ekspose kajian evaluasi kewenangan dan pola hubungan kerja eksekutif dan legislatif

Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan Kerja Antara

Eksekutif dan LegislatifPKP2A III LAN

2010

Latar Belakang (1)Fakta Historis Empiris Sistem Pemerintahan Indonesia

Tahun 1999-2002: Berupaya melakukan Purifikasi

3 Bulan setelah UUD’45 disahkan Deviasi

Parlementer dgn 3 Konstitusi Berbeda

UUD’45 (1945-1949), Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat (1949-1959),

UUDS RI 1950 (1950-1959)

Tdpt 7 Kabinet: Nasir ( ‘50-’51), Sukiman-Suwirjo (‘51’52), Wilopo (’52-’53), Ali Sastroamidjojo I (53-55), Burhanuddin Harahap (‘55-’56), Ali Sastroamidjojo II

(‘56-57) Djuanda (57-59)

Masa setelah UUD’45 disahkan

Presidensial (Saldi Isra)

Presidensial dan Parlementer (Sri Soemantri)

Semi Presidensial (Sofian Efendi)

Latar Belakang (2)

Distribution/ Diffusion of

PowerVertikal

Kepada lembaga-lembaga negara

dibawah lembaga pemegang

kedaulatan rakyat

Separation of Power

Horizontal

Lembaga-lembaga negara yang

sederajat & saling mengimbangi

(check and balances)

UUD’45 sblm amandemen“tidak diatur pemisahan

scr tegas dari fungsi legislatif dan eksekutif”

UUD’45 stlh amandemen“prinsip hubungan check and

balances antar lembaga negara dianggap sbg sesuatu

yang sgt pokok”

Sumber: Jimly Asshidiqie, 2005

Dampak diperkuatnya mekanisme check and balances

• Lembaga ini menjadi bikameral yg tdri dari DPR dan DPD

MPR tdk lagi mjd lembaga tertinggi negara

• Karena dipilih langsung oleh rakyat

Presiden & Wakilnya mempunyai legitimasi yang kuat

• Karena dipilih langsung oleh rakyat

DPR mempunyai kedudukan yang juga kuat

• Seperti DPD, MK, KY, dll

Adanya lembaga-lembaga demokratis baru

• Perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah daerah dan DPRD

• Pasca sistem pemerintahan tersentralisasi desentralisasi, lahir otoda

Dalam konteks daerah

Latar Belakang (3)

Satu dekade konsolidasi demokrasi di Indonesia• Hubungan keduanya makin menunjukkan

performanya

Adanya konflik kepentingan yang menonjol

Berdampak pd hubungan pemerintah daerah dan DPRD

Menimbulkan ekses negatif• Ganggunan ketentraman & keamanan• Menghambat arus investasi• Kinerja pemerintahan daerah tidak optimal• Tidak terpenuhinya aneka macam kebutuhan

hidup masyarakat

Kondisi saat ini

Sumber: Sadu Wasistiono, 2002

Bagaimana dengan

Kalimantan ?

Untuk itulah PKP2A III LAN melakukan suatu kajian khususnya di Kalimantan, melihat implementasi kewenangan & hubungan kerja Pemerintah Daerah

(eksekutif) dan DPRD (legislatif), dengan judul “Kajian Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan Kerja Antara Eksekutif dan Legislatif”.

Gambar: arsip Tri Widodo. W. U.

Rumusan MasalahTugas & kewenangan apa saja yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) di daerah?

Bagaimana pola hubungan kerja antara Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) di daerah?

Bagaimana cara meningkatkan hubungan kerja antara Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) di daerah?

Apa saja kendala dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan yang dimiliki serta upaya meningkatkan hubungan kerja antara Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) di daerah?

Karikatur: google karikatur, 2010

Tujuan

1. Untuk Mengidentifi kasi Tugas & kewenangan

apa saja yang dimiliki oleh Pemerintah

Daerah (eksekutif) dan

DPRD (legislatif) di

daerah

2. Untuk Mengidentifi

kasi pola hubungan

kerja antara Pemerintah



daerah

3. Mengetahui upaya untuk

meningkat kan hubungan

kerja antara Pemerintah



daerah

4. untuk mengetahui strategi yang dapat

dilakukan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang

dihadapi pada pelaksanaan

kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah (eksekutif)

dan DPRD (legislatif) dan meningkatkan

hubungan kerja antara keduanya


Ruang Lingkup dan Batasan Kajian

1.

•Hanya mengenai tugas & kewenangan dan hubungan kerja antara Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) di wilayah Kalimantan saja;

2.

•Dilakukan di 4 (empat) Provinsi dan 4 (empat) Kabupaten di Kalimantan;

3.

•Istilah “Eksekutif & Legislatif” di daerah diambil dari istilah yang digunakan oleh Sadu Wasistiono (2002), dan merujuk pada Pemerintah Daerah: Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Wakil2nya (eksekutif), serta DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota (legislatif).

LOKUS

KAJIAN

• Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten Penajam Paser Utara

• Provinsi Kalimantan Selatan

Kabupaten Hulu Sungai Tengah

• Provinsi Kalimantan Tengah

Kabupaten Kotawaringin Barat

• Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten Pontianak

Gambar: berbagai sumber di google, 2010

Kerangka Berpikir

• Kerja Balances)

• Hubungan (Check &

• Implementasi:• Kewenangan;• Pola hubungan

kerja.

• Pendekatan:• Yuridis Formal

(Peraturan Perundangan);

• Akademis (Teoretis)

Pemerintah Daerah

(Eksekutif)DPRD

(Legislatif)

Pemilahan Tugas &

Kewenangan, serta pola hubungan

kerja

Pemilahan Tugas &

Kewenangan, serta pola hubungan

kerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

MetodologiMetode: kualitatif eksploratif menggali sebanyak/ sedalam mungkin informasi yg

dapat menjawab masalah penelitian.

Teknik pegumpulan data: indepth interview & data sekunder.

Sampling: purposive random sampling.

Teknik analisis: deskriptif dengan pola penalaran deduktif


Tahap I Persiapan Kajian

Tahap IIPengumpulan

Data

Tahap IIIAnalisis &

Interpretasi Data

Tahap IV Penyusunan

Laporan Awal

Tahap VEkpose Internal &

Eksternal

Tahap VIPenyusunan

Laporan Akhir

Tahapan Kajian

Tersusunnya sebuah laporan tentang permasalahan, kondisi dan strategi yang digunakan sebagai alternatif kebijakan dari “Kajian Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan Kerja Antara Eksekutif dan Legislatif,” ,dengan fokus utama wilayah Kalimantan.

Target yg diharapkan

Refleksi Perjalanan Sejarah Sistem

Pemerintahan di

IndonesiaReformasi Kelembagaan & Konflik antara

Eksekutif dan

Legislatif

Harmonisasi hubungan antara eksekutif dan legislatif

Membangun komunikasi dan mengelola konflik

Pendekatan yuridis formal mengenai tugas dan

kewenangan Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD

(legislatif)

Revitalisasi etika birokrasi dalam

membangun hubungan antara

eksekutif dan

legislatif

Implementasi Tugas & Kewenangan, serta

Meningkatkan Hubungan Kerja antara

Pemerintah Daerah (Eksekutif) dan DPRD

(Legislatif)

Landasan Teori

Menurut Ichlasul Amal (2000), Pola hubungan eksekutif-legislatif terbagi dalam 3 (tiga) pola hubungan, yaitu: dominasi eksekutif (executive heavy), dominasi legislatif (legislative heavy) dan hubungan yang seimbang (check and balances). Terciptanya keseimbangan antara kedua lembaga tersebut sangat tergantung pada sistem politik yang dibangun. Semakin demokratis sistem politik itu, maka hubungannya akan semakin seimbang.

Landasan Teori (1)

A.M. Munir (2009), menyatakan bahwa untuk mencapai kondisi ideal maka hubungan yang dibangun antara eksekutif dan legislatif daerah harus terbangun pada pola hubungan searah positif. Dalam membangun pola hubungan ini, keduanya tidak semata-mata didasarkan atas sistem atau perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga didasarkan pada konsensus-konsensus etis dan nilai-nilai budaya lokal. Selanjutnya untuk menjamin terbangunnya pola searah positif, maka ruang publik (public sphere) harus terbangun secara luas. Public sphere akan memberikan ruang yang cukup bagi interaksi antara Pemerintah Daerah dan DPRD serta interaksi antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menggunakan fungsi kontrol terhadap kinerja Pemerintah Daerah dan DPRD.

