evaluasi dampak kebijakan pemerintah dinas …
TRANSCRIPT
1
EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH DINAS
PENDIDIKAN TENTANG SERTIFIKASI TERHADAP
KINERJA GURU SEKOLAH DASAR
(Studi Sekolah Dasar Negeri 197/IV Jambi Timur Kota Jambi)
SKRIPSI
Oleh :
YUNI SAFITRI
SIP.162518
Pembimbing :
Dra. Masnidar. M. EI
Masburiyah, S. Ag. M.Fil I
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2020
2
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Yuni Safitri
NIM : SIP. 162518
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Syariah
Alamat : Jln Datuk Panglimo Suto, Rt.06 Desa Kunangan, Kecamatan
Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul:
“Evaluasi Dampak Kebijakan Pemerintah Dinas Pendidikan tentang
Sertifikasi terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar (Studi Sekolah Dasar
Negeri 197/IV Jambi Timur Kota Jambi)”. Adalah hasil karya pribadi yang
tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau
ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan
ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.
Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggung
jawabkannya sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.
Jambi,13 Juli 2020
Yang Menyatakan
YUNI SAFITRI
SIP.162518
3
4
v
MOTTO
Artinya “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit,
bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul
amanat itu dan mereka khawatir akan menghianatinya, dan
dipikullah amanat itu oleh manusia.Sesungguhnya manusia itu amat
zalim dan amat bodoh”. (Q.S. Al-Ahzab : 72)
vi
PERSEMBAHAN
Puji syukur kupersembahkan kepada Allah SWT, yang
maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Mahah
Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia
yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar
dalam menjalani kehidupan ini. Sedih, bahagia, dan haru
betemu orang0orang yang memberikan sejuta pengalaman
bagiku, yang telah memberikanwarna-warni kehidupanku.
Kubersujud dihadapanmu engkau masih memberikan
nikmatmu kepadaku sehingga karya ilmiah ini dapat
terselesaikan, segla puji bagimu ya Allah semoga
keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk
meraih cita-cita besarku.
Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku
tercinta,Ayahanda Ahmad Rifai dan Ibu Samsiah yang tak
henti-hentinya memberikan dukungan, nasehat dan kasih
sayangnya tak pernah lekang dimakan zaman dan yang
selalu ikhlas dalam memberi perhatian, terimaksih untuk
indahnya kebersamaan, dan suka maupun duka dalam
menjalani hidup.Do’amu mengukuhkan jiwa ragaku dan
tanggungjawabmu menghapus kebutuhanku.Yang selalu
mendo’akan diriku agar mendapatkan kemudahan dalam
vii
hidup ini dan selalu memberi motivasi serta dukungan untuk
kemajuan dalam skripsi secara moril maupun materil.
Semoga AllahSWT membalas segala budi baik kalian dan
kalian diberikemudahan di kemudian hari. Aamiin
Hidup ini terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri
tanpa melibatkan bantuan Robku dan orang lain. Tak ada
tempat terbaik untuk berkeluh kesah selain bersama sahabat-
sahabat terbaik. Terimakasih kuucapkan kepada teman
sejawat saudara seperjuangan Ilmu Pemerintahan, tanpamu
teman akau tidak berarti, tanpamu teman aku takkan jadi
apa-apa.
viii
ABSTRAK
Skripsi ini berjudul Evaluasi Dampak Kebijakan Pemerintah Dinas
Pendidikan tentang Sertifikasi terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar (Studi
Sekolah Dasar Negeri 197/IV Jambi Timur Kota Jambi).”
Skripsi ini membahas tentang dampak kebijakan pemerintah Dinas Pendidikan
tentang sertifikasi terhadap kinerja guru sekolah dasar 197/IV Jambi Timur Kota
Jambi ”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan
jenis penelitian ini menggunkan metode kualitatif dengan pengumpulan data yang
diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian meliputi:
bagaimana proses kebijakan sertifikasi guru terhadap kinerja guru Sekolah Dasar
dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan
kebijakan sertifikasi, serta bagaimana dampak kebijakan sertifikasi tehadapa guru
Sekolah Dasar 197/IV Jambi Timur Kota Jambi
Dari hasil penelitian yang ditemukan dilapangan bahwasanya dampak
kebijakan sertifikasi terhadap kinerja guru di SD Negeri 197/IV Jambi Timur
belum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Dimana berdasarkan
peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa guru wajib memiliki
kualifikasi akademik kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani,
serta kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Namun, di SD
Negeri 197/IV Jambi Timur masih banyak guru yang belum memiliki kualifikasi
akademik kompetensi serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan
pendidikan nasional dan masih banyak kendala lainnya. Adapun faktor
penghambat kinerja guru sertifikasi yaitu guru yang telah berumur lanjut yang
kurang memahami teknologi serta sarana dan prasarana.
Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Kinerja Guru, Sertifikasi Guru
ix
KATA PENGANTAR
Assalamu’ alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT berkat
rahma dan hidayah- Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “Evaluasi
Dampak Kebijakan Pemerintah Dinas Pendidikan tentang Sertifikasi
terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar (Studi Sekolah Dasar Negeri 197/IV
Jambi Timur Kota Jambi)”
Kemudian Shalawat dan salam saya limpahkan kepada junjungan kita
Nabi Muhammad SAW. Yang telah membimbing dan mendidik umatnya kejalan
yang benar, sehingga kita dapat merasakan indahnya Islam yang penuh dengan
ilmu pengetahuan.
Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat
akademik guna mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Ilmu Pemerintahan pada
Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Penulis menyadari
sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini banyak melibatkan pihak yang telah
memberikan motivasi baik moril maupun materil, untuk itu melalui penulisan ini
penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Su’adi,MA. Ph. D Selaku Rektor UIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, M.A.,M.I.R., Ph. D, Bapak Dr. Ruslan Abdul
Ghani, S.H, M.Hum, dan Bapak Dr. H. Ishaq S.H., M.Hum Selaku
Wakil Dekan I, II, dan III dilingkungan Fakultas Syari’ah UIN Sultahn
Thaha Saifuddin Jambi.
4. Ibu Dr. Irmawati Sagala, M.Si dan Bapak Yudi Armansyah, M.Hum
selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Ibu Dra. Masnidar, M.EI selaku Dosen Pembimbin I dan Ibu
Masburiyah, S. Ag, M. Fil I,selaku Dosen Pembimbing II yang telah
x
meluangkan waktu dan mencurahkan pemikirannya demi mengarahkan
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah
memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Karyawan/ti dilingkungan Fakultas Syari’ah UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
8. Bapak dan Ibu Pimpinan Perpustakaan Fakultas Syari’ah UIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi beserta satafnya.
9. Teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang terlibat dalam
skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung membantu sehingga
skripsi ini dapat di selesaikan.
Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan, oleh
karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi
pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon
ampunan-nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Besar harapan
semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan
dunia pendidikan. Amin.
Jambi,13 Juli 2020
Penulis
Yuni Safitri
SIP.162518
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
LEMBARAN PERNYATAAN .................................................................................. i
PERSETUJUAN PEMBIMBING............................................................................. ii
MOTTO ..................................................................................................................... iii
PERSEMBAHAN ...................................................................................................... iv
ABSTRAK .................................................................................................................. v
KATA PENGANTAR ............................................................................................... vi
DAFTAR ISI ............................................................................................................ viii
DAFTAR SINGKATAN ............................................................................................ x
DAFTAR TABEL...................................................................................................... xi
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1
A. Latar Belakang ................................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................................ 9
C. Batasan Masalah............................................................................................... 9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ...................................................................... 10
E. Kerangka Teori............................................................................................... 11
F. Kerangka Konseptual...................................................................................12
G. Tinjauan Pustaka ............................................................................................ 16
BAB II METODE PENELITIAN ........................................................................... 20
A. Tempat dan Waktu Penelitian ........................................................................ 20
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian ..................................................................... 20
C. Jenis dan Sumber Data ................................................................................... 20
D. Instrumen Pengumpulan Data ........................................................................ 22
E. Teknik Analisis Data ...................................................................................... 24
F. Jadwal Penelitian ............................................................................................ 25
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN... ................................. 27
A. Profil SD N 197/IV Jambi Timur Kota Jambi ................................................ 27
B. Deskripsi Lokasi SD N 197/IV Jambi Timur Kota Jambi ............................. 28
C. Keadaan Guru dan Staf................................................................................... 28
D. Visi dan Misi SD N 197/IV Jambi Timur Kota Jambi ................................... 30
E. Pembagian Tugas Guru Penunjang SD N 197/IV Jambi Timur Kota Jambi . 34
xii
F. Struktur Organisasi SD N 197/IV Jambi Timur Kota Jambi.......................... 33
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN ........................................ 35
A. Proses Kebijakan Sertifikasi Guru terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar ... 35
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan
Sertifikasi di Sekolah Dasar 197/IV Jambi Timur Kota Jambi ..................... 43
C. Dampak Kebijakan Sertifikasi terhadap Kinerja Guru di Sekolah Dasar
197/IV Jambi Timur Kota Jambi .................................................................... 50
1. Dampak Positif Sertifikasi Guru ............................................................. 50
2. Dampak Negatif ...................................................................................... 59
BAB V PENUTUP .................................................................................................... 66
A. Kesimpulan ..................................................................................................... 66
B. Saran ............................................................................................................... 68
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE
xiii
DAFTAR SINGKATAN
SPG : Sekolah Pendidikan Guru
PGA : Pendidikan Guru Agama
SD : Sekolah Dasar
SMP : Sekolah Menengah Pertama
SMA : Sekolah Menengah Atas
RPE : Rencana Pekan Efektif
RPP : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
PSPL : Pemberian sertifikat pendidik secara langsung.
PF : Portofolio
PLGP :Pendidikan dan latihan profesi guru.
PPG : Pendidkkan profesi guru.
xiv
DAFTAR TABEL
Tabel 1 : Jadwal Penelitian............................................................................... 23
Tabel 2 :Profil Sekolah Dasar Negeri 197/IV Jambi Timur Kota Jambi ......... 25
Tabel 3: Daftar Guru dan Staf SD N 197/IV Jambi Timur Kota Jambi ........... 26
Tabel 4 :Daftar Guru Penerima Tunjangan Sertifikasi Guru di SD N 197/IV
Jambi Timur Kota Jambi .................................................................. 28
Table 5 :Jumlah Siswa di SD N 197/IV Jambi Timur Kota Jambi .................... 2
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Guru memiliki peran yang sangat besar dalam pendidikan, dipundaknya
dibebani suatu tanggung jawab atas mutu pendidikan. Maka dari itu guru harus
mengembangkan dirinya dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan-
keterampilan yang dibutuhkan dalam pembelajaran, dulu memungkinkan guru
tamat SPG, PGA menjadi guru Sekolah Dasar(SD), Diploma I dan Diploma II
menjadi guru di Sekolah Menengah Pertama(SMP), Madrasah Tsanawiyah
(MTs), demikian pula Diploma III menjadi guru di Sekolah Menegah
Atas(SMA), sekarang guru Sarjana dari berbagai perguruan tinggi bahkan
sudah banyak mereka yang magister dan juga doktor. Pengembangan diri
terhadap ilmu pengetahuan tidak cukup dengan ijazah yang sudah didapattetapi
selalu peka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi.
Sekolah sekarang sudah dihadapkan pada persaingan yang tidak berskala
nasional akan tetapi sudah internasional, baik sekolah negeri maupun swasta.1
Di tengah-tengah perkembangan dunia yang begitu cepat dan semakin
kompleks dan canggih, prinsip-prinsip pendidikan untuk membangun etika,
nilai dan karakter peserta didik tetap harus di pegang. Akan tetapi perlu
dilakukan dengan cara yang berbeda atau kreatif sehingga mampu
mengimbangi perubahan kehidupan. Lewat pendidikan kita akan belajar
mengenai ilmu pengetahuan yang berkembang dan terus berkembang, tanpa
1Martinis Yamin Standarisasi Kinerja Guru (Jakarta: Gaung Persada, 2010), hlm.26
2
batas. Lewat pendidikan pula kita dapat menguasai teknologi muktahir yang
membutuhkan tangan-tangan ahli yang terampil, pendidikan adalah modal
yang berharga untuk membangun sumberdaya manusia yang berkualitas. 2
Suatu bangsa tidak akan maju jika sumberdaya manusianya belum maju,
dan untuk membangun sumberdaya manusia yang berkualitas maka diperlukan
pendidikan yang maju pula. Keinginan untuk mendapatkan pendidikan yang
berkualitas tidak diimbangi dengan meningkatnya kualitas pendidikan di
Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai permasalahan dalam dunia
pendidikan, masalah mengenai rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia,
sudah sangat sering dikeluhkan oleh masyarakat. Rendahnya kualitas sekolah
dipandang memiliki keterkaitan langsung dengan rendahnya kualitas guru.3
Di tengah terpuruknya peradaban bangsa, gencarnya informasi, dan
lepasnya sekat bangsa lewat teknologi informasi, peran guru semakin strategis
untuk mengambil salah satu peran yang menopang pada tegaknya peradaban
manusia Indonesia pada waktu yang akan datang. Peran guru yang strategis,
menuntut kinerja guru yang profesional, dan mampu mengembangkan ragam
potensi yang terpendam pada diri anak didik.
Kualitas guru rendah menyebabkan kualitas sekolah rendah pula. Dalam
rangka peningkatan kualitas sekolah dan kualitas pendidikan pada umumnya,
diperlukan upaya peningkatan guru di sekolah secara bersugguh-sungguh
melalui strategi yang efektif dan efisien. Keberhasilan peningkatan
2Tias Prihtianti, Implementasi sertifikasi guru dalam meningkatkan profesional guru,
(Skripsi fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Sebelas Maret 2011), hlm.1 3Taufina C. Muna, Pengaruh profesionalisme guru mata pelajaran produktif dan
karakteristik siswa terhadap prestasi belajar siswa, (Skirpsi fakultas teknik sipil dan perencanaan
fakultas teknik Universitas Negeri Yogyakarta), hlm. 3
3
profesionalisme guru, terukur dari meningkatnya kualitas penguasaan ilmu
yang ditekuni, keterampilan mengajar, informasi yang diakses dan teknologi
yang digunakan guru.4
Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia bukan akibat rendahnya
input pendidikan, akan tetapi akibat proses pendidikan yang tidak maksimal
dan rendahnya kualitas guru. Proses yang tidak sempurna mengakibatkan
kualitas produk yang tidak baik, proses pendidikan di sekolah terletak di tangan
guru, bagaimana melaksanakan pembelajaran, penguasaan materi, komunikasi
yang dilakukan terhadap peserta didik, memberi motivasi belajar, menciptakan
pembelajaran yang kondusif, mengelola pembelajaran jika kualitas yang
dimiliki guru rendah. Dalam rangka ini pemerintah membuat kebijakan
peningkatan kualitas guru dengan melakukan sertifikasi guru.5
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi
peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal,
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.6
Pengertian “Sertifikasi” menurut Undang-undang nomor 14 tahun 2005
pasal 1 tentang guru dan dosen adalah pemberian sertifikat pendidik untuk guru
dan dosen. Sedangkan “Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai
pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.7
Sertifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanda atau
4Ibid, hlm. 2
5Martinis Yamin, Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia (Jakarta: Gaung
Persada,2006), hlm.1 6Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosenpasal 1
7Ibid,hlm. 2
4
surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang
yang bisa digunakan sebagai bukti pemilikan suatu kejadian.8 Sertifikasi guru
bertujuan untuk:
1. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik
profesional,
2. Meningkatkan proses dan hasil pembelajaran,
3. Menigktakan kesejahteraan guru, serta
4. Meningkatkan martabat guru dalam rangka mewujudkan pendidikan
nasional yang bermutu.
