Wartono pada tahun 2011 dan 2014 dengan opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada tahun 2012 dan tahun 2013 tidak

dilakukan audit oleh auditor independen dikarenakan mendapat surat edaran dari

Kemendagri bahwa BLUD cukup diaudit oleh BPK saja. Berikut ini adalah

perbandingan antara pelaporan keuangan yang disusun oleh RSUD Pandan Arang

Boyolali dan menurut ketentuan PSAK No. 45:

33

Tabel 2

Perbandingan Pelaporan Keuangan Menurut PSAK No. 45 dan Laporan Keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali

No Indikator Menurut PSAK No.45 Praktik di RSUD Pandan Arang

Boyolali Keterangan

1 Format pelaporan

keuangan

Laporan keuangan terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan

2. Laporan aktivitas

3. Laporan arus kas

4. Catatan atas laporan

keuangan

Laporan keuangan terdiri dari:

1. Neraca

2. Laporan operasional

3. Laporan arus kas

4. Catatan atas laporan

keuangan

Format laporan keuangan

RSUD Pandan Arang

Boyolali sesuai dengan

PSAK No. 45

2 Klasifikasi aset dan

kewajibaan

Disajikan dengan pengumpulan

aset dan kewajiban yang memiliki

karakteristik serupa dalam suatu

kelompok yang relatif homogen.

Organisasi melaporkan masing-

masing unsur aset dalam kelompok

yang homogen, seperti:

a. Kas dan setara kas;

b. Piutang pasien, pelajar,

Aset diklasifikasikan ke dalam:

1. Aset lancar

a. Kas dan setara kas

b. Investasi jangka pendek

c. Piutang pelayanan

d. Piutang lain-lain

e. Biaya dibayar dimuka

f. Persediaan

Klasifikasi aktiva dan

kewajiban pada laporan

keuangan RSUD Pandan

Arang Boyolali sesuai

dengan PSAK No. 45.

Urutan likuiditas

klasifikasi aset pada

laporan keuangan RSUD

Pandan Arang Boyolali

34


Boyolali Keterangan

anggota, dan penerima jasa

yang lain;

c. Persediaan;

d. Sewa, asuransi, dan jasa

lainnya yang dibayar

dimuka;

e. Surat berharga dan

investasi jangka panjang;

f. Tanah, gedung, peralatan,

serta aktiva tetap lainnya

yang digunakan untuk

menghasilkan barang dan

jasa.

Mengelompokan kewajiban ke

dalam jangka pendek dan jangka

panjang.

2. Aset tetap

a. Tanah

b. Peralatan dan mesin

c. Gedung dan bangunan

d. Jalan, irigasi, dan jaringan

e. Aset tetap lainnya

f. Konstruksi dalam

pengerjaan

g. Akumulasi penyusutan

aktiva tetap


menjadi kewajiban lancar dan

kewajiban jangka panjang.

diperinci dengan

mengelompokkan ke

dalam aset lancar dan aset

tetap.

35


Boyolali Keterangan

3 Klasifikasi aset neto

terikat atau tidak terikat

Laporan posisi keuangan

menyajikan jumlah masing-masing

kelompok aset neto berdasarkan

ada atau tidaknya pembatasan oleh

pemberi sumber daya yang tidak

mengharapkan pembayaran

kembali, yaitu: terikat secara

permanen, terikat secara temporer,

dan tidak terikat.

Informasi mengenai sifat dan

jumlah dari pembatasan permanen

atau temporer diungkapkan dengan

cara menyajikan jumlah tersebut

dalam laporan keuangan atau

dalam catatan atas laporan

keuangan.

Ekuitas dikelompokkan kedalam

ekuitas tidak terikat saja.

Pada laporan keuangan

RSUD Pandan Arang

Boyolali tidak

menyajikan ekuitas

terikat temporer dan

ekuitas terikat permanen.

36


Boyolali Keterangan

4 Perubahan kelompok

aset neto

Laporan aktivitas menyajikan

jumlah perubahan aset neto terikat

permanen, terikat temporer, dan

tidak terikat dalam suatu periode

Tidak ada

Pada laporan keuangan

RSUD Pandan Arang

Boyolali tidak

mengelompokkan

perubahan aset bersih

dalam tidak terikat,

terikat temporer, dan

terikat permanen.

5 Klasifikasi pendapatan,

beban, keuntungan, dan

kerugian


pendapatan sebagai penambah

aktiva bersih tidak terikat, kecuali

jika penggunaannya dibatasi oleh

penyumbang, dan menyajikan

beban sebagai pengurang aktiva

bersih tidak terikat.

Sumbangan disajikan sebagai

penambah aktiva bersih

Tidak ada Pada laporan keuangan

RSUD Pandan Arang

Boyolali tidak

menyajikan pendapatan,

beban, keuntungan, dan

kerugian sebagai

penambah atau pengurang

di dalam aset bersih tidak

terikat, terikat temporer,

atau terikat permanen.