Landasan Teori (2)

Siti Nurbaya (2002), mengatakan bahwa untuk mewujudkan hubungan eksekutif-legislatif yang harmonis idealnya dikembangkan pola hubungan yang realistik dalam bentuk: komunikasi, tukar menukar informasi, kerja sama antara beberapa subyek, program, masalah dan pengembangan regulasi serta klarifikasi atas berbagai permasalahannya.

Landasan Teori (3)

Goldhaber (dalam Arni Muhammad, 2005), membuat 7 (tujuh) konsep kunci komunikasi organisasi yang bisa diterapkan dalam melakukan komunikasi politik eksekutif-legislatif, yaitu:

Proses:Suatu organisasi adalah suatu sistem terbuka yang dinamis yang menciptakan dan saling menukar pesan diantara anggotanya. Karena adanya gejala menciptakan dan menukar informasi ini berjalan terus-menerus dan tidak ada henti-hentinya maka dikatakan sebagai suatu proses.

Pesan:Pesan disini diartikan sebagai susunan simbol yang penuh arti tentang orang, objek, kejadian yang dihasilkan oleh interaksi dengan orang.

Jaringan:Organisasi terdiri dari satu seri orang yang tiap-tiapnya menduduki posisi atau peranan tertentu. Ciptaan dan pertukaran pesan dari orang-orang ini sesamanya terjadi melewati suatu set jalan kecil yang dinamakan jaringan komunikasi. Suatu jaringan komunikasi ini mungkin mencakup hanya dua orang, beberapa orang atau keseluruhan orang dalam organisasi. Hakikat dan luas dari jaringan ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti: hubungan peranan, arah dan arus pesan, hakikat seri dari arus pesan, dan isi dari pesan.

Saling tergantung:Konsep kunci komunikasi ini merupakan keadaan saling tergantung satu sama lain. Hal ini telah menjadi sifat dari suatu organisasi yang merupakan suatu sistem terbuka. Bila suatu bagian dari organisasi mengalami gangguan maka akan berpengaruh kepada bagian lainnya dan mungkin berpengaruh langsung terhadap sistem dalam organisasi.

Hubungan:Karena organisasi merupakan suatu sistem terbuka maka berfungsinya bagian-bagian itu terletak pada tangan manusia. Dengan kata lain jaringan melalui mana jalannya pesan dalam suatu organisasi dihubungkan oleh manusia. Oleh karena itu hubungan manusia dalam organisasi yang memfokuskan kepada tingkah laku komunikasi dari orang yang terlibat didalamnya perlu dipelajari.

Lingkungan:Yang dimaksud dengan lingkungan adalah semua totalitas secara fisik dan faktor sosial yang diperhitungkan dalam pembuatan keputusan mengenai individu dalam suatu sistem. Lingkungan dapat dibedakan dalam lingkungan internal dan eksternal.

Ketidakpastian:Ketidakpastian adalah perbedaan informasi yang tersedia dengan informasi yang diharapkan.untuk mengurangi faktor ketidakpastian ini organisasi menciptakan dan menukar pesan diantara anggota, melakukan suatu penelitian, pengembangan kapasitas organisasi, dan menghadapi tugas-tugas yang kompleks dengan integritas yang tinggi. Ketidakpastian juga disebabkan oleh terlalu banyaknya informasi yang diterima dari yang sesungguhnya diperlukan untuk menghadapi lingkungan mereka.

