T E S I S

EKSISTENSI

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DALAM ERA REFORMASI

Oleh :

ENI PURWANINGSIH

NIM : 12106056

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUMUNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA2008

EKSISTENSI

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DALAM ERA REFORMASI

T E S I S

Untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Dalam Studi Magister Ilmu Hukum

Pada Program Pascasarjana Universitas Narotama

Oleh :

ENI PURWANINGSIH

NIM : 12106056

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUMPROGRAM PASCA SARJANAUNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA2008

TESIS INI TELAH DISETUJUI

Tanggal : .........................

Oleh :

Pembimbing

SOEMALI, S.H.,M.H.

Telah diuji pada

Tanggal, 09 MEI 2008

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. RA. SRI RETNO K. DEWI, SH.,MM.

Anggota : 1. Dr. MAARTEN L. SOULOKA, SH.,MS.

2. S O E M A L I, SH.,M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas

karunia dan rahmatNyalah yang telah memberi kekuatan, semangat serta

pikiran yang jernih untuk dapat menyelesaikan penulian tesis ini.

Tesis adalah merupakan salah satu persyaratan wajib guna

menyelesaikan studi pada program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana

Universitas Narotama Surabaya. Tesis yang kami buat adalah berjudul

"Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1985" yang pada hakekatnya penulis sadar bahwa tidak ada

kata tuntas dalam dunia hukum karena selalu ada perkembangan dinamika

sosial dan cultur dalam masyarakat dan apabila tidak diimbangi dengan

perkembangan hukum itu sendiri akan terjadi ketidak seimbangan, akan

menjadi salah satu modal menghadapi kemungkinan berbagai yang dijumpai

pada kasus sehari-hari.

Pada kesempatan ini, penulis ingin pula mengucapkan rasa hormat dan

terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

- H.R. Djoko Soemadijo SH, Rektor Universitas Narotama sebagai

penanggung jawab program ini.

- Dr. H. Ismanto Ir, MS. Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas

Narotama Surabaya.

- Dr. Sadjijono SH, M.Hum. Program studi Magister Ilmu Hukum

Universitas Narotama Surabaya.

- Soemali, SH, MH., selaku pembimbing yang rela serta susah payah dan

ikhlas membimbing kami dalam penulisan Tesis sejak awal hingga selesai.

- Bapak dan Ibu dosen program studi Magister Ilmu Hukum Universitas

Narotama Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang

bermanfaat baik bagi penulis maupun sebagai bahan dalam penulisan tesis

ini.

- Suami, anak-anak dan keluargaku.

- Kepada semua pihak yang membantu penyelesaian penulisan tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat

bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya dalan menghadapi

masa depan. semoga amalannya mendapat balasan yang setimpal dari Allah

SWT. Amien.

Kediri, April 2008

Penulis.

RINGKASAN

Dalam situsi kita sekarang ini kebebasan yang diperoleh dengan mendadak cenderung untuk mengarah ke disintegrasi bangsa. Hal ini terjadi karena pelbagai daerah, kelompok, etnis, golongan agama atau partai politik mengejar kepentingan sendiri-sendiri. Mereka terlalu mengabaikan dasar bersama yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu bentuknya adalah keresahan masyarakat atas ulah salah satu ormas yang seringkali berbuat "kekerasan" dan memaksakan kehendak dengan fisik merusak tempat-tempat yang dianggap "maksiat" dan kejadian ini bukan satu dua kali tapi sudah seringkali tanpa ada tindakan yang jelas dari aparatur penegak hukum.

Akhirnya sebagian muncul untuk menertibkan atau membubarkan ormas tersebut yang sudah meresahkan masyarakat. Sebagain masyarakat tidak sependapat dengan hal tersebut, karena langkah pembubaran ormas dikhawatirkan akan dianggap sebagai upaya pembungkaman aspirasi rakyat yang bertentangan dari paham penguasa seperti yang terjadi pada masa orde baru. Pembubaran ormas ini sama halnya dengan penguburan demokratisasi, yang mencegah peran serta masyarakat dalam usaha penyelenggara negara.

