efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di kabupaten bantul (nina yulianasari)...

8/17/2019 Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Bantul (Nina Yulianasari) Jurnal Ilmia…

1/19


2/19


3/19


4/19

1

EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN

BATUAN DI KABUPATEN BANTUL

(Studi Kasus pada DPPKAD Kabupaten Bantul YOGYAKARTA)

Penulis:

Nina Yulianasari, SE.M.Sc

Abstract

According Bantul Regency Regulation No. 08 Year 2010, Regional Tax is

mandatory contribution to the region that are owed by the individual or entity that is

enforceable under the law, by not getting rewarded directly and used for regional

purposes for the greatest welfare of the people. This research is descriptive

quantitative. The research object in Bantul.

Effectiveness of Non Metallic Minerals Tax and rocks in Bantul can be

considered to be very effective. It can be seen from the achievement of the targets set

each year with an average effectiveness of 184.68% per year. Tax contributions

nonmetallic minerals and rocks to the total tax revenue in Bantul area in 2008 to 2011

was an average of 2.76% per year. While the contribution of tax non-metallic

minerals and rocks to the total revenue is the average of 0.52% per year.

Keywords: Local Taxes, tax effectiveness.

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah

yang didapat dari iuran wajib rakyat kepada negara. Menurut Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah

diberikan kewenangan seluas luasnya untuk mengelola asset daerahnya dalam

merinci dan memungut pendapatan bagi daerahnya sendiri. Agar suatu daerah

propinsi atau kabupaten dapat memberikan hasil atau pendapatan dapat dilakukan

melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diambil atau dipungut dari pajak

dan retribusi.


5/19

2

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010,

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kabupaten Bantul memiliki luas wilayah 508,85 km2 dengan topografi

sebagai dataran rendah dan lebih dari separonya adalah daerah perbukitan di

bagian barat dan pada bagian selatan adalah daerah dengan keadaan alamnya yang

berpasir dan sedikit berlagun. Selain itu Kabupaten Bantul juga mempunyai

keunggulan di sektor pertanian dan sumber daya alamnya. Bahan tambang yang

ada meliputi pasir/kerikil, tanah liat, batu putih/batu gamping, kalsit, breksi, batu

apung, mangaan, andesit, tras, bentonit, dan pasir besi.

Melihat melimpahnya potensi pertambangan bahan galian mineral bukan

logam dan batuan di Kabupaten Bantul maka sebenarnya dari sektor ini

diharapkan mampu menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) lebih besar dari

yang selama ini dicapai. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran

masyarakat dalam membayar pajak. Kebanyakan dari mereka hanya melakukan

penambangan tanpa melaksanakan kewajiban perpajakan. Potensi – potensi yang

ada di Kabupaten Bantul seharusnya dapat dimaksimalkan lagi untuk menambah

sumber penerimaan yang diterima oleh daerah.

Dari latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengambil

judul yaitu: ”EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN

LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN BANTUL”.

B.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah

mengenai:

1. Bagaimana efektifitas penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan di Kabupaten Bantul selama 4 (empat) tahun terakhir?


6/19

3

2. Berapa besar kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Bantul?

3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh aparatur pajak dalam pelaksanaan

pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan?

C. Landasan Teori

1. Definisi pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr Rochmat Soemitro, SH. Pajak

adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran

umum. (Mardiasmo, 2006).

2. Pajak Daerah

Adapun jenis-jenis Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul No.08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pasal 2, jenis pajak daerah

terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak

Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak

Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet.

3. Dasar Hukum Pajak Daerah

1. UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

2. UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah

3.

UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

4. PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

5. PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah


7/19

4

4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

1. Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul No. 52 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, pengertian Pajak

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak yang dikenakan atas

kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber

alam di dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

2. Subjek dan Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul No. 52 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pasal 4, yang dimaksud

sebagai Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi

atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan di

wilayah Kabupaten Bantul.

Sedangkan Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah

kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi: batu

kapur, batu apung, batu hitam, batu putih, batu pecah, pasir dan batu, bentonit,

granit, kalsit, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, tanah urug, tanah serap ( fullers

earth), tanah liat dan tras. Serta kegiatan pengolahan mineral bukan logam

dan batuan yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan yang

dibuktikan dengan menunjukkan bukti pembayaran pajak pada saat

pengambilan.

