etika veteriner
DESCRIPTION
etika menjadi dokter hewanTRANSCRIPT
INTERAKSI ANTARA HEWAN DAN MANUSIA
Sudah berabad-abad diketahui dan dipahami oleh
manusia bagaimana hewan menjadi bagian penting dari
kehidupan manusia sebagaimana yang terlihat pada
gambar-gambar peninggalan kuno yang banyak
melukiskan hewan di masyarakat atau bersama manusia
sehingga saling berinteraksi
PERLAKUAN MANUSIA KEPADA HEWAN
Secara alami manusia dan hewan mempunyai karakter
cenderung akan saling berupaya mendominasi di antara
sesamanya.
Dalam keadaan dimana manusia menguasai kehidupan
manusia lainnya, maka dapat terjadi hal-hal buruk yang
berlaku bagi yang lebih lemah.
Hal yang sama juga terjadi bilamana hewan-hewan
berada dalam penguasaan manusia apapun tujuannya.
MUNCULNYA HUKUM DAN ETIKA DALAM
MASYARAKAT
Seiring dengan perjalanan peradaban manusia, maka
muncul pula hal-hal yang dipandang penting oleh
penguasa untuk mengatur masyarakat yaitu dikenal
sebagai HUKUM dan juga ETIKA. Hal ini dituangkan ke
dalam atura-aturan tertulis dan berkekuatan untuk
memberikan sanksi kepada manusia yang melanggar
aturan-aturan tersebut.
PENGERTIAN-PENGERTIAN
Hukum adalah segala aturan tertulis dan tidak tertulis yang
berlaku di dalam suatu masyarakat agar manusia tidak saling
merugikan satu dengan yang lain dan bilamana aturan tersebut
dilanggar maka dikenakan sanksi-sanksi.
Etika adalah segala nilai yang baik dan yang buruk atau yang
benar dan yang salah yang disepakati oleh sekumpulan
orang/masyarakat yang memiliki kepentingan atau profesi yang
sama.
Kode adalah bentuk hukum yang artinya adalah suatu perjanjian
dan kesepakatan yang mengikat
MORAL Baik Hukum maupun Etika pada intinya adalah “Moral Manusia”
Moral adalah bilamana seorang manusia dengan hati nuraninya
berprinsip dan berperilaku untuk tidak merugikan, tidak
menyusahkan, tidak tega mencemari nama orang lain, keluarga,
korsa, institusi, bangsa dan negara dan tidak mau mengganggu
ataupun mengambil yang bukan haknya.
Manusia yang bermoral adalah orang yang “berhati nurani”
terhadap manusia lainnya. Berawal dari hal ini, manusia juga
perlu mengatur dirinya dan masyarakat BAGAIMANA
BERPERILAKU TERHADAP HEWAN.
ETIKA DALAM MEMPERLAKUKAN HEWAN
Dalam perjalanan perkembangan ETIKA sebagai
MORAL manusia di dunia sangat banyak sikap pro dan
kontra sebelum ia menjadi suatu standard.
Terlebih lagi dalam isu HEWAN. Sebagian mengatakan
untuk hewan tidak perlu ada pengaturan-pengaturan
perlakuan karena tidak bisa bicara atau diajak bicara
dan tidak berakal budi.
Namun adanya pertanyaan tentang :
“Bagaimana manusia yang masih bayi/balita yang belum
mampu membela dirinya ataupun manusia yang cacat
mental ?”
Apakah berarti tidak ada haknya dan perlindungannya
secara hukum ?
Kalau ternyata juga harus ada perlindungan, maka
makhluk lain yang juga mempunyai “indera” dan “mental”
(rasa sakit, rasa takut, rasa lapar, dll) bukankah
seyogyanya juga memperoleh hak dan perlindungan ?
KESEJAHTERAAN HEWAN
SEBAGAI ETIKA MEMPERLAKUKAN HEWAN
Dalam ilmu Etika berkenaan Hewan dikenal 2 istilah
yaitu :
a. Etika Hewan (Animal Ethics)
b. Etika Veteriner (Veterinary Ethics)
Pada Animal Ethics diatur secara luas mengenai
berbagai isu moral berkenaan dengan berbagai
spesies hewan oleh berbagai bidang keilmuan baik
ilmu-ilmu sosial maupun ilmu-ilmu biologi.
ETIKA VETERINER
Dalam hal ini ada dua (2) aspek etika yang dibahas yaitu :
A. Etika mengenai bagaimana dokter hewan / profesi veteriner dan
tenaga-tenaga pendukungnya (paramedis, perawat hewan, dll)
memperlakukan hewan atau dalam praktek kedokteran.
B. Etika mengenai hewan-hewan yang berada di tangan manusia
perlu dijaga hak dan mendapatkan perlindungan dengan
kajian/argumentasi ilmiahnya maupun animal behaviour
mengapa spesies hewan tersebut perlu diperlakukan tertentu
serta manfaatnya.
Pada Etika Veteriner (Veterinary Ethics) adalah membahas
mengenai isu moral dalam hubungan ilmu kedokteran dengan
hewan.
Ada 4 Jenis Etika Veteriner 1. Etika Veteriner Deskriptif
2. Etika Veteriner Profesi (profesional)
3. Etika Veteriner Administratif
4. Etika Veteriner Normatif
Penjelasan :
Butir 1 adalah yang secara umum perilaku sebagai
profesi dan individu yang langsung terlihat baik
buruknya oleh masyarakat.
Butir 2 adalah kesepakatan anggota organisasi
profesinya.
Penjelasan :
Butir 3 adalah yang diatur pemerintah, berkekuatan
hukum dan dapat diberi sanksi.
Butir 4 adalah norma-norma etika yang benar dan
tepat yang dalam berperilaku sebagai profesi veteriner
termasuk terhadap hewan atau disepakati sebagai
norma-norma Kesejahteraan Hewan.
CIRI – CIRI PEKERJAAN PROFESI
Mengikuti pendidikan sesuai standar nasional.
Pekerjaannya berlandaskan etik profesi.
Mengutamakan panggilan kemanusiaan dari pada keuntungan.
Pekerjaannya legal melalui perizinan.
Anggota – anggotanya belajar sepanjang hayat.
Anggota – anggotanya bergabung dalam sebuah organisasi
profesi.
TANGGUNG JAWAB PROFESI
Dokter Hewan mempunyai peran-peran khusus bagi masyarakat melalui
dunia hewan (manusya mriga satwa sewaka) yang meliputi:
1. Menjaga dan meningkatkan kesehatan hewan, produktifitas dan
keadaan yang baik dari hewan-hewan yang dimanfaatkan manusia
agar tidak membawa bahaya bagi manusia dan lingkungan.
2. Menggunakan ilmu dan teknologi di bidang veteriner dalam layanan
medik veteriner kepada masyarakat, bangsa dan negara secara
kompeten dan profesional.
3. Mencegah terjadinya dan mengurangi terjadinya kesengsaraan
atau teraniayanya hewan (kesejahteraan hewan) sebagai obyek
profesi yang harus dilindungi dan dibela.
PENGATURAN TANGGUNG JAWAB
MELALUI KODE ETIK
Kode Etik Dokter Hewan akan mengatur Etika dalam hal :
1. Bagaimana berkomitmen terhadap profesi melalui citra diri yang bermartabat dan kompeten.
2. Bagaimana berkomitmen dalam menangani dan memperlakukan hewan (menegakkan kesejahteraan hewan / animal welfare).
3. Bagaimana membina hubungan keprofesian veteriner dengan sesama dokter hewan / sejawatnya.
Kode Etik Dokter Hewan Indonesia yang disahkan tahun 1994 walaupun belum sempurna (perlu revisi) namun telah mengatur tiga hal tersebut di atas.
TINDAKAN ETIKAL OLEH
PROFESIONAL MEDIK VETERINER
Ada 4 bidang khas keilmuan profesi Medik yang harus dijunjung
tinggi dan tidak secara sembarangan dialihkan tanggung jawab
kewenangan dan penerapannya yaitu :
1. Bidang ilmu-ilmu Klinik.
2. Bidang Farmakologi Veteriner/Obat-obatan.
3. Bidang Pathologi.
4. Bidang Reproduksi.
Dalam pelaksanaan praktek,maka merupakan kombinasi dari 4
bidang ini. Sedangkan bidang lainnya merupakan ilmu-ilmu dasar
dan ilmu penunjang yang berkembang melalui penelitian dan
pengembangan teknologi.
ACUAN DASAR TINDAKAN
PROFESIONAL MEDIK VETERINER
(Guide to Professional Conduct)
Setiap Dokter Hewan perlu menyadari bahwa sebagai
profesi yang berkeahlian khusus dan berkewenangan
medis, bilamana di dalam negaranya belum diatur
dengan kekuatan Undang-Undang, namun tetap
harus tunduk kepada rambu-rambu Internasional
profesi yang sama. Oleh karenanya setiap organisasi
profesi sebagaimana PDHI wajib menerbitkan
pedoman ini yang juga kemudian juga wajib dipatuhi
oleh anggotanya.
RAMBU-RAMBU ETIK DALAM
TINDAKAN PROFESIONAL MEDVET
1. Berkenaan memperlakukan hewan (tanggung jawab
Kesrawan).
2. Berhubungan dengan pekerjaan profesinya.
3. Berkenaan dengan mempromosikan peran profesi veteriner
kepada masyarakat.