Landasan Teori (4)

Holfstede, Scollon dan Wong Scollon (dalam Ferry Firdaus, 2000),membagi etika komunikasi interpersonal kedalam 3 (tiga) faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

Power (P+, P-): Merupakan suatu bentuk komunikasi yang asimetris, dimana terdapat satu pihak yang mempunyai posisi lebih tinggi dibanding dengan pihak yang lain. Jadi bentuk hubungannya adalah struktural hirarkhis. Bentuk power (kekuatan), dikatakan (P+) apabila salah satu pihak (pihak I) mempunyai keistimewaan dan tanggung jawab lebih daripada pihak lainnya (pihak II), dan pihak II menganggap bahwa dirinya lebih rendah posisinya dari pihak I. Biasanya ini digambarkan secara jelas didalam struktrur organisasi yang tersusun dalam hirarki-hirarki tertentu. Selanjutnya power akan dikatakan (P-) apabila meskipun terdapat hirarki tertentu namun pada praktiknya kedua belah pihak menganggap bahwa hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada hirarki sama sekali. Mereka bahkan terlihat seperti teman, kolega ataupun nampak sederajat hubungannya.

Distance (D+, D-):Distance atau jarak, merupakan bentuk hubungan komunikasi antara pihak-pihak terkait dilihat dari jarak kedekatannya. Pihak-pihak yang berasal dari kelompok (dalam hal ini dari partai politik, suku, daerah,dan lain-lain yang sama) akan mendapat nilai (D-) karena tingkat kedekatan yang tinggi. Sebaliknya pihak-pihak yang berangkat dari afiliasi (partai politik, suku, daerah,dan lain-lain) berbeda, maka akan mendapat nilai (D+).

Weight Imposition (W+, W-):Terkait dengan formalitas dari konten pembicaraan masalah yang disampaikan. (W+) akan tercapai apabila kedua pihak akan semakin formal dalam menyikapi suatu permasalahan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan resmi daerah. (W-) akan terjadi apabila dalam kerangka formal namun kedua belah pihak menganggap tidak perlu membangun komunikasi yang formal dan terkesan biasa saja (informal)

Landasan Teori (5)

Dalam hal teknik penyelesaian terhadap konflik Hendriks, W. (1992) membagi dalam 5 (lima) gaya penyelesaian, yaitu:

Gaya penyelesaian konflik dengan cara mempersatukan (integrating):Cara ini dilakukan melalui tukar menukar informasi. Disamping itu kedua belah pihak mempunyai keinginan untuk mengamati perbedaan dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua kelompok. Cara ini mendorong kreativitas yang bersangkutan.

Gaya penyelesaian konflik dengan cara kerelaan untuk membantu (obliging):Cara ini dilakukan melalui dorongan bagi pihak yang berkonflik untuk mencari persamaan-persamaan. Perhatian pada orang/kelompok lain tinggi yang menyebabkan seseorang merasa puas karena keinginannya dipenuhi oleh pihak lainnya, walaupun salah satu pihak harus mengorbankan sesuatu yang penting bagi dirinya.

Gaya penyelesaian konflik dengan cara mendominasi (dominating):Dominating menekankan pada kepentingan diri sendiri. Kewajiban sering diabaikan demi kepentingan pribadi atau kelompok dan cenderung meremehkan kepentingan orang lain. Gaya ini dilakukan jika dihadapkan pada konflik yang membutuhkan keputusan cepat sedangkan pihak lain yang terlibat kurang memiliki pengetahuan atau keahlian tentang isu yang sedang menjadi konflik.

Gaya penyelesaian konflik dengan cara menghindar (avoiding):Cara ini dilakukan melalui jalan menghindari persoalan. Pihak yang menghindari konflik tidak menempatkan suatu nilai pada diri sendiri atau orang lain. Gaya ini merupakan suatu bentuk penghindaran terhadap tanggungjawab atau mengelak dari suatu konflik. Seseorang yang menggunakan teknik ini akan berusaha lari dari permasalahan yang menjadi tanggungjawabnya atau meninggalkan pertarungan untuk mendapatkan hasil, meskipun hal itu tidak akan menyelesaikan masalah secara tuntas.

Gaya penyelesaian konflik dengan cara kompromi (compromising):Cara ini bisa menjadi efektif bila isu konflik sangat komplek dan kedua belah pihak yang terlibat konflik mempunyai kekuatan yang berimbang. Teknik ini merupakan alternatif yang dapat ditempuh apabila teknik lainnya gagal dan kedua belah pihak dapat mencapai jalan tengah. Para gaya compromising, masing-masing pihak rela memberikan sebagian kepentingannya (win-win solution).

Landasan Teori (6)

Terdapat 2 (dua) teknik tambahan yang dikemukakan oleh Hardjana A.M (dalam Wahyudi dan H. Akdon, 2005) yaitu:

Gaya penyelesaian konflik dengan cara kerjasama (collaborating):Melalui cara ini pihak-pihak yang berkonflik bekerja sama mencari pemecahan masalah yang dapat memuaskan kepentingan kedua belah pihak. Pengelolaan konflik dengan cara ini merupakan pendekatan menang-menang (win-win approach). Kedua belah pihak mendapatkan apa yang diinginkan tapi tidak penuh dan kehilangan tetapi tidak seluruhnya.

Gaya penyelesaian konflik dengan cara menyesuaikan (accomoding):Pendekatan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik dengan cara salah satu pihak melepaskan atau mengenyampingkan keinginan kelompoknya dan memenuhi keinginan pihak lain. Melalui cara ini, pihak yang satu merelakan kebutuhannya, sehingga pihak yang lain mendapatkan sepenuhnya hal yang diinginkan, atau dikenal dengan nama teknik kalah-menang (lose-win approach).

Landasan Teori (7)

Temuan Pada Lokus KajianEvaluasi secara normatif

• Pada dasarnya semua lokus kajian telah melakukan sinkronisasi terhadap peraturan yang terkait tugas & kewenangan antara Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif).

Evaluasi secara implementatif• Terjadi perbedaan pemahaman dan interpretasi

terhadap peraturan yang terkait tugas & kewenangan antara Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif).

Evaluasi Tugas dan Kewenangan

Temuan Pada Lokus Kajian

UU 12/2008 dan UU 27/2009,tdpt

poin:1) DPRD memberikan

pendapat dan pertimbangan

kepada pemerintah daerah 2)

memberikan persetujuan

terhadap rencana perjanjian kerja

sama internasional di

daerah;

Pemerintah Daerah langsung

melakukan kerjasama dengan

negara lain (internasional)

terkait investasi di daerah tanpa

melalui mekanisme peraturan

perundangan, sehingga

mendapat protes dari DPRD.

Kalimantan Timur

Temuan Pada Lokus KajianKalimantan Tengah

UU 12/2008 dan UU

27/2009,tdpt poin: DPRD membentuk Perda yang

dibahas dengan

kepala daerah untuk

mendapatkan persetujuan bersama;

Salah satu fungsi DPRD

adalah legislasi, namun

demikian masih sedikit Perda inisiatif

yang lahir dari DPRD

Temuan Pada Lokus KajianKalimantan Barat

UU 12/2008 dan UU 27/2009,tdpt

poin: DPRD membahas dan

menyetujui rancangan Perda

tentang APBD bersama dengan kepala daerah;

Pemerintah Daerah merasa

terganggu dengan

masuknya DPRD dalam

pembahasan RAPBD sampai

ketingkat teknis operasional, yg

mnrt Pemerintaha

Daerah merupakan

tugas & kewenangannya

Temuan Pada Lokus KajianKabupaten Pontianak

UU 27/2009,tdpt poin: DPRD

mengupayakan terlaksananya

kewajiban daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan

perundang-undangan;

Didalam Keputusan DPRD Kabupaten Pontianak No. 12/

2009 sebagai penjabaran UU No.

27/2009 tidak terdapat point

tersebut; Terdapat point tambahan di dalam Keputusan tsb, yaitu perihal studi banding ke

luar daerah dan ke luar negeri.

Keputusan DPRD Kabupaten Pontianak No. 12 Tahun 2009 ditinjau dari segi penyusunan peraturan adalah SALAH, karena tidak sesuai dengan pasal 344 ayat (2) UU No. 27/2009, bahwa ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD Kabupaten/ Kota tentang Tata Tertib.