Dalam Peraturan Bupati Bantul No.52 Tahun 2010 pada pasal 3 ayat 3

menyebutkan, dikecualikan dari Objek Pajak Mineral Bukan Logam danBatuan adalah:

a. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-

nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan


8/19

5

pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang

listrik atau telepon, penanaman kabel listrik atau telepon dan penanaman

pipa air atau gas.

b. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang

merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak

dimanfaatkan secara komersial.

3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak

a. Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

adalah Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Nilai jual dihitung dengan cara mengalikan volume atau tonase hasil

pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis

mineral bukan logam dan batuan. Berikut ini adalah tabel harga standar

untuk setiap objek pajak mineral bukan logam dan batuan.

Harga Standar Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

No Objek Pajak Harga/

1 Batu kapur Rp 8.000.00

2 Batu apung Rp15.000.00

3 Batu hitam Rp 6.000.00

4 Batu putih Rp 6.000.00

5 Batu pecah Rp 6.000.00

6 Pasir dan batu Rp 6.000.00

7 Bentonit Rp15.000.00

8 Granit Rp12.000.00

9 Kalsit Rp12.000.00

10 Pasir dan kerikil Rp 6.000.00

11 Tanah urug Rp 5.000.00


9/19

6

b. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditetapkan

oleh pemerintah Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul No.08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah adalah

sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

c. Cara Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang

terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak dengan dasar

pengenaan pajak, dengan rumus sebagai sebagai berikut :

Pajak terutang = Volume x Harga Standar x 25 %

4. Wilayah Pemungutan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di

wilayah Daerah tempat pengambilan atau pengolahan bahan galian bukan

logam dan batuan.

5. Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Berdasarkan PERBUP Nomor 52 Tahun 2010 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pasal 9

menyebutkan bahwa masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu

bulan takwim. Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat

kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

6. Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

12 Pasir kuarsa Rp 6.000.00

13 Tanah serap Rp 6.000.00

14 Tanah liat Rp13.000.00

15 Tras Rp 5.000.00


10/19

7

Mengenai tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan

batuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

sesuai dengan Peraturan Bupati No.52 Tahun 2010 adalah pemungutan

pajak tidak boleh diborongkan. Setiap Wajib Pajak wajib membayar

sendiri pajak yang terutang atau berdasarkan surat ketetapan pajak. Untuk

wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan

Kepala Dinas dibayar menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah

(SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan yaitu berupa karcis atau

nota perhitungan. Sedangkan untuk Wajib Pajak yang memenuhi

kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah

Kurang Bayar (SKPDKB) atau dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah

Kurang Bayar Tambahan (SKPDBT).

7. Efektifitas dan Kontribusi

Efektifitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga

dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan

dan prosedur dari organisasi.

Efektifitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan

suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan

(Mardiasmo,2006). Rumus pengukuran efektifitas untuk pemungutan pajak

adalah sebagai berikut:

Efektifitas =

x 100%

Dari pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa

efektifitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan. Semakin besarrasio maka semakin efektif.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 690.900.327 Tahun 1996, penentuan tingkat efektivitas

digolongkan ke dalam kategori sebagai berikut (Yuni Mariana, 2005):


11/19

8

a. Hasil perbandingan >100% : Sangat Efektif.

b. Hasil perbandingan >80%-100% : Efektif.

c. Hasil perbandingan


12/19

9

dan melaksanakan pembangunan daerah secara mandiri. Salah satu sumber

keuangan di Kabupaten Bantul adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan PAD Kabupaten Bantul selama 4

(empat) tahun terakhir.

2. Pajak Daerah Kabupaten Bantul

Pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Bantul diantaranya

adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak

penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air

tanah, pajak sarang burung wallet dan pajak BPHTB. Kontribusi masing-masing

pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2010-2013

Pendapatan

Asli Daerah

2010 2011 2012 2013

(Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) %

Pajak Daerah 12.070.898.864 17,15 14.108.451.479 15,91 16.541.249.955 20,26 35.068.591.777 27,21

Retribusi

Daerah 37.169.638.611 52,81 58.205.951.445 65,63 15.978.422.097 19,57 17.798.603.458 13,81

