Akuisisi Bank

Pengertian Akuisisi

Akuisisi merupakan pengambilalihan kepemilikan suatu bank yang berakibat

beralihnya pengendalian terhadap bank. Berbeda dengan merger, pada kasus akuisisi ini

tidak ada perusahaan yang melebur ke perusahaan lainnya. Jadi, setelah terjadi akuisisi,

kedua perusahaan masij tetap exist, hanya kepemilikannya yang telah berubah.

Dasar Hukum untuk Akuisisi Bank

a.      Undang-Undan Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan

Pelaksanaannya.

Dalam Pasal 103 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur secara khusus

mengenai akuisisi, salah satunya yaitu dalam ayat 1 yang berbunyi :

“pengambilalihan perseroan dapat dilakukan oleh badan hukum atau

perseorangan.”

b.      Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah di ubah

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

c.       Perundang-undangan di bidang perbankan selain Undang-Undang Perbankan.

d.      Ketentuan-ketentuan lainnya.

Yang di maksud dengan ketentuan-ketentuan lainnya disini yaitu adanya ketentuan

dalam perundang-undangan di bidang pasar modal yang menyatakan bahwa apabila

akuisisi tersebut (dalam hal ini akuisisi saham) dilakukan terhadap perusahaan terbuka,

haruslah dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

  Harus dilakukan lewat pasar modal, sungguhpunn biasanya juga dilakukan dengan

semacam “pengikatan” jual beli saham sebelum akuisisi tersebut dilakukan.

  Pada prinsipnya harus dilakukan lewat mekanisme khusus untuk itu, yaitu apa yang

disebut “tender offer”.

Syarat-syarat Akuisisi

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka akuisisi, yaitu :

1.      Akuisisi yang dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan maka sebelum

dilakukan akuisisi wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari pimpinan Bank Indonesia

(Pasal 4 ayat (1)).

2.      Pelaksanaan akuisisi harus memerhatikan kepentingan bank, kreditur, pemegang

saham minoritas, dan karyawan bank juga kepentingan rakyat banyak dan persaingan

yang sehat dalam melakukan usaha bank (Pasal 5).

3.      Akuisisi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS atau rapat anggota yang

dihadiri oleh pemegang saham atau anggota koperasi yang mewakili sekurang-kurangnya

¾ dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-

kurangnya ¾ bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir (Pasal 7 ayat (2)).

Tata Cara Akuisisi

Secara ringkas tata cara akuisisi yaitu :

1.      Penyampaian maksud akuisisi kepada bank yang akan di akuisisi.

2.      Menyusun usulan rencana akuisisi.

3.      Menyusun rancangan akuisisi dan konsep akta akuisisi.

4.      Pengumuman ringkasan rancangan akuisisi.

5.      RUPS atau rapat anggota masing-masing bank.

6.      Pembuatan akta akuisisi di hadapan notaris.

7.      Permohonan izin akuisisi kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri

Kehakiman.

8.      Persetujuan atau penolakan permohonan izin akuisisi.

9.      Pengumuman hasil akuisisi

Jenis-jenis Akusisi

Menurut Damodaran 2001, suatu perusahaan dapat diakuisisi perusahaan lain dengan

beberapa cara, yaitu :

Acquisistion of assets

Sebuah perusahaan membeli aset perusahaan lain melalui persetujuan pemegang saham

target firm.

Pembagian akuisisi tersebut berbeda menurut Ross, Westerfield, dan Jaffe 2002. Menurut

mereka hanya ada tiga cara untuk melakukan akuisisi, yaitu :

a. Merger atau konsolidasi

Merger adalah bergabungnya perusahaan dengan perusahaan lain. Bidding firm tetap

berdiri dengan identitas dan namanya, dan memperoleh semua aset dan kewajiban milik

target firm. Setelah merger target firm berhenti untuk menjadi bagian dari bidding firm.