Dimensi Kekuasaan (Executive/ Legislative Heavy or Check and Balances)

Dimensi hubungan penyeleng garaan

pemerinta han daerah

Dimensi

hubungan

yang

realistik

Dimensi komunikasi organisasi

Dimensi teknik penyelesaian konflik

Dimensi etika

komunikasi

interpersonal

Pola Hubungan Kerja Antara Pemerintah Daerah (Eksekutif)

dan DPRD (Legislatif)

Temuan Pada Lokus KajianCenderung

Check & Balances

Provinsi Kalimantan

Timur

Kabupaten Penajam

Paser Utara

Provinsi Kalimantan

Selatan

Provinsi Kalimantan

Tengah

Cenderung Executive

Heavy

Kabupaten Kotawaringin

Barat

Kabupaten Pontianak

Cenderung saling

mendominasi shg sulit untuk

Check & Balances

Provinsi Kalimantan

Barat

Cenderung Legislative

Heavy

Kabupaten Hulu Sungai

Tengah

Dimensi

Kekuasaa

nSumber: Analisis Kajian PKP2A III LAN, 2010


Dimensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pada dasarnya semua lokus kajian

mempunyai kecenderungan konflik dalam

penyelenggaraan pemerintahan

daerah.

Tidak ada daerah di lokus kajian

yang mempunyai pola negatif dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Pola Hubungan Positif• Provinsi

Kalimantan Timur

• Provinsi Kalimantan Selatan

• Kabupaten Hulu Sungai Tengah

• Kabupaten Pontianak

Sumber: Analisis Kajian PKP2A III LAN, 2010 Karikatur: google karikatur, 2010

Temuan Pada Lokus KajianDimensi Hubungan yang

Realistik

Komunikasi

• Komunikasi yg sering terhambat krn lambatnya koordinasi, shg muncul spekulasi negatif

Tukar menukar informasi

• Agenda coffee morning setiap 2 bulan sekali disamping agenda interaksi tukar menukar informasi lainnya

Kerjasama

• Adanya Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Kaltim No. 001/2010 ttg Mitra kerja antara Komisi2 di DPRD dgn SKPD sesuai bidang tugasnya

Klarifikasi

• Klarifikasi atas kejadian kerjasama dgn phk lain yg tidak dikomunikasikan terlebih dahulu dgn DPRD

Provinsi Kalimantan

TimurSumber: Analisis Kajian PKP2A III LAN, 2010

Temuan Pada Lokus KajianKomunikasi

• Bupati saat ini adalah juga mantan Ketua DPRD periode sebelumnya, ditmbh afiliasi politik di DPRD skrg mdkg Bupati sehingga arus komunikasi dan transparansi berjalan lancar

Kabupaten

PPUSumber: Analisis Kajian PKP2A III LAN, 2010


Komunikasi

• Adanya forum konsultasi yang cenderung bersifat informal

Kerjasama

• Pembentunkan tim bersama instansi lain terkait penyelesaian kasus izin penebangan kayu oleh warga alalak (penghuni turun temurun)

Klarifikasi

• Respon langsung gubernur di depan para anggota DPRD sbg bentuk klarifikasi terhadap berbagai permasalahan di daerah

Provinsi Kalimantan

Selatan

Sumber: Analisis Kajian PKP2A III LAN, 2010


Komunikasi

• Disusun agenda forum komunikasi pimpinan daerah antara Gubernur, Pimpinan DPRD, Kapolda, Pangdam, dll


• Adanya hubungan keluarga antara Gubernur dan Pimpinan DPRD memudahkan arus tukar menukar informasi yang diperlukan

Provinsi Kalimantan

Tengah


Temuan Pada Lokus KajianKomunikasi

• Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) aktif datang pada undangan acara di masing-masing lembaga tersebut, sebagai bentuk komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintaha n daerah


• Mendorong tukar menukar informasi dalam bentuk formal agar tidak merusak sistem dan aturan dan dalam rangka pembelajaran tertib administrasi

Kerjasama

• Melakukan kunjungan ke daerah (masyarakat & swasta) bersama-sama

• Memberlakukan kebijakan bersama dimana Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) tidak diperkenankan mengikuti proyek2 pembangunan agar tidak terjadi gesekan kepentingan

Klarifikasi

• Beberapa anggota DPRD langsung melakukan ekspose ke media atas temuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan tanpa melakukan cek dan ricek terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.