Menjadi guru dibutukan skill keterampilan, dan kreativitas di luar
pekerjaan wajibnya mengajar di sekolah untuk meningkatkan kesejahteraan
keluarga. Peningkatan mutu guru lewat program sertifikasi ini sebagai upaya
peningkatan mutu pendidikan. Rasionalnya adalah apabila kompetensi guru
bagus dengan di ikuti penghasilan yang bagus, di harapakan kinerja juga bagus.
Apabila kinerjanya bagus maka kegiatan belajar mengajar juga bagus.Untuk
mengetahui sertifikasi guru dalam meningkatkan profesional guru maka
diperlukan adanya suatu evaluasi dan dari implementasi sertifikasi guru.
Implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi
dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa
perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.
Guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik berhak mendapat
tujangan profesi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005
8Kamus Besar Bahasa Indonesia,http://KBBI.co.id, akses 2 September 2019
5
tentang guru dan dosen Pasal 16 disebutkan bahwa guru yang memiliki
sertifikat pendidik berhak mendapatkan insentif tunjangan profesi. Besar
insentif tunjangan profesi yang dijanjikan oleh Undang-Undang Nomor 14
tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah sebesar satu kali gaji pokok untuk
setiap bulannya. Oleh karena itu setelah guru memperoleh tunjangan profesi
kualitas/kinerja guru yang bersangkutan meningkat secara signifikan yang
selanjutnya dapat meningkatkan mutu pendidikan.9
Dasar hukum pelaksanaan sertifikasi terdapat dalam Undang-undang
nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 8 yang berbunyi “Guru
wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat
jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan
nasional” dan didalam Pasal 11 ayat 1 yang berbunyi :Sertifikasi pendidikyang
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah
memenuhi persyaratan”. Dasar Hukum pelaksanaan sertifikasi guru yang lain
adalah:
1. Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam
jabatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
4. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan
Kompetensi Guru.
Program sertifikasi menuntut guru harus mengajar minimal 24 jam tatap
muka sebagai persyaratan. Hal ini menyebabkan kebijakan baru bagi sekolah
pada jam pelajaran-pelajaran tertentu masih kurang. Namun untuk memenuhi
9Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
6
standar sertifikasi guru, sekolah membuat kebijakan penambahan jam pelajaran
bagi siswa sehingga guru yang belum memenuhi 24 jam pelajaran dalam
mengajar dapat terpenuhi. Bagi sekolah-sekolah yang mempunyai siswa yang
tidak terlalu banyak, guru-guru yang belum mencapai 24 jam harus mencari
jam pelajaran di sekolah lain untuk memenuhi standar.10
Dengan adanya kebijakan tersebut guru bersertifikasi yang mengajar
kurang dari 24 jam tatap muka berusaha untuk memenuhi standar dengan cara
membagi jam pelajaran ke sekolah lain, hal ini dikarenakan jumlah murid yang
tidak memadai. Terutama di Sekolah Dasar Negeri 197/IV Jambi Timur Kota
Jambi pada kondisi seperti ini kewajiban beban mengajar 24 jam mengajar per
minggu tidak terpenuhi, maka guru yang ada di SD tersebut tidak rela
tunjangan sertifikasinya tidak terbayarkan maka mencoba untuk mengajar di
sekolah lain. Dengan adanya kebijakan tersebut membuat guru kurang
profesional dalam proses belajar mengajar karena mereka dituntut untuk
mengajar 24 jam per minggu karena lebih mengutamakan atau fokus untuk
mendapatkan tunjangan sertifikasinya karena takut tidak terbayarkan jika
kurang dari 24 jam tatap muka per minggu.
Dan dampak dari kebijakan ini membuat para guru tidak kreatif, inovatif
dalam proses belajar mengajar. Padahal, guru seharusnya lebih profesional
dalam mendidik siswanya.Alih-alih meningkatkan kualitasnya sertifikasi guru
justru membuat guru terjebak pada persoalan administratif ketimbang subtansi.
Mereka yang bersertifikasi dinilai lebih sibuk dengan urusan kelengkapan
10
Widiyaka Netty Herawati, Evaluasi Program Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Sekolah
Menengah Pertama Negeri Di Dinas Pendidikan Kabupaten Kube Raya, (Skripsi: Program Studi
Administrasi Negara, Universitas Tanjungpura Pontianak), hlm. 45
7
laporan agar tunjangan sertifikasi tidak hilang dari pada menyiapkan
pengajaran di sekolah dengan baik dan kreatif.
Adapun data-data Guru di SD N 197/IV Jambi Timur Kota Jambi sebagai
berikut:
Tabel 111
Daftar Guru dan Staf di SD N 197/IV Jambi Kota Jambi
No. Nama Guru dan
Pegawai NIP JK
Status
Kepegawaian Jenis PTK
1. Muhammad
Syafei,S.Ag
19640606
198611 1 001 L IV/a
Kepala
sekolah/Guru
Kelas
2. D. Gultom, S.Pd 19580722
198203 2 003 L IV/a Guru Kelas
3. Demi Diana,
A.Ma.Pd
19621121
198406 2 001 P IV/a Guru Kelas
4. Mardiati,
A.Ma.Pd
19640905
198507 2 001 P IV/a Guru Kelas
5. Nurningsih,
A.Ma.Pd
19570803
198404 2 001 P IV/a
Guru
Pendais
6. Husnaini, A.Ma 19640905
198507 2 001 P IV/a Guru Kelas
7. Asmariyati, S.Pd 19621121
198406 2 001 P IV/a Guru Kelas
8. Anita W. nst,
S.Pd
19650723
199112 2 001 P IV/a Guru Kelas
9. A.Mutamassiqin,
S.Pd
19640905
198507 2 001 L IV/a Guru Kelas
10. Ricki Efriansyah, L Guru Honor
11
Dokumentasi Tata Usaha SD N 197/IV Jambi Timur Kota Jambi, 2020
8
S.Pd
11. Siti Lestari,
S.Pd.I P
Guru Honor
Kelas
12. Eny Wijaya,
S.Pd P
Guru Honor
Kelas
13. Rendy Rinaldo,
S.Pd L
Guru Honor
Kelas
14. Hanifah, SP P Guru Honor
Kelas
15. Santi Dwi.L, SE P Tata Usaha
Tabel 212
Daftar Guru Penerima Tunjangan Sertifikasi Guru di SD 197/IV Jambi
Kota Jambi
No. Nama NIP JK Status
Kepegawaian Jenis PTK
1. Muhammad
Syafei,S.Ag
19640606
198611 1 001 L IV/a
Guru
Kelas
2. D. Gultom,
S.Pd
19580722
198203 2 003 L IV/a
Guru
Kelas
3. Demi Diana,
A.Ma.Pd
19621121
198406 2 001 P IV/a
Guru
Kelas
4. Mardiati,
A.Ma.Pd
19640905
198507 2 001 P IV/a
Guru
Kelas
5. Asmariyati,
S.Pd
19570803
198404 2 001 P IV/a
Guru
Kelas
6. Husnaini,
A.Ma
19640905
198507 2 001 P IV/a
Guru
Kelas
12
Dokumentasi Tata Usaha SD 197/IV Jambi Timur Kota Jambi, 2020
9
Penelitian ini diadakan untuk melihat dampak dan faktor pemicu
penghambat dan keberhasilan kebijakan sertifikasi terhadap kinerja guru
sekolah dasar 197/IV Jambi Timur. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat
keberhasilan sertifikasi guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di
Indonesia dan meningkatkan profesionalisme guru khususnya di sekolah dasar
197/IV Jambi Timur Kota Jambi. Bertolak dari uraian di atas, peneliti
melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Dampak Kebijakan
Pemerintah Dinas Pendidikan tentang Sertifikasi terhadap Kinerja Guru
Sekolah Dasar (Studi Sekolah Dasar Negeri 197/IV Jambi Timur Kota
Jambi)”
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Proses Kebijakan Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru
Sekolah Dasar ?
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanan Kebijakan
Sertifikasi di Sekolah Dasar 197/IV Jambi Timur Kota Jambi?
3. Bagaimana Dampak Kebijakan Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru di
Sekolah Dasar 197/IV Jambi Timur Kota Jambi?
B. Batasan Masalah
Dalam penulisan ini Agar tidak melebar dan mengembang kepokok
pembahasan yang lain penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti
khususnya Evaluasi Dampak Kebijakan Pemerintah Dinas Pendidikan tentang
Sertifikasi terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar (Studi Sekolah Dasar Negeri
197/IV Jambi Timur Kota Jambi)
10
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
1. TujuanPenelitian
Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas maka
tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui proses kebijakan sertifikasi guru terhadap kinerja guru
sekolah dasar
b. Untuk mengetahuiFaktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanan
kebijakan sertifikasi di Sekolah Dasar 197/IV Jambi Timur Kota Jambi.
c. Untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah Dinas Pendidikan tentang
sertifikasi terhadap kinerja guru di sekolah dasar 197/IV Jambi Timur Kota
Jambi
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi
bagi dunia pendidikan atau peneliti selanjutnya yang ingin mendalami
studi/penelitian yang bertema sama.
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan
penelitian ini lebih lanjut guna untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan
khususnya studi Ilmu Pemerintahan UIN STS JAMBI.
3) Menambah dan memperluas wawasan atau pengetahuan di bidang
pendidikan mengenai sertifikasi guru.
4) Meningkatkan wacana bagi pengembangan ilmu pendidikan khususnya
bidang pendidikan.
11
b. Manfaat Praktis
1) Bagi pemerintah dan masyarakat hasil penelitian ini dapat menjadi masukan
bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengetahui sejauh mana
keberhasilan kebijakan sertifikasi guru dalam upaya untuk meningkatkan
profesional guru.
2) Bagi guru hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi guru untuk mampu
mengembangkan potensi dan meningkatkan profesionalisme sebagai tenaga
pendidik.
3) Bagi peneliti hasil penelitian ini dapat menambah pengalaman, pengetahuan
dan pengalaman teori ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah, serta
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana.
4) Bagi mahasiswa hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk
pengetahuan baru mengenai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen.
D. Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan uraian ringkasan tentang teori yang digunakan
dan cara menggunakan teori dalam menjawab pertanyaan penelitian.
1. Kebijakan Publik
Edward dan Sharkansky menyatakan bahwa kebijakan publik adalah
sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh
pemerintah. Kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program
pemerintah.Nakamura dan Smallwood menyatakan bahwa kebijakan publik
12
adalah serangkaian instruksi kepada para pelaksana kebijakan yang
menjelaskan tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.13
Gerston menyatakan bahwa kebjiakan publik merupakan upaya yang
dilswakukan oleh pejabat pemerintah pada setiap tingkatan pemerintah untuk
memecah masalah publik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa poses penentuan suatu
kebijakan mencakup lima tahapan, yaitu:
a. Mengidentifikasi isu-isu kebijakan publik
b. Mengembangkan proposal kebijakan public
c. Melakukan advokasi kebijakan publik
d. Melaksanakan kebijakan publik dan
e. Mengevaluasi kebijakan yang dilaksanakan14
James Anderson dalam bukunya “public policy-marketing” seperti yang
dikutip oleh Tim Simpul Demokrasi dan dituangkan dalam skripsi oleh Tri
Wahyuni mengartikan kebijakan publik adalah sebagai serangkaian kegitan
yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang
atau sekelmpok pelaku guna memecahkan suatu masalah. Dia juga
mengemukakan, kebijakan negara adalah kebijakan-kebijakan pemerintah.15
Menurut Andrson implikasi dari definisi ini bahwa kebijakan publik adalah:
a. Selalu mempunyai tindakan tertentu/tindakan yang berorientasi pada
tujuan
13
Martinis Yamin, Standarisasi Kinerja Guru (Jakarta: Gaung Persada, 2010), hlm. 91 14
Ibid, hlm 92 15
Tri Wahyuni, Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kebijakan Publik (Konversi
Minyak Tanah Ke LPG Di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Pada Tahun 2010).
(Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi 1433H/2012).h
13
b. Berisi tindakan atau pola-pola tindakan pemerintah atau pejabat
c. Merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah bahkan
merupakan apa yang pemerintah maksud atau melakukan sesuatu atau
menyatakan melakukan sesuatu
d. Bersifat positif yang berarti merupakan beberapa bentuk tindakan
pemerintah mengenai masalah tertentu, dan bersifat negatif sebagai
keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu
e. Kebijakan publik setidak-tidaknya dalam arti positif didasarkan atau selalu
dilandaskan pada peraturan undang-undang yang bersifat memaksa
(otoritatif).16
Dari penjabaran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika berbicara
mengenai kebijakan public berarti itu untuk tujuan yang lebih baik sehingga
harus di ikuti, namun kenyataan di lapangan masih bayak yang tidak mengikuti
aturan kebijakan tersebut contoh kecilnya seperti masih banyaknya tenaga
pendidik yang belum sertifikasi dimana antara sertifikat pendidik dengan mata
pelajaran yang diampu oleh guru.