Namun sebagian masyarakat berpendapat bahwasanya tindakan ormas tersebut sudah menyimpang dari aturan hukum alias main hakim sendiri (eigen rechting) yang menganggap mereka adalah aparatur negara yang sah untuk menetapakan boleh atau tidaknya suatu hal.

Penertiban dilaksanakan dengan mengacu UU No 8 tahun 1985 tentang ormas dan PP NO 18 tahun 1986 tentang ormas. Dalam aturan tersebut ormas dan LSM dilarang melakukan aktivitas yang dapat menyebarkan kerusuhan dan SARA, memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, merongrong kewibawaan dan mendiskreditkan pemerintah, menghambat program pembangunan dan kegiatan lain yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan.

Persoalan lain adalah adanya kecurigaan sebagian pihak terhadap sepak terjang ormas yang mendapat dukungan dana dari luar negeri, pihak ini mencurigai ada hidden agenda yang dapat merusak satabilitas dan keamanan dalam negeri dalam konteks yang besar bisa mengacaukan harmoni sosial seperti yang terjadi konflik di beberapa daerah di Indonesia.

Keberadaan undang-undang No 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan relatif tertinggal, tidak mampu menjawab soal-soal diatas dan tidak mampu mengimbangi perkembangan dan perubahan kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan yang tengah terjadi. Sejak diundangkan UU No 8 tahun 1985 ini, belum pernah ada lagi undang-undang ataupun rujukan sekaligus payung hukum terhadap keberadaan kehidupan dan kelangsungan organisasi kemasyarakatan dan semacamnya.

ABSTRACTION

Now, In our situsiation freedom which obtained by the run tend to aim to the nation disintegration. It ii happened because all sort of area, group, ethnical, faction of political party or religion pursue their own it. They too disregarding of base which base on the nation and state life.

One of its is society disquiet for act of society organization one of which oftentimes do the " hardness" and force their will with physical action, destructive assumed place " immoral" and this occurence non one twice but have oftentimes without some clearly action from enforcer justice apparatus.

Finally some of emerging to arrange in order or disband the society organization wich restless the society. Sorce of are disagree with the mentioned, because disbandment of society will be considered as silencing for people aspiration which interfere in from power understanding such as those which became orde baru. Thissociety organization disbandment is the same as the democratization obsequies, preventing society role in government organizer effort.

The regularize executed by relate to Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 about society organization and Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 about society organization . In the regulation the society organization and Lembaga Swadaya Masyarakat prohibited to conduct the activity which can propagate the disturbances and SARA, which can divide the association and union of the nation, the seduce governmental the government, pursuing development program and other; dissimilar activity which can bother the political stability and security.

DAFTAR ISI

Halaman Judul……..……………............……………………………………. i

Halaman Persetujuan …………………………………………………............. ii

Halaman Panitia Penguji .....………………………………………................... iii

Kata Pengantar…………………………………………………………............ iv

Ringkasan ............................................................................................................. v

Abstracts ................................................................................................................ vi

Daftar Isi ................................................................................................................ vii

BAB I . PENDAHULUAN ................................................................................. 1

1. Latar Belakang Masalah................................................................... 1

2. Rumusan Masalah............................................................................ 7

3. Tujuan Penelitian............................................................................. 7

4. Manfaat Penelitian………………………………………........…... 8

5. Kajian Pustaka………...................................................................... 8

6. Metode Penelitian............................................................................. 12

7. Sistematika Penulisan ................. ……….……………………...... 14

BAB II AZAS, DAN TUJUAN BERDIRINYA ORGANISASI

KEMASYARAKATAN ..................................................................... 16

1. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan ........................................ 16

2. Azas dan Tujuan Organisasi Kemasyarakatan............................... 18

3. Fungsi, Hak dan Kewajiban Organisasi Kemasyarakatan............. 19

4. Keanggotaan dan Kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan..... 21

5. Keuangan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan................. 22

6. Pembekuan dan Pembubaran ......................................................... 22

BAB III KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM

REFORMASI HUKUM......................................................................... 28

1. Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan Dewasa ini ....................... 28