Hasil

Pengelolaan

Kekayaan

Daerah yang

Dipisahkan

3.449.914.968 4,90 7.512.838.195 8,47 7.424.932.058 9,09 7.290.930.554 5,66

Lain-lain PADyang Sah 17.697.075.383 25,14 8.864.121.572 9,99 41.702.235.183 51,08 68.741.960.385 53,33

Total PAD 70.387.527.826 100 88.691.362.691 100 81.646.839.293 100 128.900.086.174 100

Sumber: DPPKAD Kabupaten Bantul


13/19

10

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan setiap tahunnya

masing-masing penerimaan pendapatan pajak mengalami kenaikkan, kecuali pada

pajak mineral bukan logam dan batuan yang setiap tahunnya tidak selalu naik. Pada

tahun 2013 masuk 3 (tiga) pungutan pajak baru yaitu pajak air tanah, pajak sarang

burung wallet dan BPHTB yang berpengaruh besar terhadap penerimaan pendapatan

pajak daerah. Realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2013 meningkat dua kali lipat

dari tahun sebelumnya.

Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2010 sampai dengan 2013

Pajak

Daerah

2010 2011 2012 2013

(Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) %

P. Hotel 37.455.000 0,31 48.340.000 0,34 91.689.000 0,55 131.241.900 0,37

P. Restoran 149.261.025 1,24 188.874.430 1,34 393.816.400 2,38 1.522.413.345 4,34

P. Hiburan 77.380.700 0,64 91.851.050 0,65 149.914.202 0,91 222.246.988 0,63

P. Reklame 415.753.000 3,44 1.244.917.012 8,82 1.928.535.601 11,66 2.078.745.604 5,93

P. Penerangan

Jalan 10.834.709.060 89,76 12.138.890.000 86,04 13.523.963.363 81,76 14.830.420.831 42,29

P. MBLB 543.959.061 4,51 378.934.486 2,69 428.649.389 2,59 445.485.716 1,27

P. Parkir 12.381.000 0,10 16.644.500 0,12 24.682.000 0,15 30.675.000 0,09

P. Air Tanah - - - - - - 128.349.465 0,37

P. Sarang

Burung

Wallet - - - - - -

2.050.000 0,01

BPHTB - - - - - - 15.676.962.927 44,70

Total Pajak

Daerah 12.070.898.846 100 14.108.451.478 100 16.541.249.955 100 35.068.591.776 100



14/19

11

3. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Daerah

dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak mineral bukan logam dan

batuan terhadap pajak daerah maupun pendapatan asli daerah yaitu dengan

menggunakan analisis rasio. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan besarnya

kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah dan

pendapatan asli daerah:

Data Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2010-2013

Tahun

Pajak MBLB Pajak Daerah PADKontribusi Pajak

MBLB

(Rp) (Rp) (Rp)Pajak

Daerah (%)

PAD

(%)

2010 543.959.061 12.070.898.864 70.387.527.826 4,51 0,77

2011 378.934.486 14.108.451.479 88.691.362.690 2,69 0,43

2012 428.649.389 16.541.249.955 81.646.839.293 2,59 0,53

2013 445.485.716 35.068.591.777 128.900.086.173 1,27 0,35

Rata-rata Kontribusi Pajak MBLB 2,76 0,52


4. Analisis Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

a. Target Pajak

Cara menentukan target pajak di Kabupaten Bantul yaitu berdasarkan pada prediksi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang

terjadi di masa mendatang yang memiliki dampak langsung terhadap

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta melihat dari rata-rata

penerimaan pajak daerah pada periode sebelumnya.


15/19

12

Prediksi tersebut juga melihat dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) yang merujuk pada kegiatan pembangunan fisik

infrastruktur daerah Kabupaten Bantul. Target dapat ditetapkan naik dari

tahun sebelumnya atau minimal sama dengan tahun sebelumnya

tergantung dari prediksi yang telah dilakukan. Berikut ini disajikan tabel

data target pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bantul

selama 4 (empat) ahun terakhir:

b. Efektivitas Pajak

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target

yang telah ditetapkan. Efektivitas dalam pemungutan pajak mineral bukan

logam dan batuan merupakan perbandingan antara hasil pungutan pajak

terhadap target. Yang dimaksud dengan hasil pungutan adalah realisasi

dari penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan. Semakin besar

realisasi penerimaan pajak yang didapat dari target yang telah ditetapkan

Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten

Bantul

Tahun 2010-2013

Tahun Target (Rp)