2. Teori Evaluasi
Charles O. Jones evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dapat
mengandung pengertian yang besar nilainya serta dapat membantu dalam
menyempurnakan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya. Pengertian
tersebut telah menjelaskan bahwakegiatan evaluasi dapat mengetahui apakah
pelaksanaan sebuah program telah sesuai dengan tujuan utama, yang kemudian
16
Ibid, hlm. 10
14
kegiatan evaluasi tersebut akan dapat menjadi patokan atau tolak ukur
mengenai apakah suatu kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan layak
diteruskan atau perlu diperbaiki atau dihentikan kegiatannya.17
Evaluasi merupakan bagian dari suatu sistem manjemen yaitu
perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa adanya
evaluasi, tentu tidak akan diketahui bagimana keadaan/kondisi objek evaluasi
tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta juga dengan hasilnya. Sedangkan
menurut Arikuto evaluasi merupakan sebuah proses untuk menentukan hasil
yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang direncanakan dan digunakan
untuk mendukung tercapainya sebuah tujuan.18
Menurut Abdul Majid evaluasi merupakan pengukuran ketercapaian
program pendidikan, perencanaan suatu program subtansi pendidikan termasuk
kurikulum dan pelaksanaannya, pengadaan dan peningkatan kemampuan guru,
pengelolaan pendidikan, dan reformasi pendidikan secara keseluruhan.
Menurut Malayu S.P Hasibuan Evaluasi pekerjaan (job evaluasi) adalah
menilai berat atau ringan, mudah atau sukar, besar atau kecil risiko pekerjaan
dan memberikan nama, rangking (peringkat), serta harga atau gaji suatu
jabatan. Untuk itu, dalam pengawasan/evaluasi ada beberapa hal yang harus di
perhatikan:19
a. Program Pengawasan
b. Evaluasi Diri
c. Evaluasi penyalahgunaan pendidikan dan tenaga kependidikan
17
Martinis Yamin, Standarisasi Kinerja Guru, (Jakarta: Gaung Persada, 2010) hlm. 60 18
Ibid, hlm. 61
19
Ibid, hlm. 61
15
d. Akreditasi Sekolah/Madrasah
e. Sistem informasi manajemen Sekolah/Madrasah20
E. Kerangka Konseptual
1. Sertifikasi Guru
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses
pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen21
. Sedangkan sertifikat
pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru
dan dosen sebagai tenaga profesional. Menurut Suyanto “Sertifikasi guru
adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi
standar profesi guru”. Sertifikasi guru merupakan amanat undang-undang
republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas. Pasal 61
menyatakan bahwa sertifikat dapat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi,
tetapi bukan sertifkat yang diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar,
diskusi panel, lokakarya, dan simposium. Namun sertifikat kompetensi
diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan dan lembaga pelatihan setelah lulus
uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditas
atau lembaga sertifikasi.22
Untuk memahami sertifikasi guru mengutip dari beberapa pasal dalam
undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen yaitu:
20
Ibid, hlm 62 21
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 22
Tias Prihtianti, Implementasi sertifikasi guru dalam meningkatkan profesional guru,
(Skripsi fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas sebelas maret 2011), hlm.17
16
a. Pasal 1 butir 11: Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik
kepada guru dan dosen.
b. Pasal 8: Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat
pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
c. Pasal 11 butir 1: Sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan
kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
d. Pasal 16: Guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan
profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri nmaupun swasta dibayar
pemerintah.23
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan sertifikasi guru adalah proses
pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memnenuhi persyartan
tertentu yaitu memiliki kualifikasi akademik , kompetensi, sehat jasmani dan
rohani, serta memiliki kemampun untuk mewujudkan tujuan pendidikan
nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesehatan yang layak.
F. Tinjauan Pustaka
Dalam Suatu penelitian tidak terlepas dari perolehan data melalui
referensi buku-buku atau literatur studi sertifikasi guru ini dilakukan untuk
memenuhi atau mempelajari serta mengutip pendapat-pendapat dari para ahli
yang ada hubungannya dengan permasalahan yang di teleti.
Sepanjang penelitian-penelitian mengambil buku-buku, skripsi, tesis dan
artikel yang berkaitan dengan Evaluasi Dampak Kebijakan Pemerintah Dinas
23
Ibid, hlm 18
17
Pendidikan tentang Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar (Studi
Sekolah Dasar 197/IV Jambi Timur Kota Jambi) dari berbagai penelitian yang
telah penulis telurusi yaitu:
1. Penelitian Skripsi yang berjudul “Kinerja Guru Bersertifikasi di Sekolah
Menengah Pertama Negeri 22 Kota Jambi. Oleh Akrom Hasani, Prodi
Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Isalam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi Tahun 2017”
Kinerja Guru Bersertifikasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Kota
Jambi yaitu Kinerja guru sertifikasi di sekolah Menengah Pertama Negeri
22 Kota Jambi sudah mengalami peningkatan setelah mengikuti sertifikasi
hampir semua guru sertifikasi disinii kinerjanya sudah sudah baik, mulai
dari menyusun rencana pembelajaran, dan menggunakan alat media
pembantu pembelajaran. 24
2. Penelitian skripsi yang berjudul “Evaluasi Program Sertifikasi Guru dalam
Meningkatkan Profesionalisme Guru. Oleh Tias Prihtianti tahun 2011”.
Evaluasi Program sertifikasi guru dalam meningkatkan profesional guru di
SMA N 1 Nguter yaitu kebijakan sertifikasi guru sebagai proses uji
kompetensi yang di rancang untuk mengungkapkan penguasaan
kompetansi seorang guru sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik
untuk meningkatkan profesional guru melalui uji kompetensi seperti
24
Akrom Hasani, Kinerja Guru Bersertifikasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 22
Kota Jambi, (Skripsi fakultas tarbiyah dan keguruan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi 2017)
18
pelatihan, seminar dan workshop sehingga kompetensi guru sebgai
pendidik dapat meningkat.25
3. Penelitian skripsi yang berjudul “ Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap
Kinerja Guru MTS N Mlinjon Klaten. Oleh Sri Lestari tahun
2010.Sertifikasi berpengaruh terhadap kinerja guru dengan melihat adanya
peningkatan pada kinerja guru setelah guru lulus sertifikasi misalnya
setelah sertifikasi guru menjadi lebih rajin, lebih disiplin dan selalu
berusaha meningkatkan kemampuan yang dimilikinya, selalu berusaha
dengan segala cara agar nilai yang diperoleh peserta didik dapat
meningkat.26
Sejauh penelusuran pustaka yang peneliti temukan dari beberapa karya
ilmiah di atas sudah pasti ada perbedaan dari penelitian sebelumnnya, karena
penelitian ini dilakukan di tempat dan waktu yang berbeda dan juga dari segi
pembahasan penulis mendalami tentang Evaluasi Dampak Kebijakan
Pemerintah Dinas Pendidikan tentang Sertifikasi terhadap Kinerja Guru
Sekolah Dasar. Dengan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan melakukan
wawancara.
Dengan demikian, meskipun diatas telah disebutkan adanya penelitian
dengan tema yang serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi
mengingat subjek, objek dan tempat penelitian yang berbeda, maka peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian tentang Evaluasi Dampak Kebijakan
25
Tias Prihtianti, Evaluasi Program sertifikasi guru dalam meningkatkan profesional
guru, (Skripsi fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas sebelas maret 2011), hlm.34 26
Sri Lestari, Pengaruh Sertifikasi Guru Tehadap Kinerja Guru, (Skirpsi fakultas
Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)
19
Sertifikasi terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar (Studi Sekolah Dasar 197/IV
Jambi Timur Kota Jambi).
20
BAB II
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penenlitian
Lokasi penelitian dilaksanakan khususnya di Sekolah Dasar 197/IV
Jambi Timur Kota Jambi dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut penulis
dapat memperoleh data yang di perlukan untuk penelitian skripsi ini.
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang
memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap,
pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau kelompok orang.27
Penelitian
ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yuridis empiris yaitu
pendekatan penelitian lapangan secara langsung oleh peneliti sendiri. Yuridis
dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan
perundang-undangan tentang sertifikasi guru sedangkan empiris digunakan
untuk melihat kenyataan sejauhmana dampak kebijakan sertifikasi guru
dilapangan.28
C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu
data primer dan data sekunder.
a. Data Primer
27
Lexc J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2018) , hlm.5 28
Subandi,Tjipo, Sosiologi,Suratakarta:BP-FKIP UMS, 2008,hlm. 1
21
Menurut Suharsimi Arikunto, pengertian data primer adalah “Data yang
dikumpulkan melalui pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya
melalui wawancara, jejak dan lain-lain”.29
Dari pengertian diatas dapat
disimpulkan bahwa sumber data primer merupakan sumber data yang langsung
memberikan data dari pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya
melalui wawancara. Data primer ini diperoleh dari :
1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jambi.
2) SD Negeri 197/IV Jambi Timur Kota Jambi.
3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh
secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Menurut Sugiyono
Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca,
mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur,
buku-buku, serta dokumen.30
Jadi dapat dikatakan bahwa data sekunder adalah data yang digunakan
dari sumber-sumber yang terpercaya baik dari data ataupun mengutip dari
sumber lain seperti:
1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang
Sertifikasi bagi guru dalam jabatan
29
Jurnal Riset Akutansi – Volume VIII / No.2 / oktober 2016, hlm.11 30
Tim Penyusun, Jurnal Riset Akuntansi, Universitas Komputer Indonesia: Vol. VIII,
No.2, Summer 2016, hlm. 23
22
3) Buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi
4) Internet
2. Sumber Data
Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana
data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang
bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah.31
Sumber / objek data dalam penelitian ini meliputi:
a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jambi
b. Sekolah Dasar Negeri 197/IV Jambi Timur Kota Jambi.
D. Instrumen Pengumpulan Data
1. Wawancara
Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi
dari ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontribusikan makna dalam
suatu data tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data
apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah
yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari
responden yang lebih mendalam.32
Secara garis besar, tipe wawancara dapat dibedakan atas wawancara
terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur ialah
wawancara yang memerlukan administrasi suatu jadwal wawancara oleh
seorang pewawancara dan dilakukan bila peneliti mengetahui secara jelas dan
terperinci apa informasi yang dibutuhkan memiliki daftar pertanyaan yang
31
Ibid 32
Ibid, hlm. 190-191
23
sudah ditentukan dan tersusun. Sedangkan wawancara tidak terstruktur ialah
wawancara yang tidak memiliki setting wawancara dengan skuensi pertanyaan
yang di rencanakan yang akan ditanyakan kepada responden.33
Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara
tersetruktur. Penulis memilih wawancara ini karena penulis ingin mendapatkan
datadan informasi yang lebih lengkap mengenai permasalahan yang terjadi
dengan lebih luas sehingga hasil yang didapat lebih representatif terhadap
masalah yang ada di lapangan. Adapun informan-informan yang peneliti
wawancari adalah sebagai berikut:
No Nama Tanggal Tempat
1. Muhammad Syafei 20 Juni 2020 Di Sekolah
2. Demi Diana, A.Ma.Pd 10 Maret 2020 Di Sekolah
3. Husnaini, A.Ma 10 Maret 2020 Di Sekolah
4. D. Gultom, S.Pd 05 Juli 2020 Di Sekolah
5. Mardiati, A.Ma.Pd 05 Juli 2020 Di Sekolah
6. Asmarianti, S.Pd 05 Juli 2020 Di Sekolah
7. Lutfi 04 Juni 2020 Disdik Kota Jambi
8. Dedi Armansyah 04 Juni 2020 Disdik Kota Jambi
2. Dokumentasi
Menurut guba dan Lincoln, mendefinisikan pengertian dokumentasi yaitu
setiap bahan yang tertulis ataupun film. Dan pengumpulan data dilakukan
dengan meneliti catatan-catatan tertulis, seperti dokumen, buku, dan catatan
yang berhubungan dengan pelayanan terpadu satu pintu baik dalam media
cetak maupun media social. Cara ini dilakukan terutama pada studi awal
penelitian yang memperjelas masalah yang akan diteliti. Teknik ini penelaahan
33
Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, cet. ke 3(Bandung: Refika Aditama, 2012),
hlm.313
24
terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan
penelitian, dokumen resmi, maupun foto-foto.
E. Teknik Analisis Data
1. Mereduksi Data
Mereduksi data ialah aktifitas peneliti dalam memilih dan memilah data
yang relavan untuk disajikan. Mereduksi data yang diperoleh dari hasil
wawancara, data wawancara ini telah yang telah direkam kemudian di
transkipkan dengan tujuan memudahkan peneliti memilih data-data yang sesuai
untuk di analisis. Mereduksi data yaitu data yang diambil merupakan data
penting tentang Sertifikasi Guru Sekolah Dasar.
2. Penyajian Data
Data yang disajikan secara sistematis agar lebih mudah dan memahami
karya ilmiah tentang Evaluasi Dampak Kebijakan Sertifikasi terhadap Kinerja
Guru Sekolah Dasar (Studi Sekolah Dasar Negeri 197/IV Jambi Timur Kota
Jambi ).
3. Penarik Kesimpulan
Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai
dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas
perumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Dalam kesimpulan
dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dan terbuktinya suatu
hipotesis atau sebaliknya.34
Kesimpulan ini merupakan data yang mengenai
34
Ibid, hlm 110
25
dengan data yang bersangkutan mengenai sertifikasi guru bersertifikasi
pendidik.
F. Jadwal Penelitian
Agar penelitian ini lebih terarah dari segi waktu dan kegiatan, untuk itu
penulis membuat jadwal yang dilakukan secara 3 tahap yaitu :
Tahap pertama :
Tahap kedua :
Tahap ketiga :
Meliputi kegiatan penyusunan proposal, seminar proposal,
penyusunan instrument penelitian dan permohonan izin
riset.
Meliputi pengumpulan data lapangan, analisis data dan
penyusunan data.
Meliputi penyusunan skripsi, perbaikan dan penggandaan
skripsi
26
Tabel 3
Jadwal Penelitian
Kegiatan
TAHUN 2019-2020
Okt Nov Des Jan Feb Mart April
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Pengajuan
Judul x
Pembuatan
Proposal x x x
Perbaikan
Proposal dan
Seminar
Surat Izin Riset X
Pengumpulan
Data x x x x X X
Pengolahan
Data X
Pembuatan
Laporan
Bimbingan dan
Perbaikan
Agenda dan
Ujian Skripsi X X
Perbaikan dan
Penjilitan
27
BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Profil Sekolah DasarNegeri 197/IV JambiTimur Kota Jambi
Tabel 4
Profil Sekolah Dasar Negeri 197/IV35
No IDENTITAS SEKOLAH
1. Nama Sekolah SD Negeri 197/IV
2. NIS -
3. NSS 101100403034
4. NSB 0071118303012003
5. Alamat Sekolah Jln. Prabu Siliwangi
6. Kecamatan Jambi Timur
7. Kabupaten/Kota Kota Jambi
8. Provinsi Jambi
9. Kode Pos 36147
10 Telepon & Faksimili -
11. Email -
12. Status Sekolah Negeri
13. Kegiatan Belajar Mengajar Pagi
14. Nama Yayasan -
15. Nomor Akte Pendiri -
16. Tahun Berdiri Sekolah 1981
17. Luas Tanah/Bangunan -
18. Status Tanah/ Kepemilikan Negara
19. Status Bangunan Pemerintah
20. Nomor Sertifikat Tanah -
21. Status Akreditas/Tahun B
35
Dokumentasi Tata Usaha SD 197/IV Jambi timur Kota Jambi, 2020
28
B. Deskripsi Lokasi SD N 197/IV Jambi Timur Kota Jambi
Sekolah Dasar Negeri 197/IV Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi
berada di Jln. Prabu Siliwangi Rt. 22, Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur,
Kota Jambi Provinsi Jambi, dengan luas tanah 1,295 M, dengan memiliki ruang
kelas 7 (Tujuh), dan memiliki satu ruang perpustakaan
C. Keadaan Guru dan Staf
Tabel 536
Daftar Guru dan Staf di SD N 197/IV Jambi Kota Jambi
No. Nama Guru dan
Pegawai NIP JK
Status
Kepegawaian Jenis PTK
1. Muhammad
Syafei,S.Ag
19640606
198611 1 001 L IV/a
Kepala
sekolah/Guru
Kelas
2. D. Gultom, S.Pd 19580722
198203 2 003 L IV/a Guru Kelas
3. Demi Diana,
A.Ma.Pd
19621121
198406 2 001 P IV/a Guru Kelas
4. Mardiati,
A.Ma.Pd
19640905
198507 2 001 P IV/a Guru Kelas
5. Nurningsih,
A.Ma.Pd
19570803
198404 2 001 P IV/a
Guru
Pendais
6. Husnaini, A.Ma 19640905
198507 2 001 P IV/a Guru Kelas
7. Asmariyati, S.Pd 19621121
198406 2 001 P IV/a Guru Kelas
8. Anita W. nst,
S.Pd
19650723
199112 2 001 P IV/a Guru Kelas
36
Dokumentasi Tata Usaha SD N 197/IV Jambi Timur Kota Jambi, 2020
29
9. A.Mutamassiqin,
S.Pd
19640905
198507 2 001 L IV/a Guru Kelas
10. Ricki Efriansyah,
S.Pd L Guru Honor
11. Siti Lestari,
S.Pd.I P
Guru Honor
Kelas
12. Eny Wijaya,
S.Pd P
Guru Honor
Kelas
13. Rendy Rinaldo,
S.Pd L
Guru Honor
Kelas
14. Hanifah, SP P Guru Honor
Kelas
15. Santi Dwi.L, SE P Tata Usaha
Tabel 637
Daftar Guru Penerima Tunjangan Sertifikasi Guru di SD 197/IV Jambi
Kota Jambi
No. Nama NIP JK Status
Kepegawaian Jenis PTK
1. Muhammad
Syafei,S.Ag
19640606
198611 1 001 L IV/a
Guru
Kelas
2. D. Gultom,
S.Pd
19580722
198203 2 003 L IV/a
Guru
Kelas
3. Demi Diana,
A.Ma.Pd
19621121
198406 2 001 P IV/a
Guru
Kelas
4. Mardiati,
A.Ma.Pd
19640905
198507 2 001 P IV/a
Guru
Kelas
5. Asmariyati,
S.Pd
19570803
198404 2 001 P IV/a
Guru
Kelas
37
Dokumentasi Tata Usaha SD 197/IV Jambi Timur Kota Jambi, 2020
30
6. Husnaini,
A.Ma
19640905
198507 2 001 P IV/a
Guru
Kelas
Tabel 738
Jumlah Siswa di SD N 197/IV Jambi Kota Jambi
Tingkat
Pendidikan
Jenis Kelamin Jumlah
Laki-Laki Perempuan
Tingkat 1 28 21 49
Tingkat 2 23 18 41
Tingkat 3 19 25 44
Tingkat 4 16 27 43
Tingkat 5 28 24 52
Tingkat 6 29 40 69
Total 143 155 298
D. Visi dan Misi SD N 197/IV Jambi Kota Jambi
1. Visi
Mewujudkan siswa-siswi yang berprestasi, beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan yang Maha Esa serta cinta terhadap lingkungan.39
2. Misi
Meningkatkan pembelajaran dan bimbingan terencana , motivasi
guru/siswa agar kreatif dan inovatif, manajemen sekolah berkelanjutan,
kerjasama yang harmonis, menumbuhkan nilai agama, mewujudkan sekolah
hijau, mewujudkan siswa/i yang disiplin, menumbuhkan hubungan antara
orang tua, siswa dan masyarakat.40
38
Dokumentasi Tata Usaha SD 197/IV Jambi Timur Kota Jambi, 2020 39
Dokumentasi SD N 197/IV Jambi Timur Kota Jambi,2020 40
Dokumentasi SD N 197/IV Jambi Timur Kota Jambi, 2020
31
E. Pembagian Tugas Guru Penunjang SD N 197/IV Jambi Kota Jambi
1. Kepala Sekolah
Tugas dan kewajiban kepala sekolah adalah sebagai berikut:
a. Kepala sekolah berfungsi sebagai pendidik, manager, pengelolah,
administrator (pendorong, pengayom dan pembimbing).
b. Kepala sekolah mempunyai tugas menyusun rencana dan program
sekolah, pembinaan kesiswaan, pembelajaran dan ketenagaan;
administrasi sekolah serta membina dan melaksanakan
kerjasama/hubungan dengan masyarakat.41
2. Guru Kelas
Tugas dan keajiban guru kelas, adalah sebagai berikut:
a. Guru bertugas mengelolah pembelajaran.
b. Guru bertanggungjawab kepada kepala sekolah dan mempunyai tugas
melaksanakantugas belajar mengajar secara efektif dan efisien.
c. Tugas dan tanggungjawab seorang guru meliputi:
1) Menyusun program RPE (Rencana Pekan Efektif)
2) Menyusun program tahunan
3) Menyusun program semester
4) Menyusun program semester (silabus)
5) Menyusun program RPP
6) Menyusun program remidi dan pengayaan
41
Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bndung: Remaja Rosdakarya,
2013), hlm. 34
32
7) Menyusun program analisis ulangan harian42
d. Guru bertugas untuk menyusun program pembelajaran/pendidikan siswa
untuk mencapai target kurikulum yang sudah ditentukan, dengan cara
antara lain :
1) Ulangan harian
2) Ulangan tengah semester
3) Ulangan kenaikan
4) Ulangan akhir sekolah
5) Ujian akhir nasional43
3. Tata Usaha
Tugas dan kewajiban tata usaha adalah melakukan urusan persuratan,
keuangan, kepegawaian dan kerumahtanggaan sekolah.44
4. Komite Sekolah
Tugas dankewajiban komite sekolah adalah sebagai mitra kerja kepala
sekolah untuk mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan
mutu pendidikan, rekomendasi mengenai kebijaksanaan dan program
pendidikan, RAPBS, dukungan finansian dan lain-lain yang terkait dengan
pendidikan.45
5. Perpustakaan
42
Ibid,hlm. 35 43
A. Fatimah Suhartina, Evaluasi Dampak Kebijakan Sertifikasi Pada Guru SD 209
Ternate Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulu Kumba, (Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Makassar), hlm 34 44
Ibid, hlm 35 45
Ibid, hlm 36
33
Tugas dan kewajiban pengelola perpustakaan adalah mengelolah
perpustakaan, antara lain; perencanaan pengadaan buku, investarisasi buku,
membuat catalog, penyusunan buku, mengatur pinjaman buku dan
pemeliharaan buku.46
6. Penjaga Sekolah
Tugas dan kewajiban penjaga sekolah adalah menjaga kebersihan,
keamanan sekolah, sebagai kurir dan pembantu umum.47
46
Wiiyaka Netty Herawati, Evaluasi Program Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Sekolah
Menengah Pertama Negeri Di Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, (Skripsi: Program Studi
Administrasi Negara Universitas Tanjungpura Pontianak), hlm 39 47Ibid, hlm 40
34
F. Struktur Organisasi SD N 197/IV Jambi Timur Kota Jambi48
48
Dokumentasi SD N 197/IV Jambi Timur Kota Jambi
TU/OPS
Hanifah, SP
Mardiati, A.Ma.Pd
Bendahara
Demi Diana, A.Ma.,Pd
D. Gultom, S.Pd
Siti Lestari, S.Pd.I
Asmarianti, S.Pd
Demi Diana, A.Ma.Pd
Anita W.NST, S.Pd
Husnaini, A.Ma
Kepala Sekolah
Muhammad Syafei, S.Ag
Wakil Kepala Sekolah
Mardiati,A.Ma.,Pd
Nurningsih,A.Ma.Pd Hanifah,SP Ricki EfriansyahS.Pd
Eny Wijayanti, S.Pd
Penjaga Sekolah
Memet
Ahmad MutamassiqinS.Pd
Rendy Rinaldo,S.Pd
Santi Dwi. L, SE
35
BAB IV
PEMBAHASAN
A. Proses Kebijakan Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru Sekolah
Dasar
Lembaga penyelenggara sertifikasi telah diatur oleh Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 11 (ayat 2) yaitu: perguruan tinggi yang memiliki
program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh
pemerintah. Pelaksanaan sertifikasi diatur oleh penyelenggara, yaitu kerjasama
antara Dinas pendidikan nasional daerah atau Dapertemen Agama Provinsi
dengan Perguruan tinggi yang ditunjuk. Kemudian pendanaan sertifikasi
ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana Undang-
undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 13 (ayat1) pemerintah dan pemerintah
daerahwajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik
dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan
masyarakat.
Untuk menjalani program sertifikasi guru di Dinas Pendidikan Kota
Jambi harus melewati beberapa tahapan atau prosedur pelayanan sertifikasi
sebagai berikut.
Berdasarkan wawancara bersama Bapak Dedi Armansyah selaku subbag
sertifikasi di Dinas Pendidikan Kota Jambi:
“ Sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5
Tahun 2012, guru yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti
sertifikasi melalui: (1) Pemberian sertifikat pendidik secara langsung
(PSPL), (2) Portofolio (PF), (3) Pendidikan dan latihan profesi
36
guru(PLPG), (4) Pendidikan profesi guru (PPG). Khusus sertifikasi guru
dalam jabatan melalui PPG diatur dalam buku panduan tersendiri.”49
Berikut penjelasan tentang langkah – langkah persyaratan untuk dapat
mengikuti sertifikasi guru Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kota Jambi :
1. Pemberian Sertifikat Pendidik Secara Langsung (Pola PSPL)
Sertifikasi guru pola PSPL didahului dengan verifikasi dokumen. Peserta
sertifikasi guru pola PSPL sebagai berikut:
a. Guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan
tinggi terakreditasi dalam bidang pendidikan atau bidang studi yang relevan
denganmata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya dengan
golongan paling rendah IV/b.50
b. Guru kelas yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari
perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang pendidikan atau bidang studi
yang relevan dengan tugas yang diampunya dengan golongan paling rendah
IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan
IV/b.51
c. Guru bimbingan dan konseling atau konselor yang sudah memiliki
kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam
bidang pendidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas bimbingan
dan konseling dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi
angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.
49
Wawancara bersama Bapak Dedi Armansyah selaku subbag sertifikasi di Dinas
Pendidikan Kota Jambi, pada tanggal 04 Juni 2020 50
Djoko Santoso Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Buku 2 Pelaksanaan Teknis Sertifikasi
Guru Di Rayon LPTK (Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan 2012), hlm 5 51
Ibid, hlm 6
37
d. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas pada satuan pendidikan yang
sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi
terakreditasi dalam bidang pendidikan atau bidang studi yang relevan
dengan tugas kepengawasan dengan golongan paling rendah IV/b atau yang
memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau52
e. Guru yang mempunyai golongan paling rendah IV/c, atau memenuhi angka
kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c (melalui in passing)
Wawancara bersama bapak Dedi Armansyah selaku subbag sertifikasi
Dinas Pendidikan Kota Jambi:
“Dengan menerapkan pola PSPL itu tidak efektif dikarenakan guru hanya
dinilai dengan menyerahkan dokumen-dokumen sebagai persyaratan
untuk menerima sertifikat pendidik, yang berupa : 1) foyocopy ijazah, 2)
surat tugas atau surat izin belajar, 3) surat keputusan pangkat/golongan
terakhir, dan 4) surat keputusan tugas mengajar”.53
Jadi, penerapan pola PSPL tersebut tidak berjalan secara optimal
dikarenakan guru – guru hanya menyerahkan dokumen-dokumen untuk
mendapatkan sertifikasi. Karena tujuan sertifikasi itu sendiri menuntut para
guru agar lebih profesional dalam mengajar. Sehingga pemerintah selalu
mengupayakan dalam perubahan-perubahan pola persyaratan penerimaan
sertifikasi guru sekolah Dasar karena dianggap kurang efektif.
2. Penilaian Portofolio (Pola PF)
Sertifikasi guru PF dilakukan melalui penilaian dan verifikasi terhadap
kumpulan berkas yang mencerminkan kompetensi guru, Komponen penilaian
portofolio mencakup:
52
Ibid, hlm 7 53
Wawancara bersama bapak Dedi Armansyah selaku subbag sertifikasi Dinas Pendidikan
Kota Jambi, pada tanggal 04 Juni 2020
38
1. Kualifikasi akademik
2. Pendidikan dan pelatihan.
3. Pengalaman mengajar
4. Perencanaan pelaksanaan pembelajaran
5. penilaian dari atasan dan pengawas
6. prestasi akademik
7. karya pengembangan profesi
8. keikut sertaan dalam formulir ilmiah
9. pengalaman organisasi dibidang kependidikan dan sosial dan,
10. penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.54
Peserta sertifikasi pola PF adalah guru dan guru yang diangkat dalam
jabatan pengawas satuan pendidikan yang telah memenuhi persyaratan
akademik dan administrasi serta memiliki prestasi dan kesiapan diri. Sementara
itu, bagi guru yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi
namun tidak memiliki kesiapan diri untuk mengikuti sertifikasi melalui pola
PF, dibolehkan mengikuti sertifikasi pola PLPG setelah lulus ujian kompetensi
awal (UKA).55
Wawancara bersama Bapak Dedi Armansyah selaku subbag sertifikasi
Dinas Pendidikan Kota Jambi:
“Dengan diterapkannya pola PF diharapkan lebih baik lagi dari pola
sebelumnya. Akan tetapi dalam pelaksanaanya masih kurang efektif
dikarenakan banyak kecurangan-kecurangan guru yang memalsukan dokumen-
dokumen agar bisa lulus dalam penerimaan sertifikasi. Dan adanya oknum-
oknum baik dari pemerintah maupun dari guru tertentu dalam menaikkan
54
Petunjuk Pelaksanaan Teknis Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2012, hlm 7 55
Ibid, hlm 8
39
nama-nama tertentu untuk masuk kedalam kuota sertifikasi dengan imbalan
tertentu.”56
Jadi pola PF inimasih jauh dari harapan yang diinginkan, dimana
seharusnya pemerintah dan guru harus saling berkontribusi dalam
meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Bukan hanya mementingkan
kepentingan pribadi atau kelompok sehingga kualitas guru menurun.
3. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru
Pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) merupakan pola sertifikasi
dalam bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh Rayon PLTK untuk
memfasilitasi terpenuhnya standar kompetensi guru peserta sertifikasi. Beban
belajar PLPG sebanyak 90 jam pembelajaran selama 10 hari dan dilaksanakan
dalam bentuk perkuliahan dan workshop menggunakan pendekatan
pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM).
Perkuliahan dilaksanakan untuk penguatan materi bidang studi , model-model
pembelajaran, dan karya ilmiah. Workshop dilaksanakan untuk
mengembangkan, mengemas perangkat pembelajran dan penulisan karya
ilmiah. Pada akhir PLPG dilaksanakan uji kompetensi.57
Peserta sertifikasi pola PLPG adalah guru yang bertugas sebagai guru
kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor, serta
guru yang diangkatdalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memilih:
(1) Sertifikasi pola PLPG, (2) pola PF yang berstatus tidak mencapai passing
grade penilaian portofolio atau tidak lulus verifikasi portofolio (TLVPF), dan
56
Wawancara bersama Bapak Dedi Armansyah selaku subbag sertifikasi Dinas Pendidikan
Kota Jambi, pada tanggal 04 Juni 2020 57
Ibid, hlm 8
40
(3) PSPL tetapi berstatus tidak memenuhi pesyaratan (TPM) yang lulus
UKA.58
Sertifikasi guru pola PSPL, PF, dan PLPG dilakukan oleh Rayon LPTK
penyelenggara terdiri atas LPTK induk dan LPTK Mitra, Bagi Rayon LPTK
yang ditugasi oleh KSG untuk mensertifikasi mata pelajaran khusus dapat
didukung oleh perguruan tinggi yang memiliki program studi yang relevan
sengan mata pelajaran yang disertifikasi. Penyelenggara sertifikasi guru
dikoordinasikan oleh konsorsium sertifikasi guru (KSG). Secara umum, alur
pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan sebagai berikut:59
a. Guru berkualifikasi akademik S-2/S-3 dan sekurang-kurangnya golongan
IV/b atau guru yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c,
mengumpulkan dokumen untuk diverifikasi asesor Rayon LPTK sebagai
persyaratan untuk menerima sertifikat pendidik secara langsung.
Penyusunan dokumen mengacu pada pedoman penyusunan portofolio.
LPTK penyelenggara sertifikasi guru melakukan verifikasi dokumen.
Apabila hasil verifikasi dokumen, peserta dinyatakan memenuhi persyaratan
(MP) maka yang bersangkutan memperoleh sertifikat pendidik. Sebaliknya,
apabila tidak memenuhi persyaratan (TPM), maka guru menjadi peserta
sertifikasi pola PLPG.60
b. Guru berkualifikasi S-1/D-IV; atau belum S-1/D-IV tetapi sudah berusia
minimal 50 tahun dan memiliki masa kerja minimal 20 tahun, atau sudah
58
Petunjuk Pelaksanaan Teknis Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2012, hlm 11 59
Ibid,hlm 12 60
Ibid, hlm 12
41
mencapai golongan IV/a; dapat memilih pola PF atau PLPG sesuai dengan
kesiapannya melalui mekanisme pada SIM NUPTK
c. Bagi guru yang memilih pola PF, mengikuti prosedur sebagai berikut.
1) Portofolio yang telah disusun diserahkan kepada Rayon LPTK melalui
LPMP untuk dinilai oleh asesor.
2) Apabila hasil penelitian portofolio peserta sertifikasi guru dapat
mencapai passing grade, dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang
disusun. Sebaliknya, jika hasil penelitian portofolio peserta sertifikasi
guru tidak mencapai passing grade, guru yang bersangkutan menjadi
peserta pola PLPG setelah lulus UKA.
3) Apabila skor hasil penilaian portofolio mencapai passing grade, namun
secara administrasi masih ada kekurangan maka peserta harus
melengkapi kekurangan tersebut (melengkapi kekurangan atau
MA).Misalnya: Ijazah belum dilegalisir, pernyataan peserta pada
portofolio sudah di tandatangani tanpa dibubuhi materai, dan
sebagainya.61
Dari ketiga pola diatas ternyata tidak memberikan dampak yang lebih
baik terhadap proses persyaratan penerimaan sertifikasi guru sekolah dasar
yang bertujuan meningkatkan profesionalisme guru. Oleh karena, itu
pemerintah telah membuat langkah-langkah baru yang diharapkan lebih efektif
dan lebih berjalan sesuai keinginan dimana diharapkan kualitas dan kinerja
guru akan lebih baik dan lebih bagus lagi kedepannya. Berikut tahapan-tahapan
61
Ibid, hlm 13
42
yang diterapkan saat ini dalam prosedur persyaratan penerimaan sertifikasi
guru sekolah dasar sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Dedi
Armansyah Subbag bidang Sertifikasi di Dinas Pendidikan Kota Jambi:
“Pemerintah selalu mengupayakan agar pendidikan kita saat ini lebih
baik lagi, yang dimana untuk mendapatkan sertifikasi yang dulunya
hanya dari jumlah kompetensi atau dari nilai kompetensi yang dimiliki
guru sudah bisa mendapat sertifikasi kalau untuk sekarang mendapatkan
sertifikasi harus melalui tiga proses, dimana proses yang pertama adalah
Tri Tes melalui online kemudian Diklat dimana peserta yang sudah lulus
tri tes mengikuti diklat, ada beberapa lembaga Universitas yang di tunjuk
menteri yaitu di Padang, Medan dan Bengkulu. Proses diklat 2 bulan
menimba ilmu di kampus yang sudah ditetapkan, kemudian magang
diluar wilayah asal kemudian masuk ke kampus lagi membuat laporan
yang sudah dipelajari dengan waktu 2 bulan, dan yang terakhir adalah
Post tes, hasil lulus atau tidak nya di umumkan melalui online”.62
Dengan adanya tahapan-tahapan baru yang diterapkan saat ini, dimana
kebijakan sertifikasi guru ini diharapkan adanya perubahan yang diinginkan
pada Sekolah Dasar (SD) Negeri197/IV Jambi Timur Kota Jambi yang sudah
disertifikasi dan memperoleh sertifikat pendidik diharapkan dapat memberikan
dampak positif pada peningkatan mutu akademis maupun non akademis. Yang
dimaksud adanya peningkatan perubahan berdampak positif seperti adanya
perubahan perilaku yang positif, bertambah disiplin, bertambah bertanggung
jawab, semakin profesional, perangkat pembelajaran semakin lengkap,
motivasi kerja meningkat, dapat semakin giat untuk mengembangkan diri
sesuai perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan sebaliknya kepada
guru yang belum mendapatkan penerimaam sertifikasi juga diharapkan dapat
meningkatkan kualitas kinerja guru dalam proses belajar mengajar.
62
wawancara bersama bapak Dedi Armansyah, Tanggal 04 Juni 2020
43
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan
Kebijakan Sertifikasi Di Sekolah Dasar 197/IV Jambi Timur Kota
Jambi
Sebuah program dapat dikatakan berhasil maupun gagal dalam mencapai
tujuan dari program itu sendiri tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor,
salah satunya seperti faktor penghambat dan keberhasilan, dan masih banyak
lagi faktor-faktor lainnya yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan
sertifikasi terhadap kinerja guru.
1. Faktor penentu keberhasilan program sertifikasi
Faktor penentu dalam keberhasilan program dapat berasal dari kondisi
lingkungan dimana program itu dijalankan dan dari kondisi program itu
sendiri.Dalam hal ini, faktor penentu keberhasilan program sertifikasi
meliputi:63
a. Konsistensi pemerintah dalam menjalankan program sertifikasi
Sebagai suatu kebijakan yang bersentuhan dengan berbagai kelompok
masyarakat akan mendapat berbagai tantangan dan tuntutan. Paling tidak
tuntutan dan tantangan akan muncul dari 3 sumber. Sumber pertama adalah
dalam penentuan lembaga yang berhak melaksanakan uji sertifikasi. Berbagai
lembaga penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya dari pihak lembaga
pendidikan tenaga pedidikan swasta akan menuntut untuk diberikan hak
menyelenggarakan dan melaksanakan uji sertifikasi. Demikian juga akan
muncul tuntutan dari berbagai LPTK negeri.Tuntutan ini akan mempengaruhi
63
Ibid, hlm. 47
44
penentuan yang mendasarkan pada objektivitas kemampuan suatu perguruan
tinggi. Konsistensi pemerintah juga diperlukan untuk menghadapi tuntutan
yang sekaligus tantangan bagi pelaksana Undang-undang yang muncul dari
kalangan guru sendiri. Mereka yang sudah senior atau mereka para guru yang
masih jauh dari persyaratan akan menentang dan menuntut berbagai
kemudahan agar bisa memperoleh sertifikat profesi tersebut.64
b. Peraturan hukum yang tegas
Dalam pelaksanaan sertifikasi, akan muncul berbagai penyimpangan dari
aturan main yang sudah ada. Adanya penyimpangan ini tidak lepas dari adanya
upaya berbagai piha, khususnya guru untuk mendapatkan sertifikat profesi
dengan jalan pintas. Penyimpangan yang muncul dan harus diwaspadai adalah
pelaksanaa sertifikat yang tidak benar. Oleh karenanya, begitu ada gejala
penyimpangan, pemerintah harus segera mengambil tindakan tegas. Seperti
mencabut hak melaksanakan sertifikasi dari lembaga yang dimaksud, atau
menetapkan seseorang tidak boleh menjadi penguji sertifikasi, dan lain
sebagainya.65
c. Pelaksanaan aturan atau UU yang konsekuen
Tuntutan dan tentangan juga akan muncul dari berbagai daerah yang
secara geografis memiliki tingkat pendidikan yang relatif tertinggal.
Pemerintah harus konsekuen bahwa sertifikasi merupakan standar nasional
yang harus dipatuhi.
64
Fadila, Dian Fitri, Evaluasi Program Sertifikasi Guru di SMP N 1 Kuala Mandaro
Kabupaten Kubu Raya, (Skripsi: Program Studi Administrasi FISIPOL Universitas
Tangjungpura), hlm.41 65
Ibid, hlm. 42
45
d. Sarana dan Prasarana yang memadai baik yang berupa anggaran maupun
lembaga penyelenggara
Tidak sedikit anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Dalam hal ini,
pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan anggaran yang
memadai, baik untuk pelaksanaan sertifikasi maupun untuk pemberian
tunjangan dalam hal sarana dan prasarana.66
Adapun selain adanya faktor penentu keberhasilan kebijakan sertifikasi
terhadap kinerja guru, dibutuhkan juga faktor pendukung guru-guru dalam
mewujudkan kinerjanya yang profesional. Faktor yang dapat mendukung guru
dalam mewujudkan kinerjanya sebagai guru yang profesional ada dua faktor
yaitu internal dan eksternal:
1) Faktor Internal : Tingkat pendidikan guru, kepribadian dan dedikasi,
kemampuan mengajar, kedisiplinan.
a) Tingkat pendidikan guru
Dalam menjalankan profesinya sebagai guru yang profesional, seorang
guru harus memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, tidak hanya sampai
disekolah menengah saja, namun harus sampai sarjana. Sehingga dalam
mewujudkan kinerja yang profesional sebagai seorang guru dapat berjalan
dengan maksimal.seorang guru yang memiliki tingkat pendidikan yang
tinggi telah mendapatkan banyak pengetahuan yang luas dan bahkan
keterampilan sehingga besar kemungkinan seorang guru akan dapat
memberikan hasil yang maksimal dalam melaksanakan tugasnya.
66
Ibid, hlm. 42
46
Wawancara bersama Muhammad Syafei selaku kepala sekolah SD
197/IV Jambi Timur Kota Jambi:
“ Berdasarkan data guru yang ada saat ini untuk tingkat pendidikan
Strata satu (S1) ada empat orang, dan selebihnya ada sekitar lima orang
guru yang tingkat pendidkannya Diploma dua (D2), dan mereka juga
yang sudah mendapakan sertifikasi, seharusnya dengan mendapatkan
sertifikasi yang dimana guru-guru tersebut sudah mengikuti pelatihan-
pelatihan untuk lebih meningkatkan tingkat profesional guru baik dalam
proses belajar mengajar di sekolah, namun dalam proses belajar mengajar
masih banyak guru yang kurang profesioanal. ”67
Berdasarkan wawancara tersebut bisa dilihat tingkat pendiikan guru
sangat penting dan jika tidak diimbangi dengan ilmu yang didapat selama
pelatihan maka hasilnya pun tidak akan optimal. Tingakat pendidkan guru
merupakan salah satu faktor penentu keberhasian dalam meningkatkan
kinerja guru yang lebih profesional.
b) Kepribadian dan dedikasi
Kepribadian adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam
mewujudkan kinerja yang profesional karena dalam kepribadian seorang guru
akan tercermin bagaimana dia akan mengajarkan siswa-siswanya, sehingga
kepribadian baik akan dijadikan sebagai panutan oleh anak murid dan bahkan
guru-gur yang lainnya. Kemudian dedikasi juga tidak dapat dipisahkan dari
kepribadian seorang guru, apabila guru tersebut telah memiliki kepridian yang
baik maka otomatis dia juga akan berdedikasi terhadap profesinya sebagai guru
dan dengan begitu guru-guru yang lainpun ikut termotivasi dalam menjalankan
67
Wawancara bersama Bapak Muhammad Syafei selaku kepala sekolah pada Tanggal 20
Juni 2020
47
tugasnya sebagai seorang pendidik yang akan menciptakan generasi yang
berjiwa pancasila.
c) Kemampuan mengajar
Kemampuan mengajar sangat penting dalam mewujudkan kinerja yang
profesional karena bagaimana tidak, apabila seorang guru tidak dapat mengajar
dengan biak, bagaimana pelajaran yang akan disampaikan dapat diterima oleh
anak didiknya. Seorang guru juga harus dapat mengembangkan isi kurikulum
agar dpat berjalan dengan maksimal, jika dengan tanpa kemampuan mengajar
seorang guru bagaikan burung tanpa sayap yang ingin terbang tinggi namun
tidak bisa karena tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Oleh
karena itu kemapuan mengajar sangatlah penting.
d) Kedisiplinan
Sebagai seorang guru yang akan mengajarkan tentang kedisiplinan kepada
anak muridnya, seorang guru juga harus terlebih dahulu memilki sikap tersebut
karena sikap kedisiplinn tersebut tidak bisa dibuat-buat dengan sengaja namun
harus terlatih sejak lama, sehingga ketika mengajar guru tersebut telah
memiliki sikap tersebut. Kedisiplinan sangat penting karena kedisiplinan yang
baik ditunjukkan guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya akan
memperlancar pekerjaan guru dan memberikan perubahan dalam kinerja guru
kearah yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
2) Faktor Eksternal: Sarana dan prasarana, Jaminan kesejahteraaan,
Kemampuan manajerial kepala sekolah, Hubungan dengan masyarakat.
a) Sarana dan prasarana
48
Sarana dan prasarana juga merupakan faktor pendukung yang sangat
penting dalam mewujudkan kinerja yang profesional karena sarana dan
prasarana yang ada di sekolah akan dapat menunjang proses pembelajaran
menjadi lebih efektif dengan sarana dan prasarana yang baik dan memadai.
