1

Perbandingan

Beberapa Peraturan Daerah tentang Pertambangan

Muh Rasyid Ridla A

Kanti

2

Perbandingan Beberapa Peraturan Daerah tentang Pertambangan

Muh Rasyid Ridla A1, Kanti2

1 Peneliti Pattiro Institute Jalan Tebet Timur Dalam 1M No. 10 Jakarta

mr_ridlaa@yahoo.co.id

2 Peneliti Pattiro Institute Jalan Tebet Timur Dalam 1M No. 10 Jakarta

bambumuda@gmail.com

I. Pendahuluan

Desentralisasi di Indonesia pada dasawarsa terakhir melimpahkan berbagai

wewenang dan tanggung jawab proses pertambangan kepada pemerintah daerah, sampai

ke tingkat kabupaten kota. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara secara resmi memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk

mengatur pertambangan di daerahnya, terutama pemberian izin penambangan. Per Maret

2011, tercatat sejumlah 5.805 izin pertambangan teregistrasi di Direktorat Jenderal Mineral

dan Batubara (Strongman dan Dwicahyani, 2012), menunjukkan betapa pentingnya

pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah (perda) pertambangan yang memadai.

Substansi perda tentu harus sesuai dengan kondisi lokal (politik, sosial-ekonomi, dan

lingkungan) masing-masing daerah. Namun, pada sisi lain, standardisasi diperlukan untuk

menjamin bahwa perda telah mencakup segala hal yang harus dipayungi secara hukum

dalam setiap mata rantai proses pertambangan. Sejauh ini belum ada peraturan maupun

kerangka ilmiah tentang standardisasi tersebut. Beberapa perda memiliki kerangka berbeda

mulai sistematika isi, peraturan di atas yang menjadi acuan, sampai hal-hal yang diaturnya.

Dalam makalah ini, dibandingkan 5 (lima) perda kabupaten dan 2 (dua) perda

provinsi :

Tingkat Provinsi Tingkat Kabupaten

1. Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan

2. Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 tahun 2009 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum

1. Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 tahun 2003 tentang Ijin Usaha Pertambangan Umum Daerah

2. Perda Kabupaten Barito Timur Nomor 3 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum

3. Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 tahun 2007 tentang Usaha Pertambangan Umum Daerah

4. Perda Kabupaten Belu Nomor 9 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral

5. Perda Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral

3

II. Peraturan Tingkat Pusat yang Menjadi Acuan

Peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang menjadi acuan setidaknya harus

mewakili 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Dasar desentralisasi perizinan pertambangan

2. Pengaturan pertambangan

3. Kaitan dengan guna lahan (land use)

4. Pengelolaan lingkungan

5. Revenue Collection and Management

PP yang menjadi acuan daerah berbeda-beda tergantung kepada tahun dikeluarkannya

perda pertambangan tersebut, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2 dan 3.

Sebagai dasar desentralisasi, Perda yang disahkan sebelum terbitnya Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengacu kepada Undang-

Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-

undangan turunannya.

Perda yang disahkan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11

tahun 1967 tentang Ketentuan –Ketentuan Pokok Pertambangan.

Dalam kaitannya dengan pengaturan guna lahan (land use), terdapat 2 (dua) undang-

undang yang menjadi acuan yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 dan Undang-

Undang Nomor 26 tahun 2007 yang keduanya mengatur tentang Penataan Ruang, berikut

peraturan perundang-undangan turunannya. Dari 4 (empat) perda yang dibandingkan,

hanya Perda Kabupaten Barito Timur yang tidak mengacu kepada undang-undang tentang

penataan ruang.

Hal penting lainnya adalah pengelolaan lingkungan. 3 (tiga) perda mengacu kepada

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebelum

terbit Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

Undang-undang yang menjadi acuan untuk Revenue collection and management

adalah Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999

yang keduanya mengatur tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

4

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Acuan Perda Pertambangan Beberapa Kabupaten di Indonesia

No Perihal/Isu

Acuan

Perda Kab. Kutai Barat 15/2003

Perda Kab. Barito Timur 3/2004

Perda Kab. Tanah Bumbu 10/2007

Perda Kab. Belu 9/2010

Perda Kab. Timor Tengah Utara

2011

1. Ketentuan pertambangan

UU 11/1967 tentang Ketentuan –Ketentuan Pokok Pertambangan UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

2. Kaitan dengan tata ruang (guna lahan)

UU 24/1992 tentang Penataan Ruang

- UU 26/2007 tentang Penataan Ruang

- UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

3. Pengelolaan lingkungan

UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Dasar desentralisasi perizinan

UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

5. Revenue collection

UU 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

- UU 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU 34/2000

- UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sumber : Diolah dari Beberapa Perda Pertambangan, 2012

5

Tabel 2. Persamaan dan Perbedaan Acuan Perda Pertambangan 2 (Dua) Provinsi di Indonesia

No Perihal/Isu Acuan

Perda Prov. Kalimantan Tengah 8/2002

Perda Prov. Kalimantan Selatan 2/2009

1. Ketentuan pertambangan

UU 11/1967 tentang Ketentuan –Ketentuan Pokok Pertambangan

PP 27/1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian

PP 75/2001 tentang Perubahan Kedua atas PP 32/1969 tentang Pelaksanaan UU 11/1967

2. Kaitan dengan tata ruang (guna lahan)

- UU 26/2007 tentang Penataan Ruang

UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

3. Pengelolaan lingkungan

UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

PP 27/1999 tentang AMDAL

4. Dasar desentralisasi perizinan

UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah

UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 12/2008

Keputusan Kemendagri dan Otda 22/2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah

-

5. Revenue collection

- UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

UU 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU 34/2000

Sumber : Diolah dari Beberapa Perda Pertambangan, 2012

III. Sistem Perizinan Tambang

Terdapat 4 (empat) hal penting yang dibahas dalam sistem perizinan tambang, yaitu

pola pengelolaan pertambangan; tahapan perizinan untuk kegiatan pertambangan;

prosedur dan persyaratan pengajuan izin; dan bagaimana jika terdapat lebih dari satu

pengajuan izin pertambangan dalam satu wilayah.

6

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan bahwa kegiatan usaha

pertambangan dapat dilakukan setelah Izin Usaha Pertambangan (IUP) diperoleh1.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan hal yang sama, namun

berbeda penamaan dan pembagian bentuk. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

menggunakan istilah Kuasa Pertambangan (KP), dan menyamakannya dengan Izin Usaha

Pertambangan (IUP)2. Perda Kalsel lebih rinci menjelaskan bentuk dari KP, yaitu Kontrak

Karya (KK), Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dan KP pada

wilayah lintas kabupaten/kota3.

Dalam tahapan perizinan untuk kegiatan pertambangan, yaitu penyelidikan umum,

ekplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, dan pengangkutan/penjualan4, ada sedikit

perbedaan yaitu Kalteng menambahkan satu jenis izin yaitu IUP Jasa5. Perda Kalteng

menyatakan bahwa tata cara dan syarat untuk mendapatkan IUP diatur dengan Keputusan

Gubernur6, sedangkan Perda Kalsel menyatakan bahwa kedua hal serupa diatur dengan

Peraturan Gubernur7. Jika salah satu wilayah terdapat lebih dari satu pengajuan izin

pertambangan, Pemerintah Kalsel akan lebih mengutamakan pihak yang lebih dahulu

melakukan permintaan KP8, sedangkan Perda Kalteng tidak mengatur hal ini9.

Perbedaan antarperda begitu jelas terlihat pada tingkat kabupaten. Kabupaten Kutai

Barat menyatakan bahwa usaha pengelolaan pertambangan umum daerahnya dapat

dilakukan jika Kuasa Pertambangan (KP) telah diperoleh. KP-nya sendiri terdiri dari Kuasa

Pertambangan (KP) Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan

1 Perda Kalteng No.8/2002, Pasal 7

2 Perda Kalsel No.2/2009, Pasal 1

3 Ibid

4 Id. at Pasal 6; Perda Kalteng, op.cit., Pasal 7.

5 Perda Kalteng, op.cit., Pasal 7 ayat 2(b)

6 Id. at Pasal 7 ayat 3

7 Perda Kalsel, op.cit., Pasal 6 ayat 3

8 Id. at Pasal 15 ayat 4

9 Dwi Cahyani, Decentralized Mining License in Indonesia (Jakarta: RWI, 2012)

7

Batubara (PKP2B). Proses pengajuannya diatur dengan Keputusan Bupati10. Mereka juga

mengenal bentuk lisensi Ijin Usaha Pertambangan Umum Daerah (IUPUD). IUPUD dan KP

memiliki 5 (lima) tahapan ijin yang sama untuk usaha pertambangan yaitu penyelidikan

umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, dan pengangkutan. Yang

berbeda hanya pada satu tahap, yaitu jika pada IUPUD ada untuk penjualan maka pada KP

ada untuk penugasan. Tata cara dan persyaratan permohonan IUPUD dibahas dalam

peraturan daerahnya namun tidak terperinci, hanya membahas kepada siapa permohonan

disampaikan dan apa dokumen-dokumen yang harus dipenuhi. Salah satu ketidakjelasan

lain dalam perda ini adalah perbedaan antara KP dan IUPUD.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengenal istilah Izin Usaha Pertambangan (IUP)

dalam pengelolaan pertambangan di daerahnya. IUP terdiri dari Kuasa Pertambangan (KP),

Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). IUP

meliputi lima tahap yaitu penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan

pemurnian, dan pengangkutan dan penjualan. Tata cara dan persyaratan masing-masing IUP

dijelaskan dengan terperinci dalam Perda Kab.Barito Timur 3/2004 ini. Namun perda ini

tidak menjelaskan bagaimana jika terdapat lebih dari satu pemohon izin dalam satu wilayah.

Perda Kabupaten Tanah Bumbu 10/2007 menyatakan bahwa izin pertambangan

adalah wewenang yang diberikan kepada Badan Hukum atau perorangan untuk

melaksanakan usaha pertambangan baik berupa Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya

(KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Surat Izin

Pertambangan Daerah (SIPD), dan Surat Izin Pertambangan Rakyat. Dari definisi ini, dapat

dilihat bahwa kabupaten ini mengenal lisensi pengelolaan pertambangan dalam bentuk KP,

SIPD, dan SIPR. Tahapan perizinan untuk pertambangan terdiri dari 6 (enam) yaitu

penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan,

penjualan. Prosedur permohonan izin tidak dibahas dalam perda, hal ini diperjelas dengan

Peraturan Bupati. Apabila dalam satu wilayah terdapat lebih dari satu pemohon, maka

prioritas diberikan berdasarkan urutan pengajuan permohonan (first come, top priority).

Satu perda kabupaten terakhir yang dibandingkan adalah Perda Kabupaten Belu.

Kabupaten Belu mengenal dua jenis izin pertambangan yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP)

10 Pemda Kutai Barat No.15/2003, Pasal 14

8

dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Tahapan perolehan IUP terdiri dari dua yaitu

pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan pemberian IUP itu sendiri. IUP

terbagi dua yaitu IUP eksplorasi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi

kelayakan; serta IUP operasi produksi meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan

pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Persyaratan permohonan IUP diatur dengan

Peraturan Bupati. Perolehan izin dilakukan dengan mekanisme lelang.

IV. Mekanisme Revenue Collection dan Revenue Management

Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pendapatan dari sektor industri

ekstraktif, pengumpulan pendapatan (revenue collection) dan pengelolaan pendapatan

(revenue management) perlu diteliti dari masing-masing perda pertambangan. Pada

umumnya, perda-perda tersebut tidak membahas secara rinci baik revenue collection

maupun revenue management. Perda-perda tersebut hanya menjelaskan jenis-jenis

pungutan tanpa menjelaskan mekanisme pungutan tersebut diserahkan kepada instansi

pemerintahan yang berwenang. Bahkan hanya 1 (satu) perda yang membahas revenue

management, yaitu Perda Kab. Barito Timur No. 3/2004 tentang Penyelenggaraan

Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum. Dan 1 (satu) perda tidak membahas keduanya

yaitu Perda Kutai Barat No. 15/2003.

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam Perda No. 10/2007 menyatakan bahwa

di kabupaten ini terdapat beberapa jenis iuran wajib11 yaitu:

1. Iuran Eksplorasi wajib bagi pemegang KP Eksplorasi

2. Iuran Eksploitasi/Produksi wajib bagi pemegang KP Eksploitasi. Besarnya ditetapkan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan perhitungan

jumlah produksi yang dilakukan oleh kepala dinas berwenang dengan menghitung bobot

isi bahan galian. Pengaturan mengenai bobot tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan

Bupati12.

11

Perda Tanah Bumbu No. 10/2007, Pasal 31

12 Id. at Pasal 34.

9

3. Iuran Tetap wajib bagi pemegang KP Umum, KP Ekplorasi, dan/atau KP Eksploitasi.

Besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati13

4. Kontribusi wajib bagi pemegang KP Pengangkutan dan/atau KP Pengolahan

5. Dana Pencadangan (pemblokiran) wilayah untuk seluruh pemegang KP

Iuran Produksi dan Iuran Tetap disetorkan pada Rekening Kas Negara A KPKN Jakarta I

melalui Bank Indonesia14. Selain itu, Untuk mendapatkan Surat Keterangan Pengiriman

Barang, maka pemegang Kuasa Pertambangan berkewajiban membayar: royalti, sumbangan

PAD, jaminan biaya reklamasi sesuai kemajuan luas bukaan tambang15. Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu masih belum memiliki pola, mekanisme, ataupun hal lebih

terperinci dari itu dalam hal pengelolaan pendapatannya. Adapun Perda Belu No. 9/2010

pada pasal 51 hanya menyatakan bahwa IUP operasi produksi dikenakan iuran produksi,

tidak mengatur secara rinci mengenai pungutan/iuran kepada pemkab.

Perda Barito Timur 3/2004 mengenal Pungutan Daerah sebagai pungutan yang wajib

dibayar kepada Pemerintah Daerah atas usaha tambang yang dilakukan. Penarikan

pungutan –mulai pendataan sampai pemungutan- dilakukan oleh Dinas Pertambangan,

Energi, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur. Besar pungutan daerah tersebut

yaitu:

a. Pencadangan wilayah per blok untuk luasan 50 (lima puluh) hektar lebih dikenakan

pungutan Rp 10.000.000,- dan untuk luasan kurang dari 50 (lima puluh) hektar sebesar

Rp 200.000,-

b. Iuran tetap per hektar per tahun

c. Hasil produksi yang diperoleh dari kegiatan eksplorasi (uji coba produksi) dan eksploitasi

bahan galian

d. Surat Keputusan Izin Peninjauan (SKIP) Rp 500.000,-

e. Jasa informasi

f. Biaya administrasi

g. Biaya pengukuran dan pemetaan

13

Id. at Pasal 35.

14 Id. at Pasal 36.

15 Id. at Pasal 30.

10

Besarnya tarif pungutan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Perda ini juga

membahas perhitungan dan pembayaran pungutan, namun tidak terperinci. Perda hanya

membahas bahwa tahapan proses pemungutan dan tempat penampungan pungutan (Kas

Daerah). Lebih terperincinya diatur dengan Keputusan Bupati.

Meskipun begitu, Perda Kabupaten Barito Timur ini memiliki kelebihan dibandingkan

perda-perda tingkat kabupaten lainnya, yaitu adanya pembahasan mengenai pembagian

hasil pungutan. Hal ini sebagai salah satu bentuk revenue management. Perda ini mengatur

bahwa hasil pungutan daerah dibagi dengan persentase sebagai berikut16:

a. Penerimaan Iuran Tetap (land-rent) dibagi menjadi tiga bagian, yaitu 20% untuk

Pemerintah Pusat, 16% untuk Pemerintah Provinsi, dan 64% untuk Kabupaten/Kota

Penghasil

b. Penerimaan Iuran Eksplorasi (uji produksi) dan Iuran Eksploitasi (royalti) dibagi dengan

rincian 20% untuk Pemerintah Pusat, 16% untuk Pemerintah Provinsi, 32% untuk

Kabupaten/Kota penghasil, dan 32% untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi

tersebut

Adapun jika Pemerintah Kabupaten telah menerima pungutan, maka pungutan tersebut

dibagi menjadi:

a. Penerimaan Iuran Tetap dibagi menjadi 50% untuk pemkab, 7% untuk desa/kelurahan,

dan 7% untuk desa/kelurahan lain dalam daerah sekitar tambang

b. Penerimaan Iuran Eksplorasi dan royalti dibagi menjadi 27% untuk pemkab, 2,5% untuk

desa/kelurahan, dan 2,5% untuk desa/kelurahan sekitar tambang.

V. Pembahasan Isu Lingkungan

Perda Provinsi Kalimantan Tengah dan Perda Provinsi Kalimantan Selatan memiliki

kesamaan dalam membahas isu lingkungan, yaitu mengenai pengendalian lingkungan.

Kedua perda ini menyatakan bahwa pemegang IUP bertanggung jawab atas pengembalian

fungsi lingkungan dan persiapan kesinambungan kehidupan masyarakat setempat

pascatambang. Beberapa hal yang harus dibuat dalam rangka pengelolaan lingkungan yaitu:

16 Perda Barito Timur 3/2004, Pasal 37

11

a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang terdiri dari Kerangka Acuan

AMDAL, Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Penglolaan Lingkungan (RKL),

dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

b. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk

kegiatan tidak wajib AMDAL

Pemprov Kalteng mengacu kepada peraturan perundang-undangan untuk menentukan

kegiatan mana yang wajib AMDAL dan hanya UKL/UPL. Pelaksanaan kedua hal tersebut

berada di bawah bimbingan teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan

Tengah. Selain itu, usaha pertambangan wajib menyusun Rencana Pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan (RPTKL) dan laporan pelaksanaannya juga membayar uang jaminan

reklamasi yang besarnya oleh Keputusan Gubernur.

Pada tingkat kabupaten, 2 (dua) kabupaten yang membahas isu lingkungan yaitu Kabupaten

Barito Timur dan Kabupaten Tanah Bumbu. Kabupaten Kutai Barat tidak membahas sama

sekali tentang isu lingkungan sedangkan Kabupaten Belu hanya menyatakan dalam

perdanya bahwa usaha tambang wajib melakukan pengelolaan lingkungan bersama

Pemerintah Daerah. Perda Barito Timur menyatakan bahwa terdapat beberapa dokumen

lingkungan yang harus dipenuhi yaitu AMDAL (KA-AMDAL, ANDAL, RKL, dan RPL), UPL/UKL,

RTKL, dan Laporan RTKL, serta penempatan dana jaminan reklamasi pada Bank Devisa.

Sementara itu, Perda Kabupaten Tanah Bumbu tidak menjelaskan tentang dokumen

tersebut melainkan tentang reklamasi pascatambang. Reklamasi pascatambang dilakukan

berdasarkan hasil kajian yang mengacu pada dokumen lingkungan, laporan studi kelayakan,

Rencana Kerja dan Anggaran Biaya. Reklamasi ini juga harus didahului dengan penyetoran

uang jaminan reklamasi yang secara rinci diatur dengan Peraturan Bupati. Tidak ada satu

perda pun yang membahas tahapan pengelolaan lingkungan dalam pertambangan.

12

VI. Pola Pembahasan 4 (Empat) Isu Dalam Perda

Dalam menjelaskan keempat isu di atas, perda-perda tersebut membentuk pola sebagaimana dijelaskan oleh tabel 4.

Tabel 3. Perda Tingkat Provinsi

Isu Perda Kalimantan Tengah 8/2002 Perda Kalimantan Selatan 2/2009

Mengacu kepada peraturan-peraturan tingkat atasnya

Tidak mengacu kepada seluruh undang-undang yang berlaku sesuai tahun keluar perda, terkait dengan isu-isu penting

mengacu kepada seluruh undang-undang yang berlaku sesuai tahun keluar perda, terkait dengan isu-isu penting

Sistem perizinan tambang Tidak mengatur Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B); prosedur perizinan diatur dengan Keputusan Gubernur

Mengatur Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B); prosedur perizinan diatur dengan Peraturan Gubernur

Revenue collection dan revenue management

Tidak menjelaskan keduanya Tidak menjelaskan keduanya

Isu lingkungan Menjelaskan prosedur pengelolaan lingkungan cukup rinci sesuai dengan UU dan PP

Menjelaskan prosedur pengelolaan lingkungan cukup rinci sesuai dengan UU dan PP

Sumber: hasil analisis, 2012

13

Tabel 4. Perda Tingkat Kabupaten

Isu Perda Kutai Barat

15/2003 Perda Barito Timur

3/2004 Perda Tanah Bumbu

10/2007 Perda Belu

9/2010 Perda Timor Tengah

Utara 2011

Mengacu kepada peraturan-peraturan tingkat atasnya

mengacu kepada seluruh undang-undang yang berlaku sesuai tahun keluar perda, terkait dengan isu-isu penting

mengacu kepada seluruh undang-undang yang berlaku sesuai tahun keluar perda, terkait dengan isu-isu penting

mengacu kepada seluruh undang-undang yang berlaku sesuai tahun keluar perda, terkait dengan isu-isu penting

mengacu kepada seluruh undang-undang yang berlaku sesuai tahun keluar perda, terkait dengan isu-isu penting

mengacu kepada seluruh undang-undang yang berlaku sesuai tahun keluar perda, terkait dengan isu-isu penting

Sistem perizinan tambang

Menyebut tetapi tidak mengatur Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B); prosedur perizinan keputusan bupati

Mengatur Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B); prosedur perizinan diatur secara rinci dalam perda

Menyebut tetapi tidak mengatur Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B); prosedur perizinan diatur peraturan/ keputusan bupati

Tidak mengatur Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B); prosedur perizinan diatur dengan peraturan bupati

Tidak mengatur Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B); prosedur perizinan diatur dengan peraturan bupati

Revenue collection dan revenue management

Tidak menjelaskan keduanya

Mengatur keduanya; manajemen hanya distribusi pendapatan belum menjelaskan penggunaan pendapatan untuk pembangunan daerah

Hanya menjelaskan revenue collection

Tidak menjelaskan keduanya

Mengatur keduanya; manajemen hanya distribusi pendapatan belum menjelaskan penggunaan pendapatan untuk pembangunan daerah berupa nominal

Isu lingkungan Tidak menjelaskan prosedur pengelolaan lingkungan

Menjelaskan reklamasi sebagai salah satu tindakan pengelolaan lingkungan, tetapi tidak menjelaskan prosedur sesuai UU dan PP

Menjelaskan prosedur pengelolaan lingkungan cukup rinci sesuai dengan UU dan PP

Tidak menjelaskan prosedur pengelolaan lingkungan

Menjelaskan reklamasi sebagai salah satu tindakan pengelolaan lingkungan, tetapi tidak menjelaskan prosedur sesuai UU dan PP

Sumber: hasil analisis, 2012

14

Daftar Pustaka

Strongman, John. Dwicahyani, Ambarsari. et al. 2012. Decentralized Mining License in

Indonesia. Jakarta: RWI.

Kalimantan Tengah, Pemprov. 2002. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8

tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan. Palangka Raya: Pemprov Kalimantan

Tengah.

Kalimantan Selatan, Pemprov. 2009. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2

tahun 2009 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum. Banjarmasin: Pemprov Kalimantan

Selatan.

Kutai Barat, Pemkab. 2003. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2003 tentang Ijin Usaha

Pertambangan Umum Daerah. Sendawar: Pemkab Kutai Barat.

Barito Timur, Pemkab. 2004. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2004 tentang

Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum. Tamiang Layang: Pemkab

Barito Timur.

Tanah Bumbu, Pemkab. 2007. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2007 tentang Usaha

Pertambangan Umum Daerah. Batulicin: Pemkab Tanah Bumbu.

Belu, Pemkab. 2010. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 tentang Pengelolaan

Pertambangan Mineral. Atambua: Pemkab Belu.