2010 150,000,000

2011 300,000,000

2012 350,000,000

2013 350,000,000



16/19

13

berarti pungutan pajak tersebut adalah sangat efektif. Efektivitas pajak

mineral bukan logam dan batuan dapat dilihat pada tabel berikut:

Efektifitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Kabupaten Bantul

Tahun 2010-2013

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Efektifitas (%) Keterangan

2010 150.000.000 543.959.061 362,64 Sangat Efektif

2011 300.000.000 378.934.486 126,31 Sangat Efektif

2012 350.000.000 428.649.389 122,47 Sangat Efektif

2013 350.000.000 445.485.716 127,28 Sangat Efektif

Rata-rata 184,68 Sangat Efektif


5. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang

dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantul, dengan adanya tiga system

tersebut dinilai sudah cukup baik. Namun tetap saja masih banyak kendala-kendala

yang ditemukan pada praktek di lapangan. Kendala tersebut merupakan faktor

penghambat bagi peningkatan realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam

dan batuan. Hambatan-hambatan yang sering dihadapi oleh aparatur pajak antara

lain:

1)

Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam hal membayar pajak. Bagi

sebagian besar wajib pajak, membayar pajak adalah suatu beban.

Padahal dengan membayar pajak kita juga dapat menikmati hasil

pembangunan untuk kepentingan umum walaupun dampak yang kita

rasakan tidak secara langsung.


17/19

14

2) Banyaknya para penambang liar atau penambang yang tidak berijin.

Sebagian besar penambang liar ini adalah masyarakat sekitar yang

bermukim di sekitar area pertambangan dan tidak ada tindakan yang

tegas dari pemerintah daerah untuk menertibkan para penambang liar

tersebut.

F. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka penulis dapat mengambil

beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektifitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bantul dapat

dinilai sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian dari target yang telah

ditetapkan setiap tahun dengan efektifitas rata-rata sebesar 184,68% per tahun.

2. Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap total penerimaan

pajak daerah di Kabupaten Bantul pada tahun 2008 sampai dengan 2011 adalah

rata-rata sebesar 2,76% per tahun. Sedangkan kontribusi pajak mineral bukan

logam dan batuan terhadap total Pendapatan Asli Daerah adalah rata-rata

sebesar 0,52% per tahun.

3. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan, masih

terdapat beberapa kendala yang menyebabkan kurang optimalnya pendapatan

pajak tersebut. Kendala tersebut antara lain banyaknya para penambang liar

yang tidak berijin dan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dinilai

masih rendah.

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat mengemukakan beberapa

saran yang diharapkan mampu untuk dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerinta Kabupaten Bantul dalam mengambil kebijakan maupun untuk

meningkatkan kinerja pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan

batuan, yaitu sebagai berikut:


18/19

15

1. Untuk dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak,

hendaknya DPPKAD melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat

serta selalu memberikan informasi terbaru mengenai peraturan-peraturan

tentang pemugutan pajak mineral bukan logam dan batuan.

2. Harus lebih meningkatkan kinerja agar penerimaan pendapatan pajak mineral

bukan logam dan batuan naik sehingga kontribusinya terhadap pajak daerah

maupun pendapatan asli daerah menjadi lebih besar dari tahun-tahun

sebelumnya.

3. Disamping upaya meningkatkan pendapatan pajak mineral bukan logam dan

batuan, pemerintah daerah juga harus melakukan upaya untuk memperbaharui

lokasi yang rusak akibat dari kegiatan penambangan mineral bukan logam dan

batuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Devas, Nick.al., 1989, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta:

Universitas Indonesia.

Mahmudi, 2007, Manajemen Kinerja Sektor Publik , Yogyakarta:UPP STIM YKPN.

Mardiasmo, 2006, Perpajakan, Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi.

Munawir, H.S., 1997, Perpajakan, Yogyakarta: Liberty.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2010, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak

Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2011, Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010, Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011, Tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007


19/19

16

Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bantul.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah.

Waluyo, 2006, Perpajakan, Edisi Satu, Jakarta: Salemba Empat.

Yuni Mariana, 2005, Analisis Kontribusi Pajak Parkir Pada Dispenda Terhadap

Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung , Skripsi

efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di kabupaten bantul (nina yulianasari)...

Documents