Konsolidasi sama dengan merger kecuali terbentuknya perusahaan baru. Kedua

perusahaan sama-sama menghilangkan keberadaan perusahaan secara hukum dan

menjadi bagian dari perusahaan baru itu, dan antara perusahaan yang di-merger atau yang

me-merger tidak dibedakan.

b. Acquisition of stock

Akuisisi dapat juga dilakukan dengan cara membeli voting stock perusahaan, dapat

dengan cara membeli sacara tunai, saham, atau surat berharga lain. Acquisition of stock

dapat dilakukan dengan mengajukan penawaran dari suatu perusahaan terhadap

perusahaan lain, dan pada beberapa kasus, penawaran diberikan langsung kepada pemilik

perusahaan yang menjual. Hal ini dapat disesuaikan dengan melakukan tender offer.

Tender offer adalah penawaran kepada publik untuk membeli saham target firm, diajukan

dari sebuah perusahaan langsung kepada pemilik perusahaan lain.

c. Acquisition of assets

Perusahaan dapat mengakuisisi perusahaan lain dengan membeli semua asetnya. Pada

jenis ini, dibutuhkan suara pemegang saham target firm sehingga tidak terdapat halangan

dari pemegang saham minoritas, seperti yang terdapat pada acquisition of stock (p.817-

818).

Alasan-alasan Melakukan Akuisisi

Ada beberapa alasan perusahaan melakukan penggabungan melalui akuisisi, yaitu :

a. Pertumbuhan atau diversifikasi

Perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran, pasar saham,

maupun diversifikasi usaha dapat melakukan merger maupun akuisisi. Perusahaan tidak

memiliki resiko adanya produk baru. Selain itu, jika melakukan ekspansi dengan merger

dan akuisisi, maka perusahaan dapat mengurangi perusahaan pesaing atau mengurangi

persaingan.

b. Sinergi

Sinergi dapat tercapai ketika merger menghasilkan tingkat skala ekonomi (economies of

scale). Tingkat skala ekonomi terjadi karena perpaduan biaya overhead meningkatkan

pendapatan yang lebih besar daripada jumlah pendapatan perusahaan ketika tidak merger.

Sinergi tampak jelas ketika perusahaan yang melakukan merger berada dalam bisnis yang

sama karena fungsi dan tenaga kerja yang berlebihan dapat dihilangkan.

c. Meningkatkan dana

Banyak perusahaan tidak dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi internal,

tetapi dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi eksternal. Perusahaan tersebut

menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi sehingga

menyebabkan peningkatan daya pinjam perusahaan dan penurunan kewajiban keuangan.

Hal ini memungkinkan meningkatnya dana dengan biaya rendah.

d. Menambah ketrampilan manajemen atau teknologi

Beberapa perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak adanya efisiensi

pada manajemennya atau kurangnya teknologi. Perusahaan yang tidak dapat

mengefisiensikan manajemennya dan tidak dapat membayar untuk mengembangkan

teknologinya, dapat menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki manajemen

atau teknologi yang ahli.

e. Pertimbangan pajak

Perusahaan dapat membawa kerugian pajak sampai lebih 20 tahun ke depan atau sampai

kerugian pajak dapat tertutupi. Perusahaan yang memiliki kerugian pajak dapat

melakukan akuisisi dengan perusahaan yang menghasilkan laba untuk memanfaatkan

kerugian pajak. Pada kasus ini perusahaan yang mengakuisisi akan menaikkan kombinasi

pendapatan setelah pajak dengan mengurangkan pendapatan sebelum pajak dari

perusahaan yang diakuisisi. Bagaimanapun merger tidak hanya dikarenakan keuntungan

dari pajak, tetapi berdasarkan dari tujuan memaksimisasi kesejahteraan pemilik.

f. Meningkatkan likuiditas pemilik

Merger antar perusahaan memungkinkan perusahaan memiliki likuiditas yang lebih

besar. Jika perusahaan lebih besar, maka pasar saham akan lebih luas dan saham lebih

mudah diperoleh sehingga lebih likuid dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil.

g. Melindungi diri dari pengambilalihan

Hal ini terjadi ketika sebuah perusahaan menjadi incaran pengambilalihan yang tidak

bersahabat. Target firm mengakuisisi perusahaan lain, dan membiayai

pengambilalihannya dengan hutang, karena beban hutang ini, kewajiban perusahaan

menjadi terlalu tinggi untuk ditanggung oleh bidding firm yang berminat (Gitman, 2003,

p.714-716).

Kelebihan dan Kekurangan Akuisisi

Kelebihan Akuisisi

Keuntungan-keuntungan akuisisi saham dan akuisisi aset adalah sebagai berikut:

a. Akuisisi Saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham

sehingga jika pemegang saham tidak menyukai tawaran Bidding firm, mereka dapat

menahan sahamnya dan tidak menjual kepada pihak Bidding firm.

b. Dalam Akusisi Saham, perusahaan yang membeli dapat berurusan langsung dengan

pemegang saham perusahaan yang dibeli dengan melakukan tender offer sehingga tidak

diperlukan persetujuan manajemen perusahaan.

c. Karena tidak memerlukan persetujuan manajemen dan komisaris perusahaan, akuisisi

saham dapat digunakan untuk pengambilalihan perusahaan yang tidak bersahabat (hostile

takeover).

d. Akuisisi Aset memerlukan suara pemegang saham tetapi tidak memerlukan mayoritas

suara pemegang saham seperti pada akuisisi saham sehingga tidak ada halangan bagi

pemegang saham minoritas jika mereka tidak menyetujui akuisisi (Harianto dan Sudomo,

2001, p.643-644).

Kekurangan Akuisisi

Kerugian-kerugian akuisisi saham dan akuisisi aset sebagai berikut :

a. Jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui pengambilalihan

tersebut, maka akuisisi akan batal. Pada umumnya anggaran dasar perusahaan

menentukan paling sedikit dua per tiga (sekitar 67%) suara setuju pada akuisisi agar

akuisisi terjadi.

b. Apabila perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli maka terjadi merger.

c. Pada dasarnya pembelian setiap aset dalam akuisisi aset harus secara hukum dibalik

nama sehingga menimbulkan biaya legal yang tinggi. (Harianto dan Sudomo, 2001,

p.643).

BI Limpahkan Proses Izin Akuisisi Bank ke OJK

Bank Indonesia (BI) akan melimpahkan perizinan akuisisi atau pembelian bank ke

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seiring dengan beralihnya fungsi pengaturan dan

pengawasan perbankan per 31 Desember 2013, sesuai dengan Undang-undang OJK.

“Kalau semua yang sifatnya perizinan, pengaturan, itu akan ada di OJK, bukan di

Bank Indonesia. Bank Indonesia hanya di bidang makroprudensial, dan risiko-risiko

operasional dan likuiditas, permodalan,” tutur Gubernur BI Agus Martowardojo, kepada

wartawan di Kompleks Gedung BI, Jakarta, Jumat, 15 November 2013.

Seperti diketahui, proses perizinan akuisisi beberapa bank memang belum selesai

di bank sentral, dan tampaknya akan dialihkan ke OJK mulai awal tahun depan bila tak

kunjung selesai pada tahun ini.

Beberapa perizinan bahkan terkait dengan PT Bank Tabungan Pensiunan

Nasional Tbk (BTPN), yang berencana mengakuisisi PT Bank Sahabat Purba Danarta

dalam rangka membentuk anak usaha berbentuk bank umum syariah. Selain itu, perizinan

akuisisi sekitar 16% saham BTPN oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation pun

belum mendapat restu dari BI.

Contoh Kasus Akuisisi Bank

Seriusi Produk Asuransi, Bank Mandiri Akuisisi Inhealth

Bank Mandiri bersama Kimia Farma dan Jasindo secara resmi mengakuisisi anak

perusahaan milik Askes, PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Inhealth). Bank Mandiri

nantinya akan memiliki 80 persen saham Inhealth, sementara Kimia Farma dan Jasindo

masing-masing memiliki 10 persen kepemilikan saham.

Akuisisi InHealth ini adalah inisiatif Bank Mandiri untuk menyukseskan

implementasi BPJS Kesehatan sekaligus memanfaatkan peluang di sektor asuransi

kesehatan.

Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin mengatakan mulai 1 Januari

2014, Askes akan berubah menjadi BPJS Kesehatan. Di mana perubahan tersebut

membuat Askes tidak bisa lagi memiliki perusahaan asuransi.

"Di saat yang sama, kami meyakini industri asuransi kesehatan, merupakan mesin

pertumbuhan yang strategis karena tumbuh rata-rata 20 persen per tahun," ujar Gunadi

saat penandatangan Perjanjian Peningkatan Jual Beli Saham PT Asuransi Jiwa InHealth

Indonesia di Plaza Bank Mandiri, Jakarta.

Proses akuisisi akan dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, Bank

Mandiri akan memiliki 60 persen saham Inhealth. Kimia Farma dan Jasindo masing-

masing memiliki 10 persen saham. Sementara PT Askes akan memiliki 20 persen saham

di Inhealth.

Tahap kedua akan dilakukan setelah masa transisi peralihan Askes menjadi BPJS

Kesehatan selesai. "Sebelum akhir periode transisi tersebut maka, sisa 20 persen saham

Askes di Inhealth yang sudah diperjanjikan, akan dijual kepada Bank Mandiri," jelasnya.

Dalam proses akuisisi ini, Bank Mandiri bersama Kimia Farma dan Jasindo

berkomitmen untuk memperkuat sinergi untuk menjadikan InHealth sebagai market

leader di sektor asuransi kesehatan, khususnya dalam hal akuisisi nasabah dan layanan

bagi pemegang polis. Selain itu, Inhealth akan menjadi rekanan terbaik bagi BPJS

Kesehatan dalam mengimplementasikan jaminan kesehatan nasional. Per September

2013, Inhealth memiliki lebih dari 1 juta pemegang polis dengan premi bruto lebih dari

Rp 1,1 triliun.

Dengan melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rata-rata mencapai 6

persen per tahun dan belanja kesehatan yang tumbuh rata-rata 20 persen per tahun dalam

satu dekade terakhir, Bank Mandiri optimis dapat menjadikan Inhealth sebagai pemimpin

pasar asuransi kesehatan di Indonesia.

"Pengalaman Bank Mandiri di sektor asuransi kesehatan dan asuransi jiwa selama

ini juga menjadi nilai tambah, khususnya dalam mempercepat sinergi dengan Jasindo dan

Kimia Farma, serta mendorong kolaborasi dengan unit bisnis terkait di kalangan Grup

Mandiri. Sehingga proses transisi di dalam Inhealth bisa dilakukan dengan cepat,"

terangnya.

Sebelumnya Bank Mandiri telah bersinergi dengan salah satu perusahaan asuransi

terkemuka di dunia, AXA, dalam mengembangkan perusahaan asuransi AXA Mandiri

Financial Services. Hingga September 2013, aset Axa Mandiri mencapai Rp 15,3 triliun

dengan dengan annual FYP sebesar Rp 2,271 triliun.

"Melalui pengalaman melakukan sinergi tersebut serta dukungan jumlah

penduduk kelas menengah di Indonesia yang terus meningkat, yaitu dari dari 74 juta

penduduk di 2012 dan diperkirakan menjadi 141 juta penduduk kelas menengah di 2020,

Inhealth akan memiliki outlook yang menjanjikan," jelasnya

BNI Minat Akuisisi Bank Kecil

PT BNI Tbk tertarik untuk mengakuisisi satu bank kecil tahun depan. Bank kecil

ini khusus yang bergerak di micro banking (sektor mikro).