Wawancara bersama Bapak Syafei selaku kepala sekolah :
“Untuk saat ini sarana prasarana di sekolah masih kurang memadai
seperti masih kurangnya buku dalam belajar, masih kurang paham nya
guru dalam mengoperasikan teknologi seperti menggunakan
komputer.”68
Dengan masih kurangnya sarana dan prasana di SD 197/IV Jambi Timur
Kota Jambi, sekolah mengaharapkan adanya kontribusi dari pemerintah
sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan secara optimal.
b) Jaminan kesejahteraan
Jaminan kesejahteraan kepada guru akan membuat guru tetap semangat
dalam mencapai tujuannya yaitu memiliki kinerja yang profesional karena
dengan kinerja profsionalnya tersebut akan memberikannya jaminana
kesejahteraan seperti sertifikasi guru yang diberikan kepada guru-guru yang
telah profesional dalam bidang pendidikan, sehingga guru bersama-sama
memiliki motivasi untuk terus meningkatkan mutu dan kinerjanya dalam
mengajar.
c) Kemampuan Manajerial kepala sekolah
Guru dan kepala sekolah memiliki keterkaitan yang tidak dapat
terpisahkan karena mereka berada pada satu organisasi yaitu sekolah temoat
68
Wawancara besama Bapak Muhammad Syafei selaku kepala sekolah pada Tanggal 20
Juni 2020
49
mereka melaksanakan tugasnya. Dimana kepala sekolah yang memilki
manajemen yang baik dalam pengawasaan terhadap guru-guru yang ada dalam
sekolah tersebut akan membuat kinerja guur menjadi tetap teratur tidak naik
turun sehingga hasil yang diinginkan dapat dicapai denga maksimal.
d) Hubungan dengan masyarakat
Masyarakat sebagai relasi dalam menciptakan pendidikan yang baik
memilki peran yang penting juga dalam membantu guru meningkatkan
kinerjanya yang profesional karena dimana masyarakatlah yang menyebabkan
pendidikan itu ada disana, karena masyarakat sangat membutuhkannya dalam
memenuhi kebutuhan pendidikan sehingga hubungan yang baik dengan
masyarakat sangat diperlukan, sehingga guru akan mendapatkan kepercayaan
dari masyarakat bahwa dia telah memiliki kinerja profesional yang patut
diberikan kepercayaan dalam mendidik anak-anak mereka.
2. Faktor Penghambat Guru-Guru Dalam Mewujudkan Kinerjanya Yang
Profesional
Faktor penghambat guru dalam mewujudkan kinerjanya ada 2 yaitu faktor
internal dan eksternal.
a. Faktor Internal yaitu berasal dari guru itu sendiri seperti kurangnya rasa
motivasi dalam mengajar sehingga kinerja yang dihasilkanpun mnejadi
kurang, motivasi yang tidak ada menyebabkan guru menjadi kurang
bersemangat dalam mengajar sehingga kurang efektif dalam proses
mengajar.
50
b. Faktor Eksternal yaitu berasal dari orang tua siswa atau lingkungan
masyarakat, yang artinya dukungan dari masyarakatakan dapat membantu
guru dalam mewujudkan kinerja yang profesional, seperti pada faktor
keberhasilan dan pendukung diatas. Apabila faktor pendukung tersebut tidak
dapat berjalan dengan baik maka itulah yang akan menjadi faktor
penghambat. Begitupun dengan pengawasan dari kepala sekolah yang tidak
maksimal menyebabkan guru lalai dalam menjalankan tugasnya.
Dari penjelasan faktor-faktor diatas baik keberhasilan maupun
penghambat sangat berpengaruh besar terhadap kinerja guru yang dimana
hasilnya guru dituntut lebih profesional lagi dalam mengajar dikarenakan
pemerintah sudah memberikan tunjangan sebesar satu kali gaji pokok guru agar
guru bersemangat dan profesionalnya meningkat. Namun untuk saat ini guru
masih banyak yang kurang profesional seperti, kurang disiplin datang tepat
waktu kesekolah. Masih kurangnya guru yang kreatif, inovatif dalam proses
belajar mengajar.
C. Dampak Kebijakan Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru Di Sekolah
Dasar 197/IV Jambi Timur Kota Jambi Dalam Usaha Meningkatkan
Profesionalisme Guru
Sertifikasi guru memiliki dampak Positif dan Negatif, diantaranya
sebagai berikut :
1. Dampak Positif Sertifikasi Bagi Guru
Sertifikasi guru memiliki dampak yang besar bagi guru dan sekolah,
antara lain :
51
a. Motivasi Guru Mengajar Meningkat
Sertifikasi guru secara tidak langsug membuat guru semakin meningkat
kinerjanya dan semakin bersungguh-sungguh dalam mengajar. Hal sejalan
dengan pendapat Bapak Muhammad Syafei, S.Ag
“Banyak sekali manfaatnya, diantaranya yaitu penghasilan
meningkatprofesionalisme juga meningkat karena termotivasi, guru-
guru yang dulu bekerja sampingan, karena sudah mendapat tunjangan
sertifikasi akhirnya dilepas dan fokus belajar mengajar.”69
b. Model mengajar guru lebih variatif
c. Model mengajar guru lebih kreatif
Pembelajaran kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan
mengimajinasikan, melakukan inovasi dan melakukan hal-hal yang artistic
lainnya. Dikarakterkan dengan adanya keaslian dan hal yang baru, dibentuk
melalui suatu proses yang baru. Memiliki kemampuan untuk menciptakan,
dirancang untuk mesimulasikan imajinasi. Kreatif memiliki makna bahwa
pembelajaran merupakan sebuah proses mengembangkan kreatifitas peserta
didik.
Kreatifitas adalah sebagai kemampuan (berdasarkan data dan informasi
yang tersedia) untuk memberikan gagasan-gagasan baru dengan menemukan
banyak kemungkinanan jawaban terhadap suatu masalah, yang menekankan
pada segi kuantitas, ketergantungan dan keragaman jawaban dan
menerapkannya dalam pemecahan masalah.
Pembelajaran ini merupakan proses yang mengharuskan guru untuk
dapat memotivasi dan memunculkan kreatifitas peserta didik selama proses
69
Wawancara dengan Bapak Muhammad Syafei, Pada Tanggal 20 Juni 2020
52
pembelajaran berlangsung dengan menggunakan beberapa metode dan strategi
yang variatif misalnya kerja kelompok, pemecahan problem dan sebagainya,
kriton membedakan ciri kepribadian kreatif ke dalam dua gaya
berfikir:Adaptor dan Inovator, kedua gaya tersebut merupakan pendekaatan
dalam menghadapi perubahan. Adaptor mencoba membaut sesuatu lebih baik,
menggunakannya, ada yang menggunakan metode, nilai, kebijakan, dan
prosedur. Mereka percaya pada standar dan konsesus yang diterima sebagai
petunjuk dalam pengembangan dan menerapkan ide-ide baru.
Inovator ialah suka merekontruksi masalah, berpikir mencertmati
pandangan pertama, yang mengartikan kreatifitas sebagai kemampuan, maka
yang di maksud kemampuan disini adalah kemampuan menggunakan gagasan-
gagasan atau ide-ide yang dilandasi oleh fakta dan informsi yang akurat dalam
memecahkan atau mengatasi suatu masalah, dengan demikian kreatifitas dalam
pengertian kemampuan hanya cukup dimensi kognitif.70
d. Kemampuan dan kompetensi guru menjadi lebih baik
Melihat pentingnya posisi guru dalam dunia pendidikan maka
sumberdaya manusia (SDM) yang unggul adalah hal mutlak dalam proses
pembelajaran. Seorang guru harus memenuhi standar pendidik yang dapat
dicapai dengan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat
pendidik. Hal ini tak bisa ditawar karena sudah diamanatkan dalam pasal 8
undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang
memberikan pengakuan bahwa guru adalah tenaga profesional, dan kepadanya
70
Hamzah B. Uno, Belajar dengan Pendekatan PAIKEM, (PT Bumi Akasara, Jakarta,
2017)
53
diberi sumber penghasilan (Tunjangan sertifikasi guru) atas keahlian,
kemahiran, atau kecakapan yang telah memenuhi standar mutu pendidikan.71
Hasil wawancara dengan Bapak D. Gultom, S.Pd menjelaskan bahwa:
”Dengan Tunjangan sertifkasi yang telah kami terima dari pemerintah,
maka sudah barang tentu kemampuan dan kompetensi mengajar kami
harus semakin ditingkatkan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah. Berbagai cara senantiasa kami lakukan untuk meningkatkan
kemampuasn dan kompetensi tersebut, dan ini menjadi dorongan
kesadaran dalam diri atas apa yang telah diberikan (kesejahteraan)
kepada kami.”72
Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa sebagai tenaga
profesional, tentu saja ada konsekuensinya atau standar kelayakan yang harus
ditempuh seorang guru (Pasal 8 UU No 14 tahun 2005)73
. Salah satunya
seorang guru wajib memiliki kompetensi dan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik.
Wawancara dengan Ibu Demi Diana, A.Ma.Pd
“Sertifikasi guru harusnya menjadikan guru-guru apat memfokuskan diri
dalam bidang profesinya sebagai guru. Tidak ada alasan lain bagi guru-
guru untuk tidak bekerja secara profesional apabila penghasilanya sudah
ditingkatkan. Saya pun demikian, saya harus memivu diri saya melalui
berbagai pelatihan yang mendukung peningkatan kompetensi saya selaku
guru”.74
Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa guru yang
profesional adalah guru yang benar-benar ahli dalam bidangnya dan mampu
melaksanakan tugasnya dengan baik sekaligus memiliki kompetensi dan
komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
Wawancara dengan Ibu Mardiati, A.Ma.Pd
71
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 72
Wawancara dengan Bapak D. Gultom, Tanggal 05 Juli 2020 73
Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 74
Wawancara Dengan Ibu Demi Diana, Tanggal 10 Maret 2020
54
“Setelah saya tersertifikasi saya merasakan bahwa kemampuan
kompetensi profesional saya, seperti penguasaan materi dan metode
pembelajaran suadah saya kuasai dalam proses belajar mengajar. Ini
menjadi penting sehingga siswa tidak bosan pada saat saya mengajar”.75
Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa berdasarkan standar
nasional pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir c dikemukakan bahwa
yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan
materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan
membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan
dalam standar nasional pendidikan.76
Wawancara dengan Ibu Husnaini, A.Ma :
“Sudah pasti harus meningkat, pada akhir PLPG kan dilakukan uji
kompetensi dengan mengacu pada rambu-rambu. Uji kompetensi
meliputi uji tulis dan uji kinerja (ujian praktik.Sudah seharusnya guru
yang dinyatakan lulus uji kompetensi secara profesioal memiliki
kompetensi mengajar yang sudah sesuai dengan tuntutan yang
dipersyaratkan. Tinggal bagaimana guru tersebut menyadari tugas dan
tanggungjawabnya di sekolah apalagi mereka mendapatkan tambahan
penghasilan sebesar 1 kali gaji perbulan”.77
Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa sebagai seorang guru
apabila akan mengajukan sertifikasi harus melalui pelaksanaan pendidikan dan
latihan profesi guru (PLPG) yang didasarkan pada indikator esensial uji
kompetensi guru sesuai tuntutan minimal sebagai agen pembelajaran. Guru
profesional harus memahami standar kompetensi guru yang menjadi dasar
sertifikasi guru.
Hasil wawancara dengan ibu Asmarianti, S.Pd
75
Wawancara dengan Ibu Mardiati, Pada Tanggal 05 Juli 2020 76
UU No 14 tahun 2005 Pasal 28 Tentang Guru dan Dosen 77
Wawancara dengan Ibu Husnaini, Pada Tanggal 10 Maret 2020
55
“Guru sertifikasi harus benar-benar meningkatkan kualitas
pembelajarannya. selama ini pemanfaatan teknologi dalam
pengembangan pemeblajaran masih banyak yang kurang paham
mengoperasikan teknologi seperti pengoperasian komputer, serta seorang
guru kadang menyuruh guru lain untuk menyelesaikan pekerjaannya.
Setelah tersertifikasi ini jangan terjadi lagi”78
Dari wawancara lanjutan, diketahui juga bahwa masih ada guru
sertifikasi yang kurang memahami standar kompetensi guru. Guru sertifikasi
hanya memahami kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian,
sedangkan kompetensi profesional dan kompetensi sosial guru sertifikasi
kurang memahami.
Dari hasil wawancara dengan informan penelitian, dapat disimpulkan
bahwa adanya sertifikasi guru membawa dampak pada peningkatan
kemampuan dan kompetensi guru menjadi lebih baik. Mereka yang telah
dinyatakan lulus sertifikasi telah melalui uji kompetansi dasar guru.
e. Adanya perlindungan Profesi guru
Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005. tentang “guru dan
dosendisebutkan bahwa, “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas
utama mendidik , mengajar, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi
peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal,
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.79
Undang-undang ini secara jelas dan tegas menyebutkan guru adalah
pendidik profesional. Kata profesional menunjukkan bahwa untuk menjadi
guru perlu memiliki kriteria tertentu. Seseorang ditetapkan menjadi guru
78
Wawancara dengan Ibu Asmarianti, Tanggal 05 Juli 2020 79
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
56
profesional setelah yang bersagkutan memiliki kualifikasi keahlian yang
dipersyaratkan. Seseorang dipandang telah memenuhi keahlian sebagai guru
setelah yang bersangkutan memperoleh sertifikat pendidikmelalui program
sertifikasi guru. Sebelum adanya sertifikasi guru hampir setiap orang dapat
menjadi guru. Dengan adanya sertifikasi guru ini berarti program sertifikasi
guru telah memberikan perlindungan bagi profesi guru.80
f. Meningkatkan Administrasi Pendidikan
Sertifikasi guru melalui penilaian portofolio dapat meningkatkan kijerja
guru dalam melaksanakan administrasi pendidikan. Seperti yang diungkapkan
oleh guru kelas Demi Diana, A.Ma.PdSD 197/IV jambi timur.
“Dalam menyusun portofolio, guru diwajibkan menyertakan dokumen-
dokumen administrasi pendidikan seperti Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) dan administrasi pendidikan lainnya. Sebelum
adanya sertifikasi guru, sebagian besar guru enggan melaksanakan
administrasi pendidikan. Alasanya mereka tidak merasakan dan
memperoleh manfaatnya dari pelaksanaan administrasi pendidikan
tersebut”.81
g. Meningkatkan kesejahteraan dan martabat guru
Sertifikasi guru menjadi solusi bagi permasalahan pendidikan khususnya
guru, karena sebelum adanya sertifikasi gaji guru pas-pasan dan setelah adanya
sertifikasi guru kesejahteraan guru menjadi meningkat, seperti yang
dikemukakan oleh informan yaitu Bapak Muhammad Syafei, S.Ag
“Manfaat lain sertifikasi yaitu penghasilan menjadi meningkat sehingga
kesejahteraan guru meningkat. Dapat dikatakan sebelum mendapat
tunjangan sertifikasi gaji guru pas-pasan, dan mulai adanya sertifikasi
guru kini guru-guru yang telah lolos mampu untuk menabung untuk
keperluan, seperti membeli laptop, kuliah S2, dll”.82
80
Ibid 81
Wawancara dengan Ibu Demi Diana, Tanggal 10 Maret 2020 82
Wawancara Dengan Bapak Muhammad Syafei, Tanggal 20 Juni 2020
57
h. Guru lebih profesional dan disiplin
Sertifikasi guru merupakan suatu langkah yang tepat untuk meningkatkan
profesionalisme dan kedisiplinan guru. Para guru sertifikasi disamping sudah
memperoleh beragam pelatihan selama program sertifikasi yang diikutinya
juga mendapat tambahan tunjangan profesi yang diharapkan dapat
membuatnya lebih disiplin dalam mengajar.83
Hasil wawancara dengan Bapak D. Gultom, S.Pd
“Dengan adanya kebijakan program sertifikasi guru, saya semakin lebih
giat mengajar, membuat perangkat dan analisis mengajar menjadi lebih
lengkap, lebih disiplin dalam mengajar, lebih giat menambah
pengetahuan, mengajar 24 jam pelajaran seminggu”.84
Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dengan adanya
kebijakan program sertifikasi guru, maka muncul kesadaran guru untuk
meningkatkan dan mengembangkan diri menuju guru yang profesional.
Meningkatkan kesejahteraan guru merupakan dampak dari sertifikasi guru dan
bukanlah merupakan tujuan yang utama dari sertifikasi guru, tetapi ini
diharapkan menjadi motivasi bagi guru.
Hasil wawancara dengan Ibu Mardiati, A.Ma.Pd
“Program sertifikasi guru ini menjadi acuan utama dalam kerangka
memotivasi kedisiplinan guru di sekolah disamping bertujuan untuk
meningkatkan kompetensi guru agar lebih profesional. Saya harus
memompa kegigihan saya, karena saya harus mengajar 24 jam
perminggu karena menjadi persyaratan bagi guru penerima tunjangan
sertifikasi”85
Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa berdasarkan undang-
undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005 pasal 35 ayat (1), disebutkan
83
Martinis Yamin, Standarisasi Kinerja Guru, (Jakarta: Gaung Persada, 2010), hlm. 84
Wawancara dengan Bapak D. Gultom,Tanggal 05 Juli 2020 85
Wawancara dengan Ibu Mardiati, Tanggal 05 Juli 2020
58
ada 5 tugas guru yakni, merencanakan, melaksanakan (mengajar), menilai,
membimbing, dan tugas tambahan lainnya. Sedangkan pada ayat (2) juga
disebutkan bahwa beban kerja tersebut adalah 24 minimal dan maksimal 40
jam tatap muka.86
Hasil wawancara dengan Ibu Demi Dian, A.Ma.Pd
“Disamping 24 jam perminggu, kedisiplinan guru sertifikasi (termasuk
saya) dalam mempersiapkan seluruh perangkat pembelajaran sebelum
kegiatan belajar mengajar berlangsung, seperti silabus pembelajaran,
RPP, program tahunan, hingga program semester”.87
Hal senada dikemukakan dengan Ibu Husnaini, A.Ma
“Motivasi kedisiplinan guru sertifikasi diperlukan dalam menjaga
ketepatan waktu masuk kelas dan memulai pelajaran sesuai prosedur dan
roster pelajaran yang ditetapkan. Pelaksanaan PBM disini dilakukan
secara baik yang mencakup kagiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan
penutup”.88
Dari hasil wawancara diatas, diketahui bahwa penyediaan perangkat
pembelajaran ini wajib bagi guru sertifikasi, baik PNS maupun GBPNS.
Karena sebagai guru profesional tidak ada beda bagi keduanya. Hanya saja
untuk guru GBPNS yang belum sertifikasi akan diberikan sedikit kelonggaran
waktu penyediaanya, namun bukan berarti GBPNS non sertifikasi boleh tidak
memiliki perangkat.
Dari keterangan yang penulis dapatkan dapat disimpulkan bahwa
pemberian tunjangan profesi kepada guru dapat diartikan sebagi bentuk
penambahan pendapatan yang dimiliki guru yang sudah diatur dalam kebijakan
yang dibuat oleh pemerintah. Dengan adanya suatu kebijakan mengenai
86
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 87
Wawancara dengan Ibu Demi Diana, tanggal 10 Maret 2020 88
Wawancara dengan Ibu Husnaini, tanggal 10 Maret 2020
59
penerimaan tunjangan profesi maka guru dapat lebih meningkatkan kompetensi
dan tugas utama menjadi seorang guru. Dalam undang-undang republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen, serta peraturan
Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang
menyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional. Sebagai tenaga pendidik
yang berprofesional guru dipersyaratkan memepunyai kualifikasi akademik S1.
Tunjangan profesi ini dapat menjadi bukti pengakuan atas kompetensi guru
atau calon guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi
pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
2. Dampak Negatif
Pada awalnya salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk
mengatasi permasalahan rendahnya kualitas guru ini adalah dengan
mengadakan sertifikasi berbasis portofolio. Dengan adanya sertifikasi
pemerintah berharap kinerja guru akan meningkat dan pada gilirannya mutu
pendidikan nasional akan meningkat pula. Namun sertifikasi yang berbasis
portofolio tersebut menjadi keprihatinan benyak pigak. Hal ini dikarenakan
pelaksanaan sertifikasi dalam bentuk penilaian portofolio tidak lebih dari
penilaian terhadap tumpukan kertas.89
Kelayakan profesi guru dinilai
berdasarkan tumpukan kertas yang mampu dikumpulkan. Padahal untuk
membuat tumpukan kertas dizaman sekarang sangatlah muda. Tidak
mengherankan jika kemudian ada beberapa kepala sekolah yang menyeting
berkas portofolio guru disekolahnya tidak mencapai batas angka kelulusan.
89
Dian Fitri Fadila, Evaluasi Program Sertifikasi Guru di SMP Negeri 1 Kuala Mandor
Kabupaten Kubu Raya, (Skripsi: Program Studi Administrasi FISIPOL, Universitas Tanjungpura),
hlm. 33
60
Mereka berharap guru-gurutersebut dapat mengikuti diklat sertifikasi. Dengan
mengikut diklat sertifikasi, maka banyak ilmu baru yang akan didapat secara
Cuma-Cuma. Dan pada gilirannya, ilmu yang mereka dapatkan di diklat
sertifikasi akan diterapkan di sekolah atau dikelas. Fenomena ini menerangkan
bahwa sertifikasi berbasis portofolio menyebabkan merosotnya kompetensi
guru.90
Fakta dilapangan sangat jelas bahwa untuk memperoleh sertifikasi guru,
hanya dengan menyerahkan portofolio. Padahal jika jika dilihat dari aspek
evaluasi, uji portofolio tidak menggambarkan kompetensi atau kemampuan
para guru sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8 yang
menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pandagogik,
kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
91Pelaksanaan program sertifikasi tujuan dasarnya adalah untuk meningkatkan
mutu pendidikan. Karena dengan meningkatnya kualitas pendidikan, maka
akan dapat pula mendongkrak kualitas pendidikan bangsa Indonesia saat ini.
Proses sertifikasi guru sering memiliki problematika yang berasal dari para
peserta sertifikasi sendiri bermunculan, karena para guru saling berlomba
melengkapi persyaratan sertifikasi dengan cara yan tidak benar. Terlebih syarat
sertifikasi hanya menyusun portofolio dan didalamnya berisi berbagai
dokumen mengenai kompetensi guru dalam berbagai bidang.92
90
Ibid, hlm. 34 91
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005Pasal 8 Tentang Guru dan Dosen 92
Martinis Yamin, Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP, (Jakarta: Gaung
Persada, 2013), hlm. 102
61
Jika dalam standar Nasional pendidikan menyebutkan bahwa guru harus
mengembangkan kepribadiannya ke arah profesionalisme, Maka sertifikasi
berbasis portofolio dipandang dapat menghambat proses pengembangan
tersebut. Karena seperti yang dipaparkan di atas, bahwa sertifikasi selain untuk
meningkatkan kualitas guru dan pendidikan di Indonesia juga untuk
meningkatkan kesejahteraan guru itu sendiri. Dengan memberikan tunjangan
satu kali gaji pokok. Kalau proses sertifikasi dhanya dinilai dengan berkas
portofolio maka guru pun akan dengan instant melengkapinya.
Pengembangan diri yang meliputi standar profesi dan standar mental,
moral, sosial, spiritual, intelektual, fisik dan psikis membutukan proses yang
panjang, tidak bisa secara instant. Apalagi hanya dibuktikan dengan sertifikat
kegiatan-kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan kependidikan jekas tidak bisa
dijadikan standar pengembangan diri seorang guru. Pada akhirnya para guru
enggan berusaha mengembangkan dirinya sebagaimana yang dituntut dalam
undang-undang Guru dan Dosen serta standar pendidikan nasional.93
Tenyata implementasi sertifikasi guru dalam bentuk penilaian portofolio
ini kemudian menimbulkan polemik baru. Banyak para pengamat pendidikan
yang menyangsikan keefektifan pelaksanaan sertifikasi dalam rangka
meningkatkan kinerja guru. Bahkan ada yang berhipotesis bahwa sertifikasi
dalam bentuk penilaian portofolio tidak akan berdampak sama sekali terhadap
peningkatan kinerja guru, apalagi dikaitakan dengan peningkatan mutu
93
Martinis Yamin, Sertifikas Profesi Keguruan di Indonesia, (Jakarta: Gaung Persada,
2006), hlm. 98
62
pendidikan nasional.94
Semua guru berlomba ikut seminar dan lokakarya agar
mendapat sertifikat, legalisasi ijazah dengan cara scan, lengkap dengan tanda
tangan kepala sekolah dan cap sekolah. Salah satu penyebab penyimpangan
tersebut adalah lemahnya pengarsipan data sehingga pada saat dokumen
tertentu dibutuhkan, para guru kerepotan karena tidak terbiasa mengarsipkan.
Hal seperti ini bisa saja lulus dalam proses sertifikasi. Sebab tidak dapat
dipungkiri bahwasanya asesor sebagai orang yang menilai portofolio
melakukan kesalahan dan tidak cermat dalam melakukan penilaian.95
Selanjutnya diharapkan bagaimana menyelenggarakan program
sertifikasi guru agar lebih berbasis di kelas. Selama ini mereka yang mengikuti
PLPG kelihatannya tidak dirancang untuk mengamati kompetensinya mengajar
dikelas. Proses sertifikasi guru berjalan terpisah dengan peningkatan mutu
proses belajar-mengajar di kelas. Seperti yang di ungkapkan oleh guru SD
197/IV Kota Jambi,Ibu Mardiati, A.Ma.Pd
“Karena pada saat sertifikasi, guru benar-benar mempersiapkan diri agar
lolos, misalnya dengan membuat RPP disertai media pembelajaran. Akan
tetapi pada kenyataannya jarang sekali guru yang ketika melaksanakan
proses pembelajaran mereka benar-benar mempersiapkan RPP
sedemikian rupa. Akibatnya, penyelenggaraan program serttifikasi guru
tersebut tidak berdampak pada peningkatan mutu secara keseluruhan”. 96
Dalam melaksanakan suatu program, tidak selamanya bisa berjalan
dengan baik dan maksimal.Seringkali terdapat kendala yang dihadapi dalam
mengupayakan pelaksanaan program yang telah ditentukan. Berikut penulis
94
Ibid, hlm. 99 95
Ibid, hlm. 100 96
Wawancara Dengan Ibu Mardiati, Tanggal 05 Juli 2020
63
jelaskan beberapa faktor atau dampak negatif dengan pemberian sertifikasi
pada guru, diantaranya :
1. Guru yang belum sertifikasi jam mengajar berkurang
2. Kecemburuan Sosial dikalangan masyarakat
3. Merosotnya Kompetensi Profesi
4. Miskin keterampilan dan kreatifitas
Guru bukanlah bagian dari sistem kurikulum, akan tetapi keberhasilan
kurikulum akan bergantung pada kemampuan, kemauan dan sikap profesional
tenaga guru. Jika dikaitkan persyaratan profesional seorang guru yang sesuai
dengan Standar Nasional Pendidikanyaitu, mampu merencanakan,
mengembangkan, melaksanakan, dan menilai proses pelajaran secara relevan
dan efektif maka seorang guru yang profesional akan mudah lolos sertifikasi
brbasis portofolio tanpa harus memanipulasi berkasnya. Karena sebelumnya ia
telah giat mengembangkan diri nya demi anak didiknya. Namun yang menjadi
persoalan adalah mereka, para guru yang melakukan kecurangan dalam
sertifikasi.97
Guru yang lolos sertifikasi dengan cara memanipulasi berkas portofolio,
akan tetap mengajar dengan seadanya. Guru yang terampil dan kreatif akan
mampu menguasai dan membawa situasi pembelajaran dengan bekal
keterampilandan ide-ide kreatifnya. Sehingga peserta didikpun lebih
mengikuti pembelajara, tidak jenuh dan berpikir bahwa guru tersebut adalah
orang yang handal dan mempunyai banyak pengalaman. Berbeda hal nya
97
A.Fatimah Suhartina, Evaluasi Dampak Kebijakan Sertifikasi Pada Guru SD 209
Ternate Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, (Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial Universitas
Negeri Makassar), hlm. 45
64
dengan guru yang tidak kreatif mereka miskin keterempilan dan kreatifitas
sehingga apa yang disampaikan sarasa kaku tanpa pengembangan konsep
pembahasan, penyajian pembelajaran hanya sebatas penyampaian secara
tekstual. 98
Dari hasil evaluasi di lapangan menunjukkan suara-suara tidak puas atas
kinerja guru setelah disertifikasi. Para guru yang sudah dinyatakan lulus
sertifikasi tidak menunjukkan kualifikasi mengajar yang lebih baik
dibandingkan dengan mereka yang belum lulus. Bahkan dalam kadar tertentu
para guru yang belum lulus menunjukkan kinerja yang baik karena mempunyai
harapan agar lulus sertifikasi. Mereka yang sudah lulus justru merasa sudah
aman karena semua cita-cintanya sudah kesampaian. Yang memprihatikan
terjadinya kesenjangan atau disharmoni antara guru-guru yang sudah lulus
sertifikasi dengan mereka yang belum lulus. Banyak guru senior di sekolah
dasar yang hanya berbekal ijazah sekolah pendidikan guru (SPG) yang sudah
bertahun-tahun mengajar tetapi tidak juga lulus sertifikasi. Sementara guru
baru bergelar sarjana (S1) yang baru beberapa tahun mengajar sudah
dinyatakan lulus dan memperoleh tunjangan sertifikasi.
Setelah proses sertifikasi bergulir tidak adanya alat evaluasi atau
mekanisme yang jelas yang mampu memetakan kinerja guru sebelum dan
setelah sertifikasi. Yang ada hanya ancaman kalau kelak ada evaluasi untuk
mencabut tunjangan sertifikasi kalau tidak memperbaiki kinerja dalam
98
Ibid, hlm. 46
65
pengajaran. Sepertinya proses sertifikasi kurang mampu membangun etos kerja
guru tetapi justru membuat para guru haus tunjangan.
Bagaimanapun juga proses sertifikasi sudah berlangsung, yang kita
harapkan pemerintah mau mengevaluasi yang secara mendasar, terutama aspek
kinerja dan kontribusinya pada peningkatan kualitas pendidikan tidak sekedar
perbaikan kesejahteraan guru belaka. Para guru harus mempunyai
tanggungjawab moral bahwa tunjangan yang mereka terima adalah uang rakyat
yang harus memaksanya memperbaiki kualitas pengajaran dan kualitas
pendidikan. Bila sertifikasi sekedar diterjemahkan sebagai cara meningkatkan
tunjangan guru, apalagi sampai merusak mental guru hanya mengejar uang
belaka sudah saatnya pemberian tunjangan sertifikasi dikaji kembali. Tujuan
program itu lebih pada memperbaiki kinerja guru yang ujung-ujungnya adalah
perbaikan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Jika hanya guru yang
mendapat manfaat sementara peserta didik terabaikan tentu amatlah
mengecewakan.
66
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil penyajian data penelitian, maka secara umum dapat
disimpulkan bahwa kebijakan sertifikasi pada guru SD 197/IV Kota Jambi
telah memberikan dampak yang sejalan dengan tujuan sertifikasi guru yaitu
menciptakan guru yang profesional.
1. Proses kebijakan sertifikasi guru terhadapap kinerja guru sekolah dasar:
Pemberian sertifikat pendidikan secara langsung (Pola PSPL), Penilaian
Portofolio (Pola PF), pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG),
pendidikan profesi guru (PPG).
2. Faktor Keberhasilan dan penghambat. Untuk faktor keberhasilan
program sertifikasi di Sekolah Dasar Negeri 197/IV Jambi Timur Kota
Jambi, sudah cukup memadai dan mendukung keberhasilan, dimana
kepala sekolah dan tenaga administrasi yang membantu guru sertifikasi
dalam meningkatkan kinerja guru sertifikasi dalam meningkatkan kinerja
guru sertifikasi untuk mencapai tujuan pendidikan serta meningkatkan
kinerjanya dalam proses pembelajaran, pengetahuan akademik yang
dimiliki guru setelah sertifikasi juga berperan penting untuk
meningkatkan kualitas kinerjanya dalam proses pembelajaran, begitupun
halnya dengan sarana dan prasarana juga mendukung dalam
meningkatkan kualtas kinerja guru sertifikasi.
67
Faktor penghambat kinerja guru sertifikasi adalah faktor umur. Guru
sertifikasi yang berusia lanjut yang membuat para guru susah
menggunakan alat media seperti menggunakan leptop, infocus dalam
merencanakan pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran, serta
sarana dan prasarana yang belum memadai juga berpengaruh dalam
kinerja guru sertifikasi.
3. Dampak kebijakan sertifikasi terhadap kinerja guru di Sekolah Dasar
Negeri 197/IV Jambi Timur Kota Jambi. Dampak positif: Motivasi
guru mengajar meningkat, model mengajar guru lebih variatif, model
mengajar guru lebih kreatif, adanya perlindungan profesi guru,
meningkatkan kesejahteraan dan martabat guru, guru lebih profesional
dan disiplin. Dampak negatif: Guru yang belum sertifiksi jam
mengajar berkurang, kecemburuan sosial dikalangan masyarakat,
merosotnya kompetensi profesi, miskin keterampilan dan kreatifitas.
68
B. Saran
Dari kesimpulan yang diajukan, maka disarankan beberapa hal sebagai
berikut :
1. Kepada kepala sekolah agar dapat memberikan terobosan baru dalam
peningkatan profesionalisme guru dengan cara mengkaji ulang cara atau
prosedur pembuatan rencana pembelajaran, yang selama ini dibuat untuk
satu semester, apalagi satu tahun. Sebaiknya rencana pembelajaran dibuat
untuk setiap akan melaksanakan pembelajaran dan diperiksa oleh kepala
sekolah, sehingga ada perubahan atau perbaikan setiap saat pada program
pembelajaran.
2. Kepada pemerintah (Dinas terkait) agar dapat memperlancar pemberian
tunjangan profesi guru, dan untuk dinas terkait untuk lebih melaksanakan
perhatian-perhatian bagi guru-guru terutama dalam aspek pedagogik
maupun bidang studi. Agar guru selalu dapat meingkatkan kompetensinya
sebagai pendidik.
3. Kepada guru sertifikasi, agar jangan terlena dengan tunjangan sertifikasi
yang diterima yang dapat menganggu kelancaran tugas dan
tanggungjawabnya.
4. Kepada guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi agar terus
mengembangkan kompetensinya, baik, pedagogik, sosial, kepribadian dan
profesional.
69
C. Kata Penutup
Puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT,
yang telah memberikan segala nikmat serta melimpahkan taufik dan hidayah-
Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah di
program oleh Fakultas Syariah Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, shalawat dan salam penulis
limpahkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW. Skripsi ini adalah hasil
maksimal penulis, namun penulis merasa banyak sekali kekurangan dalam
pengetikan penulisan skripsi ini, semua ini bukanlah hal yang disengaja.
Namun baru sampai disinilah kemampuan penulis.
Dengan selesainya BAB V ini maka selesai pula susunan karya ilmiah
ini, terimakasih kepada para pembimbing dan demikian jika terdapat salah satu
kekhilafan dalam penyebutan gelar, informasi, dan penulisan semua adalah
murni dari kekhilafan. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun
sangatlah penulis harapkan, dan atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.
Jambi, Juli 2020
Penulis
Yuni Safitri
NIM:SIP162518
70
Daftar Pustaka
A. Literatur
Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, Bandung :CV. Pustaka Setia 2008.
Lexc J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2018.
Martinis Yamin, Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia, Jakarta: Gaung
Persada,2006.
Martinis Yamin,Standarisasi Kinerja Guru,Jakarta: Gaung Persada, 2010.
Martinis Yamin, Pofesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP, Jakarta: Gaung
Persada, 2013.
Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2013.
Muslich Mansur, Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik, Jakarta:
Bumi Aksara, 2007.
Priansa, Donni, Kinerja dan Profesionalisme Guru, Bandung: Penerbit
Alfabeta, 2014.
Subandi,Tjipo,Sosiologi,Suratakarta: BP-FKIP UMS, 2008.
Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi, cet. Ke-2, Jambi :
Syariah Press, 2014.
Trianto dan Tutik, Sertifikasi Guru dan Upaya Peningkatan Kualifikasi,
Kompetensi dan Kesejahteraan, Surabaya: Prestasi Pustaka 2007.
Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, cet. ke 3, Bandung: Refika Aditama,
2012.
B. Peraturan Perundang-Undang
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang
Sertifikasi bagi guru dalam jabatan
71
C. Lainnya
A. Fatimah Suhartina, Evaluasi Dampak Kebijakan Sertifikasi Pada Guru SD
209 Ternate Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulu Kumba, Skripsi:
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.
Afidatun Nafiah, Evaluasi Kinerja Guru SMP Se-Kecamatan Kota Kendal
Pasca Sertifikasi, Skripsi Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas
Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
Fadila, Dian Fitri, Evaluasi Program Sertifikasi Guru di SMP N 1 Kuala
Mandaro Kabupaten Kubu Raya, Skripsi: Program Studi Administrasi
FISIPOL Universitas Tangjungpura.
Dian Fitri Fadila, Evaluasi Program Sertifikasi Guru di SMP Negeri 1 Kuala
Mandor Kabupaten Kubu Raya, Skripsi: Program Studi Administrasi
FISIPOL, Universitas Tanjungpura.
Jurnal Riset Akutansi – Volume VIII / No.2 / oktober 2016.
Kamus Besar Bahasa Indonesia”,.http://KBBI.co.id, diakses 2 September 2019.
Ningrum Fauziah Yusup, Implementasi Program Sertifikasi Guru dalam
Jabatan, Jurnal Administrasi Negara Volume 2. No. 1 Agustus 2017.
Sri Lestari, Pengaruh Sertifikasi Guru Tehadap Kinerja Guru, Skirpsi fakultas
Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Taufina C. Muna, Pengaruh profesionalisme guru mata pelajaran produktif
dan karakteristik siswa terhadap prestasi belajar siswa, Skirpsi Fakultas
Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri
Yogyakarta.
Tesano, Hirarkhakisitas kedudukan peraturan menteri dengan peraturan
daerah dalam sistem peraturan perundang-undang di tinjau dari
undang-undang nomor 12 tahun 2011.
Tias Prihtianti, Implementasi sertifikasi guru dalam meningkatkan profesional
guru,Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas
Maret, 2011.
Tim Penyusun, Jurnal Riset Akuntansi, Universitas Komputer Indonesia: Vol.
VIII, No.2, Summer 2016.
Tri Wahyuni, Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kebijakan Publik
(Konversi Minyak Tanah Ke LPG Di Kecamatan Mestong Kabupaten
Muaro Jambi Pada Tahun 2010), Skripsi Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi 1433H/2012.
Widiyaka Netty Herawati, Evaluasi Program Sertifikasi Guru Dalam Jabatan
Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Dinas Pendidikan Kabupaten
Kube Raya,Skripsi: Program Studi Administrasi Negara, Universitas
Tanjungpura Pontianak
72
Lampiran I
Daftar Pertanyaan
A. Sekolah
1. Menurut bapak/ibu setelah menerima tunjangaan profesi atau sertifikasi,
apakah kemampuan atau kompetensi mengajar semakin meningkat?
2. Apakah ibu/bapak setelah menerima tunjangan profesi atau sertifikasi
menjadi lebih disiplin? (Misalnya tepat waktu dalam mengajar)
3. Bagaimana kesejahteraan bapak/ibu setelah menerima tunjangan profesi
atau sertifikasi?
4. Bagaimana kebutuhan komsumtif bapak/ibu setelah menerima tunjangan
profesi atau sertifikasi?
5. Apakah setelah menerima tunjangan profesi atau sertifikasi beban kerja
ibu/bapak semakin bertambah
73
Lampiran II
DAFTAR INFORMASI
No Nama Tanggal Tempat
1. Muhammad Syafei 20 Juni 2020 Di Sekolah
2. Demi Diana,
A.Ma.Pd
10 Maret 2020 Di Sekolah
3. Husnaini, A.Ma 10 Maret 2020 Di Sekolah
4. D. Gultom, S.Pd 05 Juli 2020 Di Sekolah
5. Mardiati, A.Ma.Pd 05 Juli 2020 Di Sekolah
6. Asmarianti, S.Pd 05 Juli 2020 Di Sekolah
7. Lutfi 04 Juni 2020 Disdik Kota Jambi
8. Dedi Armansyah 04 Juni 2020 Disdik Kota Jambi
70
Lampiran III
DOKUMENTASI
Gambar 1 Wawancara bersama bapak
D. Gultom, S.Pd
Gambar 2 Wawancara bersama
bapak Dedi Armansyah selaku
subbag bidang sertifikasi
71
Gambar 3 Wawancara bersama bapak Muhamad Syafei selaku kepala
sekolah SDN 197/IV Jambi Timur Kota Jambi
Gambar 4 Wawancara bersama ibu Demi Diana, A.Ma.Pd
72
CURICULUM VITAE
A. Identitas Diri
Nama : Yuni Safitri
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ tgl. Lahir : Kunangan, 01 Juni 1998
NIM : SIP.162518
Alamat : Jl. Datuk Panglimo Suto Rt.06 Desa
Kunangan Kec. Taman Rajo Kab. Muaro
Jambi
1. Alamat Asal : Jl. Datuk Panglimo Suto Rt.06 Desa Kunangan
Kec. Taman Kab. Muaro Jambi
2. Alamat Sekarang : Jl. Datuk Panglimo Suto Rt.06 Desa Kunangan
Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi
No. Telp/HP : 085767186091
Nama Ayah : Ahmad Rifai
Nama Ibu : Samsiah
B. Riwayat Pendidikan
1. SD/MI, tahun lulus : SD 87/IX Desa Kunangan, Tahun lulus 2010
2. SMP/MTs, tahun lulus : MTs N Talang Duku, Tahun lulus 2013
3. SMA/MA, tahun lulus : SMA N 9 Kota Jambi, Tahun lulus 2016
C. Pengalaman Organisasi
1. Anggota Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia