1

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat

rahmat-Nya kami dapat merampungkan makalah ini walau jauh dari kata

sempurna.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi

Muhammad berserta sahabat, karena berkat beliau kami bisa merasakan manisnya

iman seperti sekarang.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada :

- Drs. Erdison, M,Sy selaku pengajar mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi

Islam.

- Kelompok tiga yang terlibat dalam pembuatan makalah ini.

Yang terakhir kalinya kami mengharap saran dan kritik yang membangun

dari para pembaca agar pemuatan makalah yang akan datang bisa menjadi lebih

baik. Amin …

Pekanbaru, 22 Maret 2013

Penulis

2

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Kontribusi kaum Muslimin yang sangat besar terhadap kelangsungan dan

perkembangan pemikiran ekonomi pada khususnya dan peradaban dunia pada

umumnya, telah diabaikan oleh para ilmuwan Barat. Buku-buku teks ekonomi

Barat hampir tidak pernah menyebutkan peranan kaum Muslimin ini. Sebaliknya,

meskipun telah memberikan kontribusi yang besar, kaum Muslimin tidak lupa

mengakui utang mereka kepada para ilmuwan Yunani, Persia, India, dan Cina.

Hal ini sekaligus mengindikasikan inklusivitas para cendekiawan Muslim masa

lalu terhadap berbagai ide pemikiran dunia luar selama tidak bertentangan dengan

ajaran Islam.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana perkembangan ekonomi pada masa bani umayyah? Siapa

tokohnya?

2. Bagaimana perkembangan ekonomi pada masa bani abbasiyah? Siapa

tokohnya?

3. Bagaimana perkembangan ekonomi pada masa daulah usmaniyah?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui perkembangan ekonomi pada masa bani umayah.

2. Untuk mengetahui perkembangan ekonomi pada masa bani abbasiyah.

3. Untuk mengetahui perkembangan ekonomi pada masa daulah usmaniyah.

4. Untuk mengetahui tokoh-tokoh perekonomian islam pada masa bani umayah,

abasiyah, dan usmaniyah.

3

BAB II

PEMBAHASAN

A. Perkembangan Ekonomi pada Masa Bani Umayah dan Tokohnya

Para khalifah Bani Umayah menaruh perhatian yang cukup besar pada

pembangunan ekonomi, yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan umat islam

secara keseluruhan. Di antaranya adalah :

1. Khalifah Muawiyah ibn Abi Sofyan

Pada masa pemerintahanya dia mendirikan dinas pos, beserta fasilitasnya,

menerbitkan angkatan perang, mencetak mata uang, dan mengembangkan

jabatan qadi sebagai jabatan professional. Dia juga menerapkan kebijakan

pemberian gaji tetap kepada para tentara.

2. Khalifah Abdul Malik ibn Marwan

Khalifah Abdul Malik ibn Marwan memiliki pemikiran yang serius terhadap

penerbitan dan pengaturan uang dalam masyarakat islam. Hal ini

dilatarbelakangi oleh permintaan Romawi agar menghapus kalimat

bismillahirahmanirahim dari mata uang yang berlaku pada masa khalifahnya.

Pada saat itu Romawi mengimpor dinar islam dari mesir. Akan tetapi

permintaan itu di tolaknya. Bahkan dia mencetak mata uang islam sendiri

dengan tetap mencantumkan bismillahirahmanirahim pada tahun 74H (659M).

3. Khalifah Umar ibn Abdul Aziz

Selama masa pemerintahanya dia menerapkan kembali ajaran islam secara

utuh, dan menyeluruh. Ketika diangkat sebagai khalifah, dia mengumpulkan

rakyatnya dan mengumpulkan serta menyerahkan hartanya kekayaan diri dan

keluarganya yang tidak wajar kepada kaum muslimin melalui baitul mal. Dia

juga tidak mengambil sesuatupun dari baitul mal. Termasuk pendapatan fai

yang telah menjadi haknya.

Bidang-bidang ekonomi yang terdapat pada jaman Bani Umayyah terbukti

berjaya membawa kemajuan kepada rakyatnya yaitu:

4

- Dalam bidang pertanian, Umayyah telah memberi tumpuan terhadap

pembangunan sector pertanian, beliau telah memperkenalkan system pengairan

dengan tujuan meningkatkan hasil pertanian.

- Dalam bidang industri, pembuatan kerajinan tangan telah menjadi urat nadi

pertumbuhan ekonomi bagi Bani Umayyah.1

B. Perkembangan Ekonomi pada Masa Bani Abbasiyah dan Tokohnya

Kekhalifahan Bani Abbasiyah berkuasa dalam rentang waktu yang panjang

selama 524 tahun, dari tahun 132-656 H atau 750-1258 M. Di bawah ini adalah

beberapa khalifah yang berperan dalam masalah perekonomian pada masa Bani

Abbasiyah Di antaranya:

1. Al-Mahdi

Ia banyak menerapkan kebijakan yang menguntungkan rakyat banyak. Seperti

membangun tempat-tempat persinggahan para musafir haji, pembuatan kolam-

kolam air bagi para kafilah dagang beserta hewan bawaanya, memperbaiki dan

memperbanyak jumlah telaga dan perigi, dia juga mengembalikan harta yang

dirampas oleh ayahnya kepada pemiliknya masing-masing. Perekonomian

Negara mulai meningkat dengan peningkatan sektor pertanian melalui irigasi,

dan, pertambangan. Disamping itu jalur transit perdagangan antara timur dan

barat juga banyak menghasilkan kekayaan, karena basrah menjadi pelabuhan

yang penting.

2. Harum Al-Rasyid

Pada saat pemerintahan di kuasai oleh Harun Al-Rasyid, pertumbuhan

perekonomian berkembang dengan pesat, dan kemakmuran di dalam dinasti

Abbasiyah mencapai puncaknya pada saat ini. Dia juga melakukan deservikasi

sumber pendapatan Negara. Sumber pendapatan pada masa ini adalah kharaj,

jizyah, zakat, fa’i, ghanimah, usyr, dan harta lainya seperti wakaf, sedekah, dan

harta warisan orang-orang yang tidak mempunyai ahli waris. Dia juga sangat

memperhatikan perpajakan. Ia juga menunjuk Qadi Abu Yusuf untuk

menyusun sebuah kitab pedoman mengenai keuangan Negara secara syariah.

5

Dalam pemungutan kharaj, para khalifah Abbasiyah menggunakan tiga cara,

yaitu :

a. Al-Muhasabah

b. Al-Muqasamah

c. AL-Muqatha’ah2

Menurut catatan sejarah, tiga abad pertama pemerintahan Khalifah Bani

Abbasiyah (Abad 8 sampai 11) sejarah menyaksikan kejayaan peradaban islam

abad pertengahan. Menurut catatan Abdullah Musthafa al Maraghi, ada lebih dari

161 orang pakar dibidang fikih yang lahir dan hidup pada masa pemerintahan

khilafah Bani Abbasiyah yang berkedudukan di Bagdad, Irak. Antara lain adalah:

1. Abu Yusuf (113 H)

Pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid terjadi krisis nilai etis dan ekonomi

yang tidak stabil yang seringkali memunculkan kebijakan pemerintah yang

dianggap tidak memihak kepada kelompok kecil. Pos-pos perekonomian

negara akan menjaga kestabilan ekonomi dan keberlangsungan sebuah

kerajaan. Sedangkan pemerintah memerlukan income negara yang dipungut

dari setoran pajak masyarakat. Jika ini terjadi, maka pendapatan dan

pengeluaran negara menjadi tidak seimbang. Oleh karena itu kebijakan

terhadap penarikan pajak sering terjadi tanpa adanya pertimbangan nilai-nilai

etika moral dan asas keseimbangan. Di tengah kondisi seperti ini, di kalangan

ulama lahirlah sikap untuk menjauhi kelompok penguasa dan berpihak

kepada kelompok kecil dalam upaya menentang kebijakan penguasa yang

sifatnya menindas.

Masalah besar yang dihadapi negara, dalam pandangan Abu Yusuf harus

diselesaikan dengan upaya mengedepankan nilai keseimbangan antara output

dan input, maka etika pemerintah dan moral masyarakat perlu dibenahi.

Sebab kestabilan ekonomi hanya akan dapat dicapai bila komponen etika

6

yang memuat beberapa sistem dalam pandangan Abu Yusuf mampu

disosialisasikan di tengah individu dan masyarakat.

2. Abu Ubaid al-Qasim bin Salam (w. 224 H/838 M).

Kitab al-Amwal merupakan karya Ubaid yang lengkap tentang keuangan

dalam negara Islam. Dimulai tentang bab singkat tentang “hak penguasa atas

subjek dan hak subjek yang berhubungan dengan penguasa” dilanjutkan

dengan bab tentang jenis harta yang dikelola penguasa untuk kepentingan

subjek dan basisnya dalam kitab Allah serta Sunnah.

Bab lain membahas pengumpulan dan pembayaran dari tiga jenis penerimaan

yang diidentifikasi dalam bab kedua, yaitu: zakat (termasuk ushr), seperlima

dari rampasan perang dan dari harta peninggalan/ terpendam dan fai’ yang

termasuk kharaj, jizyah dan penerimaan lainnya yang tidak masuk kategori

pertama dan kedua, misalnya: penemuan barang hilang, kekayaan yang

ditinggalkan tanpa ahli waris dan lain-lain.

3. Ahmad bin Hanbal (164-241 H/780-855 M).

Imam Hambali lebih fleksibel dan realistik dalam menerima suatu pendirian

yang menyangkut persoalan ekonomi yang selalu berubah. Catatan lain

tentang Imam Hambali adalah pandangan yang melengkapi pendekatan islami

untuk memelihara persaingan yang adil di pasar, Imam Hambali mencela

pembelian dari seorang penjual yang menurunkan harga barang untuk

mencegah orang membeli barang yang sama dari tetangganya (pesaing). Jika

penurunan harga barang seperti ini dibiarkan akan menempatkan penjual yang

menurunkan harga pada posisi monopoli yang dapat mendikte harga

semaunya. Walaupun penurunan harga yang menyeluruh dapat

menguntungkan orang, tetapi penguasa harus waspada dalam mengambil

keputusan. Imam Hambali menghendaki hukum campur tangan dalam kasus

semacam ini dalam rangka mencegah terjadinya monopoli dan praktek yang

tidak diinginkan.

Imam Hambali cenderung memberikan kebebasan maksimum kontrak dalam

usaha. Dengan semangat yang sama memperbolehkan persyaratan kontrak

yang umumnya tidak dibolehkan aliran lain. Kebebasan yang dipandu oleh

7

maslahah, dimana tidak ada panduan tertulis (al-Quran dan Hadist)

menjadikan metodenya lebih mendukung untuk kepentingan yang lemah dan

membutuhkan. Jadi, ia mengharuskan seorang pemilik rumah menyediakan

naungan bagi orang yang tidak mempunyai tempat untuk istirahat.

4. Ibnu Miskawaih (w. 421 H/1030 M).

Karya Ibnu Miskawaih tentang filosofi etik adalah suatu upaya memadukan

pandangan Aristoteles tentang subjek yang sama dengan ajaran islam.. Dalam

pertukaran dan peranan uang, Ia mengamati bahwa, ”Manusia secara alami

adalah sosial. Mereka tidak dapat hidup tanpa kerjasama. Oleh karena itu,

mereka harus membantu satu sama lain. Mereka saling mengambil dan saling

memberi: jadi mereka menuntut kompensasi yang pantas. Jika tukang sepatu

memakai jasa tukang cat dan ia memberikan jasanya sendiri, ini akan menjadi

ganjaran jika kedua karya seimbang. Tetapi tidak ada penghalang karya

seseorang lebih baik dari karya lainnya. Dalam hal ini dinar akan menjadi

suatu penilai dan penyeimbang diantara keduanya.”

Ia cukup bijaksana dengan menyadari bahwa mengukur dengan ukuran uang

tidaklah sempurna. Maka, menjadi penting bagi penguasa untuk melakukan

intervensi dengan alasan untuk menjamin keadilan antara pihak-pihak yang

melakukan transaksi.

Ibnu Miskawih juga menguraikan urusan uang dalam makalahnya yang

subjeknya keadilan. Ia melihat bahwa emas menjadi dapat diterima secara

universal atau dengan kalimatnya sendiri: ”Standar untuk semua jenis

pekerjaan dan lapangan kerja dan penggantinya untuk kesemuanya” melalui

konversi. Konversi ini memiliki alasan dibalik itu, yaitu kwalitas hakiki dari

suatu logam tertentu: tahan lama, mudah dibawa, tidak dapat dikorup,

dikehendaki orang dan kenyataan bahwa orang senang melihatnya. ”Dan

bahwa ia menukarkan segalanya untuk emas dan disimpannya ditempat

mereka dan menjadi pengganti (substitute) untuk semuanya, ia melakukan hal

yang baik, karena ia dapat setiap saat diperlukan, apapun yang ia perlukan

melalui emas itu.”

8

5. Mawardi (364 – 450 H/974 – 1075 M).

Buku al-Ahkam as-Sulthaniyyah dari Mawardi adalah suatu makalah tentang

pemerintahan dan administrasi yang berurusan dengan kewajiban penguasa,

penerimaan dan pengeluaran publik, tanah publik, tanah umum dan prerogatif

negara untuk menghibahkan tanah dan mengawasi pasar. Adalah kewajiban

dari muhtasib, yang fungsinya mencakup pengawasan atas pasar, untuk

menjamin kebenaran timbangan dan ukuran, mencegah penyimpangan dan

melihat bahwa ketentuan syariah yang berkaitan dengan transaksi diikuti oleh

pedagang dan pengrajin.

Kitab Adubud Din wad-Dunya, kaya dengan pandangan ekonomi karena

memusatkan pada perilaku individu muslim. Bukunya membawa suatu kesan

yang kuat dari karya ahli tasawwuf. Dalam buku ini ia membahas pertanian,

peternakan hewan, perdagangan dan industri sebagai empat cara untuk mata

pencaharian. Kemudian ia membahas tentang pendekatan yang mungkin

untuk memperoleh penghasilan. Tidak mengapa seseorang memperoleh

penghasilan melebihi kebutuhannya, dengan maksud dibelanjakan untuk

alasan yang baik. Tapi memperoleh uang demi untuk uang dan dalam rangka

menimbun kekayaan dan atas dasar itu menuntut kekuasaan adalah buruk.

Sederhananya tidak berakhir untuk ketamakan yang merusak semua budi

luhur.

Mawardi juga meninggalkan suatu karya besar fikih, yaitu al-Hawi, suatu

bagian buku ini telah diterbitkan dengan judul al-Mudharabah. Ini adalah

suatu perbandingan terhadap berbagai aliran hukum Islam tentang subjek bagi

hasil. Masalah yang menarik adalah pemilik suatu barang modal mengikat

kontrak dengan seorang pengusaha yang hendak menggunakan barang modal

tersebut untuk kegiatan yang produktif, dimana hasilnya dibagi dua. Mawardi

tidak membolehkan hal ini, diikuti oleh mayoritas jurist. Namun beberapa

jurist dari mahzab Hanbali, membolehkan mudharabah seperti ini, dan

pendapat ini nampaknya lebih cocok untuk menjawab kebutuhan pada masa

sekarang.

9

6. Ibnu Hazm (384 – 456 H/994 – 1064 M).

Ibnu Hazm adalah seorang jurist yang besar dengan pendekatan yang unik

terhadap hukum Islam dimana ia menolak pemikiran analogi seperti halnya

istihsan. Ia mempunyai pandangan yang jelas tentang tanggung jawab

kolektif dalam masyarakat Islam.

Ibnu Hazm mempunyai pandangan tentang menghapuskan kemiskinan dan

memelihara keadilan sosial serta kewajiban pemerintah Islam dalam

hubungan ini. Pandangan tentang hak orang tak punya atas kekayaan dari

yang punya juga dihargai.

Ibnu Hazm merupakan satu-satunya jurist besar yang melarang menyewakan

tanah pertanian sehingga pemilik tanah mempunyai dua pilihan, yaitu

menggarap sendiri tanahnya atau memasuki suatu perjanjian bagi hasil tanah

dengan penggarapnya.

7. Al-Ghazali (451-505 H/1055-1111 M)

Karya-karyanya Ihya’ Ulumuddin, usul fikih, al-Mushtafa dan dua

makalahnya lainnya, Mizanul A’mal dan at-Tibr al-masbuq fi Nasihatil

Muluk, adalah sumber utama dari pemikiran ekonominya.

Kepedulian utama al-Ghazali adalah perilaku individual yang dibahas secara

rinci dengan mengingat al-Quran, sunah, laporan yang berkaitan dengan para

Sahabat Nabi dan mereka yang menggantikannya, juga ucapan para sufi

utama periode yang lalu, separti: Junaid, Bishr, Zun Nun al-Haritz al-

Muhasibi. Ada suatu penekanan yang besar pada maksud baik dan perbuatan

yang disengaja. Jadi, seseorang pedagang harus lebih baik ”mengarahkan

keahlian atau daganganya pada pemenuhan salah satu dari tanggung jawab

sosialnya.

Ia berada di dasar pasti, ketika ia memberikan nasehat kepada pengusaha

untuk melaksanakan tugas terhadap subjeknya, memenuhi kebutuhan mereka

dan menghentikan praktek korupsi seperti: memungut pajak tidak didukung

oleh syariat. Ketika rakyat mengalami kekurangan dan tidak ada jalan untuk

mendapatkan penghasilan untuk hidupnya, adalah kewajiban penguasa untuk

menolong dengan menyediakan mereka makanan dan uang yang diperlukan

10

dari bendahara publik. Ia juga mencoba menerangkan dilarangnya riba al-fadl

dengan alasan bahwa riba al-fadl itu melanggar sifat dan fungsi uang, dia juga

mengutuk penimbunan uang, dengan dasar uang itu dilarancang untuk

memudahkan pertukaran, dimana penimbunan menghalangi proses ini.3

C. Perkembangan Ekonomi pada Masa Daulah Usmaniyah

Dalam mengembangkan kehidupan perekonomiannya, daulah Usmaniyah

melanjutkan kebijakan yang telah diterapkan dinasti Abbasiyah. Baitul Mal tetap

difungsikan sebagai kantor perbendaharaan Negara. Pada awalnya seiring dengan

luasnya wilayah yang dikuasai, daulah Usmani menggunakan system

desentralisasi dalam mengatur pemungutan pajak. Namun dikemudian hari

menimbulkan permasalahan. Para pejabat local mulai banyak melakukan

penyimpangan, seperti memungut pajak melebihi batas, membebani kewajiban

tambahan kepada para petani serta melegitimasi brerbagai pungutan liar,

sementara pemerintah pusatnya tidak bisa melakukan pengawasan secara

maksimal, karena terfokus kepada berbagai peperangan dengan bangsa

eropa.disamping luasnya wilayah kekuasaan, hal tersebut mendorong pemerintah

pusat untuk mengubah kebijakan menjadi sentralistik.

Di bidang agraria, pola kebijakan pemerintah usmani mengacu kepada

undang-undang agraria warisan bizantium. Undang-undang ini terdapat dua

garapan, yaitu Al-Iqta al-Asbghar atau timar dan ziamat.

Untuk menunjang aktifitas ekonomi, daulah usmani juga mencetak uang.

Namun, sultan di cantumkan pada setiap mata uang yang beredar sebagai tanda

penguasaan dimasa itu. Ketika terjadi inflasi, Sultan Murad IV mengeluarkan

kebijakan penambahan nilai tukar mata uang emas dan perak, dan melakukan

efesiensi pengeluran terhadap gaji pasukan dan keperluan istana.

11

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pembangunan ekonomi, yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan umat

islam secara keseluruhan merupakan suatu hal yang mendapat perhatian cukup

besar oleh para khalifah. Di antaranya adalah :

1. Khalifah Muawiyah ibn Abi Sofyan

2. Khalifah Abdul Malik ibn Marwan

3. Khalifah Umar ibn Abdul Aziz

Seperti halnya pada masa Bani Umayah, keadaan ekonomi juga merupakan

suatu hal yang mendapat perhatian yang cukup besar oleh penguasa pada saat itu.

Di bawah ini adalah beberapa khalifah yang berperan dalam masalah

perekonomian pada masa Bani Abbasiyah di:

1. Al-Mahdi

2. Harum Al-Rasyid

Selain para khalifah tersebut diatas, juga ada beberapa tokoh pemikir

ekonomi yang memberikan pengaruh pada perkembangan perekonomian Bani

Abasiyah diantaranya :

1. Abu Yusuf

2. Abu Ubaid al-Qasim bin Salam

3. Ahmad bin Hanbal

4. Ibnu Miskawaih

5. Mawardi

6. Ibnu Hazm

7. Al-Ghazali

Dalam mengembangkan kehidupan perekonomiannya, daulah Usmaniyah

melanjutkan kebijakan yang telah diterapkan dinasti Abbasiyah. Baitul Mal tetap

difungsikan sebagai kantor perbendaharaan Negara. Di bidang agraria, pola

kebijakan pemerintah usmani mengacu kepada undang-undang agraria warisan

bizantium. Undang-undang ini terdapat dua garapan, yaitu Al-Iqta al-Asbghar atau

timar dan ziamat. Untuk menunjang aktifitas ekonomi, daulah usmani juga

mencetak uang.

12

B. SARAN

Dengan dibuatnya makalah ini maka diharapkan agar kita mengerti

pemikiran ekonomi para cendekiawan Muslim terkemuka akan memberikan

kontribusi positif bagi umat Islam, setidaknya dalam dua hal.

Pertama, membantu menemukan berbagai sumber pemikiran ekonomi

Islam kontemporer.

Kedua, memberikan kemungkinan kepada kita untuk mendapatkan

pemahaman yang lebih baik mengenai perjalanan pemikiran ekonomi Islam

selama ini.

Kedua hal tersebut akan memperkaya ekonomi Islam kontemporer an

membuka jangkauan lebih luas bagi konseptualisasi dan aplikasinya. Kajian

terhadap perkembangan sejarah ekonomi Islam merupakan uian-ujian empiric

yang diperlukan bagi setiap gagasan ekonomi. Ini memiliki arti yang sangat

penting, terutama dalam kebijakan ekonomi dan keuangan Negara.

13

DAFTAR PUSTAKA

Googel book /wikimedia/, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,

http://googel.com/

http://wikimadia.com/

14

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I : - Pendahuluan

Latar Belakang

Rumusan Masalah

Tujuan

Bab II : - Isi/Pembahasan

A. Perkembangan Ekonomi pada Masa Bani Umayah dan Tokohnya

1. Khalifah Muawiyah ibn Abi Sofyan

2. Khalifah Abdul Malik ibn Marwan

3. Khalifah Umar ibn Abdul Aziz

B. Perkembangan Ekonomi pada Masa Bani Abbasiyah dan Tokohnya

1. Al-Mahdi

2. Harum Al-Rasyid

C. Perkembangan Ekonomi pada Masa Daulah Usmaniyah

Bab III : - Kesimpulan

Saran

Daftar Pustaka