1.1 Dinamika Berdirinya Organisasi Kemasyarakatan ............... 28

1.2 Proses Demokratisasi Berdirinya Organisasi Kemasyarakatan 30

1.3 Reformasi dan Implikasi Bagi Organisasi Kemasyarakatan ..... 37

2. Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Keormasan ................ 43

2.1 Hak Asasi Manusia ................................................................. 43

2.2 Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Organisasi

Kemasyarakatan ....................................................................... 49

2.3 Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan ......................... 54

2.4 Reformasi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan........ 58

BAB IV. PENUTUP .... .................................................. .............. 66

1. Kesimpulan.................................................................... 66

2. Saran ................................................................................. 67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

a. Literatur

A. Mukhtie fajar, Politik Hukum Indonesia, Makalah, 2000

Abdul Hakim Garuda Nusantara, Pembangunan Yang Tanpa Pelanggaran Hak Asasi, Prisma 1 Januari 1991.

Chris Manning, Indonesia Di tengah Transisi, Aspek-aspek Sosial Reformasi Dan Krisis,Lkis, Yogyakarta. 2000

J.E. Sahetapy (et.al), Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia, Eresco, Bandung, 1995

Jurnal Ilmiah dinamika Hukum TH VIII No 15 Pebruari 2002

Jurnal ilmiah Dinamika Hukum IX tahun 2003

Kotan, Y. Stefanus, Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan Negara, Universitas Atmajaya, Jakarta, 1998.

Miriam Budiharjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cet, VIII, Gramedia, Jakarta, 1983

Moh. Mahfud MD, Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Di Indonesia, Disertasi UGM, Yogyakarta 1993.

Moh. Mahfud MD, Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, ____

Mohtar Mas'ud, Negeri, Kapitalis & Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994

Mochtar Kusumaatmaja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam PembangunanNasional, Bandung, Binacipta, 1986

Mohtar Kusumaatmaja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bandung, Binacipta, 1986

Mohtar Kusumaatmaja, Hukum,Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung, Binacipta, 1986

Moh. Kusnardi & Harmaily ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia. FH UI, Jakarta, 1983

Padmo Wahyono, Beberapa Masalah ketatanegaraan Di Indonesia, CV Rajawali, Jakarta 1984.

Raymond Aron, Kebebesan Dan Martabat Manusia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta .1993.

Samsuddin Haris, Demokrasi Di Indonesia, Gagasan dan Pengalaman, LP3ES,Jakarta, 1995

Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 1980

Sudjono Dirdjosisworo, Sosiologi Hukum, Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial,RajaGrafindo Persada, Jakarta. 1996

Surjono Soekanto, Bahan Bacaan Pespektif Teoritis Dalam Sosiologi Hukum, Ghalia, Jakarta, 1985

Surjono Soekanto, Penegak hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1983 T. Mulya Lubis, HAM DaIam Masyarakat Dunia. Obor,Jakarta, 1993

Yusil Ihza Mahendra, Dinamika Tatanegara Indonesia. Cet II, Gema Inani Pers, Jakarta, 1996.

b. Mass Media

Kompas, Menyelamatkan Masa Depan Indonesia, Evaluasi 100 Hari PemerintahanGus Dur-Mega, Jakarta, 2000.

Kompas, Indonesia 2001, Kehilangan Pamor, Jakarta, 2001.

Forum, Pekerjaan Rumah Yang Terbengkalai, Catatan 4 Tahun Reformasi, MTI,Jakarta, 2002.

Forum, Mencegah Kebangkrutan Bangsa, Pelajaran Dari Krisis. MTI, Jakarta, 2003.

Lapera, Jalan Kemanusiaan, Panduan Untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia,. Jakarta, 1999

c. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 ;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Ormas Dan Peraturan Pelaksanaannya. Depdagri, Jakarta, 1997

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan