ekretariat jenderalkementerfan perindustrian

H f l S Ism?Iftwsfiiist#'

" -

.- »(«» */‘ji »«*i «"HJ" inni«r7! V"'' ’

.

A H UN 2 0 1 7

EKRETARIAT JENDERAL KEMENTERfAN PERINDUSTRIAN

Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017 ● ii

DAFTAR ISI

BAB I - PENDAHULUAN............................................................................................................. 1

A. TUGAS DAN FUNGSI BIRO PERENCANAAN ........................................................ 1

B. PERAN STRATEGIS BIRO PERENCANAAN ............................................................ 1

C. STRUKTUR ORGANISASI BIRO PERENCANAAN ................................................. 2

BAB II – PERENCANAAN KINERJA ........................................................................................ 5

A. RENCANA STRATEGIS BIRO PERENCANAAN TAHUN 2015-2019 .................. 5

B. RENCANA KINERJA BIRO PERENCANAAN TAHUN 2017 ................................ 7

C. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 ............................................... 12

D. RENCANA ANGGARAN BIRO PERENCANAAN TAHUN 2017....................... 14

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................. 17

A. CAPAIAN KINERJA BIRO PERENCANAAN TAHUN 2017 ................................ 17

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN BIRO PERENCANAN TAHUN 2017 ............ 30

BAB IV – PENUTUP .................................................................................................................... 36

A. KESIMPULAN ............................................................................................................... 36

B. TINDAK LANJUT ......................................................................................................... 36

Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017 ●

BAB I - PENDAHULUAN

A. TUGAS DAN FUNGSI BIRO PERENCANAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 107/M-

IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perindustrian, Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

dan penyusunan perencanaan lintas sektoral dan wilayah, program dan

anggaran, perencanaan dukungan sumber daya, investasi, dan sarana

prasarana industri, serta evaluasi dan pelaporan Kementerian Perindustrian.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Biro

Perencanaan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan lintas sektoral dan

perencanaan wilayah;

2. Penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, serta analisis

program dan anggaran;

3. Penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan dukungan sumber daya

industri, investasi industri, dan sarana prasarana industri;

4. Penyiapan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program, evaluasi kinerja

industri, analisis data dan pelaporan; dan

5. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan

kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

B. PERAN STRATEGIS BIRO PERENCANAAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, peran strategis Biro

Perencanaan dalam pembangunan Industri adalah:

1. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan lintas sektoral dan

perencanaan wilayah sehingga terwujudnya sinkronisasi perencanaan

pembangunan industri antara pusat, daerah dan lintas sektor dalam jangka

panjang, menengah dan pendek.

2. Mengkoordinasikan penyusunan program dan anggaran Kementerian

Perindustrian sehingga terwujud sinkronisasi seluruh program di unit-unit

kerja Kementerian Perindustrian untuk mendukung pengembangan sektor

Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017 ● 2

industri yang mengacu kepada RIPIN 2015-2035, RPJMN 2015-2019, KIN

2015-2019, Renstra Kementerian Perindustrian dan RKP.

3. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dukungan sumber daya,

investasi, serta sarana dan prasarana industri guna memetakan kebutuhan

bahan baku sektor industri, tenaga kerja sektor industri, SDA, sarana

prasarana industri dan fasilitasi industri.

4. Mengkoordinasikan penyusunan evaluasi pelaksanaan program dan

pelaporan di lingkungan Kementerian Perindustrian, agar dapat diketahui

tingkat keberhasilan, efektifitas dan efisiensi dari program-program yang

telah dilaksanakan, dan memberikan umpan balik untuk perbaikan

program secara terus-menerus. Hasil evaluasi pelaksanaan program dapat

menjadi tolok ukur keberhasilan upaya mewujudkan good governance di

Kementerian Perindustrian.

C. STRUKTUR ORGANISASI BIRO PERENCANAAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan, sesuai

dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 107/M-IND/PER/11/2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Biro Perencanaan

dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan yang membawahi 4 (empat) Bagian dan

12 (dua belas) Sub Bagian, serta kelompok jabatan fungsional, yaitu:

1. Bagian Perencanaan Lintas Sektoral dan Wilayah

Bagian Perencanaan Lintas Sektoral dan Wilayah mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan lintas

sektoral dan perencanaan wilayah serta pelaksanaan urusan rencana,

program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah

tangga biro. Bagian Perencanaan Lintas Sektoral dan Wilayah terdiri dari:

a. Subbagian Perencanaan Sektoral;

b. Subbagian Perencanaan Wilayah; dan

c. Subbagian Program dan Tata Usaha.

2. Bagian Program dan Anggaran

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanaan penyiapan

koordinasi dan penyusunan program dan anggaran kementerian dan

sekretariat jenderal. Bagian Program dan Anggaran terdiri dari:

a. Subbagian Penyusunan Program;


b. Subbagian Penyusunan Anggaran; dan

c. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal.

3. Bagian Perencanaan Dukungan Sumber Daya, Investasi, dan Sarana

Prasarana Industri

Bagian Perencanaan Dukungan Sumber Daya, Investasi, dan Sarana

Prasarana Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi

dan penyusunan perencanaan dukungan sumber daya industri, investasi

industri, serta sarana dan prasarana industri. Bagian Perencanaan

Dukungan Sumber Daya, Investasi, dan Sarana Prasarana Industri terdiri:

a. Subbagian Perencanaan Dukungan Sumber Daya Industri;

b. Subbagian Perencanaan Dukungan Investasi Industri; dan

c. Subbagian Perencanaan Dukungan Sarana dan Prasarana Industri.

4. Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program kementerian dan sekretariat

jenderal, serta koordinasi dan evaluasi kinerja industri. Bagian Evaluasi dan

Pelaporan terdiri dari:

a. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program;

b. Subbagian Evaluasi Kinerja Industri; dan

c. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program Sekretariat Jenderal.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional yang ada di Biro Perencanaan adalah Jabatan

Fungsional Perencana, yang membantu tugas-tugas Pimpinan dalam

penyiapan dan penyusunan rencana dan program pembangunan industri

dan tugas-tugas terkait perencanaan lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing Bagian serta Kelompok

Jabatan Fungsional saling berkoordinasi dan bekerjasama untuk mencapai

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi Biro Perencanaan berdasarkan Peraturan Menteri

Perindustrian Nomor: 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Perindustrian, seperti pada gambar berikut ini:


Gambar 1.1

Struktur Organisasi Biro Perencanaan


BAB II – PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS BIRO PERENCANAAN TAHUN 2015-2019

Rencana Strategis (Renstra) Biro Perencanaan Tahun 2015-2019

merupakan pedoman bagi Biro Perencanaan dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra Biro Perencanaan disusun

berdasarkan Renstra Kementerian Perindustrian 2015-2019, Renstra Sekretariat

Jenderal Kementerian Perindustrian 2015-2019, hasil evaluasi terhadap

pelaksanaan Renstra Biro Perencanaan 2010-2014 serta memperhatikan tugas

dan fungsi Biro Perencanaan. Adapun Visi dan Misi serta Tujuan Biro

Perencanaan, yaitu

Visi

Menjadi Unit Perencana Pembangunan Industri yang Andal dan Profesional

Misi

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan

industri

2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

kebijakan dan program/kegiatan pembangunan industri

3. Meningkatkan kompetensi dan kinerja SDM Perencanaan

4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro

Perencanaan

Tujuan

Terwujudnya perencanaan yang implementatif serta evaluasi dan pelaporan

yang akuntabel

Sesuai dengan visi pembangunan nasional “Terwujudnya Indonesia yang

berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”, maka

pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran

utama yang mencakup:

1. Sasaran Makro;

2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat;

3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;

4. Sasaran Dimensi Pemerataan;


5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah;

6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Sasaran-sasaran pokok pembangunan nasional yang menjadi tanggung

jawab Kementerian Perindustrian antara lain adalah yang terkait dengan

Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan dimana pada tahun 2019

pertumbuhan sektor industri ditargetkan mencapai 8,6 persen, kontribusi

sektor industri terhadap PDB mencapai 21,6 persen, dan penambahan jumlah

industri berskala menengah dan besar selama 5 tahun sebanyak 9.000 unit dan

20.000 industri kecil. Kementerian Perindustrian juga berkontribusi terhadap

Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antarwilayah yaitu sampai dengan

tahun 2019 terbangun sebanyak 14 kawasan industri di luar Pulau Jawa dan

22 Sentra Industri Kecil dan Menengah di seluruh Indonesia

Untuk mewujudkan sasaran-sasaran pokok pembangunan nasional

yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian tersebut, Biro

Perencanaan sebagai unit pendukung manajemen administrasi kepada seluruh

unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian bidang perencanaan,

harus mampu menghasilkan perencanaan dengan kualitas yang menjamin

ketercapaian sasaran-sasaran tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan peran strategis Biro Perencanaan tersebut,

telah menetapkan sasaran yang akan diwujudkan sampai tahun 2019, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan

industri;

2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

kebijakan dan program/kegiatan pembangunan industri;

3. Meningkatkan kompetensi dan kinerja SDM Perencanaan;

4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro

Perencanaan.