Demikian dikemukakan Direktur Utama BNI Gatot M Suwondo kepada pers usai

RUPSLB di gedung BNI Jakarta, Kamis (25/11/2010).

“Soal akuisisi bank kecil kita rencana tapi untuk micro banking,” kata Gatot.

Menurut dia, aksi korporasi itu bisa dilakukan tahun depan sebab hingga akhir tahun ini

BNI masih fokus pada strategis bisnis melalui pendekatan costumer centric approach

(pelayanan nasabah). “Kita perkuat ini dulu dan sedang dalam tahap implementasi.

Mudah-mudahan bisa selesai pertengahan tahun depan,” kata Gatot. Menurut Gatot,

untuk ke depan, BNI akan berada pada dua coor business (bisnis inti) yakni business

banking (korporasi) dan consumer banking atau ritel.

Untuk business banking BNI akan fokus pada 8 sektor industri unggulan yang

dianggap bisa menjadi leader sector dalam lima tahun ke depan. “Ini kalau bicara secara

nasional, “kata Gatot.

Selain itu, BNI juga mengandalkan potensi kewilayahan dengan menggali potensi

apa yang ada di seluruh Indonesia untuk dijadikan sebagai bagian bisnis BNI. “Nah untuk

consumer banking kita ingin memiliki hubungan dengan nasabah atas beberapa asumsi

dasar seperti income (pendapatan) seperti semua level, umurnya, dan sebagainya,”kata

Gatot.

Catatan Penting Akuisisi DBS ke Danamon

Rencana akuisisi DBS terhadap Bank Danamon seyogianya memberi nilai tambah

yang lebih signifikan bagi industri perbankan, masyarakat, dan perekonomian Indonesia.

Ada beberapa catatan penting yang harus dikaji. Krisna Wijaya

Renca akuisisi Bank Danamon oleh Development Bank of Singapore (DBS) telah

disampaikan kepada publik oleh pihak DBS. Apabila kita simak lebih detail, sebenarnya

rencana akuisisi tersebut merupakan transaksi internal bagi Temasek karena yang terjadi

hanya perubahan kepemilikan antara perusahaan anak Temasek.

Saat ini mayoritas pemegang saham Bank Danamon, yaitu 67,43%, dimiliki Asia

Financial Indonesia (AFI) yang notabene adalah milik Fullerton Financial Holding

(FFH). Di lain pihak, FFH maupun DBS pemiliknya sama, yakni Temasek.

Rencana pengalihan kepemilikan saham sesama perusahaan anak Temasek

dimaksudkan agar terjadi sinergi, baik bagi Bank Danamon maupun DBS. DBS yang

didirikan pada 1968 saat ini merupakan bank terbesar di Singapura dengan total aset per

Desember 2011 sebesar S$341 miliar. Dengan memperhitungkan aset Bank Danamon

pada periode yang sama, yaitu S$19,4 miliar, maka andil Bank Danamon dalam

menaikkan aset DBS hanya 5%.

Karena di Indonesia telah beroperasi PT Bank DBS Indonesia, maka pascaakuisisi

—sesuai dengan ketentuan single presence policy (SPP)—harus dilakukan proses

penggabungan (merger) antara Bank Danamon dengan DBS Indonesia. Atas upaya

tersebut, diperkirakan posisi Bank Danamon akan kembali ke peringkat lima besar atas

dasar besaran asetnya.

Atas rencana akuisisi DBS terhadap Bank Danamon, banyak diulas bahwa

rencana akuisisi tersebut seyogianya dikaji lebih saksama oleh regulator, yaitu Bank

Indonesia (BI), agar diperoleh nilai tambah yang lebih signifikan bagi industri perbankan

nasional, masyarakat Indonesia, maupun perekonomian Indonesia. Berkaitan dengan

rencana akuisisi Bank Danamon oleh DBS, ada beberapa catatan yang barangkali dapat

dijadikan bahan kajian lebih lanjut, antara lain sebagai berikut.

Satu, harus dipahami bahwa keberadaan bank asing di suatu negara tentu

merupakan suatu konsekuensi bagi negara tersebut yang menganut mazhab

perekonomian terbuka. Tidak ada pilihan bagi negara yang bersangkutan, kecuali harus

berbuat sesuatu melalui berbagai peraturan agar keberadaan bank asing dapat

memberikan kontribusi positif, baik bagi industri perbankan, masyarakat, maupun

perekonomian nasional.

Banyak studi akademik di berbagai negara mengatakan bahwa keberadaan bank

asing selalu lebih efisien. Fenomena itu seharusnya dijadikan acuan bagaimana bank-

bank domestik mempelajarinya karena dalam hal peraturan dan ketentuan mereka tidak

dibedakan sehingga memberikan peluang yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Dengan keberadaan bank asing yang cenderung efisien dan efektif, seharusnya

bank-bank domestik bisa mengadopsinya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Misalnya, sebagai acuan (benchmarking), baik dalam pengembangan produk maupun

layanan sampai pada upaya mempekerjakan tenaga-tenaga lokal yang bekerja di bank

asing untuk diajak bergabung.

Sekadar ilustrasi saja, negara seperti Selandia Baru ternyata sama sekali tidak

memiliki bank, baik milik pemerintah maupun swasta. Semua bank yang beroperasi di

Selandia Baru adalah bank-bank asing.

Pemerintah Selandia Baru berpandangan, yang penting kehadiran bank asing

memberikan kontribusi bagi ekonomi negara secara optimal tanpa mempermasalahkan

kepemilikannya, apakah asing atau domestik, sepanjang dikelola secara sehat.

Dua, dalam kasus rencana akuisisi Bank Danamon oleh DBS, hal yang mutlak

untuk diperhatikan adalah bagaimana Bank Danamon di masa yang akan datang dapat

memberikan nilai tambah yang signifikan, baik bagi pertumbuhan industri perbankan

nasional, masyarakat, maupun perekonomian nasional.

Agar hal tersebut dapat diwujudkan, tentu harus disertai komitmen yang jelas

bahwa Bank Danamon akan dikelola atas dasar prinsip kehati-hatian (prudential banking)

dan tata kelola yang baik (good corporate goverment atau GCG) agar dapat tumbuh,

selain kuat juga sehat. Tiga, secara teoretis, apabila Bank Danamon dimiliki DBS yang

notabene adalah bank, maka pengelolaan manajemen risiko akan lebih baik dan

terintegrasi karena DBS sebagai pemilik Bank Danamon akan dikontrol juga oleh MAS.

Kondisi tersebut jelas merupakan nilai tambah tersendiri jika dibandingkan dengan

kondisi saat ini, di mana BI hanya bisa mengawasi Bank Danamon, sementara

pengawasan FFH selaku pemegang saham mayoritas tidak dilakukan.

Empat, dalam konteks asas manfaat bagi Indonesia, bisa saja dipersyaratkan

bahwa kompetensi DBS sebagai bank pembangunan harus dapat memberikan layanan

pembiayaan jangka panjang melalui kredit infrastruktur, misalnya. Dalam kondisi saat ini

—Indonesia adalah satu-satunya negara yang tidak memiliki bank pembangunan dan

bank yang fokus dalam pembiayaan jangka panjang—jika Bank Danamon akan masuk ke

segmen pembiayaan jangka panjang, khususnya pembiayaan infrastruktur, jelas akan

saling melengkapi varian produk perbankan nasional.

Sebagaimana lazimnya pembiayaan infrastruktur, dalam praktiknya jelas dapat

dibuktikan selalu memberikan dampak positif bagi berbagai jenis industri lainnya.

Sehingga, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan memberikan dampak positif

bagi perekonomian nasional.

Selain pembiayaan jangka panjang dan pembiayaan infrastruktur khususnya, hal

yang sama juga bisa diharapkan dalam konteks pembiayaan syariah. Karena, DBS

bersama-sama Gulf Cooperation Council telah mendirikan The Islamic Bank of Asia

yang fokus pada perbankan syariah.

Agar terjadi sinergi dan pemerataan layanan, bisa saja BI memberikan batasan

tertentu kepada Bank Danamon. Misalnya, layanan pembiayaan jangka panjang berupa

kredit infrastruktur maupun syariah diberikan untuk objek dan wilayah tertentu. Tentu

pembatasan tersebut harus disertai pertimbangan ekonomi—di mana dalam

memanfaatkan peluang bisnis tersebut tetap dalam konteks komersial, yaitu memberikan

keuntungan bagi Bank Danamon.

Asas manfaat lain yang juga perlu diperhatikan adalah adanya pengalihan

pengetahuan, baik dalam hal manajemen, produk, maupun sumber daya manusia (SDM),

kepada manajemen dan pekerja lokal melalui pendidikan, khususnya. Bila hal itu berjalan

dengan baik, akan ada koleksi SDM yang andal dan siap pakai, baik bagi kebutuhan

internal maupun eksternal. Jika hal tersebut dapat diwujudkan, tentu akan memberikan

manfaat bagi bankir-bankir domestik, yakni jadi semakin profesional, yang pada

gilirannya akan meningkatkan layanan dan kepuasan konsumen.

Catatan-catatan tersebut bukan dimaksudkan sebagai upaya pembelaan kehadiran

bank asing dengan menyajikan pembenaran-pembenaran argumentasi. Sesekali juga

bukan dimaksudkan sebagai ketidakberpihakan terhadap perlunya dibangun semangat

nasionalisme.

Catatan-catatan di atas sekadar mengingatkan bahwa kehadiran bank asing tidak

ada bedanya dengan kebanjiran barang-barang impor, apakah jam tangan, tas, baju,

mobil, dan lain sebagainya, mulai dari harga yang murah sampai dengan harga yang

kadang tidak masuk akal. Dalam beberapa hal, kebanjiran produk impor, khususnya,

justru tidak terkendali dan bahkan semakin mempertontonkan kesenjangan si miskin dan

si kaya.

Esensi keberadaan bank asing dalam beberapa hal justru lebih terkendali karena

sektor perbankan jauh lebih ketat, baik dari sisi peraturan maupun pengawasannya.

Belum lagi kewajiban memenuhi standar internasional dalam permodalan, manajemen

risiko, kepatuhan, dan GCG.

Dapat dikatakan bahwa industri perbankan sudah sangat diatur (over regulated)

sehingga lebih memberikan keyakinan bahwa pengelolaan bisnisnya lebih terawasi.

Dengan kondisi seperti itu, tentu jauh akan lebih banyak memberikan manfaat, baik bagi

masyarakat maupun perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Rencana akuisisi Bank Danamon oleh DBS hanya akan bermuara pada persoalan

peralihan kepemilikan. Terlepas dari apa yang akan diputuskan BI, sejatinya tidak

mengubah kepemilikan Temasek atas Bank Danamon. Kalau tidak disetujui, maka

kepemilikan Bank Danamon oleh Temasek akan tetap melalui FFH, sementara kalau

disetujui akan beralih pada DBS.

Pada akhirnya harus kita akui bahwa bagaimanapun kehadiran bank asing, selain

sudah menjadi konsekuensi, juga sebuah ketelanjuran. Kekhawatiran bahwa bank asing

akan mendominasi perbankan nasional hanyalah sebuah konsekuensi, tapi belum tentu

sebagai ketelanjuran. Kalau saja perbankan nasional bisa lebih produktif, kreatif, dan jauh

dari kesibukan yang berkaitan dengan birokrasi dan lain-lain, rasa-rasanya dominasi bank

asing tidak akan berlanjut dan bukan lagi sesuatu yang perlu dikhawatirkan.