Kabupaten

pontianak



Dimensi Konsep Komunikasi Organisasi

Proses

Jaringan

Saling Terganung

PesanHubungan

Lingkungan

Ketidakpastian

Kalteng: Gubernur dianggap

mempunyai kompetensi dan jaringan yg luas

Pontianak: indikasi

perluasan jaringan pada klausul studi

banding ke luar daerah dan luar

negeri

Semua

Taha pan

Bebe rapa

Mele wati

Lokus

Ini


Temuan Pada Lokus KajianPower (P+; P-)

• Pada dasarnya hubungannya adalah setara atau sejajar, tidak ada hirarki.

Distance (D+; D-)

• Prov. Kaltim, Prov. Kalsel, Kab. HST, Kab. Kobar, Prov. Kalbar, Kab. Pontianak termasuk ke dalam: (D+)

• Kab. PPU & Prov. Kalteng termasuk ke dalam: (D-)

Weight imposition (W+; W-)

• Prov. Kaltim, Prov. Kalsel, Kab. PPU, Prov. Kalteng, Kab. Kobar, Prov. Kalbar, Kab. Pontianak termasuk ke dalam: (W+)

• Prov. Kalsel & Kab. HST termasuk ke dalam: (W-)

Dimensi Etika

Komunikasi

Interpersonal



Dimensi Teknik Penyelesaian Konflik

Terdapat beberapa teknik penyelesaian konflik yang bisa digunakan, antara lain: Integrating,

Obliging, Dominating, Avoiding, Compromissing, Collaborating dan Accomoding.

Namun demikian di dapat temuan bahwa, sebagian besar daerah yang menjadi lokus kajian menggunakan 2 (dua) macam pendekatan dalam

menyelesaikan konfliknya.Sumber: Analisis Kajian PKP2A III LAN, 2010


Prov. Kaltim;

Kab. PPU;

Prov. Kalsel

Prov. Kalteng

Prov. Kalbar

Compromissing Kab. HST

Kab. Kobar

Kab. Pontianak

Dominating


Secara Normatif: Dari hasil evaluasi tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) di semua lokus kajian, bisa diketahui bahwa semuanya telah mengimplementasikan peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan kewenangan Gubernur/ Bupati/ Walikota dan wakil-wakilnya (eksekutif) serta bagi DPRD (legislatif).

Secara Implementatif: Masih terdapat berbagai perbedaan pemahaman dan interpretasi tugas dan kewenangan antara Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif)

Kesimpulan (1)

Perlunya perhatian bagi daerah agar penamaan aturan seharusnya tidak boleh keliru. Dalam membuat aturan mengenai tata tertib DPRD, di dalam UU No. 27/2009 pasal 344 ayat (2) telah diatur bahwa ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

Kesimpulan (2)

Terdapat 4 (empat) daerah yang telah mengarah kepada kondisi mekanisme check and balances. Daerah-daerah tersebut antara lain: Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Pontianak, keadaan pemerintahannya adalah, akibat dari dominasi dari eksekutif dalam pengelolaan anggaran executive heavy, sedangkan DPRD merasa keberadaannya tidak bisa berkembang akibat kurang berpihaknya UU No 32/2004.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempunyai kondisi pemerintahan

daerah yang legislative heavy, karena campur tangan DPRD sampai kepada hal yang bersifat teknis yg menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Untuk Provinsi Kalimantan Barat, masing-masing lembaga (eksekutif & legislatif) saling mendominasi sehingga cukup sulit dan perlu waktu lebih untuk sampai kepada kondisi check and balances

Kesimpulan (3)

Pola hubungan konflik: fakta di lapangan menunjukkan terjadi konflik antara Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) di semua daerah yang menjadi lokus kajian.

Namun terdapat beberapa daerah yang mengindikasikan kearah pola hubungan searah positif, yaitu: Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Pontianak.

Sedangkan pola hubungan searah negatif tidak terjadi pada semua lokus kajian, yang artinya bahwa Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) tidak sedang membangun hubungan yang mementingkan dirinya sendiri dan mengabaikan kepentingan masyarakat sebagai pihak yang seharusnya disejahterakan

daerah yang menggunakan teknik kompromi (compromissing) dalam penyelesaian masalahnya adalah Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan teknik dominasi (dominating) di pakai oleh daerah-daerah: Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Pontianak.

Kesimpulan (4)

Dalam rangka menindaklanjuti hasil temuan dari berbagai lokus kajian yang ada, maka dibuatlah suatu rekomendasi sebagai rencana tindak (action plan). Rekomendasi yang bisa diberikan terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu 1) secara personal Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) dan 2) secara kelembagaan.

Rekomendasi (1)

Secara personal, perlu adanya peningkatan terhadap kapasitas personal (software). Untuk meningkatkan kapasitas personal legislatif dan eksekutif maka diperlukan banyak pelatihan, baik berupa Bimbingan Teknis (Bimtek), Workshop maupun Diklat yang menunjang efektifitas dan efisiensi kinerja eksekutif dan legislatif. Sehingga yang harus dilakukan adalah melakukan analisis kebutuhan pelatihan (Bimtek, Workshop, Diklat), membuat perencanaan waktu pelaksanaan pelatihan, dan sebisa mungkin yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara bersama, maka pelatihannya dilakukan juga secara bersama (pelatihan terkait anggaran, legal drafting, perencanaan pembangunan daerah, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, SANKRI, Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Pelayanan Publik, dll). Ini akan memberikan satu pemahaman dan interpretasi yang sama terhadap hasil (output) pelatihan. Dalam jangka panjang hal ini akan memperkuat secara emosional dan kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan agar makin sinergis. Target yang ingin dicapai dari adanya pelatihan ini adalah pemahaman dan kemampuan legislatif dan eksekutif yang makin meningkat dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, sehingga bisa menghasilkan output dan outcome yang makin nyata (misal: pembahasan dan pengesahan APBD yang berkualitas dan tepat waktu; peningkatan jumlah Perda inisiatif; pelayanan kepada publik yang lebih responsif, transparan dan akuntabel; dll)

Rekomendasi (2)

Secara kelembagaan, perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai pola hubungan kerja dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif, seperti yang yang sudah ada di Provinisi Kalimantan Timur (sebagai Best Practice Kajian). Disamping itu juga perlu adanya kode etik (code of conduct) yang mengatur hubungan antara eksekutif dan legislatif agar lebih santun dalam berinteraksi. aturan ini paling tidak mengakomodir konsep pola hubungan yang realistik, terdiri dari tata cara komunikasi formal dan informal, tata cara tukar menukar informasi, tata cara kerja sama antar maupun lintas lembaga, serta aturan mengenai klarifikasi pada saat terjadinya konflik antara eksekutif dan legislatif.

Rekomendasi (3)

Rekomendasi selanjutnya yang menyangkut hasil kajian adalah konsep pola hubungan kerja eksekutif dan legislatif yang ideal. Penilaian mengenai ideal atau tidak paling adalah relatif, namun paling tidak berdasarkan temuan di lapangan bisa memberikan gambaran seberapa ideal hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif yang terjadi. Perlunya konsep ini adalah untuk memberikan peta dan arah kondisi hubungan kerja yang terjadi saat ini, dan strategi peningkatannya di masa yang akan datang.

“Semuanya membutuhkan niat baik, kerjasama, dan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Daerah

(eksekutif) dan DPRD (legislatif) untuk meningkatkan perannya bagi penyelenggaraan

pemerintahan yang lebih baik.”

Rekomendasi (4)

Pemerintah Daerah

(Eksekutif)

DPRD(Legislatif)

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Rekomendasi (5)

Check & Balances

No Dimensi Implementasi

1. Praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah hubungan searah positif

2. Pola hubungan yang realistik Komunikasi,tukar menukar informasikerjasamaklarifikasi

3. Etika komunikasi interpersonal D + (Distance positive)W- (Weight imposition negative)

4. Teknik penyelesaian konflik Mendorong: IntegratingObligingCollaboratingCompromissingMenghindari:DominatingAvoidingaccomoding

ekspose kajian evaluasi kewenangan dan pola hubungan kerja eksekutif dan legislatif

Documents