Sasaran-sasaran tersebut merupakan sasaran dalam cakupan

pemangku kepentingan dan proses bisnis internal. Melalui sasaran-sasaran

tersebut diharapkan Biro Perencanaan mampu melaksanakan tugas dan

fungsinya untuk mendukung ketercapaian sasaran pembangunan nasional yang

menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian.


Gambar 2.1

Peta Strategis Biro Perencanaan Tahun 2015-2019

B. RENCANA KINERJA BIRO PERENCANAAN TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan siklus perencanaan yang teratur, serta

pencapaian sasaran pembangunan industri melalui tugas dan fungsi seluruh

unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka setiap tahun seluruh

unit kerja perlu menyusun rencana kinerja.

Rencana kinerja Biro Perencanaan merupakan penjabaran dari Renstra

Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan Tahun 2015-2019. Rencana kinerja

ini juga merupakan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh

Biro Perencanaan pada tahun 2017.

Sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Biro Perencanaan tahun 2017,

telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis perspektif pemangku kepentingan, 2

(dua) sasaran strategis perspektif proses bisnis internal.


PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN

Sasaran Strategi 1:

Meningkatnya kualitas, keterkaitan, serta konsistensi perencanaan dan

penganggaran, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

1. Tingkat kesesuaian rencana program dan kegiatan dengan dokumen

perencanaan (persen)

2. Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (nilai)

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

Sasaran Strategi 2:

Meningkatnya kualitas perencanaan/ program, penganggaran dan

pengendalian, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

1. Persentase anggaran yang masuk dalam catatan halaman IV DIPA (persen)

2. Nilai SAKIP Biro Perencanaan (nilai)

Sasaran Strategi 3:

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan laporan hasil evaluasi,

dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

1. Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas (dokumen)

2. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang berkualitas (dokumen)

PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI

Sasaran Strategi 4:

Meningkatnya kinerja SDM dan Organisasi, dengan indikator kinerja sasaran

strategis sebagai berikut:

1. Tingkat kinerja rata-rata pegawai Biro Perencanaan (persen)

2. Tingkat kinerja Biro Perencanaan (persen)

Sasaran Strategi 5:

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kerja, dengan indikator kinerja

sasaran strategis sebagai berikut:

1. Tingkat kepuasan penggunaan sarana dan prasarana kerja (persen)


Dari seluruh Indikator Kinerja Sasaran Strategis, yang menjadi Indikator

Kinerja Utama (IKU) Biro Perencanaan Tahun 2015-2019 adalah:

1. Tingkat kesesuaian rencana program/kegiatan dengan dokumen

perencanaan

2. Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan

3. Persentase Anggaran Kementerian Perindustrian yang Masuk dalam

Catatan Halaman IV DIPA

Dalam rangka mengukur tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah

ditetapkan pada tahun 2017, dibutuhkan indikator kinerja yang merupakan

ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian

suatu sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran

strategis yang ingin dicapai Biro Perencanaan Tahun 2017 tersebut antara lain:

1. Tingkat Kesesuaian rencana program dan kegiatan dengan dokumen

perencanaan (persen)

Target indikator kinerja utama ini pada tahun 2017 adalah 90 persen.

Dalam rangka mencapai indikator ini, dilaksanakan beberapa

program/kegiatan antara lain:

a. Menyusun Rencana Jangka Panjang, Menengah, dan Pendek

Kegiatan penyusunan pelaksanaan program/kegiatan perlu

mengacu kepada dokumen perencanaan baik untuk jangka panjang

(Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035),

jangka menengah (Kebijakan Industri Nasional (KIN) tahun 2015-2019

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-

2019), dan jangka pendek (Rencana Kerja (Renja) Pembangunan

Industri). Dokumen perencanaan tersebut nantinya digunakan sebagai

pedoman atau acuan dalam penyusunan kegiatan dan anggaran guna

mencapai sasaran yang telah ditetapkan

KIN 2015-2019 dan RPJMN 2015-2019 merupakan arah dan

tindakan dalam melaksanakan RIPIN 2015-2035 sedangkan Renja

Pembangunan Industri merupakan penjabaran dari Kebijakan Industri

Nasional (KIN) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.


b. Menyusun Dokumen Perencanaan Bidang Industri

Salah satu aspek peningkatan kualitas perencanaan

program/kegiatan dari Kementerian/Lembaga adalah kesesuaian

perencanaan dengan kebutuhan stakeholder. Dimana stakeholder dari

Kementerian Perindustrian adalah Kementerian/Lembaga terkait, sektor

industri, serta masyarakat. Untuk mengakomodasi persyaratan ini,

maka Kementerian Perindustrian menyusun perencanaan bidang

industri baik untuk jangka panjang, menengah maupun jangka pendek.

Dalam rangka mendukung pembangunan industri nasional dan

peningkatan kualitas perencanaan program/kegiatan, maka Biro

Perencanaan menyusun perencanaan dukungan sumber daya, investasi,

sarana dan prasarana industri dengan memperhatikan kebutuhan

stakeholder.

Penyusunan dokumen terfokus kepada penyusunan perencanaan

kebutuhan tenaga kerja sektor industri berdasarkan kompetensi/bidang

keahlian, penyusunan perencanaan kebutuhan energi dan efisiensi energi

untuk sektor industri, penyusunan perencanaan dukungan investasi

dalam rangka penumbuhan industri nasional, analisis fasilitasi

pembiayaan pembangunan industri, serta melakukan Penyusunan draft

Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyediaan dan Penyaluran SDA.

2. Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan (nilai)

Target indikator kinerja utama ini pada tahun 2017 adalah nilai SAKIP

Sekretariat Jenderal yang dinilai berdasarkan penilaian dokumen

akuntabilitas tingkat eselon I dengan target predikat A. Program atau

kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja ini

antara lain:

a. Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi akuntabilitas kinerja ini meliputi kegiatan bimbingan teknis

atau workshop tentang penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja,

penerapan SAKIP serta petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi

akuntabilitas kinerja. Workshop/bimbingan teknis ini ditujukan bagi

pegawai yang menangani penyusunan dokumen akuntabilitas dan

pegawai yang akan melaksanakan evaluasi akuntabilitas sehingga


dokumen yang disusun ataupun hasil evalusi yang dilaksanakan

memiliki kualitas yang semakin baik.

b. Diseminasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Tujuan dilaksanakannya diseminasi SAKIP, antara lain:

1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP

2) Memberikan pemahaman dan persepsi yang sama kepada seluruh

satuan kerja dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja

3) Menggali permasalahan dan masukan/umpan balik atas

implementasi SAKIP tersebut

c. Penyusunan dan Penyempurnaan Pedoman dan Peraturan Bidang

Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Dalam rangka peningkatan penerapan SAKIP, Biro Perencanaan telah

menyusun penyempurnaan peraturan tentang petunjuk teknis

pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian

Perindustrian, yaitu Peraturan Menteri Perindustrian No. 75/M-

IND/PER/9/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam rangka mencapai target nilai SAKIP Sekretariat Jenderal, Biro

Perencanaan menyusun laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal.

Dokumen akuntabilitas merupakan dokumen yang harus disusun secara

reguler, dimana akan dihasilkan dokumen akuntabilitas unit kerja maupun

unit organisasi secara lengkap selama satu tahun. Melalui evaluasi

akuntabilitas kinerja unit kerja, diharapkan dapat meningkatkan kualitas

serta pemanfaatan dokumen akuntabilitas itu sendiri sebagai bahan

masukan dalam pengambilan kebijakan serta memperoleh nilai yang

ditargetkan.

3. Persentase Anggaran Kementerian Perindustrian yang Masuk dalam Catatan

Halaman IV DIPA.

Persentase maksimal dari indikator kinerja utama ini adalah 10 persen

anggaran yang masuk dalam catatan halaman IV DIPA berdasarkan

perencanaan kegiatan tahun 2018 yang disusun pada tahun 2017. Dalam

rangka meminimalisir persentase anggaran yang masuk dalam catatan

halaman IV DIPA, Biro Perencanaan melaksanakan kegiatan penelitian

program yang dimaksudkan untuk meneliti dan menelaah program/kegiatan


yang diajukan oleh seluruh unit di lingkungan Kementerian Perindustrian

sudah sesuai atau belum dengan dokumen perencanaan.

C. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Berdasarkan perencanaan kinerja Biro Perencanaan tahun 2017 yang telah

disusun pada tahun 2016, serta setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan

cascading Sekretariat Jenderal dan sesuai dengan pengajuan rencana anggaran

dan alokasi anggaran yang ditetapkan, maka ditetapkan kinerja yang akan

dicapai Biro Perencanaan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Perspektif Pemangku Kepentingan

Sasaran Strategis I: Meningkatnya Kualitas, Keterkaitan, serta Konsistensi

Perencanaan dan Penganggaran

Indikator kinerja dari sasaran strategis ini, yaitu:

1. Tingkat kesesuaian rencana program dan kegiatan dengan dokumen

perencanaan dengan target 90 persen

Pencapaian target kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen

perencanaan, dihitung dari persentase program/kegiatan unit kerja di

lingkungan Kementerian Perindustrian disandingkan dengan dokumen

perencanaan yang menjadi acuan.

2. Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal dengan target

predikat A

Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal diperoleh dari hasil evaluasi akuntabilitas

kinerja pelaksanaan implementasi SAKIP tahun 2016 yang evaluasinya

dilaksanakan pada tahun 2017.

Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran Strategis II: Meningkatkan kualitas perencanaan/program,

penganggaran dan pengendalian


1. Persentase anggaran Kementerian Perindustrian yang masuk dalam catatan

halaman IV DIPA dengan target 10 persen

Pencapaian indikator ini dihitung dari anggaran yang masuk dalam catatan

halaman IV DIPA disandingkan dengan total anggaran.


2. Nilai SAKIP Biro Perencanaan (nilai)

Nilai SAKIP Biro Perencanaan diperoleh dari hasil evaluasi akuntabilitas

kinerja pelaksanaan implementasi SAKIP tahun 2016 yang evaluasinya

dilaksanakan pada tahun 2017.

Sasaran Strategis III: Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan

laporan hasil evaluasi


1. Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas

Jumlah dokumen perencanaan dihitung dari dokumen perencanaan

berkualitas yang dihasilkan oleh Biro Perencanaan.

2. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang berkualitas

Jumlah laporan dihitung dari jumlah laporan monitoring dan evaluasi

berkualitas terhadap pelaksanaan program/kegiatan.

Perspektif Pembelajaran Organisasi

Sasaran Strategis IV: Meningkatnya kinerja Sumber Daya Manusia dan

Organisasi


1. Tingkat kinerja rata-rata pegawai Biro Perencanaan (persen)

Persentase Nilai SKP dan DP3 pegawai Biro Perencanaan yang diukur

dengan 3 unsur penilaian: unsur disiplin, unsur SKP, dan unsur

produktivitas.

2. Tingkat kinerja Biro Perencanaan (persen)

Nilai kinerja Biro Perencanaan berdasarkan hasil penilaian kinerja unit di

lingkungan Kementerian Perindustrian yang diukur dengan penilaian :

absensi, realisasi anggaran, laporan kinerja triwulan, laporan keuangan,

sakip, laporan temuan, penerapan 5k, produktivitas unit kerja.

Sasaran Strategis V: Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kerja Biro

Perencanaan


1. Tingkat kepuasan penggunaan sarana dan prasarana kerja (persen)


Kepuasan pegawai dalam menggunakan sarana prasarana kerja yang

disediakan.

Secara rinci perjanjian kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017 ada pada Tabel

berikut:

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017

Kode

SS Sasaran Strategis (SS)

Indikator Kinerja Sasaran

Strategis (IKSS) Satuan IKSS

Target

Tahun 2017

A. Pemangku Kepentingan

SS.1 Meningkatkan kualitas

keterkaitan, serta

konsistensi

perencanaan dan

penganggaran

Tingkat kesesuaian rencana

kegiatan dengan dokumen

perencanaan

Persen 90

Nilai SAKIP Sekjen Nilai 80

B. Perspektif Proses Bisnis Internal


perencanaan/program,

penganggaran dan

pengendalian

Persentase anggaran yang

masuk dalam halaman IV

DIPA

Persen 10

Nilai SAKIP Biro Perencanaan Nilai 80


dokumen perencanaan

dan laporan hasil

evaluasi

Jumlah dokumen

perencanaan yang berkualitas

Dokumen 8

Jumlah laporan monitoring

dan evaluasi yang berkualitas

Dokumen 6

C. Perspektif Pembelajaran Organisasi

SS.4 Meningkatkan kinerja

SDM dan Organisasi

Tingkat kinerja pegawai Biro

Perencanaan berdasarkan

Nilai SKP dan DP3

Persen 90

Tingkat kinerja Biro

Perencanaan

Persen 87


sarana dan prasarana

kerja Biro

Perencanaan

Tingkat Kepuasan

penggunaan sarana dan

prasarana kerja

Persen 85

D. RENCANA ANGGARAN BIRO PERENCANAAN TAHUN 2017

Untuk mencapai sasaran-sasaran perspektif pemangku kepentingan dan

perspektif proses bisnis internal tersebut di atas, Biro Perencanaan pada awal

tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 20.747.623.000 tetapi

dikarenakan adanya penyesuaian anggaran berubah menjadi sebesar

Rp 18.689.598.000 yang didalamnya terdapat output cadangan sebesar


Rp. 606.000.000. Alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan

Biro Perencanaan dengan target 6 (enam) output yaitu:

1. SDM Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 429.268.000

2. Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 182.100.000

3. Layanan Internal (Overhead) dengan anggaran sebesar Rp. 757.710.000

4. Layanan Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 13.256.890.000

5. Layanan Pemantauan dan Evaluasi dengan anggaran sebesar

Rp. 2.536.780.000

6. Layanan Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 920.250.000

Didalam kegiatan nomor 4 terdapat kegiatan Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus

sebesar Rp. 2.206.101.000

Dari 6 (enam) output tersebut, diharapkan dapat mencapai sasaran-sasaran

strategis yang telah ditetapkan. Dalam rangka mencapai sasaran yang

ditetapkan untuk tahun 2017, fokus kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan

antara lain:

1. Membina Tenaga Fungsional Perencana

2. Menyusun Majalah Perencana

3. Melaksanakan Diklat Dan Atau Workshop Peningkatan Kemampuan Sdm

Fungsional Perencana

4. Menyusun Dokumen Rencana Program Dan Anggaran Biro Perencanaan

5. Menyusun Laporan Evaluasi Kinerja Dan Akuntabilitas Biro Perencanaan

6. Menyusun Layanan Tata Usaha Dan Manajemen Kinerja Biro Perencanaan

7. Menyusun Dokumen Rencana Kerja (renja) Pembangunan Industri

8. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Industri Lintas Sektoral

9. Menyusun Dokumen Rencana Program Dana Dekonsentrasi (Dekon), Tugas

Pembantuan (TP) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

10. Menyusun Dokumen Rencana Kerja (renja) Pembangunan Industri Daerah

11. Menyusun Program Dan Kegiatan Kementerian Perindustrian

12. Melaksanakan Penilaian Program Dan Kegiatan Kementerian Perindustrian

13. Menyusun Dokumen Rencana Kerja (renja) Kementerian Perindustrian

14. Menyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Jenderal

15. Menyusun RKA-KL

16. Menyusun Dokumen Perencanaan Penyediaan Dan Penyaluran Sda

17. Menyusun Dokumen Perencanaan Kebutuhan Dan Pembangunan Tenaga

Kerja Industri Prioritas


18. Menyusun Dokumen Perencanaan Dukungan Investasi Industri

19. Menyusun Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Ebt Sektor Industri

20. Menyusun Dokumen Perencanaan Fasilitasi Pembangunan Industri

21. Menyusun Perencanaan Dukungan Program Dan Kegiatan Sdi, Sarpras, Dan

Pemberdayaan Sektor Industri

22. Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian

23. Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perindustrian

24. Melaksanakan Koordinasi Pengembangan Industri Nasional Dengan

Legislatif Dan Lintas Sektoral

25. Melakukan Analisis Evaluasi Kinerja Industri

26. Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Program Sekretariat Jenderal

27. Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal

28. Operasional Dan Pemeliharaan Kantor

29. Menelaah dan evaluasi kebijakan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam

Negeri (P3DN)

30. Menelaah Upaya Penguatan Struktur Industri

31. Menelaah Pemetaan Jenis Kelompok Industri Yang Memiliki Potensi Daya

Saing

32. Menelaah Upaya Peningkatan Nilai Tambah Sumber Daya Alam

33. Menelaah Industri Unggulan Prioritas

34. Melaksanakan Rapat Kerja Kementerian Perindustrian (dok perencanaan)


BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA BIRO PERENCANAAN TAHUN 2017

Dengan dukungan sumber daya yang ada, Biro Perencanaan telah mengupayakan

dengan maksimal pencapaian target kinerja Biro Perencanaan sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan tahun 2017, yang mencakup

3 (tiga) sasaran yang terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis perspektif pemangku

kepentingan dan 2 (dua) sasaran perspektif proses bisnis internal. Secara ringkas

capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dengan tujuan renstra biro

perencanaan yaitu “Terwujudnya perencanaan yang implementatif serta

evaluasi dan pelaporan yang akuntabel”, sebagai berikut:

Perspektif Pemangku Kepentingan

Sasaran Strategis I: Meningkatnya Kualitas, Keterkaitan, serta Konsistensi

Perencanaan dan Penganggaran

Secara ringkas, capaian dari indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

1. Tingkat Kesesuaian Rencana Program dan Kegiatan dengan Dokumen

Perencanaan

Indikator ini digunakan sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kualitas

perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan

dokumen perencanaan dalam rangka pembangunan industri. Indikator kinerja

ini diukur dengan melakukan penilaian atas kegiatan yang diajukan oleh

seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dibandingkan

dengan dokumen perencanaan. Target indikator ini pada tahun 2017 adalah 90

persen.

Adapun yang dimaksudkan dengan tingkat kesesuaian adalah kesesuaian

program kegiatan dengan dokumen trilateral meeting.

Capaian untuk tahun 2017 ini merupakan hasil dari penilaian atas kegiatan

unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk tahun 2018, dimana

pelaksanaan penilaiannya dilaksanakan pada tahun 2017.


Tabel 3.1

Realisasi dan Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tingkat Kesesuaian Rencana Program dan Kegiatan

dengan Dokumen Perencanaan

*) Pada tahun 2015, indikator ini telah dinilai serta direviu, namun hasil penilaiannya belum bisa

dikonversikan ke dalam ukuran kuantitatif sehingga mengakibatkan capaian indikator ini belum

dapat dihitung

Keterangan: T: Target, R: Realisasi, C: Capaian (Realisasi/Target)

Berdasarkan Trilateral Meeting yang dilaksanakan pada tahun 2017,

Kementerian Perindustrian sesuai Trilateral Meeting dengan Bappenas, dan

Kementerian Keuangan memiliki 55 kegiatan prioritas, sedangkan pada RKA-KL

Kementerian Perindustrian pada tahun 2018 hanya terdapat 54 kegiatan

prioritas. Capaian indikator tingkat kesesuaian rencana program dan kegiatan

prioritas dengan dokumen trilateral meeting adalah 98%. Target ini dicapai

melalui beberapa tahap kegiatan seperti penilaian dan reviu program/kegiatan.

Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja ini antara lain

adalah:

a. Penyempurnaan dokumen perencanaan

Kegiatan penyempurnaan dokumen perencaaan ini dilakukan dalam rangka

upaya menganalisis, mengevaluasi, memperbaiki serta menyusun

perencanaan program dan kegiatan yang dibutuhkan oleh sektor industri.

Disamping menintensifkan koordinasi dengan unit kerja internal di

lingkungan Kementerian Perindustrian, penyempurnaan penyusunan

dokumen perencanaan ini juga dilakukan melalui diskusi dengan instansi

terkait seperti Kementerian Bappenas, Kementerian PAN&RB, dan

Kementerian keuangan.

Selain itu, Biro Perencanaan juga melaksanakan kegiatan penilaian

program/kegiatan yang ditujukan untuk meneliti dan menelaah kesesuaian

Sasaran

Strategis IKU

2015 2016 2017 2018 2019 Satuan

T R C T R C T R C Target Target

Meningkatnya

Kualitas,

Keterkaitan,

Serta

Konsistensi

Perencanaan

dan

Penganggaran

Tingkat

Kesesuaian

Rencana

Program dan

Kegiatan

Prioritas

dengan

Dokumen

Trilateral

Meeting

90 *) *) 90 92.24 102 90 98 108 95 95 Persen


program/kegiatan yang diajukan oleh seluruh unit kerja di lingkungan

Kementerian Perindustrian dengan dokumen perencanaan strategis atau

perencanaan jangka menengah/panjang yang telah ditetapkan.

Secara rinci, upaya penyempurnaan sistem perencanaan serta program yang

dihasilkan dapat dijelaskan sebagaimana tabel output yang dihasilkan dari

kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017.

b. Menyusun Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Pendek

Kegiatan penyusunan program Kementerian Perindustrian dilakukan dalam

rangka mereviu dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka

menengah maupun jangka pendek yang nantinya digunakan sebagai

pedoman atau acuan dalam penyusunan kegiatan dan anggaran guna

mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Unit kerja yang bertugas

melakukan koordinasi penyusunan rencana dan program adalah Biro

Perencanaan.

Untuk mendukung tugas penyusunan perencanaan yang sesuai dengan

kebutuhan stakeholder, Biro Perencanaan melaksanakan kegiatan yang

mencakup penyusunan rencana kerja Kementerian Perindustrian, RIPIN,

KIN, dan Renja Pembangunan Industri tahun 2018 dan konsep Renja

pembangunan Industri tahun 2019.

Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Industri adalah dokumen perencanaan

pembangunan industri untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan

penjabaran dari Kebijakan Industri Nasional (KIN). Renja Pembangunan

industri memuat kebijakan, program, kegiatan serta target kinerja

pembangunan industri sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan

pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan

yang mendukung pembangunan industri nasional

Dalam penyusunan perencanaan ini didalamnya juga dibutuhkan

koordinasi lintas sektoral dan wilayah sehingga dapat terwujud

sinkronisasi perencanaan pembangunan industri antara pusat dan daerah

dalam rangka penyusunan rencana pembangunan industri provinsi (RPIP)

dan kabupaten/kota (RPIK), rencana pembangunan industri di daerah

perbatasan dan daerah tertinggal.


2. Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal

Indikator nilai SAKIP Sekretariat Jenderal merupakan indikator yang mengukur

tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi Sekretariat

Jenderal atas kaidah-kaidah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Target indikator ini pada tahun 2017 adalah mendapat predikat A. Predikat ini

diperoleh dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja atas implementasi SAKIP

tahun 2016 seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian yang

dilaksanakan oleh tim auditor Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan pada

tahun 2017. Aspek-aspek yang menjadi komponen penilaian SAKIP adalah

aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi

Kinerja serta Pencapaian Sasaran Kinerja. Setiap K/L diharuskan untuk

melakukan evaluasi terhadap SAKIP masing-masing satuan kerjanya. Oleh

karena itu, Menteri Perindustrian telah menerbitkan Peraturan Menteri

Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/9/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian

Perindustrian.

Tabel 3.2

Realisasi dan Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Utama (IKU)

Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal

Bila dibandingkan dengan target jangka menengah nasional (nilai 76.25)

maupun target pada Renstra Biro Perencanaan Tahun 2015-2019 (nilai 80),

maka nilai yang telah dicapai oleh Sekretariat Jenderal telah diatas target yang

ditentukan. Pencapaian Sekretariat Jenderal juga meningkat bila dibandingkan

dengan tahun sebelumnya, Sekretariat Jenderal telah melakukan perbaikan-

perbaikan pada butir-butir penilaian yang belum maksimal sesuai dengan LHE

SAKIP tahun 2016.

Dibandingkan dengan capaian kinerja unit eselon I lain di lingkungan

Kementerian Perindustrian, pada penilaian tahun 2017 Sekretariat Jenderal

Sasaran

Strategis IKU

2015 2016 2017 2018 2019 Satuan


Mewujudkan

Sistem

Perencanaan

dan

Pengendalian

Industri yang

Handal

Nilai SAKIP

Sekretariat

Jenderal

70

(A)

66,83

(B) 83,54

80

(A)

79,98

(A) 100

80

(A)

90,48

(AA) 113 80 (A) 85 (A)

Nilai

(Predikat)


memperoleh peringkat ke 1 (satu) dari 9 (sembilan) unit eselon I yang dievaluasi.

Sekretariat Jenderal mengalami peningkatan dari 79,98 (predikat A) menjadi

90,48 (predikat AA). Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal telah

melakukan perbaikan dan peningkatan implementasi SAKIP di lingkungan

Sekretariat Jenderal. Capaian ini tidak terlepas dari kontribusi masing-masing

unit kerja yang berada dibawah Sekretariat Jenderal. Pembandingan capaian

kinerja nilai SAKIP Sekretariat Jenderal sebagaimana pada tabel rekapitulasi

berikut.

Tabel 3.3

Perbandingan Peringkat Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal dengan Unit Eselon I

di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2017

Pencapaian target ini didukung oleh berbagai program/kegiatan yang terus

menerus mengalami perbaikan kualitas dari tahun ke tahun. Program/kegiatan

yang mendukung pencapaian kinerja ini antara lain adalah:

a. Pendampingan implementasi SAKIP

Kegiatan pendampingan implementasi SAKIP antara lain meliputi kegiatan

pra-reviu penilaian SAKIP di lingkungan Sekretariat Jenderal. Kegiatan ini


diharapkan dapat memberikan masukan mengenai implementasi SAKIP.

Selain itu juga dilaksanakan bimbingan tentang penyusunan dokumen

akuntabilitas kinerja yang menjadi bagian dari SAKIP, tentang penerapan

SAKIP serta tentang petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi akuntabilitas

kinerja. Bimbingan ini ditujukan bagi pegawai yang menangani penyusunan

dokumen akuntabilitas maupun pegawai yang akan melaksanakan evaluasi

akuntabilitas. Dengan kegiatan ini menjadikan pegawai yang mengikutinya

memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang aturan-aturan yang berlaku

sehingga dokumen yang disusun maupun hasil evaluasi yang dilaksanakan

memiliki kualitas yang semakin baik. Kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan

khusus di lingkungan Sekretariat Jenderal tetapi juga untuk seluruh unit

kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

b. Diseminasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

ini dimaksudkan untuk beberapa hal, antara lain:

1) Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di satuan kerja yang dituju

2) Memberikan pemahaman dan persepsi yang sama kepada seluruh

satuan kerja dalam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja di

lingkungan Kementerian Perindustrian dalam rangka menyusun

dokumen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja,

Evaluasi Kinerja serta Pencapaian Sasaran Kinerja

3) Menggali permasalahan dan mendapatkan masukan/umpan balik atas

implementasi SAKIP tersebut

4) Peningkatan kualitas penerapan perencanaan kinerja, pengukuran

kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja internal dalam manajemen

kinerja sehingga dapat secara optimal digunakan untuk memperbaiki

perencanaan, memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan, serta

meningkatkan kinerja Kementerian Perindustrian

Diseminasi ini ditujukan kepada pegawai yang membidangi penyusunan

perencanaan dan pelaporan seluruh satuan kerja di lingkungan

Kementerian Perindustrian yang ada di pusat maupun daerah.


c. Pelaksanaan penilaian kinerja unit kerja di lingkungan Kementerian

Perindustrian

Selain pelaksanaan program/kegiatan diatas, dalam rangka peningkatan

capaian indikator ini juga telah dilaksanakan kegiatan penilaian kinerja unit

kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, dimana salah satu

komponen penilaiannya adalah implementasi SAKIP dengan indikator

penilaian komponen ini adalah nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja

(SAKIP). Kegiatan penilaian ini dilaksanakan sebagai media untuk

memberikan apresiasi terhadap unit kerja yang telah menerapkan

implementasi SAKIP di unit kerja masing-masing.

Beberapa upaya dan rekomendasi atas pencapaian indikator kinerja nilai

SAKIP Sekretariat Jenderal antara lain adalah:

a. Pelaksanaan reviu Renstra Unit Eselon II secara berkala

b. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan baik Rencana Strategis,

Rencana Kinerja Tahunan maupun Perjanjian Kinerja

c. Pelaksanaan pra reviu penilaian SAKIP Unit Eselon II

d. Pemanfaatan dokumen Perjanjian Kinerja dan hasil monitoring dan

evaluasinya sebagai alat dalam pengorganisasian kegiatan

e. Perbaikan indikator kinerja sasaran, IKU serta pelaksanaan reviu IKU

secara berkala pada unit eselon I

f. Pelaksanaan pengukuran realisasi target jangka pendek dan menengah

pada unit eselon I

g. Pemanfaatan pengukuran kinerja untuk pengendalian dan pemantauan

kinerja secara berkala

h. Peningkatan kualitas penyajian informasi kinerja

i. Penyempurnaan kualitas indikator kinerja utama dan indikator sasaran

j. Menyajikan informasi pencapaian kinerja outcome, serta realisasi

keuangan yang berkaitan dengan pencapaian kinerja

k. Pemanfaatan hasil evaluasi guna perbaikan perencanaan, manajemen

kinerja serta pengukuran keberhasilan kinerja

l. Penyelarasan kinerja unit di bawahnya dengan kinerja di atasnya

m. Memanfaatkan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan

kinerja dan evaluasi kinerja guna memperbaiki perencanaan,

memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta meningkatkan

kinerja unit organisasi


n. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan

manajemen kinerja di seluruh jajaran unit eselon II di lingkungan

Sekretariat Jenderal untuk mempercepat terwujudnya unit kerja yang

berkinerja dan akuntabel

Selain sasaran strategis dalam perspektif Pemangku Kepentingan, sasaran yang

akan dicapai Biro Perencanaan pada tahun 2017 berdasarkan perspektif proses

bisnis internal sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro

Perencanaan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kualitas Perencanaan/Program,

Penganggaran dan Pengendalian

Sasaran strategis ini memiliki indikator persentase anggaran yang masuk dalam

catatan halaman IV DIPA dengan target maksimal 10% dan Nilai SAKIP Biro

Perencanaan, secara ringkas, dapat dijelaskan seperti berikut ini:

1. Persentase anggaran Kementerian Perindustrian yang masuk dalam catatan

halaman IV DIPA

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program

dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan industri maka

perlu dilakukan berbagai upaya untuk mencapainya, antara lain

penyusunan, penelitian serta pelaksanaan finalisasi program dan kegiatan

sehingga dapat mendeteksi program dan kegiatan yang tidak sesuai dari

awal. Penyusunan rencana kerja yang baik dan benar dengan mengacu

kepada arah kebijakan dan direktif presiden melalui Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional diharapkan dapat meminimalisir blokir

anggaran. Indikator ini dihitung berdasarkan persentase dari anggaran

tahun 2018 yang diblokir dibagi total pagu Kementerian Perindustrian.

Pemblokiran anggaran menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya

penyerapan anggaran. Oleh karena itu, pencapaian target ini didukung oleh

berbagai program kegiatan seperti penyempurnaan sistem penganggaran.

Program ini merupakan kegiatan yang dilakukan dalam upaya menganalisis,

mengevaluasi, memperbaiki serta menyusun perencanaan penganggaran.

Penyempurnaan sistem penganggaran ini mencakup peningkatan kualitas

koordinasi dan jejaring yang dilaksanakan melalui rapat kerja serta rapat

koordinasi dalam penyusunan rencana penganggaran.


Pada tahun 2017, Biro Perencanaan telah melaksanakan penelitian dan

reviu RKA-K/L TA 2018 dan RKA-K/L RAPBN-P TA 2017 yang diikuti oleh

setiap unit kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Disamping itu

juga dilaksanakan rapat pembahasan penghematan dan pemotongan

anggaran belanja Kementerian Perindustrian TA 2017.

Tabel 3.4

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Persentase Anggaran Yang Masuk Dalam Catatan Halaman IV DIPA

2018 2019


Meningkatnya

kualitas

perencanaan/

program,

penganggaran

dan

pengendalian

Persentase

anggaran

Kementerian

Perindustrian

yang masuk

dalam

Catatan

Halaman IV

DIPA atau

persentase

anggaran

Kementerian

Perindustrian

yang

dibintangi

akibat

kesalahan

dalam

perencanaan

10 11,5 87 10 5,03 198 10 10 PersenBelum digunakan

sebagai indikator

SatuanSasaran

StrategisIKU

2015 2016 2017

Anggaran Kementerian Perindustrian pada tahun 2018 sebesar

Rp. 2.827.854.207.000 dan anggaran yang bintangi akibat kesalahan dalam

perencanaan sebesar Rp. 142.140.962.000 (5.03%). Target ini dapat dicapai

melalui kegiatan penelitian dan reviu RKA-K/L TA 2018. Beberapa penyebab

anggaran masuk dalam Catatan Halaman IV DIPA atau dibintangi akibat

kesalahan dalam perencanaan, antara lain data dukung yang kurang lengkap,

proporsi anggaran yang kurang tepat, penelahaan dilakukan secara on-line dan

waktu yang singkat, mengakibatkan penjelasan pada waktu pendalaman

terhadap kegiatan-kegiatan yang disampaikan belum maksimal, serta adanya

Inpres No.4 tahun 2017, yang mengatur bahwa belanja barang pada tahun 2018

tidak boleh melebihi belanja barang tahun 2017.

2. Nilai SAKIP Biro Perencanaan

Target pada indikator ini adalah 80 persen atau predikat A. Berdasarkan hasil

penilaian, Biro Perencanaan mendapatkan nilai 90,66 atau predikat AA.

Dibandingkan dengan capaian kinerja unit eselon II lain di lingkungan


Sekretariat Jenderal, Biro Perencanaan memperoleh peringkat ke 1 (satu) dari 8

(delapan) unit eselon II yang dievaluasi. Capaian ini tidak terlepas dari

kontribusi masing-masing bagian yang ada di Biro Perencanaan.

Tabel 3.5

Realisasi dan Target Jangka Menengah Indikator Kinerja

Nilai SAKIP Biro Perencanaan

Sasaran Strategis III: Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan

laporan hasil evaluasi

Sasaran strategis ini memiliki indikator jumlah dokumen perencanaan dengan

target 8 dokumen dan jumlah laporan monitoring dan evaluasi dengan target

6 dokumen, secara ringkas dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas

Dalam sebuah pencapaian tujuan/target membutuhkan perencanaan yang baik

sehingga program/kegiatan dapat berjalan sesuai dengan mekanisme yang

berlaku. Dengan demikian awal dari semua pelaksanaan program adalah

perencanaan. Dokumen perencanaan ini menjadi pedoman bagi unit lain untuk

menyusun program/kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan

nasional.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung tercapainya

indikator ini, antara lain penyusunan dokumen perencanaan, penelaahan dan

reviu RKA, dll.

Berikut rincian dokumen perencanaan yang dimaksud:

1) Renja Pembangunan Industri Tahun 2017

2) Rencana Pembangunan Industri Lintas Sektoral

3) Renja Pembangunan Industri Daerah Tahun 2017

4) Rencana Program Dekon, TP dan DAK Tahun 2017

Sasaran

Strategis IKU

2015 2016 2017 2018 2019 Satuan


Mewujudkan

Sistem

Perencanaan

dan

Pengendalian

Industri yang

Handal

Nilai

SAKIP Biro

Perencanaan

75

(A) 59,62 79

75

(A)

83,21

(A) 111

80

(A)

90,66

(AA) 113 80 (A) 85 (A)

Nilai

(Predikat)


5) RENJA Kementerian Perindustrian

6) RENJA Sekretariat Jenderal

7) RENJA Biro Perencanaan

8) RKA Kementerian Perindustrian

9) RKA Sekretariat Jenderal

10) RKA Biro Perencanaan

11) Dokumen Perencanaan Pemanfaatan EBT Sektor Industri

12) Dokumen Perencanaan Fasilitasi Pembangunan Industri

13) Perencanaan Dukungan Program dan Kegiatan SDI, Sarpras, dan

Pemberdayaan Sektor Industri

14) Dokumen Perencanaan Penyediaan dan Penyaluran SDA

15) Dokumen Perencanaan Dukungan Investasi Industri

16) Dokumen Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja Industri Prioritas Dalam

Rangka Pembangunan Industri Berbasis Sumber Daya Alam

17) Dokumen Rekomendasi Upaya Penyiapan dan Pengembangan Sumber

Daya Industri

18) Dokumen Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produksi

Dalam Negeri (P3DN)

19) Dokumen Rekomendasi Upaya Penguatan Struktur Industri

20) Dokumen Rekomendasi Pemetaan Jenis Kelompok Industri Yang Memiliki

Potensi Daya Saing

21) Dokumen Rekomendasi Upaya Peningkatan Nilai Tambah Sumber Daya

Alam

22) Dokumen Rekomendasi Industri Unggulan Prioritas

Dalam penyusunan dokumen perencanaan, Biro Perencanaan melibatkan

semua stakeholder melalui rapat koordinasi maupun Focus Group Discussion

(FGD).

Tabel 3.6

Realisasi Indikator Kinerja

Jumlah Dokumen Perencanaan

2018 2019


Tersusunnya

dokumen

perencanaan

dan laporan

hasil evaluasi

Jumlah

Dokumen

Perencanaan

8 22 275 8 8 Dokumen

Sasaran

StrategisIKU

2015 2016Satuan

Belum digunakan sebagai indikator

2017


2. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang berkualitas

Laporan monitoring dan evaluasi berupa LAKIP dan PP 39 Triwulan I, II, III, dan

IV untuk tingkat Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal dan Kementerian

Perindustrian digunakan oleh unit lain sebagai dasar dalam menyusun

perencanaan dan bahan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan

keputusan.

Biro Perencanaan melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan

Kementerian Perindustrian dalam rangka evaluasi pelaksanaan program.

Evaluasi tersebut menggambarkan perlaksanaan program dalam rangka

pencapaian kinerja baik secara triwulan maupun tahunan yang tertuang dalam

laporan PP 39 dan LAKIP sedangkan analisis evaluasi kinerja industri yang

mengulas mengenai dampak dan pengaruh kondisi ekonomi global terhadap

industri dalam negeri, yang diwujudkan dalam laporan secara triwulanan.

Laporan analisis perkembangan kinerja industri disusun berdasarkan data

makro ekonomi yang bersumber dari press rilis resmi pemerintah yang

dikeluarkan oleh BPS dan BKPM.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung tercapainya

indikator ini, antara lain pengumpulan data dan penyusunan laporan kinerja

industri, penyusunan LAKIP Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, dan

Kementerian Perindustrian, Penyusunan dokumen kinerja PP 39 Triwulan I, II,

III, dan IV, penyusunan rencana aksi, dll.

Berikut rincian laporan monitoring dan evaluasi yang dimaksud:

1) Laporan PP 39 Triwulan IV Tahun 2016

2) Laporan PP 39 Triwulan I Tahun 2017

3) Laporan PP39 Triwulan II Tahun 2017

4) Laporan PP39 Triwulan III Tahun 2017

5) LAKIP Tahun 2017

6) Laporan Evaluasi Kinerja Makro Sektor Industri Tahun 2016

7) Laporan Evaluasi Kinerja Makro Sektor Industri Triwulan III Tahun 2017

8) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Industri Tahun 2017

9) Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program

10) Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perindustrian

11) Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian 2016


Tabel 3.7

Realisasi Indikator Kinerja

Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi

2018 2019


Tersusunnya

dokumen

perencanaan

dan laporan

hasil evaluasi

Jumlah

laporan

monitoring

dan evaluasi

6 11 183 6 6 Dokumen

Satuan

Belum digunakan sebagai indikator

Sasaran

StrategisIKU

2015 2016 2017

Keterangan: Laporan PP39 dan LAKIP pada tingkat Kementerian Perindustrian, Sekretariat

Jenderal dan Biro Perencanaan

Secara ringkas capaian kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017 sebagaimana

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017 adalah

sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017

Kode SS

Sasaran Strategis (SS)

Indikator Kinerja Utama Satuan

2017

Target Realisasi Capaian

(persen)

Pemangku Kepentingan

1 Meningkatnya kualitas keterkaitan, serta konsistensi

perencanaan dan penganggaran

1. Tingkat kesesuaian rencana program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan (*)

Persen 90 98 108

2. Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (*) Predikat 80 (A) 90,48 (AA) 113

Proses Bisnis Internal

2 Meningkatnya

perencanaan/ program, penganggaran dan pengendalian

1. Persentase anggaran

yang masuk dalam catatan halaman IV DIPA (*)

Persen 10 5.03 198

2 Nilai SAKIP Biro Perencanaan

Predikat 80 (A) 90,66 (AA) 113

3 Meningkatnya kualitas dokumen

perencanaan dan laporan hasil evaluasi

1. Jumlah dokumen perencanaan yang

berkualitas

Dokumen 8 22 275

2. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi

yang berkualitas Dokumen 6 11 183


B. AKUNTABILITAS KEUANGAN BIRO PERENCANAN TAHUN 2017

Realisasi anggaran Biro Perencanaan tahun 2017 adalah sebesar

Rp. 15.991.909.000,- (85,57%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 18.689.598.000.

Dibandingkan dengan persentase penyerapan anggaran pada tahun 2016, maka

penyerapan anggaran pada tahun 2017 mengalami penurunan. Pada tahun

2016 penyerapan anggaran sebesar Rp. 19.186.186.000 atau sebesar 96.57%

sedangkan pada tahun 2017 sebesar 15.991.909.000 atau sebesar 85,57%.

Realisasi fisik Biro Perencanaan pada tahun 2017 sebesar 89,26% dengan target

96,75%. Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi Biro Perencanaan

dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2017, antara lain:

1. Adanya perubahan DIPA yang mengakibatkan penundaan pelaksanan

kegiatan sehubungan dengan terbitnya Inpres No. 4 tahun 2017 tentang

Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017

2. Kurang lengkapnya data dukung dan kurang tepatnya proposi alokasi

anggaran menyebabkan presentase anggaran yang masuk dalam catatan

halaman IV DIPA melebihi target atau batas maksimal

3. Sering terjadinya revisi anggaran

4. Tidak konsistensinya pelaksanaan jadwal kegiatan dan penarikan anggaran

5. Para fungsional perencana sebagian besar juga terlibat dan berperan aktif

dalam pelaksanaan kegiatan di setiap bagian sehingga menghambat

pelaksanaan kegiatan fungsional perencana

6. Artikel atau tulisan yang dihasilkan oleh JFP masih terkesan kaku dan

kurang menarik karena masih menggunakan bahasa laporan

7. Penyusunan RPerpres tentang Rencana Penyediaan dan Pemanfataan SDA

untuk Industri Dalam Negeri belum dapat dibahas (Panitia Antar

Kementerian) karena menunggu Permenperin tentang Rencana Pemanfaatan

SDA oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang saat

ini dalam proses permintaan paraf para Eselon I terkait oleh Biro Hukum

dan Organisasi. Berdasarkan informasi terakhir dari Biro Hukum dan

Organisasi, Eselon I yang belum memberikan paraf adalah Dirjen Industri

Agro

8. Penyusunan rancangan Keputusan Menteri Perindustrian RI tentang

Rincian, Lokasi, dan Target Output Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik


Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2017 belum

selesai karena saat ini sedang proses permintaan paraf Dirjen PPI dan Dirjen

IKM oleh Biro Hukum dan Organisasi

Tindak lanjut untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut, antara lain:

1. Melakukan antisipasi dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran

tahun berikutnya

2. Memperhatikan kembali kelengkapan data dukung dan melakukan

penyesuaian terhadap proporsi alokasi anggaran

3. Menerapkan pembatasan revisi dan update rencana kegiatan dan anggaran

4. Mengimplementasikan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah

direncanakan

5. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pada awal tahun untuk setiap

bagian dan fungsional perencana di lingkungan Biro Perencanaan

6. Dalam rangka penulisan artikel mengadakan atau mengikuti pelatihan

penulisan

7. Dalam rangka penyusunan RPerpres tentang Rencana Penyediaan dan

Pemanfataan SDA untuk Industri Dalam Negeri melakukan koordinasi

dengan Biro Hukum dan Organisasi dan Direktorat Jenderal Industri Agro

8. Dalam rangka penyusunan rancangan Keputusan Menteri Perindustrian RI

tentang Rincian, Lokasi, dan Target Output Kegiatan Dana Alokasi Khusus

Fisik Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2017

Melakukan koordinasi dengan Ditjen PPI, Ditjen IKM dan Biro Hukum dan

Organisasi

Akuntabilitas kinerja keuangan Biro Perencanaan tidak dapat dipisahkan secara

terperinci, kegiatan/program mana yang mendukung pencapaian suatu sasaran

strategis/indikator kinerja. Hal disebabkan karena beberapa program/kegiatan

yang dilaksanakan mendukung secara simultan pencapaian beberapa sasaran

strategis atau indikator kinerja. Berikut ini adalah alokasi penyerapan anggaran

dalam pencapaian kinerja Biro Perencanaan, dengan kondisi bahwa anggaran

suatu kegiatan hanya dipetakan pada satu indikator kinerja meskipun secara

riil kegiatan tersebut juga mendukung pencapaian sasaran strategis/indikator

kinerja yang lain. Kondisi ini untuk menghindari duplikasi pemetaan

penyerapan anggaran.


Tabel 3.9

Alokasi Penyerapan Anggaran Biro Perencanaan Tahun 2017

berdasarkan Pencapaian Perjanjian Kinerja (dalam ribuan)

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Realisasi Kegiatan PAGU Realisasi %

Perspektif Pemangku Kepentingan 2.781.715 2.482.686 89%

1

Meningkatnya Kualitas,

Keterkaitan,

serta Konsistensi

Perencanaan dan

Penganggaran

Persentase kesesuaian rencana

program dan kegiatan prioritas dengan dokumen

Trilateral Meeting (*)

90 persen

98 Persen

Menyusun Program dan Kegiatan Kementerian

Perindustrian

1.851.532

1.585.889

86%

Melaksanakan Penilaian

Program dan Kegiatan Kementerian Perindustrian

163.600

150.462

92%

Menyusun Dokumen Rencana Kerja

(Renja) Kementerian Perindustrian

183.140

172.413 94%

Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (*)

A (Predik

at)

AA (Predikat)

Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Program

Sekretariat Jenderal

210.820

207.228

98%

Melaksanakan

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat

Jenderal

255.401

249.513

98%

Perspektif Proses Bisnis Internal 15.301.283 13.509.224 88%

2

Meningkatnya kualitas perencanaan/

program, penganggaran dan pengendalian

Persentase anggaran Kementerian Perindustrian

yang masuk dalam Catatan Halaman IV DIPA atau

persentase anggaran Kementerian Perindustrian

yang dibintangi akibat kesalahan dalam perencanaan (*)

10

Persen

5,03

Persen

Menyusun RKA KL

736.580

704.421

96%

Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) satker eselon 1 dengan unit vertikal 16 s.d.

34 satker

8.190

-

0%

Dokumen Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga

dengan unit vertikal 7 s.d. 10 unit

70.950

-

0%

Nilai SAKIP Biro Perencanaan (*)

A (Predik

at)

AA (Predikat)

Menyusun Laporan

Evaluasi Kinerja dan Akuntabilitas Biro

Perencanaan

18.242

18.234

100%



Indikator Kinerja


Menyusun Dokumen

Rencana Program dan Anggaran Biro Perencanaan

98.980

98.947

100%

3 Meningkatnya kualitas dokumen

perencanaan dan laporan hasil evaluasi

Jumlah dokumen perencanaan

8 Dokum

en

22 Dokumen

Menyusun Dokumen Rencana Kerja

(Renja) Pembangunan Industri Daerah

1.680.995

1.535.807 91%

Menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja)

Pembangunan Industri

856.598

658.894

77%

Menyusun

Dokumen Rencana Program Dekon, TP dan

DAK

428.919

346.289

81%

Menyusun Dokumen

Perencanaan Pemanfaatan EBT Sektor Industri

458.675

383.214

84%

Menyusun Dokumen Perencanaan

Fasilitasi Pembangunan Industri

732.072

609.700 83%

Menyusun

Perencanaan Dukungan Program dan

Kegiatan SDI, Sarpras, dan Pemberdayaan Sektor Industri

320.742

285.907 89%

Menyusun Dokumen Perencanaan Penyediaan

dan Penyaluran SDA

515.911

340.647 66%

Menyusun Dokumen Perencanaan Dukungan

Investasi Industri

1.059.017

972.721

92%

Menyusun

Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan

Pembangunan Tenaga Kerja Industri Prioritas

709.712

667.094 94%



Indikator Kinerja


Menyusun

Dokumen Rencana Pembangunan Industri Lintas

Sektoral

681.910

477.351

70%

Menelaah Upaya

Penyiapan dan Pengembangan Sumber Daya Industri

412.209

368.936

90%

Menelaah dan evaluasi kebijakan Peningkatan

Penggunaan Produksi Dalam Negeri

(P3DN)

406.909

317.395 78%

Menelaah Upaya Penguatan

Struktur Industri

400.211

319.251 80%

Menelaah

Pemetaan Jenis Kelompok Industri Yang

Memiliki Potensi Daya Saing

327.823

286.570

87%

Menelaah Upaya Peningkatan Nilai Tambah

Sumber Daya Alam

328.474

304.483

93%

Menelaah

Industri Unggulan Prioritas

330.475

299.930

91%

Melaksanakan

Rapat Kerja Kementerian Perindustrian

4.556

4.556

100%

Jumlah laporan monitoring dan

evaluasi

6 Dokum

en

11 Dokumen

Melaksanakan Analisis Evaluasi Kinerja

Industri

475.613

473.221

99%

Melaksanakan Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perindustrian

579.495

578.010

100%

Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan

Program Kementerian Perindustrian

427.072

419.927 98%

Menyusun Dokumen LAKIN Satker Eselon I

dengan unit vertikal 16 s.d. 34 satker

25.460

25.460

100%



Indikator Kinerja


Menyusun

Dokumen Lakin untuk K/L dengan unit vertikal 7

s.d. 10 unit

77.500

77.500

100%

Melaksanakan Koordinasi

Pengembangan Industri Nasional Dengan

Legislatif Dan Lintas Sektoral

588.379

568.429

97%

Menyusun Majalah

Perencana

78.117

73.345 94%


BAB IV – PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum, pada tahun 2017 Biro Perencanaan telah melaksanakan

tugas dan fungsinya dalam melaksanakan koordinasi perencanaan lintas

sektoral dan perencanaan wilayah, program dan anggaran, serta analisis

program dan anggaran, perencanaan dukungan sumber daya industri, investasi

industri, dan sarana prasarana industri serta evaluasi pelaksanaan program,

evaluasi kinerja industri, analisis data dan pelaporan Kementerian

Perindustrian. Namun, masih terdapat beberapa Indikator Kinerja yang belum

tercapai.

Berdasarkan analisis capaian kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017 yang

telah dijelaskan pada BAB III, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis berdasarkan perspektif Pemangku Kepentingan

telah berhasil dicapai, dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: 1) Persentase

kesesuaian rencana program dan kegiatan dengan dokumen Perencanaan,

target 90% dan realisasi 98%; 2) Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal, target

predikat A dan realisasi predikat AA;

2. Capaian sasaran strategis berdasarkan perspektif proses bisnis internal

belum seluruhnya tercapai. Indikator kinerja yang berhasil dicapai, yaitu:

1) Persentase anggaran yang masuk dalam catatan halaman IV DIPA,

persentase maksimal 10% dan realisasi 5,03%; 2) Nilai SAKIP Biro

Perencanaan, target predikat A dan realisasi predikat AA; 3) Jumlah

dokumen perencanaan yang berkualitas dengan target 8 dokumen, telah

tercapai 22 dokumen; 4) Laporan monitoring dan evaluasi yang berkualitas

dengan target 6 dokumen, telah tercapai 11 dokumen.

B. TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil analisis capaian sebagaimana diuraikan dalam Bab III, tindak

lanjut yang diambil oleh Biro Perencanaan dalam rangka peningkatan kinerja

pada tahun selanjutnya antara lain:


1. Melakukan antisipasi dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran

tahun berikutnya

2. Memperhatikan kembali kelengkapan data dukung dan melakukan

penyesuaian terhadap proporsi alokasi anggaran

3. Menerapkan pembatasan revisi dan update rencana kegiatan dan anggaran

4. Mengimplementasikan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah

direncanakan

5. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pada awal tahun untuk setiap

bagian dan fungsional perencana di lingkungan Biro Perencanaan

6. Dalam rangka penulisan artikel mengadakan atau mengikuti pelatihan

penulisan

7. Dalam rangka penyusunan RPerpres tentang Rencana Penyediaan dan

Pemanfataan SDA untuk Industri Dalam Negeri melakukan koordinasi

dengan Biro Hukum dan Organisasi dan Direktorat Jenderal Industri Agro

8. Dalam rangka penyusunan rancangan Keputusan Menteri Perindustrian RI

tentang Rincian, Lokasi, dan Target Output Kegiatan Dana Alokasi Khusus

Fisik Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2017

melakukan koordinasi dengan Ditjen PPI, Ditjen IKM dan Biro Hukum dan

Organisasi

9. Meningkatkan kualitas pelayanan penyusunan dokumen perencanaan

10. Melakukan tindak lanjut terhadap penyusunan KIN 2015-2019

11. Pembahasan kegiatan tahun 2018 dan perencanaan kegiatan tahun 2019

ekretariat jenderalkementerfan perindustrian

Documents