4. Dalam periklanan layanan profesi medvet.
5. Berkenaan pengobatan (terapeutika), penggunaan obat-
obatan, penjualan obat-obatan maupun alat kesehatan.
6. Dalam berbagai jenis Layanan Praktisi MedVet .
7. Dalam membina hubungan professional sesama profesi
veteriner.
8. Keberadaan Badan/Majelis yang memiliki mekanisme dalam
penyelesaian adanya masalah hukum dan etik.
UU no.18/2009 tentang Biomedik
Bab I Pasal 1 Ketentuan Umum
Butir 33 : Definisi Biomedik
Biomedik adalah penyelenggaraan medik
veteriner di bidang biologi farmasi ,
pengembangan sains kedokteran ,atau
industri biologi untuk kesehatan dan
kesejahteraan MANUSIA
1. Berkenaan memperlakukan hewan
(tanggung jawab Kesrawan)
a) Dokter hewan mempunyai tanggung jawab khusus dalam
Kesrawan mengingat masyarakat banyak memanfaatkan
hewan untuk teman, kerja, dimakan, bahan pakaian, penelitian,
mengajar, olahraga dll.
b) Berkenaan hal pada butir 1 diperlukan UU yang mengandung
aturan hukum tentang Kesrawan.
c) Bilamana UU yang mengatur Kesrawan telah diberlakukan
maka dokter hewan berkewajiban untuk membuat standard
minimum dan aturan pelaksanaan yang dapat di terapkan oleh
seluruh masyarakat.
d) Dokter hewan yang bekerja di tempat dimana memiliki koleksi
hewan hidup apapun spesiesnya harus mengarahkan dan
mengajarkan nilai Kesrawan agar mengurangi penderitaan
hewan.
e) Dokter hewan yang bekerja di klinik ataupun RSH harus mempunyai sistem manajemen yang mempertimbangkan Kesrawan dan kemanusiaan.
f) Dokter hewan dalam riset yang menggunakan hewan harus mematuhi berbagai kode etik dan aturan berkenaan hewan coba.
g) Dokter hewan yang terlibat dalam pendidikan dan pengajaran dan juga menggunakan hewan harus menekankan pentingnya penanganan yang manusiawi pada hewan tidak hanya teori namun juga dibuktikan dengan implementasinya.
h) Dokter hewan yang bekerja dalam industri pengolahan ataupun produksi daging harus bertanggung jawab untuk memastikan penanganan hewan – hewan sewaktu masih hidup hingga disembelih memenuhi standard kesejahteraan hewan sesuai aturan hukum.
i) Dokter hewan yang pekerjaannya termasuk mentransportasikan hewan hidup harus memahami dan menerapkan standard Kesrawan sesuai aturan yang berlaku.
2. Dokter Hewan Dan Pekerjaannya.
2.1. Praktek klinik dan konsultan klinik.
– Dokter hewan di klinik berkewajiban untuk memberikan layanan yang up to date (terkini), pengobatan yang terampil terhadap pasien dan layanan yang efisien. Diperlukan adanya standard untuk tempat, peralatan, fasilitas dan SDM.
– Tampilan dokter hewan yang memberikan konsultasi harus memberikan kesan yang profesional yang terlihat dari kemampuan yang harus di standard, meliputi kemampuan bicara, kemampuan menjelaskan, perilaku dalam pelayanan dan kepakaran yang memberi nilai positif kepada reputasi profesi.
– Pemilik hewan mempunyai hak untuk meminta konsultasi dokter hewan yang dia pilih akan tetapi dokter hewan tidak berkewajiban untuk menerima klien pada keadaan yang dapat menjelaskan dasar penolakan.
2.2. Dokter hewan dalam layanan publik (PNS)
– Dokter hewan PNS mempunyai kewajiban – kewajiban kepada negara dengan pedoman – pedoman kerja sesuai aturan pemerintah dan adanya aturan hukum yang memayungi pekerjaannya.
– Para dokter hewan ini dapat mempunyai kewenangan – kewenangan dan tanggung jawab yang harus dipahami dan dihargai oleh umumnya para dokter hewan.
– Hubungan antara dokter hewan PNS layanan publik dan dokter hewan lain selaku sesama profesi haruslah berdasarkan kesejawatan profesi yang harmonis. Dalam hal ini harus saling menginformasikan demi kepentingan keselamatan dan kesehatan masyarakat.
– Dalam melakukan layanan publik Drh PNS harus memiliki kompetensi yang terakreditasi, tersertifikasi dan tunduk kepada rambu – rambu profesi veteriner
2.3. Dokter hewan yang bekerja dalam industri atau bidang komersil.
– Dokter hewan yang dipekerjakan atau menjadi
karyawan diharuskan setia kepada perusahaan /
atasannya. Namun demikian mereka juga
mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan
standard etik dan kewajiban–kewajiban profesi
untuk melawan setiap upaya yang meremehkan
standard profesi yang ada demi kepentingan
perusahaan / komersial.
– Dokter hewan bisa terpojok menjadi kambing hitam
dalam permasalahan, oleh karenanya dokter hewan
berkewajiban menginformasikan dan menyarankan
informasi teknis yang terbaik kepada atasannya.
2.4. Dokter hewan di dunia pendidikan.
Dokter hewan pendidik mempunyai kewajiban
khusus untuk memastikan baik dengan
mengarahkan maupun mencontohkan standard–
standard tertinggi yang etikal dalam memper-
kenalkan dan mempertahankannya diseluruh
aspek kegiatan profesi.
2.5. Dokter hewan dalam penelitian
Diseluruh bidang riset yang melibatkan hewan,
setiap dokter hewan yang terlibat harus berinisiatif
untuk memastikan standard etik dan teknis yang
tertinggi. Dokter hewan yang melakukan bedah
percobaan atau menyiapkan hewan coba harus
memastikan memiliki keterampilan bedah dan
kompetensi yang memadai serta memenuhi
persyaratan hewan coba yang distandardkan.
3. Berkenaan dengan mempromosikan peran profesi
veteriner kepada masyarakat.
– Mengangkat reputasi dan integritas profesi.
– Memberikan informasi yang tepat dan tidak menyesatkan
atau cenderung berbohong.
– Opini profesi harus tidak berpihak (obyektif) dan faktual.
– Promosi harus dapat menampilkan citra profesi secara
menyeluruh.
– Berkenaan dengan media, materi tulis maupun
wawancara dengan media harus dengan standard yang
tinggi dengan informasi yang harus tepat, dapat
dipercaya, dan diupayakan berdasarkan fakta yang dapat
dipertanggung jawabkan.
– Promosi berkenaan praktisi hanya dengan mencapai
reputasi profesional melalui demontrasi keterampilan dan
pengetahuan.
4. Dalam periklanan layanan profesi medvet.
– Format
– Tidak Angkuh
– Layanan yang ditawarkan
– Tidak bohong
– Tidak superior
– Papan nama yang distandard
– Citra profesi veteriner tidak boleh
dikalahkan oleh material periklanan.
5. Berkenaan pengobatan (terapeutika), penggunaan obat- obatan, penjualan obat-obatan maupun alat kesehatan.
– Dokter hewan harus mengacu pada aturan hukum tentang obat.
– Dokter hewan hanya boleh menuliskan resep atau menjual obat – obatan yang disyaratkan menggunakan serep untuk pengobatan hewan setelah mendapatkan konsultasi dokter hewan.
– Pengeluaran obat – obatan oleh dokter hewan hanya kepada mereka yang mempunyai kewenangan khusus sesuai aturan yang berlaku.
– Dokter hewan yang dibantu oleh orang awam harus memastikan tidak terjadi penyalahgunaan dan hanya memberikan kewenangan terbatas dalam penggunaan obat.
– Aturan – aturan berkenaan dengan penggunaan obat pada hewan pacu atau kontes harus mengikuti aturan – aturan etikal dan tidak hanya mengikuti keperluan organisasi.
6. Dalam berbagai jenis Layanan Praktisi MedVet.
– Prinsipnya sesama praktisi harus saling
menghormati dan memelihara hubungan
profesional semaksimal mungkin yang
menghindari konflik serta bersikap ramah
terhadap sejawat baru.
– Layanan, kontrak kerja dan perjanjian kemitraan.
– Penggunaan gelar akademik yang memadai.
– Standard pertolongan emergency untuk berbagai
kategori status hewan.
– Kewajiban membantu dalam kasus emergency.
7.Dalam membina hubungan professional sesama profesi veteriner.
– Memperoleh pendapat kedua (jangan ragu – ragu, harus jiwa besar, dan tidak menolak).
– Tata cara bertatakrama dalam memperoleh pendapat ke dua harus diatur.
– Merujuk kasus.
– Menerima kasus yang telah ditangani dokter lain harus ada aturan.
– Klien yang memiliki banyak dokter (harus ada aturan).
– Pengaturan kasus house call untuk jarak yang jauh.
– Persengketaan antar dokter hewan.
8. Keberadaan Badan/Majelis yang memiliki mekanisme
dalam penyelesaian adanya masalah hukum dan etik.
– Dokter hewan yang dituduh mengakibatkan
kerugian bagi publik.
– Adanya complain atas ketidak mampuan dokter
hewan dalam layanan medvet.
– Mekanisme penyelesaian permasalahan secara
hukum dan etik.