37


Boyolali Keterangan

tidak terikat, terikat permanen,

atau terikat temporer, tergantung

pada ada tidaknya pembatasan.

Dalam hal sumbangan terikat yang

pembatasannya tidak berlaku lagi

dalam periode yang sama, dapat

disajikan sebagai sumbangan tidak

terikat sepanjang disajikan secara

konsisten dan diungkapkan sebagai

kebijakan akuntansi.


keuntungan dan kerugian

yang diakui dari investasi dan

aktiva lain (atau kewajiban)

sebagai penambah atau pengurang

aktiva bersih tidak terikat, kecuali

jika penggunaannya dibatasi.

38


Boyolali Keterangan

6 Informasi pendapatan

dan beban


jumlah pendapatan dan beban

secara bruto.


disajikan jumlah pendapatan dan

beban secara bruto.

Informasi pendapatan dan

beban pada laporan

keuangan RSUD Pandan

Arang Boyolali sudah

sesuai dengan PSAK No.

45

7 Informasi pemberian

jasa

Laporan aktivitas atau catatan atas

laporan keuangan harus

menyajikan informasi mengenai

beban menurut klasifikasi

fungsional, seperti menurut

kelompok program jasa utama dan

aktivitas pendukung.

Berdasarkan kegiatan operasional,

biaya berasal dari:

1. Biaya operasional yang terdiri

dari:

a. Biaya pelayanan

b. Biaya umum dan

administrasi

2. Biaya non operasional

Informasi pemberian jasa

pada laporan keuangan

RSUD Pandan Arang

Boyolali sudah sesuai

dengan PSAK No. 45.

8 Klasifikasi penerimaan

dan pengeluaran kas

Laporan arus kas dikelompokkan

menjadi tiga, yaitu:

1. Aliran kas dari aktivitas

operasi

Berdasarkan laporan arus kas yang

dibuat adalah sebagai berikut:


operasional

Klasifikasi penerimaan

dan pengeluaran kas pada

laporan keuangan RSUD

Pandan Arang Boyolali

39


Boyolali Keterangan


investasi


pendanaan


investasi


pendanaan

sudah sesuai dengan

PSAK No. 45

Data diolah, 2015.

33

Menurut tabel perbandingan diatas, berikut ini penjelasan isi setiap pelaporan keuangan

RSUD Pandan Arang Boyolali menurut ketentuan sesuai dengan PSAK No. 45:

1. Neraca

Secara keseluruhan isi dari neraca pada pelaporan keuangan RSUD Pandan

Arang Boyolali sudah sesuai dengan PSAK No. 45 yaitu aktiva disajikan

berdasarkan urutan likuiditas dan pengelompokkan aktiva berdasarkan aktiva

lancar dan aktiva tidak lancar. Klasifikasi kewajiban pada laporan keuangan

RSUD Pandan Arang Boyolali disajikan berdasarkan tanggal jatuh tempo dan

mengelompokkan kewajiban kedalam jangka pendek dan jangka panjang. Pada

pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali ekuitas disajikan dengan

mengelompokkan kedalam ekuitas tidak terikat saja, sedangkan menurut PSAK

No. 45 ekuitas dikelompokkan kedalam terikat permanen, terikat temporer, dan

tidak terikat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Akuntansi dan

Keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali tidak menyajikan ekuitas terikat

permanen dan terikat temporer karena memang tidak ada sumber yang

penggunaannya dibatasi baik pembatasan waktu maupun pembatasan

penggunaan.

2. Laporan aktivitas

Secara keseluruhan isi dari laporan aktivitas pada pelaporan keuangan RSUD

Pandan Arang Boyolali sesuai dengan PSAK No. 45. Namun ditemukan

perbedaan yaitu pada pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali dalam

laporan aktivitas tidak menyajikan perubahan kelompok aset dikarenakan seperti

penjelasan diatas RSUD Pandan Arang Boyolali hanya mengklasifikasikan

ekuitas ke dalam tidak terikat saja. Sehingga tidak menyajikan perubahan aset

neto secara terikat permanen, terikat temporer, atau tidak terikat.

3. Laporan arus kas

Secara keseluruhan isi dari laporan arus kas pada pelaporan keuangan RSUD

Pandan Arang Boyolali sesuai dengan PSAK No. 45, yaitu menyajikan

informasi arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode tertentu yang

diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas

pendanaan.

34

4. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) pada pelaporan keuangan RSUD

Pandan Arang Boyolali disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan

keuangan posisi keuangan, laporan realisasi anggaran telah dijelaskan dan

direferensikan dengan informasi yang ada dalam CALK.

Berdasarkan penjelasan diatas, pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang

Boyolali sudah menerapkan ketentuan menurut PSAK No. 45 tentang pelaporan

keuangan organisasi nirlaba secara penuh.

35

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan PSAP dalam pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali

Pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali secara umum sudah

sesuai dengan ketentuan menurut PSAP yang berlaku bagi Badan Layanan

Umum Daerah yaitu Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Keputusan Menteri

Kesehatan Nomor 1164/MENKES/SK/X/2007 tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum. Namun,

pada pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali tidak menyajikan

klasifikasi ekuitas kedalam terikat temporer dan terikat permanen, karena

sumber daya yang ada pada RSUD Pandan Arang Boyolali tidak ada

pembatasan penggunaan atau pembatasan waktu dari penyumbang atau donatur.

Pada klasifikasi pendapatan, PSAP hanya menyajikan pendapatan APBN saja

sedangkan pada pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali menyajikan

pendapatan APBD dan pendapatan APBN. Hal ini dikarenakan RSUD Pandan

Arang Boyolali merupakan Satuan Kerja (Satker) di Pemerintah Daerah

sehingga pada pendapatannya selain dari APBN juga mendapat pendapatan dari

APBD. Pada klasifikasi beban, pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang

Boyolali tidak menyajikan biaya lainnya, rugi penjualan aset non lancar, dan

biaya dari kejadian luar biasa karena akun-akun tersebut dikelompokkan dalam

biaya non operasional.

2. Penerapan PSAK No. 45 pada pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang

Boyolali.

Pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali secara umum sudah

sesuai dengan ketentuan menurut PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan

Organisasi Nirlaba dan sudah diaudit oleh auditor independen pada tahun 2011

dan tahun 2014. Namun pada pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang

36

Boyolali ditemukan beberapa kekurangan yaitu menurut PSAK No. 45 aktiva

bersih dikelommpokkan menjadi terikat permanen, terikat temporer, dan tidak

terikat sedangkan pada pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali

hanya menyajikan ekuitas kedalam tidak terikat saja. Sumber daya pada

pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali tidak ada pembatasan

penggunaan maupun pembatasan waktu, dengan demikian pada pelaporan

keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali hanya menyajikan ekuitas tidak terikat

saja. Dari pembahasan ekuitas diatas, pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang

Boyolali tidak menyajikan perubahan kelompok aset neto karena klasifikasi

ekuitas dikelompokkan kedalam ekuitas tidak terikat saja.

Berdasarkan simpulan diatas, saran bagi RSUD Pandan Arang Boyolali

khusunya Bagian Akuntansi dan Keuangan adalah perlunya dilakukan audit setiap

tahun pada pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali yang nantinya

digunakan sebagai bahan evaluasi mengenai penyajian pelaporan keuangan yang

berterima umum.

Keterbatasan penelitian ini adalah informasi yang diperoleh penulis dibatasi

oleh narasumber. Sehingga untuk peneliti berikutnya bisa lebih aktif dalam

melakukan wawancara guna mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan

menambah objek penelitian, misalnya dengan membandingan rumah sakit di

pemerintah pusat atau daerah dengan status yang sama yaitu berstatus Badan

Layanan Umum (BLU) atau berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

37

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.

Elsia. 2004. Penerapan PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Pada Rumah Sakit Methodist Medan. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas

Sumatera Utara. Medan. Diakses 18 Juni, 2015, dari alamat

http://repository.usu.ac.id

Firmansyah, Muhamad. 2014. Analisis Penerapan PSAK No. 45 Pada Rumah Sakit

Umum Daerah Kota Bekasi. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.

Jakarta. Diakses 15 Oktober 2015, dari alamat http://respository.gunadarma.ac.id

Hendrawan, Ronny. 2010. Analisis Penerapan PSAK No. 45 tentang Pelaporan

Keuangan Organisasi Nirlaba pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan

Umum (Studi Kasus di RSUD Kota Semarang). Skripsi. Fakultas Ekonomi

Universitas Diponegoro. Semarang. Diakses 6 September 2015, dari

http://eprints.undip.ac.id

Nurlela, Siti dan Mutmainah. 2014. Implementasi PSAK No. 45 Dalam Pelaporan

Keuangan Entitas Nirlaba Berstatus Badan Layanan Umum. Jurnal Paradigma

Vol. 12 No. 01, hal 76-92.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-67/PB/2007 tentang Cara

Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Ke Dalam Laporan

Keuangan Kementrian Negara/Lembaga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum

http://eprints.undip.ac.id/

38

Pontoh, Chenly. 2012. Penerapan PSAK No. 45 pada Gereja Bukit Zaitun Luwuk.

Jurnal EMBA Vol 1 No. 13, hal 123-139.

Sutarti, Deni Prayitno. (2007). Analisis PSAK No. 45 Dalam Penyajian Laporan

Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi Kasus pada Rumah Sakit “X”). Jurnal

Ilmiah Ranggagading, 30-36.

Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

39

LAMPIRAN

33

Lampiran 1. Neraca pada pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali

34

Lampiran 2. Laporan Operasional (SAP) pada pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali

36

Lampiran 3. Laporan Operasional (SAK) pada pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali

33

Lampiran 4. Laporan Arus Kas pada pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali

33

Lampiran 5. Laporan Realisasi Anggaran RSUD Pandan Arang Boyolali

evaluasi pelaporan keuangan rumah sakit berstatus …

Documents